anggaran pendapatan belanja negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraSebagai suatu entitas yang mengemban amanat

rakyat, pemerintah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus memiliki rencana yang matang. Rencana tersebut akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas negara termasuk pula dalam hal pengurusan keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraSetiap tahun pemerintah menghimpun dan

membelanjakan dana triliunan rupiah melalui APBN. Penyusunan APBN merupakan rangkaian aktifitas yang melibatkan banyak pihak termasuk departemen , lembaga dan DPR, peran DPR dalam hal ini sebagai otoritas yang mengawasi arus keluar dana APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraSesuai UUD 45, APBN harus diwujudkan dala

bentuk Undang-undang, dalam hal ini Presiden berkewajiban menyusun dan mengajukan Rancangan APBN kepada DPR. RAPBN memuat asumsi umum yang mendasari penyusunan APBN, perkiraan penerimaan, pengeluaran, transfer, defisit/surplus, pembiayaan defisit dan kebijakan pemerintah.

Ruang Lingkup APBNAPBN mencakup seluruh penerimaan dan

pengeluaran yang ditampung dalam satu rekening yang disebut rekening Bendaharawan Umum Negara (BUN) di bank sentral (Bank Indonesia). Pada dasarnya semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus dimasukkan dalam rekening tersebut.

Ruang Lingkup APBN• Sesuai dengan peraturan pemerintah

perundangan yang terkait dengan pengelolaan APBN, semua penerimaan dan pengeluaran harus tercakup dalam APBN. Dengan kata lain pada saat pertanggungjawaban APBN, semua realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam rekening harus dikonsolidasikan ke dalam rekening BUN. Semua penerimaan dan pengeluaran yang telah dimasukkan dalam rekening BUN adalah merupakan penerimaan dan pengeluaran “on budget”

Perkiraan APBNPerkiraan-perkiraan APBN terdiri dari:penerimaanpengeluarantransfersurplus/defisit dan pembiayaan

Sejarah Format APBNSelama TA 1969/70 sampai dengan 1999/2000

APBN menggunakan format T-account. Format ini dirasakan masih mempunyai

kelemahan antara lain tidak memberikan informasi yang jelas mengenai pengendalian defisit dan kurang transparan sehingga perlu disempurnakan

Mulai TA 2000 format APBN diubah menjadi I-account, disesuaikan dengan Government Finance Statistics (GFS)

Tujuan Perubahan Format APBNTujuan perubahan format dari T-account ke I-account adalah :Untuk meningkatkan transparansi dalam penyusunan

APBNUntuk mempermudah analisis, pemantauan, dan

pengendalian dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBNUntuk mempermudah analisis komparasi (perbandingan)

dengan budget negara lainUntuk mempermudah perhitungan dana perimbangan

yang lebih transparan yang didistribusikan oleh pemeritah pusat ke pemerintah daerah mengikuti pelaksanaan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah

T-Account Dalam T-account, sisi penerimaan dan sisi

pengeluaran dipisahkan di kolom yang berbeda T-account mengikuti anggaran yang berimbang

dan dinamis Dalam versi T-account, format seimbang dan

dinamis diadopsi. Seimbang berarti sisi penerimaan dan pengeluaran mempunyai nilai jumlah yang sama. Jika jumlah pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan, kemudian kekurangannya ditutupi dari pembiayaan yang berasal dari sumber-sumber dalam atau luar negeri

T-Account (Cont’d)Pengeluaran APBN diperinci dalam pemerintah pusat dan pemerintah daerah Versi T-account tidak menunjukan dengan

jelas komposisi anggaran yang dikelola pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini merupakan akibat dari sistem anggaran yang terpusat

Pada format T-account, pinjaman luar negeri dianggap sebagai penerimaan pembangunan dan pembayaran cicilan utang luar negeri dianggap sebagai pengeluaran rutin

I-Account Dalam I-account, sisi penerimaan dan sisi

pengeluaran tidak dipisahkan atau dalam satu kolom

I-account menerapkan anggaran defisit/surplus

Dalam versi I-account, anggaran surplus/defisit diadopsi. Perubahan – perubahan itu dengan jelasnya digambarkan oleh posisi overall balance

I-Account (Cont’d) Defisit/surplus adalah perbedaan antara

jumlah penerimaan dan hibah, dan jumlah pengeluaran. Perbedaan negatif-jumlah pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan- berarti defisit.

Jika perbedaan adalah positif –jumlah penerimaan dan hibah lebih besar dari jumlah pengeluaran- itu berarti surplus.

