3.1 arahan kebijakan pembangunan biidang cipta...
TRANSCRIPT
III - 1
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
3.1 ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIIDANG CIPTA KARYA DAN
ARAHAN PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA MAKASSAR
Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, kabupaten/kota wajib menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/kota. Dalam
penyusunan RPI2-JM Bidang Cipta Karya, beberapa yang perlu diperhatikan dari
RTRW Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
A. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK) yang didasari sudut
kepentingan:
1) Pertahanan keamanan
2) Ekonomi
3) Lingkungan hidup
4) Sosial budaya
5) Pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi
B. Arahan pengembangan pola ruang dan struktur ruang yang mencakup:
1) Arahan pengembangan pola ruang:
a. Arahan pengembangan kawasan lindung dan budidaya
b. Arahan pengembangan pola ruang terkait bidang Cipta Karya seperti
pengembangan RTH.
2) Arahan pengembangan struktur ruang terkait keciptakaryaan seperti
pengembangan prasarana sarana air minum, air limbah, persampahan,
drainase, RTH, Rusunawa, maupun Agropolitan.
C. Ketentuan zonasi bagi pembangunan prasarana sarana bidang Cipta Karya
yang harus diperhatikan mencakup ketentuan umum peraturan zonasi untuk
kawasan lindung, kawasan budidaya, sistem perkotaan, dan jaringan
prasarana.
III - 2
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
D. Indikasi program sebagai operasionalisasi rencana pola ruang dan struktur
ruang khususnya untuk bidang Cipta Karya.
Kawasan Strategis Kota Makassar (KSK) diperlukan sebagai dasar
pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya. Pada pembangunan infrastruktur
skala kawasan, pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya diarahkan pada
lokasi KSK, dan diharapkan keterpaduan pembangunan dapat terwujud. Tabel 5.1
memaparkan identifikasi arahan RTRW Kabupaten/Kota untuk Bidang Cipta Karya,
Tabel 5.2 memaparkan identifikasi Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK), serta
Tabel 5.3 memaparkan identifikasi indikasi program khusus untuk Bidang Cipta
Karya.
Tabel 3.1 Arahan RTRW Kota Makassar untuk Bidang Cipta Karya
ARAHAN POLA RUANG ARAHAN STRUKTUR RUANG (1) (2)
Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan RTH privat pada kawasan kota yang sudah terbangun
Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi RTH publik pada kawasan kota yang sudah terbangun..
pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi fungsi RTH privat pada kawasan kota yang belum terbangun.
pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi fungsi RTH publik pada kawasan kota yang belum terbangun.
pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi RTH privat pada kawasan reklamasi.
pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi RTH publik pada kawasan reklamasi.
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan unit produksi air minum melalui Instalasi Pengolahan Air Minum
KAWASAN BUDI DAYA
pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang, dan perumahan dengan kepadatan rendah.
Sistem Jaringan Air Limbah
Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kota, baik IPAL setempat maupun IPAL Komunal.
III - 3
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
Sistem Pengelolaan Persampahan
Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Tempat Penampungan Sementara (TPS)
Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kota Makassar
Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa
Pengembangan dan peningkatan sistem pengangkutan persampahan
Sistem Jaringan Drainase
Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas sistem jaringan drainase primer
Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas sistem saluran drainase primer
Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem saluran drainase primer AREA V (wilayah timur kota)
Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas sistem saluran drainase sekunder.
Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas sistem jaringan drainase kota lama.
Tabel 3.2
Identifikasi Kawasan Strategis Kota Makassar (KSK) berdasarkan RTRW
KAWASAN STRATEGIS
KABUPATEN/KOTA
SUDUT
KEPENTINGAN
LOKASI/ BATAS
KAWASAN
(1) (2) (3)
Kawasan Strategis Bisnis Pusat Kota
Ekonomi Kecamatan Bontoala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, sebagian Kecamatan Mariso, sebagian Kecamatan Panakkukang, sebagian Kecamatan Rappocini, sebagian Kecamatan Rappocini, sebagian Kecamatan Tallo, sebagian Kecamatan Tamalate, Kecamatan Ujung Pandang, sebagian Kecamatan Ujung Tanah, dan Kecamatan Wajo
Kawasan Strategis Bisnis Losari
Ekonomi terletak di kawasan pusat kota lama membujur di bagian Barat sepanjang koridor Pantai Losari (Jalan Penghibur) Kecamatan Ujungpandang berbatasan dengan Jl. Penghibur di bagian Utara, di bagian Selatan ditetapkan disebagian Kecamatan Mariso berbatasan dengan Jl. Rajawali, dan bagian Timur berbatasan dengan Jl. Usman Jafar, Jl. Ranggong, Jl. Mochtar Lutfi, Jl. Maipa, Jl. Kenari, dan Jl. Haji Bau
Kawasan Strategis Bisnis Global
Ekonomi mencakup sebagian wilayah Kecamatan Mariso dan sebagian Kecamatan Tamalate
Kawasan Strategis Bisnis dan Pariwisata
Ekonomi Kawasan strategis bisnis dan pariwisata ini ditetapkan pada kawasan reklamasi bagian selatan yaitu di sebagian Kecamatan Tamalate
III - 4
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
Kawasan Strategis Pelabuhan
Ekonomi mencakup Pelabuhan Soekarno-Hatta yang berada pada bagian tengah Barat dan Utara kota (mencakup wilayah Kecamatan Ujung Tanah dan Wajo)
Kawasan Strategis Bandar Udara
Ekonomi berada pada bagian timur kota (Kecamatan Biringkanaya) serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros
Kawasan Strategis Maritim
Ekonomi berada di pesisir Utara Kota Makassar tepatnya berada di Kelurahan Untia (Kecamatan Biringkanaya) dan sebagian berada pada kawasan pesisir Kecamatan Tamalanrea
Kawasan Strategis Koridor Pesisir Ekonomi ditetapkan di sepanjang koridor pesisir mencakup: 1. kawasan reklamasi utara di Kecamatan
Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea; 2. kawasan reklamasi pelabuhan di Kecamatan
Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, dan Kecamatan Wajo;
3. kawasan reklamasi barat di Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Mariso; dan
4. kawasan reklamasi selatan di Kecamatan Tamalate.
Kawasan Strategis Wisata Pulau Sosial-Budaya
berada di pesisir sebelah barat Kota Makassar dengan luas perairan 966,04 km2. Keberadaan 12 pulau-pulau yang termasuk dalam Kepulauan
Kawasan Strategis Fort Rotterdam Sosial-Budaya
berada di pinggir pantai sebelah barat Kota Makassar tepatnya di Kecamatan Ujung Pandang
Kawasan Strategis Energi Center Pendayagunaan
Sumber Daya Alam
(SDA) dan/atau
Teknologi Tinggi
berada di sebelah Utara kota yang mencakup wilayah Kecamatan Tallo, tepatnya di depan muara Sungai Tallo yang berdekatan dengan kawasan strategis maritim terpadu
Kawasan Strategis Sungai Je’neberang
Fungsi dan Daya
Dukung Lingkungan
mencakup wilayah Kecamatan Tamalate dan bermuara di sebelah selatan Kota Makassar
Kawasan Strategis Sungai Tallo
Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan
melintasi bagian tengah kota mencakup sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian Kecamatan Tamalanrea, dan sebagian Kecamatan Tallo
Kawasan Strategis Lindung Lakkang
Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan
terletak di daerah Lakkang yang mencakup sebagian wilayah Kecamatan Panakukang dan sebagian Kecamatan Tallo
III - 5
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
Kawasan Strategis Koridor Pesisir
Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan
ditetapkan di sepanjang koridor pesisir sebagai salah satu upaya mitigasi bencana meliputi: a. kawasan reklamasi utara di Kecamatan
Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea; b. kawasan reklamasi pelabuhan di Kecamatan
Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, dan Kecamatan Wajo;
c. kawasan reklamasi barat di Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Mariso; dan
d. kawasan reklamasi selatan di Kecamatan Tamalate.
