announce 20150818144117

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

IMPLEMENTASI SPSE KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT TA 2016


Dasar Hukum

Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106

(1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik.

(2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara E-Tendering atau E-Purchasing.

Pasal 108 (3) K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang

dikembangkan oleh LKPP Surat Edaran Menteri PUPR Nomor : 57/SE/M/2015 tentang

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement)

2


Surat Edaran Menteri PUPR Tentang Pelaksanaan e-Procurement

Tahun anggaran 2015 penerapan Full E-Procurement diberlakukan di semua paket pekerjaan yang berada pada Satuan Kerja/SNVT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di pusat dan 32 (tiga puluh dua) propinsi

Tahun Anggaran 2015 Penerapan Semi E-Procurement diberlakukan untuk semua paket pekerjaan yang berada pada Satuan Kerja/SNVT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2 (dua) propinsi berikut: Propinsi Papua dan Papua Barat kecuali kota Jayapura dan Kota Manokwari diberlakukan secara Full E-Procurement.

Full E-Procurement adalah proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan cara memasukan dokumen (file) penawaran melalui sistem e-Procurement, sedangkan penjelasan dokumen seleksi/lelang (Aanwijzing) masih dilakukan secara tatap muka antara pengguna jasa dengan penyedia jasa. Semi E-Procurement adalah proses pemilihan penyedia barang/jasa yang sebagian prosesnya dilakukan melalui media elektronik (internet) secara interaktif dan sebagian lagi dilakukan secara manual

Mulai Tahun Anggaran 2016 Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) diberlakukan untuk seluruh paket pekerjaan yang berada pada Satuan Kerja/SNVT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3


Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement)

Penjelasan dokumen lelang/seleksi dapat dilakukan secara tatap muka apabila diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan.

Pada prinsipnya data penawaran (termasuk data kualifikasi) dari peserta pengadaan disampaikan secara elektronik dan penyerahan dokumen asli (hardcopy) hanya dilakukan terhadap penawaran yang akan diusulkan sebagai calon pemenang dan/atau pemenang cadangan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (Pokja ULP).

Substansi yang akan dievaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi) yang disampaikan secara elektronik wajib ditetapkan oleh Pokja ULP dalam dokumen pengadaan.

Apabila dalam verifikasi dokumen elektronik dengan dokumen asli yang akan diusulkan Pokja ULP sebagai calon pemenang dan/atau pemenang cadangan terjadi perbedaan, maka penawaran tersebut tidak gugur, dan data yang digunakan adalah data dokumen elektronik. Sedangkan untuk kebenaran dokumen kualifikasi akan dilakukan pembuktian kualifikasi.

Pembukaan dokumen penawaran dapat disaksikan oleh wakil peserta dan berita acara ditandatangani oleh Pokja ULP dan 2 (dua) orang saksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Dokumen elektronik yang rusak (sesudah mendapat klarifikasi dari LPSE) akibat kesalahan pengiriman dokumen oleh Penyedia Jasa, yang mengakibatkan dokumen tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi oleh Pokja ULP, maka dokumen elektronik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Jika pada suatu paket pekerjaan setelah seluruh proses dekripsi berhasil dan terdapat lebih dari satu dokumen elektronik yang rusak, berbeda isinya, dan tidak saling melengkapi serta tidak ada keterangan penggantian dokumen, maka dokumen yang digunakan untuk evaluasi adalah dokumen yang di Upload paling akhir. Tetapi jika waktu upload nya sama maka yang digunakan adalah dokumen yang waktu modifikasinya paling akhir. Dokumen elektronik yang dimaksud adalah dokumen administrasi, teknis,harga, serta dokumen kualifikasi, sesuai data dan syarat-syarat yang tercantum dalam dokumen pengadaan.

Apabila terjadi hambatan teknis terkait dengan sistem pengadaan secara elektronik, sehingga Pokja ULP tidak dapat mengunggah (upload) dokumen pengadaan secara utuh, maka segera memberitahukan/menghubungi LPSE untuk diadakan perubahan/penyesuaian jadwal dengan memperhatikan alokasi waktu yang cukup.

