BAB I

PENDAHULUAN1.1 Latar BelakangManusia sebagai subyek dari pengelola dan pelindung lingkungan pastilah memiliki kewajiban untuk menjaga serta melindungi lingkungan hidup atau alam sekitarnya. Hal ini bukanlah tanpa tujuan tetapi dilakukan agar manusia dan pada umumnya mahluk hidup lainnya itu bisa hidup dengan baik dan layak sehingga bisa mempertahankan hidupnya. Selain itu pula dengan terjaganya lingkungan hidup maka dengan sendirinya peradaban manusia juga bisa tetap eksis sampai kapanpun juga. Badan usaha juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan dari keusakan dan ketidakseimbangan melalui apa yang disebut dengan corporate social responsibility seperti bagaimana cara pengolahan limbah yang baik serta pembuangannya jangan sampai menyebakan kerusakan pada lingkungan

Tetapi kadangkala apa yang menjadi kewajiban justru dilanggar oleh manusia atau badan usaha. Seringnya terjadi kerusakan lingkungan merupakan suatu potret betapa lemahnya dan suramnya tanggung jawab terhadap lingkungan hidup yang seharusnya dijaga dan diayomi kelestarianya. Hal inilah yang ternyata dilakukan oleh sebuah badan usaha berbentuk PT dengan nama PT Surabaya Kertas Tbk yang berkedudukan di Surabaya. Badan usaha ini membuang hasil limbahnya ke kali Surabaya sehingga menyebabkan kali Surabaya telah terkontaminasi logam berat jenis Hg dan Cu dan untuk Hg ternyata telah melampaui ambang batas yang telah ditentukan oleh gubernur Jatim. Padahal seperti yang diketahui bahwa kali Surabaya itu airnya merupakan bahan baku air bersih bagi 3.000.000 warga kota Surabaya.

Selama dua tahun ini PT Surabaya Kertas Tbk telah membuang limbahnya ke kali Surabaya. Hal ini tentu saja menyebabkan keresahan bagi para petani yang juga menggunakan air sungai ini untuk kegiatan pertanian di kecamatan Drinorejo. Dan hal yang paling membahayakan adalah ancaman kesehatan bagi warga pengkonsumsi air minum yang berasal dari air sungai ini. Menurut laporan neraca kualitas lingkungan daerah menyatakan bahwa iar sungai kali Surabaya mengandung logam-logam berbahaya seperti mercury atau ai raksa (Hg), cuprum atau tembaga ( Cu ), chromium atau crom ( Cr ), plumbum atau timah hitam ( Pb ), Zeng atau seng ( zn ) dan nikle ( ni ).

Padahal saat ini kontaminasi logam Hg di beberapa titik dikarang pilang dan kedurus mencapai angka 0,0080. untuk Hg menurut SK gub Jatim batas maksimal hanyalah 0,0001mg/L. dengan hadirnya PT Surabaya Kertas Tbk, maka akan semakin meramaikan dan malah meningkatkan nilai pencemaran logam Hg yang badan usaha ini buang pada dua sungai yaitu kali Surabaya dan kali Tengah.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik ingin mengangkatnya sebagai sebagai makalah dan membahasnya dari segi hukumnya sehingga sedikit banyak mampu memberikan masukan dan penyelesaian masalah lingkungan hidup yaitu pencemaran yang menimpa Kali Surabaya dan Kali Tengah yang dilakukan oleh PT Surabaya Kertas ini.

1.2 Rumusan MasalahMencermati latar belakang permasalahan tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut:1. Apakah PT Surabaya Kertas sesuai fakta berita diatas terbukti melakukan pencemaran lingkungan ?

2. Bagaimanakah bentuk sanksi secara yuridis formal bagi PT Surabaya Kertas ?

3. Bagaimanakah peran Pemerintah Daerah dalam hal ini pemerintah propinsi Surabaya dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan oleh PT Surabaya Kertas?BAB II

PEMBAHASAN2.1 PT Surabaya Kertas Sesuai Fakta Berita Terbukti Melakukan Pencemaran LingkunganIstilah lingkungan hidup yang dipergunakan dalam makalah ini merupakan terjemahan dari istilah Environment dalam bahasa Inggris atau I evironement dalam bahasa Perancis, Umwelt dalam bahasa Jerman, mil lieu dalam bahasa Belanda, Alam Sekitar dalam bahasa Malaysia, kapaligiran dalam bahasa Tagalog, atau Sin-vat-lom dalam bahasa Thai.Ada beberapa pengertian lingkungan menurut para ahli, antara lain :

a. Michael Allaby :

