dana desa dir dana perimbangan

30

Click here to load reader

Upload: sutardjo-ps

Post on 23-Jul-2015

302 views

Category:

Documents


10 download

TRANSCRIPT

Page 1: Dana desa   dir dana perimbangan

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA

Jakarta, 20 Desember 2014

KEBIJAKAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN

Dalam Rangka PelaksanaanUU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1

Page 2: Dana desa   dir dana perimbangan

• POKOK-POKOK KEUANGAN DAN SUMBER PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014

• POKOK-POKOK DANA DESA MENURUT PP 60/2014:A. PENGANGGARAN DANA DESA

B. PENGALOKASIAN DANA DESA

C. PENYALURAN DANA DESA

D. PENGGUNAAN DANA DESA

E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

2

OUTLINE

Page 3: Dana desa   dir dana perimbangan

UU 6/2014tentang

Desa

PP 43/2014tentang

Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014

PP 60/2014tentang

Dana Desa Bersumber dari

APBN

Rapermendagri tentangPemilihan Kepala Desa

Rapermendagri tentangPengelolaan Keuangan Desa

Rapermendagri tentangPeraturan Desa

Rapermendagri tentangMusyawarah Desa

Rapermendagri tentangPembangunan Desa

RPMK Pelaksanaan PP 60/2014

(mengatur hal-hal teknis terkaitpengalokasian, penyaluran,

penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa)

Dasar Hukum Pengaturan Desa

3

Page 4: Dana desa   dir dana perimbangan

POKOK-POKOK KEUANGAN DAN SUMBER PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 (1)

4

KEUANGAN DESA [Pasal 71 ayat (1) dan (2)] :• Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta

segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dankewajiban desa.

• Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan desa.

PENDAPATAN DESA [Pasal 72 Ayat (1)] :

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) terdiri dari:1. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong

royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima

kabupaten/kota;5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Page 5: Dana desa   dir dana perimbangan

POKOK-POKOK KEUANGAN DAN SUMBER PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 (2)

5

Anggaran bersumber dari APBN

•Anggaran bersumber dari APBN diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai:

•Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari belanja pusat denganmengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan [Pasal 72 Ayat (2)].

•Besaran alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar danatransfer ke daerah (on top) secara bertahap [Penjelasan Pasal 72 Ayat (2)].

•Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan denganmemperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografisdalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa [Penjelasan Pasal 72 Ayat (2)]

Anggaran bersumber dari APBD Prov/Kab/Kota

•Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluhperseratus) dari PDRD [Pasal 72 Ayat (3)];

•Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus [Pasal 72 Ayat (4)];

•Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota [Pasal 72 Ayat (1)]

1. Penyelenggaraan pemerintahan;2. Pembangunan;3. Pemberdayaan masyarakat;4. Kemasyarakatan.

Page 6: Dana desa   dir dana perimbangan

6

POKOK-POKOK KEUANGAN DAN SUMBER PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 (3)

Pengelolaan keuangan Desa [Pasal 72, 73, dan 75]:a. Pengelolaan keuangan Desa mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah;b. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa

dan melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk;

c. Pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa ditetapkan dalam APB Desa;d. APB Desa ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan

Permusyawaratan Desa;

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa kepada [Pasal 27]:a. Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan;b. Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yangdisepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas PemerintahDaerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah [Pasal 74].

Page 7: Dana desa   dir dana perimbangan

7

PRINSIP PENGATURAN PENDANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 18):a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; danb. kewenangan lokal berskala desa antara lain

tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, perpustakaan desa, embung desa dan jalan desa.

Money follows functionPenyelenggaraan pemerintahan desa menganut

asas desentralisasi dan tugas pembantuan

Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadikewenangan desa (desentralisasi) didanai dari danatas beban APBDes (keuangan desa)

Penyelenggaraan pemerintahan sesuai asastugas pembantuan (tugas yang diperbantukan),didanai oleh tingkat pemerintahan yangmenugaskan (APBN, APBD Provinsi, dan/atauAPBD Kab./Kota)

Pasal 22Penugasan dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota kepada Desa meliputi:• Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;• Pelaksanaan Pembangunan Desa;• Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan• Pemberdayaan masyarakat Desa.