Tabel 3.3
Identifikasi Indikasi Program RTRW Kota Makassar terkait
Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya
NO USULAN
PROGRAM UTAMA LOKASI
MERUPAKAN
KSK
(YA/TIDAK)
SUMBER
PENDANAAN
INSTANSI
PELAKSANA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan unit produksi air minum melalui Instalasi Pengolahan Air Minum
Kec. Mamajang, Kec. Panakkukang, Kec. Manggala, Kec. Tamalate
YA DAN TIDAK
APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota
2 Sistem Jaringan Air Limbah Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kota, baik IPAL setempat maupun IPAL Komunal.
Kec. Tamalate, Kec. Panakkukang, Kec. Tallo, Kec. Tamalanre, Kec. Biringkanaya, Kec. Ujung Tanah, Kec. Mariso.
YA dan Tidak
APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota
Bappeda, Dinas
Pekerjaan Umum
dan Dinas
Kebersihan dan
pertamanan
3 Sistem Pengelolaan Persampahan
Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Tempat Penampungan Sementara (TPS)
Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kota Makassar
Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa
Pengembangan dan peningkatan sistem pengangkutan persampahan
Seluruh Wilayah Kecamatan Kota Makassar
YA dan TIDAK
APBD Provinsi dan APBD Kota
Dinas Kebersihan
dan Pertamanan
III - 6
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
4 Sistem Jaringan Drainase
Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas sistem jaringan drainase primer
Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas sistem saluran drainase primer
Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sistem saluran drainase primer AREA V (wilayah timur kota)
Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas sistem saluran drainase sekunder.
Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan kualitas sistem jaringan drainase kota lama.
Tersebar Merata Diseluruh Kecamatan Kota Makassar
YA DAN TIDAK
APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota
Dinas Pekerjaan Umum
5 Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan RTH privat pada kawasan kota yang sudah terbangun
Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi RTH publik pada kawasan kota yang sudah terbangun..
pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi fungsi RTH privat pada kawasan kota yang belum terbangun.
pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi fungsi RTH publik pada kawasan kota yang belum terbangun.
pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi RTH privat pada kawasan reklamasi.
pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi RTH publik pada kawasan reklamasi.
Tersebar di seluruh wilayah Kota Makassar
YA DAN TIDAK
APBD Kota, sumber lain yang sah, dan masyarakat
Bappeda, BLHD, Dinas Kebersihan dan pertamanan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum
6 KAWASAN BUDI DAYA pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang, dan perumahan dengan kepadatan rendah.
Disemua wilayah Kecamatan Kota Makassar
YA DAN TIDAK
APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, dan sumber lain yang sah
Bappeda, Dinas perumahan dan Bangunan Pemerintah, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum
III - 7
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
E. Arahan Wilayah Pengembangan Strategis
Sebagaimana diamanatkan dalam Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
secara normatif, proses penyusunan sinkronisasi program keterpaduan
pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR menerima masukan/input dari
Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR (Pusat 1).
Dengan adanya dinamika perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
PUPR, sehingga proses tersebut dilaksanakan secara paralel, untuk itu proses
penyusunan sinkronisasi program keterpaduan pengembangan kawasan dengan
infrastruktur PUPR, saat ini mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kementerian
PUPR 2015-2019 (data rincian Renstra Sektor ), data tersebut dipadukan untuk
pengembangan kawasan didalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis.
Pembangunan berbasis WPS merupakan suatu pendekatan pembangunan
yang:
1. memadukan antara pengembangan wilayah dengan “market driven”;
2. mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis;
4. mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan di WPS;
5. mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS.
Untuk itu diperlukan:
• Keterpaduan Perencanaan antara Infrastruktur dengan pengembangan
kawasan strategis dalam WPS.
• Sinkronisasi Program antar infrastruktur (Fungsi, Lokasi, Waktu, Besaran, dan
Dana).
Terdapat 2 Wilayah Pengembangan Strategis di Propinsi Sulawesi Selatan :
1. WPS 27 (Mamuju-Makale-Palopo-Kendari-Bau Bau-Wangi Wangi) adalah (Kab
Tana Toraja, Toraja Utara, Kota Palopo, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur)
2. WPS 28 (Makassar-Pare Pare-Mamuju)
III - 8
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
Gambar . 3.3 Esensi Wilayah Pengembangan Strategis
Gambar 3.4 Cakupan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 27 dan 28
Arus Perdagangan
Ekspor &
Antarwilayah
Arus Perdagangan Ekspor & Antarwilayah
Kawasan
Kawasan Perkotaa
Klaster Industri
Klaster Industri
Klaster Industr
Pelabuhan/Kawas
an
Pelabuhan/Kawas
an
Jalu
r In
fras
tru
ktu
r (J
alan
/Ke
reta
)
P WPS 27 dalam Cakupan Provinsi
Sul Sel
WPS 28 dalam Cakupan Provinsi Sul Sel
III - 9
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
Kawasan strategis dalam WPS 28 Wilayah Sulawesi Selatan sesuai dengan
fungsi, tujuan dan kedudukan pengembangan kawasan :
(What)
• Kawasan dalam Wilayah Mamminasata merupakan kawasan yang berkembang
pesat secara nasional dan Internasional, sehingga dapat meningkatkan
Perekonmian Kawasan, dengan sektor unggulan dalam bidang Industri, Jasa
dan Perdagangan yang cakupannya multinasional.
(When)
• Tujuan pengembangan wilayah tahun 2015-2019 adalah untuk mengurangi
kesenjangan KBI dan KTI, dimulai dengan pengembangan Kawasan
Maminasata, Kawasan Industri yang menjadi Prioritas yang diharapkan mampu
untuk meningkatkan perokonomian Kawasan secara keselurahan Sulawesi
selatan.
(Where)
• Kawasan Maminasata mencakup Makassar, Gowa, Maros dan Takalar.
(Who)
• Pengembangan wilayah Kawasan Strategis dalam kawasan Maminasata dan
Kawasan Industri dilakukan Oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten
sesuai dengan Kewenangannya, dengan melibatkan Investor.
(Why)
• Kedudukan Kawasan Maminasata yang sangat strategis dengan akses
Pelabuhan dan Bandara yang terus dikembangkan, menjadikan kawasan
Maminasata merupakan kawasan yang dapat berkembang sebagai pusat
kegiatan Jasa, Industri, Perdagangan, dan Pariwisata yang berdaya saing
Internasional. Dengan Sumber Daya Alam yang sangat mendukung dan
melimpah, kawasan ini akan menjadi kawasan metropolitan baru
(How)
• Peningkatan Konektivitas antar pusat kegiatan Internal (dalam kawasan) dan
Eksternal (dengan Kegiatan di luar Sulawesi Selatan, yang mendukung kegiatan
Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, mulai aksesibilitas, akomodasi,
industri, tenaga kerja, sampai kepada pendistribusiannya.
III - 10
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
• Penyedian dan Penyiapan Sarana dan Prasarana wilayah guna menunjang
perkembangan penduduk akibat adanya pergerakan tenaga kerja yang besar.
Gambar 3.5 Wilyah Pengembangan Strategis 28 (Propinsi Sulawesi Selatan)
WILAYAH PENGEMBANGAN STRAEGIS 28 (WILAYAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN)
III - 11
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
F. Arahan Rencana Pembangunan Daerah
Penyusunan RPJMD dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-
undang tersebut, RPJM Daerah dinyatakan sebagai penjabaran dari visi, misi,
dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP
Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan
Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan
Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Dalam penyusunan RPI2JM Kota Makassar, tentu perlu mengacu pada
rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD agar pembangunan
sektor Cipta Karya dapat terpadu dengan pembangunan bidang lainnya. Dalam
arahan RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019, memuat :
III - 12
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
1. RPJMD Kota Makassar Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan
program Walikota terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2013.
