analisis pengaruh dana perimbangan terhadap …

ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP TINGKAT

KEMISKINAN

(Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-

2019)

SKRIPSI

Oleh:

Agum Gumelar

11170840000002

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1442 H/2021 M

i

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP TINGKAT

KEMISKINAN

(Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-

2019)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Agum Gumelar

NIM: 11170840000002

Di Bawah Bimbingan:

Najwa Khairina S.E., M.A.

NIP: 198711132018012001

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1442 H/2021

ii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

Hari ini Rabu, 10 Maret 2021 telah dilakukan Ujian Komprehensif atas nama

mahasiswa:

1. Nama : Agum Gumelar

2. NIM : 11170840000002

3. Jurusan : Ekonomi Pembangunan

4. Judul Skripsi: Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat

Kemiskinan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun

2015-2019)

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang

bersangkutan selama proses ujian komprehensif, maka diputuskan bahwa

mahasiswa tersebut di atas dinyatakan “LULUS” dan diberi kesempatan untuk

melanjutkan ke tahap Ujian Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 10 Maret 2021

1. Dr. Rusdianto, S.E., Akt., M.Sc. ( )

NIP: 195501041984031001 Penguji I

2. Dr. Arief Fitrijanto, M.Si. ( )

NIP:197111182005011003 Penguji II

iii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Hari ini Senin, 26 April 2021 telah dilakukan Ujian Skripsi atas mahasiswa:

1. Nama : Agum Gumelar

2. NIM : 11170840000002

3. Jurusan : Ekonomi Pembangunan

4. Judul Skripsi: Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat

Kemiskinan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun

2015-2019)

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang

bersangkutan selama proses Ujian Skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa

tersebut di atas dinyatakan “LULUS” dan skripsi ini diterima sebagai salah satu

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 26 April 2021

1. Dr. Muhammad Hartana Iswandi P., M.Si. ( )

NIP: 196806052008011023 Ketua Sidang

2. Najwa Khairina, S.E., M.A. ( )

NIP: 198711132018012001 Pembimbing

3. Dr. Arief Fitrijanto, M.Si. ( )

NIP: 197111182005011003 Penguji Ahli

iv

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agum Gumelar

NIM : 11170840000002

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan

mempertanggungjawabkan.

2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.

3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli

atau tanpa izin pemilik karya.

4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.

5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya

ini.

Jikalau dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah

melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, ternyata memang

ditemukan bukti bahwa telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai

sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Depok, 1 Mei 2021

(Agum Gumelar)

v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

a. Nama Lengkap : Agum Gumelar

b. Tempat, Tanggal Lahir: Bogor, 12 Desember 1998

c. Alamat : Jl. Rivaria Dalam 1 RT 05/01 no. 79 Bedahan,

Sawangan, Depok, Jawa Barat.

d. Jenis Kelamin : Laki-Laki

e. Agama : Islam

f. Kewarganegaraan : Indonesia

g. Telepon : 089688537580

h. E-mail : [email protected]

II. PENDIDIKAN

a. 2017 – 2021: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

b. 2014 – 2017: SMAN 5 Depok

c. 2011 – 2014: MTs Salafiyah Bedahan

d. 2005 – 2011: SDN 01 Bedahan

III. PENGALAMAN ORGANISASI

a. Staf divisi Riset KSEI Lingkar Studi Ekonomi Syariah (LiSEnsi) UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta 2019 – 2021.

mailto:[email protected]

vi

b. Koordinator Sub Bidang Inventaris Lembaga Dakwah Kampus (LDK)

Syahid UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2020 – 2021.

c. Staf Divisi Ekternal Galeri Investasi Syariah (GIS) FEB UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta 2018 – 2019.

d. Staf Divisi Syiar dan Sekretaris Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Syahid

FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018 – 2019.

e. Staf Departemen Sosial dan Keislaman Himpunan Mahasiswa Jurusan

(HMJ) Ekonomi Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2018.

IV. PENGHARGAAN DAN PARTISIPASI

a. Peserta Lomba Olimpiade Ekonomi Islam Temilreg FoSSEI Jabodetabek

Tahun 2020.

b. Finalis Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) HMJ Ekonomi Pembangunan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019.

c. Finalis Lomba Karya Tulis Ekonomi Islam (LKTEI) Temilreg FoSSEI

Jabodetabek Tahun 2019.

d. Peraih Beasiswa Amanah Takaful Tahun 2018.

e. Peserta Lomba Olimpiade Ekonomi Islam SEVEN SHELTER Forum Studi

Ekonomi Islam (FOSEI) Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2018.

vii

ABSTRACK

Poverty is one of the problems of society which has many dimensions. Poverty

is a big problem related to several aspects including: politics, culture,

environmental economy and period. This study aims to analyze the effect of the

General Allocation Fund, the Special Allocation Fund and the Revenue Sharing

Fund on the Poverty Level with a case study of districts / cities in Central Sulawesi

province in 2015-2019 which was processed by the Panel Data Regression method

and Generalized Least Square (GLS) estimation. The approach used is a

quantitative approach because it uses measurements and calculations in research.

The processed data is secondary data originating from the Central Statistics

Agency. The findings of the study indicate that the General Allocation Fund, the

Special Allocation Fund and the Profit Sharing Fund partially and simultaneously

have a negative and significant effect on the Poverty Level. This study has a

coefficient of determination (R-Square) of 0.98.

Keywords: Poverty Level, General Allocation Fund, Special Allocation Fund and

Production Sharing Fund

viii

ABSTRAK

Kemiskinan sebagai salah satu problematika masyarakat yang memiliki banyak

dimensi. Kemiskinan adalah masalah besar yang terkait dengan beberapa aspek

diantaranya: politik, budaya, ekonomi lingkungan dan periode. Penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi

Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemiskinan dengan studi kasus

kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015 – 2019 yang diolah dengan

metode Regresi Data Panel dan estimasi Generalized Least Square (GLS).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif karena menggunakan

pengukuran dan perhitungan di dalam penelitian. Data yang diolah adalah data

sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik. Temuan penelitian menunjukkan

bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara

parsial dan simultan berpengaruh negarif dan signifikan terhadap Tingkat

Kemiskinan. Penelitian ini memiliki koefisien determinasi (R-Square) sebesar 0,98.

Kata Kunci: Tingkat Kemiskinan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus

dan Dana Bagi Hasil

ix

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaniirahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah

menganugerahkan banyak nikmat, terutama iman, Islam dan sehat walafiat. Selawat

beserta salam kita curahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, baik

kepada keluarga, sahabat, dan umatnya. Atas berkah dan rahmat Allah SWT,

peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGARUH

DANA PERIMBANGAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN (Studi

Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019)”.

Tujuan dari penulisan skripsi adalah sebagai syarat untuk memenuhi tugas

akhir dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi. Pada kesempatan ini, peneliti ingin

mengucapkapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan

dukungan moril dan materil, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, diantaranya:

1. Seluruh keluarga besar peneliti khususnya: orang tua-ku Bapak Kasnadi dan Ibu

Atini, Bang Endet, Teh Pipit dan Kak Adi serta keponakan-ku tersayang Andini

dan Hafika yang telah memberikan doa, semangat, bimbingan dan dukungan

lainnya serta menjadi motivasi utama peneliti dalam menghadapi setiap

tantangan di perkuliahan sekaligus menyelesaikan semua urusan yang berkaitan

dengan tugas akhir.

x

2. Prof. Dr. Hj. Amany Burhanudin Umar Lubis, Lc., M.A., selaku rektor

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta beserta jajarannya.

3. Prof. Dr. Amilin, S.E., Ak., M.Si., CA., QIA., BKP., CRMP., selaku dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beserta

jajarannya.

4. Dr. Muh. Hartana Iswandi P., M.Si., selaku ketua program studi Ekonomi

Pembangunan dan Fitri Amalia M.Si., selaku sekretaris program studi Ekonomi

Pembangunan FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas kesempatan yang

diberikan kepada peneliti untuk belajar dan berkarya.

5. Najwa Khairina, S.E., M.A., selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih

karena telah meluangkan waktu, memberikan ilmu, arahan, nasihat dan saran

yang sangat berharga dari awal peneliti melakukan proses penelitian dan

penulisan skripsi hingga terselesaikan.

6. Dr. Aizirman Djusan, M.Sc., Econ., selaku dosen pembimbing akademik.

Terima kasih karena telah memberikan bimbingan, semangat, kritik dan saran

yang sangat bermanfaat dari awal peneliti kuliah sampai selesai mengerjakan

tugas akhir.

7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya dosen program

studi Ekonomi Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah

memberikan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang sangat berharga dan

bermanfaat bagi peneliti.

8. Seluluh kakak tingkat yang telah memberikan kritik dan saran bagi peneliti dari

awal hingga penyelesaian tugas akhir sekaligus menjadi tempat bertanya dan

xi

bercerita khususnya: Kak Azam, Kak Haris, Kak Hanif Rilamandala, Kak

Syahrul, Kak Rangga, Kak Fandi, Kak Syarif, Kak Hadi, Kak Nadia dan Kak

Zaid atau yang akrab disapa Zazazaidunnn Rasya.

9. Seluruh teman-teman program studi Ekonomi Pembangunan angkatan 2017

FEB UIN Jakarta, khususnya teman yang selalu mengajak berdiskusi sambil

minum kopi yaitu Chandra Setiawan atau yang akrab disapa Chanzzz Drunnn.

10. Seluruh teman-teman organisasi Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Syahid UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya biro Kesekretariatan: Alifyan, Herbie,

Muhdi, Irfan, Amey, Irma, Rafiyanti, Pinka, Varasy, Latifah dan Lubna yang

telah membersamai perjuangan dakwah di kampus.

11. Seluruh teman-teman organisasi Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Syahid

FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya divisi Syiar: Kak Hadi, Kak

Fachri, Kak Caca, Kak Putri, Fadhil, Zahir, Erina, Sainada dan Fitri serta di

BPH: Anas, Arkan, Anita, Ibna, dan Erika yang selalu sabar, memotivasi, dan

membersamai peneliti dalam perjuangan dakwah di fakultas.

12. Seluruh teman-teman organisasi KSEI Lingkar Studi Ekonomi Syariah

(LiSEnSi) khusunya divisi Riset: Kak Kijar, Kak Della, Kak Rum, Rani, Anas,

Pulel, Muthmay, Aghnia, Hazwan, Hanif, Hilman dan Tadzah yang telah

memberikan wawasan tentang kepenulisan.

13. Seluruh teman-teman organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)

Ekonomi Pembangunan khususnya departemen Sosial dan Keislaman: Kak

Syarif, Kak Fandi, Kak Bibah, Dandi, Rahman, Yola, Vefyanti dan Audy yang

telah memberikan nuansa keislaman di lingkungan program studi.

xii

14. Seluruh teman-teman organisasi Galeri Investasi Syariah (GIS) Fakultas UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta, khusunya divisi Ekternal: Kak Hernita, Kak

Yustin, Kak Annisa, Najwa, Rani, Alfin, Zehan dan Bagus yang telah

memberikan wawasan tentang pasar modal.

15. Seluruh teman-teman Cost Syariah: Anas, Joko, Satria, Fathan, Azka, Suheil,

Rafli, Farhan, Fadhil dan Robi yang telah menghibur dan memberi tumpangan

menginap bagi peneliti.

16. Pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, tetapi telah

memberikan inspirasi, doa dan motivasi bagi peneliti.

Walaupun skripsi ini sudah disusun secara maksimal, peneliti menyadari

bahwasannya masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, peneliti sangat

mengharapkan kritik dan sarannya bagi para pembaca untuk melengkapi segala

kekurangan dalam penelitian ini. Peneliti berharap, semoga skripsi ini memberikan

banyak manfaat kepada masyarakat luas khususnya bagi akademisi, praktisi,

pemerintah daerah dan lain-lain.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Depok, 1 Mei 2021

Agum Gumelar

xiii

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ..................................................i

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF ...............................ii

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ................................................iii

LEMBAR PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ...........................iv

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .........................................................................v

ABSTRACK ........................................................................................................vii

ABSTRAK .........................................................................................................viii

KATA PENGANTAR .......................................................................................ix

DAFTAR ISI ......................................................................................................xiii

DAFTAR TABEL .............................................................................................xvi

DAFTAR DIAGRAM .......................................................................................xvii

DAFTAR GRAFIK. ....................................................................................... . xviii

DAFTAR GAMBAR .........................................................................................xix

DAFTAR LAMPIRAN .....................................................................................xxi

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................1

A. Latar Belakang ..............................................................................................1

xiv

B. Rumusan Masalah .........................................................................................13

C. Tujuan Penelitian ..........................................................................................13

D. Manfaat Penelitian ........................................................................................14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................15

A. Landasan Teori ..............................................................................................15

1. Kemiskinan .......................................................................................15

2. Desetralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah ........................................19

3. Dana Alokasi Umum (DAU) ............................................................20

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) ...........................................................26

5. Dana Bagi Hasil (DBH) ....................................................................33

B. Penelitian Terdahulu .....................................................................................29

C. Kerangka Pemikiran ......................................................................................48

D. Keterkaitan Antarvariabel dan Hipotesis ......................................................49

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .......................................................53

A. Populasi dan Sampel .....................................................................................53

B. Data dan Sumber Data ..................................................................................53

C. Metode Pengumpulan Data ...........................................................................54

D. Metode Analisis Data ....................................................................................54

E. Definisi Operasional Variabel .......................................................................59

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...........................61

A. Gambaran Umum Objek Penelitian ..............................................................61

xv

B. Analisis dan Pembahasan ..............................................................................67

1. Uji Kelayakan Model ........................................................................67

2. Uji Asumsi Klasik .............................................................................68

3. Uji Hipotesis dan Pembahasan ..........................................................72

a. Uji Parsial (Uji t) ........................................................................72

b. Uji Simultan (Uji F) ...................................................................73

c. Uji Kefisien Determinasi (R-Square) .........................................74

d. Uji Individual Effect ...................................................................74

C. Implementasi Hasil Penelitian.......................................................................81

BAB V PENUTUP .............................................................................................87

A. Kesimpulan ...................................................................................................87

B. Saran ..............................................................................................................89

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................91

LAMPIRAN .......................................................................................................95

xvi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ........................................................................ 39

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel .......................................................... 59

Tabel 4.1 Uji Chow GLS .................................................................................. 67

Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas ........................................................................ 69

Tabel 4.3 Uji Heterokedastisitas (Uji Park) ..................................................... 70

Tabel 4.4 Uji Autokorelasi (Durbin Watson) ................................................... 71

Tabel 4.5 Regresi Fixed Effect Model (FEM) GLS .......................................... 72

xvii

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1 Sistematika Kerangka Pemikiran ................................................ 48

xviii

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Indonesia Tahun 2019

(Persen) ...............................................................................................5

Grafik 4.1 Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019

(Persen) ...............................................................................................61

Grafik 4.2 Realisasi Penerimaan DAU Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi

Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 (Triliun Rupiah)......................63

Grafik 4.3 Realisasi Penerimaan DAK Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi

Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 (Miliar Rupiah) .......................65

Grafik 4.4 Realisasi Penerimaan DBH Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi

Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019 (Miliar Rupiah) .......................66

xix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Uji Normalitas .............................................................................. 68

xx

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian .................................................................................95

Lampiran 2 Regresi Common Effect Model (CEM) GLS ....................................95

Lampiran 3 Regresi Fixed Effect Model (FEM) GLS .........................................98

Lampiran 4 Uji Chow GLS .................................................................................99

Lampiran 5 Uji Heterokedastisitas (Uji Park) .....................................................100

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan sekarang ini masih menjadi problematika masyarakat dengan

memiliki beragam dimensi. Kemiskinan adalah masalah besar yang terkait

dengan beberapa aspek diantaranya: politik, budaya, ekonomi lingkungan dan

periode. Kemiskinan diartikan yaitu saat keadaan individu atau kumpulan

masyarakat, dari jenis laki-laki ataupun perempuan, mengalami kekurangan

dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar yang berguna untuk bertahan hidup dan

meningkatkan perekonomian yang lebih baik (Fikri, dkk 2019). Kebutuhan

dasar diantaranya yang biasa dimengerti orang-orang miskin adalah

terpenuhinya kebutuhan ekonomi agar dapat merasakan nikmatnya hidup saat

memiliki barang-barang pokok yang mereka peroleh. Selain itu, mereka juga

menginginkan terwujudnya cita-cita negara sesuai dengan janji di dalam

pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum (Jolianis, 2016).

Berdasarkan keterangan dari Bappenas, Kebutuhan pokok yang wajib

dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik untuk perempuan

dan laki-laki adalah tercukupi hak-hak dalam pendidikan, lingkungan hidup,

sumber daya alam, pangan, perumahan, kesehatan, pekerjaan, hak untuk ikut

berpartisipasi dalam kegiatan politik-sosial, air bersih yang layak, pertahanan

2

negara, dan terhindar dari ancaman yang bersifat kekerasan maupun non-

kekerasan.

Diantara problematika persoalan kompleks yang sangat rumit dibenahi

hingga saat ini di tanah air terutama di provinsi maupun kabupaten/kota yaitu

permasalahan kemiskinan yang semakin merenggut perekonomian masyarakat

di daerah (Balqis dan Suriani, 2020). Kemiskinan menjadi problem yang sangat

sering terjadi di Indonesia dan menarik untuk dibahas secara mendalam sebagai

ajang untuk beradu argumen di berbagai kegiatan seminar dan dijadikan sebagai

materi inti dalam forum diskusi tersebut. Menanggulangi persoalan kemiskinan

harus dilakukan dengan cara menyatukan berbagai dimensi lainnya yang

membuat permsalahan ini semakin mudah untuk diatasi (Paseki, dkk., 2014).

