anggaran pendapatan belanja negara

Download Anggaran Pendapatan Belanja Negara

Post on 21-Dec-2014

6.780 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. Anggaran Pendapatan danBelanja NegaraSebagai suatu entitas yang mengemban amanat rakyat, pemerintah dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus memiliki rencana yang matang. Rencana tersebut akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas negara termasuk pula dalam hal pengurusan keuangan

2. Anggaran Pendapatan danBelanja NegaraSetiap tahun pemerintah menghimpun dan membelanjakan dana triliunan rupiah melalui APBN. Penyusunan APBN merupakan rangkaian aktifitas yang melibatkan banyak pihak termasuk departemen , lembaga dan DPR, peran DPR dalam hal ini sebagai otoritas yang mengawasi arus keluar dana APBN 3. Anggaran Pendapatan danBelanja NegaraSesuai UUD 45, APBN harus diwujudkan dala bentuk Undang-undang, dalam hal ini Presiden berkewajiban menyusun dan mengajukan Rancangan APBN kepada DPR. RAPBN memuat asumsi umum yang mendasari penyusunan APBN, perkiraan penerimaan, pengeluaran, transfer, defisit/surplus, pembiayaan defisit dan kebijakan pemerintah. 4. Ruang Lingkup APBNAPBN mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran yang ditampung dalam satu rekening yang disebut rekening Bendaharawan Umum Negara (BUN) di bank sentral (Bank Indonesia). Pada dasarnya semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah harus dimasukkan dalam rekening tersebut. 5. Ruang Lingkup APBN Sesuai dengan peraturan pemerintah perundangan yang terkait dengan pengelolaan APBN, semua penerimaan dan pengeluaran harus tercakup dalam APBN. Dengan kata lain pada saat pertanggungjawaban APBN, semua realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam rekening harus dikonsolidasikan ke dalam rekening BUN. Semua penerimaan dan pengeluaran yang telah dimasukkan dalam rekening BUN adalah merupakan penerimaan dan pengeluaran on budget 6. Perkiraan APBN Perkiraan-perkiraan APBN terdiri dari: penerimaan pengeluaran transfer surplus/defisit dan pembiayaan 7. Sejarah Format APBNSelama TA 1969/70 sampai dengan 1999/2000 APBN menggunakan format T-account.Format ini dirasakan masih mempunyai kelemahan antara lain tidak memberikan informasi yang jelas mengenai pengendalian defisit dan kurang transparan sehingga perlu disempurnakanMulai TA 2000 format APBN diubah menjadi I- account, disesuaikan dengan Government Finance Statistics (GFS) 8. Tujuan Perubahan Format APBN Tujuan perubahan format dari T-account ke I-account adalah : Untuk meningkatkan transparansi dalam penyusunan APBN Untuk mempermudah analisis, pemantauan, dan pengendalian dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBN Untuk mempermudah analisis komparasi (perbandingan) dengan budget negara lain Untuk mempermudah perhitungan dana perimbangan yang lebih transparan yang didistribusikan oleh pemeritah pusat ke pemerintah daerah mengikuti pelaksanaan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah 9. T-Account Dalam T-account, sisi penerimaan dan sisi pengeluarandipisahkan di kolom yang berbeda T-account mengikuti anggaran yang berimbang dandinamis Dalam versi T-account, format seimbang dan dinamisdiadopsi. Seimbang berarti sisi penerimaan danpengeluaran mempunyai nilai jumlah yang sama. Jikajumlah pengeluaran lebih besar daripada jumlahpenerimaan, kemudian kekurangannya ditutupi daripembiayaan yang berasal dari sumber-sumber dalamatau luar negeri 10. T-Account (Contd)Pengeluaran APBN diperinci dalam pemerintahpusat dan pemerintah daerah Versi T-account tidak menunjukan dengan jelas komposisi anggaran yang dikelola pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini merupakan akibat dari sistem anggaran yang terpusat Pada format T-account, pinjaman luar negeri dianggap sebagai penerimaan pembangunan dan pembayaran cicilan utang luar negeri dianggap sebagai pengeluaran rutin 11. I-Account Dalam I-account, sisi penerimaan dan sisipengeluaran tidak dipisahkan atau dalam satukolom I-account menerapkan anggaran defisit/surplus Dalam versi I-account, anggaran surplus/defisitdiadopsi. Perubahan perubahan itu denganjelasnya digambarkan oleh posisi overall balance 12. I-Account (Contd) Defisit/surplus adalah perbedaan antara jumlahpenerimaan dan hibah, dan jumlah pengeluaran.Perbedaan negatif-jumlah pengeluaran lebihbesar daripada jumlah penerimaan- berarti defisit. Jika perbedaan adalah positif jumlahpenerimaan dan hibah lebih besar dari jumlahpengeluaran- itu berarti surplus. Sumber sumber pembiayaan untuk menutupdefisit mungkin berasal dari pembiayaan dalamdan luar negeri 13. I-Account (Contd)Pengeluaran APBN diperinci dalam pemerintahpusat dan pemerintah daerah versi I-account dengan jelas menunjukan komposisi jumlah anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah I-account, pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilannya dikelompokan sebagai pembiayaan anggaran 14. Format I-Account APBNDengan format baru ini pinjaman luar negeridiperlakukan sebagai utang, sehingga jumlahnyaharus sekecil mungkin karena pembayarankembali bunga dan cicilan pinjaman luar negeriakan memberatkan APBN di masa yang akandatang 15. Format I-Account APBNA. Pendapatan dan HibahI. Penerimaan Dalam Negeri1. Penerimaan Pajak2. Penerimaan Bukan PajakII. HibahB. Belanja NegaraI. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat1. Pengeluaran Rutin2. Pengeluaran PembangunanII. Dana PerimbanganIII. Dana Otonomi Khusus dan PenyeimbangC. Keseimbangan PrimerD. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)E. PembiayaanI. Dalam NegeriII. Luar Negeri 16. Penjelasan Komposisi APBNA.PenerimaanPenerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumberyang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), PajakPertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan(BPHTB), cukai dan Pajak lainnya yang merupakansumber utama penerimaan APBN. SelanjutnyaPenerimaan Non Pajak, diantaranya penerimaan darisumber daya alam, laba BUMN 17. Penjelasan Komposisi APBNB.PengeluaranSecara umum, pengeluaran yang dilakukan pada suatutahun anggaran harus ditutup dengan penerimaanpada tahun anggaran yang sama. Berbeda dengananggaran penerimaan negara yang diperlakukansebagai target penerimaan pemerintah dandiharapkan dapat dilampauinya, anggaranpengeluaran merupakan batas pengeluaran yang tidakboleh dilampaui. 18. B.Pengeluaran (Contd)Secara Umum, proses terjadinya pengeluaran melalui4 tahap, yaitu: 1. Kewenangan Anggaran 2. Pelimpahan Kewenangan Anggaran 3. Kewajiban 4. Realisasi Pengeluaran (outlays) 19. Penjelasan Komposisi APBNC.Dana PerimbanganDana Perimbangan adalah transfer dari pemerintahpusat kepada pemerintah daerah dalam rangkaprogram desentralisasi. Terdapat 3 jenis transfer, yaitudana bagi hasil penerimaan, dana alokasi umum dandana alokasi khusus 20. Penjelasan Komposisi APBND.Dana Otonomi KhususDana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah yangmemiliki karakteristik khusus yang membedakandengan daerah lain, contohnya propinsi Papuamendapat dana alokasi yang lebih besar untukmengatasi masalah yang kompleks di wilayahnya.Tujuan alokasi tersebut adalah untuk meningkatkankesejahteraan masyarakatnya dan mengurangiketertinggalan dari propinsi lainnya. 21. Penjelasan Komposisi APBNF. Defisit dan SurplusDefisit atau surplus merupakan selisih antarapenerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yangmelebihi penerimaan disebut defisit, sebaliknya jikapenerimaan yang melebihi pengeluaran disebutsurplus. 22. Penjelasan Komposisi APBNG.KeseimbanganDalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisitanggaran, yaitu : keseimbangan primer, dankeseimbangan umum.Keseimbangan primer adalah total penerimaandikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga,sedangkanKesembangan Umum adalah total penerimaandikurangi total pengeluaran termasuk pembayaranbunga 23. Penjelasan Komposisi APBNH.Pembiayaan Pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yang penting saat ini adalah pembiayaan dalam negeri meliputi penerbitan obligasi, penjualan aset dan privatisasi, dan pembiayaan luar negeri meliputi pinjaman proyek, pembayaran kembali utang, pinjaman program dan penjadwalan kembali utang 24. Proses PenyusunanAnggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN) 25. Penyusunan APBN Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Nasional atas nama Presiden mempunyai tanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyusunan APBN. Menteri Keuangan bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan penyusunan konsep anggaran belanja rutin. Sementara itu Bappenas dan Menteri Keuangan bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyusunan anggaran belanja pembangunan 26. Penyusunan APBN Proses penyusunan APBN dapat dikelompokkan dalam dua tahap, yaitu:1. Pembicaraan pendahuluan antara pemerintahdan DPR2.Pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN 27. Penyusunan APBN1.Pembicaraan PendahuluanTahap ini diawali dengan beberapa kali pembahasanantara pemerintah dan DPR untuk menentukanmekanisme dan jadwal pembahasan APBN. Kegiatandilanjutkan dengan persiapan rancangan APBN olehpemerintah, antara lain meliputi penentuan asumsidasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran.Tahapan ini diakhiri dengan finalisasi penyusunanRAPBN oleh pemerintah 28. Penyusunan APBN2.Pengajuan, Pembahasan, dan Penetapan APBNHal ini dilakukan oleh Menteri Keuangan denganPanitia anggaran, maupun antara komisi dengandepartemen. Hasil pembahasan ini adalah UU APBNyang memuat alokasi dana per departemen/lembaga,sektor, sub sektor, program dan kegiatan yangdisebut satuan 3. 29. 2.Pengajuan, Pembahasan, dan Penetapan APBN(Contd)Berdasarkan satuan 3 (alokasi dana perdepartemen/lembaga, sektor, sub sektor, programdan kegiatan), Dirjen Anggaran dan MenteriMembahas detail pengeluaran rutin berdasarkanpedoman penyusunan DIK dan indeks satuan biayayang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Untukpengeluaran pembangunan, Dirjen Anggaran,Bappenas, dan Menteri teknis membahas detailpengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan. 30. 2.Pengajuan, Pembahasan, dan Penetapan APBN(Contd)Apabila DPR menolak RAPBN yang diajukanpemerintah tersebut , maka pemerintahmenggunakan APBN tahun sebelumnya. Hal iniberarti maksimum yang dapat dilakukan pemerintahharus sama dengan pengeluaran tahun lalu. 31. Hasil p

Recommended

View more >