analysis factors of influence tax arrears in north …

ANALYSIS FACTORS OF INFLUENCE TAX ARREARSIN NORTH SUMATERA

Vinelia Augustina Marpaung, Djamaluddin Ahmad, Kasyful Mahalli

Abstract. Tax represent one of the source of domestic income, obtained of taxpayer. State incomenot yet as expected because still level of tax arrears. This research has a purpose to know growthof tax arrears in North Sumatera and to analyze the influence of product domestic regional bruto,numer of taxprayer, inflation and economic condition to tax arrears in North Sumatera. Theanalysis uses Ordinary Least Square (OLS) method. For this analysis aim, use a secondarydatabase in time series form, 1984 – 2005, that is data of tax arrears, number of taxprayer, ProductDomestic Regional Bruto (PDRB), and inflation in North Sumatera. The data obtained formRegional Office DJP Sumbagut I, and Central Bureau of Statistics of Nort Sumatera Utara, andother sources that is research result and journals. Based on the estimating result, this researchfound that economics growth of North Sumatera, number of taxprayer, inflation rate, andeconomic condition simultaneously had significantly influence to the tax arrears in NorthSumatera with a determination coefficient value (R2), in the amount of 97,39 percents. It meansthat the economics growth of North Sumatera, number of taxprayer, inflation rate and economiccondition can explain the tax arrears variation in North Sumatera equal to 97,39 percents. Partially,this analysis result showed that economics growth of North Sumatera had a significantly negativeinfluence to tax arrears in North Sumatera; number of taxprayer, inflation and economic crisis hada significantly positif influence to tax arrears in North Sumatera. Hence to lessen tax arrears inNorth Sumatera, governmental require to strive to improve economics growth, with stabilizationand repair of makroekonomic variables. Referring to taxpayer, to Directorate Generaling of Taxsuggested to lay to really potential taxpayer. Besides by improving execution of counselling totaxpayer to increase awareness of taxpayer of its obligation, and conduct the regulation of taxationproperly.

Key words: tax arrears, economic growth, inflation rate, taxprayer.

PENDAHULUANPajak merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap wajib

pajak tertentu berdasarkan undang-undang yang ada tanpa harus memberikanimbalan langsung. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara diIndonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satudirektorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan RepublikIndonesia

Salah satu sumber penerimaan pajak adalah dengan berhasilnya penagihanpajak terhadap tunggakan pajak Wajib Pajak. Penagihan pajak dilaksanakanberdasarkan UU Nomor 19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan UU Nomor 19Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dalam undang-undangini dijelaskan bahwa penagihan pajak diawali dengan surat teguran yangditerbitkan setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaranSTP/SKPKB/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/PutusanBanding. Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah lewat waktu 21 hari sejakditerbitkannya Surat Teguran, maka segera diterbitkan Surat Paksa.

Vinelia Augustina Marpaung, Djamaluddin Ahmad, Kasyful Mahalli : Analysis Factors of Influence Tax Arrears In North Sumatera, 2008. USU e-Repository©2008

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah

http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang

http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Pajak

http://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Keuangan_Republik_Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Keuangan_Republik_Indonesia

2

Berdasarkan data yang ada, kondisi tuggakan pajak pada Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Utara (Kanwil DJP Sumbagut) I untuktahun 2003 – 2005 adalah Rp. 607.314,45 juta, Rp. 642.527,13 juta dan Rp.646.129,56 juta. Data tersebut menunjukan bahwa pada tiga tahun terakhir telahterjadi kecenderungan naiknya tunggakan pajak di Kanwil DJP Sumbagut I. Dandiketahui bahwa utang pajak timbul bukan karena adanya perikatan yang salingmenguntungkan, akan tetapi oleh karena suatu keadaan yang terpaksa, makapenagihan pajak mengalami banyak kesulitan. Kesulitan dalam penagihan pajaktersebut mengakibatkan terjadinya tunggakan pajak. Tunggakan pajak jugaberhubungan dengan kondisi makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi daninflasi. Pertambahan jumlah wajib pajak juga merupakan salah satu faktor yangmenyebabkan terjadinya tunggakan pajak. Kondisi pertumbuhan ekonomi yangsemakin baik diharapkan dapat meningkatkan pembayaran pajak oleh wajib pajaksehingga tunggakan akan semakin berkurang. Sedangkan peningkatan inflasididuga cenderung akan menyebabkan meningkatnya tunggakan pajak, karenainflasi yang tinggi akan menurunkan kemampuan daya beli masyarakat, yangberarti juga mengurangi kemampuan ekonomisnya.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tunggakan Pajak di Sumatera Utara,2002 – 2004

Tahun Pertumbuhan Ekonomi(%)

Inflasi (%) Tunggakan Pajak(Milyar Rp.)