Dimensi lain yang sering terikat dengan kemiskinan adalah tingkat pendidikan

yang masih rendah untuk meningkatkan kualitas hidup lebih layak, tingkat

kesehatan yang masih belum memadai untuk menambah angka harapan hidup,

bertambahnya total penduduk yang membuat kebutuhan masyarakat menjadi

bertambah dan total pengangguran yang semakin meningkat akibat dari

berkurangnya lapangan kerja (Nurhidayah dan Hendikawati, 2018).

Semua aspek tersebut membuat masyarakat yang miskin ataupun berada di

bawah garis kemiskinan masih harus berjuang untuk keluar dari masalah

tersebut. Kemiskinan dapat ditanggulangi secara menyeluruh apabila

menggunakan cara yang dapat menghubungkan keseluruhan pelaku-pelaku

ekonomi negara dan memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai pihak

3

penentu kebijakan yang selalu mendukung dalam upaya pengentasan

kemiskinan (Manek dan Badrudin, 2016).

Peristiwa bertambahnya jumlah masyarakat miskin selalu berhubungan

dengan dasar dan persoalan kesewenang-wenangan pihak yang membuat

masyarakat merasa diperlakukan tidak adil dan memunculkan perpecahan di

Indonesia, seharusnya semua pihak saling memberikan dukungan terhadap

masyarakat miskin. Dasar teori yang digunakan agar masyarakat saling

berhubungan dapat melalui kerangka pemikiran dan pemahaman masalah

secara individu maupun kajian yang dilakukan dengan mengusung konsep

keterpaduan (Wijaya, dkk., 2018). Masyarakat yang semakin terkoneksi satu

sama lain akan menimbulkan dampak konektivitas positif. Jumlah penduduk

miskin di daerah akan terus bertambah saat terjadinya keberpihakan terhadap

kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kebencian, kecemburuan, dan

mengurangi persaudaraan, sehingga nantinya juga akan timbul masalah lain

seperti disintegrasi bangsa dan ketidakadilan masyarakat (Permatasari dan

Dwirandra, 2018).

Tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak tertentu, dapat

membuat seseorang atau kelompok lainnya merasa bahwa ada sikap yang tidak

adil dan tidak mendapatkan peluang yang sama dalam memperoleh informasi

dan hak-hak lainnya untuk lebih sejahtera. Hal ini dapat berimbas pada

munculnya kaum minoritas yang menganggap dirinya miskin karena

kemiskinan yang sengaja dibuat-buat (Firmansyah, dkk., 2018). Proses inilah

yang nantinya juga akan merembet kepada Tindakan irasional dan bertentangan

4

dengan norma masyarakat pada umumya, sehingga dapat menimbulkan

masalah yang lebih kompleks, seperti tawuran warga dan perpecahan bangsa

(Saraswati dan Arka, 2020).

Menurut Astika (2020) Jikalau negara ini sedang mengalami tanda-tanda

perpecahan masyarakat, dengan menurunnya rasa persaudaraan di setiap

orangnya, maka itulah yang menjadi ciri memburuknya perilaku sosial

masyarakat, memudarnya rasa kebhinekaan di antara individu maupun

kelompok serta menimbulkan pengaruh negatif pada perilaku tidak adil dan

kemiskinan yang diproses dengan sengaja di lingkungan masyarakat.

Keadaan miskin yang selalu dirasakan masyarakat Indonesia saat ini,

membuat permasalahan ini pun menimbulkan banyak pertanyaan. Pertanyaan

biasanya muncul pada saat membahas tentang dasar, definisi, dan kebijakan-

kebijakan yang terkait dengan masyarakat miskin di negara kita (Machfud, dkk.,

2020). Pertanyaan diawali dengan perencanaan strategis, dasar-dasar teori dan

realisasi kebijakan-kebijakan yang harus segera direalisasikan agar

permasalahan ini dapat tertanggulangi maupun kebijakan yang bertujuan untuk

membuat tingkat kemiskinan khususnya di daerah-daerah semakin menurun

(Anderson, dkk., 2018). Kemiskinan menjadi sangat jelas saat jumlah

masyarakat yang mengalami masalah ini semakin meningkat apalagi saat

5

pemerintah membuat kebijakan yang belum tepat sasaran (Maulana dan

Masbar, 2018).

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019.

Grafik di atas menjelaskan bahwasannya terdapat 10 provinsi yang

memiliki Tingkat Kemiskinan di atas rata-rata nasional yaitu 9,41 berdasarkan

data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 dengan

Tingkat Kemiskinan tertinggi adalah Provinsi Papua. Sedangkan provinsi

Sulawesi Tengah berada di urutan ke-9 dengan Tingkat Kemiskinan sebesar

13,48 persen. Angka tersebut menujukkan bahwa Sulawesi Tengah belum

mampu menurunkan Tingkat Kemiskinan di bawah rata-rata nasional. Oleh

karena itu, Sulawesi Tengah menjadi salah satu provinsi yang harus

memerlukan upaya tertetu agar Tingkat Kemiskinan mengalami penurunan

yang lebih maksimal.

Menurut data Tingkat Kemiskinan yang dirilis oleh BPS tahun 2019,

Tingkat Kemiskinan provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan dari

tahun 2015-2019. Artinya, provinsi ini sudah mampu melaksanakan berbagai

program dalam upaya penurunan Tingkat Kemiskinan. Tingkat Kemiskinan

27.53

22.17 21.0917.69

15.52 15.32 15.23 14.56 13.48 12.719.41

Grafik 1.1 10 Provinsi dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi

di Indonesia Tahun 2019 (Persen)

6

Sulawesi Tengah juga dipengaruhi oleh kabupaten/kota di dalam provinsi. Jika

kabupaten/kota memiliki Tingkat Kemiskinan yang tinggi, maka akan

memengaruhi Tingkat Kemiskinan provinsi, begitupun sebaliknya. Dibutuhkan

sinergi antara provinsi dengan kabupaten/kota agar Tingkat Kemiskinan di

Sulawesi Tengah mengalami penurunan yang signifikan setidaknya sejajar atau

lebih rendah dari nasional.

Hampir seluruh daerah di provinsi Sulawesi Tengah memiliki Tingkat

Kemiskinan di atas rata-rata nasional kecuali kabupaten Banggai dengan

Tingkat Kemiskinan sebesar 7,8 persen dan kota Palu sebesar 6,8 persen pada

2019, sekaligus sebagai daerah daerah yang memiliki Tingkat Kemiskinan

terendah. Sedangkan kabupaten yang memiliki Tingkat Kemiskinan tertinggi

adalah Donggala sebesar 18,4 persen. Walaupun seperti itu, seluruh

kabupaten/kota di provinsi ini cenderung mengalami penurunan dari tahun

2015-2019. Artinya, upaya penurunan Tingkat Kemiskinan oleh seluruh daerah

sudah cukup baik. Penurunan Tingkat Kemiskinan yang belum terlalu

signifikan tetap menjadi evaluasi bagi kabupaten/kota Sulawesi Tengah

Desentralisasi fiskal menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah

di Indonesia pada era reformasi. Kebijakan ini bertujuan untuk pelayanan publik

dan kesejahteraan masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Diharapkan Dana

Transfer yang diterima pemerintah daerah dapat digunakan dengan optimal,

sehingga penganggaran program daerah mencapai target dan sasaran dengan

mengikuti perencanaan pembangunan daerah masing-masing.

7

Pemerintah daerah juga memiliki kebijakan otonomi daerah, dimana

kebijakan tersebut menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan daerah. Kebijakan

yang dibuat tentunya tidak berkaitan dengan pemerintah pusat karena telah

menjadi kewenangan dari setiap daerah. dengan kata lain, otonomi daerah

memiliki tujuan sebagai peningkatan pembangunan masyarakat dengan

pengelolaan, kebijakan dan keputusan yang lebih optimal (Halim, 2011).

Penurunan Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi

Tengah tentunya tidak terlepas dari pengaruh yang bersumber dari segi

pendapatan daerah. Pendapatan yang dimaksud adalah Dana Perimbangan yang

terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan

Dana Bagi Hasil (DBH) (Rasu, dkk., 2019). Pendapatan daerah yang bersumber

dari transfer pemerintah pusat tersebut digunakan dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi dan otonomi daerah salah satunya adalah menurunkan Tingkat

Kemiskinan.

Menurut data Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dirilis

oleh BPS 2019, Realisasi penerimaan DAU seluruh kabupaten/kota di provinsi

Sulawesi Tengah cenderung mengalami kenaikan jumlah dan persentase yang

signifikan dari tahun 2015-2019 dengan penerimaan tertinggi terjadi pada 2019.

Daerah yang menerima DAU tertinggi adalah kabupaten Banggai, walaupun

Pada 2018 penerimaan DAU di kabupaten tersebut menurun sebesar 83 Miliar

Rupiah dari tahun sebelumnya. Daerah yang menerima DAU terendah adalah

kabupaten Banggai Laut, namun realisasinya mengalami kenaikan yang

signifikan dari tahun ke tahun dengan penerimaan tertinggi terjadi Pada 2019

8

sebesar 415,4 Miliar Rupiah. Semakin tinggi penerimaan DAU, maka

pemerintah daerah memiliki pemasukan yang dapat digunakan dalam urusan

desentralisasi dan otonomi daerah. Daerah dengan persentase peningkatan

penerimaan DAU tertinggi adalah kabupaten Banggai Laut sebesar 112,43

persen dengan DAU yaitu 325 Miliar Rupiah Pada 2015 dan lebih tinggi dari

tahun sebelumnya sebesar 153 Miliar Rupiah. Bahkan terdapat daerah tidak

memiliki persentase peningkatan penerimaan DAU pada 2017, diantaranya:

Morowali, Donggala, Parigi Moutong, Tojo Una-Una, Sigi, dan Palu.

Walaupun seperti itu, daerah-daerah tersebut Pada tahun berikutnya berhasil

meningkatkan persentase penerimaan DAU dengan cukup baik.

DAU bertujuan untuk memeratakan kemampuan keuangan antardaerah dan

digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan salah satunya menurunkan

Tingkat Kemiskinan (Ismail dan Hakim, 2014). Dengan penganggaran DAU

yang optimal, secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan, karena

pemerintah dapat memperbaiki kualitas program bantuan masyarakat

khususnya pada kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah.

Menurut data yang publikasikan oleh BPS tahun 2019, Realisasi

penerimaan DAK seluruh kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah

cenderung mengalami kenaikan jumlah dan persentase yang signifikan dari

tahun 2015-2019 dengan penerimaan tertinggi terjadi Pada 2019. Daerah yang

menerima DAK tertinggi adalah kabupaten Parigi Moutong, walaupun Pada

2017 penerimaan DAK di kabupaten tersebut menurun sebesar 92,3 Miliar

Rupiah. Daerah yang menerima DAK terendah adalah kabupaten Banggai Laut

9

dengan penerimaan tertinggi terjadi Pada 2017 sebesar 112,7 Miliar Rupiah.

Daerah dengan persentase peningkatan penerimaan DAK tertinggi adalah kota

Palu sebesar 490,04 persen dengan DAK yaitu 321 Miliar Rupiah Pada 2016

dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 54 Miliar Rupiah. Sedangkan

daerah yang memiliki persentase penerimaan DAK terendah adalah Parigi

Moutong sebesar 0,67 persen dengan DAK yaitu 83 Miliar Rupiah Pada 2014

dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 82 Miliar Rupiah.

Semakin tinggi penerimaan DAK, maka pemerintah daerah dapat

menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan khusus yang juga menjadi target

nasional (Basyir, dkk., 2015). DAK yang dikelola dengan baik, tentunya akan

berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti

pendidikan, kesehatan, bantuan sosial dan lain-lain. Apabila program-program

khusus dari tahun ke tahun meningkat, maka secara langsung dapat menurunkan

Tingkat Kemiskinan, karena masyarakat memiliki sarana dalam memperbaiki

kualitas hidup.

Realisasi penerimaan DBH seluruh kabupaten/kota di provinsi Sulawesi

Tengah cenderung mengalami kenaikan jumlah dan persentase yang signifikan

dari tahun 2015-2019 dengan penerimaan tertinggi terjadi pada 2019. BPS

menyebut, daerah yang menerima DBH tertinggi adalah kabupaten Banggai,

dengan penerimaan DBH di kabupaten yang setiap tahunnya mengalami

kenaikan. Daerah yang menerima DBH terendah adalah kabupaten Banggai

Laut, dengan penerimaan tertinggi terjadi pada 2019 sebesar 28,5 Miliar Rupiah.

DBH dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai urusan

10

pemerintahan tentunya dengan mengedepankan kepentingan publik

(Isramiwarti, dkk., 2017). DBH dapat menambah jumlah anggaran yang

digunakan untuk perbaikan kualitas tenaga kerja, fasilitas publik dan

peningkatan program ekonomi di daerah.

Penerapan sistem daerah melalui desentralisasi fiskal dengan Dana

Perimbangan membantu pemerintah untuk meningkatkan program dan realisasi

kegiatan ekonomi agar sesuai dengan kebijakan yang telah dirancang.

Pengelolaan Dana Perimbangan yang optimal oleh pemerintah daerah tentu akan

memberikan dampak positif bagi penurunan Tingkat Kemiskinan di provinsi

Sulawesi Tengah. Nantinya anggaran tersebut dialokasikan untuk meningkatkan

pendapatan masyarakat dengan perluasan lapangan pekerjaaan, bantuan

UMKM, pelatihan dan lain-lain, sehingga masyarakat dapat memenuhi

kebutuhan dasarnya dengan baik (Rinanda dan Harsono, 2020).

Salah satu faktor penurunan Tingkat Kemiskinan di daaerah adalah

pengelolaan Dana Perimbangan terhadap pemenuhan ekonomi masyarakat.

Oleh sebab itu, komponen Dana Perimbangan menjadi anggaran yang sangat

penting karena jumlahnya yang sangat besar dan setiap tahunnya mengalami

peningkatan serta menjadi pendorong utama dalam setiap kegiatan pemerintah

daerah. Apabila anggaran tersebut digunakan secara optimal, maka masalah

kemiskinan dapat tertanggulangi dengan cepat (Anwar, dkk., 2016).

Selain itu, Dana Perimbangan yang menjadi instrumen pendapatan daerah,

juga berdampak pada efektifitas, efisiensi, dan kapabilitas program-program

11

daerah. Jika jumlahnya naik setiap tahun, maka besaran pendapatan dan

pengeluaran daerah seperti Belanja Daerah untuk penanggulangan kemiskinan

juga ikut naik.

Pengalokasian Dana Perimbangan yang sesuai dengan target sasaran, tentu

menjadi tugas daerah karena pemerintah daerah tidak bisa mengandalkan PAD

yang jumlahnya masih jauh dibawah Dana Perimbangan. Oleh karena itu,

penanggulangan kemiskinan harus melalui program yang efektif dengan

melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, penurunan Tingkat

Kemiskinan harus didukung secara maksimal dari kemampuan Dana

Perimbangan (Subekan, 2012).

Melihat kondisi Tingkat Kemiskinan yang terjadi di provinsi Sulawesi

Tengah, tentunya membuat pemerintah daerah harus merancang dan

merealisasikan kebijakan yang tepat akan Tingkat Kemiskinan turun. Dana

Perimbangan secara fungsi sudah dirancang untuk pemerintah daerah dengan

jumlah tertentu. Dengan kata lain, keberhasilan dari pengelolaan Dana

Perimbangan akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan Tingkat

Kemiskinan pun turun.

Untuk mengoptimalkan anggaran tersebut, pemerintah daerah diwajibkan

untuk menyelenggarakan berbagai program tertentu dalam upaya peningkatan

pendapatan masyarakat daerah dan mengurangi kemiskinan di provinsi Sulawesi

Tengah. Dana Perimbangan dapat difungsikan menjadi salah satu komponen

APBD untuk mengatasi kemiskinan (Wijaya, dkk., 2018).

12

Dengan masalah-masalah dan pendalaman teori yang telah dipaparkan, secara

umum anggaran Dana Perimbangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,

tetapi Tingkat Kemiskinan di provinsi Sulawesi Tengah masih di atas rata-rata

Tingkat Kemiskinan nasional. Peningkatan alokasi Dana Perimbangan bisa

berdampak pada membantu kinerja pemerintah daerah agar kemiskinan di provinsi

ini dapat diatasi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka peneliti

tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian yang berjudul

“Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi

Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019)”.

13

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial

terhadap Tingkat Kemiskinan pada kabupaten/kota di provinsi Sulawesi

Tengah tahun 2015-2019?

2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial


Tengah tahun 2015-2019?

3. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) secara parsial terhadap

Tingkat Kemiskinan pada kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah

tahun 2015-2019?

4. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan terhadap


tahun 2015-2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial


Tengah tahun 2015-2019.

2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial



14

3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) secara parsial



4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan terhadap


tahun 2015-2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah daerah, dapat menjadi sumber rujukan untuk merancang

kebijakan dalam upaya menurunkan Tingkat Kemiskinan, terutama

kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah.

2. Bagi masyarakat umum, dapat menjadi bahan informasi tentang pengaruh

DAU, DAK dan DBH terhadap Tingkat Kemiskinan. Selain itu, juga dapat

menambah wawasan tentang keuangan daerah.

3. Bagi para praktisi pendidikan, sebagai sumber referensi bagi penelitian

selanjutnya dan dapat diterapkan dalam kegiatan pendidikan lainnya.

