arahan kebijakan dan strategi …tataruangpertanahan.com/pdf/pustaka/bahan_tayangan/4.pdf ·...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
ARAHAN KEBIJAKAN DAN
STRATEGI PENGEMBANGAN
KAWASAN PERKOTAAN
Banjarmasin, 25 September 2010
Kondisi Perkotaan Indonesia
•Kawasan perkotaan berkembang dengan pesat
•Laju tingkat urbanisasi yang tinggi
•Tahun 2008 jumlah penduduk perkotaan melampaui
penduduk perdesaan.
Penurunan kualitas
lingkungan fisik kawasan
perkotaan
Penurunan kualitas hidup (sosial)
masyarakat di perkotaan
Penurunan kualitas
pelayanan kebutuhan
dasar perkotaan
Keterkaitan kota-kota
dalam sistem global
Perkembangan dan Sebaran Kota Indonesia
• Jumlah kota di Indonesia mengalami
pertumbuhan yang cukup progresif.
•Dalam 40 tahun (1970 sampai 2010)
jumlah kota bertambah dua kali lipat.
•Dari jumlah awal 45 berkembang menjadi
98 pada tahun 2010
45 49 53
73
98
0
20
40
60
80
100
120
1970 1980 1990 2000 2010
Pertumbuhan Kota di Indonesia
•Sebaran kota-kota otonom terbanyak
berada pada Pulau Sumatera (34
kota) dan Pulau Jawa (35 kota).
• 29 kota lainnya tersebar di
Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa
Tenggara dan Papua.
Perkiraan Perkembangan Kawasan Perkotaan
Jakarta dan Bandung Thn 2025
Area Perkotaan Tahun 2000
Perkiraan Area
Perkotaan
Tahun 2025
Legenda : area perkotaan area non perkotaan
• Penyediaan lapangan kerja
• Penyediaan sarana dan prasarana dasar
• Peningkatan kualitas lingkungan hidup di perkotaan
• Peningkatan kesadaran budaya
• Peningkatan keamanan dan ketertiban kota
• Pengendalian dan pencegahan pertumbuhan kota
yang masif
• Konurbasi
• Penanganan masalah urban-sub urban-rural
beserta hubungannya
• Peningkatan SDM, kelembagaan, pembiayaan dan
pengelolaan perkotaan
• Peningkatan peran serta dalam globalisasi
Tantangan Pengembangan Perkotaan
Hirarki Sistem Rencana Tata Ruang
Dilengkapi
peraturan zonasi
(Zoning Regulation)
WIL
AY
AH
P
ER
KO
TA
AN
RENCANA UMUM
TATA RUANG RENCANA RINCI TATA RUANG
RTR KWS STRA. NASIONAL
RTR KWS STRA KABUPATEN
RTR BAGIAN WIL KOTA
RTR KWS STRA KOTA
RDTR WIL KABUPATEN
RTR KWS STRA. PROVINSI
RDTR WIL KOTA
RTRW NASIONAL
RTRW PROVINSI
RTRW KABUPATEN
Ps. 14 ayat (2) Ps. 14 ayat (3)
RTR PULAU / KEPULAUAN
RTR Kawasan Perkotaan merupakan alat
koordinasi pelaksanaan pembangunan lintas wilayah dan sebagai
alat pengendali perngembangan
perkotaan
RTR KAWASAN
PERKOTAAN
Kedudukan RTR Kawasan Perkotaan Dalam Sistem
Perencanaan Tata Ruang
RTRW KOTA
VISI PENGEMBANGAN PERKOTAAN
Visi Pengembangan Perkotaan
(Permen PU No 494 Tahun 2005)
“Terwujudnya kawasan perkotaan yang aman, layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif dan
berkembang secara berkelanjutan, serta saling memperkuat dalam mewujudkan pengembangan wilayah”
Misi Pengembangan Perkotaan
Mengembangkan kota yang aman dan layak huni : • Kota yang nyaman • Kota yang aman
1
6 Misi Pembangunan Kota
Mengembangkan kota yang sejahtera
2
Mengembangkan pembangunan kota yang berkelanjutan (SUD) : • Aspek ekonomi • Aspek sosial budaya • Aspek lingkungan
4
Mengembangkan lingkungan kota yang berkeadilan sosial dan berbudaya
3
Mengembangkan pola pengelolaan kota berdasarkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance)
5
Menjaga keseimbangan dan keterkaitan antar kota dan kota-desa
6
Kebijakan Nasional Pengembangan
Perkotaan
Pemantapan peran dan fungsi kota dalam pembangunan nasional
Pengembangan permukiman yang layak huni, sejahtera, berbudaya dan berkeadilan sosial
Peningkatan kapasitas manajemen pembangunan perkotaan
1
3
2
Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan
Kebijakan 1 : Pemantapan peran dan fungsi kota dalam
pembangunan nasional
Strategi :
• Penyiapan prasarana dan sarana perkotaan nasional untuk
mendukung pengembangan ekonomi nasional, wilayah, lokal
melalui pengembangan perkotaan
• Penyiapan kota sebagai simpul pelayanan serta simpul
aksesibilitas, koleksi dan distribusi dalam wilayah
• Pengembangan kota-kota berfungsi nasional/internasional dan
Kawasan Kerjasama Internasional
• Pengembangan kota-kota khusus berkembang cepat,
berkarakter khusus, kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal
• Penyiapan serta pengembangan arahan dan panduan bagi
daerah untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan
Kebijakan 2 : Pengembangan permukiman yang layak huni,
sejahtera, berbudaya dan berkeadilan sosial
Strategi :
• Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan serta
pelayanan dasar perkotaan yang memadai dan berkeadilan
• Pengembangan permukiman dan perumahan yang layak huni
serta terjangkau
• Pengembangan proses-proses pendanaan dan penyediaan
tanah bagi pembangunan permukman yang partisipatif
• Pengembangan ekonomi perkotaan yang berdaya saing global
• Penciptaan iklim kehidupan sosial budaya yang saling
menghargai, mendukung serta mengapresiasi budaya
Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan
Kebijakan 3 : Peningkatan kapasitas SDM serta kelembagaan pusat
dan daerah dalam pengelolaan pembangunan
perkotaan
Strategi :
• Peningkatan kapasitas SDM serta kelembagaan pusat-daerah
dalam pengelolaan pembangunan perkotaan
• Peningkatan kapasitas pembiayaan pemerintah daerah
• Peningkatan pola dan mekanisme pelibatan stakeholders dalam
pengelolaan pembangunan perkotaan yang inklusif
• Pembentukan sistem informasi perkotaan di tingkat nasional dan
daerah
Strategi Nasional Pengembangan Perkotaan
Tindak lanjut ke depan :
• Penjabaran kebijakan dan strategi pengembangan
perkotaan yang lebih operasional
• Peningkatan peran setiap stakeholders bidang
perkotaan (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat)
secara sinergis
• Perumusan indikator SUD
• Penyusunan rencana aksi bersama dalam mewujudkan
kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
antara pusat dan daerah
• Mempersiapkan perangkat peraturan di bidang
perkotaan, antara lain :
a) Pedoman pengembangan perkotaan strategis nasional
b) Pedoman pengembangan perkotaan lainnya
Penutup