Environment :

1. The physical, chemical and biotic condition surronding and organism.

2. Intern, the interculaluir fluit which bathes body cell intertebrates esp. The composition of this medium is maintend constant.

b. Seminar segi segi hukum pengelolaan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk manusia dan tingkah lakunya yang ada dalam ruang yang kita tempati yang memperngaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya

c. Prof. Emil Salim

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain.

d. Prof. St. Munadjat Danusaputra, SH.

Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkat perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusa, dan jasad hidup lainnya

e. Prof. Otto Soemarwoto

Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu, menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai, atau laut, faktor ekonomi, faktor politik, atau faktor lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, pengertian Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain.

Istilah pencemaran mulai digunakan di Indonesia pertama kalinya untuk menerjemahkan istilah asing pollution pada seminar biologi II di Ciawi, Bogor tahun1970. Sejak itu mulailah istilah ini menyebar dan merata dalam bahasa Indonesia, baik dalam penggunaan di mass media atau dipergunakan di lembaga-lembaga resmi serta didalam Rencana Pembangunan Nasional (REPELITA II) dan seterusnya.

Sementara itu menurut pengertian dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Selanjutnya pengertia limbah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu sisa hasil usaha dan/atau kegiatan. Sementara itu pengertian bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 disingkat dengan B3 adalah zat, ebergi, dan/atau komponen lain yang karna sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain

Sesuai dengan pengertian pencemaran lingkungan hidup, pembuangan limbah yang dilakukan oleh PT Surabaya Kertas ke dalam Kali Surabaya dan Kali Tengah merupakan kegiatan yang mencemari lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari limbah yang dibuang adalah logam berat yang berjenis Hg (raksa) dan Cu (tembaga). Kedua logam berat tersebut sangat membahayakan apabila masuk ke dalam tubuh manusia. Masyarakat yang berada di sekitar Kali Surabaya memanfaatkan kedua sungai tersebut sebagai bahan baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum Surabaya, namun walaupun sudah dioleh oleh PDAM, air yang dihasilkan tetap mengandung logam berat, mungkin karena sistem pengolahan PDAM yang kurang baik dalam menetralisir air atau memang bahan baku dari kali di Surabaya sangat buruk. Selain itu, para petani meresahkan hal tersebut karena limbah dari PT Surabaya Kertas telah mencemari saluran irigasi lahan pertanian di sekitar Kali Tengah.Kerugian lainnya adalah limbah bubur kertas encer menimbulkan perubahan warna air sepanjang radius 100 m Kali Surabaya. Selain itu karakteristik limbah pabrik kertas yaitu berwarna kehitaman atau abu-abu keruh, bau yang khas yang mengakibatkan terganggunya udara di masyarakat sekitar pabrik Kertas Surabaya kandungan padatan terlarut dan padatan tersuspensi yang tinggi, COD yang tinggi dan tahan terhadap oksidasi biologis. Bukti yang lainnya yaitu kesehatan pengomsumsi air yang bersumber dari Kali Surabaya menjadi terancam karena lingkungannya sudah tercemar oleh logam logam berbahaya seperti Mercury/ air raksa (Hg), Cuprum/ tembaga (Cu), Cromium/ Crom (Cr), Plumbum/timah hitam (Pb), Zeng/Seng (Zn) dan Nikel (Ni). Saat kontaminasi logam Hg dibeberapa tempat mencapai angka 0,0080, padahal angka yang ditentukan sesuai dengan SK Gub Jatim 413/87 yaitu sebesar 0,001 mg/L, selain itu juga Pabrik kertas juga menghasilkan limbah beracun seperti :a. Limbah korosif dari penggunaan asam dan basa kuat dalam proses pembuburan kertas.

b. Limbah pewarna dan tinta yang mengandung logam berat, warna air limbah yang hitam tidak mudah terurai secara alami sehingga meninggalkan warna yang persisten pada badan air penerima dan akan menghambat fotosintesis dan pembersihan alami Self Purification di sepanjang aliran kali Surabaya dan kali tengahBahan kimia dalam air limbah pabrik kertas seperti sulfite, fenol, klorin, metal merkaptan sangat membahayakan kehidupan biota perairan, dapat mengendap ke dasar perairan dan mengganggu keseimbangan dan kelestarian kehidupan perairan. Tingginya kebutuhan oksigen untuk menguraikan limbah pabrik kertas akan menurunkan kadar oksigen terlarut (DO) dalam air dan dapat menyebabkan kondisi anoksik di perairan sehingga tidak dapat dihuni lagi oleh biota alami di Kali Surabaya dan Kali Tengah.