2. Penyusunan RPJMD Kota Makassar tahun 2014-2019 berpedoman pada
Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. RPJMD Kota Makassar tahun 2014-2019 menjadi acuan bagi seluruh
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana
Strategis (Renstra-SKPD), dan dalam pelaksanaannya akan dijabarkan
dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
4. RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019 disusun dengan Mainstreaming
Pro-Poor, Pro-Gender, dan Pro-Environment
5. RPJMD Kota Makassar tahun 2014-2019 merupakan separuh dari
pelaksanaan tahap kedua RPJPD (Tahun 2010 s/d Tahun 2014) dan tahap
ketiga RPJPD (Tahun 2015 s/d 2020).
6. Mengacu pada RTRW Kota Makassar Tahun 2012-2032, RTRW Sulawesi
Selatan tahun 2009 – 2029,
7. RPJM Nasional tahun 2010-2014, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2013-2018.
8. Penyusunan RPJMD juga memperhatikan amanat nasional, seperti Standar
Pelayanan Minimal (SPM), Millenium Development Goal’s (MDG’s) dan
Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan, Perpres No.
15 Thn 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan kemudian
dijabarkan dalam Perbup No. 38 Thn 2012 tentang SPKD Kota Makassar,
Inpres No. 9 Thn 2000 tentang PUG, Permendagri No. 67 Thn 2012 Tentang
KLHS dan Permendagri No. 77 Thn 2012 tentang Parameter HAM.
9. Memberikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan
Daerah (pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat) dalam
mewujudkan cita-cita pembangunan daerah sesuai dengan visi jangka
menengah yang telah disepakati bersama.
III - 13
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
10. Memberikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD tahun 2014-2019.
i. Visi Kota Makassar Tahun 2014-2019
Visi adalah gambaran tentang kondisi Kota Makassar yang akan diwujudkan
pada akhir periode 2014-2019. Substansi utama dari visi ini adalah rumusan visi Kapala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penjelasan visinya dijabarkan secara
teknokratis sesuai sistem perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, rumusan visi
ini juga memperhatikan visi RPJPD Kota Makassar 2005-2025 dan visi RPJMD Provinsi
Sulawesi Selatan 2013-2018.
Visi RPJPD Kota Makassar 2005-2025 adalah “Makassar sebagai Kota Maritim,
Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan
Lingkungan dan Paling Bersahabat”. Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018
adalah “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul
Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”. Terhadap visi RPJPD Kota
Makassar 2005-2025, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang menjadi
arahan RPJPD untuk RPJMD periode 2014-2019. Terhadap visi RPJMD Provinsi
Sulawesi Selatan 2013-2018, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang
relevan dengan isu strategis Kota Makassar.
Berdasarkan analisis terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis
daerah Kota Makassar dengan memperhatikan sepenuhnya visi kepala daerah
terpilih, maka Visi RPJMD Kota Makassar 2014-2019 adalah:
“Makassar Kota Dunia yang Nyaman Untuk Semua pada Tahun 2019”
Visi RPJMD Kota Makassar 2014-2019 ini memiliki konsistensi dengan visi RPJPD
Kota Makassar 2005-2025, khususnya dengan penekanan visi RPJPD pada “orientasi
global”, yang dalam visi RPJMD dirumuskan sebagai “kota dunia”, serta penekanan
“berwawasan lingkungan” dan “paling bersahabat” pada visi RPJPD yang pada visi
RPJMD dirumuskan sebagai “yang nyaman untuk semua”. Pokok visi “kota maritim,
niaga, pendidikan, budaya dan jasa” pada visi RPJPD, dalam visi RPJMD 2013-2018
ditempatkan sebagai bagian dari substansi “kota dunia”. Dihubungkan dengan visi
RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, relevansi visi RPJMD Kota Makassar 2014-
III - 14
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
2019 terletak pada posisi “Makassar kota dunia yang nyaman untuk semua” yang
merupakan bagian penting dari terwujudnya “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama
Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun
2018”.
Pernyataan visi RPJMD Kota Makassar 2014-2019 memiliki tiga pokok visi yang
merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai Kota Makassar pada akhir periode
2014-2019. Penjelasan masing-masing pokok visi tersebut, adalah sebagai berikut.
Kota Dunia, dimaksudkan adalah Kota Makassar yang memiliki keunggulan
komparatif, kompetitif dan inklusifitas yang berdaya tarik tinggi atau memukau dalam
banyak hal. Diantaranya potensi sumberdaya alam dan infrastruktur sosial ekonomi
yang menjanjikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan standar dunia.
Pokok visi ini dapat dikristalkan sebagai terwujudnya “masyarakat sejahtera standar
dunia”.
Nyaman, dimaksudkan adalah terwujudnya proses pembangunan yang semakin
menyempitkan kesenjangan dan melahirkan kemandirian secara stabil, dalam
struktur dan pola ruang kota yang menjamin kenyamanan bagi berkembangnya
masyarakat yang mengedepankankan prinsip inklusifitas serta pola hubungan yang
setara antara stakeholder dan stakeowner dalam pembangunan. Pokok visi ini dapat
dikristalkan sebagai terwujudnya “kota nyaman kelas dunia”.
Untuk Semua, dimaksudkan adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan
pemanfaatan pembangunan yang dapat dinikmati dan dirasakaan seluruh lapisan
masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial
dan kemampuan diri (termasuk kelompok difabel). Pokok visi ini dapat diristalkan
sebagai terwujudnya “pelayanan publik kelas dunia bebas korupsi”.
ii. Misi Kota Makassar Tahun 2014-2019
Misi dalam RPJMD ini dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Setiap misi akan dijalankan untuk mewujudkan
pokok visi yang relevan. Rumusan misi RPJMD Kota Makassar 2014-2019 adalah
sebagai berikut.
(1) Merekonstruksi nasib rakyat menjadi masyarakat sejahtera kelas dunia
III - 15
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal: (1) pengurangan
pengangguran, (2) pemberian jaminan sosial keluarga, (3) pelayanan kesehatan gratis
(4) pelayanan pendidikan gratis, (5) penukaran sampah dengan beras, (6) pelatihan
keterampilan dan pemberian dana bergulir, (7) pembangunan rumah murah, dan (8)
pengembangan kebun kota. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi
“masyarakat sejahtera standar dunia”.
(2) Merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman berkelas dunia
Misi ini mencakup berbagai upaya umum dalam hal: (1) penyelesaian masalah
banjir, (2) pembentukan badan pengendali pembangunan kota, (3) pembangunan
waterfront city, (4) penataan transportasi publik, (5) pengembangan infrastruktur
kota, (6) pengembangan pinggiran kota, (7) pengembangan taman tematik, (8)
penataan lorong. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “kota nyaman
kelas dunia”.
(3) Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas dunia bebas
korupsi
Misi ini mencakup upaya umum dalam hal: (1) peningkatan pendapatan asli
daerah, (2) peningkatan etos dan kinerja aparat RT/RW, (3) peningkatan pelayanan di
kelurahan, (4) pelayanan publik langsung ke rumah, (5) pengembangan pelayanan
publik terpadu di kecamatan, (6) modernisasi pelayanan pajak dan distribusi, (7)
pengembangan akses internet pada ruang publik, (8) penguatan badan usaha milik
daerah. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan pokok visi “pelayan publik kelas dunia
bebas korupsi.