Azas Desentralisasi Azas Tugas Pembantuan

Page 8: Dana desa   dir dana perimbangan

8

PENGANGGARAN DANA DESA (1)

Besaran alokasi anggaran dari APBN yg peruntukannya langsung ke desaditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top) secarabertahap;

Alokasi APBN bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan programyang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Belanja pusat yang berbasis desa harus direalokasi untuk memenuhikebutuhan anggaran Dana Desa;

Pada TA 2015 Anggaran Dana Desa Rp.9,066 Triliun yang bersumber dari realokasi:

1. Program PNPM Mandiri Perdesaan (Kemendagri)2. SPAM Perdesaan dan PPIP (Kemen PU)

Page 9: Dana desa   dir dana perimbangan

9

PENGANGGARAN DANA DESA (2)

Pool Dana Transfer ke Daeraho Pemberdayaan Masyarakat Desa

o Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan

Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang

Aman, Sehat

o Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

Masyarakat

o Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu

Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

o Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu

Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada

o Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan

Sarana Pertanian

Alokasi dari PDN

Belanja Pusat K/L Berbasis Desa

Realokasi belanja Pusat berbasis

desa

o Pengentasan kemiskinan/pemberdayaan masyarakat (PNPM)

o Infrastruktur Desao Pertanian

Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 18) terkait dengan (Pasal 19) :a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; danb. kewenangan lokal berskala desa antara lain:• tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan

terpadu, sanggar seni dan belajar, perpustakaan desa, embug desa dan jalan desa

Dana Desa (earmarked)

Page 10: Dana desa   dir dana perimbangan

Pagu Nasional Dana

Desa dialokasikan ke

Kabupaten

berdasarkan jumlah

desa, dengan

memperhatikan

jumlah penduduk,

luas wilayah, angka

kemiskinan, dan

tingkat kesulitan

geografis (IKK).

Alokasi Dana Desa per

kab/kota dibagi per desa

dengan memperhatikan

jumlah penduduk, luas

wilayah, angka kemiskinan,

dan tingkat kesulitan

geografis (IKG).

Dana Desa digunakan

prioritas untuk

pembangunan dan

pemberdayaan

masyarakat sesuai

dengan RPJMDes,

RKPDes, dan APBDes.

APBN

APBD Kab/Kota

APB Desa

PENGALOKASIAN DANA DESA (1)

Page 11: Dana desa   dir dana perimbangan

11

PENGALOKASIAN DANA DESA (1)

Page 12: Dana desa   dir dana perimbangan

12

Pengalokasian dari APBN ke APBD kab./kota: Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan

penghitungan Dana Desa setiap kabupaten/kota berdasarkan jumlah desadan variabel jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angkakemiskinan (50%), yang dikalikan dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK);

Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturanperundang-undangan (Perpres Rincian APBN) dan disampaikan kepadabupati/walikota;

Pengalokasian dari APBD kab/kota ke APB Desa: Berdasarkan rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota

menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa; Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan bobot jumlah

penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%), yangdikalikan dengan Indeks Kesulitan Geografis (IKG);

IKG setiap Desa ditetapkan oleh bupati/walikota; Tata cara penghitungan dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa

ditetapkan melalui peraturan bupati/walikota;

PENGALOKASIAN DANA DESA (2)

Page 13: Dana desa   dir dana perimbangan

VARIABEL

BOBOT

KETERANGANPer Kab/Kota

Per Desa

JumlahPenduduk

30% 30%• Data jumlah penduduk bersumber dari Ditjen

Dukcapil, Kemendagri

Luas Wilayah 20% 20%• Data luas wilayah bersumber dari

Kemendagri dan BIG

AngkaKemiskinan

50% 50%• Data angka kemiskinan bersumber dari BPS

TingkatKesulitan Geografis

IKK IKG Data IKK bersumber dari BPS Data IKG dihitung berdasarkan dari data

potensi desa (PODES) dari BPS.

