kerusuhan sosial dari permasalahan pertahanan dan keamanan

Kerusuhan sosial dari permasalahan pertahanan dan keamanan

Kasus : Sipadan-Ligitan

13 Desember 1857 Deklarasi Juanda yang melakukan konsep Wawasan Nusantara.18 Februari 1960 Perpu no 4 Tahun 1960 mengetur kapal-kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia1967 Indonesia-Malaysia melakukan pertemuan baik formal maupun informal secara bilateral dan regional (ASEAN) dalam rangka penyelesaian sengketa Sipadan-Ligitan secara damai.1969 Tim Teknis Landas Kontinen Indonesia-Malaysia membicarakan batas dasar laut antara kedua negara. 1974 Malaysia mulai membangun infrastruktur Sipadan-Ligitan lengkap dengan resort wisata.21 Desember 1979 Malaysia mengukuhkan Peta zaman Belanda yang mencakup landas laut dan perairannya hingga Laut Sulawesi sejauh 200 mil dari perbatasan maritime Malaysia.21 Maret 1980 Pemerintah Indonesia mengumumkan ZEE sejauh 200 mil diukur dari garis dasar pantai.26 Maret 1980 Pertemuan Soeharto dan Dato Hussen Onn di Kuantan memutuskan untuk menyelesaikan masalah melalui rundingan, namun usaha tersebut gagal.1989 Pembicaraan kembali Presiden Soeharto dan P.M Mahathir Muhammad masalah Sipadan dan Ligitan.1990 Malaysia menempatkan satu regu polisi hutan untuk menjaga kepentingan warga Sipadan dari gangguan “mundu” bajak laut dari Filipina Selatan1992 Pertemuan pejabat tinggi kedua negara menghasilkan kesepakatan pembentukan Komisi Bersama (Joint Commission/JC) dan Kelompok Kerja Bersama (Joint Working Groups/JWG). Tetapi dari serangkaian pertemuan JC dan JWG tidak membawa hasil. Indonesia menunjuk Mensesneg Moerdiono dan Malaysia menunjuk Wakil PM Datok Anwar Ibrahim sebagai Wakil Khusus pemerintah untuk mencairkan kebuntuan forum JC/JWG. Namun dari empat kali pertemuan di Jakarta dan di Kuala Lumpur tidak pernah mencapai kesepakatan.6-7 Oktober 1996 Presiden Soeharto dan PM Mahathir menyetujui rekomendasi wakil khusus.31 Mei 1997 disepakati “Special Agreement for the Submission to the International Court of Justice the Dispute between Indonesia & Malaysia Concerning the Sovereignty over P. Sipadan and P. Ligitan.2 November 1998 Special Agreement disampaikan secara resmi ke Mahkamah Internasional (ICJ) dan mulai diproses di ICJ.2 Novenber 1999 Kedua negara menyampaikan posisi masing-masing melalui “Written Pleading” kepada Mahkamah Memorial2 Agustus 2000 Counter Memorial2 Maret 2001 Reply3-12 Juni 2002 “Oral Hearing” dari kedua negara bersengketa. Wakil Malaysia dan Indonesia saling mempertahankan hak kedaulatan atas pulau-pulau tersebut di edpan MAhkamah Internasional.17 Desember 2002 Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) memberi hak kedaulatan terhadap wilayah Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan terhadap Malaysia.Kemungkinan Penyebab Kasus

1. Malaysia ingin mencari kekuasaan dan kekayaan yaitu dengan cara memperluas wilayahnya. 2. Indonesia merasa memiliki hak atas Sipadan dan Ligitan karena masuk dalam wilayah Nusantara (Laut Territorial dan ZEE).3. Kecerobohan Indonesia dalam hal tidak memperhatikan pembangunan wilayah-wilayahnya.4. Kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga atau departemen-departemen terkait pengelolaan kedua pulau ini.Akibat

Indonesia kehilangan pulau Sipadan dan Ligitan

Indonesia kehilangan pulau Ambalat karena pulau tersebut masuk dalam perhitungan maritime sejauh 12 mil yang terhitung dari pulau terluar

Solusi

Pembangunan yang merata pada tiap wilayah