laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah...
Post on 25-Oct-2020
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Halaman 0 Halaman 0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( L A K I P ) TAHUN 2015
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA Jl. Letnan Jendral Suprapto
Banjarnegara - Jawa Tengah 53418
(0286) 592810 (0286) 591593
www.pa-banjarnegara.go.id, pabanjarnegara@gmail.com
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 1
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji serta syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkah dan hidayahNya, Pengadilan Agama Banjarnegara telah dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015, yang menguraikan capaian Kinerja selama 1 (satu) tahun.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas lA Tahun 2015 dilaksanakan sesuai lnpres No. 7 Tahun 1999 dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.l. No. 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2015.
Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas lA tahun 2015 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas lA.
Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015, merupakan hasil optimal dari perencanaan yang telah disusun sebelumnya dan telah berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Dan dari realiasi anggaran yang dicairkan telah mencerminkan efektifitas dan efisiensi serta telah sesuai dengan target yang ditetapkan, yang tujuannya adalah dalam menunjang dan melaksanakan serta mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan sesuai Tugas pokok dan fungsi badan peradilan dan dalam rangka mewujudkan reformasi peradilan dan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung " Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung" dan Khususnya visi Pengadilan Agama Banjarnegara, yaitu : “Terwujudnya Putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai dibawah lindungan Alloh SWT.”
Banjarnegara, 18 Januari 2016 Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara
Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H. NIP. 195803071988031003
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 2
EXECUTIVE SUMMARY
Pengadilan Agama Klas lA Banjarnegara sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan
Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan Agama yang bersih, merdeka, bebas
dari pengaruh kekuasaan Eksekutif maupun kekuasaan Legislatif (pasal 24, 25 Undang-
Undang Dasar 1945, pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok
Kekuasaan Kehakiman), dan menurut Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Tugas pokok dan fungsinya adalah :
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas pokok Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, Ekonomi Syariah, hibah
yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah dan ekonomi
syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai
fungsi sebagai berikut :
a. Memberikan pelayanan yang maksimal dalam bidang teknis yudisial dan
administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta melaksanakan
penyitaan dan eksekusi;
b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan
Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya;
c. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya pelayanan riset/penelitian dari
perguruan tinggi/akademi.
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 3
B. VISI
Terwujudnya Putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai dibawah lindungan Alloh SWT
C. MISI
Terwujudnya Pengadilan Agama Banjarnegara yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat secara sederhana, cepat dan biaya ringan
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta mewujudkan visi dan misi
tersebut diatas berdasarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran:
1. Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
DIPA tahun anggaran 2015 nomor SP DIPA-005.01.2.401106/2015 tanggal 5 Desember
2014 yang terakhir direvisi dengan DIPA tahun anggaran 2015 revisi ke 03 nomor SP DIPA-
005.01.2.401106/2015 tanggal 11 Desember 2014 dengan anggaran sebesar
Rp.6.509.238.000 (enam milyar lima ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu
rupiah).
2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
DIPA tahun anggaran 2014 nomor SP DIPA-005.04.2.401107/2014 tanggal 5 Desember
2013 dengan anggaran sebesar Rp 124.470.000 (seratus dua puluh empat juta empat
ratus tujuh puluh ribu rupiah ).
Pengadilan Agama memiliki 3 (tiga) progam utama, yaitu :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama
Banjarnegara tahun 2015 merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja berbagai
program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 dari dana APBN
sebesar Rp. 6.633.708.000,00 (enam milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus
delapan ribu rupiah), yang terdiri dari dana untuk :
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 4
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung sebesar Rp. 6.507.469.000,00 (enam milyar lima ratus tujuh juta empat ratus
enam puluh sembilan ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kegiatan Pembinaan
Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp
215.000.000,00,- (Dua ratus lima belas juta rupiah).
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp 88.360.000,00
(Delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang digunakan untuk
kegiatan :
a. Penanganan perkara prodeo, sebesar Rp.12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus
ribu rupiah)
b. Penyelesaian administrasi perkara (biaya minutasi), sebesar Rp.7.700.000,00
(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)
c. Penyelenggaraan sidang keliling, sebesar Rp 10.560.000,00 (sepuluh juta lima
ratus enam puluh ribu rupiah)
d. Penyelanggaraan POSBAKUM sebesar Rp.57.600.000,00 (lima puluh juta enam
ratus ribu rupiah)
Dalam LAKIP ini tertuang lndikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Klas I A
Banjarnegara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Banjarnegara No. W11-A5/ 1920.b /OT.00/I/2016 tanggal 4 Januari 2016
Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian
kinerja dari Pengadilan Agama Klas I A Banjarnegara adalah Penyelesaian Perkara yang
diajukan kepadanya yang sekaligus merupakan sasaran strategis berpedoman kepada
lndek Kinerja Utama serta target yang diinginkan dari realisasi.
Tak bisa dipungkiri pencapaian output dan out come Kinerja sangat dipengaruhi
oleh unsur SDM dan Sarana serta Prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 5
penyelesaian perkara atau yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama Klas I A
Banjarnegara.
Pengadilan Agama Kelas I A Banjarnegara dengan keterbatasan SDM, Sarana dan
Prasarana serta Anggaran tetap berupaya mencapai target yang telah ditetapkan dalam
lKU, RENSTRA, Rencana Kinerja Tahunan dan akan selalu melakukan Evaluasi terhadap
pembuatan LAKIP.
