meningkatkan efektifitas strategi, kebijakan dan …
TRANSCRIPT
MENINGKATKAN EFEKTIFITAS
STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PENGENTASAN KEMISKINAN
Hendri Saparini, Ph.D [email protected]
Diskusi Biro Analisa Anggaran - Setjen DPR RI
Jakarta, 10 Juli 2014
Pengentasan Kemiskinan: Gambaran Kinerja
2
Pengentasan Kemiskinan benarkah belum efektif?
3
Beberapa isu penting
o Penurunan angka kemiskinan relatif lamban dan target selalu tidak tercapai
o Kemiskinan: antara desa dan kota
o Kemiskinan: antara Indonesia Barat dan Timur
o Antara kemiskinan dan pengangguran
Tingkat Kemiskinan 2004-2013
kemiskinan desa masih sangat tinggi
16,7 16,0
17,8
16,6
15,4
14,2 13,3
12,5 11,7 11,37
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Persen Juta orang Desa Kota Tingkat Kemiskinan (Skala Kanan)
Sumber: BPS
Kinerja Pengentasan Kemiskinan target vs realisasi RPJM 2010-2014
14,15
12
11,5
10,5
9,5
8
14,15
13,33
12,49
11,96
11,47 11,2
6
9
12
15
2009 2010 2011 2012 2013 2014 (*)
%
(*) 2014 sampai dengan Triwulan I
Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran terjadi kesenjangan antar wilayah lebar
Aceh Bengkulu
DKI Jakarta
Jawa Barat
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Papua Barat
Papua
0
5
10
15
20
25
30
35
0 2 4 6 8 10 12
Po
ve
rty (
%)
Open Unemployment Rate (%)
HIGH POVERTY LOW UNEMPLOYMENT
Sumber: BPS, @CORE
HIGH POVERTY HIGH UNEMPLOYMENT
LOW POVERTY LOW UNEMPLOYMENT
LOW POVERTY HIGH UNEMPLOYMENT
Alokasi Anggaran dan Kinerja Pengentasan Kemiskinan bukan sekadar alokasi anggaran tetapi juga pilihan kebijakan
7
79,9 81,5 96,1
109,2
136,5
1,27
0,82 0,84
0,83
0,29
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2009 2010 2011 2012 2013
Juta Orang Triliun Rupiah
Anggaran (skala Kiri) Pengurangan Jumlah Orang Miskin (skala Kanan)
Kluster Pengentasan Kemiskinan
ditentukan oleh dukungan kebijakan
RTSM
RTM
RTHM
Klaster-1
1.beasiswa miskin
2.jamkesmas
3.raskin
4.pkh
5.blt (bila diperlukan
saat krisis)
6.dll.
Klaster-2
program-program
pemberdayaan
masyarakat
(PNPM)
Klaster-3
kredit
usaha rakyat
(KUR)
Klaster-4 1. program rumah sangat murah
2. program kendaraan angkutan umum murah
3. program air bersih untuk rakyat
4. program listrik murah & hemat
5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan *)
6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin
Perkotaan *)
KEBIJAKAN EKONOMI-MAKRO
Peningkatan
Kesejahteraan
Masyarakat,
serta Perluasan
dan Peningkatan
Kesempatan
Kerja
Pengurangan
Angka
Kemiskinan
RTSM *)
RTM *)
RTH M
*) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTS termiskin.