Sumber – sumber pembiayaan untuk menutup defisit mungkin berasal dari pembiayaan dalam dan luar negeri

I-Account (Cont’d)Pengeluaran APBN diperinci dalam pemerintah pusat dan pemerintah daerah versi I-account dengan jelas menunjukan

komposisi jumlah anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah

I-account, pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilannya dikelompokan sebagai pembiayaan anggaran

Format I-Account APBNDengan format baru ini pinjaman luar negeri diperlakukan sebagai utang, sehingga jumlahnya harus sekecil mungkin karena pembayaran kembali bunga dan cicilan pinjaman luar negeri akan memberatkan APBN di masa yang akan datang

Format I-Account APBN A. Pendapatan dan Hibah

I. Penerimaan Dalam Negeri1. Penerimaan Pajak2. Penerimaan Bukan PajakII. Hibah

B. Belanja NegaraI. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat1. Pengeluaran Rutin2. Pengeluaran PembangunanII. Dana PerimbanganIII. Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang

C. Keseimbangan PrimerD. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)E. Pembiayaan

I. Dalam NegeriII. Luar Negeri

Penjelasan Komposisi APBNA.Penerimaan

Penerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai dan Pajak lainnya yang merupakan sumber utama penerimaan APBN. Selanjutnya Penerimaan Non Pajak, diantaranya penerimaan dari sumber daya alam, laba BUMN

Penjelasan Komposisi APBNB.Pengeluaran

Secara umum, pengeluaran yang dilakukan pada suatu tahun anggaran harus ditutup dengan penerimaan pada tahun anggaran yang sama. Berbeda dengan anggaran penerimaan negara yang diperlakukan sebagai target penerimaan pemerintah dan diharapkan dapat dilampauinya, anggaran pengeluaran merupakan batas pengeluaran yang tidak boleh dilampaui.

B.Pengeluaran (Cont’d)Secara Umum, proses terjadinya pengeluaran melalui 4 tahap, yaitu:

1. Kewenangan Anggaran2. Pelimpahan Kewenangan Anggaran3. Kewajiban4. Realisasi Pengeluaran (outlays)

Penjelasan Komposisi APBNC.Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka program desentralisasi. Terdapat 3 jenis transfer, yaitu dana bagi hasil penerimaan, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus

Penjelasan Komposisi APBND.Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah yang memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan daerah lain, contohnya propinsi Papua mendapat dana alokasi yang lebih besar untuk mengatasi masalah yang kompleks di wilayahnya. Tujuan alokasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mengurangi ketertinggalan dari propinsi lainnya.

Penjelasan Komposisi APBNF. Defisit dan Surplus

Defisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit, sebaliknya jika penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus.

Penjelasan Komposisi APBNG.Keseimbangan

Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu : keseimbangan primer, dan keseimbangan umum.Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga, sedangkanKesembangan Umum adalah total penerimaan dikurangi total pengeluaran termasuk pembayaran bunga

Penjelasan Komposisi APBNH.Pembiayaan

Pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yang penting saat ini adalah pembiayaan dalam negeri meliputi penerbitan obligasi, penjualan aset dan privatisasi, dan pembiayaan luar negeri meliputi pinjaman proyek, pembayaran kembali utang, pinjaman program dan penjadwalan kembali utang

Proses PenyusunanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Penyusunan APBNMenteri Keuangan dan Badan Perencanaan Nasional atas nama Presiden mempunyai tanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyusunan APBN. Menteri Keuangan bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan penyusunan konsep anggaran belanja rutin. Sementara itu Bappenas dan Menteri Keuangan bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyusunan anggaran belanja pembangunan

Penyusunan APBNProses penyusunan APBN dapat dikelompokkan dalam dua tahap, yaitu:

1.Pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR

2.Pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN

Penyusunan APBN1.Pembicaraan Pendahuluan

Tahap ini diawali dengan beberapa kali pembahasan antara pemerintah dan DPR untuk menentukan mekanisme dan jadwal pembahasan APBN. Kegiatan dilanjutkan dengan persiapan rancangan APBN oleh pemerintah, antara lain meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran. Tahapan ini diakhiri dengan finalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerintah

Penyusunan APBN2.Pengajuan, Pembahasan, dan Penetapan

APBNHal ini dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan Panitia anggaran, maupun antara komisi dengan departemen. Hasil pembahasan ini adalah UU APBN yang memuat alokasi dana per departemen/lembaga, sektor, sub sektor, program dan kegiatan yang disebut satuan 3.