4


Implementasi SPSE Kemen PUPR terpusat

Implementasi SPSE di Kemen PUPR dilakukan secara TERPUSAT

Hanya ada 1 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kementerian PUPR

LPSE Kemen. PUPR direncanakan akan berada di Pusat Data dan Teknologi Informasi

Penanganan permasalahan ditangani oleh LPSE jika tidak dapat ditangani akan di eskalasi ke LKPP (termasuk jika terjadi file rusak)

Penyedia jasa yang belum mempunyai kode akses di SPSE agar mendaftar di LPSE Kementerian PUPR (dapat juga mendaftar di LPSE terdekat lalu menerapkan agregasi penyedia jasa agar dapat ikut lelang di semua LPSE)

5


Implementasi SPSE Jaminan Keamanan

SPSE menerapkan enkripsi : SSL (https) dan Apendo (Aplikasi Pengaman Dokumen Oleh Lemsaneg)

Bandwidth (650 MB) Redundant server

6


Lelang TA 2016

Diharapkan dapat mulai lelang di bulan SEPTEMBER Tahun Anggaran-1, agar di bulan Januari pekerjaan sudah dapat dimulai

Proses lelang dimonitor mingguan oleh Menteri

7


Alur eProcurement Kementerian PUPR T.A. 2016

8

eMonitoring

SIRUP pusat

SIRUP lokal

ePurchasing

SPSE 4

SPSE 3.6

Sistem Pemantauan Pengadaan

Pemaketan

RKAKL

Pemantauan Progres Fisik

dan Keuangan

Pemantauan Pengadaan Barang dan

Jasa

Biro PKLN

LPSE

LPSE

LPSE

LKPP

LPSE

LKPP

Data kontrak

Data kontrak

Data paket

Data paket

A1

A2

A3

A4

Data lelang

A5

Aplikasi Penghubung A1 : eMonitoring SIRUP Lokal dan Pusat (oleh BPKLN) A2 : SIRUP Lokal SPSE 3.6 dan SPSE 4 (oleh LKPP Dit.SPSE) A3 : SIRUP Lokal Sirup Pusat (reguler dan saat dibutuhkan) (oleh LKPP Dit. Perencanaan dan Monev) A4 : ePurchasing eMonitoring dan Sistem Pemantauan Pengadaan (oleh LKPP Dit.SPSE) A5 : SPSE 3.6 dan SPSE 4 eMonitoring dan Sistem Pemantauan Pengadaan (oleh Pusdata) Aplikasi Lainnya Sistem Pemantauan Pengadaan (oleh Pusdata)

Pejabat pengadaan dan PPK

Pokja ULP


Perbedaan eProc PU vs LKPP SPSE 3.6

1 anggota Pokja 1 Kode akses/Password Aanwijzing online (semi chat) di rentang waktu

tertentu Pembukaan Penawaran (tanpa saksi) Dokumen Penawaran Enkripsi -> Apendo Upload Dokumen Penawaran : sistem 1 file dan 2

file (tidak dapat dipecah) max 500 MB Jaminan Penawaran -> sesuai dengan aturan/SBD

dari Ditjen Bina Konstruksi Full eProcurement untuk seluruh wilayah

9


Akses ke Sistem

Akses sistem di http://lpse.pu.go.id Atau www.pu.go.id sub menu LPSE, sub sub

menu SPSE

10


SPSE Kementerian PUPR http://lpse.pu.go.id

11


SPSE Kementerian PUPR http://lpse.pu.go.id

12


eKatalog https://e-katalog.lkpp.go.id/

13

Menampilkan daftar barang-barang yang dapat dibeli melalui ePurchasing


ePurchasing

Membeli barang dari eKatalog di INAPROC Akses melalui SPSE LPSE Kemen PUPR Dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau PPK

dengan login di SPSE lalu pilih menu aplikasi eProcurement lainnya

14


SIRUP http://sirup.lkpp.go.id

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Menampilkan Pemaketan (Swakelola dan Penyedia

(kontraktual)

Pemasukan Data melalui eMonitoring TA 2015 PUPR sudah menampilkan 92 T rupiah

15


Kode Akses SPSE

Surat Permohonan

KODE AKSES

PPK / PEJABAT PENGADAAN / POKJA

Memeriksa dan Mengirimkan kode

akses ke User/Pengguna

16

USER LPSE

Datang langsung atau kirim scan asli ke email [email protected] dan [email protected]


Format Surat Permohonan -Panitia

17


Format Surat Permohonan PPK/Pejabat Pengadaan

18


Hubungi Kami

Email : [email protected] Telp : 021 7255789 / 021 7395588 ext 199 Fax : 021 7232366 Panduan penggunaan sistem dapat di

download di :

http://edokumen.pu.go.id/pulink/PAQ3G

19

announce 20150818144117

Documents