2002 4,07 10,17 572,55

2003 4,48 3,75 607,31

2004 5,58 7,40 642,53Sumber: BPS Sumatera Utara, 2004.

Berdasarkan data pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomidi Sumatera Utara semakin baik yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi yangsemakin meningkat pada tahun 2003 dan 2004 dibarengi dengan kenaikkantunggakan pajak pada tahun 2003 dan 2004. Begitu juga apabila dilihat darikondisi inflasi pada tahun 2003 dan 2004 yang lebih rendah dari tahun 2002,jumlah tunggakan pajak juga pada tahun 2003 dan 2004 lebih tinggi dibandingkandengan tahun 2002. Pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dan inflasi yanglebih rendah seharusnya dapat menurunkan tunggakan pajak, karena terjadinyaperbaikan kondisi makro ekonomi. Namun demikian, di Sumatera Utaraperbaikan ekonomi tersebut tidak berpebgaruh signifikan terhadap penurunanjumlah tunggakan pajak. Terjadinya kenaikan tunggakan pajak tersebutkemungkinan disebabkan peningkatan jumlah wajib pajak pribadi yang lebihtinggi dibandingkan dengan jumlah wajib pajak badan dan bendaharawan.

Oleh karena perbandingan data di atas, dan melihat besarnya perananpajak terhadap pembiayaan pembangunan dan adanya kecenderungan peningkatantunggakan pajak, perlu dilakukan suatu penelitian terhadap faktor-faktor yangmempengaruhi peningkatan tunggakan pajak di Sumatera Utara.


3

METODE PENELITIANPenelitian ini merupakan kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

penunggakan pajak di Sumatera Utara selama kurun waktu 1984 – 2005. Adapunfaktor-faktor yang mempengaruhi penunggakan pajak yang dianalisis adalahpertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak, inflasi dan kondisi perekonomiansebelum dan sesudah krisis ekonomi.

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penunggakanpajak di Sumatera Utara maka dilakukan analisis dengan menggunakan metodeOrdinary Least Square (OLS). Spesifikasi model dalam penelitian ini adalahuntuk menjelaskan pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebagaivariabel terikat (dependent variable) dalam penelitian ini adalah jumlahtunggakan pajak, variabel bebasnya (independent variable) adalah pertumbuhanekonomi, jumlah wajib pajak pada tahun lalu mempengaruhi tunggakan pajakpada tahun sekarang, inflasi, dan krisis ekonomi (sebagai dummy variabel).Tunggakan pajak dalam hal ini diukur dalam milyar rupiah. Disebabkan besarnyaukuran data tersebut dibandingkan dengan variabel lain, maka menurut Gujarati(2004) sebelum dianalisis data dengan ukuran besar terlebih dahulu ditransformasilogaritma. Dengan demikian tunggakan pajak dalam model menjadi dalam bentuklogaritma. Dalam penelitian ini variabel wajib pajak (WP) merupakan variabeldengan nilai pada waktu yang lalu (lag). Oleh karena itu model regresi yangdigunakan dalam penelitian ini adalah model regresi distributed-lag (Arief, 1993).Dari fungsi tersebut diatas kemudian dispesifikasikan ke dalam model regresidistributed-lag dengan spesifikasi modelnya sebagai berikut:

LTgP = a0 - a1 PE + a2 WPt-1 + a3 INF + a4 DM + mDimana :LTgP = Logaritma jumlah tunggakan pajakPE = Pertumbuhan ekonomi (%)WPJ = Jumlah wajib pajakINF = Tingkat inflasi (%).DM = dummy variabel krisis ekonomi, D=0 sebelum krisis ekonomi (1984-

1996), D=1 setelah terjadi krisis ekonomi (1997-2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Ekonomi Sumatera UtaraPertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sejak tahun 2000 s/d 2005 bergerak

sebesar 4,07 – 5,64 persen. Dibandingkan dengan kondisi sebelum krisis dansebelum pelaksanaan otonomi daerah, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utarasangat fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi yang sangat fluktuatif adalah kurangbaik, karena yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi yang baik adalahkestabilan pertumbuhan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 1998 yang negatif sebesar 10,87 persenmerupakan dampak dari krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997, dimana banyaksektor-sektor ekonomi, khususnya sektor industri dan perbankan mengalamikemunduran yang signifikan.