2.Pengajuan, Pembahasan, dan Penetapan APBN (Cont’d)Berdasarkan satuan 3 (alokasi dana per departemen/lembaga, sektor, sub sektor, program dan kegiatan), Dirjen Anggaran dan Menteri Membahas detail pengeluaran rutin berdasarkan pedoman penyusunan DIK dan indeks satuan biaya yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Untuk pengeluaran pembangunan, Dirjen Anggaran, Bappenas, dan Menteri teknis membahas detail pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan.

2.Pengajuan, Pembahasan, dan Penetapan APBN (Cont’d)Apabila DPR menolak RAPBN yang diajukan pemerintah tersebut , maka pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Hal ini berarti maksimum yang dapat dilakukan pemerintah harus sama dengan pengeluaran tahun lalu.

Hasil pembahasan diatas didokumentasikan kedalam dokumen-dokumen berikut:• Daftar Isian Kegiatan, dokumen yang berlaku

sebagai otorisasi untuk pengeluaran rutin pada masing-masing unit organisasi.

• Daftar Isian Proyek, dokumen anggaran berlaku sebagai otorisasi untuk pengeluaran pembangunan untuk masing-masing proyek pada unit organisasi.

• Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Rutin (SPAAR), dokumen yang menetapkan besaran alokasi anggaran rutin untuk setiap kantor/satuan kerja di daerah yang selanjutnya akan dibahas anatara Kantor Wilayah DJA dan Instansi Vertikal Departemen/ Lembaga untuk kemudian dituangkan dalam DIK.

Lanjutan..• Surat Pengesahan Alokasi Anggaran

Pembangunan (SPAAP), dokumen yang menetapkan besaran alokasi anggaran pembangunan untuk setiap proyek/bagian proyek yang selanjutnya akan dibahas antara Kantor wilayah DJA dengan instansi vertikal/dinas untuk kemudian dituangkan dalam DIP.

• Surat Keputusan Otorisasi (SKO), dokumen otorisasi untuk penyediaan dana kepada departemen/lembaga/pemerintah daerah dan pihak lain yang berhak baik untuk rutin maupun pembangunan.

PERATURAN PELAKSANAAN:

PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

PP No. 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2005

PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

PMK Nomor 571/PMK.06/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

PMK Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005

PMK Nomor 54/PMK. 02/2005 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL

PERUBAHAN FORMAT ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT :

1. Penerapan sistem penganggaran terpadu (unified budged), melalui penyatuan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang sebelumnya dipisahkan; dan

2. Reklasifikasi rincian belanja negara menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja, yang sebelumnya dirinci menurut sektor dan jenis belanja.

SASARAN PERUBAHAN FORMAT ANGGARAN BELANJA NEGARA : Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan belanja negara, melalui:

a. Minimalisasi duplikasi rencana kerja dan penganggaran dalam belanja negara

b. Meningkatkan keterkaitan antara keluaran (output) dan hasil (outcomes) yang dicapai dengan penganggaran organisasi

Penyesuaian dengan klasifikasi internasional

PENELAAHAN RKA-KL DAN PENELAAHAN RKA-KL DAN DIPA 2005DIPA 2005Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan cqcq. DJAPK. DJAPK me menelaah kesesuaian RKA-KL nelaah kesesuaian RKA-KL

dengan pagu sementara, standar biaya, dan prakiraan majudengan pagu sementara, standar biaya, dan prakiraan maju; dan; danBappenas mBappenas menelaah enelaah sinkronisasi program dalam RKA-KL dengan sinkronisasi program dalam RKA-KL dengan

RKP. RKP.

Penelaahan tersebut dilakukan pada minggu kedua Penelaahan tersebut dilakukan pada minggu kedua Juli sampai dengan awal AgustusJuli sampai dengan awal Agustus

Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan cqcq DJPbn menelaah kesesuaian antara DIPA DJPbn menelaah kesesuaian antara DIPA dengan Keppres tentang Rincian APBN 2006 (yang diterbitkan dengan Keppres tentang Rincian APBN 2006 (yang diterbitkan selambat-lambatnya November 2005)selambat-lambatnya November 2005)

PENYUSUNAN RKA-KL 2006 PENYUSUNAN RKA-KL 2006 DAN DIPA 2006DAN DIPA 2006

Penelaahan RKA-KL oleh Kementerian Keuangan Penelaahan RKA-KL oleh Kementerian Keuangan ((cqcq DJAPK DJAPK)) dan dan Bappenas dimulai pada minggu kedua Juli sampai awal Agustus 2005Bappenas dimulai pada minggu kedua Juli sampai awal Agustus 2005

