kewajiban penggunaan rupiah di wilayah negara...
Post on 07-Feb-2018
249 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Pidato Kenegaraan Presiden RI Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2015
2
“Guna mendorong penguatan ekonomi nasional melalui transformasi fundamental, Pemerintah mewajibkan penggunaan Rupiah untuk transaksi di dalam negeri. Langkah ini untuk menunjukkan bahwa kita adalah Negara berdaulat. Transformasi ekonomi juga memerlukan topangan yang kuat dari bidang-bidang lain seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, dan penghargaan pada hak azasi manusia. Tanpa sinergi bidang-bidang tersebut, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan kokoh”
LANDASAN UTAMA PENERBITAN KETENTUAN
KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH
Link UU Mata Uang
3
Dimensi Hukum
- UU Mata Uang
- UU Bank Indonesia
- Peraturan Lainnya
Dimensi Ekonomi
Mengurangi tekanan demand valas di pasar domestik
Dimensi Kebangsaan
Rupiah yang berdaulat & memiliki martabat, dapatmendukung nilai tukar Rupiah yang stabil
PBI No.17/3/PBI/2015 Kewajiban Penggunaan
Rupiah di Wilayah NKRI
DIMENSI HUKUM
UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2009
UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
4
UNDANG-UNDANG MATA UANG
Kewajiban Penggunaan Rupiah (Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang)
Setiap orang wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Pengecualian Kewajiban Penggunaan Rupiah (Pasal 21 ayat (2) UU Mata Uang)
Kewajiban penggunaan Rupiah tidak berlaku bagi:
a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN;
b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
c. transaksi perdagangan internasional;
d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
e. transaksi pembiayaan internasional.
Larangan Menolak Rupiah (Pasal 23 UU Mata Uang)
Setiap pihak dilarang untuk menolak untuk menerima Rupiah kecuali terdapat
keraguan atas keaslian Rupiah atau pembayaran kewajiban tersebut telah
diperjanjikan secara tertulis dalam valuta asing. Link UU Mata
Uang 5 5
UNDANG-UNDANG MATA UANG
Sanksi (Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU Mata Uang)
Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah di wilayah NKRI dan menolak Rupiah untuk
pembayaran di wilayah NKRI, dihukum dengan:
• pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan
• pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Link UU Mata Uang
6
UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA
Mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah
Tujuan BI
Pasal 7 UU BI
7
UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA
Menetapkan dan melaksanakan
kebijakan moneter
Mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran
BI berwenang melakukan
pengendalian moneter Pasal 10 ayat (1) UU BI
BI berwenang menetapkan
penggunaan alat pembayaran Pasal 15 ayat (1) UU BI
Tugas BI
8
UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (UU Kawasan Ekonomi Khusus)
UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi UU sebagaimana diubah dengan
UU No. 44 Tahun 2007 (UU Kawasan Perdagangan Bebas)
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
Mata uang Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Kawasan Ekonomi Khusus & Kawasan Perdagangan Bebas dimana kawasan tersebut merupakan
bagian dari wilayah NKRI 9
Peraturan Perundang-Undangan lain (Lanjutan ...)
10
Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2012
tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional
Penetapan tarif pelayanan jasa logistik dengan denominasi Rupiah
Peraturan Perundang-Undangan lain
Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman
Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan
Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern
Harga barang dan/atau jasa wajib ditetapkan/dinyatakan dalam Rupiah
11
KONDISI SAAT INI
Masih banyak penggunaan mata uang selain Rupiah di wilayah NKRI (dolarisasi)
Pencantuman harga barang/jasa di wilayah NKRI dalam valuta asing
Pembayaran/penyelesaian transaksi di wilayah NKRI dengan valuta asing
13
14
Proses dolarisasi terjadi ketika importir mewajibkan penjualan barangnya kepada produsen dalam negeri dalam
valas maka hal tersebut akan membuat mata rantai permintaan valas berlanjut sampai titik terakhir di konsumen
yang pada akhirnya membayar dalam mata uang rupiah.
Sebagai contoh di bawah, awalnya permintaan USD hanya dari importir sebesar USD 100, tetapi karena mata rantai
transaksi antar produsen menggunakan USD maka permintaannya mjd USD 200. Belum lagi jika produsen domestik
menambahnya untuk permintaan valas untuk berjaga-jaga.
Jika transaksi DN diwajibkan dalam IDR maka permintaan valas hanya USD 100 dan hal tsb akan memutus mata
rantai dolarisasi dalam perekonomian Indonesian
Pabrik PTA & MEG
Penjualan
Brg Jadi Ko
nsu
men
Akh
ir
Impor
PTA/MEG
LUAR NEGERI
Pabrik
Polyester Pabrik
Pemintalan Pabrik
Garmen DALAM NEGERI
USD 100
USD
100 + 50
USD
150 + 50 IDR
Penjualan
Benang &
Serat
Penjualan
Kain
Total Permintaan Valas keseluruhan = USD 200, meskipun pendapatan perusahaan dalam Rupiah
Kewajiban Penggunaan Rupiah Mengurangi Dolarisasi di Perekonomian Indonesia
14
Stabilitas
Nilai Tukar
Penyederhanaan Beberapa Ketentuan Pasar Valas
Memitigasi risiko yang timbul dari ULN valas yaitu risiko nilai tukar, likuiditas, dan overleveraging.