15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai definisi yang luas dan bidang ekonomi

menjadi aspek yang sering dikaitkan dengan masalah ini. Bermacam-

macam cara digunakan untuk mengartikan kemiskinan dan menelaah

lebih dalam tentang persoalan tersebut agar mendapatkan sebuah

kerangka teori yang lebih mudah untuk dipahami (Bawimbang, dkk.,

2018). Jika dilihat dari satuan pengukuran, kemiskinan memiliki dua

jenis, diantaranya: kemiskinan relatif dan absolut. Sedangkan, jika

dilihat dari penyebabnya, kemiskinan juga memiliki dua jenis

diantaranya: kemiskinan alamiah dan struktural. Pemerintah harus

memiliki kejelasan tentang seseorang atau kelompok masyarakat yang

mengalami kemiskinan agar kebijakan yang telah dibuat lebih tepat

sasaran, karena dapat berpengaruh positif terhadap upaya pengentasan

kemiskinan. Seluruh daerah di Indonesia memiliki penyebab

kemiskinan yang berbeda-beda, sehingga harus dipahami bahwa ada

syarat yang harus dipenuhi daerah agar tingkat kemiskinan menurun

(Panji dan Indrajaya, 2016). Nilai-nilai lokal masyarakat daerah juga

menjadi faktor pendukung dari pengentasan permasalahan ini.

16

Kemiskinan telah menjadi problem yang bersifat luas dan mencakup

berbagai dimensi, dimana persoalan ini sudah menjadi masalah umum

yang kerap kali terjadi pada negara-negara seperti Indonesia karena

tergolong negara berkembang. Kemiskinan merupakan masalah yang

faktor penyebab utamanya sukar ditentukan karena tidak muncul dalam

jangka waktu yang cepat, tentunya ada proses yang dapat mendorong

terjadinya masalah ini. Selain itu dari berbagai dimensi, kemiskinan

sangat sering dikaitkan dengan bidang-bidang ekonomi dan sosial

lainnya, seperti: aspek sekunder yaitu: akses keuangan dan informasi,

keterampilan serta politik, pengetahuan kemudian kepemilihan harta

yang merupakan aspek primer (Bado, dkk., 2018). Dengan kata lain,

kemiskinan bersifat multidimensi berasal dari berbagai kebutuhan

ekonomi masyarakat yang belum terpenuhi. Rendahnya tingkat

pendidikan, perumahan yang tidak sesuai, kekurangan air dan gizi serta

tingkat kesehatan yang redah merupakan sebagian besar dampak yang

disebabkan oleh kemiskinan.

Jumlah pengganguran dan kondisi ketebelakangan masyarakat

merupakan faktor yang sering menyebabkan kemiskinan. Masyarakat

yang memiliki akses terbatas dan memiliki kekurangan dalam berusaha,

tingkat pendidikan yang rendah, dan pengetahuan yang sempit akan

tertinggal jauh dari masyarakat yang memiliki kemampuan lebih tinggi

saat melakukan kegiatan perekonomian (Saraswati dan Arka, 2016).

17

Kemiskinan absolut dan relatif merupakan bagian dari pengukuran

tingkat kemiskinan yang berasal dari pendapatan.

Kemiskinan relatif adalah kondisi perbedaan pendapatan dalam

kelompok masyarakat. Kemiskinan jenis ini menjelaskan bahwa

terdapat masyarakat yang sudah memiliki pendapatan tinggi, sehingga

terlihat sangat kaya. Ada pula kelompok masyarakat yang memiliki

pendapatan yang cukup tinggi, sehingga mereka setidaknya bukan

termasuk orang yang berada di garis kemiskinan. Distribusi pendapatan

menggambarkan bagaimana kondisi ukuran ketimpangan pendapatan

yang sering terjadi (Kadafi dan Murtala, 2020) . Sedangkan, kemiskinan

absolut adalah kemiskinan yang terjadi saat keadaan masyarakat

memiliki pendapatan yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan

pokok sehari-hari atau dengan kata lain, penyebabnya adalah karena

mereka belum mampu keluar dari garis kemiskinan.

Terdapat juga jenis kemiskinan yang berdasarkan satuan waktu.

Kemiskian tersebut diantaranya: accidental poverty, seasonal poverty,

persistent poverty, dan cylical poverty. Accidental poverty merupakan

kondisi kemiskinan yang berasal dari dampak kebijakan pemerintah,

ataupun terjadi hal-hal di luar kendali manusia seperti bencana alam

yang dapat menurukan kesejahteraan masyarakat. Seasonal poverty

merupakan kondisi kemiskinan masyarakat yang sering dialami oleh

pekerja dengan mengandalkan musim seperti nelayan dan petani

tradisional. Persistent poverty merupakan kondisi kemiskinan yang

18

disebabkan Pada proses turun- temurun dan biasanya terjadi dalam

lingkungan keluarga. Cylical poverty merupakan kondisi kemiskinan

yang disebabkan oleh perputaran roda perekonomian secara agregat

(Yulianto 2019).

Kemiskinan adalah kondisi saat masyarakat tidak mampu

meningkatkan standar kualitas hidup yang lebih baik, karena tidak

memiliki akses ekonomi yang cukup. Keadaan miskin yang dimaksud

adalah saat seseorang memiliki penghasilan dengan jumlah kurang dua

dollar setiap harinya dan sesuai dengan ketentuan rasio yang telah

ditetapkan oleh World Bank. Selain itu, kemiskinan juga menyebabkan

seseorang merasa tidak dihargai oleh sesama masyarakat.

Kemiskinan yang biasa dialami masyarakat memiliki ciri-ciri,

diantaranya:

1. Perbedaan kewenangan lembaga negara, kekuasaan dan organisasi

politik.

2. Perbedaan kekuatan politik dan ekonomi dari negara lain yang

memiliki derajat ketergantungan.

3. Perbedaan pola industri perekonomian.

4. Perbedaan fungsi negara dan swasta.

5. Perbedaan kualitas sumber daya manusia dan kekayaan sumber

daya alam.

6. Perbedaan sejarah yaitu saat dijajah oleh negara yang berbeda.

19

7. Perbedaan geografis yaitu tingkat pendapatan dan Dana Alokasi

Khusus (DAK).

2. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal menggambarkan pelimpahan yang serahkan

pemerintah pusat kepada daerah berkaitan dengan wewenang dan

tanggung jawab dalam urusan penerimaan dan belanja daerah.

Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi pemerintah daerah dalam

pelayanan publik dengan penyediaan barang dan jasa serta membuat

kebijakan yang akuntabel, demokratis dan transparan. Aspek

desentralisasi fiskal dilihat dari pemasukan dan pengeluaran daerah.

Konsep desentralisasi menggunakan sistem koordinasi antartingkat

pemerintah yang terdiri dari pemerintah lokal, sub nasional (provinsi)

dan nasional. Mengacu pada sistem federalisme fiskal, kabupaten/kota

menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mendekatkan

hubungan masyarakat dengan pemerintah (Widani dan Erawati, 2016).

Otonomi daerah dapat dipahami dalam dua sudut pandang. Sudut

pandang yang pertama menjadi tantangan bagi pemerintah karena

berkewajiban untuk mengurus daerahnya masing-masing. Sudut

pandang yang kedua menjadi peluang bagi daerah agar lebih mandiri

dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui pelayanan publik serta

penerapan kebijakan tepat sasaran untuk pembangunan daerah. Oleh

karena itu, daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan

20

perlindungan, menjaga kesatuan dan hidup rukun di NKRI,

meningkatkan taraf hidup, mengembangkan demokrasi, keadilan yang

merata, pendidikan dan Kesehatan (Agus, 2020).

Pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan kebijakan

desentralisasi fiskal dan otonomi daerah dengan baik, karena dapat

meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Melalui APBD, daerah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan

dana tersebut agar program-program yang direncanakan lebih tepat

sasaran serta mempertimbangkan kepentingan publik dengan peraturan

yang telah disepakati.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dana yang dianggarkan untuk

pemerintah daerah dan tercantum di dalam APBN. Nantinya dana

tersebut akan ditransfer dari pemerintah pusat untuk memeratakan

pendapatan dan membiayai program-program di daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Daerah yang memiliki sumber fiskal

dengan jumlah yang cenderung besar, namun memiliki kebutuhannya

kecil, akan menerima transfer DAU yang relatif kecil. Sedangkan

daerah dengan sumber fiskal yang cenderung kecil, namun

kebutuhannya besar, maka akan menerima transfer DAU yang relatif

besar. Dengan kata lain, ketentuan penerimaan DAU melihat

pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan yang anggarannya

21

telah tercantum di APBD setelah dikurangi dengan belanja pegawai

(Machfud, dkk. 2020).

Kesenjangan ekonomi antardaerah disebabkan oleh kurangnya

pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi pajak dan sumber

daya alam di daerahnya. Permasalahan tersebut tidak dapat dihindari

walaupun menggunakan desentralisasi fiskal. Inisiatif yang diberikan

oleh pemerintah pusat kepada daerah yaitu dengan memberikan bantuan

berupa DAU, agar problem tersebut dapat diatasi dan tidak

menimbulkan masalah lain (Rinanda dan Harsono, 2020). DAU sebagai

sejumlah anggaran yang ditransfer kepada pemerintah daerah untuk

membiayai kebutuhan pegeluaran melalui belanja daerah. cara

menghitung alokasi DAU, diantaranya:

a. DAU disahkan sedikitnya 26 persen pendapatan dari dalam negeri

yang tercantum di dalam rencana anggaran.

b. DAU yang dialokasikan kepada kabupaten/kota dan provinsi

masing-masing menerima 90 persen dan 10 persen dari DAU yang

telah disahkan.

c. DAU yang diberikan kepada kabupaten/kota tertentu disahkan

dengan dasar perkalian seluruh DAU yang ditransfer kepada

kabupaten/kota yang tercantum di dalam rencana anggaran dengan

bagian kabupaten/kota terkait.

d. Bagian besaran kabupaten/kota terdapat pada penjelasan di atas

berlaku untuk seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

22

Dalam membantu keuangan daerah, pemerintah pusat

mengalokasikan Dana Perimbangan yang terdir dari: Dana Alokasi

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH)

Pajak dan Bukan Pajak. Selain dari Dana Perimbangan, pemerintah

daerah juga memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimana dana

tersbut diperoleh dari seluruh potensi yang ada di daerahnya, dana yang

berasal dari pembiyaan, dan dana yang bersumber dari pendapatan sah

yang lain-lain. Dana-dana tersebut dikelola seluruhnya oleh pemerintah

daerah sebagai penanggungjawab utama. Dalam upaya peningkatan

pelayanan publik, pemerintah daerah diwajibkan mengelola Dana

Perimbangan yang bersumber dari pemeintah pusat secara efektif dan

efisien (Firmasnsyah, dkk., 2015).

Keperluan DAU akan ditentukan dengan menghitung fiscal gap.

Artinya, DAU yang dialokasikan, harus melihat dari besarnya potensi

daerah yang harus dioptimalkan. DAU dialokasikan agar mengatasi

celah fiskal yang terjadi dalam keuangan daerah, dimana potensi lebih

besar dari pendapatan daerah yang tercantum di dalam rencana

anggaran.

23

Menurut Ririn (2011), DAU memiliki prinsip dasar dalam

pengalokasian, diantaranya:

a. Kecukupan

Dengan prinsip ini, artinya pemerintah pusat harus memberikan

DAU yang cukup bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan

kegiatannya. Kebutuhan daerah tiap tahun selalu mengalami

perubahan dan pemerintah pusat harus terus memantau

perkembanganya agar pengalokasian tetap sesuai dengan

kebutuhan.

b. Netralitas dan Efisiensi

Netralitas artinya DAU harus memberikan perbaikan terhadap

distorsi harga relatif yang terjadi di daerah. Efisiensi artinya DAU

harus mampu menjaga harga input dan memaksimalkan instrumen

keuangan lainnya yang relevan.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas artinya DAU harus dimaksimalkan oleh

pemerintah daerah dengan bekerjasama dengan pihak-pihak seperti

DPRD dan masyarakat untuk kemajuan daerah. Dengan kata lain,

DAU sudah memiliki sifat akuntabilitas elektoral dan tidak ada

kaitannya dengan pemerintah pusat.

d. Relevansi dengan Tujuan

Relevansi artinya DAU harus digunakan dengan mengikuti

undang-undang. Oleh karena itu, harus digunakan agar target yang

24

diajukan pemerintah pusat dapat tercapai. Arah-arah tersebut sudah

termaktub dalam Undang-Undang

e. Keadilan

Keadilan berarti DAU ditransfer agar dapat memeratakan

kemampuan finansial setiap daerah yang dapat mengurangi

ketimpangan pendapatan dan sebagai wujud nyata dari

desentralisasi.

f. Objektivitas dan Transparansi

Transparansi artinya DAU harus dianggarkan dengan jelas

tanpa ada manipulasi sehingga bentuk realisasinya bersifat

transparan kepada masyarakat daerah.

g. Kesederhanaan

Kesederhanaan berarti formula DAU bersifat tidak kompleks.

Oleh karena itu, penyusunan DAU harus membuat pihak lain

memahaminya lebih mudah, namun tidak boleh terlalu sederhana

karena dapat menimbulkan konflik di dalam masyarakat.

Peraturan tersebut menjelaskan bahwasannya pemerintah daerah

berhak menerima alokasi DAU paling sedikit 26 persen dari jumlah

pendapatan di dalam negeri netto. Dengan hal itu, maka alokasi DAU

dapat mennjadi lebih besar, sehingga dana tersebut akan sangat

bergantung pada kondisi Fiscal Sustainability dan APBN. DAU

ditranfer dengan besaran yang dihitung berdasarkan fiscal gap dan

alokasi dasar. Fiscal gap adalah keperluan pemerintah daerah yang

25

telah dikurangi oleh kemampuan fiskal di daerah. Keperluan daerah

ditentukan dengan melihat ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sedangkan, kemampuan fiskal dihitung dengan melihat jumlah PAD

dan DBH yang masuk ke rekening kas umum pemerintah daerah dan

alokasi dasar dihitung dengan melihat seluruh gaji PNS yang bekerja di

daerah. Kebutuhan fiskal adalah kebutuhan pemerintah daerah dalam

membiayai urusan pemerintahannya sebagai penyedia layanan publik.

Kebutuhan fiskal juga memiliki beberapa variabel, diantaranya:

a. Total Penduduk

b. Luas Wilayah

c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

d. Indeks Kemiskinan Relatif (IKR)

Kemampuan fiskal daerah adalah kapasitas pemerintah daerah

dalam memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerahnya. Cara

menghitungnya adalah menjumlahkan PAD dengan DBH Pajak dan

Bukan Pajak yang tercantum di dalam APBD.

26

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dalam membantu finansial daerah, pemerintah pusat

mengalokasikan Dana Perimbangan yang terdiri dari: Dana Bagi Hasil

(DBH) Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana

Alokasi Khusus (DAK). Selain dari Dana Perimbangan, pemerintah

daerah juga memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimana

dana tersebut diperoleh dari seluruh potensi yang ada di daerahnya,

dana yang berasal dari pembiyaan, dan dana yang bersumber dari

pendapatan sah yang lain. Dana-dana DAK dikelola seluruhnya oleh

pemerintah daerah sebagai penanggungjawab utama. Dalam upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah yang ada di daerah

diwajibkan mengelola Dana Perimbangan yang bersumber dari

pemerintah pusat secara optimal (Manduapessy, 2020).

DAK sebagai anggaran yang ditransfer kepada pemerintah daerah

dari pemerintah pusat dengan tujuan agar daerah dapat menyediakan

sarana dan prasarana fisik sebagai target negara dalam meningkatkan

kemampuan ekonomi dan fasilitas publik antardaerah. DAK memiliki

dampak yang signifikan bagi pelayanan-pelayanan yang telah menjadi

hak dasar bagi setiap masyarakat (Subekan, 2012).

Daerah yang mendapatkan DAK wajib menyiapkan dana

penyesuaian minimal 10 persen dari DAK yang dialokasikan kepada

prmerintah daerah dan anggaran tersebut wajib dicantumkan ke rencana

APBD. wilayah yang lebih tinggi pengeluarannya dari pemasukan, tidak

27

harus menyiapkan dana penyesuaian. DAK tidak diberikan kepada

semua daerah, karena anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan dan

memeratakan infrastruktur pelayanan publik khususnya di daerah-

daerah yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat sebagai target

nasional (Mala dan Kurnia, 2017).

DAK mempunyai beberapa tujuan menurut Dirjen Perimbangan,

diantaranya:

1. Diprioritaskan bagi wilayah-wilayah yang mempunyai tingkat

kesanggupan keuangan rendah di bawah rata-rata nasional, dan

gunakan untuk mendanai urusan daerah seperti peningkatan fasilitas

rakyat dari segi dasar pelayanannya.

2. Meningkatkan percepatan peningkatan kualitas fasilitas pelayanan

bagi daerah-daerah terpencil, daerah yang berbatas dengan wilayah

negara tetangga, wilayah dengan potensi bencana alam yang tinggi,

wilayah yang menjadi tempat untuk urusan ketahanan pangan dan

daerah yang memiliki potensi wisata.

3. Meningkatkan produktivitas dengan kegiatan-kegiatan khusus yang

dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di daerah dengan

mendorong perluasan kesempatan kerja di bidang infrastruktur,

kelautan dan perikanan serta pertanian terutama di pedesaan.