Penerbitan Keppres tentang Rincian APBN 2006 (paling lambat Penerbitan Keppres tentang Rincian APBN 2006 (paling lambat November 2005)November 2005)

Pengajuan konsep DIPA oleh kementerian/lembaga paling lambat Pengajuan konsep DIPA oleh kementerian/lembaga paling lambat minggu kedua Desember 2005minggu kedua Desember 2005

Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan cqcq Direktur Jenderal Perbendaharaan Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan penelaahan kesesuaian antara konsep DIPA yang melakukan penelaahan kesesuaian antara konsep DIPA yang diajukan oleh kementerian/lembaga dengan Keppres tentang Rincian diajukan oleh kementerian/lembaga dengan Keppres tentang Rincian APBN 2006 APBN 2006

Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran paling lambat 31 Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran paling lambat 31 Desember 2005Desember 2005

Pelaksanaan APBN 2006 mulai 1 Januari 2006Pelaksanaan APBN 2006 mulai 1 Januari 2006

Reformasi penganggaranReformasi penganggaran ::

a.a. Unifikasi anggaran, yang mengkonsolidasi Unifikasi anggaran, yang mengkonsolidasi pengeluaran rutin dan pengeluaran pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan;pembangunan;

b.b. Penerapan Penerapan kerangka pengeluaran jangka kerangka pengeluaran jangka menengahmenengah (medium term expediture (medium term expediture framework/MTEF),framework/MTEF), yang mempererat yang mempererat perencanaan dan penganggaran serta perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan derajat prediksi kemampuan meningkatkan derajat prediksi kemampuan anggaran jangka menengah; dan anggaran jangka menengah; dan

c.c. Penerapan Penerapan penganggaran berbasis kinerja penganggaran berbasis kinerja dandan untuk tingkatkan efisiensi dan efektifitas untuk tingkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pemerintah.pelayanan pemerintah.

Struktur APBDAPBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa Perda tentang APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

Struktur APBDSecara garis besar, struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah• Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang

melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

• Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran

• Pembiayaan Daerah adalah semua kegiatan pemerintah untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus

Struktur APBDPendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. – PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

– Dana Perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

– Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup hibah (barang atau uang dan/atau jasa), dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Struktur APBDBelanja daerah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.– Belanja Tidak Langsung

Yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung ini terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

– Belanja Langsung Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri dari belanja pegawai (honorarium/upah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Struktur APBD

Surplus APBDSurplus APBD dapat dimanfaatkan antara lain:• Untuk pembayaran pokok utang• Penyertaan modal (investasi) daerah• Pemberian pinjaman kepada pemerintah

pusat/pemerintah daerah lain • Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial,

yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD. Pembentukan dana cadangan juga dapat dilakukan ketika terjadi surplus

Defisit APBDDalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari:

• Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya,

• Pencairan dana cadangan, • Hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan, • Penerimaan pinjaman, • Penerimaan kembali pemberian pinjaman atau

penerimaan piutang

Klasifikasi APBDUntuk kepentingan administratif, monitoring, dan evaluasi, struktur APBD diklasifikasikan menurut• urusan pemerintahan daerah– 25 (dua puluh lima) urusan wajib pemerintahan

daerah– 8 (delapan) urusan pilihan pemerintahan daerah

• organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang- undangan

Struktur APBDA.Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas:pendapatan asli daerahdana perimbanganlain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan Asli DaerahKelompok pendapatan asli daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas – pajak daerah,– retribusi daerah, – hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, – dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang- undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:• bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD• bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/

BUMN• bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau

kelompok usaha masyarakat

Penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dimasukkan ke dalam jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain:– hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan– jasa giro– pendapatan bunga– penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah– penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat

dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

– penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

– pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan– pendapatan denda pajak– pendapatan denda retribusi– pendapatan hasil eksekusi atas jaminan– pendapatan dari pengembalian– fasilitas sosial dan fasilitas umum– pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan– pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

Dana PerimbanganKelompok pendapatan daerah yang kedua adalah Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Kelompok ini dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:dana bagi hasil (DBH)dana alokasi umum (DAU)dana alokasi khusus (DAK)

Lain-lain Pendapapatan yang SahKelompok ini dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya,

badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat

dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam

dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kotadana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang

ditetapkan oleh pemerintahbantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah

daerah lainnya

Struktur APBDB.Belanja Daerah

Untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota, pemerintah daerah membuat anggaran belanja setiap tahunnya. Belanja daerah ini meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Struktur APBDDalam APBD, belanja daerah dirinci menuruturusan pemerintahan

