anggaran belanja kabupaten pandeglang

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2006

ATAS

BELANJA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

TAHUN ANGGARAN 2006 DI

PANDEGLANG

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA IV PERWAKILAN BPK RI DI JAKARTA

Nomor : 28/LHP/XIV.3-IV.3.3/01/2007 Tanggal : 04 Januari 2007

DAFTAR ISI

Halaman Daftar Isi………………………………………………………………………… i Kesimpulan……………………………………………………………………... 1

I. Gambaran Umum………………………………………………….. 3 1. Tujuan Pemeriksaan………………………………………………. 3 2. Sasaran Pemeriksaan……………………………………………… 3 3. Metode Pemeriksaan……………………………………………… 3 4. JangkaWaktu Pemeriksaan……………………………………….. 4 5. Obyek Pemeriksaan………………………………………………. 4 a. Uraian Singkat Obyek Pemeriksaan…………………………… 4 b. Realisasi Anggaran……………………………………………. 4 c. Cakupan Pemeriksaan…………………………………………. 5

II. Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern…………………. 7 1. Kebijakan…………………………………………………………. 7 2. Organisasi dan Personalia………………………………………… 7 3. Perencanaan………………………………………………………. 8 4. Pengadaan Barang/Jasa…………………………………………… 8 5. Pembayaran……………………………………………………….. 9 6. Pembukuan………………………………………………………... 10 7. Penyusunan dan Penyajian Informasi Keuangan…………………. 10 8. Pengawasan……………………………………………………….. 11

III. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan………………………………… 12 IV. Temuan Pemeriksaan

1. Pengeluaran Belanja Pegawai/Insentif Pekerjaan Khusus Pada Sekretariat Daerah Sebesar Rp907.550.000,00 Tidak Memiliki Dasar Hukum…………………………………………………..

13

2. Hasil Pengadaan Komputer TA 2006 Pada Sekretariat Daerah Senilai Rp299.450.000,00 Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Kontrak........................................................................................

15 3. Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp3.822.480,00 dan

Denda Keterlambatan Yang Harus Dikenakan Sebesar Rp11.563.850,00 Pada Belanja Modal Gedung Dinas Pertanian dan Peternakan............................................................

20

4. Kekurangan Volume Pada Pekerjaan Rehabilitasi TPI Sidamukti Senilai Rp11.984.627,70............................................

24

i

5. Kelebihan Pembayaran Pada Pekerjaan Pembuatan 8 Buah Shelter Sebesar Rp8.722.326,64.................................................

26

6. Penyetoran ke Kas Daerah atas Pengembalian Uang Muka Sebesar Rp450.000.000,00 Terlambat dan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp37.937.500,00 atas Pengadaan Tanah Untuk Perumahan Korpri............................................................

28

7. Kelebihan Pembayaran Kepada Rekanan Sebesar Rp92.928.152,22 dan Kekurangan Volume Pekerjaan Senilai Rp47.021.112,50 Atas Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum....................................

32

8. Kelebihan Pembayaran Kepada Rekanan Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan Sebesar Rp195.878.795,90 dan Kekurangan Volume Ketebalan Laston dan Lapen Senilai Rp296.319.442,10

37

9. Hasil Pengadaan Tiga Unit Kendaraan Dinas Roda Empat (Ambulance) Senilai Rp228.000.000,00 Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Kontrak.....................................................................

39

10. Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp11.397.739.00 dan Denda Keterlambatan Yang Harus Dikenakan Sebesar Rp17.548.810,00 Atas Realisasi Belanja Modal Gedung Pada Dinas Kesehatan..........................................................................

41

Lampiran-lampiran

ii

KESIMPULAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang No. 15 Tahun

2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

(BPK RI) telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Belanja Daerah

Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran (TA) 2006. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk

mendukung pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Pandeglang TA 2006, yang

dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) Tahun 1995 dan

Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) BPK RI Tahun 2002.

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji dan menilai, apakah informasi

keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, entitas yang

diperiksa telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu, dan

Sistem Pengendalian Intern (SPI) entitas tersebut baik terhadap laporan keuangan maupun

terhadap pengamanan atas kekayaan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai

untuk mencapai tujuan pengendalian.

Sasaran pemeriksaan diarahkan pada SPI, akurasi penyajian laporan Realisasi

Anggaran Belanja Daerah dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

penggunaan Belanja Daerah, dengan luas cakupan pemeriksaan TA 2006 (s.d. 31 Oktober)

sebesar Rp372.374.459.261,00 atau 82,56% dari realisasi anggaran sebesar

Rp451.061.352.896,00.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam

merealisasikan Anggaran Belanja Daerah TA 2006 (s.d. 31 Oktober) masih terdapat

kelemahan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan sebesar Rp2.620.124.836,06

atau 0,70% terdiri atas penyimpangan yang berindikasi kerugian daerah sebesar

Rp706.012.176,06 atau 0,19%, kekurangan penerimaan sebesar Rp29.112..660,00 atau

0,01%, dan penyimpangan administrasi sebesar Rp1.885.000.000,00 atau 0,51%.

1

Penyimpangan tersebut di atas pada dasarnya terjadi karena pelaksanaan SPI yang

kurang efektif, khususnya mengenai prosedur kerja dan ketaatan pada asas yang tidak

sepenuhnya dilaksanakan baik oleh para Pelaksana maupun Penanggung Jawab Kegiatan

penggunaan belanja daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, BPK RI menyarankan agar kelemahan-

kelemahan yang ada diatasi, kekurangan penerimaan dan kelebihan pembayaran yang

merugikan keuangan daerah segera dipertanggungjawabkan dengan menyetorkan kembali

ke Kas Daerah, para Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan penggunaan belanja

daerah yang lalai dalam melaksanakan tugas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Perwakilan BPK RI di Jakarta

Drs. Hadi Priyanto, MM. NIP. 240000961

2

Hasil Pemeriksaan

I. Gambaran Umum

1. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji dan menilai apakah:

a. Informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

b. Entitas yang diperiksa telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap

peraturan keuangan tertentu.

c. SPI Entitas tersebut baik terhadap laporan keuangan maupun terhadap

pengamanan atas kekayaan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai

untuk mencapai tujuan pengendalian.

2. Sasaran Pemeriksaan

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, maka sasaran pemeriksaan

diarahkan pada:

a. Sistem Pengendalian Intern.

b. Akurasi Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah.

c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penggunaan belanja

daerah.

3. Metode Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang akan memberikan

penilaian terhadap pelaksanaan anggaran dan SPI, serta akurasi penyajian informasi

keuangan dengan melakukan pengujian secara sampling dengan memperhatikan

pendekatan resiko dan materialitas, penelaahan terhadap dokumen, pengujian di

lapangan atas hasil kegiatan, konfirmasi kepada rekanan dan pihak-pihak lain yang

terkait serta melakukan tanya jawab (permintaan keterangan) dengan para pejabat

dan para petugas yang terkait dengan penggunaan Belanja Daerah Kabupaten

Pandeglang.

3

4. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 25 (dua puluh lima) hari, sejak tanggal 8 Nopember s.d 2 Desember 2006, berdasarkan Surat Tugas BPK RI Nomor 56/ST/XIV.3-XIV.3.3/11/2006 tanggal 1 Nopember 2006.

5. Obyek Pemeriksaan

a. Uraian Singkat Obyek Pemeriksaan Belanja Daerah TA 2006 yang ditetapkan dengan Perda No. 02 Tahun

2006 tanggal 7 Maret 2006 jo. Perda No. 10 Tahun 2006 tanggal 18 Oktober 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2006 dengan jumlah Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang sebesar Rp790.658.979.000,00.

Belanja Daerah TA 2006 terdiri dari tiga jenis belanja, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. Anggaran Belanja Daerah TA 2006 tersebut lebih lanjut dialokasikan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPASK).

b. Realisasi Anggaran Jumlah realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang

TA 2006 (s.d 31 Oktober), dapat digambarkan sebagai berikut:

No. URAIAN ANGGARAN

SETELAH PERUBAHAN

Realisasi (Rp)

Prosentase (%)

BELANJA 790.658.979.000,00 451.061.352.896,00 57,05 I BELANJA OPERASI 452.479.273.500,00 356.364.427.321,00 78,76 a. Belanja Pegawai 308.398.763.400,00 244.634.591.095,00 79,32 b. Belanja Barang 89.709.133.000,00 62.879.438.256,00 70,09 c. Bunga 165.671.000,00 137.640.170,00 83,08 d. Subsidi 5.525.579.000,00 5.525.579.000,00 100,00 e. Hibah 18.567.850.000,00 17.176.695.800,00 92,51 f. Bantuan Sosial 30.112.277.100,00 26.010.483.000,00 86,38 II BELANJA MODAL 337,179,705,500.00 94.696.925.575,00 28,09 a. Belanja Tanah 8.006.904.000,00 5.047.581.000,00 63,04 b. Belanja Peralatan & Mesin 51.593.329.900,00 20.444.100.420,00 39,63 c. Belanja Gedung dan Bangunan 92.197.385.500,00 26.395.340.175,00 28,63 d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 174.307.309.500,00 35.151.972.280,00 20,17 e. Belanja Aset Tetap Lainnya 7.700.343.100,00 7.546.119.200,00 98,00 f. Belanja Aset Lainnya 3.374.433.500,00 111.812.500,00 3,31

III BELANJA TAK TERDUGA 1.000.000.000,00 - - a. Belanja Tak Terduga 1.000.000.000,00 - -

4

c. Cakupan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang meliputi

Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat

Daerah, Sekretariat Dewan dan DPRD, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan

Hidup dan Pertanahan, Bupati dan Wakil Bupati, Dinas Kesehatan, Dinas

Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan,

dengan luas cakupan pemeriksaan TA 2006 (s.d 31 Oktober) adalah sebagai

berikut:

No. Uraian Realisasi

Anggaran (Rp)

Nilai Yang Diperiksa

(Rp)

Cakupan Pemeriksaan

(%)

1. Belanja Operasi 356.364.427.321,00 282.254.925.613,00 79,20 2. Belanja Modal 94.696.925.575,00 90.119.533.648,00 95,17

Jumlah 451.061.352.896,00 372.374.459.261,00 82,56

Dari cakupan sebesar Rp372.374.459.261,00 atau 82,56% dari realisasi

anggaran sebesar Rp451.061.352.896,00 ditemukan penyimpangan sebesar

Rp2.620.124.836,06 atau 0,70% terdiri atas temuan yang berindikasi kerugian

daerah sebesar Rp706.012.176,06.atau 0,19%, kekurangan penerimaan sebesar

Rp29.112..660,00 atau 0,01%, dan administrasi sebesar Rp1.885.000.000,00

atau 0,51%.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas Belanja Daerah Kabupaten

Pandeglang TA 2006 (s.d 31 Oktober) dimuat dalam daftar pada halaman

berikut ini.