Dan sekaligus berupaya mencapai bobot tertinggi dari LAKIP yang berdasarkan
SAKIP, sehingga LAKIP yang proporsional dan professional serta semakin transparan
dalam mempertanggung jawabkan Kinerja Pengadilan Agama Klas I A Banjarngara sebagai
gerbang pertama pencari keadilan oleh rnasyarakat.
Dengan berbagai kebijakan yang berpedoman pada UU, SEMA dan PERMA serta
peraturan lainnya, Pengadilan Agama Kelas IA Banjarnegara berupaya agar Penyelesaian
perkara yang diajukan kepadanya dapat diselesaikan secara cepat, tepat dan biaya murah
dan juga bentuk produknya bisa diakses oleh masayarakat melalui web Pengadilan Agama
Kelas I A Banjarnegara yang selalu disempurnakan.
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 6
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ............................................................................................................. 1
Executive Summary ...................................................................................................... 2
Daftar Isi ........................................................................................................................ 6
BAB I Pendahuluan ..................................................................................................... 7
A Latar Belakang ................................................................................................ 7
B Maksud dan Tujuan ......................................................................................... 8
C Tugas dan Fungsi ............................................................................................ 9
D Struktur Organisasi ....................................................................................... 10
E Sistematika Penyajian ................................................................................... 11
Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja ................................................................ 12
A Rencana Strategis ........................................................................................ 12
B Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banjarnegara ............................. 16
C Rencana Kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2015 ..................... 20
D Penetapan Kinerja tahun 2015 ..................................................................... 21
Bab III Akuntabilitas Kinerja ........................................................................................ 23
A Pengukuran Kinerja ...................................................................................... 23
B Analisis Akuntabilitas Kinerja ........................................................................ 24
C Akuntabilitas Keuangan ................................................................................. 39
Bab IV Penutup ............................................................................................................ 40
A Kesimpulan .................................................................................................. 40
B Saran ............................................................................................................ 41
Lampiran
1 Struktur Organisasi
2 Indikator Kinerja Utama
3 Rencana Kinerja tahun 2015
4 Matrik Kinerja Rencana Strategis 2015 – 2019
5 Matrik Pendanaan Rencana Strategis 2015 – 2019
6 SK TIM Penyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 7
A. LATAR BELAKANG
Peradilan Agama merupakan salah satu Lembaga Pelaksana Kekuasaan
Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam atau orang yang
menundukkan diri kepada lembaga tersebut, mengenai perkara perdata tertentu
yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman di lembaga Peradilan
Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama untuk tingkat pertama, Pengadilan Tinggi
Agama untuk tingkat banding dan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara
Tertinggi.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan
Kehakiman yang diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2009, serta ditindak lanjuti dengan Keputusan Presiden RI
Nomor 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di
lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama
ke Mahkamah Agung RI Pembinaan Badan Peradilan Agama baik teknis yustisial
maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni
2004 beralih sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung RI, sebagai
instansi pemerintah berkewajiban mempertanggungjawabkan tugas pokok dan
fungsinya tersebut kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat.
Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan
menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.
Laporan kinerja dimaksud berguna untuk mengkomunikasikan capaian kinerja
Pengadilan Agama dalam satu tahun anggaran, baik berkaitan dengan proses
pencapaian tujuan dan sasaran maupun menjelaskan keberhasilan dan kegagalan
tingkat kinerja yang dicapai.
BAB I PENDAHULUAN
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 8
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Tujuan penyusunan LAKIP Pengadilan Agama Banjarnegara Klas lA ini adalah
dalam rangka :
1. Menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung R.l. No. 516-1/SEK/KU.01/11
/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penyampaian LAKjIP Tahun 2015 .
2. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang - Undang No.
28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, yang menyatakan bahwa Asas Umum Penyelenggara Negara meliputi
Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan Asas
Akuntabilitas
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan lndikator Kinerja
Utama.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
20/M.PAN/11/2009 tentang Petunjuk Penyusunan lndikator Kinerja Utama.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun
2011 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
lnstansi Pemerintah.
6. Diktum Ketiga lnstruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Dokumen Penetapan Kinerja Surat keputusan Kepala LAN No. 239/lX/6/8/2003
Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas lnstansi
Pemerintah
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 9
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas pokok Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, Ekonomi Syariah, hibah
yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah dan ekonomi
syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai
fungsi sebagai berikut :
a. Memberikan pelayanan yang maksimal dalam bidang teknis yudisial dan
administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta melaksanakan
penyitaan dan eksekusi;
b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan
Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya;
c. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya pelayanan riset/penelitian dari
perguruan tinggi/akademi.
Halaman 10 Halaman 10
D. STRUKTUR ORGANISASI
Untuk melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi Pengadilan Agama Banjarnegara Klas lA tersebut, di bawah ini adalah Struktur Organisasi
Pengadilan Agama Banjarnegara Klas lA :
Halaman 11 Halaman 11
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Klas IA ini pada
prinsipnya ditulis dalam rangka menyajikan dan menginformasikan pencapaian kinerja
Pengadilan Agama Banjarnegara Klas IA dalam tahun 2014 dengan sajian sebagai berikut
Kata Pengantar yang menguraikan sekapur sirih dari Ketua Pengadilan Agama
Banjarnegara Klas IA, lalu dilanjutkan dengan Ringkasan Eksekutif yang berisi ringkasan
pencapaian kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Klas I A yang secara keseluruhan
digambarkan pada :
Bab I Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan
Agama Banjarnegara Klas I A dan LAKIP yang berisikan antara lain a. Latar Belakang, b.