4

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara, 1984 – 2005

Tahun PDRB Harga Konstan 1993 (Milyar Rp.) Pertumbuhan Ekonomi (%)1984 6.017,73 0,741985 6.456,56 7,291986 7.953,04 23,181987 9.766,91 22,811988 10.323,33 5,701989 11.853,87 14,831990 13.253,79 11,811991 16.531,48 24,731992 18.024,37 9,031993 18.215,46 1,061994 19.941,33 9,471995 21.802,51 9,331996 21.753,81 -0,221997 24.842,86 14,201998 22.142,99 -10,871999 22.731,36 2,662000 23.821,21 4,792001 24.911,05 4,582002 25.925,36 4,072003 27.086,90 4,482004 28.598,61 5,582005 30.212,05 5,64

Sumber: BPS Sumatera Utara.

InflasiInflasi merupakan salah satu indikator dalam perencanaan dan

pembangunan daerah. Tingkat inflasi yang tinggi akan menghambatpembangunan, karena dapat memperkecil nilai riil dari pendapatan. Inflasi yangterlalu rendah bahkan deflasi akan menghambat sektor usaha, karena turunnyanilai jual produk sehingga dapat mematikan usahanya. Idealnya tingkat inflasitidak lebih dari dua digit. Pada tahun 1997 dan 1998 inflasi di Sumatera Utaramencapai 78,47 persen dan 82,53 persen (Tabel 3) yang merupakan dampak dariterjadinya krisis ekonomi tahun 1997.

Nilai tukar rupiah yang terdepresiasi sangat tinggi pada saat terjadinyakrisis ekonomi dan sesudahnya menjadi penyebab utama inflasi yang tinggitersebut. Kenaikan harga-harga menjadi tidak terkendalikan disebabkan sektor riildan sektor perbankan terkena dampak krisis yang sangat serius. Seiring denganupaya perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah, maka laju inflasi dapatditekan pada tahun 1999, namun kemudian berfluktuasi setiap tahun sebagaiakibat ketidakstabilan ekonomi serta kebijakan pemerintah dalam menaikkanharga-harga.

Berdasarkan hasil pemantauan Badan Pusat Statistik (BPS) selama tahun2005, Sumatera Utara mengalami inflasi sebesar 20,86 persen yang lebih tinggidari inflasi tahun 2004 sebesar 7,40 persen. Inflasi tahun 2005 terutama


5

disebabkan oleh adanya kenaikan pada beberapa komoditi strategis pada akhirtahun 2004 seperti Tarif Dasar Listrik (TDL), Bahan Bakar Minyak (BBM), dantarif komunikasi serta komoditi lain yang mengalami peningkatan setiap saat.Stabilitas nilai tukar rupiah mempunyai andil dalam menekan tingkat inflasikhususnya pada barang-barang impor.

Tabel 3. Tingkat Inflasi di Sumatera Utara, 1984 – 2005

Tahun Inflasi (%) Tahun Inflasi (%)1984 7,22 1995 8,571985 7,08 1996 8,621986 7,47 1997 78,471987 7,31 1998 82,531988 7,06 1999 0,661989 7,78 2000 5,371990 8,28 2001 11,891991 7,47 2002 10,171992 6,77 2003 3,751993 8,16 2004 7,401994 7,52 2005 20,86

Sumber: BPS Sumatera Utara.

4.3. Jumlah Wajib Pajak di Sumatera UtaraKewajiban dari wajib pajak yang utama adalah membayar pajak sendiri

dan memungut atau memotong pajak sendiri dan memungut atau memotong pajakorang lain dan kemudian menyetorkannya kepada negara melalui bank atau kantorpos. Berdasarkan kelompok wajib pajak, dapat dilihat bahwa lebih dari 70 persenwajib pajak di Sumatera Utara adalah wajib pajak pribadi, kemudian wajib pajakbadan berkisar 18 – 25 persen.

Namun pada tahun 2005, jumlah wajib pajak pribadi mencapai 94,78persen dari total wajib pajak, kemudian wajib pajak badan sebesar 4,69 persen danwajib pajak bendaharawan hanya 0,54 persen. Peningkatan jumlah wajib pajakpribadi yang sangat tinggi pada tahun 2005 terutama disebabkan kebijakan DirjenPajak yang menerbitkan NPWP pribadi secara nasional dan dikirimkan ke alamat-alamat masing-masing.

Secara rata-rata selama waktu penelitian (1984 – 2005), jumlah wajibpajak pribadi di Sumatera Utara mencapai 76,18 persen, kemudian wajib pajakbadan sebesar 21,21 persen, dan wajib pajak bendaharawan sebesar 2,61 persen.


6

Tabel 4. Perkembangan Jumlah Wajib Pajak di Sumatera Utara, 1984 – 2005

Jumlah Wajib PajakTahunBendaharawan Badan Pribadi Total

Perkembangan(%)

1984 535 4.023 15.705 20.263 -1985 768 5.522 23.275 29.565 45,911986 878 6.178 25.660 32.716 10,661987 953 6.931 27.654 35.538 8,631988 1.084 7.699 29.538 38.321 7,831989 1.253 8.763 32.627 42.643 11,281990 1.351 10.530 36.222 48.103 12,801991 1.462 11.932 38.240 51.634 7,341992 1.550 12.928 41.973 56.451 9,331993 1.640 14.167 45.218 61.025 8,101994 1.807 15.359 49.118 66.284 8,621995 1.918 16.413 52.447 70.778 6,781996 2.039 17.395 55.216 74.650 5,471997 2.114 18.443 57.501 78.058 4,571998 2.266 19.429 58.565 80.260 2,821999 2.435 20.781 59.825 83.041 3,462000 2.601 22.661 62.555 87.817 5,752001 2.733 24.362 67.162 94.257 7,332002 3.049 26.300 86.957 116.306 23,392003 3.372 28.341 123.889 155.602 33,792004 3.510 30.347 132.722 166.579 7,052005 3.728 32.599 659.087 695.414 317,47

Sumber: Kanwil DJP Sumatera Bagian Utara I, 2007.

4.4. Perkembangan Tunggakan Pajak di Sumatera Utara

Setiap tahun terdapat tunggakan pajak yang cukup besar di Indonesia. Halini berhubungan dengan tingkat kesadaran masyarakat yang belum optimalterhadap pembayaran pajak. Secara khusus di Sumatera Utara, tunggakan pajakmenunjukkan peningkatan hampir setiap tahun, penurunan tunggakan pajak hanyaterjadi pada tahun 1986, 1991 dan 1999. Pada tahun 1984, tunggakan pajak diSumatera Utara sebesar Rp. 403,14 milyar, dan pada tahun 2005 tunggakan pajaktersebut meningkat menjadi Rp. 646,13 milyar.


7

Tabel 5. Perkembangan Tunggakan Pajak di Sumatera Utara, 1984 – 2005

Tahun Tunggakan Pajak (Milyar Rp.) Perkembangan (%)1984 403,14 -1985 431,54 7,0441986 403,65 -6.461987 405,01 0.341988 451,91 1,5501989 458,24 1,4001990 475,68 3,8071991 415,14 -12.731992 476,28 0,2381993 476,63 0,0751994 488,38 2,4651995 492,65 0,8741996 516,71 4,8841997 542,48 4,9891998 617,54 13.841999 543,92 -4,8322000 550,35 1,1812001 561,64 2,0512002 572,55 1,9442003 607,31 6,0712004 642,53 5,7982005 646,13 0,561

Sumber: Kanwil DJP Sumatera Bagian Utara I, 2006.

Hasil EstimasiPengujian hipotesa yang dirumuskan dalam penelitian ini dilakukan estimasi

dengan model Ordinary Least Square (OLS) diperoleh model persamaan padatabel berikut.

Tabel 6. Hasil Analisis Model Estimasi

LTGP = 11,6416 – 0,00246 PE + 0,00000095 WP(t-1) + 0,000265 INF + 0,0299 DM

Std.Er. : (0,000356) (0,00000011) (0,000135) (0,0090)t-stat : (-6,91)*** (8,636)*** (1,963)* (3,304)***

R2 : 0,9739 F-stat : 149,251***

DW-test : 1,8304 Prob : 0,0000

Sumber : Lampiran 4.Ket. : *** signifikan pada a 1 %.