5

Kabupaten PandeglangTahun Anggaran 2006

No Jml Jml Nilai yangAnggaran Realisasi Diperiksa %

CakrikJml Jml Nilai % Jml Nilai % Jml Nilai % Jml Nilai % Jml Nilai %

1 3 4 5 6 7=6:5 8 9 10=9:6 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

1 Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang TA 2006 790.658,98 451.061,35 372.374,46 83% 10 2.620,12 0,70 9 706,01 0,19 2 29,11 0,01 6 1.885,00 0,51 10 2.620,12 0,70(s.d 31 Oktober 2006)

1 1 907,55 1 907,55

2 1 299,45 1 299,45

3 1 3,82 1 11,56 2 15,39Telah ditindaklanjutidengan penyetoran keKas Daerah tanggal 18Desember 2006 sebesarRp1.818.630,00.

4 1 11,98 1 11,98

5 1 8,72 1 8,72Telah ditindaklanjutidengan penyetoran keKas Daerah tanggal 30Nopember 2006 sebesarRp2.722.326,00.

6 1 37,94 1 450,00 2 487,94

7 2 139,95 2 139,95

8 2 492,20 2 492,20 Telah ditindaklanjutidengan penyetoran keKas Daerah tanggal 14dan 28 Desember 2006sebesar Rp492.198.239,00.

9 1 228,00 1 228,00

10 1 11,40 1 17,55 2 28,95 Telah ditindaklanjutidengan penyetoran keKas Daerah tanggal 03Januari 2007 sebesarRp17.548.810,00.

10 2.620,12 9 706,01 2 29,11 4 1.885 15 2.620,12

Keterangan

Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp11.397.739.00 dan DendaKeterlambatan Yang Harus Dikenakan Sebesar Rp17.548.810,00 PadaBelanja Modal Gedung Dinas Kesehatan

Pengembalian Uang Muka sebesar Rp450.000.000,00 Terlambat Disetor ke kas Daerah dan Kelebihan Pembayaran sebesar Rp37.937.500,00 pada Pengadaan Tanah Untuk Perumahan Korpri

Kelebihan Pembayaran Kepada Rekanan Pelaksana SebesarRp12.379.464,06 dan Kekurangan Volume Pekerjaan SenilaiRp127.569.800,66 Pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan DinasPekerjaan Umum

Kelebihan Pembayaran Kepada Rekanan Pelaksana PekerjaanPeningkatan Jalan Sebesar Rp195.878.795,90 dan Kekurangan VolumeKetebalan Laston dan Lapen Senilai Rp296.319.442,10

Hasil Pengadaan Tiga Unit Kendaraan Dinas Roda Empat (Ambulance)Senilai Rp228.000.000,00 Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Kontrak

Belanja Pegawai/Insentif Pekerjaan Khusus Pada Sekretariat DaerahSebesar Rp907.550.000,00 Tidak Memiliki Dasar Hukum

Hasil Pengadaan Komputer Tahun Anggaran 2006 Pada SekretariatDaerah Senilai Rp299.450.000,00 Tidak Sesuai Dengan SpesifikasiKontrakKekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp3.822.480,00 dan DendaKeterlambatan Yang Harus Dikenakan Sebesar Rp11.563.850,00 PadaBelanja Modal Gedung Dinas Pertanian dan Peternakan

Kekurangan Volume Pada Pekerjaan Rehabilitasi TPI Sidamukti SenilaiRp11.984.627,70

Jumlah

Administrasi Jumlah 2 K

Jenis Entitas2

Kelebihan Pembayaran Pada Pekerjaan Pembuatan 8 Buah ShelterSebesar Rp8.722.326,64

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA DALAM SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2006

Total Nilai Temuan Yang Ditemukan Pada Saat

Pemeriksaan

Rincian Temuan

Sasaran

Nama Ketertiban dan Ketaatan (2K)Obrik/

Indikasi Kerugian Kekurangan Penerimaan

II. Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern

Hasil pengujian SPI atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dan atas

kegiatan penggunaan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang adalah sebagai

berikut:

1. Kebijakan

Kebijakan pengelolaan belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang

secara umum dituangkan dalam berbagai peraturan perundangan antara lain :

a. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah.

b. Keputusan Bupati Pandeglang No. 19 Tahun 2005 tanggal 14 November 2005

tentang Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2006.

c. Perda No. 02 Tahun 2006 tanggal 7 Maret 2006 jo. Perda No. 10 Tahun 2006

tanggal 18 Oktober 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah TA 2006.

Ditinjau dari SPI, kebijakan tersebut di atas telah memadai. Kebijakan

penyediaan dana APBD untuk kegiatan yang telah diprogramkan melalui Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPASK) Unit Kerja sesuai Bidang masing-

masing dan pembayaran terhadap tagihan dilaksanakan melalui Kas Daerah Pemerintah

Kabupaten Pandeglang.

2. Organisasi dan Personalia

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (BPKD)

selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam pelaksanaan tugasnya

membawahi tiga bidang, yaitu Bidang Pendapatan Daerah, Bidang Pembelanjaan dan

Pembiayaan, dan Bidang Akuntansi. Selanjutnya masing-masing bidang tersebut

membawahi sub bidang, yaitu Sub Bidang Pendataan dan Penetapan, Sub Bidang

Penerimaan dan Pendapatan, Sub Bidang Anggaran dan Pembiayaan, Sub Bidang

Perbendaharaan dan Kas Daerah, Sub Bidang Verifikasi, dan Sub Bidang Pembukuan

dan Pelaporan.

7

Ditinjau dari SPI, susunan organisasi telah memisahkan fungsi, namun dalam

penempatan personil masih dijumpai pelaksana kegiatan yang kurang menguasai fungsi

dan tugas yang diemban serta pembagian beban pekerjaan yang tidak seimbang dengan

jumlah personil yang dibutuhkan sehingga dalam hal tertentu, pekerjaan tertentu belum

terkendali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini mengakibatkan beberapa

pelaksanaan pekerjaan belum terkendali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Perencanaan

Penyusunan Rencana Anggaran dan Kegiatan pada Unit Kerja di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang merupakan penjabaran dari APBD masing-

masing Unit Kerja setelah diadakan persetujuan para Asisten Sekretaris Daerah, para

Kepala Dinas/Badan kemudian dituangkan dalam format Rencana Anggaran Satuan

Kerja (RASK) yang kemudian diajukan kepada Panitia Anggaran Eksekutif untuk

dibahas, dan selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Kerja (DPASK). Namun dalam pelaksanaan TA 2006, masih ditemukan pengeluaran

tanpa dasar hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti Honorarium

untuk Pengelola Keuangan Setda, Honorarium bagi bendahara Pembantu, Honorarium

bagi Bendahara Pengeluaran, Honorarium bagi Bendahara Penerimaan, Insentif bagi

pegawai di lingkungan Setda, Operasional Staf TU Bupati, dan Uang kehormatan untuk

adc Bupati yang direalisasikan pembayarannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati

yang berlaku untuk TA 2005 (Temuan nomor 1).

4. Pengadaan barang/jasa

Prosedur pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang

yang menetapkan bahwa pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan swakelola

dan melalui pelelangan di antara penyedia barang/jasa. Secara rinci mekanisme dan

syarat-syarat pengadaan barang dan jasa diatur dalam kebijakan umum pengadaan

barang dan jasa, etika pengadaan barang dan jasa, pembentukan panitia pengadaan,

kualifikasi panitia pengadaan barang/jasa, tugas dan tanggung jawab panitia/pejabat

pengadaan, kualifikasi penyedia barang/jasa, metode pemilihan penyedia barang dan

jasa, dan metode pemilihan penyedia jasa konsultansi. Prosedur pengadaan barang/jasa

tersebut diatur berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

8

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006 tentang Perubahan

Keenam Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, prosedur pelaksanaan

kegiatan pengadaan masih memiliki kelemahan yakni dokumen pengadaannya masih

bersifat formalitas.

5. Pembayaran

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Beban tetap (BT) maupun

Pengisian Kas (PK) terhadap Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga

oleh Pemegang Kas (PK) di unit kerja pengelola dan pengguna anggaran disertai

DPASK dan SKO.

Atas dasar pengajuan SPP yang telah memenuhi persyaratan dari masing-

masing satuan kerja tersebut Bupati Cq. Kepala Bidang Pembelanjaan dan Pembiayan

BPKD Kabupaten Pandeglang yang berfungsi sebagai otorisator SPM, menerbitkan

SPM untuk mengajukan pencairan anggaran melalui Pemegang Kas Daerah (Bank

Jabar Cabang Pandeglang). Fungsi pengujian atas tagihan dan perintah pembayaran

yang seharusnya ada pada Kepala SKPD selaku pengguna anggaran dalam hal ini

Kepala Dinas dan Kepala Badan tetapi pelaksanaannya masih ditangani oleh Kepala

BPKD, sehingga terdapat perangkapan antar pemegang fungsi pengujian dan perintah

pembayaran dengan pemegang fungsi pembayaran. Meskipun sudah terdapat

pemisahan fungsi dan wewenang pengelolaan kas pada pejabat di BPKD, namun dalam

hal ini kedudukan Kepala BPKD adalah lebih tinggi dari para Kepala Bidang, sehingga

kemungkinan terjadinya conflict of interest tidak dapat dihindari.

Pembayaran melalui SPM-BT dilakukan untuk keperluan belanja non pegawai,

belanja perjalanan dinas sepanjang mengenai uang pesangon, belanja bagi hasil,

bantuan keuangan yang nilainya diatas Rp10.000.000,00, pelaksanaan pekerjaan oleh

pihak ketiga dimana pencairan SPM-nya tidak dilakukan oleh PK. Sedangkan SPM

pengisian Kas pencairan dan pembayarannya melalui PK.

9

Prosedur pembayaran tersebut cukup memadai dan pelaksanaannya telah sesuai

ketentuan, namun demikian, dari hasil pemeriksaan menunjukkan adanya beberapa

pengeluaran belanja daerah yang tidak didukung dengan bukti-bukti

pertanggungjawaban secara memadai, misalnya SPM yang tidak dilengkapi dengan

bukti perhitungan volume, dukungan bukti pengadaan atau bukti pengeluaran yang

dilakukan oleh penanggung jawab anggaran. Disamping itu sebelum dilakukan

pembayaran termin suatu kegiatan (terutama pekerjaan jalan) tidak dilakukan

pemeriksaan terhadap volume fisik pekerjaan.

6. Pembukuan

Buku yang diselenggarakan oleh PK di unit kerja adalah Buku Kas Umum

(BKU) dan Buku-buku Pembantu. Buku tersebut berfungsi untuk mencatat transaksi

penerimaan maupun pengeluaran terhadap dokumen berupa SPM-BT/PK, SPJ, PPN,

PPh dan uang kas. Sedangkan prosedur pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh Sub

Bidang Pembukuan dan Pelaporan Bidang Akuntansi adalah terhadap seluruh transaksi

pengeluaran kas dari seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pandeglang, dengan menyelenggarakan pencatatan jurnal pengeluaran kas yang

menggunakan dokumen berupa Buku Kas Umum Daerah, SPM-BT/PK dan Nota Debet

Bank. Selain menyelenggarakan jurnal Pengeluaran Kas diselenggarakan pula Buku

Besar Pembantu yang berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi ke dalam buku

Besar pembantu yang berisi rincian obyek belanja.