Maksud dan Tujuan c. Tugas Pokok Dan Fungsi, d. Struktur Organisasi serta d.Sistematika
Penyajian.
Bab ll Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang berisikan antara lain :
A. Rencana Strategis,
B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banjarnegara
B. Rencana Kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2015
C. Penetapan Kinerja Tahun 2015
Bab lll AKUNTABILITAS KINERJA menguraikan capaian kinerja yang berhasil dilaksanakan
oleh Pengadilan Agama Banjarnegara Klas I A yang terdiri antara lain: a. Pengukuran
Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja), b. Analisis akuntabilitas
Kinerja (menguraikan tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan
pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja). serta c.Akuntabilitas
Keuangan
Bab lV PENUTUP, Menguraikan tentang kesimpulan dari seluruh sajian Laporan tentang
Kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA (LAKIP, serta harapan adanya koreksi
untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara Klas IA dimasa mendatang
yang berisikan antara lain a. Kesimpulan dan b. Saran. terakhir Bab V LAMPIRAN yang
berisikan antara lain : 1. Struktur Organisasi, 2. lndikator Kinerja 3. Rencana Kinerja
Tahun 2015, 4. Matriks Rencana Strategis 2015 - 2O19 dan Surat Keputusan tentang TIM
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 12
A. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis Pengadilan Agama Banjarnegara Tahun 2015-2019
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan
yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,
perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan
perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara diselaraskan dengan
arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan
pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka
menengah (RPJM) tahun 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja
dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi
serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.
Visi Pengadilan Agama Banjarnegara adalah ”Terwujudnya Pengadilan Agama
Banjarnegara yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada
masyarakat secara sederhana, cepat dan biaya ringan”
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Banjarnegara menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan yaitu :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 13
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan
visi dan misi Pengadilan Agama Banjarnegara
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banjarnegara adalah
sebagai berikut :
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Banjarnegara dapat memenuhi butir 1
dan 2 di atas
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015
sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama
Banjarnegara adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama
Banjarnegara untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat
rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi
perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang
dilaksanakan Pengadilan Agama Banjarnegara dalam pelaksanaan Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 14
1. Penanganan Perkara Prodeo
2. Penyelesaian Administrasi Perkara (Minutasi)
3. Penyampaian berkas perkara kasasi, PK, dan kesyari’ahan yang lengkap dan
tepat waktu.
4. Penyelesaian perkara yang kurang dari 5 bulan (Anonimisasi)
5. Penyelenggaraan Sidang Keliling
6. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya
manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan
pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
3. Rapat koordinasi dan Pembinaan
4. Pembinaan / Konsultasi
5. Pertemuan / Delegasi
6. Rakerda
7. Perjalanan Dinas dalam Kota
8. Pengadaan Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Satpam
9. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah
10. Pengadaan Pakaian Dinas
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan
untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.
Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan
peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.
Halaman 15 Halaman 15
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
Pengadilan Agama Banjarnegara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara
Nomor W11-A5/ /I/2016 tanggal 08 Januari 2016 tentang reviu penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama
Banjarnegara dapat dilihat sebagai berikut :
NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
1. Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)
a. Persentase Mediasi Yang Berhasil
Jml perkara mediasi yg berhasil x 100%
Jumlah perkara yang dimediasi
Mediator Panitera/ Sekretaris
Register Mediasi / Laporan Bulanan
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan
Jml sisa perkara yang diselesaikan
x 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan
Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan
Jml perkara yang diselesaikan x 100%
Jml perkara yang akan diselesaikan
(saldo awal dan perkara yang masuk)
Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
Jml perkara yang diselesaikan
dalam waktu mak 6 bln x 100%
Jml perkara yang diputus
Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 16
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan
x 100%Jumlah perkara yg diputus
Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum
Majelis Hakim Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
Jml berkas perkara yang didistribusikan ke
Majelis X 100%Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK
Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B
Panitera/ Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
Jml berkas perkara yang didistribusikan ke
Majelis X 100%Jml berkas perkara yang diterima
Panitera/ Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat
Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100%
Jumlah permohonan penyitaan
Panitera/ Sekretaris dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara
Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 17
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100%Jumlah perkara prodeo
Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di Sidang Keliling
Jumlah perkara yg diselesaikan di sidang keliling
X Jumlah perkara yg harus diselesaikan di sidang keliling
Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)
Jumlah perkara yg mendapat bantuan hukum
X Jumlah perkara yg harus mendapat bantuan hukum
Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
Jumlah amar putusan perkara yang di website X Jumlah putusan
Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)
Kepanitera/ Kesekre tariatan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Jml permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti X 100%
Jml permohonan eksekusi perkara perdata
Ketua Pengadilan & Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 18
6. Meningkatnya
kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah pengaduan yang diterima Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis
Ketua Pengadilan & Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah temuan eksternal
Ketua Pengadilan & Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Halaman 19 Halaman 19
C. RENCANA KINERJA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA TAHUN 2015
Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Agama Banjarnegara, sebagai berikut :
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)
a. Persentase Mediasi Yang Berhasil 2 % b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 100% c. Persentase perkara yang diselesaikan: 80% d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 5 bulan 97%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
3%
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
99%
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
c. persentase penyitaan tepat waktu dan tempat 100%
d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1:290
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 80%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan sidang keliling
89%
c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)
100%
d. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
100%
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 20
D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya
yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar
penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama
Banjarnegara menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.
Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Agama Banjarnegara, sebagai berikut:
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)
a. Persentase Mediasi Yang Berhasil 2 % b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 100% c. Persentase perkara yang diselesaikan: 80% d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 5 bulan 97%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
3%
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
99%
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
c. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat 100%
d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1:290
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 80%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan sidang keliling
89%
c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)
100%
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 21
justice) d. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
100%
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 22
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2015
dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing
indikator kinerja dari masing-masing sasaran.
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja
sasaran, namun demikian juga terdapat indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan
pencapaian targetnya pada tahun 2015 ini. Dari 5 (lima) sasaran strategis yang diuraikan
dalam Penetapan Kinerja, terdapat 1 indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan.
Pengadilan Agama Banjarnegara telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar
terdapat perbaikan di masa yang akan datang.
A. PENGUKURAN KINERJA
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TAR GET REALI SASI CAPAIAN
Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)
a. Persentase Mediasi Yang Berhasil
2 % 0,88% 44,05%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
100% 100% 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan:
80% 81,14% 101,43%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
97% 96,79% 99,79%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
3% 3,21% 107%
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
99%
99,76% 100,77%
Peningkatan efektifitas pengelolaan
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara
100% 100% 100%
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 23
penyelesaian perkara
lengkap b. Persentase berkas yang
diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100% 100% 100%
c. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat
100% - -
d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
1:290 1:238 86,13%
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
80% 62,34% 77,93%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan sidang keliling
89% 98,81% 111,02%
c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)
100% 100% 100%
d. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
100% 100% 100%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100% 100% 100%
Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100% 100% 100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100% 100% 100%
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Agama Banjarnegara telah melaksanakan
seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan
yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 24
PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA
Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2015 dapat digambarkan
sebagai berikut :
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TAR GET
REALI SASI
CAPAIAN
Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)
a. Persentase Mediasi Yang Berhasil 2 % 0,88% 44,05% b. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan: 100% 100% 100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan:
80% 81,14% 101,43%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
97% 96,79% 99,79%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
3% 3,21% 107%
SASARAN PERTAMA MENINGKATNYA PENYELESAIAN PERKARA
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 25
1. PERSENTASE MEDIASI YANG BERHASIL
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
1. Persentase mediasi yang berhasil 2% 0,88% 44,05
Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Banjarnegara melakukan proses mediasi
sebanyak 209 perkara dan mediasi yang berhasil sebanyak 4 perkara atau 1%. Berikut
ini tabel data perkara yang dimediasi dan mediasi yang berhasil tahun 2015, 2014 dan
2013.
Tabel jumlah perkara yang dimediasi dan mediasi yang berhasil
tahun 2015, 2014 dan 2013
2015 2014 2013
Perkara yang
dimediasi
Mediasi yang
berhasil %
Perkara yang
dimediasi
Mediasi yang
berhasil %
Perkara yang
dimediasi
Mediasi yang
berhasil
Prosentase Mediasi
yang berhasil
209 4 1 227 2 0,88% 224 4 1,79%
Persentase Mediasi yang berhasil pada tahun 2015 terdapat kenaikan sebesar
0,22% dibandingkan tahun 2014.
Kedepannya diharapkan peran mediator yang ditunjuk untuk itu akan bekerja
lebih optimal, karena semakin banyak perkara yang bisa diselesaikan secara mediasi
akan semakin meningkat kinerja Pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang
diajukan kepadanya, dengan tingkat kepuasan yang tinggi.
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 26
2. PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN
Pada tahun 2015 realisasi persentase sisa perkara yang diselesaikan sebesar
100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian yang dilakukan sebesar 100%.
Seperti digambarkan seperti tabel berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
2. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
100 % 100 % 100%
Pada tahun 2014 masih ada sisa perkara sebanyak 680 perkara dan perkara
tersebut dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2015, dengan rincian sebagai
berikut :
Tabel sisa perkara yang diselesaikan tahun 2015
No. Perkara
Sisa Perkara
(%) Yang harus
diselesaikan
Yang
diselesaikan
1 Gugatan 663 663 100%
2 Permohonan 17 17 100%
Jumlah 680 680 100%
Pada tahun 2015 persentase sisa perkara yang diselesaikan sebesar 100%
sedangkan pada tahun 2014 sebesar 100%, sehingga ditahun 2015 sama dengan tahun
sebelumnya.
Berikut ini tabel persentase perkara yang diselesaikan selama tahun 2015, 2014
dan tahun 2013 :
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 27
Tabel persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2015, 2014 dan tahun 2013
No Perkara
2015 2014 2013
Sisa Perkara Sisa Perkara Sisa Perkara
yang
harus
disele
saikan
yang
disele
saikan
%
yang
harus
disele
saikan
yang
disele
saikan
%
yang
harus
disele
saikan
yang
disele
saika
n
%
1. Gugatan 663 663 100 742 742 100% 792 792 100
2. Permohonan 17 17 100 16 16 100% 15 15 100
JUMLAH 680 680 680 807 758 758 100% 807 807
Sehingga Pengadilan Agama Banjarnegara dinilai baik dari indikator persentase sisa
perkara yang diselesaikan.
3. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN
Pada tahun 2015 realisasi persentase perkara yang diselesaikan sebesar
81% dari target sebesar 80%, sehingga capaian yang dilakukan sebesar 101%
Seperti digambarkan seperti tabel berikut :
Tabel persentase perkara yang diselesaikan tahun 2015
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
3. Persentase perkara yang diselesaikan
80% 81% 101%
Pada tahun 2015 perkara yang diselesaikan sebanyak 2.926 perkara dari
3606 perkara yang harus diselesaikan, yang terdiri dari perkara sisa tahun lalu
sebanyak 680 perkara dan perkara yang diterima ditahun 2015 sebanyak 2850
perkara, seperti pada tabel dibawah ini :
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 28
Tabel perkara yang diselesaikan tahun 2015
No. Indikator Kinerja
Perkara
% sisa tahun
lalu
di terima
Yang harus diselesaikan
Yang Selesaikan
1 Persentase perkara yang diselesaikan
680 2850 3.530 2.962 83,%
Pada tahun 2015 realisasi persentase perkara yang diselesaikan sebesar 83%
sedangkan pada tahun 2014 sebesar 79,33%, sehingga terdapat kenaikan 3%, yang
secara detail dijelaskan pada tabel di bawah ini :
No Perkara
2015 2014 2013
Perkara yang harus disele saikan
Perkara yang
diseles aikan
%
Perkara yang harus disele saikan
Perkara yang disele saikan
%
Perkara yang harus disele saikan
Perkara yang disele saikan
%
1. Gugatan 2.780 2.223 79 3.362 2.692 78,41 3437 2695 78,41%
2. Permohonan 750 739 98 244 234 93,04 230 214 93,04%
JUMLAH 3,530 2962 83 3667 3606 2926 3662 3667 2909
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 29
Secara keseluruhan penyelesaian perkara yang sudah dilakukan Pengadilan Agama Banjarnegara sudah baik.
4. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DALAM JANGKA WAKTU MAKSIMAL 5
BULAN
97% 96,79% 99,79% 5.
Pada tahun 2015 realisasi persentase perkara yang diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal 5 bulan sebesar 96.86% dari target sebesar 97%, sehingga
capaian yang dilakukan sebesar 99.85%, seperti tabel berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
4. Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
97% 96.86% 99.85%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
20152014
2013
grafik penyelesaian perkara tahun 2015, 2014 dan 2013
Persentase
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 30
Pada tahun 2015 persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 5 bulan adalah 96.86%, sedangkan pada tahun 2014 adalah 96.79%,
sehingga ada kenaikan sebesar 0.07%, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 56 bulan
2015 2014 2013
Perkara yang
diputus
perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu
maksimal 5 bln
% Perkara
yang diputus
perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu
maksimal 5 bln
% Perkara
yang diputus
perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu
maksimal 5 bln
%
2962 2869 96.86 2926 2832 96,79 2909 2826 97,15
6. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN LEBIH DARI 5 BULAN
Pada tahun 2015 realisasi persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 5
bulan sebesar 3.13% dari target sebesar 3%, sehingga capaian yang dilakukan
sebesar 104%, seperti tabel berikut :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
5. Perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan
3% 3,13% 104%
Pada tahun 2015 persentase Perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan
adalah 3,13%, sedangkan pada tahun 2014 adalah 3.21%, sehingga ada penurunan
sebesar 0,08%, dengan rincian sebagai berikut :
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 31
Tabel perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan
2015 2014 2013
Perkara yang diputus
perkara yang diselesaikan lebih dari 6
bln
% Perkara yang diputus
perkara yang diselesaikan lebih dari 5
bln
% Perkara yang diputus
perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bln
%
2962 93 3,13 2926 94 3,21 2909 83 2,85
Kenaikan realisasi perkara yang diputus lebih dari 5 bulan menunjukkan
perlunya peningkatan kinerja Pegawai Pengadilan Agama Banjarnegara, sehingga
diharapkan tumpukan perkara menjadi lebih sedikit.
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, dan
Peninjauan Kembali) ditargetkan 99% dan terealisasi 99,76%, sedangkan capaian
sebesar 100,77%
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)
99% 98.73% 99.72
Pada tahun 2015 jumlah putusan sebanyak 2962 putusan, yang tidak
mengajukan upaya hukum atas putusan pengadilan Agama Banjarnegara sebanyak
2954 dan yang mengajukan upaya hukum sebanyak 8 perkara, terdiri dari 7 perkara
banding dan 1 perkara kasasi, seperti tabel berikut :
SASARAN KEDUA PENINGKATAN AKSEPBILITAS PUTUSAN HAKIM
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 32
Tabel perkara yang tidak mengajukaan upaya hukum tahun 2015
Jumlah Putusan
Upaya Hukum Yang tidak mengajukan upaya hukum
% Banding Kasasi Peninjauan
Kembali Jumlah
2926 7 1 0 8 2954 99,72
Pada tahun 2015 realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum baik Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali sebanyak 99,72% sedangkan pada
tahun 2014 sebanyak 99,76%, sehingga terdapat penurunan sebesar 0,04% yang
secara detail dijelaskan pada tabel di bawah ini :
No Tahun Jumlah Putusan
Upaya Hukum Yang tidak mengajukan upaya hukum
% Banding Kasasi Peninjauan
Kembali Jumlah
1 2015 2962 7 1 0 8 2954 99,72% 2 2014 2926 6 1 0 7 2919 99,76% 3 2013 2909 7 0 1 8 2901 99,72%
Secara umum Pengadilan Agama Banjarnegara dinilai dari indikator persentase
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum baik Banding, Kasasi dan Peninjauan
Kembali sudah bisa mempertahankan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TAR GET REALISASI CAPAI
AN
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100% 100% 100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100% 100% 100%
SASARAN KETIGA PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN
PENYELESAIAN PERKARA
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 33
c. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat
100% - -
d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
1:290 1:238 86,13
%
1. PERSENTASE BERKAS PERKARA YANG DIAJUKAN KASASI DAN PK YANG
DISAMPAIKAN SECARA LENGKAP
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100% 100% 100%
Pada tahun 2015 semua berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap, yang terdiri atas 1 perkara Kasasi
Pada tahun 2015 persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK
yang disampaikan secara lengkap sebanyak 100% sedangkan tahun 2014 sebanyak
100%, sehingga persentase tetap. Berikut ini tabel perbandingan berkas perkara
yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap tahun 2015, 2014
dan 2013:
tabel perbandingan berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap tahun 2015, 2014 dan 2013
2015 2014 2013
Jumlah berkas yang
diajukan Kasasi dan PK
Jml berkas perkara
yang diajukan
Kasasi dan PK yang lengkap
%
Jumlah berkas yang
diajukan Kasasi dan PK
Jml berkas perkara
yang diajukan
Kasasi dan PK yang lengkap
%
Jumlah berkas yang
diajukan Kasasi dan PK
Jml berkas perkara
yang diajukan
Kasasi dan PK yang lengkap
%
3 3 100% 1 1 100% 1 1 100
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 34
2. PERSENTASE BERKAS YANG DIREGISTER DAN SIAP DIDISTRIBUSIKAN KE
MAJELIS
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
2. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100% 100% 100%
Pada tahun 2015 persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan
ke Majelis adalah 100%, yang terdiri dari jumlah berkas yang diregister sebanyak
2962 perkara.