Industri kertas juga membutuhkan air dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dapat mengancam keseimbangan air pada lingkungan sekitarnya karena akan mengurangi jumlah air yang diperlukan makhluk perairan sungai dan mengubah suhu air. Limbah pabrik kertas dapat menyebabkan kelainan reproduktif pada plankton dan invertebrate yang menjadi makanan ikan serta kerang-kerangan.

Sludge pabrik kertas yang dibuang ke Kali Surabaya dan Kali Tengah menimbulkan pendangkalan sungai dan membunuh tumbuhan air di tepi sungai karena tumbuhan tersebut tertutupi oleh lapisan bubur kertas. Limbah sludge tersebut mestinya tidak dibuang ke sungai bersama air limbah tetapi diendapkan dan dikeringkan untuk kemudian dibuang secara sanitary land fill atau dibakar agar tidak mencemari air tanah, air dan udara.Berdasarkan dari data dan fakta diatas, PT Surabaya Kertas (Suker) terbukti telah mencemari lingkungan di kali Tengah dan kali Surabaya dimana kedua kali tersebut telah tercemar oleh Mercury/ air raksa (Hg), Cuprum/ tembaga (Cu), Cromium/ Crom (Cr), Plumbum/timah hitam (Pb), Zeng/Seng (Zn) dan Nikel (Ni), dan juga telah mencemari bahan baku air bagi PDAM Surabaya yang dikonsimusi bagi 3.000.000 penduduk Surabaya.

2.2 Bentuk Penerapan Sanksi yuridis formal bagi PT Surabaya KertasTerkait dengan sanksi yang dapat diterapkan dalam kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Surabaya Kertas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan solusinnya , berikut adalah uraian secara singkat tentang penerapan sanksi bagi perseorangan atau badan hukum yang telah melakukan pencemaran lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

Ada 3 jenis sanksi yang dapat diterapkan pada badan hokum yang telah terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Sanksi tersebut adalah sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi ganti rugi yang terdapat dalam ranah hukum perdata.Pada pasal 76 sampai dengan pasal 83 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan tentang sanksi Administratif yang dapat diterapkan terhadap PT Surabaya Kertas . Berikut adalah penjelasan yang lebih mendalam terkait penerapan sanksi administratif bagi PT Surabaya Kertas.

Bentuk- bentuk sanksi administratif itu dapat berbentuk :

1. Teguran tertulis

2. Paksaan pemerintah

3. Pembekuan izin lingkungan

4. Pencabutan izin lingkungan

Pada pasal 78 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sanksi administrative sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dan pidana. Dari pasal tersebut badan hukum itu selain dapat dijerat oleh sanksi administrative dapat pula dijerat dengan sanksi pidana.

Pada pasal 80 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 telah dijelaskan bentuk-bentuk paksaan pemerintah yang dapat dijatuhkan kepada badan hukum terkait dengan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Bentuk-bentuk paksaan pemerintah adalah sebagai berikut :

a. Penghentian sementara kegiatan produksi

b. Pemindahan sarana produksi

c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi

d. Pembongkaran

e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran

f. Penghentian sementara seluruh kegiatan

g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup

Pada pasal 81 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 setiap penanggungjawab usaha yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.Hukum pidana yang dikandung oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat dicatat telah mengalami kemajuan yang sangat berarti, jauh lebih berkembang dari lingkup jangkauan yang dimiliki KUHP, UUPLH 1982, dan UUPLH 1997. Prinsip-prinsip hukum pidana yang terkandung dalam hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Prinsip pemidanaan secara delik formal maupun materiil