7. Penyusunan dan Penyajian Informasi Keuangan

Kewajiban Pemimpin Kegiatan adalah menyusun laporan perkembangan fisik

dan keuangan setiap bulan yang diketahui oleh atasan langsung. Kewajiban PK pada

setiap satuan kerja/Dinas perangkat daerah adalah menyusun dan menyampaikan

Laporan Pertanggungjawaban (SPJ).

Laporan-laporan tersebut oleh satuan kerja/Dinas disampaikan setiap bulan,

triwulan dan tahunan kepada Bagian Akuntansi BPKD, Bappeda dan Bawasda.

Laporan dari satuan kerja/dinas merupakan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan

dinas yang dijadikan dasar untuk menyusun Nota Perhitungan APBD.

10

8. Pengawasan

a. Pengawasan atasan langsung PK di satuan kerja/dinas di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Pandeglang dilakukan oleh kepala satuan kerja/dinas dengan

melakukan pemeriksaan atas pengurusan kas oleh PK setiap bulan dengan

dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kas.

b. Pengawasan atas pekerjaan fisik kegiatan

Pengawasan atas pekerjaan fisik kegiatan yang dikerjakan oleh pemborong atau

rekanan dilaksanakan oleh pengawas lapangan/pengawas pekerjaan. Pengawasan

dilakukan dengan mengerjakan buku kegiatan harian, laporan mingguan,

mengawasai kemajuan fisik/pekerjaan sehubungan dengan pengajuan termin dan

pengawasan atas penyelesaian pekerjaan 100%. Dalam pelaksanaannya pengawasan

yang dilakukan kurang efektif, karena masih dijumpai adanya pelaksanaan

pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, penyusunan dokumen

pertanggungjawaban yang belum dilakukan, keterlambatan penyelesaian pekerjaan,

adanya perubahan dalam pengerjaan tanpa dibuatkan Berita Acara maupun

Addendum tugas pengawas lapangan yang dilaksanakan sangat lemah.

11

III. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut

Hasil pemeriksaan BPK RI atas Belanja Daerah TA 2003, 31 saran yang harus

ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Terhadap temuan pemeriksaan

tersebut, telah ditindaklanjuti sebanyak 20 saran.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Pandeglang TA 2004

mengungkapkan juga sebanyak 20 (dua puluh) Catatan Pemeriksaan dengan 32 (tiga puluh

dua) saran senilai Rp9.974.038.944,04, terdiri atas temuan yang berindikasi kerugian

daerah sebesar Rp1.224.290.067,49, kekurangan penerimaan sebesar Rp3.808.028.677,51,

dan temuan administrasi sebesar Rp4.941.720.199,04. Dari 32 saran tersebut, sebanyak 24

saran telah ditindaklanjuti dan 8 (delapan) saran belum ditindaklanjuti. Adapun status

tindak lanjut tersebut adalah 8 tindak lanjut sesuai dengan saran dan 16 tindak lanjut belum

sesuai dengan saran.

Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Pandeglang TA 2005

mengungkapkan juga sebanyak 19 (sembilan belas) Catatan Pemeriksaan dengan 35 (tiga

puluh lima) saran senilai Rp9.974.038.944,04 terdiri atas temuan yang berindikasi kerugian

daerah sebesar Rp1.119.618.939,90 kekurangan penerimaan sebesar Rp69.128.083,75 dan

temuan administrasi sebesar Rp1.050.490.856,15. Dari 35 saran tersebut, sebanyak 32

saran telah ditindaklanjuti dan tiga saran belum ditindaklanjuti. Adapun status tindak lanjut

tersebut adalah 14 tindak lanjut sesuai dengan saran dan 18 tindak lanjut belum sesuai

dengan saran.

12

IV. Temuan Pemeriksaan

Penyimpangan yang ditemukan pada saat pemeriksaan sebesar Rp2.620.124.836,06 atau 0,58% dari Realisasi Anggaran Belanja Daerah yang diperiksa TA 2006 (s.d Oktober 2006) sebesar Rp451.061.352.896,00 terdiri atas:

1. Pengeluaran Belanja Pegawai/Insentif Pekerjaan Khusus Pada Sekretariat Daerah Sebesar Rp907.550.000,00 Tidak Memiliki Dasar Hukum

Berdasarkan APBD Kabupaten Pandeglang TA 2006 beserta Perubahannya, diketahui bahwa jumlah anggaran belanja pegawai (05.11.00) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang adalah sebesar Rp9.667.058.500,00. Dalam rincian belanja pegawai tersebut terdapat rekening belanja pegawai/insentif pekerjaan khusus (05.11.42) yang sampai dengan tanggal 30 Oktober 2006 telah direalisasikan sebesar Rp2.342.626.500,00.

Pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban realisasi belanja insentif pekerjaan khusus tersebut diantaranya sebesar Rp907.550.000,00 dipergunakan untuk:

No. Uraian Nilai (Rp) *

1. Honorarium bagi Pengelola Keuangan Setda 220.500.000,00 2. Honorarium bagi Bendahara Pembantu 13.500.000,00 3. Honorarium bagi Bendahara Pengeluaran 15.000.000,00 4. Honorarium bagi Bendahara Penerimaan 1.350.000,00 5. Operasional staff TU Bupati, Wabup, Satpol PP 218.000.000,00 6. Insentif bagi pegawai di lingkungan Setda 436.200.000,00 7. Uang kehormatan untuk adc Bupati 3.000.000,00

Jumlah 907.550.000,00 * Perincian dalam Lampiran 1

Pengeluaran ini menggunakan dasar hukum yang sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat, yaitu: a. Keputusan Bupati Pandeglang No. 900/Kep.89-Huk/2005 tanggal 6 April 2005 tentang

Penetapan Besaran Honorarium Bagi Para Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2005.

b. Keputusan Bupati Pandeglang No. 900/Kep.16.a-Huk/2005 tanggal 11 Januari 2005 tentang Penetapan Besaran Biaya Operasional Bagi Staf TU Bupati, Staf TU Wakil Bupati, Staf TU Sekretaris Daerah dan Piket Pol PP Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2005.

13

c. Keputusan Bupati Pandeglang No. 841/Kep.90-Huk/2005 tanggal 6 April 2005 tentang

Penetapan Besaran Insentif Bagi Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang

Tahun Anggaran 2005.

Berdasarkan Surat No. 800/1070.Um tanggal 27 Nopember 2006 dari Asisten

Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang, selaku Kuasa Pengguna Anggaran

pada satuan kerja Sekretariat Daerah, dinyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran

melakukan pembayaran untuk rekening belanja pegawai/insentif pekerjaan khusus

berdasarkan Keputusan Bupati tahun 2005 dikarenakan belum adanya aturan baru sebagai

pengganti.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

1) Pasal 66 Ayat (3) yang menyatakan bahwa, Bendahara pengeluaran melaksanakan

pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:

a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah

pembayaran; dan

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

2) Pasal 66 Ayat (4) yang menyatakan bendahara pengeluaran wajib menolak perintah

bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan

sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak dipenuhi.

b. Pasal 49 Ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 tentang

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta

Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata

Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah yang menyatakan untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih

dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang

ditetapkan oleh Kepala Daerah.

14

Masalah tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban atas pengeluaran belanja

sebesar Rp907.550.000,00 belum sah, yang terjadi karena Pengguna Anggaran dan

Bendahara Pengeluaran tidak mematuhi ketentuan tentang pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan daerah.

Atas permasalahan tersebut, Asisten Administrasi Sekretariat Daerah selaku Kuasa

Pengguna Anggaran mengemukakan akan menindaklanjuti kelemahan pengelolaan

administrasi keuangan untuk tahun berjalan maupun yang akan datang.

BPK RI menyarankan Bupati Pandeglang agar memberikan teguran tertulis kepada

Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah untuk tidak merealisasikan Belanja

Pegawai/Insentif Pekerjaan Khusus sebelum diterbitkannya dasar hukum yang sah.

2. Hasil Pengadaan Komputer TA 2006 Pada Sekretariat Daerah Senilai

Rp299.450.000,00 Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Kontrak

APBD Kabupaten Pandeglang TA 2006 menganggarkan Belanja Peralatan dan

Mesin Sekretariat Daerah (05.22.00) sebesar Rp16.680.146.000,00 dengan realisasi sampai

dengan tanggal 30 Oktober 2006 sebesar Rp11.096.831000,00. Dari realisasi tersebut

diantaranya sebesar Rp403.817.000,00 dipergunakan untuk pembayaran pengadaan

komputer.

Pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan adanya pengadaan komputer senilai

Rp299.450.000,00 tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, yaitu:

a. Program Kegiatan Pengadaan Kelengkapan Inventaris Kantor

Pengadaan Kelengkapan Inventaris Kantor dilaksanakan oleh CV. A

berdasarkan Kontrak No. 027/22/Kontrak/Perkap/2006 tanggal 16 Mei 2006 senilai

Rp141.100.000,00 yang meliputi pengadaan 17 unit Personal Computer (PC) dan

Printer.

Pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai 100% berdasarkan Berita Acara

Pemeriksaan Barang No. 35/BA-Pmb/2006 tanggal 10 Juli 2006 dan Berita Acara

Serah Terima Barang No. 39/BA-ST/2006 tanggal 11 Juli 2006. Rekanan telah

menerima pembayaran seluruhnya melalui SPM No. 1382/932-BPKD/2006 tanggal 24

Juli 2006 senilai Rp141.100.000,00.

15

Pemeriksaan fisik yang dilakukan pada tanggal 16 Nopember 2006

mengungkapkan bahwa PC dan printer sebanyak 17 unit tersebut tidak sesuai dengan

spesifikasi kontrak yaitu sebagai berikut :

Jumlah Spesifikasi No. Uraian Fisik

(unit) Kontrak

(unit) Fisik Kontrak

1. PC(rakitan) dan printer

17 17 - MB ECS GX - Mouse non optic - Canon iP1200

- MB Sis 655 FX - Mouse optic - HP Deskjet 3940

b. Program Kegiatan Pengadaan Kelengkapan Inventaris Kantor

Pengadaan Kelengkapan Inventaris Kantor dilaksanakan oleh CV. PA

berdasarkan Kontrak No. 027/24/Kontrak/Perkap/2006 tanggal 12 Mei 2006 senilai

Rp90.000.000,00 yang meliputi pengadaan 5 unit Laptop.