Pada tahun 2015 persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan
ke Majelis adalah 100% sedangkan tahun 2014 adalah 100%, sehingga persentase
tetap. Berikut ini tabel perbandingan berkas yang diregister dan siap didistribusikan
ke Majelis tahun 2015, 2014 dan 2013.
tabel perbandingan berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis tahun
2015, 2014 dan 2013
2015 2014 2013
Jml berkas perkara
yang diregister
Jml berkas perkara yang didistribusikan
ke Majelis
%
Jml berkas perkara
yang diregister
Jml berkas perkara yang didistribusikan
ke Majelis
%
Jml berkas perkara
yang diregister
Jml berkas perkara
yang didistribusik
an ke Majelis
%
2962 2962 100% 2620 2620 100% 2860 2860 100%
3. PERSENTASE PENYITAAN TEPAT WAKTU DAN TEMPAT
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
3. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat
100% - -
Pada tahun 2015 tidak ada penyitaan yang dilakukan
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 35
4. RATIO MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
4. Rasio majelis hakim terhadap perkara 1:286 1:219 76,57%
Pada tahun 2015 jumlah majelis hakim Pengadilan Agama Banjarnegara
adalah 13 majelis, sementara jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama
Banjarnegara adalah 2850 perkara, sehingga rasio majelis hakim terhadap perkara
adalah 1:219, yang artinya rata-rata 1 majelis hakim menangani 219 perkara.
Kinerja Utama Indikator Kinerja Target Realisasi %
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100% 100% 100%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di Sidang Keliling
89% 98,81% 111,02%
c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)
100% 100% 100%
d. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
100% 100% 100%
1. PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100 % 100% 100%
SASARAN KEEMPAT PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP
PERADILAN (ACCES TO JUSTICE)
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 36
Pada tahun 2015 perkara yang prodeo yang terdaftar sebanyak 64 perkara,
sedangkan perkara prodeo yang diselesaikan sebanyak 64 perkara, sehingga
realisasi persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah 100%. Persentase
perkara prodeo yang diselesaikan adalah 100%.
Pada tahun 2015 persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah 100%,
sedangkan pada tahun 2014 adalah 77.93% sehingga persentase naik sebesar
22.07%. Berikut ini tabel perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan tahun
2015, tahun 2014 dan tahun 2013.
tabel perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan
tahun 2015, tahun 2014 dan tahun 2013
2015 2014 2013
Jumlah perkara prodeo
Jumlah perkara
prodeo yang diselesaikan
% Jumlah perkara prodeo
Jumlah perkara
prodeo yang diselesaikan
% Jumlah perkara prodeo
Jumlah perkara prodeo yang
diselesaikan
%
64 64 100 77 48 62,34 159 81 50,94
2. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DENGAN SIDANG KELILING
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
2. Persentase perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling
89% 100% 112.35%
Pada tahun 2015 perkara yang harus diselesaikan dengan sidang keliling
adalah 321 perkara, sedangkan perkara sidang keliling yang diselesaikan sebanyak
254 perkara, sehingga Persentase perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling
adalah 79.12%.
Pada tahun 2015 realisasi perkara yang yang diselesaikan dengan sidang
keliling adalah 79.12%% sedangkan pada tahun 2014 sebesar 98.81%, sehingga ada
kenaikan realisasi sebesar 19.69%.
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 37
2015 2014 2013 Jumlah
perkara yg harus
diselesaikan sidang keliling
Jumlah perkara yg
diselesaikan dilokasi sidang keliling
% Jumlah perkara yg
harus diselesaikan
sidang keliling
Jumlah perkara yg
diselesaikan dilokasi sidang keliling
% Jumlah perkara yg
harus diselesaikan
sidang keliling
Jumlah perkara yg
diselesaikan dilokasi sidang keliling
%
254 254 100 506 500 98,81 440 388 88,18
3. PERSENTASE MASYARAKAT PENCARI KEADILAN YANG MENDAPAT LAYANAN
BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
3. Persentase Masyarakat Pencari Keadilan Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
100 % 100% 100%
Pada tahun 2015 masyarakat yang harus dilayani dengan POSBAKUM adalah
321 orang dan yang dilayani dengan POSBAKUM 321 orang, sehingga prosentase
yang dimasyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah
100%.