4. Meningkatkan akses bagi masyarakat miskin untuk dapat menikmati

hak-hak dasar yang dapat meningkatkan kesejahteraan melalui

program ekonomi yang menurunkan Tingkat Kemiskinan.

28

5. Menaikkan kualitas lingkungan kehidupan terutama alam melalui

kegiatan-kegitan khusus sebagai upaya untuk mengurangi risiko

bencana alam yang disebabkan oleh manusia. Penyediaan sistem

yang berkualitas untuk membantu meningkatkan kehandalan

melalui bidang infrastruktur.

6. Mengakomodasi daerah-daerah yang mengalami pemekaran

provinsi, kabupaten dan kota dengan meningkatkan sarana dan

prasarana dalam urusan pemerintahan.

7. Meningkatkan sinergi dan kerjasama dalam mengoptimalkan DAK

yang dianggarkan pemerintah pusat dengan lembaga-lembaga

daerah yang memiliki anggaran dana di dalam anggaran.

8. Mengalihkan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara

berangsur-angsur kepada DAU sebagai dana yang digunakan dalam

urusan pemerintah daerah.

Menurut Ardhani (2011), DAK dioptimalkan dalam peningkatan

kualitas pelayanan publik dalam bidang investasi, pengadaan barang

dan jasa, perbaikan infrastruktur fisik yang memiliki dampak ekonomi

yang panjang. DAK diperuntukkan untuk meningkatkan alokasi

perbelanjaan jangka panjang karena bersifat menambah harta tetap yang

daerah miliki dan pemerintah daerah dapat menggunakannya dalam

rangka meningkatkan fasilitas pelayanan kepada masyarakat.

29

Menurut Dirjen Perimbangan, DAK mempunyai arah kegiatan

diantaranya:

a. DAK Pendidikan

DAK digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan

dengan program-program khusus. Salah satu programnya adalah

Wajib Belajar (Wajar) bagi seluruh masyarakat Indonesia, dengan

sasaran sekolah negeri dan swasta khususnya di daerah yang sulit

dijangkau, daerah terbelakang, daerah berbatas dengan negara

tetangga, beragam pulau kecil dan lainnya.

b. DAK Kesehatan

Dana ini digunakan untuk meningkatkan kualitas dasar

kesehatan yang layak kepada masyarakat yang ada di wilayah yang

sulit dijangkau, terbatas dan pulau-pulau kecil untuk dapat

menikmati jangkauan pelayanan kesehatan yang layak. Program

pengadaan telah dilakukan seperti: membangun rumah sakit

provinsi dan kabupaten kota, puskesmas, posyandu dan sebagainya.

Program ini juga dilaksanakan untuk mengurangi Angka Kematian

Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang sering terjadi di

Indonesia.

c. DAK Keluarga Berencana

Anggaran tersebut digunakan agar dapat menaikkan kualitas

pelayanan dasar program komunikasi dan Keluarga Berencana,

Informasi dan Edukasi (KIE). Selain itu, peningkatan juga dilakukan

30

dengan pengadaan sarana dan prasarana klinik KB yang

dioptimalkan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan angka

kelahiran, sehingga dapat menaikkan kesejahteraan dan ketahanan

keluarga.

d. DAK Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Dana ini digunakan untuk meningkatkan kualitas jalan dan

jembatan di daerah agar mobilitas manusia, barang dan jasa agar

lebih efektif dan efisien. Peningkatan ini dapat berdampak positif

bagi sektor pertanian, industri dan pariwisata terhadap pertumbuhan

ekonomi nasional.

e. DAK Infrastruktur Irigasi

Dana ini digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan

sistem jaringan irigasi yang berkualitas dan menjadi urusan

pemerintahan daerah. Program-program yang dilaksanakan dalam

rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan membuat

jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi pedesaan khususnya di

wilayah tertinggal, terpencil dan pulau-pulau kecil.

f. DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program-

program yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat melalui

sistem air minum berkualitas dan pelayanan kesehatan lingkungan

lainnya, seperti drainase dan persampahan.

31

g. DAK Pertanian

Dana ini digunakan untuk membantu usaha tani dalam rangka

meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui pengadaan sarana

dan prasarana berkualitas bagi para petani khususnya di daerah-

daerah yang menjadi lumbung pangan.

h. DAK Kelautan dan Perikanan

Dana ini digunakan untuk membiayai program khusus di

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui peningkatan sarana

dan prasarana dengan pengawasan, pengolahan dan pemasaran. Hal

dilakukan untuk membantu masyarakat agar dapat meningkatkan

kesejahteraan hidupnya.

i. DAK Prasarana Pemerintahan Daerah

Dana ini digunakan untuk membantu daerah dalam urusan

pemerintahan dalam upaya meningkatkan pembangunan dan

pelayanan masyarakat. Selain itu, dialokasikan juga kepada daerah-

daerah pemekaran dan daerah yang terkena dampak pemekaran dan

juga untuk menambah aset pemerintah daerah berupa perluasan

gedung bupati/walikota dan gubernur serta perluasan gedung

DPRD, namun dengan tetap mengikuti kriteria yang ditetapkan di

dalam DAK.

32

j. DAK Lingkungan hidup

Dana ini digunakan untuk membiayai program-program khusus

dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui

pengadaan sarana dan prasarana air bersih, pencegahan pencemaran

lingkungan dan perlindungan sumber daya alam yang terdapat di

ekosistem.

k. DAK Kehutanan

Dana ini digunakan untuk menjaga kualitas hutan melalui

peningkatan sarana dan prasarana yang ada di Daerah Aliran Sungai

(DAS), pengoptimalan hutan mangrove dan memaksimalkan fungsi

hutan lindung. Dilaksanakan juga program penyuluhan kepada

masyarakat agar paham dan ikut menjaga kelestarian hutan yang ada

di Indonesia.

l. DAK Sarana dan Prasarana Perdesaan

Dana ini digunakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan

prasarana dasar yang harus dimiliki oleh masyarakat khususnya di

daerah tertinggal dalam rangka mendorong perpindahan

masyarakat, hasil produksi barang dan jasa dari tempat pembuatan

ke tempat pemasaran.

m. DAK Perdagangan

Dana ini digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana

perdagangan dan membantu pemerintah daerah dalam mendanai

pasar tradisional yang ada di daerah tertinggal, terpencil dan pulau-

33

pulau kecil, sehingga distribusi barang dan jasa lebih efektif dan

efisien untuk sampai ke konsumen.

5. Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Dirjen Perimbangan, Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai dana

yang berasal dari pemasukan APBN dan merupakan salah satu

komponen Dana Transfer yang dianggarkan oleh pemerintah pusat

kepada daerah agar dapat merealisasikan program pemerintahannya

sendiri juga sebagai bentuk dari desentralisasi. DBH yang dialokasikan

kepada daerah berasal dari sumber daya nasional dan ada dua macam,

yaitu DBH bukan Pajak (Sumber Daya Alam) dan DBH Pajak.

Setiap daerah akan mendapatkan bagi hasil pajak penghasilan (PPh)

orang pribadi (personal income tax), yaitu PPh Pasal 21 serta PPh Pasal

25/29 Orang Pribadi. Dibentuknya peraturan tersebut adalah untuk

menyeimbangkan pendapatan DBH daerah yang sumber daya alamnya

tidak tersedia, namun daerah tersebut memberi sumbangan yang

signifikan untuk pemasukan pemerintah pusat yang tercantum di dalam

APBN. Pendapatan pajak yang diperoleh daerah sangat berhubungan

dengan besarnya basis pendapatan pajak. Dengan kata lain, daerah yang

memiliki pemasukan lebih besar akan mendapatkan dengan jumlah yang

relatif tinggi dari DBH pajak (Dirjen Perimbangan, 2020).

Anggaran ini sebagai komponen cukup penting di dalam APBD

yang dimana dana tersebut akan digunakan untuk membiayai

34

pembangunan daerah dengan pendapatan yang tidak bersumber dari

PAD, DAU dan DAK. Formula dana tersebut diberikan sesuai dengan

ketentuan dari daerah yang menerima DBH. Pendapatan DBH pajak

berasal dari: : Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Pajak Penghasilan

Pasal 25 (PPh 25), Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

(PPh WPOPDN). Sedangkan DBH SDA berasal dari: Pertambangan

Panas Bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan Minyak Bumi,

Perikanan, Pertambangan Umum, dan Kehutanan (Dirjen Perimbangan,

2020).

DBH Pajak adalah anggaran yang bersumber dan ditransfer

pemerintah pusat kepada daerah dan tercantum di dalam APBD sebagai

bagian dari Dana Perimbangan yang diberikan kepada daerah dengan

ketentuan besaran potensi yang dimiliki daerah dan juga melaksanakan

wujud nyata desentralisasi.

Menurut Sianipar (2011), DBH Pajak berasal dari Pajak Penghasilan

(PPh) pasal 21, pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri,

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25, Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kementerian Keuangan adalah otoritas yang memiliki kewenangan

untuk menetapkan besaran alokasi DBH Pajak. Dana ini ditransfer

melalui proses secara pemindah bukuan dari rekening kas umum negara

ke rekening kas umum pemerintah daerah.

35

Menurut Sianipar (2011), Kementerian Keuangan menetapkan PPh

pasal 21, pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

(WPOPDN), dan PPh pasal 25 dibagi dengan 40 persen untuk provinsi

dan 60 persen untuk kabupaten/kota. Pasal 8 Peraturan Pemerintah

Nomor 55 Tahun 2005, menjelaskan bahwasanya PPh pasal 21 dan PPh

WPOPDN (Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri) dibagikan 20

persen kepada daerah dengan rincian 12 persen untuk kabupaten/kota

dan 8 persen untuk provinsi. Pengalokasian PPh Pasal 21 dan

penerimaan PPh WPOPDN dilaksanakan setiap tiga bulan sekali dalam

tahun anggaran.

Menurut Sianipar (2011), DBH Bukan Pajak adalah salah satu

komponen DBH yang berasal dari APBD dan bersumber dari

Pertambangan Panas bumi, Pertambangan Gas Bumi, Pertambangan

Minyak Bumi, Perikanan, Pertambangan Umum, dan Kehutanan.

Terdapat ketentuan dalam pembagian pemasukan negara yang

bersumber dari kehutanan, yaitu: 80 persen untuk pemerintah daerah

dan 20 persen untuk pemerintah pusat yang didapatkan dari provisi

sumber daya hutan dan Iuran Hak Pengusahaan Hutan. Pemasukan

negara yang diperoleh dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan

diformulasikan 64 persen untuk kabupaten/kota daerah yang

menghasilkan dan 16 persen untuk daerah terkait. Pemasukan negara

yang diperoleh dari provisi sumber daya hutan diformulasikan 32 persen

untuk kabupaten/kota di dalam provinsi yang menghasilkan dan 16

36

persen untuk daerah terkait. Pemasukan yang bersumber dari hutan

dengan dana reboisasi diformulasikan 40 persen untuk pemerintah

daerah dan 60 persen untuk pemerintah pusat. Pemasukan yang

bersumber dari wilayah yang menghasilkan pertambangan umum

diformulasikan 80 persen untuk pemerintah daerah dan 20 persen untuk

pemerintah pusat, dimana dana tersebut diperoleh dari penerimaan iuran

eksplorasi (royalti) dan iuran tetap (land-rent). Pemasukan yang berasal

dari iuran tetap, diformulasikan 64 persen untuk kabupaten/kota daerah

yang menghasilkan dan 16 persen untuk provinsi yang terkait.

Pemasukan yang berasal dari iuran eksplorasi, diformulasikan 32 persen

untuk daerah yang menghasilkan dan 16 persen untuk provinsi yang

terkait (Dirjen Perimbangan, 2020).

Pemasukan iuran tetap (land-rent) adalah sejumlah dana yang

diterima pemerintah pusat yang bersumber dari wilayah pertambangan

sebagai penerimaan atas jasa penyelidikan umum, eksploitasi dan

eksplorasi. Pemasukan iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalti) dengan

sejumlah dana yang diterima pemerintah pusat sebagai pihak yang

berkuasa atas eksplorasi pertambangan dengan ssumber daya yang

tergali dan eksplorasi yang diberikan karena memperoleh pemasukan

dari usaha pertambangan royalti atau lebih dari satu galian

pertambangan.

Pemasukan negara diperoleh dari sektor perikanan yang terdiri dari:

pemasukan tarif pengusahaan perikanan, penerimaan tarif perolehan

37

perikanan. Formulasi DBH yang diperoleh daerah sebesar 80 persen

dengan pembagian yang sama untuk kabupaten/kota di seluruh

Indonesia. Pemasukan yang berhak diterima daerah yang bersumber

dari sektor perikanan, dialokasikan kepada seluruh pemerintah daerah

dengan porsi yang sama besar.

Pemasukan pemerintah pusat yang bersumber dari sektor minyak

dan gas yang dialokasikan ke seluruh pemerintah daerah adalah

pemasukan negara yang berasal dari sumber daya sektor minyak dan gas

dari daerah penghasil setelah dipotong komponen pajak dan tarif

lainnya.

Formulasi pembagian DBH Sumber Daya Alam Pertambangan Gas

Bumi diperuntukkan 30,5 persen untuk daerah dan 69,5 persen untuk

pemerintah pusat. DBH Pertambangan Gas Bumi sebesar 30 persen

diformulasikan dengan pembagian 6 persen untuk provinsi, 12 persen

untu kabupaten/kota yang menghasilkan dan 12% untuk semua

kabupaten/kota yang berada di provinsi yang sama. DBH Pertambangan

Gas Bumi sebesar 0,5 persen diformulasikan dengan pembagian 0,1

persen untuk provinsi, 0,2 persen untuk kabupaten/kota yang

menghasilkan dan 0,2 persen untuk semua kabupaten/kota yang berada

di provinsi yang sama (Dirjen Perimbangan, 2020).

DBH Pertambangan Panas Bumi sebesar 80 persen diformulasikan

dengan pembagian 16 persen untuk provinsi, 32 persen untuk

kabupaten/kota yang menghasilkan dan 32 persen untuk semua

38

kabupaten/kota yang berada di provinsi yang sama. Pemerintah pusat

memberikan DBH Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi

maksimal 130 persen dalam APBN dengan menggunakan asumsi dasar

harga minyak bumi. Apabila melebihi 130 persen, kelebihan tersebut

dialokasikan dengan DAU sebagai selisih pemasukan negara dari

minyak bumi dan gas bumi (Dirjen Perimbangan, 2020).

Menteri keuangan telah mengatur tentang perhitungan selisih

penerimaan nehara dari minyak bumi dan gas bumi. Pemasukan negara

dari sumber ini, berasal dari program operasi pertamina, kontrak bagi

hasil, dan kontrak selain bagi hasil. Bagian pajak merupakan pajak-

pajak yang berasal dari operasi pertambangan minyak dan gas alam san

tariff-tarif lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam

perundang-undangan.

39

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No. Judul Penulis

(Tahun)

Hasil Perbedaan Persamaan

1 Analisis Pengaruh Dana

Alokasi Khusus,

Pendapatan Asli

Daerah, Dana Alokasi

Umum Dan Dana Bagi

Hasil Terhadap Tingkat

Kemiskinan di Kota

Manado.

Rasu, dkk

(2019).

DBH

berpengaruh

negatif dan

tidak signifikan

terhadap

Kemiskinan,

DAU dan DAK

berpengaruh

positif dan

tidak signifikan

terhadap

Kemiskinan.

Jenis datanya

sekunder. Ruang

lingkupnya kabupaten.

Analisis datanya

menggunakan regresi

linier berganda.

Meneliti pengaruh

Dana Perimbangan

terhadap

Kemiskinan.

2 Peran Dana

Perimbangan Terhadap

Kemiskinan di

Provinsi Bali.

Ismail dan

Hakim

(2014).

DBH dan DAU

berpengaruh

negatif

terhadap

jumlah

Terdapat variabel X

lainnya yaitu Jumlah

Penduduk, Pendidikan

dan Kesehatan.

Meneliti pengaruh

Dana Perimbangan

terhadap

Kemiskinan. Ruang

lingkupnya provinsi.

40

No. Judul Penulis

(Tahun)


Kemiskinan.

DAK

berpengaruh

positif terhadap

Kemiskinan.

Analisis datanya

regresi data panel.

3 Pengaruh Pendapatan

Asli Daerah, Dana

Alokasi Umum, Dana

Bagi

Hasil dan Jumlah

Penduduk Terhadap

Tingkat Kemiskinan

Dengan

Belanja Daerah Sebagai

Variabel Intervening

Pada Kabupaten/

Kota di Provinsi Riau

Tahun 2011- 2015.

Isramiwarti,

dkk (2017).

DAU tidak

berpengaruh

signifikan

terhadap

tingkat

Kemiskinan.

DBH

berpengaruh

negatif dan

signifikan

terhadap

Kemiskinan.

Terdapat variabel X

lainnya yaitu Jumlah

Penduduk. Terdapat

Belanja Daerah

sebagai variabel

intervening.

Meneliti pengaruh

DAU dan DAK

terhadap

Kemiskinan. Jenis

datanya sekunder.

Ruang lingkupnya

provinsi. analisis

datanya regresi data

panel.


Asli Daerah (DBH),

Manduapess

y (2020).

Dana

Perimbangan

Terdapat variabel Y

lainnya yaitu

Meneliti peengaruh

Dana Perimbangan

41

No. Judul Penulis

(Tahun)


Dana Perimbangan

Terhadap Pertumbuhan

Ekonomi dan

Kemiskinan di

Kabupaten Mimika.

berpengaruh

negatif dan

signifikan

terhadap

Kemiskinan.

pertumbuhan

ekonomi. Ruang


Analisis datanya

analisis jalur.

terhadap

Kemiskinan.