Pemeriksaan Barang No. 54/BA/PPBD/2006 tanggal 30 Juni 2006 dan Berita Acara

Serah Terima Barang No. 04/BASTB/PA/2006 tanggal 30 Juni 2006. Rekanan telah


September 2006 senilai Rp90.000.000,00.


mengungkapkan Laptop sebanyak 5 unit tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi

kontrak yaitu sebagai berikut:


(unit) Kontrak


1. Laptop 5 5 - Pentium 4 1,66 GHz - Pentium 4 1,7 GHz

c. Program Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pengadaan komputer dilaksanakan oleh CV. MS berdasarkan Kontrak

No. 027/16/SPK/Perkap/2006 tanggal 20 Maret 2006 senilai Rp34.200.000,00 yang

meliputi pengadaan 2 unit Laptop.

16


Pemeriksaan Barang No. 13/BA-PmB/2006 tanggal 27 Maret 2006 dan Berita Acara

Serah Terima Barang No. 14/BA-ST/2006 tanggal 28 Maret 2006. Rekanan telah


April 2006 senilai Rp34.200.000,00.


mengungkapkan Laptop sebanyak 2 unit tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi

kontrak yaitu sebagai berikut:


(unit) Kontrak


1. Laptop 2 2 - Pentium 4 1,73 GHz - DVD-RW Single Layer - VGA ATI Radeon - Tanpa 5 in 1 card reader

- Pentium 4 1,86 GHz - DVD-RW Double Layer - VGA NVIDIA GeForce - 5 in 1 card reader

d. Program Kegiatan Penyusunan RENJA

Pengadaan komputer dilaksanakan oleh CV. D berdasarkan Kontrak


meliputi pengadaan 2 unit Personal Computer (PC).


Pemeriksaan Barang No. 08/07/BA-PmB/PPBD/2006 tanggal 27 Maret 2006 dan

Berita Acara Serah Terima Barang No. 8/BA-ST/2006 tanggal 28 Maret 2006. Rekanan

telah dilakukan pembayaran seluruhnya melalui SPM No. 337/932-BPKD/2006 tanggal

25 April 2006 senilai Rp13.500.000,00.


mengungkapkan PC sebanyak 2 unit tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak

yaitu sebagai berikut:


(unit) Kontrak


1. PC(rakitan)

2 2 - MB Sis 661 FX - Monitor 15” Afiron

- MB Via PM 266 - Monitor 15” SPC

17

e. Program Kegiatan Peningkatan Sarana Komunikasi Radio Telekomunikasi Daerah

(KRTD)

Pengadaan komputer dilaksanakan oleh CV. CJ berdasarkan Kontrak

No. 027/61-Kontrak/2006 tanggal 4 Juli 2006 senilai Rp7.000.000,00 yang meliputi

pengadaan 1 unit Personal Computer (PC).


Pemeriksaan Barang No. 46/BA/PPB/2006 tanggal 14 Juli 2006 dan Berita Acara Serah

Terima Barang No. 072/CV.CKP/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006. Rekanan telah


Agustus 2006 senilai Rp7.000.000,00.





(unit) Kontrak


1. PC(rakitan)

1 1 - VGA MX-400 - Monitor LG 15”

- VGA GeForce II - Monitor LG 17”

f. Program Kegiatan Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Narkoba

Pengadaan komputer dilaksanakan oleh CV. JM berdasarkan Kontrak

No. 027/69/SPK-Perkap/2006 tanggal 29 Juni 2006 senilai Rp6.900.000,00 yang



Pemeriksaan Barang tanggal 11 Juli 2006 dan Berita Acara Serah Terima Barang

No. 15/JM/STB/2006 tanggal 11 Juli 2006. Rekanan telah menerima pembayaran

seluruhnya melalui SPM No. 1367/932-BPKD/2006 tanggal 20 Juli 2006 senilai

Rp6.900.000,00.




18


(unit) Kontrak


1. PC(rakitan)

1 1 - VGA onboard - Speaker Simbadda - Monitor 15” advance

- VGA GeForce II - Creative with subwover - Monitor 15” extron

g. Program Kegiatan Penyusunan LAKIP

Pengadaan komputer dilaksanakan oleh CV. MP berdasarkan Kontrak




Pemeriksaan Barang No. 027/07/BAPB/KPUD-PDG/IX2005 tanggal 17 Maret 2006

dan Berita Acara Serah Terima Barang No. 06/BASTB/2006 tanggal 17 Maret 2006.

Rekanan telah menerima pembayaran seluruhnya melalui SPM No. 188/932-

BPKD/2006 tanggal 4 April 2006 senilai Rp6.750.000,00.





(unit) Kontrak


1. PC(rakitan)

1 1 - Processor onboard - VGA onboard

- Processor non onboard - VGA non onboard

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh

bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

b. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 36 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

19

Masalah tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban atas pengeluaran sebesar

Rp299.450.000,00 belum sah, yang terjadi karena:

a. Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang lalai dalam melaksanakan tugasnya serta

Pemimpin Kegiatan lalai dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan tugas yang

menjadi tanggungjawabnya.

b. Rekanan pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak (wan

prestasi).

Atas permasalahan tersebut, Asisten Administrasi Sekretariat Daerah selaku Kuasa

Pengguna Anggaran mengemukakan akan menindaklanjutinya sesuai rekomendasi BPK RI.

BPK RI menyarankan Bupati Pandeglang agar memerintahkan Sekretaris Daerah

untuk:

a. Memberikan teguran tertulis kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang serta

Pemimpin Kegiatan yang lalai dalam melaksanakan tugasnya.

b. Mengembalikan komputer hasil pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak dan

menyetorkan kembali ke Kas Daerah sebesar nilai pengadaan tersebut atau

memerintahkan masing-masing rekanan untuk memperbaiki dan/atau mengganti

spesifikasi komputer sesuai dengan spesifikasi kontrak. Apabila rekanan memperbaiki

spesifikasi komputer sesuai kontrak supaya pembuktiannya dilakukan oleh Badan

Pengawas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

3. Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp3.822.480,00 dan Denda Keterlambatan

Yang Harus Dikenakan Sebesar Rp11.563.850,00 Pada Belanja Modal Gedung Dinas

Pertanian dan Peternakan

Dalam APBD Kabupaten Pandeglang TA 2006 telah dianggarkan Belanja Modal

Gedung dan Bangunan (05.23.00) pada Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar

Rp1.747.859.000,00 dengan realisasi sampai dengan tanggal 30 Oktober 2006 sebesar

Rp748.890.650,00.

Uji petik terhadap pekerjaan yang berkaitan dengan realisasi Belanja Modal

Gedung dan Bangunan tersebut mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

20

a. Pekerjaan Perluasan Ruang Kerja

Pekerjaan Perluasan Ruang Kerja dilaksanakan oleh CV. KP berdasarkan Kontrak

No. 520/999/SPK/DPP/2006 tanggal 19 Juni 2006 senilai Rp231.277.000,00 dengan

jangka waktu 120 hari kalender terhitung dari tanggal 19 Juni s.d tanggal 18 Oktober

2006. Atas pekerjaan tersebut belum dilakukan pembayaran. Pemeriksaan fisik yang

dilakukan pada tanggal 17 Nopember 2006 mengungkapkan bobot pekerjaan mencapai

94,27% yang berarti bahwa pekerjaan terlambat diselesaikan sehingga rekanan

pelaksana harus dikenakan sanksi denda keterlambatan selama 30 hari kerja terhitung

mulai tanggal 19 Oktober s.d tanggal 17 Nopember 2006 atau maksimal 5 % yaitu

sebesar Rp11.563.850,00 (Rp231.277.000,00 x 5%).

b. Pekerjaan Pembangunan Ruang Dharma Wanita Dan Mushola

Pekerjaan Pembangunan Ruang Dharma Wanita Dan Mushola dilaksanakan oleh

CV. SP berdasarkan kontrak No. 520/725/SPK/DPP/2006 tanggal 05 Juni 2006 seharga

Rp99.650.000,00 dengan jangka waktu 90 hari kalender terhitung mulai tanggal 05 Juni

s.d tanggal 09 September 2006. Atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran

95% melalui SPM No. 185/932-BPKD/2006, tanggal 04 September 2006 sebesar

Rp94.667.500,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pada tanggal 17 Nopember

2006 diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2.003.827,00

dengan perincian sebagai berikut.

No. Uraian Pekerjaan Kontrak Fisik Selisih Harga Satuan (Rp)

Nilai Selisih (Rp)

1. Pek lantai keramik 30x30 68,50 M2 51,54 M2 16,96 M2 67.660,00 1.147.513,00 2. Pek kaca 1:5 Cm 20,24 M2 15,96 M2 4,28 M2 112.750,00 482.570,00 3. Pek Plafon Asbes 108,30 M2 84,54 M2 23,76 M2 15.730,00 373.744,00

Jumlah 2.003.827,00

c. Pembangunan Whork Shop Penyuluh Pertanian

Pembangunan Whork Shop Penyuluh Pertanian dilaksanakan oleh CV. S berdasarkan

Kontrak No. 520/1016/SPK/DPP/2006 tanggal 20 Juni 2006 senilai Rp199.600.000,00

dengan jangka waktu 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 20 Juni s.d tanggal 19

Nopember 2006. Atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 95% melalui

21

SPM No. 1838/932-BPKD/2006 tanggal 01 September 2006 senilai Rp189.600.000,00.

Pemeriksaan fisik yang dilakukan pada tanggal 21 Nopember 2006 mengungkapkan

adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.818.653,00 dengan perincian sebagai

berikut.

No. Uraian Pekerjaan Kontrak Fisik Selisih Harga Satuan (Rp)

Nilai Selisih (Rp)

1. Pek lantai keramik 30x30 137,00 M2 132,50 M2 4,50 M2 67.660,00 304.470,00 2. Pek kaca 1:5cm 33,26 M2 24,92 M2 8,34 M2 112.750,00 940.335,00 3. Pek Rangka Plafon 195,90 M2 183,80 M2 12,10 M2 27.150,00 328.515,00 4. Pek Plafon Asbes 195,90 M2 183,80 M2 12,10 M2 15.730,00 190.333,00 5. Pas. Saklar tunggal 3 Bh 2 Bh 1 Bh 10.000,00 10.000,00 6. Pas. Saklar Ganda 7 Bh 4 Bh 3 Bh 15.000,00 45.000,00

Jumlah 1.818.653,00

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan:

a. Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh


b. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan

Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah yaitu:

1) Pasal 36 ayat 2 yang menyatakan Pengguna barang/jasa melakukan penilaian

terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh

pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau

melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.

2) Pasal 36 ayat 3 yang menyatakan Pengguna barang/jasa menerima penyerahan

pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

kontrak.

3) Penjelasan Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan khusus pekerjaan konstruksi,

pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak

termasuk bahan-bahan dan alat-alat.

22

d) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Pasal 15 Ayat (2) dan (3) yang

menyatakan jika Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemborongan

sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 6 perjanjian

ini, maka setiap hari kelambatan Pihak Kedua wajib membayar denda

keterlambatan sebesar 0,1 % (1 permil) dari jumlah biaya pekerjaan borongan atau

maksimal 5 %.