2. Prinsip pemidanaan terhadap idividu

3. Prinsip pemidanaan terhadap korporasi

4. Prinsip pembedaan atas perbuatan kesengajaan dengan kelalaian

5. Prinsip penyidikan dengan tenaga khusus di bidang lingkungan

6. Prinsip pengenaan sanksi pidana secara khusus

Pola penegakan hukum lingkungan meliputi beberapa proses dan setiap proses akan tetap mengacu pada ketentuan-ketantuan hukum baik dalam pidana formil maupun materiil. Seperti diketahui penegakan hukum lingkungan dapat dibagi ke tiga tahapan pokok, yakni :

a. Tindakan pre-emptive

adalah tindakan antisipasi yang bersifat mendeteksi secara lebih awal berbagai faktor korelasi, kriminogen, yakini faktor-faktor yang memungkinkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Dengan deteksi atas faktor kriminogen ini dapat dilakukan pencegahan dan tidak terjadi ancaman faktual terhadap lingkungan.b. Tindakan preventiv

adalah serangkaian tindakan nyata yang bertujuan mencegah prusakan atau pencemaran lingkungan.c. Tindakan represive

adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum melalui proses hukum pidana, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah merusak atau mencemari lingkungan.

Proses penegakan hukum pidana meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Tahap penyelidikan

2. Tahap penyidkan

3. Tahap prosekusi

4. Tahap peradilan

5. Tahap eksekusi

Dasar hukum pemidanaan bagi pelaku kejahatan lingkungan terdapat pada pasal 97-120 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Sistem ini memperbaiki sistem yang dipakai UUPLH 1982 dan UUPLH 1997. Membahas delik materiil tampaknya lebih jelas dan dapat dipahami jika membahas delik lingkungan yang dianut oleh UUPPLH 2009. Delik lingkungan dalam UUPPLH 2009 yang terdiri dari 23 pasal. Untuk lebih jelasnya pasal 102 UUPLH 2009 dikutipkan sebagai berikut :

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 4, dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

Sesuai dengan pasal ini, seseorang dapat disebut telah melakukan delik lingkungan hidup ternyata sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa melakukan perbuatan

2. Dengan sengaja atau lalai

3. Menyebabkan rusak atau tercemarnya lingkungan hidup

4. Menurut undang-undang

Dalam hukum lingkungan terdapat juga ruang mengenai hukm perdata, yakni mengenai perangkat-perangkat hukum yang mengatur hubungan privat antar warga masyarakat. Berbagai penegasan mengenai hak-hak keperdataan ditetapkan dalam hukum lingkungan, misalnya hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak untuk melakukan usaha atau aktifitas kehidupan, hak untuk mendapat perlindungan lingkungan.

Salah satu aspek mengenai keperdataan di dalam hukum lingkungan adalah mengenai pertanggungjawaban ganti rugi (liability). Ganti rugi dalam lingkungan adalah sebagian dari hal-hal yang berhubungan dengan tanggungjawab mengenai kerusakan lingkungan oleh perbuatan seseorang (environtmental responsibility). Tanggungjawab lingkungan adalah merupakan rangkaian kewajiban seseorang atau pihak untuk memikul tanggungjawab kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

UUPPLH 2009 menentukan environmental responsibility baik masalah ganti rugi kepada orang-perorangan (privat compensation) maupun biaya pemulihan lingkungan (public compensation). Dengan demikian sifat environmental liability bisa bersifat privat maupun publik, dalam arti jika seseorang pencemar telah memenuhi tanggungjawabnya kepada orang-perorangan, tidak berarti dengan sendirinya sudah selesai dan tidak lagi dalam hal pemulihan lingkungan atau sebaliknya.

Jikalau kita melihat lagi keterangan-keterangan diatas maka dalam rangka penerapan sanksi dan bentuk sanksi itu sendiri bagi PT Surabaya kertas adalah terdiri dari petanggungjawaban secara administrative yakni dari yang paling ringan adalah teguran tertulis sampai yang paling berat adalah pencabutan ijin usaha. Selain itu pula dalam ranah hukum pidana, pelaku pencemaran lingkungan dalam hal ini dapat dikenakan sanksi penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). Dalam hal ini yang terkena ancaman pidana ini adalah actor intelektual atau penyebab pencemaran atau penaggung jawab pengolahan limbah pada PT Surabaya Kertas sesuai dengan pasal 102 UU no 32 tahun 2009. Dan bentuk sanksi yang terakhir adalah sanksi dalam ranah hukum keperdataan adalah ganti rugi untuk perseorangan yakni korban ( privat compensation ) serta baya pemulihan lingkungan (environmental responsibility ) yang telah tercemar oleh limbah.2.3 Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi PencemaranPemerintah daerah adalah salah satu organ pelaksana jalannya kepemerintahan yakni organ eksekutif yang terdiri dari gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Setelah bergulirnya reformasi 1998 dan jatuhnya rezim otoriter orde baru maka peran pemerintah daerah amatlah mendapatkan angin segar dengan berlakunya otonomi, yaitu daerah diberi kebebasan dalam rangka mengelola serta memanfaatkan potensi-potensi yang ada didaerahnya. Dalam hal ini termasuk pula perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seperti yang termaktub dalam pasal 63 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup, dirinci beberapa tugas dan wewenang pemerintah daerah propinsi dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu :

a) Menetapkan kebijakan tingkat provinsi.

b) Menetapkan dan melaksanakan KLSH ( kajian lingkunhan hidup strategis ) tingkat provinsi.

c) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH ( rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ) provinsi.

d) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-PL.

e) Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi.f) Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan.

g) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota.

h) Meakukan pembinaan dan pengawasa terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota.

i) Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.j) Mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup.

k) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota serta penyelesaian sengketa.

l) Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan.

m) Melaksanakan standar pelayanan minimal.

n) Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lngkungan hidup pada tingkat propinsi.

o) Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat propinsi.

p) Mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup.

q) Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.

r) Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat propinsi dan

s) Melakukan penegakan hukum lingkungan pada tingkat propinsi.Tetapi, bila kita cermati tentang kasus pencemaran limbah oleh PT Surabaya Kertas yang menyebabkan kandungan logam berat raksa bertambah banyak di kali Surabaya ataupun kali tengah memperlihatkan betapa tidak tanggapnya pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah propinsi Surabaya. Penanganan permasalahn ini seakan-akan masih jauh panggang daripada api atau masih jauh dari harapan. Malahan pemerintah propinsi Surabaya yaitu gubernur melalui Bapedal Jatim mengeluarkan surat ijin pembuangan limbah cair atau IPLC kepada PT Surabaya Kertas. Sungguh merupakan hal yang aneh jika kita sekali lagi melihat tugas dan wewenang pemerintah daerah yang pada pasal 63 ayat 2 khusunya pada butir ke s diterangkan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah propinsi Surabaya berwenang melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat propinsi. Tetapi kenyataannya hal itu masih jauh dari harapan. Pemerintah propinsi serasa lepas tangan dan cenderung melindungi PT Surabaya Kertas dalam penanganan pencemaran limbah ke kali Surabaya dan Kali tengah yang dilakukan oleh PT Surabaya Kertas tersebut. dan malah gubernur mengeluarkan surat ijin pembuangan limbah cair ke badan sungai kali Surabaya padahal kali Surabaya ini merupakan penyuplai atau bahan baku air Minum bagi 3.000.000 warga kota Surabaya. Akibatnya, kesehatan warga Surabaya Sendiri akhirnya terancam dengan adanya kandungan logan berat yang berbentuk mercury atau air raksa yang berbahaya bagi kesehatan manusia itu sendiri serta biota-biota yang hidup di sepanjang aliran sungai.Sungguh merupakan hal yang ironi sekali melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi diatas. Pemerintah daerah yang biasanya berperan tanggap dalam menegakkan hukum lingkungan tetapi malah melindungi badan usaha yang telah merusak tatanan lingkungan yang melakukan pencemaran limbah ke badan sungai tanpa adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah.

BAB III

PENUTUP

3.1 KesimpulanBeranjak dari permasalahan diketengahkan di atas serta sebagai akhir daripada pembahasan makadapat diberikan beberapa simpulan sebagai berikut:I. PT Surabaya Kertas Tbk sesuai dengan fakta dan data kasus di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pencemaran lingkungan hidup dengan cara membuang limbahnya ke badan kali Surabaya dan Kali tengah.