Jumlah Desa Berdasarkan Permendagri

PENGALOKASIAN DANA DESA (3)

Page 14: Dana desa   dir dana perimbangan

14

PENYALURAN DANA DESA (1)Mekanisme Penyaluran

PEMERINTAH PUSAT(Mekanisme Transfer APBN)

PEMERINTAH KAB/KOTA

(Mekanisme Transfer APBD)

KPA DJPK

Menerbitkan SPM

1

KPPN Jakarta II selaku Kuasa BUN

Menerbitkan SP2D

2Bank Operasional

Melaksanakan Transfer DD ke Kab/Kota

(dari RKUN ke RKUD)

3

Pemerintah Kab/Kota

Melaksanakan Transfer DD ke Desa

(dari RKUD ke RKUDes)

4

REKENING KAS DESA

5

Page 15: Dana desa   dir dana perimbangan

PENYALURAN DANA DESA

Menteri Keuangan selaku BUN akan menyalurkan Dana Desa dari Rekening KasUmum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk alokasi perKab/Kota;

Mekanisme penyaluran dari RKUN ke RKUD sesuai mekanisme APBN untukTransfer ke Daerah;

Selanjutnya Bupati/Walikota selaku BUD akan menyalurkan Dana Desa dari RKUDke Rekening Desa untuk alokasi Per Desa.

Mekanisme penyaluran dari RKUD ke Rekening Desa sesuai mekanismeTransfer dalam APBD.

URAIANTAHAPAN PENYALURAN DD

KETERANGANTAHAP I TAHAP 2 TAHAP 3

Proporsi 40% 40% 20%Alokasi Dana Desa yg ditetapkan

dalam Perpres

Penyaluran Dana

Desa dari

PUSAT KE

KAB./KOTA

Minggu II Bulan AprilMinggu II

Bulan Agustus

Minggu II

Bulan Oktober

Persyaratan:

Penyampaian Perkada tentang

Alokasi DD dan Laporan

Realisasi oleh Kab/Kota

Penyaluran Dana

Desa dari KAB /

KOTA KE DESA

7 hari kerja setelah

diterima di Kas

Daerah

7 hari kerja setelah

diterima di Kas Daerah

7 hari kerja setelah

diterima di Kas Daerah

Mekanisme APBD Transfer

Kab./Kota ke Desa

15

Page 16: Dana desa   dir dana perimbangan

PENGGUNAAN DANA DESA: Kewenangan Desa

Kewenangan berdasarkan hak asal usul

Kewenangan lokal berskala Desa

Kewenangan yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota

Kewenangan lain yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota sesuai ketentuan

• Penugasan meliputi penyelenggaraanpemerintahan Desa, pelaksanaanpembangunan Desa, pembinaankemasyarakatan Desa, danpemberdayaan masyarakat Desa.

• Penugasan disertai biaya:Pemerintah Dana Desa dari APBNPemda Prov Bantuan Keuangan dari APBD ProvinsiPemda Kab/kota ADD, bagihasilPDRD, bantuan keuangan dari APBDkab/kota

1

2

3

4

Kewenangan

Diatur dan diurus oleh Desa

Pelaksanaan

Diurus oleh Desa (berdasarkan penugasan dari Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota

antara lain:• Sistem Organisasi

Masyarakat Desa• Kelembagaan• Pranata dan hukum adat• Tanah kas desa• Kesepakatan dlm

kehidupan masyarakat desa

antara lain:• Tambatan perahu• Pasar desa• Tempat pemandian

umum• Saluran irigasi• Sanitasi lingkungan• Pos pelayanan terpadu• Sanggar seni dan

belajar• Perpustakaan desa• Jalan desa

Hak asal-usul : merupakan warisan ygmasih hidup dan prakarsa Desa atauprakarsa masyarakat Desa sesuai denganperkembangan kehidupan masyarakat

Kewenangan untuk mengatur danmengurus kepentingan masyarakat Desayang telah dijalankan oleh Desa ataumampu dan efektif dijalankan oleh Desaatau yang muncul karena perkembanganDesa dan prakarsa masyarakat Desa