Masalah tersebut mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan daerah sebesar

Rp11.563.850,00 atas denda keterlambatan yang belum dipungut dan berindikasi

merugikan daerah sebesar Rp3.822.480,00 (Rp2.003.827,00+ Rp1.818.653,00) yang

disebabkan oleh:

a. Pemimpin Pelaksana dan Pengawas Lapangan tidak melaksanakan tugasnya secara

optimal.

b. Rekanan pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak

(wanprestasi).

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten

Pandeglang mengemukakan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK RI.

Berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 18 Desember 2006 diketahui atas

temuan kekurangan volume pada Pembangunan Whork Shop Penyuluh Pertanian telah

ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp1.818.630,00.

BPK RI menyarankan Bupati Pandeglang agar memerintahkan Kepala Dinas

Pertanian dan Peternakan untuk:

a. Memberikan teguran tertulis kepada Pemimpin Pelaksana dan Pengawas Lapangan

supaya melaksanakan tugasnya secara optimal.

b. Memperhitungkan denda keterlambatan sebesar Rp11.563.850,00 dan kekurangan

volume pekerjaaan sebesar Rp2.003.827,00 dengan mengurangi atau memotong

pembayaran berikutnya serta menyampaikan buktinya kepada BPK RI.

23

4. Kekurangan Volume Pada Pekerjaan Rehabilitasi TPI Sidamukti Senilai Rp11.984.627,70

Dalam APBD Kabupaten Pandeglang TA 2006 telah dianggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan (05.23.00) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebesar Rp658.284.000,00 dengan realisasi sampai dengan tanggal 30 Oktober 2006 sebesar Rp163.677.400,00.

Dari anggaran tersebut, diantaranya sebesar Rp480.390.000,00 dialokasikan untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, yaitu pekerjaan Rehabilitasi TPI Sidamukti di Kecamatan Patia yang dilaksanakan oleh CV. CPI berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan/Kontrak No. KPBJ/01/DKP/VIII/2006 tanggal 02 Agustus 2006 senilai Rp480.390.000,00. Atas pekerjaan tersebut belum dilakukan pembayaran.

Pemeriksaan fisik pada tanggal 23 Nopember 2006 mengungkapkan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp11.984.627,70 dengan perincian sebagai berikut:

No Uraian Pekerjaan Kontrak Fisik Selisih Harga Satuan (Rp)

Nilai Selisih (Rp)

1. Pek. Tiang Pancang Beton dia 30 cm

0.42 M3 0,385 M3 0.035 M3 4.500.000,00 5.670.000,00

2. Pek. Pondasi batu kali 1:5

3.63 M3 - 3.63 M3 406.590,00 1.475.921,70

3. Pek. Balok Beton K 225: uk 20/40

15.35 M3 15.27 M3 0.08 M3 5.287.110,00 422.968.80

4. Pek. Urugan Tanah kembali

37.05 M3 33.97 M3 3.08 M3 9.390,00 28.921,20

4. Pek. Talud Batu Kali 1:3 yang belum terpasang

101.25 M3 92.85 M3 8.40 M3 522.240,00 4.386.816,00

Jumlah 11.984.627,70


a. Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

b. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu:

24







kontrak.




Masalah ini berindikasi merugikan daerah sebesar Rp11.984.627,70 yang

disebabkan oleh:


optimal.

b. Rekanan pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak (wan

prestasi).

Atas permasalahan tersebut, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan

Dinas Perikanan dan Kelautan selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengemukakan akan

menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK RI.


Perikanan dan Kelautan untuk:



b. Memperhitungkan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp11.984.627,70 dengan

mengurangi atau menyetor pembayaran sebesar tersebut serta menyampaikan buktinya

kepada BPK RI.

25

5. Kelebihan Pembayaran Pada Pekerjaan Pembuatan 8 Buah Shelter Sebesar

Rp8.722.326,64

Berdasarkan APBD Kabupaten Pandeglang TA 2006 dan Perubahannya serta

Laporan Realisasi APBD per 30 Oktober 2006, diketahui bahwa jumlah anggaran dan

realisasi Belanja langsung (program dan kegiatan) pembuatan shelter 8 titik (03.07.02.05)

pada Dinas Perhubungan adalah sebesar Rp100.000.000,00. Dari realisasi tersebut,

diantaranya sebesar Rp90.000.000,00 merupakan pembayaran kepada rekanan pelaksana.

Pekerjaan pembuatan shelter dilaksanakan oleh CV. PAP berdasarkan Kontrak

No. 912/150-kontrak/PPBJ-PERHUB/V/SHELTER/2006 tanggal 03 Mei 2006 senilai

Rp90.000.000,00. Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% berdasarkan Berita Acara Serah

Terima Pekerjaan Ke-II No. 800/756/BASP-2/DISHUB/X/2006 tanggal 03 Oktober 2006

dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Ke-II No. 757/BA-PPK.PAN/V/2006 tanggal 03

Oktober 2006. Atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran lunas kepada rekanan

melalui SPM No. 890/932-BPKD/2006 tanggal 08 Juni 2006 senilai Rp85.500.000,00 dan

SPM No. 2397/932-BPKD/2006 tanggal 16 Oktober 2006 senilai Rp4.500.000,00.

Pemeriksaan fisik yang dilakukan tanggal 27 Nopember 2006 mengungkapkan

adanya kekurangan volume pekerjaan dengan perincian sebagai berikut.

Volume No Uraian Pekerjaan

Kontrak Fisik

Selisih (kol 3-4)

Harga Satuan(Rp)

Nilai Selisih

(kol 5x6)

Jml Shelter

Jumlah (kol 7x8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Keramik kursi beton 4,18 0,80 3,38 59.148,50 199.921,93 8 1.599.375,44 2. Pekerjaan Atap

zinckallum 7,65 4,61 3,04 185.000,00 561.937,50 8 4.495.500,00

3. Pekerjaan Kursi beton 0,36 0,25 0,11 2.985.740,00 328.431,40 8 2.627.451,20

Jumlah 8.722.326,64

26

Hal ini tidak sesuai dengan:








Pemerintah yaitu:







kontrak.




Hal ini mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp8.722.326,64 yang disebabkan

oleh:


optimal.

b. Rekanan pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak (wan

prestasi).

27

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang

mengemukakan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK RI.

Berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 30 Nopember 2006 diketahui atas

temuan kekurangan volume tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas

Daerah sebesar Rp2.722.326,00.


Perhubungan untuk:


supaya melaksanakan tugas secara optimal.

b. Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp6.000.000,64 dengan

menyetorkan ke Kas Daerah serta menyampaikan bukti setornya kepada BPK RI.

6. Penyetoran ke Kas Daerah atas Pengembalian Uang Muka Sebesar Rp450.000.000,00

Terlambat dan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp37.937.500,00 atas Pengadaan

Tanah Untuk Perumahan Korpri

Dalam APBD Kabupaten Pandeglang TA 2006 diketahui bahwa anggaran Belanja

Modal Tanah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (05.21.00) sebesar

Rp7.864.909.000,00 dengan realisasi sampai dengan tanggal 30 Oktober 2006 sebesar

Rp4.901.541.000,00. Dari realisasi tersebut diantaranya sebesar Rp1.250.000.000,00

dibayarkan kepada HMR untuk pembayaran pengadaan tanah untuk Perumahan Korpri

seluas 100.000 M2 yang terletak di Kelurahan Saruni Kecamatan Pandeglang.

Pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen pengadaan tanah Pemerintah

Kabupaten Pandeglang menunjukkan bahwa pengadaan tanah pada TA 2005 dilaksanakan

oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang, sedangkan

pengadaan tanah pada TA 2006 dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan

Pertanahan Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban kedua

satuan kerja, diketahui hal-hal sebagai berikut.

28

a. Penyetoran ke Kas Daerah atas Pengembalian Uang Muka Sebesar

Rp450.000.000,00 Terlambat

1) Panitia pengadaan tanah TA 2005 dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati

Pandeglang No. 593/Kep.43-Huk/2005 tanggal 04 Pebruari 2005 tentang

Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pandeglang,

meskipun demikian sampai dengan akhir TA 2005 belum ditentukan penetapan

lokasi atas pengadaan tanah tersebut.

2) Berdasarkan Surat Pernyataan dan kuitansi tanda terima tanggal 22 Pebruari 2005

diketahui Bendaharawan/Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang

telah melakukan pembayaran uang muka lahan tanah untuk perumahan Korpri

tersebut kepada HMR sebesar Rp200.000.000,00 sesuai dengan SPM No. 53/932-

BPKD/2005 tanggal 17 Pebruari 2005 atas nama Bendaharawan Sekretariat Daerah

Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

3) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Uang No. 900/02-PERKAP/2005 tanggal

23 September 2005 dan kuitansi tanda pembayaran diketahui Bendaharawan

Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang telah melakukan pembayaran uang muka

kedua atas lahan tanah untuk perumahan Korpri tersebut kepada HMR sebesar

Rp250.000.000,00 sesuai dengan SPM No. 1785/921-BPKD/2005 tanggal 23

September 2005 atas nama Bendahara Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten

Pandeglang.

4) Berdasarkan kuitansi tanda terima tanggal 28 Juni 2006 diketahui Dinas

Lingkungan Hidup dan Pertanahan telah melakukan pembayaran seluruhnya atas

tanah untuk perumahan Korpri tersebut kepada HMR sebesar Rp1.250.000.000,00.

sesuai dengan realisasi SPM No. 982/932-BPKD/2006 tanggal 22 Juni 2006 atas

nama Bendaharawan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten

Pandeglang.

5) Berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) diketahui Kepala Bagian Umum telah

menyetorkan ke Kas Daerah pengembalian uang muka tersebut sebesar

Rp450.000.000,00 pada tanggal 23 Nopember 2006. Dengan demikian

pengembalian uang muka pengadaan tanah perumahan Korpi tersebut terlambat

disetor ke kas daerah selama periode 28 Juni sampai dengan 23 Nopember 2006.

29

b. Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp37.937.500,00

Berdasarkan dokumen pengadaan tanah pada Dinas Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan Pertanahan TA 2006 diketahui hal-hal sebagai berikut:

1) Pengadaan tanah TA 2006 dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang

No. 593/Kep.104-Huk/2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pembentukan Panitia

Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

2) Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah tersebut ditindaklanjuti antara lain dengan

Keputusan Bupati Pandeglang No. 593.83/Kep.116-Huk/2006 tanggal 06 Juni 2006

tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Perkantoran,

Pariwisata, Pendidikan, Sarana Transportasi dan Perumahan Korpri Kabupaten

Pandeglang.

3) Penetapan lokasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Pandeglang No. 593.83/Kep.116-Huk/2006 tanggal 05 Juni 2006 tentang Penetapan Pagu Anggaran Permeter Persegi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten Pandeglang, dan untuk lokasi Perumahan Korpri tersebut ditetapkan seluas 100.000 M2 dengan harga Rp12.500,00 per M2.