(urusan wajib atau urusan pilihan)organisasi programkegiatan kelompokjenis obyek dan rincian obyek belanja

Belanja DaerahBelanja menurut kelompok belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung,Belanja Tidak Langsung

Yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Belanja Langsung Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal

Ketiga jenis belanja langsung untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah ini dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Belanja DaerahKlasifikasi belanja menurut fungsi, bertujuan untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara. Pengklasifikasian menurut fungsi ini terdiri dari: pelayanan umum ketertiban dan ketentraman ekonomi lingkungan hidup perumahan dan fasilitas umum kesehatan pariwisata dan budaya pendidikan perlindungan sosial

Struktur APBDC.Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam APBD, pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Pembiayaan DaerahPembiayaan terdiri atas:Penerimaan pembiayaan adalah semua

penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali balk pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan PembiayaanPenerimaan pembiayaan mencakup:sisa lebih perhitungan anggaran tahun

anggaran sebelumnya (SiLPA)pencairan dana cadanganhasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkanpenerimaan pinjaman daerahpenerimaan kembali pemberian pinjamanpenerimaan piutang daerah

Pengeluaran PembiayaanSedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup:pembentukan dana cadanganpenerimaan modal (investasi) pemerintah

daerahpembayaran pokok utangpemberian pinjaman daerah

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyusun:– Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

Hal-hal yang harus termuat dalam RKPD adalah:– Rancangan kerangka ekonomi daerah – Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah

(mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan)

– Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan. Tata cara penyusunannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Kepala daerah menyusun rancangan kebijakan umum APBD berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara lain:Pokok-pokok kebijakan yang memuat

sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah

Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan

Teknis penyusunan APBDHal-hal khusus lainnya

Dalam menyusun rancangan kebijakan umum APBD, kepala daerah dibantu oleh tim anggaran pemerintah daerah yang dikoordinasi oleh sekretaris daerah. Rancangan kebijakan umum APBD yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni.

Rancangan kebijakan umum APBD disampaikan kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Panitia Anggaran DPRD. Rancangan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan

Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS dengan tahapan sebagai berikut:– Menentukan skala prioritas untuk urusan

wajib dan urusan pilihan– Menentukan urutan program untuk masing-

masing urusan– Menyusun plafon anggaran sementara untuk

masing-masing program

Kepala daerah menyampaikan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Panitia Anggaran DPRD. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi prioritas dan plafon anggaran sementara paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Kebijakan umum APBD serta PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD

Berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPAS, Tim Anggaran Pemda menyusun Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD

Pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup:– Prioritas dan plafon anggaran sementara yang dialokasikan

untuk setiap program SKPD– Sinkronisasi program nasional dengan program pemerintah

daerah dan antar program SKPD terkait dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan

– Batas waktu penyampaian RKA-SKPD– Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD

terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, tranparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja

– Dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, standar analisis belanja, dan standar harga.

Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja

• Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Sedangkan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. Dan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut

• Demi terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja serta terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Evaluasi tersebut bertujuan untuk menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya akan dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.

Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan. Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja didasarkan pada:a. Indikator kinerja– Ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang

direncanakan.b. Capaian atau target kinerja– Merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud

kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

c. Analisis standar belanja.– Merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang

digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.d. Standar satuan harga – Harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.e. Standar pelayanan minimal

RKA SKPD – Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan

Kerja Perangkat DaerahRKA SKPD 1– Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA SKPD 2.1– Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat

Daerah RKA SKPD 2.2– Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program

dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat DaerahRKA SKPD 2.2.1– Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per

Kegiatan Satuan Kerja Perangkat DaerahRKA SKPD 3.1– Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

RKA SKPD 3.2– Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

• RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD, hal ini dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan Kebijakan Umum APBD, prioritas dan PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui, serta capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Jika pada hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian maka SKPD melakukan penyempurnaan.

• RKA-SKPD yang telah disempurnakan SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Raperda tentang APBD yang telah disusun disampaikan kepada kepala daerah. Selanjutnya Raperda tentang APBD ini disampaikan kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut. Akan tetapi, sebelum disampaikan kepada DPRD, Raperda tentang APBD harus disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi ini bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah.