Cakupan Kewenangan

Page 17: Dana desa   dir dana perimbangan

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakatDesa sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dalam RPJMDes,RKPDes, dan APBDes;

Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak termasuk prioritas dapat dilakukansepanjang kebutuhan untuk pemenuhan kegiatan pembangunan dan pemberdayaanmasyarakat telah terpenuhi;

Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas harus mendapatkanpersetujuan bupati/walikota;

Persetujuan bupati/walikota diberikan pada saat evaluasi terhadap Rancangan PeraturanDesa tentang APB Desa;

Dalam memberikan persetujuan, bupati/walikota memastikan bahwa pengalokasianDana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritastelah terpenuhi.

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

Kementerian/lembaga teknis terkait dan kabupaten/kota dapat melakukanpendampingan pelaksanaan Dana Desa.

17

PENGGUNAAN DANA DESA

Catatan: sesuai dengan penjelasan UU No.6 Tahun 2014, pembangunan desa bertujuan untuk :1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa2. meningkatkan kualitas hidup manusia serta3. penanggulangan kemiskinan

Page 18: Dana desa   dir dana perimbangan

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan DanaDesa kepada bupati/walikota setiap semester, dengan ketentuan:

a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahunanggaran berjalan; dan

b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januaritahun anggaran berikutnya.

Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dankonsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengantembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinanlembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur palinglambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya;

Penyampaian laporan konsolidasi realisasi penyaluran danpenggunaan Dana Desa oleh Bupati/Walikota dilakukan setiaptahun.

18

PEMANTAUAN DAN EVALUASI (1)Pelaporan Dana Desa

Page 19: Dana desa   dir dana perimbangan

19

PEMANTAUAN DAN EVALUASI (2)Mekanisme Pelaporan

PEMERINTAH

PUSAT

PEMERINTAH

KAB/KOTA

PEMERINTAH

DESA

PELAPORANJENIS

LAPORANBATAS WAKTU PENYAMPAIAN SANKSI

Desa kekab/kota

Semester ISemester II

Minggu IV bulan Juli TA berjalanMinggu IV bulan Januari TA berikutnya

Dalam hal laporantidak/terlambat disampaikan, maka Kepala Daerah/ MenteriKeuangan dapat menundapenyaluran s.d. diterimanyalaporan tersebut.

Kab/kota kePusat

TahunanMinggu ke IV bulan Maret TA berjalan

Realisasi

Penggunaan

1Realisasi

Penyaluran

2

Realisasi

Penyaluran dan

Konsolidasi

Penggunaan

4

Konsolidasi

Realisasi

Penggunaan

3

Page 20: Dana desa   dir dana perimbangan

DJPK-Kemenkeu dan Kementerian Desa dan PDT melakukanpemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, danpenggunaan Dana Desa;

Pemantauan dilakukan terhadap:

a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata carapembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa;

b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa; dan

c. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan DanaDesa.

Evaluasi dilakukan terhadap:

a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa olehkabupaten/kota; dan

b. realisasi penggunaan Dana Desa.

Bupati/walikota melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPADana Desa.

20

PEMANTAUAN DAN EVALUASI (3)Pelaksanaan Pemantauan

Page 21: Dana desa   dir dana perimbangan

Pemantauan :

a. Pemantauan terhadap penerbitan peraturan bupati/walikota dilakukan untukmenghindari keterlambatan penerbitan peraturan dimaksud;

b. Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dilakukan untuk memastikanpenyaluran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(Ketidaksesuaian penyaluran dapat berupa: keterlambatan penyaluran; dan/atauketidaktepatan jumlah penyaluran)

c. Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasipenggunaan dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa.

21

PEMANTAUAN DAN EVALUASI (4)Pelaksanaan Pemantauan

Evaluasi :

a. Evaluasi terhadap penghitungan pembagian besaran Dana Desa dilakukan untukmemastikan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan.

b. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pembagian Dana Desa ke setiap Desa, Menteric.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meminta bupati/walikota untukmelakukan perubahan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian danpenetapan besaran Dana Desa setiap Desa.

