laporanppid · informasi yang dikuasai mencakup kepemiluan dan non kepemiluan di...
Post on 22-Dec-2020
7 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i
LAPORAN PPID(PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
KOMISI PEMILIHAN UMUMKABUPATEN CILACAP
TAHUN 2012
ii
PERSONIL KPU KABUPATEN CILACAP
NO FOTO NAMA JABATAN
1 WARSID, S.Pd KETUAKPU KABUPATEN CILACAP
2 AKHMAD KHOLIL ANGGOTAKPU KABUPATEN CILACAP
3 SLAMET ISWADI, S.Pd ANGGOTAKPU KABUPATEN CILACAP
4 TUNUTWIDODO, S.Ag ANGGOTAKPU KABUPATEN CILACAP
5 HANDI TRI UJIONO, SE ANGGOTAKPU KABUPATEN CILACAP
iii
PERSONIL SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CILACAP
NO FOTO NAMA JABATAN
1 Drs. USNANTO SEKRETARISKPU KABUPATEN CILACAP
2 SUPRAYITNO KASUB BAG UMUKPU KABUPATEN CILACAP
3 HARI SUGIHARTO, SH.,M.Hum
KASUB BAG HUKUMKPU KABUPATEN CILACAP
4 IWAAN SA’DIAN, SHKASUB BAG PROGRAM &
DATAKPU KABUPATEN CILACAP
5 KARSITO, S.Sos KASUB BAG TP & HUPMASKPU KABUPATEN CILACAP
LAMPAN STAF SEKRETARIATKPU KABUPATEN CILACAP
iv
HENNI SETYARTO, S.Sos STAF SEKRETARIATKPU KABUPATEN CILACAP
SARIPPUDIN RIYANTO,SE
STAF SEKRETARIATKPU KABUPATEN CILACAP
HARTONO STAF SEKRETARIATKPU KABUPATEN CILACAP
DEDDY CHRISWANTO,S.Sos
STAF SEKRETARIATKPU KABUPATEN CILACAP
ARI SUKENDRO, A.Md STAF SEKRETARIATKPU KABUPATEN CILACAP
BACHTIAR LUTFIEANWAR, A.Md
STAF SEKRETARIATKPU KABUPATEN CILACAP
v
DWIPA TRI BUDI, A.Md STAF SEKRETARIATKPU KABUPATEN CILACAP
RUSMINI STAF SEKRETARIATKPU KABUPATEN CILACAP
JANA SAPTI ARINI, SE STAF SEKRETARIATKPU KABUPATEN CILACAP
LAILA ISNAINI, S.Sos STAF SEKRETARIATKPU KABUPATEN CILACAP
YUNI ARTITI, S.IP STAF SEKRETARIATKPU KABUPATEN CILACAP
ANGGIT PURNOMO STAF SEKRETARIATKPU KABUPATEN CILACAP
vi
RACHMAT YULIANTO STAF SEKRETARIATKPU KABUPATEN CILACAP
RIYANTO STAF SEKRETARIATKPU KABUPATEN CILACAP
SUPRAPTO STAF SEKRETARIATKPU KABUPATEN CILACAP
ABU HURAEROCH STAF SEKRETARIATKPU KABUPATEN CILACAP
JOKO AMBORO STAF SEKRETARIATKPU KABUPATEN CILACAP
YASIN STAF SEKRETARIATKPU KABUPATEN CILACAP
vii
DAFTAR ISI
HlmPERSONIL KPU KABUPATEN CILACAP............................................................................ iiPERSONIL SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CILACAP.................................................. iiiDAFTAR ISI......................................................................................................................... viiKATA PENGANTAR............................................................................................................ viii
BAB I. PENDAHULUAN................................................................................................ 1A. UMUM........................................................................................................ 1B. MAKSUD DAN TUJUAN............................................................................ 1C. SISTEMATIKA........................................................................................... 2
BAB II. LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI ................................................ 3A. STANDAR LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI...................... 3B. STRUKTUR PPID....................................................................................... 7
BAB III. PROSES PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK............... 8A. INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK YANG DIKUASAI................ 8B. PEMOHON INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK........................ 11C. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK 12D. WAKTU PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK....... 19
BAB IV. PENUTUP.......................................................................................................... 20A. KESIMPULAN............................................................................................ 20B. SARAN....................................................................................................... 20
LAMPIRANLAIN-LAIN
viii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadiat Allah SWT, atas segala limpahan rahmatdan hidayah-Nya sehingga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPUKabupaten Cilacap dapat menyelesaikan penyusunan Buku Laporan PPID KPUKabupaten Cilacap Tahun 2012.
Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di KPU Kabupaten Cilacapsecara umum dapat dikatakan berjalan dengan tertib dan lancar sesuai prosedurpelayanan. Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dikoordinasi olehpejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi dalam hal ini adalah Kepala SubBagian Teknis Pemilu dan Hupmas selaku PPID KPU Kabupaten Cilacap.
PPID KPU Kabupaten Cilacap dibentuk sebagai upaya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk melayani masyarakat/publik dalam hal informasidan dokumentasi yang berkaitan dengan kegiatan pemilu dan non pemilu.
Adapun penyusunan Laporan PPID ini berdasarkan Pasal 36 ayat (2)Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 dimana salinan laporan layananpublik yang dilakukan oleh Badan Publik (KPU Kabupten Cilacap) disampaikan keKomisi Informasi Pusat yang ada di Jakarta dengan alamat :
Gedung Indonesia Trading Company (ITC), Lantai 5, Jl Abdul Muis No. 8 JakartaPusat 10160 - PO.BOX 2018 Telephone : 021-34830741, Fax : 021-34830757,E-mail : sekretariat@komisiinformasi.go.id, Web: www.komisiinformasi.go.id,
melalui Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di Semarang, dengan alamat :Jl. Trilomba Juang No. 18 Semarang 54243,Indonesiaki@kipjateng.jatengprov.go.idTelephon (024) 8411093/ Fax (024) 8411093 Ext.111Website http://kipjateng.jatengprov.go.idAkhir kata kami mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam penyusunan laporan
layanan publi ini masih terdapat kekurangan dan semoga pula buku laporan ini dapatbermanfaat dalam pelayanan informasi dan dokumentasi di masa yang akan datang.Kami berharap kritik, saran dan masukkan yang bersifat membangun demi tertib dansuksesnya pelayanan informasi dan dokumentasi di KPU Kabupaten Cilacap
Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID)KPU Kabupaten Cilacap
KARSITO, S.SosNIP. 19650720 199001 1 001
1
BAB IPEDAHULUAN
A. UMUMInformasi merupakan kebutuhan pokok setiap manusia bagi pengembangan
pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanannasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia danketerbukaan informasii publik merupakan salah satu ciri penting negarademokratis yang menjujung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkanpenyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakansarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraannegara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat padakepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008.
Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalamrangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ataupelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas KPU Kabupaten Cilacapmengeluarkan SK Nomor 03.1/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012 tentangPembentukan Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) dan PejabatPengelola Informasi dan Dokuemtnasi (PPID) Di Lingkungan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Cilacap, dimana salah satu tugas PPID menyediakan aksesinformasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID KPUKabupaten Cilacap menetapkan standar pelayanan informasi di lingkungan KPUKabupaten Cilacap dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan caramenyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa layanan akses internet gratis,petugas pelaksana layanan informasi, instrument transaksi, produk pelayanan,serta menetapkan waktu layanan informasi.
Akhir dari kegiatan layanan publik tahun 2012 dituangkan dalam bentukbuku laporan PPID. Informasi yang terdapat dalam laporan ini diharapkanbermanfaat banyak demi kemajuan pelayanan publik di masa yang akan datang.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. MaksudDengan disusunnya laporan PPID dalam bentuk buku ini adalah untuk
memberikan informasi kepada masyarakat berupa kegiatan-kegiatan, daftarinformasi yang dikuasai mencakup kepemiluan dan non kepemiluan dilingkungan KPU Kabupaten Cilacap.
2. Tujuana. memberikan standar bagi KPU Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan
layanan informasi publik;b. meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU
Kabupaten Cilacap untuk menghasilkan layanan informasi publik yangberkualitas;
c. pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi publik;dan
d. mewujudkan tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasisebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2
C. SISTEMATIKABuku Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) KPU Kabupaten
Cilacap Tahun 2012 ini disusun dalam 4 (empat) Bab, yang disistematisasikansebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUANA. UMUMB. MAKSUD DAN TUJUANC. SISTEMATIKA
BAB II. LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASIA. STANDAR LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASIB. STRUKTUR PPID
BAB III. PROSES PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIKA. INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK YANG DIKUASAIB. PEMOHON INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIKC. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIKD. WAKTU PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
BAB IV. PENUTUPA. KESIMPULANB. SARAN
3
BAB IILAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
A. STANDAR LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1. Badan Publik
Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa yangdimaksud dengan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif,dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumberdari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjangsebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
Di dalam Peraturan Komisi Informasi menyebutkan bahwa KomisiPemilihan Umum adalah sebagai badan yang fungsi dan tugas pokoknyaberkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruhdananya bersumber dari APBN/APBD (Lampiran 1 Peraturan KomisiInformasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).Dengan demikian KPU Kabupaten Cilacap adalah badan public yang wajibmembentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)dikarenakan berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atauseluruh dananya bersumber dari APBN/APBD.
Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) merupakan sistemsekaligus instrumen untuk mewadahi pelaksanaan fungsi komunikasi KPUKabupaten Cilacap, baik ke dalam maupun ke luar, serta sosialisasi informasikepemiluan yang akan membantu tugas PPID dalam hal layanan data daninformasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Cilacap.
Sebagai suatu sistem pelaksanaan fungsi komunikasi dan layanandokumentasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Cilacap, PIPPmenyinergikan fungsi :
a. arsip dan dokumentasi,b. perpustakaan,c. situs / surel, dand. Pusat Informasi Masyarakat (PIM).
Layanan yang dilakukan oleh PPID dengan memperhatikan ketersediaaninformasi dan dokumentasi yang telah tersedia di atas.
Keempat fungsi tersebut menjadi satu kesatuan guna menunjangkinerja fungsi pelayanan sehingga dapat memenuhi permohonan darimasyarakat akan informasi publik yang dikuasai oleh PPID.Adapun struktur PPID dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya :
1. Pengarah;2. Penanggung jawab;3. PPID;4. Bidang-bidang, antara lain :
a. bidang pelayanan informasi,b. bidang pengolahan data dan informasi,c. bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa.
4
2. Petugas dan Uraian Tugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik
PIPP dan PPID KPU Kabupaten Cilacap dibentuk dan ditetapkan dalamrapat pleno KPU Kabupaten Cilacap tanggal 19 Januari 2012 dengan SuratKeputusan KPU Kabupaten Cilacap Nomor 03.1/Kpts/KPU.Kab-012.329382/2012 tentang Pembentukan Pusat Informasi Dan PendidikanPemilih (PIPP) Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) DiLingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
a. PengarahTerdiri dari : Ketua dan Anggota KPU Kabupaten CilacapTugas :1). Bertanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi publik yang
dikuasai yang dapat diakses oleh masyarakat dan yang dikecualikan;2). Memberikan arahan dan kebijakan umum kepada Sekretaris KPU
Kabupaten Cilacap selaku Penanggungjawab dan merupakan atasanPPID;
3). Memberikan arahan dan kebijakan teknis kepada Kasubbag TP danHupmas selaku PPID berkaitan dengan fungsi layanan informasi dandokumentasi kepada masyarakat;
4). Memberikan arahan dan kebijakan operasional kepada KasubbagUmum, Kasubbag Program & Data dan Kasubbag Hukum berkaitandengan Bidang Pelayanan, Bidang Pengolahan dan BidangPengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5). Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Cilacap tentang :a) Pembentukan, Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PPID;b) Standar Pelayanan Informasi Publik ;c) Data yang dikuasai dan dapat diakses oleh masyarakat serta
data yang dikecualikan;d) Standar Biaya Perolehan dan Pengiriman Informasi Publik.
6). Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PIPP di KPUKabupaten Cilacap.
b. PenanggungjawabTerdiri dari : Sekretaris KPU Kabupaten CilacapTugas :1). Bertanggungjawab terhadap operasional PIPP di KPU Kabupaten
Cilacap melalui PPID;2). Secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan PIPP di KPU
Kabupaten Cilacap kepada Ketua KPU Kabupaten Cilacapberdasarkan laporan PPID;
3). Menindaklanjuti keberatan dari pemohon informasi publik yangpermohonannya ditolak oleh PPID;
4). Mengoordinasikan dan mengomunikasikan bersama Ketua KPUKabupaten Cilacap dan PPID dalam hal terdapat pengaduan danpenyelesaian sengketa informasi dan dokumentasi dengan KomisiInformasi Provinsi Jawa Tengah;
5). Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan fungsi pelayananterhadap PIPP di KPU Kabupaten Cilacap berdasarkan usulan dariPPID.
c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)Terdiri dari : Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu (TP) dan HubunganPartisipasi Masyarakat (Hupmas)Tugas :1). Menyiapkan ruangan PIM untuk pelaksanaan fungsi pelayanan
informasi publik kepada masyarakat dengan pemenuhan kebutuhan
5
sarana administrasi, sarana komunikasi, sarana jaringan internet,sarana presentasi dan sarana penyimpanan;
2). Mengoordinasikan unit-unit PIPP di KPU Kabupaten Cilacap yangterdiri dari Perpustakaan, Situs / surel dan PIM sebagai satukesatuan guna menunjang kinerja fungsi pelayanan sehingga dapatmemenuhi permohonan dari masyarakat akan informasi publikyang telah dikuasai oleh PPID.
3). Menerima, mengolah, menyiapkan permohonan dan jawabaninformasi publik dari masyarakat untuk dikonsultasikan kepadaKetua KPU Kabupaten Cilacap dan Sekretaris KPU KabupatenCilacap guna mendapatkan persetujuan, yang selanjutnyadisampaikan kepada pemohon;
4). Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi publik yangsudah dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Cilacap secara tertib danrapi;
5). Melaksanakan pengunggahan dan dan pengunduhan materi untukpengisian materi situs / surel KPU Kabupaten Cilacap;
d. Bidang Pelayanan InformasiKoordinator : Kasubbag TP dan Hupmas (Karsito, S.Sos)Tugas :1). Mengoordinir kesiapan dan pelayanan informasi publik yang
diajukan oleh pemohon;2). Menyiapkan pemenuhan dan distribusi informasi publik kepada
pemohon sesuai permintaan yang diajukan.
Anggota : Kasubbag Umum (Suprayitno)Tugas :1). Menyiapkan pengiriman/distribusi permohonan informasi publik
kepada pemohon;2). Menyiapkan informasi dan dokumentasi yang dikuasai pada Subbag
Umum untuk diolah dan dilaporkan kepada Koordinator;3). Menginventarisir kebutuhan pelayanan informasi publik baik yang
ada di arsip, perpustakaan, situs / surel dan PIM.
Selain dibantu oleh bidang-bidang di bawahnya, PPID KPU KabupatenCilacap juga merangkap menjadi koordinator bidang pelayananinformasi.
e. Bidang Pengolahan Data Dan InformasiKoordinator : Kepala Subbagian Program dan Anggaran (Iwaan Sadian,SH)Tugas :1). Mengoordinir pengolahan informasi publik yang ada pada masing-
masing Sub Bagian;2). Menyerahkan hasil pengolahan informasi publik kepada PPID untuk
kebutuhan pemenuhan permohonan informasi publik darimasyarakat.
Anggota : Staf Subbag TP dan Hupmas (Dedy Chriswanto, S.Sos.,Suprapto)Tugas :1). Membantu menyiapkan informasi publik berdasarkan data yang
telah dikuasai maupun yang dikecualikan;2). Membantu menyiapkan informasi publik kepada pemohon sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU KabupatenCilacap termasuk beban biaya pemenuhan informasi publik;
6
3). Menginventarisir data dan informasi yang dikuasai untuk disiapkanbaik yang ada di arsip, perpustakaan, situs / surel dan PIM;
4). Menyiapkan informasi dan dokumentasi yang dikuasai pada SubbagTP dan Hupmas untuk diolah dan dilaporkan kepada KasubagTeknis dan Hupmas dan Koordinator.
Anggota : Staf Subbag UmumTugas :1). Menyiapkan pengiriman/distribusi permohonan informasi publik
kepada pemohon;2). Mengirimkan/mendistribusikan informasi publik kepada pemohon
melalui pengambilan langsung dan/atau kurir dan/atau posdan/atau faximili;
3). Menginventarisir kebutuhan pelayanan data dan informasi baikyang ada di arsip, perpustakaan, situs / surel dan PIM;
4). Menyiapkan informasi dan dokumentasi yang dikuasai pada SubbagUmum untuk diolah dan dilaporkan kepada Kasubbag Umum.
Anggota : Staf Subbag Hukum (Yuni Artiti, S.IP)Tugas :1) Menginventarisir informasi publik yang dikuasai pada Subbag
Hukum untuk disiapkan sebagai informasi publik;2) Mengolah informasi publik yang dikuasai pada Subbag Hukum
sebagai informasi publik untuk selanjutnya dilaporkan kepadaKasubbag Hukum dan Koordinator;
3) Menginventarisir dan memperbarui informasi publik yang dikuasaiuntuk disiapkan, baik di ardip, perpustakaan, situs / surel dan PIM;
4) Menyiapkan informasi publik yang dikuasai pada Subbag Hukumuntuk diolah dan dilaporkan kepada Kasubbag Hukum;
5) Mencatat, mengidentifikasi dan menyimpan keberatan yangdiajukan oleh pemohon berkaitan dengan informasi publik yangtelah disampaikan kepada pemohon dalam Buku Register;
6) Menyiapkan dan mengidentifikasi keberatan informasi publik yangdiajukan oleh pemohon untuk penyiapan materi penyelesaiansengketa yang selanjutnya dilaporkan kepada Koordinator;
7) Menghimpun data pendukung lainnya sebagai kelengkapan ataskeberatan informasi publik yang diajukan oleh pemohon.
f. Bidang Pengaduan Dan Penyelesaian SengketaKoordinator: Kepala Subbag HukumTugas :1) Mengoordinir semua pengaduan keberatan informasi publik yang
diterima oleh PPID untuk dibahas bersama dengan masing-masingBidang, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Penanggungjawab danPengarah guna mendapatkan arahan dan kebijakan dalampenyelesaian sengketa;
2) Menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa atas keberatanyang diajukan oleh pemohon berkaitan dengan informasi publikyang telah disampaikan kepada pemohon;
3) Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Komisi InformasiProvinsi Jawa Tengah untuk penyelesaian sengketa informasi publik.