4. PERSENTASE AMAR PUTUSAN YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YANG
DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE DALAM WAKTU MAKSIMAL 1 HARI SEJAK
DIPUTUS
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
4. Persentase Amar Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu Maksimal 1 Hari Sejak Diputus
100 % 100% 100%
Pada tahun 2015 semua amar putusan langsung bisa diakses secara online
dalam waktu 1 hari.
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 38
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan
hukum tetap yang ditindaklanjuti ditargetkan 100% dan terealisasi 100%,
sedangkan capaian sebesar 100%
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100% 100% 100%
Pada tahun 2015 jumlah permohonan eksekusi atas putusan perkara
perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah 1 putusan, dan
putusan tersebut sudah ditindak lanjuti.
Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 2 (satu) indikator kinerja yaitu :
No. Indikator Kinerja Target Realisasi %
1. Persentase pengaduan masyarakat yang ditidakajuti
100% - -
2 Persentase hasil temuan eksternal yang ditindak lanjuti
100% - -
Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Banjarnegara tidak ada pengaduan
yang masuk.
SASARAN KELIMA MENINGKATNYA KEPATUHAN
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
SASARAN KEENAM MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 39
AKUNTABILITAS KEUANGAN Capaian kinerja anggaran per program, realisasi anggaran, dan capaiannya
adalah sebagai berikut:
PROGRAM PAGU REALISASI CAPAIAN
%
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
6.507.469.000 6.362.836.563 97.78
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung
215.000.000 211.599.250 98.42
Program Peningkatan Manajemen
Peradilan Agama
88.360.000 88.360.000 100
JUMLAH 6.810.829.000 6.662.795.813 97.83
Capaian kinerja anggaran Pengadilan Agama Banjarnegara tahun 2015 adalah
sebesar 97.83%. Nilai tersebut merupakan pencapaian yang baik, hanya kurang 2.17%
dari 100% terhadap anggaran yang dianggarkan.
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 40
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Secara umum pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara sudah
berjalan dengan baik.
2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Agama sudah mencapai target 81,14%
perkara dari jumlah perkara harus diselesaikan pada tahun berjalan sehingga
target sisa perkara pada akhir tahun maksimal 20% sudah terpenuhi.
3. Pelaksaan administrasi yustisial sudah berjalan dengan baik, meskipun demikian
guna mengeliminir terjadinya kesalahan harus terus menerus dilakukan
pengawasan secara berkala.
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Agama Banjarnegara
tetap berjalan dan dilaksanakan dengan baik yang mencakup seluruh aspek di
bidang pengawasan.
5. Pada Pengadilan Agama Banjarnegara masih terdapat jabatan struktural yang
kosong yaitu Kepala Sub Bagian Umum, sehingga beberapa pegawai
melaksanakan tugas rangkap.
6. Perlunya anggaran belanja modal yang digunakan untuk penggantian dan
penambahan meubelair guna menyesuaikan dengan gedung baru yang selesai
tahun 2013 dan ruang tunggu sidang.
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 41
B. SARAN- SARAN
1. Agar ada penambahan pegawai pada Pengadilan Agama Banjarnegara mengingat
beban kerja yang selalu bertambah seimbang dengan volume pegawai yang ada
2. Perlunya anggaran belanja modal yang digunakan untuk penggantian dan
penambahan meubelair guna menyesuaikan dengan gedung baru yang selesai
tahun 2013 dan ruang tunggu sidang.
3. Agar kedepan belanja untuk kebutuhan operasional perkantoran bisa dinaikkan
sesuai dengan kebutuhan riil operasional perkantoran.
4. Pembinaan dan Pengawasan terus menerus dilaksanakan secara berkala kepada
seluruh aparatur Peradilan baik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
maupun etika pegawai guna mewujudkan aparat aparatur Peradilan profesional,
berwawasan luas, terampil dalam menjalankan bidang tugasnya dan berakhlaq
mulia.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015 ini kami
buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara selama tahun
2015. Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik dari semua ini, baik dari unsur
Pejabat Struktural maupun Fungsional sebagai salah satu bentuk tanggung jawaban
pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Banjarnegara kepada publik.
Sudah barang tentu dalam laporan ini belum dapat tersaji informasi secara detil
namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja
Pengadilan Agama Banjarnegara, teriring harapan semoga tahun yang akan datang laporan
ini dapat dijadikan cermin untuk melakukan perbaikan perbaikan kinerja sehingga akan
menjadi lebih akuntabel.