Keluarga Pra Sejahtera
jumlah dan penerima berbagai program kemiskinan
25.200.959
17.490.000
15.500.000
0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000
40% RT Kesejahteraan Terendah (PPLS 2011)
Penerima Raskin, 2012
Penerima BLSM
Sumber: PPLS, BPS
Ekonomi Indonesia Tumbuh Tertinggi No.3 Asia & Urutan No. 15 Dunia
Pertanian & Pengolahan Tumbuh Rendah (2009-2013)
2,5
3,6
4,9
5,9 6,0 6,5 6,6 6,9 7,3
12,0
0
2
4
6
8
10
12
14
%
Source: BPS diolah, @CORE
Pertanian Penyumbang PDB No.2 & Struktur Lapangan Kerja No. 1
Penciptaan Lapangan Kerja Negatif (2005-2013)
5,47
1,1
5,7
4,6
12,0
10,3
17,9
41,3
-3,8
1,8
-0,6
1,7
2,9
7,9
5,8
-3,2
(10,00) (5,00) - 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00
Lainnya *)
Keuangan
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
Konstruksi
Industri
Jasa Kemasyarakatan
Perdagangan
Pertanian
Juta TK
Nov-05 Pertambahan (pengurangan) 2005-2013
Source: BPS diolah, @CORE
Paradigma Ekonomi Konstitusi pilar kewajiban sosial ekonomi pemerintah untuk kesejahteraan
12
Pelaksanaan Kewajiban
o Pasal 23 ayat 1 kewajiban mengelola APBN untuk kesejahteraan
o Pasal 27 ayat 2 hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
o Pasal 28 kewajiban pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar
o Pasal 31 hak mendapatkan pendidikan bagi seluruh warga negara
o Pasal 34 kewajiban menjamin fakir miskin dan anak terlantar untuk mendapatkan kebutuhan dan pelayanan dasar
Pengaturan kepemilikan dan struktur ekonomi
o Pasal 33 ayat 1 pengelolaan ekonomi berbasis kebersamaan
o Pasal 33 ayat 2 penguasaan negara atas cabang produksi penting
o Pasal 33 ayat 3 penguasaan dan kepemilikan negara atas kekayaan alam
Efektifitas Pengentasan Kemiskinan: Perlu Dukungan Kebijakan Komprehensif
13
Perundangan:
• UUD 1945 Ps. 28 menjamin pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar.
• Belum ada UU yang menetapkan jenis pangan strategis
– Hanya beras dan negara cenderung hands-off. Untuk miskin (Raskin),
non miskin (operasi pasar)
Strategi, kebijakan dan lembaga:
• Tidak ada strategi komprehensif untuk menjamin pemenuhan kebutuhan
pangan strategis
– Peran negara yang efektif tidak hanya sekadar lembaga Bulog dengan
peran seperti saat ini (vs Amerika Serikat, Australia dan Malaysia)
– Tekanan asing untuk melemahkan sektor pertanian (OECD, IMF) perlu
respon kebijakan dan strategi yang jelas
– Pengendalian dan stabilisasi harga pangan bias konsumen,
mengesampingkan potensi produsen domestik
Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Kebutuhan pangan
Daya Beli Masyarakat Tertekan Kenaikan Harga Inflasi makanan tertinggi (Sep. 2009-2013)
Sumber: BI, diolah
17,7
20,5
22,0
22,0
29,1
36,1
45,4
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0
Medical Care
Housing, Water, Electricity, Gas and Fuel
Transportation, Communication and Financial Services
Education, Recreation and Sports
General
Prepared Food, Beverage, Cigarette and Tobacco
Foodstuff
Percent
Inflasi Relatif Tinggi, Upah Riil Petani & Nilai Tukar Petani
Kesejahteraan Petani dan Buruh Relatif Stagnan
• Upah buruh riil stagnan. Rata-rata
upah riil petani cenderung turun.
Gap antara upah nominal dan
upah riil makin lebar
• Kelompok bawah menghadapi
inflasi lebih tinggi (sumbangan
Garis Kemiskinan Makanan
terhadap Garis Kemiskinan sekitar
70%, inflasi makanan rata-rata 11-
15% /tahun)
• Nilai tukar petani rendah dan
petani tanaman pangan paling
rendah
Nominal
Riil
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Jun
-08
Se
p-0
8
Des
-08
M
ar-0
9
Jun
-09
Se
p-0
9
Des
-09
M
ar-1
0
Jun
-10
Se
p-1
0
Des
-10
M
ar-1
1
Jun
-11
Se
p-1
1
Des
-11
M
ar-1
2
Jun
-12
Se
p-1
2
Des
-12
M
ar-1
3
Jun
-13
Se
p-1
3
Des
-13
Ribu Rupiah
Source: BPS diolah, @CORE
Perundangan:
• Undang-undang Sumber Daya Air No. 7 Tahun 2004
Strategi, kebijakan dan pengelola
• Dilakukan privatisasi BUMD layanan air bersih (PDAM). Hak publik untuk
mendapatkan kebutuhan dasarnya, khususnya bagi penduduk miskin,
semakin terbatas. Harga air bersih di Jakarta Rp 7000/liter/kubik lebih
mahal dari Singapura (Rp 3.500) dengan kualitas layak diminum
• Akses publik terhadap sumber-sumber air semakin menyusut baik untuk
konsumsi maupun produksi akibat penguasaan sumber air secara meluas
oleh swasta dan asing
• Penyerahan pelayanan dasar kepada swasta di sektor strategis antara lain
melalui Public Private Partnership (PPP) perlu koreksi.
Pemenuhan Pelayanan Dasar
Air bersih
TERIMAKASIH BI Rate
Cenderung Meningkat