• Ringkasan APBD• Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD• Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD,

pendapatan, belanja dan pembiayaan• Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD,

program dan kegiatan• Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan

pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara

• Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan• Daftar piutang daerah• Daftar penyertaan modal (investasi) daerah• Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah• Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain• Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini• Daftar dana cadangan daerah• Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Ringkasan penjabaran anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

Penjabaran APBDmenurut urusan pemerintahan daerah, organisasi skpd, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Untuk pendapatan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan, tarif pungutan/harga

Untuk belanja mencakup dasar hukum, satuan volume/tolok ukur, harga satuan, lokasi kegiatan, dan sumber pendanaan kegiatan

Untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan.

Setelah mendapatkan persetujuan DPRD, Raperda APBD diserahkan kepada Gubernur/Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Setelah melewati tahapan evaluasi, dapat dilakukan penetapan RAPBD menjadi APBD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

ILUSTRASI APBD

Dasar Perundangan APBD Berbasis Kinerja

KepMen DN No.29/2000 ttg

keuangan daerah& APBD

PP 105/2000 ttg pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan daerah

UU No. 25/99 ttgPerimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah

UU No. 22/99 ttg Pemerintahan

Daerah

Anggaran Berbasis Kinerja

Perubahan PenganggaranPerubahan PenganggaranLine Item Line Item BudgetingBudgeting

PerformancePerformanceBudgetingBudgeting

Tidak dapat Tidak dapat dinilai efisiensi dinilai efisiensi dan efektifitas dan efektifitas programprogramBerorientasi Berorientasi jangka pendekjangka pendekBelum Belum mengaitkan setiap mengaitkan setiap pengeluaran pengeluaran dengan dengan manfaatnyamanfaatnya

Mengaitkan Mengaitkan setiap setiap pengeluaran pengeluaran dengan dengan manfaatnyamanfaatnyadapat dinilai dapat dinilai efisiensi dan efisiensi dan efektifitas efektifitas programprogramBerorientasi Berorientasi jangka panjangjangka panjang

PROSES PENYUSUNAN APBD

2. Arah dan 2. Arah dan Kebijakan Umum Kebijakan Umum

APBDAPBD

3. Strategi & 3. Strategi & Prioritas APBDPrioritas APBD

6. Pembahasan 6. Pembahasan RAPBDRAPBD

1. Kegiatan 1. Kegiatan PendahuluanPendahuluan

4. Rencana Anggaran 4. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)Satuan Kerja (RASK)

5. Evaluasi dan 5. Evaluasi dan seleksi RASKseleksi RASK

APBDAPBD

Penyusunan Anggaran Kinerja

Penetapan strategi organisasi (visi dan misi)

Pembuatan

Tujuan operasional

Penetapan Aktivitas

•Review dan Ranking

Proses Penyusunan APBDLangkah penyusunan APBD dilakukan dengan berdasar pada Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) dokumen strategi jangka panjang (strategic planning) yang dimiliki Pemda

Siklus RENSTRADA biasanya lima tahunan yang akan dijabarkan dalam bentuk tujuan operasional yang bersifat tahunan

1. Kegiatan Pendahuluan1. Kegiatan PendahuluanPenjaringan aspirasi masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik

Evaluasi kinerja tahun lalu untuk mendapat feedback bagi penyusunan APBD sekarang

Hasil penjaringan masyarakat dan feedback dan penjabaran Renstrada sebagai dasar penentuan arah dan kebijakan umum APBD

2. Arah dan Kebijakan Umum APBD2. Arah dan Kebijakan Umum APBD

PEMDA PEMDA (eksekutif)(eksekutif)

Kebijakan Pemerintah

Pusat

Evaluasi kinerja

masa laluPokok pikiran DPRD

RENSTRADA

DPRD DPRD (Legislatif)(Legislatif)

MASYARAKAT MASYARAKAT (Tokoh,LSM,Orm(Tokoh,LSM,Orm

as, dllas, dll

Arah dan Kebijakan umum

APBD

KesepakatanKesepakatan

2. Arah dan Kebijakan Umum APBD 2. Arah dan Kebijakan Umum APBD (cont’d)(cont’d)Arah dan kebijakan umum APBD dapat disusun Arah dan kebijakan umum APBD dapat disusun

berdasarkan kriteria sebagai berikut :berdasarkan kriteria sebagai berikut : Sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan Sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan

kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Daerah dan dokumen perencanaan lainnya. Daerah dan dokumen perencanaan lainnya.

Sesuai aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan Sesuai aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.kondisi dan kemampuan daerah.