4) Berdasarkan Risalah Musyawarah Ganti Rugi Tanah No. 593.81/16-PLHP/2006 tanggal 28 Juni 2006 antara HMR dan Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang diketahui bahwa keduabelah pihak menyepakati besarnya ganti rugi tanah untuk Perumahan Korpri sebesar Rp12.500,00 per M2.

5) Kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi tersebut kemudian dilanjutkan dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 100.000 M2 tersebut dari HMR dengan penerima hak Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang dengan nilai ganti rugi Rp1.250.000.000,00 atau Rp12.500,00 per M2.

6) Berdasarkan kuitansi tanda terima tanggal 28 Juni 2006 diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan telah melakukan pembayaran atas lahan tanah untuk perumahan Korpri tersebut kepada HMR sebesar Rp1.250.000.000,00. sesuai dengan SPM No. 982/932-BPKD/2006 tanggal 22 Juni 2006 atas nama Bendaharawan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pandeglang.

30

7) Pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah seharga

Rp1.250.000.000,00 tersebut mengungkapkan bahwa seluruh bukti kepemilikan hak

yang diserahkan HMR kepada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

Pertanahan Kabupaten Pandeglang adalah berupa Akta Jual Beli 25 bidang tanah

dengan pihak ketiga seluas 96.965 M2 sehingga terdapat kelebihan pembayaran

sebesar Rp37.937.500,00 {(100.000 M2 - 96.965 M2) x Rp12.500,00}.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

1) Pasal 61 Ayat (1) yang menyatakan setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang

lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

2) Pasal 110 yang menyatakan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah

dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

a. Keterlambatan penyetoran pengembalian uang muka selama periode 28 Juni sampai

dengan 23 Nopember 2006 sebesar Rp450.000.000,00 mengakibatkan Kas Daerah

kehilangan kesempatan untuk mendapatkan jasa giro.

b. Kelebihan pembayaran sebesar Rp37.937.500,00 berindikasi merugikan daerah.

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

a. Kepala Sub Bagian Umum lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

b. Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pertanahan lalai dalam

melaksanakan tugasnya.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

Pertanahan mengemukakan sebagai berikut.

a. Uang Muka

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pertanahan mengetahui adanya uang muka

sebesar Rp450.000.000,00 pada saat pembayaran dan penjual menitipkan uang muka

tersebut yang kemudian oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pertanahan

diserahkan kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah.

31

b. Kelebihan Pembayaran

Berdasarkan Surat Pernyataan dari penerima ganti rugi, yang bersangkutan menyatakan

bersedia menyelesaikan atau mengembalikan apabila terdapat kelebihan pembayaran

setelah mendapat rekomendasi BPK RI.

BPK RI menyarankan Bupati Pandeglang agar:

a. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk memberikan teguran tertulis kepada Kepala

Sub Bagian Umum atas kelalaiannya terlambat menyetorkan ke Kas Daerah atas

pengembalian uang muka pengadaan tanah untuk Perumahan Korpri.

b. Memberikan teguran tertulis kepada Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

Pertanahan supaya mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar

Rp37.937.500,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah serta menyampaikan bukti

setornya kepada BPK RI.

7. Kelebihan Pembayaran Kepada Rekanan Sebesar Rp92.928.152,22 dan Kekurangan

Volume Pekerjaan Senilai Rp47.021.112,50 Atas Realisasi Belanja Modal Gedung dan

Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum

Berdasarkan APBD Kabupaten Pandeglang TA 2006 dan Perubahannya, diketahui

bahwa jumlah anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan (05.23.00) pada Dinas

Pekerjaan Umum adalah sebesar Rp20.016.191.500,00 dengan realisasi sampai dengan

tanggal 30 Oktober 2006 sebesar Rp9.471.908.800,00. Pemeriksaan secara uji petik atas

realisasi anggaran tersebut mengungkapkan hal berikut:

a. Kelebihan Pembayaran Atas Pelaksanaan Pekerjaan Rehab dan Penataan

Gedung Kantor MUI/Islamic Centre Sebesar Rp10.829.293,86

Pekerjaan Rehab dan Penataan Gedung Kantor MUI/Islamic Centre Kecamatan

Pandeglang dilaksanakan oleh CV. PBR berdasarkan Kontrak No. 600/A.6/KPBJ/CK-

DPU/2006 tanggal 19 Juli 2006 senilai Rp936.973.000,00. Pekerjaan ini telah

dinyatakan selesai 100 % berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Konstruksi

No. A.6/BA-PFK/CV.PBR/2006 tanggal 10 Oktober 2006, serta kepada rekanan telah

32

dilakukan pembayaran lunas dengan SPM Nomor 1860/932-BPKD/2006 tanggal 4

September 2006 senilai Rp468.486.500,00 dan SPM Nomor 2932/932-BPKD/2006

tanggal 13 Oktober 2006 sebesar Rp468.486.500,00.

Pemeriksaan fisik yang dilakukan pada tanggal 20 dan 21 Nopember 2006 mengungkapkan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp10.829.293,86 dengan perincian sebagai berikut.

Volume (M3) No Uraian Pekerjaan Kontrak Fisik Selisih Harga Satuan (Rp)

Nilai Selisih (Rp)

1. Pek. Struktur Beton Lantai Bawah a. Pek. Beton Kolom Type 3 6,29 5,334 0,956 601.260,00 574.804,56 b. Pek. Beton Kolom Type 4 12,58 6,342 6,238 601.260,00 3.750.659,88 c. Pek. Beton Kolom Type 5 7,68 5,728 1,952 601.260,00 1.173.659,52 d. Pek. Beton Kolom Type 7 3,21 1,73 1,48 601.260,00 889.864,80 e. Pek. Beton Kolom Type 8 1,18 0,577 0,603 601.260,00 362.559,78 f. Pek. Beton Kolom Type 9 1,15 0,706 0,444 601.260,00 266.959,44 g. Pek. Beton Kolom Type 10 1,5 1,321 0,179 601.260,00 107.625,54 h. Pek. Beton Kolom Type 12 0,71 0,363 0,347 601.260,00 208.637,22

2. Pek. Beton Plat Lantai T=12 cm 56,4 50,588 5,812 601.260,00 3.494.523,12

Jumlah 10.829.293,86

b. Kelebihan Pembayaran Atas Pelaksanan Pekerjaan Penataan Fasilitas Ruang

Terbuka Alun-Alun Kota Pandeglang Sebesar Rp1.550.170,20

Pekerjaan Penataan Fasilitas Ruang Terbuka Alun-Alun Kota Pandeglang

dilaksanakan oleh PT GCR Bandung berdasarkan Kontrak

No. 600/02/KPBJ/CK/DPU/2005 tanggal 07 Desember 2005 senilai

Rp1.769.479.000,00. Pekerjaan ini telah dinyatakan selesai 100 % berdasarkan Berita

Acara Pemeriksaan Fisik Konstruksi Nomor 02/BA-PFK/ALN/2006 tanggal 12 Juni

2006. Rekanan pelaksana telah menerima pembayaran seluruhnya melalui SPM

No. 06/932-BPKD/2006 tanggal 26 Januari 2006 senilai Rp353.895.800,00, SPM

No. 77/932-BPKD/2006 tanggal 9 Maret 2006 senilai Rp637.012.440,00 dan SPM

No. 1006/932-BPKD/2006 tanggal 27 Juni 2006 senilai Rp637.012.440,00.

Pemeriksaan fisik yang dilakukan pada tanggal 24 dan 27 Nopember 2006

mengungkapkan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1.550.170,20 dengan

perincian sebagai berikut.

33

Volume No Uraian Pekerjaan Kontrak Fisik

Selisih Satuan Harga Satuan (Rp)

Nilai Selisih (Rp)

1. Pekerjaan Main Entrance a. Pas Keramik 30x30 205,35 202,75 2,60 M2 94.770,00 246.402,00 b. Pek.Paving Parkir 696,47 696,06 0,41 M2 99.780,00 40.909,80 c. Pek. Pas Kanstin 135,75 135,1 0,65 M1 75.000,00 48.750,00 d. Pek. Paving 21x21 652,96 650,38 2,58 M2 99.780,00 257.432,40

2. Pekerjaan Paving Lap.Basket 323,05 316,1 6,95 M2 99.780,00 693.471,003. Pekerjaan Paving Lap.Volley 103,73 102,98 0,75 M2 99.780,00 74.835,004. Pekerjaan Keramik Refleksi 75,24 72,25 2,99 M2 63.000,00 188.370,00

Jumlah 1.550.170,20

c. Kelebihan Pembayaran Atas Pelaksanan Pekerjaan Penataan Sarana dan

Prasarana Infrastruktur RSUD Pandeglang Senilai Rp80.548.688,16

Pekerjaan Penataan Sarana dan Prasarana Infrastruktur RSUD Pandeglang

dilaksanakan oleh PT TI berdasarkan Kontrak No. 600/03/KPBJ/ CK/DPU/2005

tanggal 02 Desember 2005 senilai Rp1.790.200.000,00 dengan jangka waktu

penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak

tanggal 02 Desember 2005 sampai dengan 02 April 2006. Atas pekerjaan tersebut telah

dilakukan penambahan waktu pelaksanaan menjadi 190 (seratus sembilan puluh hari)

kalender berdasarkan Addendum Kontrak No. 600/03/KPBJ-ADD/CK/DPU/2006

tanggal 15 Maret 2006.


Pemeriksaan Fisik Konstruksi No. 03/BA-PFK/RSUD/2006 tanggal 09 Juni 2006 dan

Berita Acara Serah Terima No. 03/BA-STP/PT.TJUKUL/2006 tanggal 12 Juni 2006.

Rekanan telah menerima pembayaran 95% melalui SPMU No.1363/932-BPKD/2006

tanggal 20 Juli 2006 senilai Rp1.700.690.000,00.


mengungkapkan adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp80.548.688,16 yaitu

sebagai berikut.

34



Nilai Selisih (Rp)

1. Pemb. Los Kerja/Gudang 86,40 38,75 47,65 M2 347.000,00 16.534.550,002. Direksi Keet 86,40 22,68 63,72 M2 403.500,00 25.711.020,003. Pas. Beton Plat Decker 15,75 13,08 2,67 M3 2.486.900,00 6.640.023,004. Saluran Beton 100x120 Cm 42,06 40,03 2,03 M3 2.124.645,89 4.313.031,165. Dinding Pen. Tanah Bt Kali 893,3 804,96 88,34 M3 309.600,00 27.350.064,00

Jumlah 80.548.688,16

d. Kekurangan Volume Pekerjaan Pada Penataan/Upgrading Bale Budaya Eks

Kewedanaan Menes Senilai Rp47.021.112,50

Pekerjaan Penataan/upgrading Bale Budaya Eks Kewedanaan Menes

dilaksanakan oleh CV. K berdasarkan Kontrak No. 600/A.4/KPBJ/CK-DPU/2006

tanggal 10 Juli 2006 senilai Rp899.338.000,00. Atas pekerjaan ini dilakukan

Addendum No. 600/A.4a/KPBJ-ADD/CK-DPU/2006 tanggal 20 Oktober 2006.