5 Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi

Kemiskinan di Provinsi

Aceh.

Basyir, dkk

(2015).

DAU dan DAK

berpengaruh

signifikan

terhadap

Kemiskinan.

Terdapat variabel X

lainnya yaitu

Pengeluaran

Pemerintah.

Meneliti pengaruh

Dana Perimbangan

terhadap

Kemiskinan. Jenis

datanya sekunder.

Ruang lingkupnya

provinsi. analisis


panel.

6 Analisis Pengaruh

DBH, DAU dan DAK

Terhadap Kemiskinan

Pada Kabupaten/Kota di

Provinsi Sumatera Barat

Jolianis

(2016).

DAU

berpengaruh

signifikan

terhadap

Kemiskinan.

DAK tidak

Terdapat pertumbuhan

ekonomi sebagai

variabel intervening.

Meneliti pengaruh

DAU dan DAK

terhadap

Kemiskinan. Ruang

lingkupya provinsi.

42

No. Judul Penulis

(Tahun)


Dengan Pertumbuhan

Ekonomi Sebagai

Variabel Intervening.

berpengaruh

signifikan

terhadap

Kemiskinan.

Analisis datanya

regresi data panel.


Asli Daerah dan

Dana Perimbangan

Terhadap Pertumbuhan

Ekonomi

dan Kemiskinan di

Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

Manek dan

Badrudin

(2016).

Dana

Perimbangan

berpengaruh

negatif namun

tidak

signifikan

terhadap

Kemiskinan.

Terdapat variabel Y

yaitu Pertumbuhan

Ekonomi.

Meneliti pengaruh

Dana Perimbangan

Terhadap

Kemiskinan. Ruang

lingkupnya provinsi.

Jenis datanya

sekunder. Analisis


panel.

8 Desentralisasi Fiskal

Dan Kemiskinan di

Indonesia

(Studi Kasus: Indonesia

Bagian Timur).

Maulana

dan Masbar

(2018).

DAK

berpengaruh

signifikan

terhadap

Kemiskinan.

DAU tidak

Terdapat PDRB

sebagai variabel

kontrol. Ruang

lingkupnya sebagian

wilayah.

Meneliti pengaruh

Dana Perimbangan

Terhadap

Kemiskinan. Jenis

datanya sekunder.

43

No. Judul Penulis

(Tahun)


berpengaruh

signifikan

terhadap

Kemiskinan.

Analisis datanya

regresi data panel.

9 Pengaruh Realisasi

APBD Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi

dan Kemiskinan dengan

Statistcal Mediation

Analysis.

Nurhidayah

dan

Hendikawat

i (2018).

DAU tidak

berpegaruh

signifikan

terhadap

Kemiskinan.

DAK

berpengaruh

signifikan

terhadap

Kemiskinan.

Terdapat variabel Y

lainnya yaitu

Pertumbuhan

Ekonomi. Analisis

datanya analisis jalur

dengan model

statistical mediation

analysis .

Meneliti pengaruh

Dana Perimbangan

terhadap

Kemiskinan. Jenis

datanya sekunder.

Ruang lingkupnya

provinsi.

10 Pengaruh DBH, DAU,

dan DAK Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi

Dan Kemiskinan di

Fikri, dkk

(2019).

DAU dan DAK

tidak

berpengaruh

terhadap

kemiskinan.

Terdapat variabel Y

lainnya yaitu

Pertumbuhan

Ekonomi. Ruang


Meneliti pengaruh

DAU dan DAK

terhadap

44

No. Judul Penulis

(Tahun)


Kabupaten Indragiri

Hulu.

Analisis datanya

regresi linier berganda.

Kemiskinan. Jenis

datanya sekunder.

11 Pengaruh DAU, DAK,

PAD Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi

dan Kemiskinan (Kota

Manado Tahun 2001-

2013).

Anwar, dkk.

(2016).

DAU dan DAK

berpengaruh

terhadap

kemiskinan.

Terdapat variabel X

lainnya yaitu PAD.

Terdapat variabel Y

lainnya yaitu PDRB.

Ruang lingkupnya

kabupaten. Analisis

datanya regresi linier

berganda.

Meneliti pengaruh

DAU dan DAK

terhadap

Kemiskinan. Jenis

datanya sekunder.

12 Pengaruh Belanja

Langsung, Belanja

Tidak Langsung dan

Dana Alokasi Umum

Terhadap Tingkat

Kemiskinan di kota

Manado.

Bawimbang

, dkk.

(2021).

DAU dan DAK

berpengaruh

terhadap

kemiskinan.

Terdapat variabel X

lainnya yaitu Belanja

Langsung dan Tidak

Langsung. Terdapat

variabel Y lainnya

yaitu PDRB. Ruang


Analisis datanya

regresi linier berganda.

Meneliti pengaruh

DAU terhadap

Kemiskinan. Jenis

datanya sekunder.

45

No. Judul Penulis

(Tahun)


13 Peran Dana

Perimbangan Terhadap


Bali.

Ismail dan

Hakim

(2014).

DAU dan

berpengaruh

negatif

terhadap

kemiskinan.

DAK tidak

berpengaruh

terhadap

kemiskinan.

Tidak ada perbedaan. Meneliti pengaruh

Dana Perimbangan

terhadap

Kemiskinan. Jenis

datanya sekunder.


Asli Daerah, Dana

Alokasi Umum dan

Dana Otonomi Khusus

Terhadap Tingkat


Aceh Periode 2010-

2017.

Kadafi dan

Murtala

(2020).

DAU

berpengaruh

terhadap

kemiskinan.

DAK tidak

berpengaruh

terhadap

kemiskinan.

Terdapat variabel X

lainnya yaitu PAD.

Meneliti pengaruh

DAU dan DAK

terhadap

Kemiskinan. Jenis

datanya sekunder.

15 Do Government

Transfers Reduce

Poverty in China?

Micro Evidence

Westmore

(2018).

Transfer dana

pemerintah

berpengaruh

Tedapat variabel X

lainnya yaitu Subsidi

dan Bantuan Sosial.

Ruang lingkupnya

Meneliti pengaruh

Transfer Pemerintah

terhadap

46

No. Judul Penulis

(Tahun)


From Five Regions. terhadap

Kemiskinan.

beberapa kota di dalam

suatu provinsi.

Terdapat metode

survey.

Kemiskinan. Jenis

datannya sekunder.

16 Does Government

Spending Affect Income

Poverty? A Meta-

Regression

Analysis.

Anderson,

dkk. (2018).

Transfer dana

pemerintah

yang lebih

tinggi

mengurangi

kemiskinan di

negara

berpenghasilan

rendah dan

menengah.

Analisis datanya meta-

regresi. Ruang

lingkupnya negara.

Meneliti pengaruh

Transfer Pemerintah

terhadap

Kemiskinan. Jenis

datanya sekunder.

17 The Relationship

Between Government

Expenditure, Economic

Growth and Poverty

Reduction in Nigeria.

International Journal of

Chude, dkk.

(2019).

Transfer dana

pemerintah

yang lebih

tinggi

mengurangi

kemiskinan.

Tedapat variabel X


dan Bantuan Sosial.

Ruang lingkupnya


suatu negara.

Meneliti pengaruh

Transfer Pemerintah

terhadap

Kemiskinan. Jenis

datanya sekunder.

47

No. Judul Penulis

(Tahun)


Developing and

Emerging Economies

18 Government

Expenditure and

Poverty Reduction in

Nigeria. Journal of

Economics and Public

Finance

Oriavwote

& Ukawe

(2018).

Transfer dana

pemerintah

yang lebih

tinggi

mengurangi

kemiskinan.

Tedapat variabel X


dan Bantuan Sosial.

Ruang lingkupnya


suatu negara.

Meneliti pengaruh

Transfer Pemerintah

terhadap

Kemiskinan. Jenis

datanya sekunder.

19 The Effect of

Government Sectoral

Expenditure on Poverty

Level in Kenya. Journal

of Economics and

Sustainable

Development

Willy &

Omary

(2018).

Transfer dana

pemerintah

yang lebih

tinggi

mengurangi

kemiskinan.

Tedapat variabel X


dan Bantuan Sosial.

Ruang lingkupnya


suatu negara.

Meneliti pengaruh

Transfer Pemerintah

terhadap

Kemiskinan. Jenis

datanya sekunder.

20 Relationship between

Government

Expenditure and

Poverty: A Study of

Nigeria

Yahaya

(2019).

Transfer dana

pemerintah

yang lebih

tinggi

mengurangi

kemiskinan.

Tedapat variabel X


dan Bantuan Sosial.

Ruang lingkupnya


suatu negara.

Meneliti pengaruh

Transfer Pemerintah

terhadap

Kemiskinan. Jenis

datanya sekunder.

48

C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1. Sistematika Kerangka Pemikiran

Keterangan: Pengaruh secara parsial

Pengaruh secara simultan

Setiap daerah di Indonesia tentunya memiliki APBD dalam menjalankan

kegiatan pemerintahannya. Di dalam APBD, terdapat anggaran pendapatan

daerah dimana salah satunya adalah Dana Perimbangan. Dana-dana tersebut

tentunya digunakan umtuk membiayai program-program yang mengedepankan

kepentingan masyarakat salah satunya adalah penurunan Tingkat Kemiskinan

(Kadafi dan Murtala, 2020).

Dana Perimbangan terbagi atas tiga jenis yaitu: DAU, DAK dan DBH.

DAU ditransfer dengan tujuan untuk memeratakan kemampuan keuangan

antardaerah. DAK ditransfer dengan tujuan untuk membantu daerah dalam

merealisasikan program-program yang telah menjadi target nasional. DBH

yang dialokasikan kepada daerah ada dua macam, yaitu: DBH bukan Pajak

(Sumber Daya Alam) dan DBH Pajak (Ismail dan Hakim, 2014).

DAU (X1)

DAU (X2)

DBH (X3)

Tingkat

Kemiskinan (Y)

49

D. Keterkaitan Antarvariabel dan Hipotesis

1. Hubungan DAU Dengan Tingkat Kemiskinan

Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai anggaran yang tercantum di

rencana APBN dan dialokasikan untuk pemmerintah daerah. Tujuannya

sebagai upaya memeratakan dan mengurangi kesenjangan pendapatan

antardaerah serta berguna bagi daerah untuk membiayai urusan

pemerintahanya dalam rangka desentralisasi. Di dalam APBD, biasanya

pemerintah daerah menempatkan DAU sebagai komponen pemasukan

terpenting, karena setiap tahunnya DAU memberikan kontribusi terbesar

bagi kemampuan keuangan daerahnya. Dengan kata lain, DAU berfungsi

untuk memberikan bantuan kepada daerah khususnya yang memiliki

sumber daya yang relatif rendah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 (2014) menjelaskan bahwasannya

DAU dialokasikan agar pemerintah daerah tidak mengalami masalah dalam

keuangan untuk membiayai program pemerintahan. DAU berguna untuk

menutup celah fiskal (fiscal gap) yang terdapat di APBD. Pengalokasian

anggaran ini sepenuhnya dialokasikan dari pemerintah pusat kepada daerah

untuk merealisasikan program tertentu dalam upaya peningkatan

kesejahteraan yang secara langsung mengurangi tingkat kemiskinan. DAU

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Basyir,

dkk., 2015).

H1: DAU berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap

Tingkat Kemiskinan.

50

2. Hubungan DAK dengan Tingkat Kemiskinan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 (2004) dan Undang-Undang

Nomor 33 (2004), daerah penerima anggaran DAK harus menyiapkan dana

penyesuaian minimal 10% dari DAK yang diterima ke daerah dan anggaran

tersebut wajib dicantumkan ke rencana APBD. Wilayah yang memiliki

lebih tinggi pengeluarannya dari pemasukan, tidak harus menyiapkan

anggaran penyesuaian. DAK merupakan dana yang tidak diberikan kepada

semua daerah, karena anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan dan

memeratakan infrastruktur pelayanan publik khususnya di daerah-daerah

yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat sebagai target nasional.

Menurut Sulistyowati (2011), Dana dekonsentrasi serta dana tugas

pembantuan yang dianggarkan oleh pemerintah pusat, berangsur-angsur

akan diberikan kepada daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus. Dana

Alokasi Khusus harus dioptimalkan bagi kepentingan manusia dan dapat

mengurangi ketika kualitas pelayanan publik. Bidang-bidang yang terkait

adalah kesehatan, Pendidikan, prasarana pemerintah daerah, pertanian,

infrastruktur, kelautan dan perikanan serta lingkungan hidup yang dimana

semua bidang tersebut apabila dibiayai oleh DAU dengan maksimal akan

berdampak positif bagi pengurangan Tingkat Kemiskinan. bahwa DAK

berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan (Maulana dan Masbar,

2018).

H2: DAK berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap

Tingkat Kemiskinan.

51

3. Hubungan DBH dengan Tingkat Kemiskinan

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah anggaran yang ditransfer kepada

pemerintah daerah dan tercantum di rencana APBN. Dana ini ditransfer

kepada daerah untuk membiayai urusan pemerintahan dengan

mempertimbangkan kemampuan daerah dalam wujud nyata dari

desentralisasi. Merujuk pada undang-undang yang berlaku, DBH

merupakan pemasukan yang berhak diterima daerah dengan bersumber

pada hasil-hasil pengelolaan dari masing-masing daerah. di dalam APBD,

DBH dibagi dalam dua jenis yaitu: DBH Bukan Pajak (SDA) dan DBH

Pajak. Dengan mendapatkan pemasukan dari DBH, pemerintah daerah

dapat membiayai pembangunan tepat sasaran yang meningkatkan

kesejahreraan rakyat dan tidak bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kenaikan anggaran penerimaan daerah bersumber DBH dan

komponen keuangan lain mengindikasikan bahwasannya pemerintah pusat

melalui daerah memiliki peluang untuk mengoptimalkan upaya

mengentaskan kemiskinan yang dimana dana tersebut berasal dari potensi

yang ada di daerahnya. Apabila potensi-potensi daerah dapat

dimaksimalkan, maka dari tahun ke tahun DBH yang diperoleh akan

semakin tinggi.

Semakin meningkatnya DBH yang diterima oleh pemerintah daerah,

secara langsung akan berdampak positif bagi pembangunan melalui

anggaran yang ditetapkan di dalam APBD. Tujuan dialokasikannya DBH,

52

adalah untuk membantu pemerintah daerah dalam upaya mengurangi

kesenjangan pendapatan antardaerah. DBH berperan penting untuk

membantu merealisasikan program ekonomi, sehingga berdampak langsung

pada upaya pengentasan kemiskinan. DBH berpengaruh negatif signifikan

terhadap Tingkat Kemiskinan (Isramiwarti, dkk., 2017).

H3: DBH berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap

Tingkat Kemiskinan.

4. Hubungan DAU, DAK dan DBH dengan Tingkat Kemiskinan

Dengan meningkatnya Dana Perimbangan yang signifikan dari tahun

ke tahun, seharusnya Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di Sulawesi

tengah juga ikut menurun secara lebih baik, setidaknya setara atau lebih

rendah dari Tingkat Kemiskinan nasional Pada 2019. Penelitian yang

dilakukan oleh Manduapessy (2020), menemukan bahwa Dana

Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat

Kemiskinan.

Dengan pendapatan tersebut, daerah dapat membiayai program-

program ekonomi yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat melalui

dinas terkait. Di sisi lain, penurunan Tingkat Kemiskinan tetap memiliki

problematika, dimana Sulawesi Tengah belum mampu keluar sebagai

daerah dengan Tingkat Kemiskinan di atas rata-rata nasional.

H4: DAU, DAK dan DBH berpengaruh negatif dan signifikan secara

simultan terhadap Tingkat Kemiskinan.

53

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi sebagai objek peneliti yang akan diobservasi, namun diambil

secara keseluruhan. Oleh karena itu, komponen dalam meneliti secara umum

mempunyai ciri-ciri luas terhadap objek-objek penelitian tertentu. Populasi

yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan yaitu provinsi Sulawesi Tengah

(Sugiyono, 2014).

Sampel sebagai objek penelitian yang akan diobservasi, namun hanya

diambil sebagian dari keseluruhan populasi. Oleh karena itu, komponen yang

mrnjadi bagian penelitian secara khusus memiliki sub-bidang dari data-data

tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan yaitu

kabupaten/kota yang ada di provinsi Sulawesi Tengah (Sugiyono, 2014).

B. Data dan Sumber Data

Data yang dipakai untuk menyusun di dalam penelitian yaitu data panel

yang didefinisikan sebagai angka sebuah sampel yang diobservasi dan

menggunakan satuan waktu untuk penjelasannya sebagai gabungan data cross

section dan time series. Sedangkan peneliti menggunakan sumber data sekunder

untuk melakukan pengujian.

54

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam menganalisis, peneliti ini memakai pendekatan kuantitatif.

Alasanya, karena data tersebut digambarkan melalui tabel dan akan dijelaskan

menggunakan angka-angka yang telah diuji. Sedangkan data sekunder

digunakan peneliti yang didapatkan melalui website ataupun file-file

pemerintah yang dicantumkan serta disebarluaskan kepada masyarakat umum

(Sugiyono, 2017).

Peneliti mengumpulkan data sekunder untuk penelitian yang bersumber

dari:

1. Badan Pusat Statistik (BPS).

2. Studi pustaka dengan mengkaji dan memperdalam teori-teori dari para ahli

yang tercantum dalam penelitian terdahulu supaya menjadi salah satu

referensi dalam penelitian ini.