Memuat arah yang diinginkan dan kebijakan umum Memuat arah yang diinginkan dan kebijakan umum yang sebagai pedoman penyusunan strategi dan yang sebagai pedoman penyusunan strategi dan prioritas APBD serta penyusunan rancangan APBD prioritas APBD serta penyusunan rancangan APBD dalam satu tahun anggaran.dalam satu tahun anggaran.

Disusun dan disepakati bersama antara DPRD dengan Disusun dan disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.Pemerintah Daerah.

3. Strategi & Prioritas APBD3. Strategi & Prioritas APBDMerupakan penjabaran lebih lanjut dari arah

dan kebijakan umumMerupakan strategi operasional jangka

pendek, sedangkan RENSTRADA merupakan strategi jangka panjang

Strategi dan prioritas APBD adalah pendekatan (metode) yang diprioritaskan dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

3. 3. StrategiStrategi & Prioritas APBD & Prioritas APBD (cont’d)(cont’d)Contoh arah dan kebijakan umum APBD:- Peningkatan rasio guru dengan siswa menjadi

1:30- Peningkatan jumlah guru berkeahlian pada

tingkat pencapaian 10%Contoh Strategi dan Prioritas APBD:- Pengangkatan dan penempatan guru- Pembinaan dan pengembangan karier guru

4. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)4. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)Aktivitas dalam penyusunan APBD dijelaskan dalam RASK

RASK dibuat oleh unit-unit kerja pemerintah, sehingga sifatnya usulan yang akan dibahas dan dibuat penetapan oleh panitia anggaran yang dibentuk oleh Kepala Daerah bersama DPRD

4. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) 4. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) (cont’d)(cont’d)RASK dibagi menjadi 3, yaitu :S.1 : berisi tentang pernyataan strategi organisasi (visi,

misi, tujuan, dsb)S.2 : berisi tentang rincian program dan kegiatanS.3 : berisi tentang anggaran atas program dan

kegiatam yang direncanakan

Contoh untuk “program pembinaan dan pengembangan karier guru”:

- Seminar tentang psikologi pengajaran- Pelatihan teknik-teknik pengajaran yang diadakan

setiap 3 bulan

5. Evaluasi dan seleksi RASK5. Evaluasi dan seleksi RASKUsulan dalam RASK dibahas dan direview

oleh Pemerintah (belum melibatkan DPRD).Hasilnya adalah Dokumen RAPBD yang

diajukan ke DPRD untuk dibahas bersama

6. 6. PembahasanPembahasan dan Penetapan APBD dan Penetapan APBD

Hasil pembahasan Pemerintah dengan DPRD APBD yang dituangkan dalam Perda untuk dilaksanakan Pemda

CONTOH RENCANA STRATEGIS DAERAH

MENJADI PENGGERAK DAN PENDORONG TERCIPTANYA MENJADI PENGGERAK DAN PENDORONG TERCIPTANYA MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN YANG SEHATMASYARAKAT DAN LINGKUNGAN YANG SEHAT

MENCIPTAKAN STRUKTUR BIROKRASI YANG EFISIEN MENCIPTAKAN STRUKTUR BIROKRASI YANG EFISIEN DAN EFEKTIFDAN EFEKTIF

RENCANA STRATEGIS UNIT DINAS KESEHATAN DAERAH X

VISIVISI

MISIMISI

MENINGKATKAN SARANA DAN PRASANA KESEHATANMENINGKATKAN SARANA DAN PRASANA KESEHATANKesehatanKesehatan

Restrukturisasi Organisasi


Perspektif Masyarakat

Perspektif Keuangan

Perspektif Internal Proses

Perspektif Tumbuh dan Belajar

Meningkatkan kualitas layanan

Meningkatkan kualitas layanan

Meningkatkan Kuantitas dan

Kualitas Tenaga Medis

Meningkatkan Kuantitas dan

Kualitas Tenaga Medis

KesehatanKesehatan Restrukturisasi Organisasi


Meningkatkan Kepuasan

Masyarakat

Meningkatkan Kepuasan

Masyarakat

Meningkatkan Produktivitas

Kerja

Meningkatkan Produktivitas

Kerja

Meningkatkan Pengetahuan Manajemen

Meningkatkan Pengetahuan Manajemen

Meningkatkan Kesejahteraan

Pegawai

Meningkatkan Kesejahteraan

Pegawai

VISI MISI INDIKATOR DAMPAK

TARGET TUJUAN INDIKATORMANFAAT

TARGET

MENJADI MENJADI PENGGERAK DAN PENGGERAK DAN PENDORONG PENDORONG TERCIPTANYA TERCIPTANYA MASYARKAT DAN MASYARKAT DAN LINGKUNGAN LINGKUNGAN YANG SEHAT YANG SEHAT