3.2 RENCANA STRATEGIS INFARSTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA.
Agar pembangunan kota Makassar memiliki daya dan tepat guna bagi
peningkatan kesejahteraan rakyat maupun kualitas lingkungan secara
berkelanjutan, maka diperlukan kekuatan kultural, moral dan religiusitas berupa
nilai-nilai yang ditumbuh kembangkan bersama. Arah kebijakan perioritas
pembangunan Kota Makassar adalah dengan pengembangan rencana strategis
yaitu:
III - 16
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
A. Rencana Kawasan Permukiman (RKP)
B. Rencana Induk Penyediaan Air Minum
Berdasarkan Permen PU No. 18 Tahun 2007, Rencana Induk
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah suatu rencana jangka
panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari
perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan
berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam
beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-
dimensinya. RI-SPAM dapat berupa RI-SPAM dalam satu wilayah administrasi
maupun lintas kabupaten/kota/provinsi.
Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM memperhatikan aspek
keterpaduan dengan prasarana dan sarana sanitasi sejak dari sumber air hingga
unit pelayanan dalam rangka perlindungan dan pelestarian air.
Di dalam RI-SPAM, hal yang perlu dikutip pada bagian ini untuk dijadikan
arahan pengembangan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM adalah
bagian Rencana Pengembangan SPAM yang terdiri dari:
a. Kebijakan, Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah;
b. Rencana Sistem Pelayanan;
c. Rencana Pengembangan SPAM; dan
d. Rencana Penurunan Kebocoran Air Minum.
C. Strategi Sanitasi Kota (SSK)
Strategi Sanitasi Kota adalah dokumen rencana strategis berjangka
menengah yang disusun untuk percepatan pembangunan sektor sanitasi
Kabupaten yang berisi potret kondisi sanitasi kota saat ini, rencana strategi dan
rencana tindak pembangunan sanitasi jangka menengah. SSK disusun oleh
Pokja Sanitasi Kota Makassar didukung fasilitasi dari pemerintah pusat dan
pemerintah provinsi. Dalam menyusun SSK, Pokja Sanitasi Kota Makassar
berpedoman pada prinsip:
a. Berdasarkan data aktual (Buku Putih Sanitasi);
III - 17
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
b. Berskala kota dan lintas sektor (air limbah, drainase, persampahan);
c. Disusun sendiri oleh kota dan untuk kota; dan
d. Menggabungkan pendekatan ‘top down’ dengan ‘bottom up’.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar
maka Kebijakan Umum Pembangunan Sektor Sanitasi adalah sebagai berikut :
1) Meningkatnya upaya pengelolaan sampah perkotaan terutama pada
pengurangan timbunan sampah (zero waste) sehingga sampah yang harus
dikelola semakin sedikit;
2) Meningkatnya sistem pengelolaan dan pelayanan limbah B3 (bahan berbahaya
beracun) pada kegiatan-kegiatan tertentu yang dianggap berpotensi
menghasilkan limbah B3 seperti rumah sakit, bengkel, laboratorium uji dan lain-
lain;
3) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumberdaya
alam dan lingkungan hidup;
4) Pemerintahan yang berorientasi pada Tata Praja Lingkungan yang berwawasan
lingkungan (Good Environmental Governance);
5) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang
bersih.
Sedangkan Prioritas Arah Kebijakan adalah :
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara
Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup didasarkan pada agenda
21 (nasional dan global) dalam merencanakan dan melaksanakan
pembangunan nasional yang berkelanjutan (sustainable development);
2. Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan;
3. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan
pembangunan;
5. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, terutama
dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam
yang bersifat musiman dan bencana;
III - 18
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
6. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup
dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas
lingkungan hidup;
7. Ketersediaan lokasi Tempat Pembuangan Akhisr (TPA) sampah.
8. Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat;
Adapun Program Pembangunan terkait sanitasi adalah :
1. Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
3. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
4. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak
lingkungan.
5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.
7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih.
8. Program Lingkungan Sehat Perumahan.
A. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Air Limbah Domestik
Tujuan
1) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
limbah domestik.
2) Meningkatkan akses layanan sanitasi melalui pembangunan sarana dan
prasarana pengelolaan air limbah domestic melalui IPAL komunal dan on site.
Salah satunya adalah rencana pembangunan IPAL Losari dan IPAL Kawasan
Sasaran
1) Meningkatkan keterlibatan warga dalam pengelolaan air limbah domestik
dalam bentuk KSM di 80 lokasi dalam program USRI dan KSM / BPS pada
program SLBM DAK & IEG AusAid sampai tahun 2017.
2) Meningkatkan cakupan rumah sehat dari 261.958 unit menjadi 295.439 unit
sampai tahun 2017 (100%).
3) Meningkatkan cakupan jamban keluarga melalui pembangunan IPAL komunal
dari 14 unit menjadi 100 unit pada tahun 2017.
III - 19
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
Strategi
1) Mengoptimalkan kader lingkungan dengan melibatkan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan air limbah domestik.
2) Optimalisasi/implementasi program sanitasi dan jaringan air limbah rumah
sehat.
3) Implementasi program air limbah terhadap masyakat yang masih BABS.
4) Melibatkan sektor swasta dalam pengelolaan air limbah.
B. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Persampahan
Tujuan
1) Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam
pengelolaan sampah diwilayah perkotaan.
2) Mengoptimalkan kinerja pelayanan pengelolaan sampah dan meningkatkan
cakupan diwilayah perkotaan.
Sasaran
1) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan
persampahan dalam bentuk kelompok (masyarakat), Pengolahan bank
sampah, TPST, Green clean di wilayah perkotaan sampai tahun 2017.
2) Meningkat cakupan pelayanan sampah dari 90% menjadi 95% pada tahun 2017
diwilayah perkotaan.
Strategi
1) Mengoptimalkan fungsi pokja dan kader lingkungan dengan melibatkan peran
serta masyarakat.
2) Membangun komunikasi kader lingkungan melalui kegiatan sharing dan diskusi.
3) Melibatkan sektor swasta dalam pengelolaan sampah.
4) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan
kebutuhan.
5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah.
C. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengembangan Drainase
Tujuan
III - 20
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
1) Meningkatkan kegiatan yang berbasis masyarakat untuk pembangunan dan
pengelolaan drainase permukiman.
2) Meningkatkan koordinasi perencanaan drainase yang terpadu dengan instansi
terkait.
3) Meningkatkan akses drainase pada kelurahan-kelurahan yang tidak / belum
mempunyai drainase
4) Mengoptimalkan system drainase primer dan sekunder.
Sasaran
1) Meningkatkan jumlah cakupan (kelurahan) dalam penataan drainase melalui
program kemitraan.
2) Mengurangi wilayah genangan
3) Mereview dokumen teknik system Drainase
4) Mengoptimalkan Pokja AMPL dalam mengkoordinasi program drainase
sebanyak 2 bulan sekali.
Strategi
1) Pengoptimalisasi SDM SKPD terkait satu koordinasi dalam perencanaan
drainase yang tepat guna.
2) Meningkatkan alokasi pendanaan pembangunan drainase kota dengan
melibatkan peran serta instansi terkait
3) Miningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan
D. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan PHBS dan Promosi Higiene
Tujuan
1) Meningkatkan kehidupan masyarakat yang bersih, sehat melalui perubahan
perilaku dan pembangunan sarana sanitasi dan air minum
2) Meningkatkan jumlah rumah sehat
3) Meningkatkan kapasitas tenaga SDM yang kompetensi dengan dukungan
pemerintah dan perguruan tinggi.
4) Meningkatkan pemahaman pemerintah dan masyarakat untuk
mengimplementasikan STBM (Sanitasi Total berbasis Masyarakat)
III - 21
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
Sasaran
1) Meningkatkan cakupan ODF dari 11 kelurahan menjadi 143 kelurahan sampai
tahun 2017.