** signifikan pada a 5 %. * signifikan pada a 10 %.


8

Uji Asumsi Klasika. Multikolinieritas

Untuk mendeteksi ada tidaknya masalah multikolinieritas dalam modelestimasi dilakukan dengan melihat R2 yang dihasilkan dari estimasi model.Hasil dari uji koefisien regresi secara parsial disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7. Hasil Estimasi Uji Multikolinieritas

Model Estimasi Nilai R2

LTgP = a0 + a1 PE + a2 WP(t-1) + a3 INF + a4 DM + m 0,9739PE = a0 + a1 WP(t-1) + a2 INF + a3 DM + m 0,2450WP(t-1) = a0 + a1 PE + a2 INF + a3 DM + m 0,6306INF = a0 + a1 WP(t-1) + a2 PE + a3 DM + m 0,2485DM = a0 + a1 INF + a2 WP(t-1) + a3 PE + m 0,6827

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai R2 model estimasi TgP = a0+ a1 PE + a2 WP(t-1) + a3 INF + a4 DM + m lebih besar dari nilai koefisiendeterminasi dalam regresi parsial. Berdasarkan ketentuan rule of thumb darimetode ini dapat disimpulkan bahwa pada model tersebut tidak ditemukanadanya multikolinieritas.

b. AutokorelasiUji autokorelasi dilakukan dengan LM Test.

Tabel 8. Hasil Estimasi Uji Autokorelasi dengan LM Test

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statistic 0.081977 Probability 0.921732Obs*R-squared 0.243084 Probability 0.885554

Hasil uji LM test di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai X2hitung (Obs*R-

squared) = 0,243084 dengan Xtabel (7) a 5% = 14,07 yang berarti bahwaX2

hitung<Xtabel, dengan demikian hipotesis nol (Ho) yang menyatakan bahwatidak ada autokorelasi tidak dapat ditolak. Artinya dalam model yangdiestimasi tersebut tidak mengandung korelasi serial (autokorelasi) antarfaktor pengganggu (error term). Hal ini menunjukkan bahwa ada tidakkorelasi antara data dengan data sebelumnya

Uji Kesesuaian (Goodness of Fit)Koefisien determinasi (R²) sebesar 0,9739 berarti bahwa variabel

pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak tahun sebelumnya, inflasi dan kondisiperekonomian (dummy) mampu menjelaskan variasi tunggakan pajak di SumateraUtara sebesar 97,39 %, sedangkan sisanya sebesar 2,61 %, dijelaskan olehvariabel lain yang tidak disertakan dalam model estimasi.


9

Dilihat dari nilai F-statistik, yaitu sebesar 149,2512 yang signifikan padatingkat keyakinan 99 %; berarti bahwa secara bersama-sama (simultan) variabelpertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak tahun sebelumnya, inflasi dan kondisiperekonomian akan mempengaruhi variasi tunggakan pajak di Sumatera Utara.

Berdasarkan uji t-statistik (uji secara parsial), dapat diketahui bahwavariabel pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak tahun sebelumnya, inflasi dankondisi perekonomian berpengaruh secara signifikan terhadap tunggakan pajak diSumatera Utara pada a 1%, 5 % dan 10 %. Berikut ini hasil uji t dari masing-masing variabel bebas.

a. Pertumbuhan ekonomiHasil estimasi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera

Utara berpengaruh negatif terhadap tunggakan pajak di Sumatera Utara. Halini berarti bahwa semakin meningkat pertumbuhan ekonomi, maka tunggakanpajak di Sumatera Utara akan semakin menurun. Nilai koefisien regresipertumbuhan ekonomi sebesar -0.00246 berarti bahwa setiap peningkatanpertumbuhan ekonomi 1 persen, maka menyebabkan penurunan tunggakanpajak di Sumatera Utara sebesar 0.00246 % ceteris paribus. Dari hasilpengujian terhadap nilai t-statistik diperoleh nilai -6,91 yang lebih kecildibandingkan -t-tabel (a 1% = -2,898). Hal ini berarti bahwa variabelpertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak diSumatera Utara pada taraf 99 %.

Dari hasil estimasi diketahui bahwa pertumbuhan ekonomiberpengaruh negatif terhadap tunggakan pajak di Sumatera Utara. Hal inisesuai dengan asumsi bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, makatunggakan pajak di Sumatera Utara akan menurun. Dalam hal ini pengaruhnegatif dari pertumbuhan ekonomi terhadap tunggakan pajak di SumateraUtara adalah signifikan.