II. Pembuangan limbah oleh PT Surabaya Kertas ke badan kali Surabaya mengancam kesehatan pengkonsumsi air minum 3.000.000 penduduk kota Surabaya karena mengandung logam-logam berbahaya seperti Mercury/air raksa (Hg), Cuprum/tembaga (Cu),Cromium/Crom (Cr), Plumbum/timah hitam (Pb), Zeng/Seng (Zn) dan Nikel (Ni).III. Bentuk-bentuk sanksi secara hukum yang dapat diterapkan kepada PT Suker adalah berupa sanksi administrative yang dapat berupa teguran tertulis hingga penabuan izin usaha, pemidanaan seperti yang diatur dalam pasal 102 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 serta ganti rugi baik perorangan ( privat compensation ) kepada masyarakat yang menjadi korban atau pemulihan lingkungan hidup yang tercemar ( public comsentation ) terhadap lingkungan yang dicemari.

IV. Peran pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Surabaya dalam rangka penanganan masalah pencemaan limbah PT Suabaya Kertas kurang berjalan dengan baik bahkan cenderung mengabaikan masalah lingkungan serta bertendensi juga melindungi PT Surabaya kertas. Bahkan melalui surat ijin pembuangan limbah cair yang berasal dari gubernu jatim melalui Bapedal jelas-jelas menerangkan betapa lalainya pemerintah daerah dalam perlidungan dan pengelolaan lingkungan hidup.3.2 SaranMenunjang kesimpulan-kesimpulan di atas maka, dapatlah diajukan saran-saran sebagai berikut:

a) Seyogyanya PT Surabaya Kertas bertanggungjawab secara hukum karena telah terbukti melakukan pencemaran lingkungan dengn cara membuang limbah ke badan Kali Surabaya dan Kali Tengah.b) Untuk setiap badan usaha ataupun perorangan agar lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar permasalahan pencemaran lingkungan tidak terjadi lagi dan dapat dicegah serta permasalahan pencemaran lingkunga PT Surabaya Kertas Tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang sehingga bisa tercipta iklim lingkungan yag sehat dan bersih demi terciptanya kesejahteraan bersama.

c) Untuk pemerintah daerah harus lebih berperan aktif serta tanggap dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 serta tetap menjaga profesionalitasnya sebagai pengayom masyarakat dan jangan sampai mengabaikan kepentingan daripada masyarakat itu sendiri terutama juga keserasian dan kelesetarian lingkungan hidup karena baik langsung maupun tidak langsung lingkungan hidup memiliki hubungan yang sangat erat dan penting dengan manusia dan makhluk hidup lainnya demi tetap bisa berkembangnya manusia di masa-masa mendatang.DAFTAR PUSTAKABuku:Abdurrahman. Pengantar Hukum Lingkungan, Bandung : Alumni, 1986

Dirdjisisworo,Soedjono. Upaya Teknologi dan Penegakan Hukum Menghadapi Pencemaran Lingkungan Akibat Industri. Bandung : Citra aditya, 1991

Siahaan,NTH. Hukum Lingkungan. Jakarta : Pancuran alam, 2006

Subagyo,P.Joko. Hukum Lingkungan Masalah dan Penaggulangannya. Jakarta : Rineka cipta: ,2005

Internet:

http://www.terranet.or.id/tulisandetil.php?id=1364Undang-undangUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah http://www.terranet.or.id/tulisandetil.php?id=1364

ibid

ibid

Abdurrahman,Pengantar hukum lingkungan Indonesia. Alumni, Bandung.1986, hal 6

Ibid. hal 7

Undang undang Republik Indonesia nomor 32 tahu 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 1 ayat 1

Soedjono dirdjosisworo,Upaya teknologi dan penegakan hukum menghadapi pencemaran lingkungan akibat industry,citra aditya, Bandung. Hal 7

Undang undang Republik Indonesia nomor 32 tahu 2009 pasal 1 ayat 14

Ibid. pasal 1 ayat 20

Ibid. pasal 21

http://www.terranet.or.id/tulisandetil.php?id=1364

ibid

ibid

Undang-undang no 32 tahun 2009 pasal 76 sampai 83

ibid

ibid

N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan, pancuran alam, Jakarta. Hal 295

Ibid hal 296

P joko Subagyo, hukum Lingkungan,rineka cipta, Jakarta. Hal 47

Undang undang no 32 tahun 2009 pasal 102

N.T.H siahaan, op.cit hal 270

ibid

UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 38. Lihat juga UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pada pasal 1 ayat 3

Undan-Undang no 32 tahun 2009 pasal 63 ayat 2

http://www.terranet.or.id/tulisandetil.php?id=1364

1