• Lebih kearah mengkonsolidasi beberapa peraturan yang telah diterbitkan Pemerintah sebelumnya.
• Tujuan utamanya adalah kedaulatan Rupiah di NKRI
• Kemudian diharapkan dapat membantu kestabilan NT
Pendalaman Pasar
Keuangan
Pengaturan ULN Krporasi
Nonbank
Penggunaan Mata Uang
Rupiah
Kewajiban Penggunaan Rupiah di NKRI Merupakan Salah Satu Kebijakan untuk Menopang Kestabilan Nilai Tukar Rupiah
15
DIMENSI KEBANGSAAN
16
Rupiah dapat menjadi “Tuan Rumah” di
negeri sendiri
Penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi
di wilayah NKRI merupakan hal yang
mutlak
Indonesia sebagai negara
yang merdeka dan berdaulat
memiliki Rupiah sebagai
salah satu simbol kedaulatan
negara yang harus dihormati
dan dibanggakan oleh
seluruh rakyat Indonesia
17
DIMENSI KEBANGSAAN
Landasan Hukum : 1. UU Bank Indonesia
2. UU Mata Uang
Rupiah yang
berdaulat &
Mendukung nilai
tukar Rupiah yang
stabil
Peraturan Bank Indonesia
Kewajiban Penggunaan Rupiah
di Wilayah NKRI
Strategi:
- Sinergitas dengan Pemerintah dan DPR-RI
(kebijakan dan regulasi)
- Dukungan pelaku usaha.
- Koordinasi penegakan hukum oleh BI dan
aparat penegak hukum, serta pihak lainnya
Transaksi di wilayah NKRI
(tunai dan non tunai)
wajib dalam Rupiah
Penggunaan valas
hanya terbatas pada
transaksi tertentu
• Penggunaan valas yang
tidak sepatutnya
memberikan tekanan pada
Rupiah
• Belum seluruh
transaksi di wilayah
NKRI menggunakan
Rupiah • Banyak transaksi dalam negeri
dengan valas
19 *PBI 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI LNRI Tahun 2015 No.70, TNLRI No.5683
PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI Pokok-Pokok Pengaturan:
1. Kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI.
2. Kewajiban pencantuman harga (kuotasi) barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah.
3. Pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah.
4. Larangan menolak Rupiah.
5. Pengecualian transaksi nontunai menggunakan Rupiah berdasarkan persetujuan BI.
6. Pengecualian terhadap KUPVA dan pembawaan UKA ke luar/ke dalam wilayah Pabean RI.
7. Laporan dan pengawasan kepatuhan.
8. Sanksi
• transaksi tunai : sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang.
• transaksi nontunai : sanksi administratif (teguran tertulis, denda, dan/atau larangan ikut dalam
lalu lintas pembayaran).
• pelanggaran kuotasi dan pelaporan : sanksi administratif (teguran tertulis).
• rekomendasi kepada lembaga yang berwenang seperti pencabutan izin usaha atau penghentian
kegiatan usaha
9. Ketentuan peralihan (masa berlakunya perjanjian tertulis pada transaksi nontunai).
10. Masa berlaku kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai.
20
1. Kewajiban Penggunaan Rupiah
Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah NKRI berlaku untuk transaksi:
Tunai
Nontunai
PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI
21
2. Pencantuman Harga
PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI
Dalam rangka mendorong efektivitas penerapan kewajiban penggunaan
Rupiah, pencantuman harga barang dan/atau jasa (kuotasi) di wilayah NKRI
wajib hanya dalam Rupiah.
Pertimbangan:
Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI (legal tender)
Masyarakat cenderung belum dapat membedakan “kuotasi” dengan “pembayaran”
Pencantuman kuotasi dengan valuta asing, kurs yang digunakan cenderung menguntungkan salah satu pihak
22
Kewajiban Pencantuman Harga Barang dan/atau Jasa
Dalam Rupiah
Pelaku usaha wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa
hanya dalam Rupiah dan dilarang mencantumkan harga barang
dan/atau jasa secara dual quotation.
23
Label harga
Biaya jasa (fee)
Biaya sewa menyewa
Tarif
Daftar harga
Klausul harga dalam kontrak
Harga dalam faktur/purchase order
Bukti pembayaran
3. Pengecualian Penggunaan Rupiah
a.
b.
c.