Menurut Purnama (2006), pertumbuhan ekonomi yang tinggi akanmeningkatkan penerimaan pemerintah dari pajak dan menambah lapangankerja. Pertumbuhan industri di sektor riil akan meningkatkan penerimaanpemerintah dari pajak (PPn dan PPh) serta memberikan lapangan kerja danperolehan/penghematan devisa. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, inflasi,sudah jelas penerimaan pajak pun meningkat sehingga sebenarnyapeningkatan pajak ini sama sekali bukan hasil kerja keras pekerja kantorpajak, akan tetapi karena pergerakan ekonomi itu sendiri.

b. Jumlah Wajib PajakDari hasil estimasi diketahui bahwa jumlah wajib pajak tahun

sebelumnya berpengaruh positif terhadap tunggakan pajak di Sumatera Utara.Hal ini berarti bahwa semakin bertambah jumlah wajib pajak tahunsebelumnya maka tunggakan pajak di Sumatera Utara akan semakinmeningkat. Nilai koefisien regresi jumlah wajib pajak tahun sebelumnyasebesar 0,00000095 berarti bahwa setiap pertambahan sebanyak 1 juta wajibpajak, akan menyebabkan terjadinya peningkatan tunggakan pajak tahunberikutnya di Sumatera Utara sebesar 0,95 %, ceteris paribus. Dari hasil


10

pengujian terhadap nilai t-statistik diperoleh nilai 8,636 yang lebih besardibandingkan t-tabel (a 1 % = 2,898). Hal ini berarti bahwa jumlah wajib pajakmemberikan pengaruh yang signifikan terhadap tunggakan pajak di SumateraUtara pada taraf 99 %.

Dari hasil estimasi diketahui bahwa jumlah wajib pajak berpengaruhpositif terhadap tunggakan pajak di Sumatera Utara. Hal ini sesuai denganasumsi bahwa semakin banyak jumlah wajib pajak, maka tunggakan pajak diSumatera Utara akan semakin meningkat. Dalam hal ini pengaruh positif darijumlah wajib pajak terhadap tunggakan pajak di Sumatera Utara adalahsignifikan pada tingkat 99 %.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nasution (2003)yang menyimpulkan bahwa potensi dan pertumbuhan penerimaan pajakpenghasilan (PPh) selama dasawarsa 1990-2000 diantaranya dipengaruhisecara langsung oleh Jumlah Wajib Pajak.

Peningkatan jumlah wajib pajak secara langsung akan mempengaruhijumlah tunggakan pajak, karena dengan peningkatan jumlah wajib pajak,potensi tunggakan juga akan semakin meningkat. Hal ini berhubungandengan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayarpajak. Jumlah wajib pajak di Sumatera Utara yang paling banyak adalah orangpribadi. Dengan demikian, terjadinya peningkatan tunggakan pajaksebenarnya lebih dipengaruhi oleh kesadaran orang pribadi untuk membayarpajak tersebut. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan upaya-upayauntuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, khususnya dengan memperketatpelaksanaan sanksi terhadap penunggak pajak. Sesuai dengan ketentuan UUNomor 19 Tahun 2000, sanksi yang diberikan terhadap penunggakan pajakadalah sebagai berikut:Pertama, memberikan surat teguran apabila utang pajak belum dilunasi setelahlewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran. Kedua, apabilasurat teguran belum dijawab oleh wajib pajak, maka setelah lewat 21 hari darisurat teguran, pajak belum dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yangdiberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajakdengan Surat Paksa sebesar Rp 50.000. Utang pajak harus dilunasi dalamjangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita.Ketiga, jika pajak belum dilunasi juga dalam jangka waktu 2 x 24 jam,Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biayapelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp 75.000.Keempat, dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelahtindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan denganpengumuman lelang melalui media massa. Penjualan secara lelang melaluiKantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan palingsingkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang.

Kebijakan pemerintah untuk mengurangi perbedaan pendapatan antarayang kaya dan miskin sudah ada, antara lain diterapkan pada kebijakan pajakpendapatan melalui adanya income tax brackets (pembedaan tarif pajakberdasarkan golongan pendapatan) dan batas minimum kena pajak. Hanyamasalahnya, tidak semua rakyat membayar pajak; tax compliance masih


11

rendah. Selain itu juga masih banyak yang tidak melaporkan pendapatan yangsesunggguhnya (PPI-Kyoto, 2005).

c. InflasiBerdasarkan hasil estimasi inflasi berpengaruh positif terhadap

tunggakan pajak di Sumatera Utara, hal ini berarti bahwa apabila inflasimeningkat, maka tunggakan pajak di Sumatera Utara akan meningkat. Nilaikoefisien regresi inflasi sebesar 0,000265 berarti bahwa setiap peningkataninflasi sebesar 1 % menyebabkan peningkatan tunggakan pajak di SumateraUtara sebesar 0,000265 %, ceteris paribus. Dari hasil pengujian terhadap nilait-statistik diperoleh nilai 1,963 yang lebih besar dibandingkan t-tabel (a 10 % =1,74). Hal ini berarti bahwa inflasi memberikan pengaruh signifikan terhadaptunggakan pajak di Sumatera Utara pada taraf 10 persen.