2) Mengurangi resiko penyakit yang berbasis lingkungan
3) Meningkatkan kapasitas SDM (Sanitarian) untuk melakukan pemicuan sebagai
bagian dari program STBM
4) Meningkatkan kapasita dari kader lingkungan menjadi kader pemicuan dari 190
kader menjadi 240 kader tahun 2017.
Strategi
1) Meningkatkan pemicuan di kelurahan yang masih beresiko tinggi.
2) Mengoptimalkan kader lingkungan di masing-masing kelurahan untuk menjadi
kader pemicuan
3) Mengoptimalkan Pokja Sanitasi di Kelurahan dengan memberikan peran dan
tugas monitoring kegiatan STBM dan penyusunan program AMPL.
E. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan Air Bersih dan Minum
Tujuan
1) Melaksanakan rehabilitasi dan perlindungan sumber air baku milik PDAM
2) Mencari sumber-sumber air baku alternative
3) Melakukan program penurunan kehilangan air
4) Meningkatkan akses layanan air minum melalui penyediaan sarana dan
prasarana yang memadai.
5) Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih menjadi air minum
6) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM pengelolaan air bersih
Sasaran
1) Konservasi wilayah-wilayah sumber air baku PDAM
2) Meningkatkan kapasitas air baku PDAM pada tahun 2017
3) Meningkatkan cakupan layanan air minum perkotaan dari 54,4% menjadi 95%
pada tahun 2017.
4) Meningkatkan legalitas kelembagaan pengelolaan di tingkat masyarakat pada
tahun 2017.
III - 22
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPSPAMS dari 31% menjadi 100%
Strategi
1) Tersusunnya peraturan (Perda) pengelolaan dan pemeliharaan system
penyediaan air minum PDAM pada tahun 2017
2) Tersusunnya peraturan (Perda) Pengambilan Air Bawah Tanah
3) Meningkatkan keterlibatan masyarakat baik dalam pembangunan sarana dan
prasarana air minum, maupun perbaikan kinerja kelembagaannya melalui
kemitraan maupun sumber dana lainnya.
4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan air bersih melalui
optimalisasi pemanfaatan sumber air yang ada
3.3 ARAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG
Arahan peraturan daerah tentang bangunan dan gedung diatur dalam NOMOR
15 TAHUN 2004 TENTANG TATA BANGUNAN dalam perda ini nantinya tidak hanya
mengatur tentang aspek bangunan, tata ruang dan lingkungan saja, namun juga
berpotensi menghasilkan PAD baru. Misalnya setiap gedung yang akan dibangun
harus sesuai dengan standar bangunan dalam perda. Standar itu akan dikenakan
pajak termasuk ketinggian gedung. Hal ini hampir sama dengan mekanisme
pengaturan gedung di Jakarta. Lebar dan tinggi gedung dihitung untuk menghasilkan
pajak atau retribusi baru.
3.4 ARAHAN RENCANA TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN (RTBL)
Berdasarkan Permen PU No. 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, RTBL didefinisikan sebagai panduan
rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk
mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta
memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana
umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian
rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan
lingkungan/kawasan. Materi pokok dalam Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan meliputi:
a. Program Bangunan dan Lingkungan;
b. Rencana Umum dan Panduan Rancangan;
III - 23
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
c. Rencana Investasi;
d. Ketentuan Pengendalian Rencana; dan
e. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan.
RTBL dapat berupa rencana aksi/kegiatan komunitas, rencana penataan
lingkungan, atau panduan rancang kota. Muatan RTBL yang perlu dikutip dan
diacu dalam RPI2JM yaitu Konsep Dasar Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan
yang meliputi:
Visi Pembangunan;
Konsep Perancangan Struktur Tata Bangunan dan Lingkungan;
Konsep Komponen Perancangan Kawasan; dan
Blok-blok Pengembangan Kawasan dan Program Penanganannya.
3.5 ARAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN K A W A S A N
PERMUKIMAN (RP2KP)
Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan
merupakan suatu dokumen strategi operasional dalam pembangunan
permukiman dan infrastruktur perkotaan yang sinergi dengan arah
pengembangan kota, sehingga dapat menjadi acuan yang jelas bagi penerapan
program-program pembangunan infrastruktur Cipta Karya. SPPIP memuat
arahan kebijakan dan strategi pembangunan infrastrukturpermukiman makro
pada skala kabupaten/kota yang berbasis pada rencana tata ruang (RTRW) dan
rencana pembangunan (RPJMD). SPPIP memiliki beberapa fungsi, yaitu:
a. sebagai acuan bagi implementasi program-program pembangunan
permukiman dan infrastruktur perkotaan, sehingga dapat terintegrasi
dengan program-program pembangunan lainnya yang telah ada;
b. Sebagai dokumen induk dari semua dokumen perencanaan program
sektoral bidang Cipta Karya di daerah;
c. Sebagai salah satu acuan bagi penyusunan RPI2JM;
d. Sebagai sarana untuk integrasi semua kebijakan dan strategi
pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang tertuang di
berbagai dokumen; dan
III - 24
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
e. Sebagai dokumen acuan bagi penyusunan kebijakan yang terkait dengan
pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan.
3.5.1 Potensi Dan Permasalahan Permukiman Infrastruktur Perkotaan
A. Potensi Pengembangan Kawasan
1. Simpul Transportasi Darat
Transportasi pengembangan sistem transportasi diarahkan untuk
meningkatkan aksesibilitas penduduk, pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi
terhadap pusat-pusat pelayanan dan pemasaran, baik yang berada di dalam
maupun di luar Wilayah Kota Makassar, yang dilakukan dengan
pengembangan, peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana transportasi
darat, laut, dan udara.
Sistem transportasi darat ditingkatkan dengan membangun jalur "Outer
Ring Road" yang menghubungkan internal Wilayah Kota Makassar, jaringan jalan di
dalam dan ke luar Wilayah Kota Makassar.Membangun dan memfungsikan terminal
regional bagian Utara dan Selatan Wilayah Kota Makassar.Memfungsikan sistem
transportsi sungai dan membangun prasarana dan sarananya.
2. Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKN) dalam Struktur Ruang. Nasional
Metropolitan Mamminasata yang terdiri dari Kota Makassar, Kota
Maros, Kota Sungguminasa dan Kota Takalar ditetapkan sebagai PKN dan
relatif terletak di pantai barat Sulsel. Mamminasata berfungsi sebagai
pusat jasa pelayanan perbankan yang cakupan pelayanannya berskala
nasional; pusat pengolahan dan atau pengumpul barang secara nasional
khususnya KTI, menjadi simpul transportasi udara maupun laut skup
pelayanan nasional, pusat jasa publik lainnya seperti pendidikan tinggi dan
kesehatan yang skup pelayanannya nasional khususnya KTI, berdaya dorong
pertumbuhan wilayah sekitarnya, dan menjadi pintu gerbang internasional
terutama jalur udara dan laut.