3. Referensi lainnya yang bersumber dari publikasi-publikasi yang terbaru dan

terpercaya.

D. Metode Analisis Data

Ketika melakukan penelitian ini, peneliti memakai alat penganalisis data

panel dan estimasi GLS (Generalized Least Square). Cara menganalisis data

yang tepat untuk menguji semua variabel yang ada dengan melakukan proses

pengurutan terhadap golongan, model dan satuan dasar. Oleh karena itu, proses

55

tersebut harus dilakukan dengan benar agar semua model penelitian yang

ditelah dibuat dapat menghasilkan hipotesis yang jelas.

Data panel memiliki keunggulan tersendiri dari data time series dan cross

section, diantaranya:

1. Sifat heterogenitas dari setiap individu dapat diestimasikan oleh data panel.

2. Memiliki degree of freedom (derajat kebebasan), sehingga lebih efisien

untuk mengurangi kolinearitas antarvariabel karena data panel bersifat

variatif dan informatif.

3. Dalam menilai perubahan yang dinamis, hasil dari data panel lebih baik dari

data cross section yang melakukan studi berulang.

4. Dapat mengukur efek dan mendeteksi data yang lebih sederhana. Kelebihan

tersebut mustahil dapat dilakukan pada data cross section dan time series,

misalnya efek pengangguran di suatu negara.

5. Dapat menganalisis data lebih luas yang tentunya sangat membantu kegiatan

penelitian, misalnya skala pertumbuhan ekonomi dan perubahan lapangan

kerja.

1. Uji Kelayakan Model

a. Common Effect Model (CEM) GLS

Model CEM atau Ordinary Least Squares (OLS)

mengasumsikan kurun waktu yang memiliki tempat sama dengan

data. Selain itu, model ini juga dapat menggabungkan data cross

section dan time series lebih mudah, sehingga model ini pun sering

56

dianggap oleh para peneliti sebagai metode yang paling sederhana

untuk menjelaskan data panel (Gujarati, 2003).

b. Fixed Effect Model (FEM) GLS

Penamaan model dapat juga dikatakan Least Squares Dummy

Variables (LSDV), namun ketika terjadi heterokedastisitas, maka

akan terjadi kombinasi antara model cross section weight dan FEM.

Dalam menjelaskan perbedaan intersep, model ini menggunakan

variabel dummy. FEM GLS menjelaskan bahwasannya antara ruang

dan waktu memiliki slope yang tetap (Gujarati, 2012).

Dalam mengolah data panel dengan GLS, diperlukan juga pengujian

yang dilakukan untuk mendapatkan model yang tepat agar hasil

penelitian lebih mudah dijelaskan, diantaranya:

a. Uji Chow (Chow Test) GLS

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan model

antara CEM GLS dan FEM GLS untuk menentukan estimasi data

panel yang tepat. Apabila nilai signifikansinya di bawah 0,05, maka

model yang dipilih harus FEM GLS, begitu pun sebaliknya

(Gujarati, 2012).

Analisis regresi dari metode tersebut secara umum dapat

digambarkan melalui persamaan berikut:

Yit= α + β1X1it + β2X2it + β3X3it + eit .......................................... (1)

Persamaan tersebut diformulasikan dalam menjelaskan model dari

penelitian di bawah ini.

57

LOG_TKit = α + β1LOG_DAUit + β2LOG_DAKit + β3LOG_DBHit +

eit………………... (2)

Keterangan:

TK = Tingkat Kemiskinan

α = Konstanta

β1, β2, β3, β4 = Koefisien Regresi

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

DBH = Dana Bagi Hasil

i = Cross-Section, Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah

t = Time-Series, Tahun 2015-2019

e = Variabel Pengganggu

2. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Uji koefisien determinasi berfungsi agar dapat menganalisis

kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

dan nilainya antara nol sampai satu. Apabila mendekati angka satu,

maka penelitian semakin baik (Green, 2012).

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji t sebagai analisis yang dilakukan agar dapat melihat apakah

variabel independen memberikan tingkat signifikasi kepada variabel

dependen, dimana variabel independen lainnya bersifat konstan.

58

Jika terjadi H0 ditolak dan H1 diterima, maka jelas itu menandakan

bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel dan pengujian pada nilai

signifikansi 0,05 (5%) (Green, 2012).

c. Uji Simultan (Uji F)

Uji F sebagai analisis yang dilakukan untuk melihat apakah

seluruh variabel-variabel bebas, secara serentak mampu

memengaruhi variabel terikat secara signifikan. Jika variabel-

variabel bebas mampu memengaruhi variabel terikat, maka itu jelas

tandanya bahwa nilai F tabel lebih kecil apabila dibandingkan

dengan F hitung (Green, 2012).

59

E. Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Jenis Variabel Nama Variabel Definisi Operasional Parameter Skala Ukuran

Variabel

Independen

(X)

Dana Alokasi

Umum (DAU)

(X1)

Dana yang ditransfer kepada

pemerintah daerah dengan tujuan untuk

memeratakan pendapatan dan

membiayai program-program di daerah

dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi.

Total DAU

kabupaten/ko

ta provinsi

Sulawesi

Tengah

Tahun 2015-

2019.

Rasio

Dana Alokasi

Khusus (DAK)

(X2)

Dana yang dianggarkan oleh

pemerintah pusat melalui APBN guna

membantu pemerintah daerah dalam

membiayai kegiatan khusus dalam

upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Total DAK

kabupaten/ko

ta provinsi

Sulawesi

Tengah

Tahun 2015-

2019.

Rasio

Dana Bagi Hasil

(DBH) (X3)

Dana Perimbangan yang dialokasikan

kepada daerah untuk membiayai urusan

pemerintahannya sendiri sebagai

bentuk dari desentralisasi. DBH yang

dialokasikan kepada daerah berasal

Total DBH

kabupaten/ko

ta provinsi

Sulawesi

Tengah

Rasio

60

Jenis Variabel Nama Variabel Definisi Operasional Parameter Skala Ukuran

dari sumber daya nasional dan ada dua

jenis, yaitu DBH Pajak dan DBH bukan

Pajak (Sumber Daya Alam).

Tahun 2015-

2019.

Variabel

Dependen

Tingkat

Kemiskinan (Y)

Kemiskinan diartikan yaitu saat

keadaan individu atau kumpulan

masyarakat, dari jenis laki-laki

ataupun perempuan, mengalami

kekurangan dalam hal pemenuhan

kebutuhan dasar yang berguna untuk

bertahan hidup dan meningkatkan

perekonomian yang lebih baik.

Persentase

Tingkat

Kemiskinan

kabupaten/ko

ta provinsi

Sulawesi

Tengah

Tahun 2015-

2019.

Rasio

61

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian Penelitian

1. Tingkat Kemiskinan

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2019.

Menurut data perkembangan Tingkat Kemiskinan yang dirilis

Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019, Sulawesi Tengah menjadi salah

satu dari 10 provinsi yang memiliki Tingkat Kemiskinan Tertinggi di

Indonesia. Dengan angka yang masih tergolong di atas rata-rata Tingkat

Kemiskinan nasional sebesar 9,41 persen, Tingkat Kemiskinan

Sulawesi Tengah masuk ke dalam kategori tinggi dengan nilai sebesar

13,48 persen. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya sebesar 12,92

persen. Penurunan di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa

pemerintah daerah telah berhasil meningkatkan menurunkan Tingkat

Kemiskinan di Sulawesi Tengah.

14.6614.45

14.14

12.92

13.48

2015 2016 2017 2018 2019

Grafik 4.1 Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi

Tengah Tahun 2015-2019 (Persen)

62

Penurunan Tingkat Kemiskinan Sulawesi Tengah juga diikuti oleh

kabupaten/kota di dalamnya, namun penurunan Tingkat Kemiskinan di

daerah tersebut rata-rata masih di bawah satu persen. Berdasarkan data

data yang dipublikasikan oleh BPS tahun 2019, hampir seluruh daerah

di provinsi Sulawesi Tengah memiliki Tingkat Kemiskinan di atas rata-

rata nasional kecuali kabupaten Banggai dengan Tingkat Kemiskinan

sebesar 7,8 persen dan kota Palu sebesar 6,8 persen pada 2019, sekaligus

sebagai daerah daerah yang memiliki Tingkat Kemiskinan terendah.

Sedangkan kabupaten yang memiliki Tingkat Kemiskinan tertinggi

adalah Donggala sebesar 18,4 persen.

Pemerintah daerah di Sulawesi Tengah harus melakukan berbagai

pembahasan yang strategis, terutama untuk menyusun kebijakan yang

mengedepankan kepentingan masyarakat dan bertujuan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar Tingkat Kemiskinan

dapat menurun secara signifikan.

63

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dengan merujuk pada data keuangan daerah, DAU yang diterima

Sulawesi Tengah tergolong cukup tinggi dan juga menjadi pendapatan

terbesar yang tercantum di dalam APBD. Penerimaaan DAU tertinggi

terjadi Pada 2019 sebesar 8,2 Triliun Rupiah.

Sumber: Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (BPS) Tahun 2015-2019.

Menurut data Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang

dirilis BPS Pada 2019, dapat disimpulkan bahwa penerimaan

pemerintah daerah yang berasal dari DAU mengalami total anggaran

yang meningkar setiap tahunnya. Anggaran tersebut bertujuan untuk

memeratakan kemampuan keuangan antardaerah di Indonesia. Daerah

dengan penerimaan DAU tertinggi adalah Banggai sebesar 909 Miliar

Rupiah, diikuti Parigi Moutong sebesar 786 Miliar Rupiah dan Poso

sebesar 752 Miliar Rupiah. Sedangkan daerah dengan penerimaan DAU

terendah adalah Banggai Laut sebesar 415 Miliar Rupiah.

7,2

7,9 8,0 7,9

8,2

2015 2016 2017 2018 2019

Grafik 4.2 Realisasi Penerimaan DAU Seluruh

Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun

2015-2019 (Triliun Rupiah)

64

DAU bertujuan utuk memeratakan kemampuan keuangan

antardaerah dan menutupi kesenjangan serta kekurangan anggaran

karean pemerintah daerah yang belum berhasil mengoptimalkan semua

potensi pendapatan di daerahnya masing-masing. Apabila pemerintah

daerah berhasil dalam mengelola pendapatan terbesar di APBD ini,

maka seharusnya secara langsung dapat meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat agar tingkat kemiskinan dapat mengalami

penurunan yang signifikan.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Apabila dilihat dari grafik di bawah ini, tentunya anggaran DAK

yang meningkat dari tahun ke tahun dengan penerimaan tertinggi terjadi

pada 2019 sebesar 3,2 Triliun Rupiah, sehingga dapat digunakan secara

tepat sasaran untuk membantu masyarakat dalam memperbaiki kualitas

hidupnya.

65


Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan apabila secara umum,

penerimaan DAK yang tinggi, dapat mengindikasikan banyak program

khusus dari pemerintah daerah dalam upaya memenuhi target dan prioritas

nasional (BPS, 2019). Hal tersebut tidak terlepas dari sinergitas antara

pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan

pembangunan daerah yang menjadi indikator dalam desentralisasi. Jumlah

seluruh DAK yang diterima daerah di Sulawesi Tengah secara langsung

menjadi tanggung jawab daerah untuk mengedepankan kepentingan

masyarakat.

Daerah dengan penerimaan DAK tertinggi Pada 2019 adalah Parigi

Moutong sebesar 400 Miliar Rupiah diikuti Donggala sebesar 350 Miliar

Rupiah dan Banggai sebesar 281 Miliar Rupiah. Sedangkan daerah dengan

penerimaan DAK terendah adalah Banggai Laut sebesar 91 Miliar Rupiah

(BPS, 2019). Seluruh realisasi kebijakan penggunaan DAK diatur sesuai

990

3.0302.639 2.658

3.275

2015 2016 2017 2018 2019

Grafik 4.3 Realisasi Penerimaan DAK Seluruh


2015-2019 (Miliar Rupiah)

66

dengan nilai desentralisasi agar pelaksanaa.nya dapat dipahami dan

berpengaruh langsung terhadap masyarakat di daerah.

4. Dana Bagi Hasil (DBH)


Realisasi penerimaan DBH seluruh kabupaten/kota di provinsi

Sulawesi Tengah cenderung mengalami kenaikan total anggaran persentase

yang signifikan dari tahun 2015-2019 dengan penerimaan tertinggi terjadi

pada 2019. BPS menyebut, daerah yang menerima DBH tertinggi adalah

kabupaten Banggai, dengan penerimaan DBH di kabupaten yang dari tahun

ke tahun anggarannya naik. Daerah yang menerima DBH terendah adalah

kabupaten Banggai Laut, dengan penerimaan tertinggi terjadi pada 2019

sebesar 28,5 Miliar Rupiah. DBH dapat digunakan oleh pemerintah daerah

untuk membiayai urusan pemerintahan tentunya dengan mengedepankan

kepentingan publik. DBH dapat menambah jumlah anggaran yang

525,4

379,8

768,5726,3

800,7

2015 2016 2017 2018 2019

Grafik 4.4 Realisasi Penermaan DBH Seluruh


2015-2019 (Miliar Rupiah)

67

digunakan untuk perbaikan kualitas tenaga kerja, fasilitas publik dan

peningkatan program ekonomi di daerah.

B. Analisis dan Pembahasan

1. Uji Kelayakan Model

Uji Chow bertujuan agar dapat memilih model yang terbaik diantara

Common Effect Model (CEM) GLS dengan Fixed Effect Model (FEM) GLS.

Cara menentukannya dengan melihat probabilitas dengan signifikansi 0,05.

Apabila probabilitasnya di bawah signifikansi 0,05, dapat diketahui model

terbaik yang dipilih yaitu FEM GLS, begitupun yang terjadi sebaliknya.

Tabel 4.1

Uji Chow GLS

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 384.099391 (12,49) 0.0000

Sumber: Pengolahan Data E-views 10.

Berdasarkan hasil pengolahan data menurut uji Chow di atas,

diperoleh nilai probabilitas dibawah signifikansi 0,05. Dapat diketahui

jika model yang terbaik yang cocok dari regresi tersebut adalah Fixed

Effect Model (FEM) GLS.

68

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat normalitas data dengan

menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov. Hasil dari uji

normalitas menunjukkan apabila data normal, maka nilai

signifikansinya > α = 0,05 dan jika data tidak normal, maka nilai

signifikansinya < α = 0,05 (Ghozali, 2013).

Gambar 4.1

Uji Normalitas

0

2

4

6

8

10

-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02

Series: Standardized Residuals

Sample 2015 2019

Observations 65

Mean 1.71e-18

Median 0.002535

Maximum 0.018460

Minimum -0.026120

Std. Dev. 0.012766

Skewness -0.541796

Kurtosis 2.130910

Jarque-Bera 5.225702

Probability 0.073325


Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, diperoleh nilai

probabilitas persamaan regresi dengan signifikansi diatas 0,05 yaitu

sebesar 0,073325. Artinya data yang terdapat di dalam model tersebut

berdistribusi normal.

69

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara

variabel independen yang lebih besar dari 0,80. Jika nilainya kurang dari

0,80 atau sama dengan 0,80, maka hal tersebut menandakan tidak

terjadinya multikolinearitas (Gujarati, 2012).

Tabel 4.2

Uji Multikolinearitas


Berdasarkan hasil pengolahan data persamaan regresi di atas,

diperoleh nilai kurang dari 0,80. Artinya data yang terdapat di dalam

model tersebut tidak memiliki masalah multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah sebuah grafik tidak

menunjukkan pola yang beraturan dan data menyebar secara random di

bawah dan di atas pada sumbu Y dan angka nol. Nilai residual dengan

variabel bebas menggunakan plot gambar pada setiap pengujiannya.

Apabila probabilitasnya di atas 0,05, maka model terbebas dari masalah

heterokedastisitas (Ghozali, 2013).

LOG_DAU LOG_DAK LOG_DBH LOG_DAU 1.000000 0.589735 0.470242

LOG_DAK 0.589735 1.000000 0.162397

LOG_DBH 0.470242 0.162397 1.000000

70

Tabel 4.3

Uji Heterokedastisitas (Uji Park)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.170131 0.247856 -0.686411 0.4957

LOG_DAU 0.022187 0.032161 0.689876 0.4935

LOG_DAK -0.005213 0.004216 -1.236340 0.2222

LOG_DBH 0.003715 0.003935 0.944059 0.3498


Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, diperoleh nilai Prob.

variabel bebas persamaan regresi memiliki signifikansi diatas 0,05.

Artinya data yang terdapat di dalam model tersebut tidak mengalami

masalah heterokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah sebuah variabel di

dalam model yang telah dibentuk memiliki hubungan dengan variabel

prediksi yang terikat dengan waktu. Terjadinya autokorelasi

menyebabkan ketidakbebasan pasangan nilai disturbance. Uji

autokorelasi harus dilakukan apabila penelitian menggunakan data

runtut waktu atau time series di dalam pengujian regresi linier. Apabila

probabilitasnya di atas 0,05, maka model terbebas dari masalah

autokorelasi (Ghozali, 2013).

71

Tabel 4.4

Uji Autokorelasi (Durbin Watson)

R-squared 0.989932 Mean dependent var 1.623874

Adjusted R-squared 0.986850 S.D. dependent var 0.817291

S.E. of regression 0.014589 Sum squared resid 0.010430

F-statistic 321.1869 Durbin-Watson stat 1.697116 Prob(F-statistic) 0.000000


Hasil pengolahan di atas menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson

stat sebesar 1,697116. Model dapat lerbebas dari masalah autokorelasi

apabila DW > dU dan nilai (4 - DW) > dU. Diketahui bahwa nilai dU

sebesar 1,696 dan nilai 4 - DW sebesar 2,304 yang artinya nilai tersebut

DW > dU dan nilai (4 - DW) > dU. Dengan kata lain, model di atas

terbebas dari masalah autokorelasi.