Dari hasil estimasi diketahui bahwa inflasi berpengaruh positifterhadap tunggakan pajak di Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan asumsibahwa tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap tunggakan pajak. Dalamhal ini pengaruh positif dari inflasi terhadap tunggakan pajak di SumateraUtara adalah signifikan, artinya bahwa kenaikan dan penurunan inflasi diSumatera Utara secara signifikan berpengaruh terhadap tunggakan pajak.

d. Kondisi perekonomian (Dummy)Hasil estimasi menunjukkan bahwa kondisi perekonomian sebelum

dan sesudah krisis ekonomi berpengaruh positif terhadap tunggakan pajak diSumatera Utara. Hal ini sesuai dengan asumsi bahwa tunggakan pajak diSumatera Utara akan semakin meningkat setelah terjadinya krisis ekonomi.Dalam hal ini pengaruh positif dari kondisi perekonomian terhadap tunggakanpajak di Sumatera Utara adalah signifikan pada tingkat 99 %.

Krisis ekonomi secara signifikan meningkatkan angka penganggurandi Indonesia. Hal ini disebabkan banyaknya sektor riil yang terkena dampakkrisis ekonomi tersebut, sehingga harus mengurangi jumlah tenaga kerja,bahkan banyak diantaranya yang harus tutup. Hal ini berarti bahwa banyakwajib pajak yang tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya, karena kehilanganpendapatan, bahkan kehilangan pekerjaan.

e. KonstantaHasil penelitian menunjukkan bahwa nilai konstanta adalah positif

sebesar 11,6416. Hal ini berarti bahwa jika variabel lain adalah 0 (nol), berartimasih terdapat tunggakan pajak di Sumatera Utara sebesar 11,6416 %. Nilaikonstanta yang positif juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatantunggakan pajak setiap tahun di Sumatera Utara, selama periode waktupenelitian. Hal ini juga sejalan dengan data tunggakan pajak yangmenunjukkan peningkatan setiap tahun.

Di Sumatera Utara, tunggakan pajak menunjukkan peningkatan hampirsetiap tahun, penurunan tunggakan pajak hanya terjadi pada tahun 1987, 1991dan 1999. Sejak tahun 2000, tunggakan pajak di Sumatera Utara terusmeningkat. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan jumlah wajib pajak,


12

terutama wajib pajak pribadi yang sangat tinggi pada tahun 2005 terutamadisebabkan kebijakan Dirjen Pajak yang menerbitkan NPWP pribadi secaranasional dan dikirimkan ke alamat-alamat masing-masing. Terjadinyapenunggakan pajak setiap tahun menunjukkan kesadaran masyarakat terhadappajak belum sebagaimana diharapkan.

KESIMPULAN1. Pertumbuhan ekomoni daerah Sumatera Utara, jumlah wajib pajak, tingkat

inflasi, dan kondisi ekonomi secara serempak berpengaruh signifikan terhadappeningkatan tunggakan pajak di Sumatera Utara.

2. Secara parsial, hasil analisis menunjukkan sebagai berikut:a. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

penunggakan pajak di Sumatera Utara, berarti bahwa peningkatanpertumbuhan akan menurunkan tunggakan pajak di Sumatera Utara.

b. Jumlah wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadappenunggakan pajak di Sumatera Utara. Dengan demikian bahwa jumlahwajib pajak yang semakin meningkat juga akan meningkatkan tunggakanpajak.

c. Inflasi berpengaruh positif tetapi dan signifikan terhadap penunggakanpajak di Sumatera Utara. Hal ini berarti bahwa jika inflasi meningkat,maka tunggakan pajak juga akan meningkat.

d. Krisis ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penunggakanpajak di Sumatera Utara, berarti bahwa setelah krisis ekonomi, tunggakanpajak di Sumatera Utara semakin meningkat.

SARAN1. Untuk mengurangi penunggakan pajak, pemerintah perlu melakukan upaya

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melalui perbaikan dan stabilisasiterhadap variabel-variabel makro ekonomi.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak pada tahunsebelumnya berpengaruh positif terhadap tunggakan pajak di Sumatera Utara,sehingga dapat disarankan kepada petugas pajak yang melayani wajib pajakpada saat wajib pajak melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NPWP danmenjelaskan mengenai semua kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik.

3. Pada saat penambahan wajib pajak sebaiknya dilakukan pemilihan terhadapwajib pajak dengan data yang benar sehingga dapat dipilih wajib pajak yangbenar-benar potensial, sehingga wajib pajak yang terdaftar dapat membayarpajak yang dibebankan kepadanya, dan dapat mengurangi terjadinyapenunggakan pajak.