Banjarnegara, 08 Januari 2015
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara
Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H. NIP. 195803071988031003
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 42
LAMPIRAN
Halaman 43 Halaman 43
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 44
INDIKATOR KINERJA UTAMA NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
1. Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)
a. Persentase Mediasi Yang Berhasil
Jml perkara mediasi yg berhasil X 100% Jumlah perkara yang dimediasi
Mediator Panitera/ Sekretaris
Register Mediasi / Laporan Bulanan
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan
Jml sisa perkara yang diselesaikan x 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan
Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Permohonan - Gugatan
Jml perkara yang diselesaikan x 100% Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)
Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
Jml perkara yang diselesaikan dalam waktu mak 6 bln x 100% Jml perkara yang diputus
Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan x 100%
Jumlah perkara yg diputus
Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 45
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X
100% Jumlah putusan
Majelis Hakim Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X
100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK
Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B
Panitera/ Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis X
100% Jml berkas perkara yang diterima
Panitera/ Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat
Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100% Jumlah permohonan penyitaan dengan
Panitera/ Sekretaris dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo
Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 46
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di Sidang Keliling
Jumlah perkara yg diselesaikan di sidang keliling X
100% Jumlah perkara yg harus diselesaikan dsidang keliling
Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)
Jumlah perkara yg mendapat bantuan hukum X 100% Jumlah perkara yg harus mendapat bantuan hukum
Majelis Hakim dan Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
d. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
Jumlah amar putusan perkara yang di website X
100% Jumlah putusan
Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang
menarik perhatian masyarakat (publik)
Kepanitera/ Kesekre tariatan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Jml permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti X
100% Jml permohonan eksekusi perkara perdata
Ketua Pengadilan & Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100%
Jumlah pengaduan yang diterima Catatan:
Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis
Ketua Pengadilan & Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti X100%
Jumlah temuan eksternal
Ketua Pengadilan & Panitera/ Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
Halaman 47 Halaman 47
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1.A
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel
yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : H. NAHDUL BUNYANI, SH Jabatan : Panitera/Sekretaris Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
Nama : Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H. Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1.A Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Banjarnegara, 10 Januari 2015 Pihak Kesatu Pihak Kedua, Panitera/Sekretaris Ketua
H. NAHDUL BUNYANI, SH Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H. NIP. 195508171981031010 NIP. 195803071988031003
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 48
PENETAPAN KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS 1.A
TAHUN ANGGARAN 2015 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Meningkatnya penyelesaian
perkara (jenis perkara) a. Persentase Mediasi Yang Berhasil 2 % b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 100% c. Persentase perkara yang diselesaikan: 100% d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 5 bulan 97%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
3%
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
100%
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
c. persentase penyitaan tepat waktu dan tempat 100%
d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1:290
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan sidang keliling
100%
c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)
100%
d. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
100%
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
100%
Jumlah Anggaran Kegiatan : Rp. 7.829.801.000,- Banjarnegara, 10 Januari 2015 Ketua
Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H., M.H. NIP. 195803071988031003
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 49
RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)
f. Persentase Mediasi Yang Berhasil 2016 g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 2 % h. Persentase perkara yang diselesaikan: 100% i. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 6 bulan 81%
j. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
97%
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3%
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
e. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
99%
f. Persentase berkas yang diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis 100%
g. persentase penyitaan tepat waktu dan tempat 100% h. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100%
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
e. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 1:300
f. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan sidang keliling
81%
g. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)
90%
h. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
100%
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100% d. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti. 100%
Banjarnegara, 08 Januari 2015 Ketua
Drs. H. MALIK IBRAHIM, S.H. M.H. NIP.195803071988031003030719880
Halaman 50 Halaman 50
MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019. Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama dan badan peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di ata
NO
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
2015 2016 2017 2018 2019 1. Meningkatnya
penyelesaian perkara (jenis perkara)
a. Persentase Mediasi Yang Berhasil 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 100% 100% 100% 100% 100% c. Persentase perkara yang diselesaikan: 80% 81% 82% 83% 84% d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 97% 97% 97% 97% 97% e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 3% 3% 3% 3% 3%
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
99%
99%
99%
99%
99%
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap 100% 100% 100% 100% 100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 100% 100% 100% 100% 100%
c. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat 100% 100% 100% 100% 100%
d. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 1:295 1:300 1:305 1:310 1:315
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 80% 81% 82% 83% 85%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan sidang keliling 89% 90% 91 92% 93%
c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) 100% 100% 100% 100% 100%
d. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
100% 100% 100% 100% 100%
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100%
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. 100% 100% 100% 100% 100%
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 51
MATRIK PENDANAAN No. Program Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 Vol Anggr Vol Anggr Vol Anggr Vol Anggr Vol Anggr 1. Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Penyelenggaraan Fungsi Peradilan
Operasional Perkantoran
Jumlah bulan pelaksanaan operasional kantor
12 bln 6.507.469.000 12 bln 9.624.925.000 12 bln 9.712.570.000 12 bln 9.735.220.000 12 bln 9.838.375.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pada Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan
Dukungan Keterbukaan Informasi
01.Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan
12 bln 215.000.000
12 bln 820.000.000
12 bln 820.000.000
12 bln 820.000.000
12 bln 820.000.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
Terselesaikan nya Penyelesaian Perkara yang Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel
Meningkatnya penyelesaian perkara
Penyelesaian Administrasi perkaran:
12 bln 7.700.000
12 bln 10.000.000 12 bln 12.500.000 12 bln 15.000.000 12 bln 20.000.000
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
12 bln 12.500.00,00 12 bln 15.000.000 12 bln 15.000.000 12 bln 15.000.000 12 bln 15.000.000
PA. BANJARNEGARA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
Halaman 52
justice) Persentase
perkara yang dapat diselesaikan di Sidang Keliling
12 bln 10.560.000,00 12 bln 105.840.000 12 bln 105.840.000 12 bln 105.840.000 12 bln 105.840.000
Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)
12 bln 57.600.000,00 12 bln 115.200.000 12 bln 115.200.000 12 bln 115.200.000, 12 bln 115.200.000,00
Halaman 53 Halaman 53
top related