M.1. KESEHATAN

MASYARAKAT

INDEX KESEHATAN

75 T.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Index Kualitas Pelayanan Kesehatan

80

T.2.Meningkatkan Lingkungan Sehat & Bersih

Index Lingkungan Sehat & Bersih

80

TUJUAN PROGRAM INDIKATOR HASIL

TARGET

KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN TARGET

T.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

P.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tingkat Kepuasan Masyarakat

80 K.1. Penambahan Tenaga Medis

Jumlah Tenaga Medis / puskesmas

5

K.2. Pelatihan Tenaga Medis

Tingkat Keahlian 8

K.3. Bantuan Penyediaan Fasilitas Kesehatan

Jumlah puskesmas / kecamatan

1

T.2. Meningkatkan Lingkungan Sehat dan Bersih

P.1. Pembinaan Kebersihan Lingkungan

Tingkat Kesadaran Kebersihan Lingkungan

70 K.1. Sosialisasi Pentingnya Limgkungan Sehat dan Bersih

Jumlah Kehadiran KK / Sosialisasi

60

TRANSLASI RENSTRA UNIT DINAS KESEHATAN DAERAH X

INDEX KESEHATAN

SEBELUM ANGGARAN

INDEX KESEHATAN

SEBELUM ANGGARAN

NO INDIKATOR BOBOT CAPAIAN SCORE

1INDEX KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

25 % 17.5

2 INDEX AIR BERSIH 25 % 50 12.5

3INDEX KUALITAS GIZI BAGI BAYI DAN BALITA

25 % 60 15

4INDEX LINGKUNGAN SEHAT DAN BERSIH

25 % 60 15

INDEX KESEHATAN 60

INDEX KUALITAS

PELAYANAN KESEHATAN

SEBELUM ANGGARAN

INDEX KUALITAS

PELAYANAN KESEHATAN

SEBELUM ANGGARAN


1 TINGKAT PASIEN SELAMAT 30 % 70 21

2TINGKAT EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAYANAN

40 % 70 28

3TINGKATKEPUASAN MASYARAKAT

30 % 21

INDEX KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN70

70

70

1TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT SEBELUM ANGGARAN 70

PENYUSUNAN ANGGARAN KEGIATAN

Unit Kerja : DINAS KESEHATAN DAERAH X

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Kegiatan : Penambahan Tenaga Medis

INDIKATOR TOLOK UKUR TARGET

Masukan : Jumlah Dana Anggaran Kegiatan Rp. 70,000,000

Keluar : Jumlah Tenaga Medis / Puskesmas 5

Hasil : Tingkat Kepuasan Masyarakat 80

Manfaat : Index Kualitas Pelayanan Kesehatan 80

Dampak : Index Kesehatan 75

INDEX KESEHATAN

INDEX KESEHATAN


1INDEX KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

25 % 20

2 INDEX AIR BERSIH 25 % 70 17.5


25 % 70 17.5

4INDEX LINGKUNGAN SEHAT DAN BERSIH

25 % 90 22.5

INDEX KESEHATAN 77.5

INDEX KUALITAS

PELAYANAN KESEHATAN

INDEX KUALITAS

PELAYANAN KESEHATAN


1 TINGKAT PASIEN SELAMAT 30 % 75 22.5


40 % 80 32

3TINGKATKEPUASAN MASYARAKAT

30 % 25.5

INDEX KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN80

80

85

1 TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT 85

INDEX KESEHATAN

INDEX KESEHATAN

NO INDIKATORSCORE

SEBELUMSCORE

SESUDAHTARGET

SCORE KINERJA

1 INDEX KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN 17.5 20 20 100 %

2 INDEX AIR BERSIH 12.5 17.5 17.5 100 %


15 17.5 17.5 100 %

4 INDEX LINGKUNGAN SEHAT DAN BERSIH 15 22.5 20 112.5 %

INDEX KESEHATAN 60 77.5 75 103.33%

INDEX KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

INDEX KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

NO INDIKATORSCORE

SEBELUMSCORE

SESUDAHTARGET

SCORE KINERJA

1 TINGKAT PASIEN SELAMAT 21 22.5 24 93.75 %


28 32 32 100 %

3 TINGKATKEPUASAN MASYARAKAT 21 25.5 24 106.25 %

INDEX KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN 70 80 80 100 %

anggaran pendapatan belanja negara

Education