4) Mencatat, mengidentifikasi dan menyimpan keberatan yangdiajukan oleh pemohon berkaitan dengan informasi publik yangtelah disampaikan kepada pemohon dalam Buku Register;
5) Menyiapkan dan mengidentifikasi keberatan informasi publik yangdiajukan oleh pemohon untuk penyiapan materi penyelesaiansengketa yang selanjutnya dilaporkan kepada PPID;
7
6) Menghimpun data pendukung lainnya sebagai kelengkapan ataskeberatan informasi publik yang diajukan oleh pemohon.
Untuk melayani dan memenuhi permintaan kebutuhanpemohon/pengguna informasi publik, PPID KPU Kabupaten Cilacap melaluipetugas pelaksana layanan informasi melakukan layanan langsung danlayanan media antara lain menggunakan:1. telepon/fax. : (0282) 533420; (0282) 533421;2. e-mail : redaktur@kpud-cilacapkab.go.id; dan3. website : http://kpud-cilacapkab.go.id.
B. STRUKTUR PPIDSTRUKTUR ORGANISASI
PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH (PIPP) DANPEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KPU KABUPATEN CILACAP(KEPUTUSAN KPU KAB. CILACAP NOMOR: 03.1/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2010)
PENGARAHKetua dan Anggota
KPU KabupatenCilacap
PENANGGUNGJAWAB
Sekretaris KPUKabupaten Cilacap
P P I DKepala Sub Bagian
Teknis Pemilu
BIDANG PENGOLAHANDATA DAN INFORMASI
Kasubbag ProgramStaf Subbag TP
Staf Subbag UmumStaf Subbag Hukum
BIDANG PELAYANANDATA DAN INFORMASI
Kasubbag TPKasubbag Umum
BIDANG PENGADUANDAN PENYELESAIAN
SENGKETA
Kasubag Hukum
Garis Kebijakan
Garis Koordinasi
BAB IIIPROSES PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
8
A. INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK YANG DIKUASAI
Informasi dan dokumentasi yang dikuasai harus melalui prosespengumpulan dan pengolahan untuk kemudian disimpan, dan diolah untukkemudian di tata ataupun diunggah ke situs.
1. Ruang Arsip dan Dokumentasi,
Ruang arsip dan dokumentasi yang menyangkut kegiatan pemilumaupun non pemilu dalam bentuk hardcopy setelah melaui pengumpulan danpengolahan kemudian diletakkan di ruang arsip yang berada lantai II. Arsip-arsip tersebut tersusun dalam almari dan rak-rak masing-masing Sub Bagianyaitu:
a. Sub Bagian Program dan DataArsip dan dokumentasi antara lain :1) LAKIP KPU Cilacap2) Laporan pelaksanaan tugas bulanan KPU Kabupaten Cilacap3) Laporan tri wulan dan matriks pelaksanaan tugas KPU Kabupaten
Cilacap4) Laporan semesteran pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Cilacap5) Laporan penyelenggaraan Pilbup Cilacap Tahun 20126) Laporan mingguan penyelenggaraan pilbup cilacap tahun 20127) SPPD
b. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (TP danHupmas)Arsip dan dokumentasi antara lain :1) Pemilih Pilbup Cilacap Tahun 2012, Pemilu Tahun 2009, Pemilu 2008,
Pilbup 20042) Pencalonan Pilbup Cilacap Tahun 2012, Pemilu Tahun 2009, Pemilu
2008, Pilbup 20043) Tahapan Pilbup Cilacap Tahun 2012, Pemilu Tahun 2009, Pemilu
2008, Pilbup 20044) Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Th. 2012, Pemilu Tahun
2009, Pemilu 2008, Pilbup 2004
c. Sub Bagian UmumArsip dan dokumentasi antara lain :1) RKB Pilbup Cilacap Tahun 20122) Dokumen lelang pada Pilbup Cilacap Tahun 20123) Simak BMN
d. Sub Bagian HukumArsip dan dokumentasi antara lain :1) SK PPS, PPK dan SK Sekretaris PPS, PPK Pilbup 20122) SK Pokja Pilbup 20123) MoU terkait Pilbup 20124) Berkas persyaratan PPK, PPS dan KPPS5) Daftar hadir terkait Pilbup 20126) Tanda terima Pilbup 20127) SK Sekretariat 20128) Foto-foto / dokumentasi
9
Disamping arsip dalam bentuk hardcopy, arsip juga tersimpan dalambentuk softcopy. Arsip tersebut tersimpan dalam komputer server yang dapatdiakses melalui Local Area Network (LAN) KPU Kabupaten Cilacap denganalamat IP 192.168.1.100. Fungsi jaringan ini adalah untuk akses cepatsearching / pencarian dokumen maupun informasi yang dibutuhkan sekaligussebagai backup jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan/hilangnyanya informasiatau dokumentasi hardcopy untuk kemudian dapat dicetak kembali dokumenttersebut.
Bagan Arsip/Dokumentasi Melalui Jaringan LAN
Selain itu PPID KPU Kabupaten Cilacap juga melakukan kerjasamadengan Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dan Badan Diklat,Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Cilacap dengan menyerahkanbeberapa arsip KPU Kabupaten Cilacap.
Serah terima arsip tersebut tertuang dalam Berita Acara Serah TerimaArsip pada hari Jum’at tanggal 20 April 2012 antara Drs. Usnanto selakuSekretaris KPU Kabupaten Cilacap / Penanggung jawab PPID untuk dan atasnama KPU Kabupaten Cilacap dengan Drs. Agus Sardjono selaku Kepala BidangAkuisisi dan Pengolahan dari Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi JawaTengah dan dengan Drs. Indro Cahyono, MM selaku Kepala Badan Diklat, Arsipdan Perpustakaan Daerah Kabupaten Cilacap.
Arsip-arsip yang diserahkan ke Badan Arsip dan Perpustakaan ProvinsiJawa Tengah antara lain :
Wi-FiRouter /
Wi-FiLaptop
ADSLSplitter
Switch /Hub
PC 1. IP LAN192.168.1.104
PC 2. IP LAN192.168.1.102
PC rAN192.168.1.100
PembagiLine
PC Servertempat arsip /dokumen
Fujitsu Scannerdokumen/arsip
Linetelepon
Fax (0282)533421
Telepon(0282) 533420
10
a. Buku Laporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 Kabupaten Cilacapb. Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 Kabupaten Cilacapc. Laporan Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Jawa Tengah Thaun 2008 Kabupaten Cilacapd. Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 94/PHPU.C-VII/2009
Sedangkan arsip-arsip yang diserahkan ke Badan Diklat, Arsip danPerpustakaan Daerah Kabupaten Cilacap antara lain:
a. Laporan Pengawasan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;b. Laporan Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun
2007;c. Kumpulan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap
Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
Arsip-arsip yang tersimpan pada Badan Arsip dan Perpustakaan ProvinsiJawa Tengah dan Badan Diklat, Arsip dan Perpustakaan Daerah KabupatenCilacap tersebut dipergunakan untuk dimanfaatkan seluas-luasnya bagikepentingan pemerintah, pembangunan, penelitian, ilmu pengetahuan,kemasyarakatan dan kemaslahatan bangsa sesuai dengan peraturanperundang-undangan serta kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku.
2. Ruang Perpustakaan,Buku-buku yang ada di KPU Kabupaten Cilacap di tata dalam almari
buku dan diberi kode. Penataan buku diurutkan per tahun. Dikarenakan buku-buku yang ada di perpustakaan rata-rata tentang kepemiluan maka PPIDKabupaten Cilacap berinisiatif menggunakan kode buku tersendiri, tidakmenggunakan pengkodean yang dipakai oleh perpusda. Hal ini dimaksudkanagar akses pencarian lebih cepat. Model penataan buku di dasarkan padatahun kegiatan kepemiluan. Adapun buku non kepemiluan diletakkan dalamtahun yang sama pula karena masih ada keterkaitan dengan kegiatankepemiluan. Namun jika nantinya perlu pengkodean buku sesuai kodeperpustakaan, PPID Kab. Cilacap segera mengganti kode yang sudah ada.
3. Situs / surelDisamping menyediakan informasi dalam bentuk hadcopy, PPID KPU
Kabupaten Cilacap menyediakan informasi dalam bentuk softcopy yangdisediakan di situs KPU Kabupaten Cilacap dengan alamat www.kpud-cilacapkab.go.id, dan surel dengan alamat redaktur@kpud-cilacapkab.go.id.Dengan adanya halaman situs, publik dapat mengunduh langsung informasiyang telah tersedia tersebut. PPID Kabupaten Cilacap melayani pula informasiyang dibutuhkan via surel sepanjang informasi ataupun data bukan yangdikecualikan.
4. Ruang Pusat Informasi Masyarakat (PIM).PPID KPU Kabupaten Cilacap belum memiliki ruang PIM tersendiri.
Sementara ini masih menjadi satu dengan ruang perpustakaan. Oleh karenaruang PIM memerlukan tempat yang luas sehingga berdampak pada anggaran.
Mekanisme pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang dilakukan PPIDKPU Kabupaten Cilacap adalah seperti bagan berikut :
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan InformasiDi Lingkungan KPU Kabupaten Cilacap
11
B. PEMOHON INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
Pemohon informasi publik adalah warga Negara dan / atau badanhukum yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diaturdalam Undang-Undang.
1. LangsungSyarat permohonan informasi dan dokumentasi publik KPU Kabupaten Cilacapdengan cara : datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Cilacap Jl. MT. Haryono 75
Cilacap dan mengisi formulir permohonan informasi dan dokumentasi, dengan mengunduh informasi/dokumentasi yang ada di situs KPU
Kabupaten Cilacap dengan alamat www.kpud-cilacapkab.go.id ataumelalui surel dengan alamat redaktur@kpud-cilacapkab.go.id.
2. Tidak langsungPemohon tidak langsung dapat melalui surat yang dialamatkan kepada KetuaKPU Kabupaten Cilacap, jalan MT. Haryono 75, Cilacap, Kode Pos 53222, Fax(0282) 533421.
Data yangdikecualikan
KASUBAGmengumpulkan danmendokumentasikan semua dokumen
dibawahpenguasannyamenyusun daftar
SEKRETARISmelakukan verifikasidata & informasi
KOMISIONER Melakukan Otentikasi Memberikan
persetujuan
PPID
melayani masy.dibantu staf PIM
memiliki daftardata & informasiyg siap akses
Data dan Informasipilihan siap
ditampilkan di situsweb KPU Kab. Cilacap
PPID ataspersetujuanSekretaris memintaKasubbag untukmengumpulkandokumen tertentu
Datasiapakses
12
C. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
1. Pelayanan Secara Langsung
a. Prinsip layanan informasi publik berdasarkan prinsip cepat, tepat waktudan biaya ringan.
b. Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada KPUKabupaten Cilacap melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID).
c. Pemohon mengajukan permohonan informasi publik dengan cara mengisiformulir permohonan yang disediakan oleh Staf PPID yang bertugas diPusat Informasi Masyarakat (PIM).
d. Guna memudahkan pengelola dan pelayanan, para pemohon informasipublik wajib :
1) Menuliskan nama dan alamat pengirim dan penerima dengan jelaspada formulir permohonan informasi publik;
2) Menuliskan nomor kontak (telepon) atau surel ;
3) Menuliskan dengan jelas jenis informasi publik yang diminta;
4) Menuliskan dengan jelas alasan/tujuan permohonan informasi publik,misalnya untuk keperluan penelitian, kajian, jurnalistik, analisis danlainnya.
e. PPID melalui Staf Pelayanan Informasi melakukan pencatatan terhadappermohonan tersebut dalam Buku Register dan memberikan tanda buktipenerimaan kepada pemohon.
f. Tanda bukti penerimaan atas permohonan informasi publik berupaNomor Pendaftaran pada saat permohonan diajukan/diterima.
g. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan,PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis tentang informasi publikyang diminta berada dibawah penguasaannya atau belum.