Transaksi dalam rangka APBN
Hibah Internasional
Simpanan di Bank dalam valuta asing
d. Perdagangan Internasional
e. Pembiayaan Internasional
f. Transaksi lain yang diperbolehkan menggunakan valas dalam Undang-Undang Seperti: kegiatan usaha bank dalam valas (UU Perbankan), Transaksi SUN (UU SUN), Pembiayaan LPEI (UU LPEI)
Repatriasi Modal Asing (UU Penanaman Modal)
Perdagangan internasional meliputi perdagangan barang lintas batas negara (ekspor-impor)
dan perdagangan jasa internasional : cross border supply dan consumption abroad
PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI
24
4. Larangan Menolak Rupiah
Setiap pihak dilarang menolak untuk menerima Rupiah sebagai pembayaran/ menyelesaikan kewajiban, kecuali:
Terdapat keraguan atas keaslian Rupiah untuk transaksi tunai
Telah diperjanjian secara tertulis, hanya untuk:
Pihak yang menolak karena meragukan keaslian uang Rupiah yang dibayarkan dapat melakukan
klarifikasi keaslian uang Rupiah ke Bank Indonesia
• transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah.
• proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan BI.
PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI
25
5. Pengecualian transaksi nontunai menggunakan Rupiah berdasarkan
persetujuan BI
PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI
b.
a. Proyek infrastruktur strategis dan mendapatkan persetujuan BI.
Dalam hal terdapat permasalahan bagi pelaku usaha dengan karakteristik
tertentu terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi
nontunai, BI dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan
kewajiban penggunaan Rupiah.
26
Pelaksanaan Kewajiban Penggunaan Rupiah Untuk Proyek
Infrastruktur Strategis Yang Diperjanjikan Secara Tertulis
27
Infrastruktur transportasi
Infrastruktur jalan
Infrastruktur pengairan
Infrastruktur air minum
Infrastruktur sanitasi
Infrastruktur telekomunikasi
Infrastruktur ketenagalistrikan
Infrastruktur migas
Pelaksanaan Kewajiban Penggunaan Rupiah Untuk Proyek
Infrastruktur Strategis Yang Diperjanjikan Secara Tertulis
28
Proyek infrastruktur strategis dikecualikan apabila:
dinyatakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai
proyek infrastruktur strategis yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari kementerian/lembaga terkait.
memperoleh persetujuan pengecualian terhadap kewajiban
penggunaan Rupiah dari BI
Dalam memberikan persetujuan, BI mempertimbangkan antara lain
sumber pembiayaan proyek dan dampak proyek tersebut terhadap
stabilitas ekonomi makro.
6. Pengecualian Terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) dan
Pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) ke Luar / ke Dalam Wilayah Pabean RI
PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI
b.
a. KUPVA yang diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan
(antara lain KUPVA bukan Bank yang telah memperoleh izin dari BI)
Pembawaan UKA ke luar / ke dalam wilayah pabean RI yang dilakukan
sesuai peraturan perundang-undangan
Kegiatan berupa:
dan
tidak dikategorikan sebagai transaksi yang wajib menggunakan Rupiah.
29
7. Laporan dan pengawasan kepatuhan
PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI
b.
a.
Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap
pihak dalam melaksanakan kewajiban penggunaan Rupiah
Bank Indonesia berwenang untuk meminta laporan, keterangan, dan/atau
data kepada setiap pihak yang terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan
Rupiah
dan
30
8. Sanksi
Terhadap pelanggaran kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai,
BI berwenang mengenakan sanksi administratif:
teguran tertulis
denda berupa kewajiban membayar
Larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran
1% dari nilai transaksi
Maks. Rp 1 milyar
PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI
b.
a. Terhadap pelanggaran kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai, dikenakan
sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Mata Uang
(kurungan maks. 1 Tahun & denda maks. Rp200 juta)
dan/atau
31
8. Sanksi (lanjutan ...)
Bank Indonesia dapat merekomendasikan kepada otoritas yang berwenang untuk
melakukan tindakan sesuai kewenangannya seperti pencabutan izin usaha atau
penghentian kegiatan usaha.
PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI
c. Terhadap pelanggaran kewajiban kuotasi dalam Rupiah dan kewajiban
penyampaian laporan dikenakan sanksi adminstratif berupa teguran tertulis.
32
9. Ketentuan Peralihan
PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI
Perjanjian tertulis untuk transaksi nontunai yang disusun dalam valuta asing selain :
• transaksi yang dikecualikan; atau
• proyek infrastruktur strategis dan telah mendapatkan persetujuan BI
yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015, tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut.
Perpanjangan dan/atau perubahan atas perjanjian tertulis tersebut diatas harus tunduk pada PBI
Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI.
Perubahan atas perjanjian tertulis adalah perubahan yang terutama terkait perubahan subjek
dan/atau objek pada perjanjian tertulis.
33
10. Masa Berlaku Kewajiban Penggunaan Rupiah
PBI KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NKRI
Ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai mulai
berlaku sejak diundangkannya UU Mata Uang tanggal 28 Juni 2011.
Ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai mulai
berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.
34
top related