4. Selain itu dengan melaksanakan penyuluhan terhadap wajib pajak untukmeningkatkan kesadaran wajib pajak atas kewajibannya, sekaligus melakukanperaturan perpajakan sebagaimana mestinya.


13

5. Penelitian ini masih perlu dilajutkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebabterjadinya penunggakan pajak yang lebih detail, dengan menggunakan metodependekatan, serta konsep peninjauan yang berbeda dengan menggunakan dataprimer kepada wajib pajak agar dapat dilakukan studi komparasi.


14

DAFTAR PUSTAKA

Afdal, 2005. Analisis Kemampuan Fiskal Daerah dan Kebijakan Dalam MenghadapiSumber Pendapatan Daerah Tanpa DBH Minyak Bumi di Kabupaten Kampar,Thesis. ITB Central Library, Ganesha Digital Library (tidak dipublikasikan).

Ana, Filomeno S. Sta, 2003. Menyelidiki Kaitan Antara Liberalisasi Neraca Modal danKemiskinan. http://infid.be/infidforum2001-stanna-capital&poverty-ind.html,diakses tgl. 15 Desember 2006, 6:59 AM.

Arief, Sritua. 1993. Metodologi Penelitian Ekonomi. UI-PRESS, Jakarta.

Arni, Enggia. 1999. Analisa Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Keseimbangan InternalEkonomi Makro Indonesia. Thesis. ITB Central Library, Ganesha Digital Library(tidak dipublikasikan).

Aschauer, D. A, 2000. Public Capital and Economic Growth: Issues of Quantity,Finance, and Efficiency. Economic Development and Cultural Change 48 (2):391-406.

Barus, Bertha. 2003. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib PajakDalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Kasus Pada KantorPelayanan Pajak Cikarang). Thesis. Social and Political Science, UI,digilib.ui.ac, diakses tgl. 9 Desember 2006, 6:57 PM (tidak dipublikasikan).

Brata, Aloysius Gunadi, 2004. Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan PertumbuhanEkonomi Regional, Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Departemen Keuangan Republik Indonesia. Penagihan Pajak, Bahan Ajar Pendidikandan Pelatihan Juru Sita Pajak. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

________. 2005. Pedoman Penagihan Pajak. Direktorat Pemeriksaan Penyidikan danPenagihan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

________. 2005. Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21.Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

________. 2005. Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib PajakOrang Pribadi yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas.Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

Devano, Sony, dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan, Konsep, Teori, dan Isu. EdisiPertama. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Djohanputro, Bramantyo, 2006. Prinsip-prinsip Ekonomi Makro. Seri Umum No. 10.PPM, Jakarta.

Dornbusch, Rudiger; Fisher, Stanley dan Startz, Richard. 2004. Makro Ekonomi. EdisiBahasa Indonesia. PT. Media Global Edukasi, Jakarta.


15

Gujarati, Damodar. 2004. Ekonometrika Dasar. Erlangga, Jakarta.

Indrawati, Sri Mulyani, 2001. APBN 2001 dan Arah Kebijakasanaan Ekonomi, LPEMUI.

Markus, Muda. 2005. Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar. PT. Gramedia PustakaUtama, Jakarta.

Musgrave, Richard A. dan Peggy B. Musgrave, 1993. Keuangan Negara, Dalam Teoridan Praktek. Edisi Kelima. Erlangga, Jakarta.

Nasution, Chairuddin Syah, 2003. Analisis Potensi dan Pertumbuhan Penerimaan PajakPenghasilan (PPh) di Indonesia Periode 1990 – 2000, Kajian Ekonomi danKeuangan, Vol. 7, No. 2 Juni. 29-33.

Rizky, Yanuar, 2006. Daya Beli Lemah Menghantam Pajak, Investor Daily, Jakarta,www.metronews.com, diakses tgl. 20 Desember 2006, 7:43 AM.

Rudjdi, Muhammad. 2004. PPSP Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. PT. GramediaPustaka Utama, Jakarta.

Samuelson, Paul A. dan Nordhaus, William D. 2004. Ilmu Makro Ekonomi. Edisi BahasaIndonesia. PT. Media Global Edukasi, Jakarta.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur.http://www.jatim.go.id/rpjmd2006/bab_iv.pdf, diakses tgl. 21 Desember 2006,7:23 AM.


analysis factors of influence tax arrears in north …

Documents