Pekerjaan ini belum dinyatakan selesai dan belum dilakukan pembayaran.


adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp47.021.112,50 dengan perincian sebagai

berikut.



Nilai Selisih (Rp)

1. Besi untuk Pemagaran 2.569,5 839,95 1.729,55 Kg 24.100,00 41.682.155,002. Direksi Keet 24,00 19,00 5,00 M2 455.400,00 2.277.000,003. Bongkaran Lantai Tegel 622,40 0,00 622,40 M2 4.500,00 2.800.800,004. Kupasan Cat Dinding Lama 773,80 735,11 38,69 M2 6.750,00 261.157,50

Jumlah 47.021.112,50





35





Pemerintah yaitu:







kontrak.




Permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp92.928.152,22

(Rp10.829.293,86+Rp1.550.170,20+Rp80.548.688,16) dan berindikasi merugikan daerah

sebesar Rp47.021.112,50 yang terjadi karena:

a. Rekanan pelaksana tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kontrak

(wanprestasi).

b. Pemimpin Pelaksana dan Pengawas Lapangan tidak melaksanakan tugasnya secara

optimal.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang


36


Pekerjaan Umum untuk:



b. Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp92.928.152,22

(Rp10.829.293,86+Rp1.550.170,20+Rp80.548.688,16) dengan menyetorkan ke Kas

Daerah serta menyampaikan bukti setornya kepada BPK RI.

c. Memperhitungkan kekurangan volume pekerjaaan sebesar Rp47.021.112,50 dengan

mengurangi atau memotong pembayaran sebesar tersebut serta menyampaikan buktinya

kepada BPK RI.

8. Kelebihan Pembayaran Kepada Rekanan Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan

Sebesar Rp195.878.795,90 dan Kekurangan Volume Ketebalan Laston dan Lapen

Senilai Rp296.319.442,10


bahwa jumlah anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan

Umum (05.24.00) adalah sebesar Rp168.867.272.000,00 dan telah direalisasikan sampai

dengan tanggal 30 Oktober 2006 sebesar Rp32.359.935.500,00.

Pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap pekerjaan peningkatan jalan

mengungkapkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran kepada lima rekanan pelaksana

sebesar Rp195.878.795,90 serta kekurangan volume ketebalan lapis aspal beton (laston)

dan lapisan penetrasi (lapen) senilai Rp296.319.442,10 pada empat pekerjaan peningkatan

jalan dengan perincian sebagaimana terlihat dalam Lampiran 2.

Pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen realisasi pembayaran Belanja Modal

Jalan tersebut mengungkapkan bahwa keseluruhan nilai kontrak atas sembilan Pekerjaan

Peningkatan Jalan tersebut adalah sebesar Rp6.483.612.000,00 dengan realisasi

pembayaran sampai dengan tanggal 30 Oktober 2006 adalah sebesar Rp5.610.514.900,00.

37



Keuangan Daerah yang menyatakan setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang

lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.





Pemerintah yaitu:







kontrak.




Masalah ini mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp492.198.238,00 yang

disebabkan oleh:

a. Rekanan pelaksana tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi kontrak

(wan prestasi).

b. Pemimpin Pelaksana dan Konsultan Pengawas tidak melaksanakan tugasnya secara

optimal.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang


38

Berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) diketahui bahwa atas temuan tersebut telah

ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah dengan jumlah sebesar

Rp492.198.239,00 dengan rincian sebagai berikut:

Setoran ke Kas Daerah No Pekerjaan

Pelaksana Nilai Temuan

(Rp) Tanggal Nilai (Rp)

1. Pen. Jalan Maja-Banjar CV. KJ

36.189.934,60 28 Des 2006 36.189.935,00

2. Pen. Jalan Cikupa-Cihaseum CV. GKA

25.408.320,00 28 Des 2006 25.408.320,00

3. Pen. Jalan Teluk Lada-Samaboa CV. PM

70.134.187,50 28 Des 2006 70.134.188,00

4. Pen. Jalan Stad-SLBN Kuranten CV. SP

4.874.205,00 14 Des 2006 4.874.205,00

5. Pen. Jalan Kddodol-Gndatar CV. AP

59.272.148,80 28 Des 2006 59.272.149,00

6. Pen. Jalan Ciekek-Kadomas CV. CPI

88.195.995,00 28 Des 2006 88.195.995,00

7. Pen. Jalan Jasugih-Bojongdatar CV. EP

67.340.320,40 28 Des 2006 67.340.320,00

8. Pen. Jalan Parakan-Cisantri CV. TJU

38.705.076,70 28 Des 2006 38.705.077,00

9. Pen. Jln Pagelaran-Dungushaur PT. PJA

102.078.050,00 28 Des 2006 102.078.050,00

Jumlah 492.198.238,00 492.198.239,00


Pekerjaan Umum untuk memberikan teguran tertulis kepada Pemimpin Pelaksana dan

Pengawas Lapangan supaya melaksanakan tugasnya secara optimal, dan kepada para

rekanan tersebut diperingatkan supaya kejadian seperti ini tidak terulang.

9. Hasil Pengadaan Tiga Unit Kendaraan Dinas Roda Empat (Ambulance) Senilai

Rp228.000.000,00 Tidak Sesuai Dengan Spesifikasi Kontrak


jumlah anggaran Belanja Peralatan dan Mesin (05.22.00) pada rincian Belanja Tidak

Langsung adalah sebesar Rp289.262.000,00 dengan realisasi sampai dengan 30 Oktober

2006 sebesar Rp289.125.500,00. Dari realisasi sebesar tersebut, diantaranya sebesar

Rp228.000.000,00 dipergunakan untuk pengadaan tiga unit ambulance.

39

Pengadaan tiga unit ambulance tersebut dilaksanakan oleh PT. RMK berdasarkan

Kontrak No. 024/15/Ktrk/Kes/2006, tanggal 9 Juni 2006 senilai Rp228.000.000,00.

Pekerjaan ini telah dinyatakan selesai seluruhnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Fisik Barang No. 45/BA/PPB/2006 tanggal 17 Juli 2006 dan Berita Acara Serah Terima

Barang No. 16/BASTB/RMK/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006. Rekanan telah menerima

pembayaran seluruhnya melalui SPM No. 835/931-BPKD/2006 tanggal 11 Agustus 2006

dan kuitansi No. 07/BTL-VIII/2006 tanggal 17 Juli 2006.

Berdasarkan dokumen kontrak diketahui bahwa spesifikasi ketiga ambulance

tersebut adalah sebagai berikut.

Spesifikasi Volume Harga Satuan (Rp)

Nilai (Rp)

Jenis Suzuki Futura 1.300 CC, AC Double Blower,

dengan kelengkapan: blankar, gantungan infus,

dudukan oksigen, bak cuci tangan, sirine,lampu

sirine, lampu halogen belakang, warna putih.

3 unit 76.000.000,00 228.000.000,00


bahwa ketiga ambulance hasil pengadaan tidak sepenuhnya sesuai spesifikasi kontrak yaitu

ketiganya tidak dilengkapi dengan AC double blower.





b. Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006 tentang Perubahan

Keenam Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Pengguna barang/jasa

melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara

sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk

memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang

disyaratkan dalam kontrak.

40

Kondisi tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban atas pengeluaran sebesar

Rp228.000.000,00 tidak sah dari segi output yang tidak sesuai spesifikasi kontrak, yang

disebabkan oleh:

a. Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang lalai dalam melaksanakan tugasnya.

b. Rekanan pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak (wan

prestasi).

Atas permasalahan ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang mengakui

adanya kekurangan tersebut.


Kesehatan untuk:

a. Memberikan teguran tertulis kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang atas

kelalaian dalam melaksanakan tugas.

b. Mengembalikan ketiga ambulance hasil pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi

kontrak dan menyetorkan kembali ke Kas Daerah sebesar nilai pengadaan tersebut atau

memerintahkan rekanan untuk memperbaiki spesifikasi ketiga ambulance sesuai

dengan spesifikasi kontrak. Apabila rekanan memperbaiki spesifikasi ambulance sesuai

kontrak supaya pembuktiannya dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten

Pandeglang dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

10. Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp11.397.739.00 dan Denda Keterlambatan

Yang Harus Dikenakan Sebesar Rp17.548.810,00 Atas Realisasi Belanja Modal

Gedung Pada Dinas Kesehatan


jumlah anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan (05.23.00) pada Dinas Kesehatan

adalah sebesar Rp2.320.941.000,00 dengan realisasi sampai dengan tanggal 30 Oktober

2006 sebesar Rp783.876.650,00.

Uji petik terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai dari anggaran Belanja

Modal Gedung dan Bangunan tersebut mengungkapkan adanya kekurangan volume

pekerjaan sebesar Rp11.397.739.00 dan denda keterlambatan yang harus dikenakan sebesar

Rp17.548.810,00 dengan perincian sebagai berikut:

41

a. Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Mekarjaya

Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Mekarjaya dilaksankan oleh CV MS berdasarkan

Kontrak No. 06/KPBJ/Yankes-242/VII/2006 tanggal 26 Juli 2006 senilai

Rp342.790.000,00 dengan jangka waktu 120 hari kalender terhitung dari tanggal 26 Juli

s.d tanggal 26 Nopember 2006. Atas pekerjaan tersebut belum dilakukan pembayaran.


adanya kekurangan volume pekerjaan senilai Rp8.024.727,80 yaitu sebagai berikut:



Nilai Selisih (Rp)

1. Pek. Dinding bata 490,00 397,84 92,16 M2 50.920,00 4.692.787,202. Plesteran 1:5 + garasi 870,76 795,68 75,08 M2 23.050,00 1.730.594,003. Pek. Sloof 15/20 5,85 5,22 0,63 M3 2.541.820,00 1.601.346,60

Jumlah 8.024.727,80

Pada saat pemeriksaan fisik dilakukan, prestasi pekerjaan dinyatakan mencapai 90%.