13
h. Dalam hal informasi yang diminta oleh pemohon tidak dikuasai oleh KPUKabupaten/Kota, PPID wajib menyampaikan informasi badan publik yangmenguasai informasi publik dimaksud.
i. Dalam hal permohonan dipenuhi seluruhnya atau sebagian dicantumkaninformasi publik yang dikecualikan dan disertai alasan secara tertulis.
j. Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonaninformasi publik diajukan, PPID memberikan jawaban atas permohonantersebut. Ketentuan 10 (sepuluh) hari kerja untuk memberikan jawabandapat dilakukan perpanjangan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerjadisertai alasan secara tertulis, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (8)Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Pasal 22 ayat (10) PeraturanKomisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010.
k. Jawaban atas permohonan informasi publik tersebut, PPID dapatmenyatakan menerima permohonan disertai penjelasan tentangalat/media yang diberikan dengan pembebanan biaya pemenuhanpermohonan informasi publik tersebut sesuai ketentuan Keputusan KPUKPU Kabupaten Cilacap Nomor : 03.1 /Kpts/KPU-Kab-012.329382/2011,atau menyatakan menolak permohonan informasi publik disertai alasansecara tertulis.
l. Beban biaya perolehan salinan informasi publik yang dibayarkan secaratunai, petugas pelayanan informasi wajib memberikan Tanda BuktiPenerimaan Pembayaran Biaya Perolehan Informasi Publik secara rincikepada pemohon yang bersangkutan.
m. Format bentuk dan jenis formulir permohonan informasi publik,sebagaimana pada Lampiran buku laporan ini.
n. Operasional PIM di KPU Kabupaten Cilacap sesuai dengan hari dan jamkerja dinas, yaitu Hari Senin s.d Jum’at dimulai/dibuka pukul 08.00 WIBdan berakhir/ditutup pukul 16.00 WIB.
o. Prosedur permintaan dokumen oleh masyarakat sebagai berikut:
14
PROSEDUR PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI
OLEHMASYARAKAT
p. Layanan langsung dapat dilakukan dengan mengunduh data / informasisesuai dengan kapasitas situs resmi di situs web KPU Kabupaten Cilacap.
q. Bagi pengguna yang membutuhkan informasi publik yang telah dicetak(print-out), maka dikenakan biaya sesuai ketentuan Keputusan KPUKabupaten Cilacap Nomor: 03.1/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2012.
r. Semua beban biaya perolehan salinan informasi publik yang telah diaksestersebut yang dilakukan dengan pembayaran secara langsung, makapetugas pelayanan informasi wajib memberikan Tanda Bukti PenerimaanPembayaran Biaya Perolehan Informasi Publik secara rinci kepadapengguna/pemohon yang bersangkutan.
2. Pelayanan Secara Tidak Langsung
a. PPID menerima permohonan informasi publik secara tertulis melaluipengajuan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Cilacap.
b. PPID segera menindaklanjuti permohonan informasi publik dengan :
1) Wajib mencatat dengan menggunakan Buku Register;
Penyerahandata kepemohon
Pemohon mengajukanpermohonan ke PPID
Pencatatan oleh PPID
Tanda bukti
JawabanDiterimaDitolak
Menyiapkan datayg diminta
Penolakan berdasarKeputusan Komisioner& Sekretaris
Dalam kasuskepentingan tertentu ygsangat penting, KPUdapat membuatpertimbangan khususmemperbolehkanpemohon mendapatkaninformasi yangdikecualikan
Jika Pemohonmengajukansengketa ke
KIP
Ketua KPU menunjukPPID dan BidangSengketa menjadi wakildalam persidangan diKIP
Biayapenggandaan/ pengirimandibebankanpemohon
TOTAL10HARI
3hari
7hari
15
2) Wajib memberikan tanda bukti penerimaan atas permohonaninformasi publik berupa Nomor Pendaftaran pada saat permohonandiajukan/diterima;
3) Pengiriman Nomor Pendaftaran dapat diberikan bersama denganpengiriman informasi publik kepada pemohon.
c. Dalam hal pemohon dikenai beban biaya perolehan salinan informasipublik sesuai Keputusan KPU Kabupaten Cilacap Nomor: 03.1/Kpts/KPU-Kab-012.329382/2011, PPID memerintahkan Petugas PelayananInformasi untuk Pembayaran dilakukan secara langsung, maka petugaspelayanan informasi wajib memberikan Tanda Bukti PenerimaanPembayaran Biaya Perolehan Informasi Publik secara rinci kepadapemohon yang bersangkutan.
d. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan,PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis tentang informasi publikyang diminta berada dibawah penguasaannya atau belum.
e. Dalam hal informasi yang diminta oleh pemohon tidak dikuasai oleh KPUKabupaten Cilacap, PPID wajib menyampaikan informasi badan publikyang menguasai informasi publik dimaksud.
f. Dalam hal permohonan dipenuhi seluruhnya atau sebagian harusdicantumkan informasi publik yang dikecualikan dan disertai alasansecara tertulis.
g. Apabila KPU Kabupaten Cilacap tidak dapat memenuhi permohonaninformasi publik dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka PPID dapatmemperpanjang waktu pemenuhannya disertai alasan secara tertulis.
h. Ketentuan sebagaimana huruf d di atas, dalam kurun waktu 10 (sepuluh)hari kerja setelah permohonan informasi publik diajukan, PPIDmemberikan jawaban atas permohonan tersebut. Ketentuan 10 (sepuluh)hari kerja untuk memberikan jawaban dapat dilakukan perpanjanganwaktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan harus disertai alasan secaratertulis, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (8) Undang Undang Nomor14 tahun 2008 dan Pasal 22 ayat (10) Peraturan Komisi Informasi Nomor1 Tahun 2010.
i. Prosedur permintaan dokumen oleh masyarakat sama dengan denganprosedur pelayanan langsung.
3. Pelayanan terhadap keberatan permohonan informasi publik
a. Dalam hal terdapat pemohon yang mengajukan keberatan ataspemenuhan informasi publik yang tidak sesuai dengan yang dimohonkanatau informasi publik yang dikecualikan, maka PPID segera menyiapkanlangkah-langkah atas pengaduan tersebut untuk melakukan pengelolaankeberatan dengan melaporkan kepada atasan PPID yaitu Sekretaris KPUKabupaten Cilacap dan Ketua KPU Kabupaten Cilacap guna mendapatkanarahan dalam penyelesaian sengketa informasi publik.