72

3. Uji Hipotesis dan Pembahasan

a. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.5

Regresi Fixed Effect Model (FEM) GLS

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 4.271283 0.761092 5.612044 0.0000

LOG_DAU? -0.310287 0.096813 -3.205016 0.0024

LOG_DAK? -0.020336 0.010056 -2.022363 0.0486

LOG_DBH? -0.030070 0.008802 -3.416165 0.0013

Fixed Effects (Cross) BANGGAIKEPULAUAN-

-C -0.003166 4.268117

BANGGAI--C -0.118924 4.152359

MOROWALI--C -0.003045 4.268238

POSO--C 0.104112 4.375395

DONGGALA--C 0.120399 4.391682

TOLITOLI--C -0.025279 4.246004

BUOL--C 0.031146 4.302429

PARIGIMUOTONG--C 0.119517 4.390800

TOJOUNA-UNA--C 0.091739 4.363022

SIGI--C -0.043742 4.227541

BANGGAILAUT--C -0.015369 4.255914

MOROWALIUTARA--C 0.037625 4.308908

KOTAPALU--C -0.295013 3.976270 Sumber: Pengolahan Data E-views 10.

LOG_TKit = 4.271283 - 0.310287LOG_DAUit - 0.020336LOGDAKit -

0.030070LOG_DBHit + eit

Keterangan:

TK = Tingkat Kemiskinan

α = Konstanta

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

DBH = Dana Bagi Hasil

i = Cross-Section, Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah

73

t = Time-Series, Tahun 2015-2019

e = Variabel Pengganggu

b. Uji Simultan (Uji F)

Dalam melakukan pengujian tersebut, diperlukan tingkat signifikansi

0,05 (5%) yang memiliki keterangan, diantaranya:

a. Jika F hitung lebih dari nilai yang terdapat pada F tabel, dapat

mempunyai arti bahwa penelitian menolak H1 dan menerima H0.

Dengan kata lain, seluruh variabel independen melalui tingkat

signifikansi belum mampu memengaruhi variabel dependen secara

serentak.

b. Jika F hitung kurang dari nilai yang terdapat pada F tabel, dapat

mempunyai arti bahwa penelitian menolak H0 dan menerima H1.

Dengan kata lain, seluruh variabel independen melalui tingkat

signifikansi mampu memengaruhi variabel dependen secara serentak.

Berdasarkan output regresi data panel yang terdapat pada Tabel 4.3,

dapat dianalisis bahwa niIai probabiIitas (F-statistik) sebesar 0.000000.

Angka probabiIitas tersebut Iebih keciI dari signifikansi 0,05 maka H0

ditoIak, artinya dapat disimpuIkan bahwa variabeI Dana Alokasi Umum

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara

simultan dapat berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

74

c. Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Uji koefisien determinasi berfungsi agar dapat melihat kekuatan

pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dan

nilainya antara nol sampai satu. Apabila nilainya hampir mencapai angka

satu, dapat dikatakan penelitian semakin baik (Green, 2012).

Berdasarkan pengujian persamaan regesi dengan menggunakan Fixed

Effect Model (FEM), dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki

pengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) sebesar 98,99 persen,

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak terdapat dalam

penelitian.

d. Uji Individual Effect

1. Banggai Kepulauan

Apabila angka DAU, DAK dan DBH yang terdapat di dalam tabel

4.3 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan terhadap Tingkat

Kemiskinan (Konstan), maka Tingkat Kemiskinan di daerah ini akan

meningkat sebesar 4,268117 persen. Dengan angka DAU yang

meningkat sebesar satu persen, maka akan berdampak pada penurunan

Tingkat Kemiskinan sebesar -0,310287 persen. Dengan angka DAK

yang meningkat sebesar satu persen, maka akan berdampak pada

penurunan Tingkat Kemiskinan sebesar -0,020336 persen. Dengan

75

angka DAK yang meningkat sebesar satu persen, maka akan berdampak

pada penurunan Tingkat Kemiskinan sebesar -0,030070 persen.

2. Banggai











3. Morowali








76

penurunan Tingkat Kemiskinan sebesar -0,020336. Dengan angka DAK


penurunan Tingkat Kemiskinan sebesar -0,030070 persen.

4. Poso











5. Donggala







77





6. Tolitoli











7. Buol






78






8. Parigi Muotong











9. Tojo Una-Una




meningkat sebesar 4,363022. Dengan angka DAU yang meningkat

79

sebesar satu persen, maka akan berdampak pada penurunan Tingkat

Kemiskinan sebesar -0,310287 persen. Dengan angka DAK yang




penurunan Tingkat Kemiskinan sebesar -0,030070 persen.

10. Sigi











11. Banggai Laut




80








12. Morowali Utara











13. Kota Palu



81









C. Implementasi Temuan Penelitian

1. Pengaruh DAU Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan output regresi yang terdapat pada tabel 4.3, menunjukkan

bahwa DAU memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0024 dengan koefisien

sebesar -0,310287. Dimana probabilitas tersebut di bawah tingkat

signifikansi 0,05. Dapat diketahui bahwasannya dengan peningkatan DAU

sebesar satu persen akan berpengaruh langsung terhadap penurunan Tingkat

Kemiskinan sebesar 0,310287 persen secara negatif dan signifikan. Artinya

hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Paseki, dkk (2014) menjelaskan bahwa DAU berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. DAU berasal dari APBN yang

dialokasikan untuk memeratakan kemampuan keuangan antardaerah dan

membiayai urusan pemerintah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

82

salah satunya dengan menurunkan Tingkat Kemiskinan. Masih banyak

daerah di Indonesia yang belum bisa mandiri secara keuangan karena masih

mengandalkan Dana Perimbangan yang ditransfer dari pemerintah pusat

dalam melaksanakan program daerah. Selain itu, DAU juga berperan untuk

mengurangi ketimpangan fiskal (fiscal gap) antardaerah karena minimnya

sumber pendapatan pajak dan potensi alam yang berbeda. Pemerintah pusat

tentunya sangat berharap kepada daerah agar dapat mengelola potensi

keuangan daerah yang dimiliki, sehingga tidak hanya mengandalkan DAU

pada saat pelaksanaan desentralisasi fiskal (Sakoro dan Zulfikar, 2016).

Dengan besaran DAU yang meningkat dari tahun ke tahun, secara langsung

akan berpengaruh terhadap anggaran yang dapat digunakan untuk

melaksanakan operasional pemerintahan.

Menurut Anwar, dkk (2016) menjelaskan bahwa DAU berpengaruh

signifikan bahkan negatif terhadap Tingkat Kemiskinan. Artinya, DAU

dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan Tingkat Kemiskinan.

Indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola DAU dilihat

dari seberapa besar alokasinya terhadap sektor-sektor yang berkaitan

langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, skala prioritas dan

kebijakan yang tepat sasaran dari penggunaan DAU menjadi hal yang

sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi (Juliana dan Rukmana,

2020).

Menurut Wijaya, dkk (2018) menjelaskan bahwa DAU berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. DAU sebagai

83

pendapatan daerah yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan

penganggaran DAU yang optimal, secara langsung akan meningkatkan

kesejahteraan, karena pemerintah dapat memperbaiki kualitas pelayanan

kepada masyarakat khususnya pada kabupaten/kota di provinsi Sulawesi

Tengah.

2. Pengaruh DAK Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan output regresi uji t yang terdapat pada tabel 4.3,

menunjukkan bahwa DAK mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0486

dengan koefisien sebesar -0,020336 . Dimana probabilitas tersebut di bawah

tingkat signifikansi 0,05. Dapat diketahui bahwasannya dengan peningkatan

DAK sebesar satu persen akan berpengaruh langsung terhadap penurunan

Tingkat Kemiskinan sebesar 0,020336 persen secara negatif dan signifikan.

Artinya hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Basyir dkk (2015). Menjelaskan bahwa DAK berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. DAK bertujuan untuk membiyai

kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional. Pengoptimalan anggaran

ini dengan cara membiayai sarana fisik dan non-fisik yang dapat membantu

urusan daerah yang memiliki umur ekonomis yang panjang, seperti:

investasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa yang tidak mampu

disediakan swasta serta menambah aset pemerintah daerah agar dapat

84

menambah fasilitas pelayanan publik. Anggaran ini secara spesifik

diperuntukan bagi sektor-sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, seperti: pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain

(Wahyu dan Dwirandra, 2015).

Menurut Maulana dan Masbar (2018) menjelaskan bahwa DAK

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. DAK

memang merupakan dana yang penggunaannya sudah ditentukan untuk

membiayai program khusus tentunya yang berkaitan langsung dengan

masyarakat. Dengan anggaran DAK yang tinggi, pemerintah dapat

menggunakannya untuk berbagai macam pembiayaan, seperti: fasilitas

kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan lain-lain yang berkaitan langsung

dengan proses pembangunan manusia. Terdapat dua jenis pertimbangan

dalam pengalokasian anggaran ini, yaitu DAK yang digunakan untuk

membiayai infrastruktur fisik dan sarana prasarana dasar yang menjadi

target nasional serta DAK yang memang digunakan untuk membantu

daerah-daerah tertinggal di Indonesia (Melgiana dan Riasning, 2020). Dapat

disimpulkan jika ada penambahan jumlah DAK dari pemerintah pusat,

maka secara langsung juga terjadi peningkatan kesejateraan masyarakat.

Menurut Anwar, dkk (2015) menjelaskan bahwa DAK berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinann. Artinya, penambahan

jumlah DAK yang diterima pemerintah daerah berperan penting dalam

upaya penurunan Tingkat Kemiskinan ketika digunakan dengan efektif.

Anggaran ini secara langsung juga dapat menambah kapasitas pembiayaan

85

program ekonomi jika setiap tahun anggarannya mengalami kenaikan yang

signifikan. DAK nantiya akan dioptimalkan pada sektor-sektor dasar yang

menjadi urusan daerah, seperti: peningkatan kualitas tenaga dan sarana

pendidikan, perbaikan fasilitas dan tenaga kesehatan dan peningkatan

infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian. Hal ini menjadi

bukti jika pemerintah daerah telah mengoptimalkan penggunaan DAK

dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan efektif.

3. Pengaruh DBH Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan output regresi uji t yang terdapat pada tabel 4.3,

menunjukkan bahwa DBH mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,0013

dengan koefisien sebesar -0,030070. Dimana probabilitas tersebut di bawah

tingkat signifikansi 0,05. Dapat diketahui bahwasannya dengan peningkatan

DBH sebesar satu persen akan berpengaruh langsung terhadap penurunan

Tingkat Kemiskinan sebesar 0,030070 persen secara negatif dan signifikan.

Artinya hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini sama dengan temuan analisis penelitian yang

dijelaskan Ismail dan Hakim (2014) menjelaskan bahwa DBH berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. DBH yang berasal dari

pemerintah pusat menjadi bukti bahwa negara telah berupaya optimal dalam

menggali seluruh potensi keuangan. Peningkatan DBH yang signifikan dari

tahun ke tahun diikuti dengan pengalokasian yang tepat sasaran, maka

anggaran DBH pun ikut bertambah. DBH yang sebagian anggarannya

86

berasal dari sumber daya alam dan pajak tentunya dapat menambah

anggaran untuk penigkatan infrasstrukur dan lain-lain. Selain itu

pendapatan lainnya seperi retribusi daerah akan sangat membantu

pemerintah daerah dalam melaksaanakan desentralisasi.

Menurut Putrayuda,dkk (2017) menjelaskan bahwa DBH berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. DBH yang berperan

sebagai pendapatan yang berasal dari negara akan menjadi sumber

keuangan pemerintah daerah untuk meningkatkan proses pembangunan

dengan berbagai alokasi anggaran dengan bertujuan pada kesejahteraan

masyarakat. Walaupun jumlahnya tidak sebesar DAU dan DAK,

penadapatan ini mampu membantu menambah alokasi anggaran untuk

pembiayaan fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit. Hal ini menjadi

bukti jika daerah telah berhasil dalam upaya peningkatan DBH. Sehingga

dapat disimpulkan apabila DBH dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan, maka tingkat kesejahteraan juga ikut naik.

Menurut Isramiwarti, dkk (2017) menerangkan bahwasannya DBH

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. DBH

merupakan anggaran yang sangat penting dalam menambah kapasitas

APBD. Semakin besar penerimaan DBH, maka pengeluaran untuk

penurunan Tingkat Kemiskinan juga ikut naik. Apabila ingin meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat dengan menambah anggaran, maka

pemerintah harus berupaya secara optimal dalam menggali seluruh potensi

keuangan yang dimiliki.

87

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini sebagai bentuk analisis pengaruh Dana Alokasi

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH)

terhadap Tingkat Kemiskinan. Sampel penelitian terdiri dari kabupaten/kota di

provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015-2019. Berdasarkan dari pengolahan dan

analisis data menggunakan E-views10, dapat diketahui bahwa hasilnya sebagai

berikut:

1. Dengan Melakukan Uji t (parsial) ditemukan bahwasannya angka Dana

Alokasi Umum (DAU) mempunyai probabilitas 0,0024 dan koefisien

sebesar -0,310287. Artinya DAU berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.

Koefisien DAU negatif yang menginterpretasikan pengaruh yang terbaIik

antara DAU dan Tingkat Kemiskinan dan teori tersebut terbukti dalam

penelitian ini. Sehingga implementasinya adalah anggaran DAU yang

diterima pemerintah daerah semakin tinggi, maka Tingkat Kemiskinan

akan turun secara signifikan.

2. Dengan Melakukan Uji t (parsial) ditemukan bahwa angka Dana Alokasi

Khusus (DAK) mempunyai probabilitas 0,0024 dan koefisien sebesar -

0,020336. Artinya DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

88

Tingkat Kemiskinan kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Koefisien DAK

negatif yang menginterpretasikan pengaruh yang terbaIik antara DAK dan

Tingkat Kemiskinan dan teori tersebut terbukti dalam penelitian ini.

Sehingga implementasinya adalah anggaran DAK yang diterima

pemerintah daerah semakin tinggi, maka Tingkat Kemiskinan akan turun

secara signifikan.

3. Dengan Melakukan Uji t (parsial) ditemukan bahwa angka Dana Bagi Hasil

(DBH) memiliki probabilitas 0,0013 dan koefisien sebesar - 0,030070.

Artinya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan

kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Koefisien DBH negatif yang

menginterpretasikan pengaruh yang terbalik antara DBH dan Tingkat

Kemiskinan dan teori tersebut terbukti dalam penelitian ini. Sehingga

implementasinya adalah anggaran DBH yang diterima pemerintah daerah

semakin tinggi, maka Tingkat Kemiskinan akan turun secara signifikan.

4. Dengan melakukan uji simultan (uji F) ditemukan bahwa niIai probabiIitas

(F-statistik) sebesar 0.000000. Angka probabiIitas tersebut Iebih keciI dari

signifikansi 0,05 maka H0 ditoIak, artinya bisa disimpuIkan bahwasannya

variabeI Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan

Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan dapat berpengaruh signifikan

terhadap Tingkat Kemiskinan.

89

B. Saran

Berdasarkan pada temuan penelitian dan implementasi yang telah

dijelaskan, maka terdapat saran kepada pemerintah, masyarakat dan peneliti

selanjutnya. Saran-saran tersebut diantaranya:

1. Pemerintah

a. Meningkatkan pengalokasian DAU yang lebih tinggi terhadap program

pengentasan kemiskinan. Sebagai pendapatan yang paling besar di

APBD, DAU harus dimaksimakan untuk membantu membiayai urusan

daerah yang menjadi kepentingan masyarakat.

b. Memaksimalkan pendapatan daerah khususnya DAK untuk proses

pembangunan karena telah menjadi target nasional.

c. Mengalokasikan DBH secara optimal untuk program ekonomi. Selain

itu, pemerintah daerah harus membantu UMKM dan mendorong

perekonomian daerah agar tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.

d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khusunya yang berkaitan

dengan penurunan Tingkat Kemiskinan, seperti: sektor pendidikan

dengan memperbaiki kualitas guru dan sekolah, sektor kesehatan

dengan memperbanyak dokter dan rumah sakit dan sektor

perekonomian dengan memperbaiki kualitas infrasruktur agar

terciptanya lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan pendapatan.

90

2. Masyarakat

a. Membantu pemerintah dalam merealisasikan kebijakan dengan bersedia

menjadi objek utama dalam proses peningkatan pembangunan.

b. Memberikan kritik dan saran bagi pemerintah terhadap anggaran yang

telah dialokasikan untuk membiayai urusan daerah, agar anggaran

tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

3. Peneliti Selanjutnya

a. Dalam melakukan penelitian lanjutan, sebaiknya menggunakan variabel

lain yang cakupannya lebih luas dan memperbanyak observasi objek

yang diteliti dengan menambahkan rentang tahun, sampel dan popolasi

di penelitian selanjutnya.

b. Apabila peneliti selanjutnya ingin membahas dengan tema yang sama,

sebaiknya melakukan pengembangan model penelitian dengan data

yang lebih banyak dan teori-teori baru yang terkait agar lebih baik dari

pelitian sebelumnya.

91

DAFTAR PUSTAKA

Agus, Puji (2020). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal dan

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2018. Jurnal

Widyaiswara Indonesia, 1 (1), 23.