3. Lahan
Penggunaan lahan di Kota Makassar terdiri atas lahan untuk bangunan dan
halaman sekitarnya.tegal / kebun / ladang / huma, padang rumput, tambak, kolam
III - 25
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
/ tebat/empang, lahan yang sementara tidak diusahakan, lahan untuk tanaman
kayu-kayuan, perke-bunan dan sawah. Penggunaan lahan kota Makassar
didominasi oleh kawasan budidaya yaitu permukiman, perkantoran,
perdagangan, jasa komersial, pendidikan, peribadahan, olah raga, sosial,
pemerintahan, dan jaringan prasarana jalan, dan lain
4. Jaringan prasarana
Prasarana dasar lingkungan permukiman pada kawasan perencanaan relatif
belum memadai, jika dikaitkan dengan status kawasan sebagai kawasan
perkotaan dengan fungsi dan peran sebagai PKW. Meskipun belum memadai
namun keberadaannya telah dapat dirasakan sebagian masyarakat di kawasan
ini. Adapun jenis infrastruktur yang telah tersedia di kawasan perencanaan
terdiri atas :
i. Jaringan jalan; arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang terhirarki
membentuk satu sistem jaringan transportasi darat perkotaan.
ii. Jaringan air bersih; kawasan ini telah terlayani oleh jaringan air bersih
melalui perpipaan yang bersumber dari PDAM Kota Makassar.
iii. Prasarana sanitasi/ limbah; sebagian besar rumah telah memiliki MCK
individu lengkap dengan septictanknya, yang belum memiliki MCK individu
umumnya permukiman masyarakat berpenghasilan rendah yang berada di
daerah pesisir Kota Makassar dan pada daerah pinggiran kota.
iv. Prasarana dan sarana persampahan ketersediaan dan pelayanannya belum
optimal; hal ini terindikasi dari masih banyaknya sampah-sampah yang
berserakan di dalam kota, ataupun sampah yang menumpuk di TPS namun
belum diangkut hingga berhari-hari lamanya.
v. Jaringan drainase, khususnya saluran tersier dengan geometris ukuran lebar
atas 30 – 80 cm banyak yang tidak berfungsi optimal, bahkan banyak yang
sudah rusak.
B. Prasarana Permukiman dan Penataan Bangunan dan Lingkungan
Pola perkembangan permukiman pada kawasan perencanaan yang
sebagian memanjang (linear) mengikuti pola jaringan jalan, sebagian lainnya
III - 26
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
memusat berorientasi pada komponen tertentu cukup memudahkan dan lebih
ekonomis dalam mengembangkan prasarana dan sarana dasar permukiman, seperti
pembangunan jalan setapak, hidran kebakaran, taman tempat bermain, taman,
prasarana olah raga, tanggul penahan ombak pada daerah pesisir, dan talud tebing
sungai dimana terdapat jejeran rumah, dan sebagainya.
Demikian pula dengan upaya penataan bangunan dan lingkungan
kawasan, seperti pengaturan orientasi bangunan rumah, jarak antar bangunan
rumah, kelayakan bangunan rumah baik secara sosial maupun konstruksinya.
Dengan pola perkembangan yang linear hal-hal tersebut akan lebih memudahkan
dalam pengaturan dan pengendalian, serta peningkatan kualitas lingkungannya.
C. Permasalahan Kawasan
1. Air Bersih
Tersedia jaringan perpipaan dari PDAM, namun sebagian masyarakat
belum mampu secara ekonomi menjangkau layanan air bersih
tersebut, terutama golongan masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR).
Kapasitas pelayanan SPAM dari PDAM masih terbatas, terutama
kawasan pinggiran kota.
Kualitas air bersih alternatif (untuk mandi, cuci) yang bersumber dari air
tanah (sumur bor) dan air permukaan (sungai dan sumur terbuka) sangat
rendah, terutama akibat interusi air laut dan seringnya banjir akibat
luapan sungai.
Belum tersedia kran umum air minum yang dapat melayani
masyarakat kurang mampu pada kawasan tersebut.
2. Sanitasi/ Limbah
Sebagian rumah tangga belum memiliki MCK individu.
Air Limbah rumah tangga menggenang di halaman belakang atau
samping rumah.
3. Persampahan
Sampah rumah tangga dibuang di sungai, laut, atau di lahan-lahan
kosong sekitar rumah.
III - 27
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
Ketersediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah sesuai
jangkauan layanannya yakni per-RW belum memadai, juga frekuensi
pengangkutan sampah ke TPA Sampah masih sangat rendah.
SDM yang menangani persampahan terutama tenaga lapangan masih
kurang, sehingga terlihat sampah-sampah di TPS hingga berhari-hari
belum diangkut, sehingga mencemari udara dan mengganggu visualisasi
lingkungan.
4. Drainase
Saluran drainase yang ada belum terpadu dalam sebuah sistem drainase
perkotaan. Masih banyak terlihat saluran drainase tersier tidak terintegrasi
kedalam saluran yang lebih besar, demikian pula saluran sekunder ke
saluran primer, hingga ke outlet sungai dan/atau laut.
Kurangnya kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi saluran drainase yang
telah rusak dan tersedimentasi , sehingga banyak terlihat saluran-
saluran drainase telah tertimbun tanah atau sampah namun belum di
bersihkan.
5. Prasarana permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan
Penataan bangunan dan lingkungan adalah serangkaian kegiatan yang
diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang, terutama
untuk mewujudkan lingkungan binaan, baik diperkotaan maupun di perdesaan,
khususnya wujud fisik bangunan gedung dan lingkungannya. Visi penataan
bangunan dan lingkungan adalah terwujudnya bangunan gedung dan
lingkungan yang layak huni dan berjati diri, sedangkan misinya adalah : (1)
memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang
tertib, layak huni, berjati diri, serasi dan selaras, dan (2) memberdayakan
masyarakat agar mandiri dalam penataan lingkungan yang produktif dan
berkelanjutan.
D. Permasalahan Umum
Secara nasional, penataan bangunan dan lingkungan terdapat beberapa
permasalahan dan tantangan yang antara lain :
III - 28
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
1. Permasalahan dan tantangan di bidang Bangunan Gedung :
Kurang ditegakkannya aturan keselamatan, keamanan dan kenyamanan
Bangunan Gedung termasuk pada daerah-daerah rawan bencana.
Lemahnya pengaturan penyelenggaraan Bangunan Gedung.
2. Permasalahan dan tantangan di bidang Gedung dan Rumah Negara :
Banyaknya Bangunan Gedung Negara yang belum memenuhi persyaratan
keselamatan, keamanan dan kenyamanan.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negara kurang tertib dan
efisien.
Masih banyaknya asset Negara yang tidak teradministrasi dengan baik.
3. Permasalahan dan tantangan di bidang Penataan Lingkungan :
Masih banyaknya sebaran permukiman kumuh.
Kurang diperhatikannya permukiman-permukiman tradisional dan bangunan
gedung bersejarah, padahal punya potensi wisata.
Terjadinya degradasi kawasan strategis, padahal punya potensi ekonomi untuk
mendorong pertumbuhan kota.
Sarana lingkungan hijau/open space atau public space, sarana olah raga,
dan lain-lain kurang diperhatikan hampir di semua kota, terutama kota metro
dan besar.
4. Permasalahan dan tantangan di bidang Pemberdayaan Masyarakat di
perkotaan :
Jumlah penduduk miskin diperkotaan kurang lebih 6,8 % dari penduduk
Indonesia (data BPS tahun 2008).
Belum mantapnya kelembagaan komunitas untuk meningkatkan peran
masyarakat.
Belum dilibatkannya masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan
dan penetapan prioritas pembangunan di wilayahnya.
5. Tantangan Penataan Bangunan dan Lingkungan :
Amanat Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan
Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan
UUBG, bahwa semua Bangunan Gedung harus layak fungsi pada tahun 2010.
III - 29
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
Komitmen terhadap kesepakatan internasional MDGs, bahwa pada tahun
2015, 200 kabupaten/kota bebas kumuh, dan pada tahun 2020 semua
kabupaten/kota bebas kumuh.
E. Permasalahan Prasarana Permukiman dan Penataan Bangunan dan Lingkungan pada
Kawasan Perencanaan :
1. Sulitnya mengendalikan pertumbuhan permukiman liar di daerah pesisir
yang notabene dilakukan oleh masyarakat bermata pencaharian sebagai
nelayan, perkembangannya cukup tinggi hingga memasuki daerah sempadan
laut.
2. Sulitnya mengembangkan jaringan jalan setapak pada kawasan
permukiman padat, terutama pada kawasan pesisir karena umumnya rumah-
rumah masyarakat setempat orientasinya semrawut.
3. Beberapa bangunan rumah (belakang bangunan rumah) berada pada daerah
bantaran sungai yang rawan erosi.
4. Masih terdapat beberapa bangunan rumah dalam kategori tidak layak huni.
5. Jarak antar bangunan terlalu rapat (selubung bangunan) beberapa unit
bangunan rumah saling bersinggungan, sehingga jika terjadi kebakaran akan
dengan mudah cepat meluas.
6. Arah orientasi bangunan rumah (muka bangunan rumah) sebagian
berorientasi pada belakang bangunan rumah lainnya.
7. Belum tersedia ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai
pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara, serta sarana
estetika kota dan sarana berinteraksi sosial.
III - 30
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
3.5.2 Arah Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perkotaan
Tabel 3.4.
Arahan Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur
Permukiman Perkotaan berdasarkan Visi Kota Makassar
No.
Sumber
Dokumen
Visi
Arah Pengembangan
Kota
Implikasi Terhadap
Pengembangan
Permukiman
3 RPJMD ke-1
Kota Makassar
(RPJMD 2005 -
2009)
RPJMD ke-2
Kota Makassar
(2010-2014)
Mewujudkan
Masyarakat Kota Makassar yang kenyang, sehat, dan pintar
Masyarakat Kota
Makassar yang sejahtera dan makmur melalui peningkatan aksesibilitas daerah.
Penanganan tanggap
darurat serta merehabilitasi dan merekonstruksi kembali berbagai sarana dan prasarana pemerintahan yang telah hancur akibat gempa bumi pada tahun 2004. Rehabilitasi dan rekonstruksi di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan masyarakat Kota Makassar yang kenyang, sehat, dan pintar , serta beriman dan bertakwa Pencapaian kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh tercapainya ketahanan pangan; pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat
Kebutuhan permukiman
sebagai penunjang kesejahteraan dan didukung ketersediaan sarana dan prasarana permukiman.
Ketersediaan infrastruktur
yang merata di semua wilayah dengan tersedianya jaringan infrastruktur pertanian, pariwisata, perdagangan, transportasi, kelistrikan, dan telematika
III - 31
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
No.
Sumber
Dokumen
Visi
Arah Pengembangan
Kota
Implikasi Terhadap
Pengembangan
Permukiman
RPJMD ke-3 Kota Makassar (2015-2019)
Meningkatkan pembangunan
secara
menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan kualitas SDM; pemantapan pemerintahan
yang baik dan bersih; peningkatan pelayanan publik; peningkatan aksesibilitas daerah; dan nilai tambah produk pertanian
terwujudnya surplus pangan didukung dengan membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.
meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat. meningkatnya kesetaraan gender. meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; serta mantapnya budaya dan karakter masyarakat.
Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan Terwujudnya infrastruktur pariwisata; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi
sumber daya air dan pengembangan sumber daya air
RPJMD ke-4 (2020 – 2024)
Mewujudkan masyarakat Kota Makassar religius,
berkeadilan, dan sejahtera
Mempertahankan surplus pangan; meningkatkan kualitas SDM; mempertahankan pemerintahan yang baik dan bersih; meningkatkan pelayanan publik; meningkatkan aksesibilitas daerah; serta pencapaian daya saing perekonomian berdasarkan komoditas unggulan local. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.
Kota Makassar diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral yang dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat Kota Makassar yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek.
Ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, produksi yang melimpah, kemampuan penguasaan teknologi pertanian, kemampuan berinovasi terhadap teknologi baru seperti bioteknologi.
III - 32
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
3.5.3 Rumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan
1. Pemenuhan Rumah Layak Huni untuk semua golongan masyarakat;
2. Relokasi Permukiman;
3. Pengendalian pertumbuhan permukiman ;
4. Pengembangan Kawasan Permukiman Baru;
5. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
6. Penyelesaian Persoalan Tanah Bermasalah;
7. Pengadaaan Sumber Daya Air Minum;
8. Pembinaan manajemen teknis air minum;
9. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih secara merata kesegenap
kawasan permukiman;
10. Pengembangan air minum perkotaan yang belum memiliki sistem dan
rawan air;
11. Sosialisasi pelestarian sumber daya air;
12. Penciptaan Lingkungan Permukiman yang Sehat;
13. Pengembangan sistem pembuangan limbah komunal;
14. Peningkatan kapasitas pelayanan pembuangan limbah;
15. Peningkatan kapasitas pelayanan persampahan;
16. Penyusunan Masterplan Persampahan;
17. Peningkatan Kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan;
18. Integrasi kawasan permukiman;
19. Peningkatan Aksesbilitas Pergerakan;
20. Pengurangan Daerah Genangan dan Banjir;
21. Revitalisasi kawasan bersejarah sebagai pusat budaya (bugis);
22. Penciptaan Estetika Bangunan dan Lingkungan yang Asri dan
Sejuk;dan
23. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Publik Maupun Privat.
3.5.4 Rumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Skala
Kawasan
a. Pemenuhan Rumah Layak Huni untuk semua golongan masyarakat;
III - 33
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
b. Pengendalian pertumbuhan permukiman;
c. Penataan kawasan permukiman;
d. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh pesisir;
e. 5. Pembatasan pertumbuhan bangunan di kawasan yang bukan
peruntukannya;
f. Pengendalian perluasan kawasan permukiman pesisir;
g. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
h. Penyelesaian persoalan tanah daerah pesisir;
i. 9. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih secara merata kesegenap
kawasan permukiman;
j. Sosialisasi pelestarian sumber daya air;
k. Penciptaan Lingkungan Permukiman yang Sehat;
l. Peningkatan kapasitas pelayanan persampahan;
m. Peningkatan Kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan;
n. Peningkatan Aksesbilitas Pergerakan;
o. Peningkatan cakupan layanan draenase;
p. Penciptaan Estetika Bangunan dan Lingkungan yang Asri dan Sejuk;
Dari SPPIP yang telah disusun kemudian diturunkan ke dalam
suatu rencana operasional berupa Rencana Pembangunan Kawasan
Permukiman Prioritas (RPKPP), dimana keduanya tetap mengacu pada
strategi pengembangan kota yang sudah ada. RPKPP merupakan rencana
aksi program strategis untuk penanganan permasalahan permukiman dan
pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya pada kawasan prioritas di
perkotaan.
Dalam konteks pengembangan kota, RPKPP merupakan rencana
terpadu bidang permukiman dan infrastuktur bidang Cipta Karya pada
lingkup wilayah perencanaan berupa kawasan. RPKPP disamping berfungsi
sebagai alat operasionalisasi dalam penanganan kawasan permukiman
prioritas juga berfungsi sebagai masukan dalam penyusunan RPI2JM.Oleh
karena itu, dalam hal ini RPI2JMperlu mengutip matriks rencana aksi
III - 34
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
program serta peta pengembangan kawasan dalam RPKPP yang didetailkan
pada program tahunan.