16
b. Pengajuan keberatan oleh pemohon dapat dilakukan dengan mekanismesebagai berikut :
1). Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi formulirkeberatan yang disediakan oleh PPID baik oleh pemohon atau pihakyang menerima kuasa, selanjutnya diberikan Nomor RegistrasiPengajuan Keberatan dalam Buku Register dan Tanda TerimaPengajuan Keberatan oleh Petugas Pelayanan Informasi;
2). Pengajuan keberatan yang disampaikan secara tidak tertulis, PPIDwajib membantu pemohon informasi yang mengajukan keberatanatau pihak yang menerima kuasa untuk mengisi formulir keberatandan kemudian diberikan Nomor Registrasi Pengajuan Keberatandalam Buku Register dan Tanda Terima Pengajuan Keberatan olehPetugas Pelayanan Informasi;
3). Pengajuan keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui PPID;
4). Pengajuan keberatan dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakapdi hadapan hukum;
c. PPID berkoordinasi dengan Ka Subbag Hukum untuk menyiapkan bahanberupa data dan informasi yang menjadi pokok pengajuan keberatanpemohon informasi publik;
d. Atasan PPID yaitu Sekretaris KPU Kabupaten/Kota segeramenindaklanjuti pengajuan keberatan pemohon informasi, dan bersamaPPID melaporkan dan menyampaikan pokok pengajuan keberataninformasi publik kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota;
e. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota bersama Sekretaris KPUKabupaten/Kota dan PPID, Kepala Subbag TH serta Kasubag Hukummelaksanakan rapat pleno guna membahas pengajuan keberatanpemohon informasi publik, dan penyelesaian keberatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuankeberatan dalam buku Register;
f. Keputusan rapat pleno yang mengabulkan pengajuan keberatanpemohon untuk memenuhi informasi publik yang masih diperlukan,Sekretaris KPU Kabupaten/Kota selaku atasan PPID segera memberikanjawaban kepada pemohon informasi publik bahwa keberatan diterimadan akan dipenuhi informasi publik yang masih dibutuhkan oleh pemohon;
g. Dalam hal keputusan rapat pleno tidak mengabulkan pengajuankeberatan pemohon informasi publik, maka Sekretaris KPUKabupaten/Kota selaku atasan PPID segera memberikan jawaban kepadapemohon informasi publik bahwa keberatan ditolak karena informasipublik yang diperlukan tersebut termasuk kategori informasi publik yangdikecualikan atau tidak dalam penguasaan PPID;
h. Dalam hal pemohon informasi publik atau pihak yang menerima kuasatidak puas atas keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonanpenyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi
17
Jawa Tengah dalam kurun waktu 14 (Empat Belas) hari kerja sejakditerimanya keputusan Atasan PPID;
i. Penyelesaian sengketa informasi publik atas ketidakpuasan pemohoninformasi publik atau pihak yang menerima kuasa dapat dilakukanmelalui mediasi yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, atasanPPID dan PPID dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah denganmenggunakan sarana komunikasi yang efektif sehingga sengketa dapatdiselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlakudan dapat diterima oleh semua pihak.
j. Pengelolaan keberatan di KPU Kabupaten/Kota sebagaimana baganberikut :
Pelayanan Keberatan
Salinan untuk Pemohon Keberatan
PencatatanBuku
RegistrasiKeberatan
Pengisian Form
Keberatan
• Diisi pemohon• Diisi petugas
Tertulis
TidakTertuli
s
Keberatan kepada
Atasan PPID
30 hari kerja
• Lampiran VIIIPeraturan KI No. 1 thn 2010
NomorRegistrasi
• Lampiran VII Peraturan KI No. 1 thn 2010
FormPermohona
n
Tanggapan Tertulis
Keputusan Tertulis Atasan PP ID
Pemohon Keberatan
Kepuasan
Sengketa ke Komisi
Informasi
Selesai
YT
14 hari kerja
18
Secara umum, mekanisme permohonan informasi / dokumentasi public di KPUKabupaten Cilacap seperti pada bagan berikut:
MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIKDI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN CILACAP
1. Pemohon informasi datang ke KPU Kab. Cilacap, mengisi formulir permintaan informasi;2. Petugas layanan informasi mengagendakan dalam buku agenda PPID/register kemudian mendisposisikan ke
sekretaris / penanggungjawab dilanjutkan ke Ketua/Anggota komisioner / pengarah;3. Petugas memproses permintaan informasi sesuai dengan isi formulir;4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta pemohon. Jika informasi yang diminta masuk dalam
kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku;
5. Petugas memberikan tanda bukti penyerahkan informasi (Tanda Terima).
PEMOHON
DIAGENDA
DIPROSESDITOLAK DIPENUHI
FINISH
19
Secara umum, operasional pelayanan terhadap pemohon informasi / dokumentasipublic di KPU Kabupaten Cilacap seperti bagan di bawah ini:
OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PELAYANAN INFORMASI
FRONT BACK OFFICE
PelayananLangsung
Pelayanan ViaMedia (Telp /Fax / e-mail)
Update Web
Fotocopy
CD Burning
Scanning
D. WAKTU PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIKDalam memberikan layanan informasi kepada pemohon, PPID
menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik. Pelaksanaanlayanan informasi publik di KPU Kabupaten Cilacap pada hari kerja Seninsampai dengan Jumat.
20
BAB IVPENUTUP
A. KESIMPULAN
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembanganpribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanannasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia danketerbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratisyang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraannegara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalammengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan BadanPublik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publiksebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.Pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dilaksanakan oleh PPID KPUKabupaten Cilacap ini dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan pelayanan publi di KPU Kabupaten Cilacap dilakukan dengancepat, optimal, efektif dan efisien baik waktu maupun biaya. Dengan demikian,informasi yang berkatian dengan pemilu maupun non pemilu dapat diterimaoleh masyarakat luas.