Page 22: Dana desa   dir dana perimbangan

Pemantauan dan Evaluasi SiLPA Dana Desa:

a. Dilakukan untuk mengetahui tingkat kewajaran SiLPA pada Rekening KasDesa;

b. Dalam hal ditemukan SiLPA yang tidak wajar, bupati/walikota :

• meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai SiLPA yang tidakwajar tersebut; dan/atau

• meminta aparat fungsional untuk melakukan pemeriksaan.

c. SiLPA tidak wajar:

• penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau

• penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan

22

PEMANTAUAN DAN EVALUASI (5)Pelaksanaan Pemantauan

Page 23: Dana desa   dir dana perimbangan

23

PEMANTAUAN DAN EVALUASI (6)Pemberian Sanksi

KPA Dana Desa dan bupati/walikota dapat memberikan sanksi berupapenundaan penyaluran dan/atau pengurangan penyaluran Dana Desa;

Penundaan penyaluran Dana Desa dapat dilakukan atas permintaanKementerian Desa dan PDT berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi;

Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui suratditujukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Page 24: Dana desa   dir dana perimbangan

No. JENIS SANKSI DIKENAKAN DALAM HAL JANGKA WAKTU

1. Penundaan Penyaluan Dana Desa

a. Dari RKUN ke RKUD Bupati/walikota tidak/terlambat menyampaikan:a. Perbup/wali ttg tata cara pembagian dan

penetapan besaran Dana Desa setiap Desa;b. Perda APBD tahun berjalan; danc. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi

penggunaan Dana Desa TA sebelumnya.

Sampai dengandisampaikannyadokumen2 tsb.

b. Dari RKUD ke Rek. Kas Desa

Kepala Desa tidak/terlambat menyampaikan:a. APB Desa;b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa

semester sebelumnya

Sampai dengandisampaikannyadokumen2 tsb

2. Pengurangan alokasi Dana Desa

a. Terhadap Desa ditemukan penyimpangan pelaksanaan yangmengakibatkan SiLPA tidak wajar.

b. Terhadap kab./kota a. terdapat laporan pengurangan Dana Desa daribupati/walikota; atau

b. terdapat kelebihan alokasi Dana Desa akibatpenghitungan pembagian besaran Dana Desaoleh kabupaten/kota tidak sesuai ketentuan.

24

PEMANTAUAN DAN EVALUASI (7)Pemberian Sanksi

Page 25: Dana desa   dir dana perimbangan

UNIT TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETERANGAN

PemerintahPusat

• Menganggarkan Dana Desa dalam APBN• Menetapkan dan menyalurkan Dana Desa ke

kab./kota• Menetapkan pedoman umum dan prioritas

penggunaan Dana Desa• Monitoring, evaluasi, dan pengenaan sanksi*• Pendampingan

*Termasuk evaluasi atasperbup/perwali mengenaipembagian Dana Desa kesetiap Desa dan laporanpenyaluran danpenggunaan Dana Desa

PemerintahDaerah (kab./kota)

• Menganggarkan Dana Desa dalam APBD• Membuat perbup/perwali mengenai pembagian

Dana Desa ke setiap Desa• Menyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan• Membuat dan menyampaikan laporan realisasi

penyaluran dan konsolidasi penggunaan DanaDesa**

• Pendampingan

** laporan disampaikan kepadaDJPK secara tahunan

PemerintahDesa

• Menganggarkan Dana Desa dalam APB Desa• Menggunakan Dana Desa sesuai ketentuan***• Membuat dan menyampaikan laporan realisasi

penggunaan Dana Desa ke kab./kota

***Dana Desa diprioritaskanuntuk pembangunan danpemberdayaan masyarakat

25

PEMANTAUAN DAN EVALUASI (8)Pembagian Tugas dan Tanggung jawab

Page 26: Dana desa   dir dana perimbangan

26

Terima Kasih

Page 27: Dana desa   dir dana perimbangan

27

LAMPIRAN

Page 28: Dana desa   dir dana perimbangan

28

(1) (2) (3)