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksana No. 25/MS-

SANGG/PUSK.MJY/06 tanggal 28 Nopember 2006, rekanan pelaksana menyatakan

akan menyelesaikan pekerjaan seluruhnya (100%) paling lambat tanggal 15 Desember

2006. Dengan demikian pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan selama 19 hari

terhitung mulai tanggal 27 Nopember s.d tanggal 15 Desember 2006 dan denda

keterlambatan yang harus dikenakan adalah sebesar Rp6.513.010,00 (1o/oo x 19 hari x

Rp342.790.000,00).

b. Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pembantu Koncang

Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Pembantu Koncang dilaksanakan oleh CV BCP

berdasarkan Kontrak No. 01/KPBJ/Yankes-242/VII/2006 tanggal 26 Juli 2006 senilai



Pemeriksaan fisik pada tanggal 21 Nopember 2006 mengungkapkan adanya

kekurangan volume pekerjaan senilai Rp3.373.011,20 dengan dengan perincian

sebagai berikut:

42



Nilai Selisih (Rp)

1. Pek Pondasi Batu kali 1:5 27,58 16,50 11,08 M3 275.480,00 3.052.318,402. Pek Kolom Praktis 1,22 1,10 0,12 M3 2.672.440,00 320.692,80

Jumlah 3.373.011,20

Pada saat pemeriksaan fisik dilakukan, prestasi pekerjaan dinyatakan mencapai 43,57%

Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksana No. 21/PUSTU.KONC/06,

tanggal 28 Nopember 2006, rekanan pelaksana menyatakan akan menyelesaikan

pekerjaan seluruhnya (100%) paling lambat 20 Desember 2006, Dengan demikian

pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan selama 24 hari terhitung mulai tanggal 27

Nopember s.d tanggal 20 Desember 2006 dan denda keterlambatan yang harus

dikenakan adalah sebesar Rp2.805.672,00 (1o/oo x 24 hari x Rp116.903.000,00).

c. Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Patia

Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Patia dilaksanakan oleh CV. KS berdasarkan

Kontrak No. 07/KPBJ/Yankes-242/VII/2006 tanggal 26 Juli 2006 senilai



Pemeriksaan fisik pada tanggal 22 Nopember 2006 menunjukkan prestasi pekerjaan

mencapai 66,49%. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksana No. 20/KS-

SANGG/PUS.PATIA/06 tanggal 28 Nopember 2006 rekanan pelaksana menyatakan

akan menyelesaikan pekerjaan seluruhnya (100%) paling lambat 20 Desember 2006.

Dengan demikian pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan selama 24 hari terhitung

mulai tanggal 27 Nopember s.d tanggal 20 Desember 2006 dan denda keterlambatan

yang harus dikenakan adalah sebesar Rp8.230.128,00 (1o/oo x 24 hari x

Rp342.922.000,00).



Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa setiap pengeluaaran harus didukung oleh


43





Pemerintah yaitu:







kontrak.

3) Pasal 37 ayat 1 yang menyatakan bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan

akibat dari kelalaian penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa yang

bersangkutan dikenakan denda keterlambatan sekurang-kurangnya 1o/oo (satu

perseribu) per hari dari nilai kontrak.




Masalah ini berindikasi merugikan daerah sebesar Rp11.397.739.00

(Rp8.024.727,80+Rp3.373.011,20) dan kekurangan penerimaan daerah atas denda

keterlambatan yang belum dipungut sebesar Rp17.548.810,00 (Rp6.513.010,00+

Rp2.805.672,00+Rp8.230.128,00) yang disebabkan oleh:

a. Rekanan pelaksana tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kontrak

(wanprestasi).

b. Pemimpin Pelaksana dan Pengawas Lapangan tidak melaksanakan tugasnya secara

optimal.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang

mengemukakan atas kekurangan volume akan dialihkan dalam bentuk penambahan

pekerjaan (CCO), akan tetapi masih menunggu rekomendasi BPK RI.

44

Berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) diketahui bahwa atas temuan denda

keterlambatan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar

Rp17.548.810,00 dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Temuan (Rp) Setoran ke Kas Daerah No Pekerjaan

Pelaksana Kekurangan Volume

Denda Kterlambatan Tanggal Nilai (Rp)

1. Pemb. PKM Mekarjaya CV. MS

8.024.727,80 6.513.010,00 03 Jan 2007 6.513.010,00

2. Pemb. PKM Pembantu Koncang CV. BCP

3.373.011,20 2.805.672,00 03 Jan 2007 2.805.672,00

3. Pemb. PKM Patia CV. KS

- 8.230.128,00 03 Jan 2007 8.230.128,00

Jumlah 11.397.739,00 17.548.810,00 17.548.810,00


Kesehatan untuk:


supaya melaksanakan tugas secara optimal dan kepada rekanan pelaksana tersebut

diperingatkan supaya keterlambatan penyelesaian pekerjaan tidak terulang.

b. Memperhitungkan kekurangan volume pekerjaaan sebesar Rp11.397.739.00

(Rp8.024.727,80+Rp3.373.011,20) dengan mengurangi dan/atau memotong

pembayaran sebesar tersebut serta menyampaikan buktinya kepada BPK RI.

45

Lampiran 1

Nomor Tanggal

1 19/931-BPKD/2006 16 Jan 2006 22.050.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 150.000,00 - - - 2 60/931-BPKD/2006 03 Peb 2006 22.050.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 150.000,00 - - - 3 144/931-BPKD/2006 01 Mar 2006 22.050.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 150.000,00 30.500.000,00 - - 4 268/931-BPKD/2006 04 Apr 2006 22.050.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 150.000,00 31.250.000,00 - 600.000,005 397/931-BPKD/2006 02 Mei 2006 22.050.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 150.000,00 31.250.000,00 - - 6 519/931-BPKD/2006 01 Jun 2006 22.050.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 150.000,00 31.250.000,00 - 600.000,007 654/931-BPKD/2006 03 Jul 2006 22.050.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 150.000,00 31.250.000,00 - 600.000,008 777/931-BPKD/2006 01 Agu 2006 22.050.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 150.000,00 - - - 9 1012/931-BPKD/2006 25 Sep 2006 22.050.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 150.000,00 31.250.000,00 - 600.000,0010 1065/931-BPKD/2006 06 Okt 2006 22.050.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 - 31.250.000,00 - 600.000,0011 1104/931-BPKD/2006 12 Okt 2006 - - - - - 199.500.000,00 - 12 1129/931-BPKD/2006 16 Okt 2006 - - - - - 145.600.000,00 - 13 1156/931-BPKD/2006 18 Okt 2006 - - - - - 91.100.000,00 -

220.500.000,00 13.500.000,00 15.000.000,00 1.350.000,00 218.000.000,00 436.200.000,00 3.000.000,00

Operasional Staff TU Bupati, Wabup, Satpol

PP (Rp)

Insentif Pegawai di Lingkungan

Setda (Rp)

Uang Kehormatan adc Bupati

(Rp)

REKAPITULASI REALISASI INSENTIF PEKERJAAN KHUSUS SEKRETARIAT DAERAH KAB. PANDEGLANG TA 2006

Honorarium Bendahara

Pembantu (Rp)

Honorariun Bendahara

Pengeluaran (Rp)

Honorariun Bendahara Penerimaan

(Rp)

Jumlah

NoSPM

Honorarium Pengelola

Keuangan Setda (Rp)

Lampiran 2

SelisihNomor Nilai Fisik Keuangan Ketebalan Ketebalan 1 mm Kontrak Fisik (Rp)

Pelaksana Tanggal (Rp) (%) (%) Kontrak (Kol 11:Kol 7) (Kol 9xKol 11) (Kol 8xKol 10xKol 12) (Kol 13-Kol 14)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Pen. Jalan Maja-Banjar 600/02/DAK.K/DPU-BM/2006 908.415.000,00 100,00 100,00 40,00 35,20 7.280,00 7.757,50 79.819,00 1.995,48 581.082.320,00 544.892.385,40 36.189.934,60 CV. KJ 04 Juli 2006

2 Pen. Jalan Cikupa-Cihaseum 600/21/KEC.K/DPU-BM/2006 372.416.000,00 100,00 100,00 40,00 36,00 3.200,00 3.200,00 79.401,00 1.985,03 254.083.200,00 228.674.880,00 25.408.320,00 CV. GKA 28 Juli 2006

3 Pen. Jalan Teluk Lada-Samaboa 600/43/PEN.K/DPU-BM/2006 497.220.000,00 100,00 100,00 40,00 32,20 4.500,00 4.500,00 79.925,00 1.998,13 359.662.500,00 289.528.312,50 70.134.187,50 CV. PM 28 Juli 2006

4 Pen. Jalan Stadion-SLBN Kuranten 600/05/PEN.K/DPU-BM/2006 584.052.000,00 100,00 100,00 40,00 38,00 5.020,00 5.220,00 79.905,00 1.997,63 401.123.100,00 396.248.895,00 4.874.205,00 CV. SP 05 Juli 2006

5 Pen. Jalan Kadudodol-Gunungdatar 600/19/KEC.K/DPU-BM/2006 653.941.000,00 100,00 100,00 40,00 32,40 5.050,00 5.320,00 80.011,00 2.000,28 404.055.550,00 344.783.401,20 59.272.148,80 CV. AP 27 Juli 2006 195.878.795,90

6 Pen. Jalan Ciekek-Kadomas 600/09/DAK.K/DPU-BM/2006 364.574.000,00 100,00 95,00 40,00 23,00 3.675,00 4.234,00 71.100,00 1.777,50 261.292.500,00 173.096.505,00 88.195.995,00 CV. CPI 01 Agustus 2006

7 Pen. Jalan Jasugih-Bojongdatar 600/04/KAB.K/DPU-BM/2006 976.915.000,00 100,00 95,00 40,00 35,10 9.020,00 9.330,00 80.848,00 2.021,20 729.248.960,00 661.908.639,60 67.340.320,40 CV. EP 06 Juli 2006

8 Pen. Jalan Parakan-Cisantri 600/09/KEC.K/DPU-BM/2006 652.987.000,00 100,00 95,00 40,00 35,40 5.420,00 5.580,00 80.351,00 2.008,78 435.502.420,00 396.797.343,30 38.705.076,70 CV. TJU 06 Juli 2006

9 Pen. Jln Pagelaran-Dungushaur (Laston) 600/24/KEC.M/DPU-BM/2006 1.473.092.000,00 100,00 47,50 40,00 34,00 6.900,00 7.190,00 83.700,00 2.092,50 577.530.000,00 511.532.550,00 65.997.450,00 PT. PJA 01 Agustus 2006Pen. Jln Pagelaran-Dungushaur (Lapen) Idem - Idem Idem 50,00 36,70 3.600,00 3.800,00 44.500,00 890,00 160.200.000,00 124.119.400,00 36.080.600,00 PT. PJA 6.483.612.000,00 296.319.442,10

REKAPITULASI SELISIH NILAI PASANGAN LAPISAN ASPAL BETON/LAPEN ANTARA KONTRAK DAN HASIL CEK FISIK

No.Luas Pasangan Laston (m2) Harga Satuan Per m2 (Rp) Nilai Pasangan Laston (Rp)

Kontrak FisikPekerjaan Kontrak Fisik

Realisasi 30 Okt '06Kontrak Ketebalan (mm)

Susunan Tim Pemeriksaan atas

Belanja Daerah Pada Kabupaten Pandeglang TA 2006

No. Nama Jabatan

1. Erwin, S.H., M.Hum Penanggung Jawab 2. Dadang Kosasih, SH Ketua Tim 3. Luh Made Putri Parwati, SE Anggota Tim 4. Dwihansyah Agus Nugraha, S.Kom Anggota Tim 5. R.A. Novia CH Hananto Putri, SE Anggota Tim 6. Ign. Sutono, SE Anggota Tim 7. Helvry Wilhem Sinaga, SE Anggota Tim 8. Andy Mahbub Arif W, A Md Anggota Tim

anggaran belanja kabupaten pandeglang

Documents