2. Informasi public yang disediakan sudah terpenuhi di ruang arsip dandokumentasi, situs/surel, perpustakaan. Sedangkang untuk ruang PusatInformasi Masyarakat belum tersedia dikarenakan masih terkendala tempatdan posisi yang disediakan. Sementara ini PPID KPU Kabupaten Cilacapmenggunakan ruang perpustakaan dan PIM secara bersama-sama.
Diharapkan PPID KPU Kabupaten Cilacap lebih maksimal dalam penyajian,pelayanan publik dan lebih dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturanperundang-undangan yang berlaku.
B. SARAN
UMUM
1. PPID dan koordinator bidang saling bekerjasama sehingga informasi dandokumentasi KPU Kabupaten Cilacap terkelola, tertata dan tersimpan denganbaik;
2. Petugas pelayanan informasi dan dokumentasi melayani pemohon dengancepat dan efisien demi terselenggaranya layanan public yang prima;
3. Petugas disarankan mengetahui mana-mana informasi dan dokumentasi yangdapat diberikan dan yang dikecualikan sesuai aturan perundang-undanganyang berlaku;
4. Informasi yang diminta dipergunakan untuk dimanfaatkan seluas-luasnyabagi kepentingan pemerintah, pembangunan, penelitian, ilmu pengetahuan,kemasyarakatan dan kemaslahatan bangsa dan dipertanggungjawabkan sesuaidengan peraturan perundang-undangan serta kaidah-kaidah yang berlaku.
5. Agar pelayanan informasi di KPU Kabupaten Cilacap ke depan berjalan efektif,perlu disediakan anggaran untuk biaya operasional bagi pengelola informasi.
21
LAMPIRAN
22
Peraturan KI 1/2010
BAB VII
LAPORAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Laporan
Pasal 36
(1) Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporanlayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaananggaran berakhir.
(2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan kepada Komisi Informasi.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
a. gambaran umum kebijakan pelayanan InformasiPublik di Badan Publik;
b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan InformasiPublik, antara lain:
1. sarana dan prasarana pelayananInformasi Publik yang dimiliki besertakondisinya
2. sumber daya manusia yangmenangani pelayanan InformasiPublik beserta kualifikasinya
3. anggaran pelayanan informasi sertalaporan penggunaannya;
c. rincian pelayanan Informasi Publik masing-masingBadan Publik yang meliputi:
1. jumlah permohonan Informasi Publik
2. waktu yang diperlukan dalammemenuhi setiap permohonanInformasi Publik dengan klasifikasitertentu
3. jumlah permohonan InformasiPublik yang dikabulkan baiksebagian atau seluruhnya, dan
4. jumlah permohonan Informasi Publikyang ditolak beserta alasannya;
23
d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik,meliputi:
1. jumlah keberatan yang diterima;
2. tanggapan atas keberatan yangdiberikan dan pelaksanaannya olehbadan publik
3. jumlah permohonan penyelesaiansengketa ke Komisi Informasi yangberwenang
4. hasil mediasi dan/atau keputusanajudikasi Komisi Informasi yangberwenang dan pelaksanaanya olehbadan publik
5. jumlah gugatan yang diajukan kepengadilan, dan
6. hasil putusan pengadilan danpelaksanaannya oleh badan publik;
e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaanlayanan Informasi Publik;
f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untukmeningkatkan kualitas pelayanan informasi.
(4) Badan Publik membuat laporan sebagaimana dimaksud ayat(1) dalam bentuk:
a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaanlayanan Informasi Publik masing-masing BadanPublik; dan
b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuhpelaksanaan layanan Informasi Publik masing-masingBadan Publik.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanbagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaianlaporan diatur dengan peraturan Komisi Informasi.
Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 37
24
(1) Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaanlayanan Informasi Publik oleh Badan Publik 1 (satu) kalidalam setahun.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan kepada Badan Publik dan diumumkan kepadapublik.
25
STRUKTUR ANGGOTA KPU KAB. CILACAP DAN SEKRETARIAT KPU KAB. CILACAP
WARSID, S.PdKETUA
KPU KAB. CILACAP
AKHMAD KHOLILANGGOTA
KPU KAB. CILACAP
SLAMET ISWADI, S.PdANGGOTA
KPU KAB. CILACAP
TUNUTWIDODO, S.AgANGGOTA
KPU KAB. CILACAP
HANDI TRI UJIONO, SEANGGOTA
KPU KAB. CILACAP
SUPRAYITNOKASUBBAG UMUMKPU KAB. CILACAP
IWAAN SADIAN, SKASUBBAG PROGRAMKPU KAB. CILACAP
KARSITO, S.SosKASUBBAG TP
KPU KAB. CILACAP
HARI SUGIHARTO, SHKASUBBAG HUKUMKPU KAB. CILACAP
LAILA ISNAINI, S.SosSTAF SEKRETARIATKPU KAB. CILACAP
ANGGIT PURNOMOSTAF SEKRETARIATKPU KAB. CILACAP
LAMPANSTAF SEKRETARIATKPU KAB. CILACAP
HARTONOSTAF SEKRETARIATKPU KAB. CILACAP
BAKHTIAR LA, A.MdSTAF SEKRETARIATKPU KAB. CILACAP
JANA SAPTI ARINI, SESTAF SEKRETARIATKPU KAB. CILACAP
RIYANTOSTAF SEKRETARIATKPU KAB. CILACAP
RACHMAT YULIANTOSTAF SEKRETARIATKPU KAB. CILACAP
JOKO AMBOROSTAF SEKRETARIATKPU KAB. CILACAP
ABU HURAEROCHSTAF SEKRETARIATKPU KAB. CILACAP
YASINSTAF SEKRETARIATKPU KAB. CILACAP
HENNI. S, S.SosSTAF SEKRETARIATKPU KAB. CILACAP
DWIPA TRI. B, A.MdSTAF SEKRETARIATKPU KAB. CILACAP
YUNI ARTITI, S.IPSTAF SEKRETARIATKPU KAB. CILACAP
SARIPPUDIN R, SESTAF SEKRETARIATKPU KAB. CILACAP
DEDY C, S.SosSTAF SEKRETARIATKPU KAB. CILACAP
ARI SUKENDRO, A.MdSTAF SEKRETARIATKPU KAB. CILACAP
SUPRAPTOSTAF SEKRETARIATKPU KAB. CILACAP
Drs. USNANTOSEKRETARIS
KPU KAB. CILACAP
top related