1 Kementerian Dalam Negeri 7,608,706,482,000

Bansos (BLM) 7,608,706,482,000

DOK P2B dan PNPM - MP 454,480,682,000

BLM Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Desa 3,938,225,800,000

- BLM PNPM - MPd Perbatasan 80,000,000,000

- BLM PNPM - MPd Integrasi 270,000,000,000

- BLM PNPM - MPd Pertanian 21,500,000,000

BLM Kegiatan Penghidupan Berkelanjutan 721,000,000,000

BLM Kegiatan Pendukung Penghidupan Berkelanjutan 2,123,500,000,000

2 Kementerian Pekerjaan Umum 1,457,484,200,000

SPAM Perdesaan 482,484,200,000

- SPAM Desa Raw an Air 382,484,200,000

- Pamsimas 100,000,000,000

PPIP 975,000,000,000

9,066,190,682,000 TOTAL

PROGRAM/KEGIATAN K/L YANG DIRELOKASI MENJADI DANA DESA TA 2015

Page 29: Dana desa   dir dana perimbangan

• Dana Desa dialokasikan berdasarkan jumlah Desayang tercantum dalam Permendagri Nomor 18tahun 2013 tentang Kode dan Data WilayahAdministrasi Pemerintahan.

• 17 Daerah Otonom Baru (DOB) yang dibentukdalam kurun waktu 2012-2014 belum tercantumdalam Permendagri No.18/2013;

• Dengan demikian, rinciaan alokasi Dana Desa TA2015 untuk 17 DOB tersebut belum dialokasikansecara mandiri, namun masuk dalam alokasidaerah induknya.

DANA DESA TA 2015

Page 30: Dana desa   dir dana perimbangan

No Daerah Otonom Baru Daerah Induk Provinsi UU Pembentukan

1. Kab. Pangandaran Kab. Ciamis (Prov. Jawa Barat) UU No. 21 tahun 2012

2. Kab. Pesisir Barat Kab. Lampung Barat (Prov. Lampung) UU No. 22 tahun 2012

3. Kab. Manokwari Selatan Kab. Manokwari (Prov. Papua Barat) UU No. 23 tahun 2012

4. Kab. Pegunungan Arfak Kab. Manokwari (Prov. Papua Barat) UU No. 24 tahun 2012

5. Kab. Mahakam Ulu Kab. Kutai Barat (Prov. Kalimantan Timur) UU No. 2 tahun 2013

6. Kab. Malaka Kab. Belu (Prov. NTT) UU No. 3 tahun 2013

7. Kab. Mamuju Tengah Kab. Mamuju (Prov. Sulawesi Barat) UU No. 4 tahun 2013

8. Kab. Banggai Laut Kab. Banggai Kepulauan (Prov. Sulawesi Tengah) UU No. 5 tahun 2013

9. Kab. Pulau Taliabu Kab. Kepulauan Sula (Prov. Maluku Utara) UU No.6 tahun 2013

10. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Kab. Muara Enim (Prov. Sumatera Selatan) UU No. 7 tahun 2013

11. Kab. Kolaka Timur Kab. Kolaka (Prov. Sulawesi Tenggara) UU No. 8 tahun 2013

12. Kab. Morowali Utara Kab. Morowali (Prov. Sulawesi Tengah) UU No. 12 Tahun 2013

13. Kab. Konawe Kepulauan Kab. Konawe (Prov. Sulawesi Tenggara) UU No.13 Tahun 2013

14. Kab. Musi Rawas Utara Kab. Musi Rawas (Prov. Sumatera Selatan) UU No. 16 Tahun 2013

15. Kab. Muna Barat Kab. Muna (Prov. Sulawesi Tenggara) UU No. 14 Tahun 2014

16. Kab. Buton Tengah Kab. Buton (Prov. Sulawesi Tenggara) UU No. 15 Tahun 2014

17. Kab. Buton Selatan Kab. Buton (Prov. Sulawesi Tenggara) UU No. 16 Tahun 2014

17 DOB Pembentukan Tahun 2012-2014