Adapun arahan pengembangan kawasan yang dituangkan dalam
dokumen RPKPP pada kawasan permukiman prioritas perkotaan di
Kota Makassar diuraikan sebagai berikut
3.6 ARAHAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI
KAWASAN STRATEGIS KOTA MAKASSAR (RTBL KSK)
Dari RP2KP yang telah disusun kemudian diturunkan ke dalam suatu rencana
operasional berupa Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis
Kota Makassar (RTBL KSK), dimana keduanya tetap mengacu pada strategi
pengembangan kota yang sudah ada. RTBL KSK merupakan rencana aksi program
strategis untuk penanganan permasalahan permukiman dan pembangunan
infrastruktur bidang Cipta Karya pada kawasan prioritas di perkotaan. Dalam
konteks pengembangan kota, RTBL KSK merupakan rencana terpadu bidang
permukiman dan infrastuktur bidang Cipta Karya pada lingkup wilayah
perencanaan berupa kawasan dengan kedalaman rencana teknis yang dituangkan
dalam peta 1:5000 atau 1:1000. RTBL KSK disamping berfungsi sebagai alat
operasionalisasi dalam penanganan kawasan permukiman prioritas juga berfungsi
sebagai masukan dalam penyusunan RPI2-JM. Oleh karena itu, dalam hal ini RPI2-JM
perlu mengutip matriks rencana aksi program serta peta pengembangan kawasan
dalam RTBL KSK yang didetailkan pada program tahunan.
Tabel 5.5 memaparkan Matriks Strategi Pembangunan Kawasan Prioritas
Berdasarkan RTBL KSK, sebagai masukan bagi penyusunan RPI2-JM Bidang Cipta
Karya, khususnya dalam rangka analisis pengembangan Kawasan Strategis Kota
Makassar (KSK).
III - 35
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
3.7 INTEGRASI STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA MAKASSAR DAN SEKTOR
Perkembangan wilayah Kota Makassar secara khusus tidak terlepas dari
adanya peran faktor eksternal dan internal yang dapat diarahkan sebagai
pendorong peningkatan kualitas pemanfaatan ruang, dan kawasan permukiman
serta infrastruktur perkotaan menjadi lebih produktif, harmonis, selaras, dan
terpadu menjawab kedinamisan kegiatan-kegiatan masyarakat perkotaan.
Kedinamisan perkembangan komponen kawasan perkotaan, termasuk
permukiman dan infrastruktur perkotaan didalamnya sebagai dampak dari
adanya peningkatan tuntutan kebutuhan dari masyarakat dan kegiatannya,
diarahkan menjadi isu-isu strategis kawasan perkotaan yang terkait langsung
dengan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan di Kota
Makassar.
Tabel 3.6
Matriks Keterpaduan Program rencana Pembangunan Bidang Cipta Karya
Kota Makassar
NO
PRODUK
RENCANA
STATUS
(ADA/
TIDAK)
*)
ARAHAN
PEMBANGUNAN
PROGRAM/
KEGIATAN
LOKASI
SEKTOR
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Rencana Tata
Ruang Wilayah
(RTRW) Kota
Makassar
ADA Kawasan Strategis
Kabupaten/Kota
(KSK)
Kawasan Strategis Bisnis Pusat Kota
Kota Makassar AM/PLP/
Bangkim/PB L *)
Kawasan Strategis Bisnis Losari
Kota Makassar AM/PLP/
Bangkim/PB L *) Kawasan Strategis Bisnis Global
Kota Makassar AM/PLP/
Bangkim/PB L *) Kawasan Strategis Bisnis dan Pariwisata
Kota Makassar AM/PLP/
Bangkim/PB L *)
Kawasan Strategis Pelabuhan
Kota Makassar AM/PLP/ Bangkim/PB L *)
Kawasan Strategis Bandar Udara
Kota Makassar AM/PLP/
Bangkim/PB L *)
Kawasan Strategis Maritim
Kota Makassar AM/PLP/
Bangkim/PB L *) Kawasan Strategis Koridor Pesisir Kota Makassar
AM/PLP/ Bangkim/PB L *)
Kawasan Strategis Wisata Pulau Kota Makassar
AM/PLP/ Bangkim/PB L *)
Kawasan Strategis Fort Rotterdam Kota Makassar
AM/PLP/ Bangkim/PB L *)
Kawasan Strategis Energi Center Kota Makassar
AM/PLP/ Bangkim/PB L *)
Kawasan Strategis Sungai Je’neberang
Kota Makassar AM/PLP/
Bangkim/PB L *) Kawasan Strategis Sungai Tallo
Kota Makassar AM/PLP/
Bangkim/PB L *)
III - 36
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
Kawasan Strategis Lindung Lakkang
Kota Makassar AM/PLP/
Bangkim/PB L *) Indikasi Program
Bidang Cipta
Karya
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Makassar
AM/PLP/
Bangkim/PB L *)
Sistem Pengelolaan Persampahan Kota Makassar AM/PLP/
Bangkim/PB L
*)
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Makassar
AM/PLP/ Bangkim/PB L *)
KAWASAN BUDI DAYA Kota Makassar
AM/PLP/ Bangkim/PB L *)
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Makassar
AM/PLP/ Bangkim/PB L *)
Sistem Pengelolaan Persampahan Kota Makassar
AM/PLP/ Bangkim/PB L *)
2 Rencana Induk
Sistem Penyediaan
Air Minum
(RI-SPAM)
? SPAM Jaringan
Perpipaan (Unit Air Baku,
Unit Produksi, Unit
Distribusi, dan Unit
Pelayanan)
SPAM Bukan
Jaringan Perpipaan
AM
AM
AM
AM
AM
3 Strategi Sanitasi Kota
(SSK) Makassar
ADA Sektor Air Limbah
Domestik
Sektor
Persampahan
Sektor Drainase
Lingkungan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah
Manggala, Macini, Karuwisi, Karanganyar
PLP
Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat untuk Sanitasi
Kota Makassar PLP
Program Dukungan Pasca Konstruksi Kota Makassar PLP
Program Penguatan UPTD Pengelolaan Air Limbah
Kota Makassar PLP
Program Pengurasan Lumpur Tinja Berkala
Kota Makassar PLP
4. Rencana
Pembangu nan dan
Pengemba ngan
Kawasan
Permukiman
(RP2KP)
TIDAK ADA Kawasan
Permukiman
Prioritas
AM/PLP/
Bangkim/PB L *)
AM/PLP/
Bangkim/PB L *)
AM/PLP/
Bangkim/PB L *)
AM/PLP/ Bangkim/PB L *)
5. Rencana
Pembangunan dan
Pengembangan
Perumahan dan
Permukiman di
Daerah (RP4D)
Kota Makassar
ADA Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Baru
Perumahan Swadaya
Kota Makassar
AM/PLP/
Bangkim/PB L *)
Pembangunan Perumahan Baru oleh Developer/ Pemerintah
Kota Makassar
AM/PLP/
Bangkim/PB L *)
Rencana Pengembangan Jaringan Sarana dan Prasarana
Kota Makassar
AM/PLP/
Bangkim/PB L *)
III - 37
RPIJM RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA KOTA MAKASSAR
2017-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN 2016
Rencana Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Pola-Pola Penanganan Umum Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh/ Padat Perkotaan
Kawasan Tallo, Biringkanaya dan Tamalanrea Kawasan Panakukkang Kawasan Rappocini, Makassar, Bontoala dan Ujung Tanah Kawasan Marisso, Mamajang dan Tamalatte
AM/PLP/
Bangkim/PB L *)
Pola-Pola Penanganan Umum Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Nelayan/ Pesisir
1. Kecamatan Ujung Tanah
2. Kecamatan Tamalanrea
3. Kecamatan Wajo
4. Kecamatan Tallo
5. Kecamatan Ujung Padang
6. Kecamatan Mariso
7. Kecamatan Tamalate
8. Kecamatan Biringkanya
9. Sekitar Muara Sungai Jeneberang
10. Sekitar Muara Sungai Tallo
AM/PLP/ Bangkim/PB L *)
Sumber : Dari Berbagai Dokumen Perencnaan yang ada Di Kota Makassar
Tahun 2002 sampoai Tahun 2016