Anderson, E., D’Orey, M. A. J., Duvendack, M. & Esposito, L. (2018). Does

Government Spending Affect Income Poverty? A Meta-regression Analysis.

Word Development, 103, 61.

Anwar, Lukita S., Palar Sutomo W. & Sumual, Jacline I. (2016). Pengaruh DAU,

DAK, PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Kota Manado

Tahun 2001-2013). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16 (2), 220.

Bado, Basri, Alam, Syamsu & Cahyani, Aliyah (2018). The Effect Of Government

Admission on Poverty In The City of Makassar: 2000-2017. Advances in

Economics, Business and Management Research, 75, 219-220.

Balqis, Riqah & Suriani (2020). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap

Kemiskinan di Provinsi Aceh. Conference on Economic and Business

Innovation, 2.

Basyir, Hamzah, Abubakar & Syahnur, Sofyan (2015). Faktor-Faktor yang

Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmu Ekonomi, 3 (1), 59-

66.

Bawimbang, Patricia M. I., Rorong, Ita P. & Siwu, Hanly F. Dj. (2021). Pengaruh

Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Dana Alokasi Umum

Terhadap Tingkat Kemiskinan di kota Manado. Jurnal EMBA, 9 (2), 524-525.

Badan Pusat Statistik (BPS) (2014). Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten

Kota Tahun 2012-2013. Diunduh pada 16 Desember 2020, dari

https://www.bps.go.id/publication/2014/05/30/741b455795e6b463829b8632/

statistik-keuangan-pemerintah-daerah-kabupaten-kota-2012-2013.html.



https://www.bps.go.id/publication/2016/04/15/c99050fe64a28ec026833abe/st

atistik-keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-2014-2015.html.



https://www.bps.go.id/publication/2018/04/19/d77837efa97c398b0a8b030c/s

tatistik-keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-2016-2017-buku-2-bali-nusa-

tenggara-kalimantan-sulawesi-maluku-papua-.html.



https://www.bps.go.id/publication/2020/04/20/d2e4c34ec0b4d4bb7b7fb8a8/s

https://www.bps.go.id/publication/2014/05/30/741b455795e6b463829b8632/statistik-keuangan-pemerintah-daerah-kabupaten-kota-2012-2013.html

https://www.bps.go.id/publication/2014/05/30/741b455795e6b463829b8632/statistik-keuangan-pemerintah-daerah-kabupaten-kota-2012-2013.html

https://www.bps.go.id/publication/2016/04/15/c99050fe64a28ec026833abe/statistik-keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-2014-2015.html

https://www.bps.go.id/publication/2016/04/15/c99050fe64a28ec026833abe/statistik-keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-2014-2015.html

https://www.bps.go.id/publication/2018/04/19/d77837efa97c398b0a8b030c/statistik-keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-2016-2017-buku-2-bali-nusa-tenggara-kalimantan-sulawesi-maluku-papua-.html



https://www.bps.go.id/publication/2020/04/20/d2e4c34ec0b4d4bb7b7fb8a8/statistik-keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-2018-2019-buku-2-bali-nusa-tenggara-kalimantan-sulawesi-maluku-dan-papua-.html

92

tatistik-keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-2018-2019-buku-2-bali-nusa-

tenggara-kalimantan-sulawesi-maluku-dan-papua-.html.

Badan Pusat Statistik (BPS) (2019). Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi

Tengah.. Diunduh pada 16 Desember 2020, dari https://sulteng.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab3

Chude, Nkiru Patricia, Chude, Daniel Izuchukwu & Anah, Stanely Arinze (2019).

The Relationship Between Government Expenditure, Economic Growth and

Poverty Reduction in Nigeria. International Journal of Developing and

Emerging Economies, 7 (2), 8.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, (2020). Kementerian Keuangan

Republik Indonesia. Diakses pada 16 Desember 2020, dari

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/.

Fikri, Khusnul, Surajat, Usep & Remofa, Yudha (2019). Pengaruh PAD, DAU, dan

DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan di Kabupaten

Indragiri Hulu. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 8 (2), 258-260.

Firmasyah, A. K., Wibisono, Sunlip & Suswandi, P. E. (2016). Pengaruh

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Jumlah

Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000-2012. Artikel Ilmiah

Mahasiswa, 2.

Ismail, Arie & Hakim, Abdul (2014). Peran Dana Perimbangan Terhadap

Kemiskinan di Provinsi Bali. Aplikasi Bisnis, 16 (9), 2173-2175.

Isramiwarti, Riry, Rasuli, M. & Taufik, Taufeni (2017). Pengaruh Pendapatan Asli

Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk

Terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah sebagai Variabel

Intervening pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun 2011 s.d 2015.

Pekbis Jurnal, 9 (3), 195-199.

Jolianis (2016). Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Kemiskinan

Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Dengan Pertumbuhan

Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. Journal of Economic and Economic

Education, 4 (2), 193-195.

Juliana & Rukmana, Heru Satria (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan

Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bogor

Tahun 2010-2016. Jurismata, 2 (1), 62.

Kadafi, Muhammad & Murtala (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana

Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan di

Provinsi Aceh Periode 2010-2017. Jurnal Ekonomi Regional Unimal, 3 (2), 24-

25.

Machfud, Asnawi & Naz’aina (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana

Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Kemiskinan Terhadap



https://sulteng.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab3

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/

93

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

Jurnal Manajemen Indonesia, 5 (1).

Manek, Marianus & Badrudin, Rudy (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan

Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Telaah Bisnis, 17 (2). 82-87.

Manduanpessy, Rulan L. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten

Mimika, Jurnal Kritis, 4 (2), 41.

Maulana, Ichsan & Masbar, Raja (2018). Desentralisasi Fiskal dan Kemiskinan di

Indonesia (Studi Kasus: Indonesia Bagian Timur). Jurnal Ilmiah Mahasiswa

(JIM), 3 (1), 82-83.

Mala, Fitriya, & Kurnia (2017). Pengaruh DAU, DAK, dan PAD Terhadap Belanja

Langsung. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 6 (10), 3-5.

Melgiana, Anggun Claudia., Rupa, I Wayan & Riasning, Ni Putu (2020). Pengaruh

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal Sebagai

Variabel Intervening (Studi Empiris di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa, 1 (1), 46-47.

Nurhidayah, T. & Hendikawati, P. (2018). Pengaruh Realisasi APBD Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan dengan Statistical Mediation Analysis.

Jurnal MIPA, 41 (2), 116-117.

Oriavwote, Victor E. & Ukawe, Andrew (2018). Government Expenditure and

Poverty Reduction in Nigeria. Journal of Economics and Public Finance, 4 (2),

158-159.

Panji, I. P. B. & Indrajaya, I. G. B. (2016). Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. E-Jurnal EP

Unud, 5 (3), 317.

Paseki, Mailen G., Naukoko Amran & Wauran, Patrick (2014). Pengaruh Dana

Alokasi Umum dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan

Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Manado Tahun 2004-2012. Jurnal

Berkala Ilmiah Efisiensi, 14 (3).

Permatasari, Ni K. A. & Dwirandra, A. A. N. B. (2016). Kemampuan Pertumbuhan

Ekonomi Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tingkat

Kemiskinan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 15 (1), 56.

Putrayuda, T. F., Efni, Yulia & Kamaliah (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan

Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan

Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Dampaknya pada

Tingkat Kemiskinan di Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2011-

2015. Jurnal Tepak Manajemen Bisnis, 9 (3), 201.

94

Rasu, Konny J. E., Kumenaung, Anderson G. & Koleangan, Rosalina, A. M.

(2019). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah,

Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan di

Kota Manado. Jurnal Pembanguan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 20 (4),

13-17.

Sarkoro, Hastu & Zulfikar (2016). Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli

Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Riset Akuntansi dan

Keuangan Indonesia, 1 (1), 54-55.

Saraswatti, I Gusti A.A.P. & Arka Sudarsana (2016). Pengaruh Pendapatan Asli

Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui

Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota Di Provinsi

Bali. E-Jurnal EP Unud, 5 (11), 1293-1296.

Setiyawati, Anis & Hamzah, Ardi (2007). Analisa PAD, DAU, DAK, dan Belanja

Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan

Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupatan Dan 9

Kota di Propinsi Jawa Timur Periode 2001 – 2005). Bridging the Gap between

Theory, Research, and Practice, 3-4.

Wahyu, I Putu A.W., & Dwiranda, A. A. N. B. (2015). Kemampuan Belanja Modal

Memoderasi Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan SiLPA Pada IPM. E-Jurnal

Akuntansi Universitas Udayana, 12 (3), 547-550.

Westmore, Ben (2018). Do Government Transfers Reduce Poverty in China? Micro

evidence from five regions. China Economic Review, 10.

Wijaya, Diana N., Arifin, Zainal & Hadi, Syamsul (2018). Pengaruh Dana Desa,

Alokasi Dana Desa dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemiskinan Di

Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2016. Jurnal Ilmu Ekonomi, 2 (1), 156-159.

Willy, Mutury & Omary, Loyce V. (2018). The Effect of Government Sectoral

Expenditure on Poverty Level in Kenya. Journal of Economics and Sustainable

Development, 7 (8), 219-220.

Yahaya, Nuhu (2019). Relationship between Government Expenditure and Poverty:

A Study of Nigeria (1965-2014). IOSR Journal of Economics and Finance

(IOSR-JEF), 10 (6), 40.

95

LAMPIRAN

A. Lampiran 1

Data Penelitian

Kabupaten/Kota Tahun TK (Y) (%) DAU (X1) (Rp) DAK (X2) (Rp) DBH (X3) (Rp)

Banggai Kepulauan 2015 16.08 410,850,710 78,540,600 20,744,491





Banggai 2015 9.84 835,942,814 103,201,860 105,158,542

Banggai 2016 9.47 874,296,584 274,402,171 119,566,904

Banggai 2017 9.2 953,448,504 340,618,347 228,126,929

Banggai 2018 9.12 869,604,156 217,236,023 286,459,169

Banggai 2019 7.8 909,543,487 281,913,063 295,751,751

Morowali 2015 15.8 432,831,984 91,590,340 58,773,669

Morowali 2016 15.13 513,236,020 212,187,031 26,263,174

Morowali 2017 14.55 513,236,020 188,635,165 183,555,974

Morowali 2018 14.34 498,783,134 198,880,884 68,732,314

Morowali 2019 13.75 522,346,674 204,204,153 80,674,302

Poso 2015 18.16 678,031,865 78,475,150 37,044,070

Poso 2016 17.71 725,610,454 284,792,024 22,409,921

Poso 2017 17.16 725,810,591 283,641,279 32,093,238

Poso 2018 16.71 723,089,621 275,669,370 33,809,235

Poso 2019 15.65 752,954,397 279,550,774 35,076,626

Donggala 2015 18.11 604,513,881 90,495,320 30,964,648

Donggala 2016 18.59 663,388,901 321,632,204 23,811,019

Donggala 2017 18.17 663,388,901 190,118,156 36,621,511

Donggala 2018 18.03 659,731,826 208,649,541 31,433,848

96


Donggala 2019 18.4 693,934,355 350,887,763 32,153,182

Tolitoli 2015 13.64 562,249,669 77,533,990 29,332,247

Tolitoli 2016 13.47 617,939,040 122,017,962 21,332,989

Tolitoli 2017 13.3 618,272,233 223,923,031 30,731,580

Tolitoli 2018 13.66 618,784,625 165,800,756 31,896,677

Tolitoli 2019 13.09 646,395,992 258,902,948 40,511,550

Buol 2015 16.36 455,657,415 56,586,430 24,044,629

Buol 2016 16.68 531,825,933 160,696,435 21,205,798

Buol 2017 16.65 532,092,030 182,968,820 28,283,340

Buol 2018 16.08 528,033,354 192,891,579 33,175,616

Buol 2019 15.19 541,744,033 199,342,107 33,733,457

Parigi Moutong 2015 18.05 692,805,521 95,873,900 51,149,157

Parigi Moutong 2016 17.8 746,942,048 360,202,304 15,478,043

Parigi Moutong 2017 17.55 746,942,048 267,834,342 24,678,008

Parigi Moutong 2018 17.41 749,704,872 290,626,683 32,391,095

Parigi Moutong 2019 16.64 786,953,211 400,795,206 33,414,514

Tojo Una-Una 2015 18.79 509,717,712 87,680,390 35,800,254

Tojo Una-Una 2016 18.56 555,023,062 321,882,456 22,453,353

Tojo Una-Una 2017 18.15 556,495,908 180,125,708 33,061,502

Tojo Una-Una 2018 18.27 567,372,983 164,646,565 31,466,836

Tojo Una-Una 2019 17.16 567,372,983 263,730,147 15,104,698

Sigi 2015 12.75 595,913,672 68,429,960 24,009,030

Sigi 2016 12.76 641,173,386 313,511,092 17,582,778

Sigi 2017 12.66 641,173,386 200,912,668 28,248,926

Sigi 2018 12.6 634,133,821 256,206,532 36,906,262

Sigi 2019 12.91 649,629,922 248,229,256 29,635,570

Banggai Laut 2015 17.68 325,941,229 67,949,370 16,287,570

Banggai Laut 2016 16.6 363,653,690 76,156,314 13,200,031

Banggai Laut 2017 16.17 366,188,524 112,938,669 23,219,690

97


Banggai Laut 2018 16.32 397,037,063 88,799,347 27,808,442

Banggai Laut 2019 15.34 415,411,896 91,898,634 28570163

Morowali Utara 2015 16.91 499,809,149 39,431,610 57,255,410

Morowali Utara 2016 16.07 548,263,034 158,207,232 30,320,567

Morowali Utara 2017 15.73 552,210,680 133,979,414 63,200,122

Morowali Utara 2018 15.53 558,773,483 207,437,687 39,967,194

Morowali Utara 2019 15.08 583,567,690 234,721,262 91,451,955

Kota Palu 2015 7.42 652,407,682 54,420,910 34,932,167

Kota Palu 2016 7.06 683,609,353 321,103,574 30,717,834

Kota Palu 2017 6.74 683,609,353 217,302,776 41,672,050

Kota Palu 2018 6.58 671,600,535 195,171,092 43,921,501

Kota Palu 2019 6.83 706,850,885 225,894,955 41,694,519

98

B. Lampiran 2

Regresi Common Effect Model (CEM) GLS

Dependent Variable: LOG_TK

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 06/17/21 Time: 19:41

Sample: 2015 2019

Periods included: 5

Cross-sections included: 13

Total panel (balanced) observations: 65

Linear estimation after one-step weighting matrix Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 5.438752 0.575935 9.443347 0.0000

LOG_DAU -0.448345 0.087969 -5.096594 0.0000

LOG_DAK 0.061797 0.032446 1.904605 0.0615

LOG_DBH -0.114118 0.024120 -4.731305 0.0000 Weighted Statistics R-squared 0.678144 Mean dependent var 2.438039



F-statistic 42.84184 Durbin-Watson stat 0.408749

Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.266965 Mean dependent var 1.154902

Sum squared resid 0.702911 Durbin-Watson stat 0.107791

99

C. Lampiran 3

Regresi Fixed Effect Model (FEM) GLS

Dependent Variable: LOG_TK?

Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)

Date: 06/11/21 Time: 22:35

Sample: 2015 2019

Included observations: 5


Total pool (balanced) observations: 65

Linear estimation after one-step weighting matrix Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 4.271283 0.761092 5.612044 0.0000

LOG_DAU? -0.310287 0.096813 -3.205016 0.0024

LOG_DAK? -0.020336 0.010056 -2.022363 0.0486

LOG_DBH? -0.030070 0.008802 -3.416165 0.0013

Fixed Effects (Cross) BANGGAIKEPULAUAN-

-C -0.003166

BANGGAI--C -0.118924

MOROWALI--C -0.003045

POSO--C 0.104112

DONGGALA--C 0.120399

TOLITOLI--C -0.025279

BUOL--C 0.031146

PARIGIMUOTONG--C 0.119517

TOJOUNA-UNA--C 0.091739

SIGI--C -0.043742

BANGGAILAUT--C -0.015369

MOROWALIUTARA--C 0.037625

KOTAPALU--C -0.295013 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Weighted Statistics R-squared 0.989932 Mean dependent var 1.623874






100

D. Lampiran 4

Regresi Uji Chow GLS

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects Effects Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 384.099391 (12,49) 0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: LOG_TK


Date: 04/28/21 Time: 08:36

Sample: 2015 2019

Periods included: 5



Use pre-specified GLS weights Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 2.219853 1.051759 2.110610 0.0389

LOG_DAU -0.055969 0.152832 -0.366213 0.7155

LOG_DAK -0.003496 0.054952 -0.063611 0.9495

LOG_DBH -0.068656 0.049459 -1.388147 0.1701 Weighted Statistics R-squared 0.042864 Mean dependent var 1.623874

Adjusted R-squared -0.004208 S.D. dependent var 0.817291





101

E. Lampiran 6

Uji Heterokedastisitas (Uji Park)

Dependent Variable: RESABS


Date: 06/22/21 Time: 19:43

Sample: 2015 2019

Periods included: 5



Linear estimation after one-step weighting matrix Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.170131 0.247856 -0.686411 0.4957

LOG_DAU 0.022187 0.032161 0.689876 0.4935

LOG_DAK -0.005213 0.004216 -1.236340 0.2222

LOG_DBH 0.003715 0.003935 0.944059 0.3498 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Weighted Statistics R-squared 0.455424 Mean dependent var 0.012681






analisis pengaruh dana perimbangan terhadap …

Documents