Judul: Kebijakan Pemerintah Yang Berhubungan Dengan PolusiNama: Mia Narulita PutriNPM : 1306480572Data Publikasi: Menambah Polusi [Internet]. Tersedia pada: http://www.balikpapanpos.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=99470Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan [Internet]. Tersedia pada:http://bangda.kemendagri.go.id/PRODUK%20HUKUM/Permendagri/Peraturan%20Menteri%20Dalam%20Negeri%20Nomor%201%20Tahun%202007%20tentang%20Penataan%20Ruang%20Terbuka%20Hijau%20Kawasan%20Perkotaan.pdf

Peta Konsep:

Kebijakan Pemerintah Terkait Polusi

memungkinkan berdasarkan dapat peraturan pemerintah dalam rangka

Penanganan PolusiMengurangi PolusiMenambah Polusi

Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan

UU No. 23 Tahun 1997Transportasi Massal misalnyamisalnya

PP No. 41 Tahun 1999Aturan minimal ruang terbuka hijauAdanya kebijakan mobil murah

Penanaman Sejuta Pohon

Uraian singkat peta konsep: Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, nyatanya ada beberapa kebijakan pemerintah yang dapat menambah polusi. Diantara kebijakan tersebut misalnya kebijakan tentang transportasi massal dan kebijakan untuk produksi mobil dengan harga murah. Kebijakan transportasi massal ini sangat berhubungan erat dengan kebijakan pemerintah dalam pengadaan mobil murah. Transportasi massal tersebut mendorong masyarakat untuk menggunakan mobil pribadi sehingga menimbulkan banyak polutan yang mencemari kelestarian lingkungan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memproduksi mobil murah yang lebih dikenal dengan kebijakanLow Cost Green Car atau LCGC. DikatakanLow Costkarena harganya dibawah harga mobil pada umumnya. Dan dikatakanGreenkarena mobil-mobil ini memiliki kapasitas silinder mesin yang kecil sehingga hemat bahan bakar. Kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah karena melihat pertumbuhan penjualan mobil di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi, ada juga beberapa kebijakan pemerintah yang dapat mengurangi polusi. Misalnya kebijakan untuk menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan dan aturan minimal ruang terbuka hijau untuk kawasan perkotaan. Penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan sangat mendukung dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan. Sebab hanya sedikit polutan yang dihasilkan melalui bahan bakar ramah lingkungan. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Usaha penghijauan yang telah dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta, antara lain melalui progam penanaman sejuta pohon di lima wilayah DKI Jakarta. Setiap badan atauinstansi diwajibkan memelihara tanaman, menanam pohon di sepanjang jalan protokol & membuat taman di tempat-tempat keramaian. Untuk penanganan polusi diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Secara singkat, di dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup..