BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktik

Secara umum, Kerja Praktik adalah kegiatan mahasiswa untuk menerapkan

ilmu dan teori dalam keterampilan yang diperoleh mahasiswa selama proses

pembelajaran di bangku kuliah kemudian dipraktikkan dalam keadaan dan

suasana yang berada di lingkungan Kerja Praktik.

Dalam pelaksanaan Kerja Praktik ini dipilih Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai sumber untuk memperoleh informasi dan

pengetahuan. Kerja Praktik ini dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2017

sampai dengan 02 September 2017 yang berlokasi di Jl. A.H Nasution No.32

Lt.II, Medan dan ditempatkan di bagian Bidang Pengolahan Data, Perencanaan

dan Pengembangan. Waktu kegiatan Kerja Praktik di Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mulai pukul 08:00 WIB s/d pukul 16:00 WIB

Maksud didirikannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP) Kota Medan  adalah untuk menyelenggarakan pelayanan

perijinan yang prima dan satu pintu. Hal tersebut diharapkan dapat  mendorong

terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan investasi dalam

rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Medan. Adapun prinsip dari

pelayanan prima adalah sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menpan

Nomor 81 Tahun 1993, antara lain: sederhana, jelas, aman, transparan, effisien,

ekonomis, adil dan tepat waktu. 

1

2

Dalam rangka itu maka STMIK Triguna Dharma khusunya Prodi Sistem

Informasi mewajibkan mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang telah

diperoleh di kuliah kedalam lingkungan kerja yang sebenarnya.

1.2 Tujuan Kerja Praktik

Secara umum tujuan dari Kerja Praktik adalah membina mahasiswa agar

dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa yang lebih baik untuk

dapat menyesuaikan diri dan mampu beradaptasi dengan dunia kerja yang

sesungguhnya. Adapun yang menjadi tujuan dari Kerja Praktik yang telah

dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara langsung tentang instansi atau perusahaan

2. Untuk menerapkan secara langsung ilmu yang diperoleh di perkuliahan

3. Untuk memahami konsep-konsep non akademis didunia kerja

4. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman serta membuka cakrawala

berpikir lebih luas

5. Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dalam sistem kerja instansi serta

dapat memberikan saran untuk peningkatan dan efisiensi dalam bekerja

6. Untuk meningkatkan kerjasama antara perguruan tinggi dengan instansi

3

1.3 Manfaat Kerja Praktik

Adapun manfaat Kerja Praktik adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Mahasiswa

Adapun manfaat dari Kerja Praktik bagi mahasiswa adalah sebagai berikut:

a. Memberikan kesempatan untuk menyesuaikan diri dan memahami kondisi,

kebutuhan, serta hambatan dilingkungan tempat Kerja Praktik.

b. Untuk mengetahui bagaimana sistem kerja karyawan pada bagian kantor

dan sistem kerja karyawan yang bekerja dibagian lapangan.

c. Dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiswa dalam

bekerja nantinya.

d. Dapat menerapkan serta dapat mengembangkan ilmu yang dapat diperoleh

selama kuliah dengan Kerja Praktik.

e. Agar mahasiswa memiliki bekal nantinya dalam menghadapi dunia kerja.

f. Menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan

mahasiswa terhadap penggunaan proses kerja komputer pada instansi atau

perusahaan swasta dalam kegiatan penyediaan informasi.

2. Manfaat bagi STMIK Triguna Dharma

Adapun manfaat dari Kerja Praktik bagi STMIK Triguna Dharma adalah

sebagai berikut:

a. Menjalin kerja sama antar perusahaan tempat pelaksanaan Kerja Pratik

dengan instansi kampus.

4

b. Agar sumber manusia yang dihasilkan lembaga pendidikan tersebut dapat

diterima bekerja dengan mudah diperusahaan tersebut.

c. Sebagai sarana komunikasi langsung antara pihak Akademik dengan

masyarakat luar.

d. Memperkenalkan Lembaga Pedidikan kepada masyarakat luar agar lebih

diakui keberadaannya.

3. Manfaat bagi DPMPTSP

Adapun manfaat dari Kerja Praktik bagi STMIK Triguna Dharma adalah

sebagai berikut:

a. Dapat menciptakan suatu kerjasama antara perusahaan dan lembaga

pendidikan dalam mempermudah mencari sumber daya manusia yang lebih

berpotensi dan handal.

b. Dapat membantu dan meningkatkan pekerjaan yang ada di DPMPTSP

1.4 Ruang Lingkup Kerja Praktik

Ruang lingkup kerja praktik merupakan kegiatan-kegiatan yang diberikan

oleh perusahaan. Dalam hal ini ruang lingkup Kerja Praktik adalah sebagai berikut

:

1. Membantu mengetik surat undangan rapat

2. Membantu mengetik data pendukung elemen data IKK Kabupaten/Kota

EKPPD Tahun 2017 terhadap LPPD Tahun 2016

3. Menjadi Operator pada saat rapat staf

4. Menginstal printer pada setiap komputer yang ada

5

1.5 Metode Pelaksanaan Kerja Praktik

Untuk menyelesaikan laporan Kerja Praktik ini, data peroleh dari Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik data tertulis dan tidak

tertulis. Dalam melaksanakan Kerja Praktik ini juga menggunakan beberapa

metode. Adapun metode-metode yang digunakan dalam menyusun laporan Kerja

Praktik ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Untuk mendapatkan data, dengan langsung mengunjungi Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna memperoleh data yang

berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan kerja

praktik pada perusahaan tersebut.

2. Wawancara

Dalam hal ini, diperoleh informasi yang dibutuhkan dengan bertanya langsung

kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengurusan izin usaha dan yang

berkompeten dalam instansi tersebut.

3. Pengambilan Data

Dalam hal ini, juga dilakukan pengambilan data dengan mengambil contoh

dokumen dan laporan yang ada pada bagian administrasi di instansi tersebut.

6

1.6 Lokasi Kerja Praktik

Adapun pelaksanaan Kerja Praktik ini berlangsung selama satu bulan,

dimulai tanggal 07 Agustus 2017 sampai tanggal 02 September 2017. Kerja

Praktik dilaksanakan di Dinas Penanaman Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu yang beralamat di Jl. A.H Nasution No.32 Lt.II, Medan. Kerja Praktik ini

dilakukan sebagaimana para karyawan masuk kerja yaitu dari pukul 08:00 WIB

sampai dengan pukul 16:15 WIB.

Gambar 1.1 Denah Lokasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan.

7

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Singkat Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Medan (DMPTSP)

Pembentukan Instansi Penanaman Modal telah melalui jalan cukup panjang.

Sejak intruksi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono melalui Inpres No. 3 Tahun

2006 yang meminta percepatan finalisasi RUU Penanaman Modal yang tertahan

selama tujuh tahun, penyederhanaan proses Perijinan Penanaman Modal hingga

realisasi Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, penguatan lembaga Penanaman

Modal mengalami dinamika berkenaan dengan payung hukumnya.

Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal akhirnya

disahkan merespon intruksi Presiden No. 3 Tahun 2006. Salah satu butir

pentingnya adalah amanah tentang wewenang daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota untuk mengurus bidang Penanaman Modal yang ada di wilayah

nya masing-masing.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 dikeluarkan untuk membagi

kewenangan urusan Pemerintahan ke daerah dan bidang Penanaman Modal adalah

salah satu bidang urusan yang didelegasikan se Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pada tahun yang sama , PP No. 41 Tahun 2007 ditandatangani untuk mengatur

struktur organisasi perangkat daerah. Bidang Penanaman Modal dinyatakan ada

dalam bentuk Badan atau Kantor, tergantung besaran variabel pengukur daerah

tersebut. Kedua Peraturan Pemerintah tersebut telah menjelaskan pula bahwa

8

Pelayanan Terpadu Satu Pintu diselenggarakan oleh instansi yang mengurusi

Bidang Penanaman Modal.

Namun setahun kemudian, pada Tahun 2008 Menteri Dalam Negeri

mengeluarkan peraturan yang cukup aneh. Peraturan Mendagri No. 20 Tahun

2008 mengatakan bahwa unit Pelayanan Perijinan Terpadu dibentuk sebagai satu

organisasi yang berdiri sendiri. Meskipun telah melanggar PP 41/2007 yang

secara kedudukan hukum berada diatas Permendagri. Beberapa daerah ternyata

melaksanakan ketentuan itu termasuk Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan

maka berdirilah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu ( BPPT ).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden No.

27 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

dilaksanakan oleh perangkat daerah Penanaman Modal dan bukan sebagai

organisasi yang berdiri sendiri. Pada tahun 2014 menjelang akhir masa jabatannya

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengeluarkan Peraturan Presiden

No. 97 Tahun 2014 yang isinya sebenarnya mengulangi aturan bahwa pelaksanaan

PTSP harus berada di instansi Penanaman Modal. Kali ini nomenklaturnya

ditentukan dengan gambling, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (BPMPTSP).

Pada pertengahan tahun 2016 Pemerintah mengeluarkan peraturan yang

ternyata sama sekali berbeda dengan peraturan-peraturan terdahulu. Peraturan

pemerintah No.18 Tahun 2016 yang dikeluarkan pada bulan juni menyebutkan

bahwa Bidang Penanaman Modal dibawahi oleh sebuah Dinas. Pada tahun 2017

tepatnya pada bulan januari, Badan Penanaman Modal (BPM) dan Badan

9

Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Medan telah berganti nama menjadi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Kota

Medan. Perubahan ini merupakan nomenklatur kedua setelah tahun 2009 lalu

menyandang nama Badan dari sebelumnya disebut Kantor (2002-2008).

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 yang dikeluarkan pada bulan Juni

lalu yang memerintahkan demikian. Namun kali ini ultimatum agar Dinas

Penanaman Modal menyelenggarakan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) yang tertunda sejak 2009 lalu. Dalam rangka Good Govermance maka

Pelayanan Prima kepada masyarakat secara sederhana, jelas, aman, transparan,

efisien, ekonomis, adil dan tepat waktu. Mutlak harus dilaksanakan agar dapat

memberikan kepuasan kepada masyarakat serta menciptakan iklim usaha yang

kondusif bagi Pananaman Modal dan Investasi dalam rangka pemberdayaan

ekonomi masyarakat Kota Medan.

Pelayan Prima dituangkan pada visi dan misi Nasional Indonesia,

menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima aparatur

pemerintah kepada masyarakat merupakan keharusan dan tidak dapat diabaikan

lagi, karena hal ini merupakan bagian tugas dan fungsi pemerintah. Pelayanan

prima kepada masyarakat tersebut diatas tertuang antara lain adalah:

1. GBHN Republik Indonesia Tahun 1999 Bab III.

2. INPRES No. 1 Tahun 1995 tentang Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah

kepada Masyarakat.

3. Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana

Pelayanan Umum.

10

4. Surat Edaran Menkowasbangpan Nomor 56/MK.WASPAN/6/1998, antara lain

menyebutkan bahwa langkah-langkah perbaikan mutu pelayanan masyarakat

diupayakan dengan menerapkan pola pelayanan terpadu (satu atap dan satu

pintu) bagi unit-unit kerja kantor pelayanan yang terkait dalam proses ataupun

menghasilkan suatu pruduk pelayanan.

5. Keputusan Menpan No. KEP/26/M.PAN/2004 Tentang pedoman umum

penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah.

6. Keputusan Menpan No. KEP/26/M.PAN/2004 Tentang petunjuk teknis

transparansi dan akuntabilasi dalam penyelengaraan pelayanan publik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah antara lain ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi

adalah berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang

semakin baik kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan

dan pemerataan. Jadi kualitas layanan aparatur pemerintah kepada masyarakat

merupakan indikator keberhasilan otonomi daerah. Sehubungan dengan hal

tersebut, maka Pemerintahan Kota Medan membentuk Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai dengan peraturan daerah

Kota Medan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kota Medan.

Visi, Misi dan Motto

Sebagaimana Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Walikota

Medan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP)

Kota Medan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

11

Visi :

Terwujudnya Pelayanan Prima Perijinan untuk mewujudkan Medan Kota

Metropolitan yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera.

Misi :

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan rumusan umum mengenai

upaya yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya tarik investasi di Kota Medan.

2. Meningkatkan realisasi investasi di Kota Medan.

3. Menciptakan iklim investasi yang menarik dan kondusif.

4. Meningkatkan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang sederhana,

transparan, tepat waktu dan memiliki kepastian hukum.

Motto :

Pelayanan Prima Perijinan dan Penanaman Modal, Bebas Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme.

2.1.1 Logo Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Medan (DPMPTSP)

Logo adalah lambang atau simbol khusus yang mewakili suatu Perusahaan

atau Organisasi. Sebuah logo biasa berupa nama, lambang atau elemen grafis lain

yang ditampilkan secara visual. Sebuah logo diciptakan sebagai identitas agar

unik dan mudah dibedakan dengan Perusahaan pesaing. Berikut logo DPMPTSP :

12

Gambar 2.1 Logo Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Medan.

2.1.2 Arti Logo DPMPTSP Kota Medan

Logo pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Medan melambangkan warna hijau yang mempunyai arti yaitu :

1. 17 Biji Padi berarti tanggal 17 dari hari Proklamasi Kemerdekaan Republik

Indonesia.

2. 8 Bunga Kapas berarti bulan ke 8 dari tahun Proklamasi Kemerdekaan

Republik Indonesia.

3. 4 Tiang dan 5 Bahagian dari Perisai berarti tahun 45 dari Proklamasi

Kemerdekaan Republik Indonesia.

4. 1 Bambu Runcing yang terletak dibelakang Perisai adalah Lambang

Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia dan 5 bahan-bahan pokok yang

terpenting dihadapan bambu runcing berarti kemakmuran serta keadilan social

yang merata ada dihadapan kita.

13

5. Bintang yang bersinar adalah Bintang Nasional yang berarti bahwa hidup

penduduk Kota Medan khususnya Indonesia pada umumnya akan bersinar

bahagia dan lepas dari kemiskinan dan kemeralatan.

6. 5 Sinar Bintang berarti 5 bahan pokok terpenting yang diekspor dari Medan

dan 5 bahagian Perisai berarti Pancasila yang menjadi Dasar Negara Republik

Indonesia.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan tiap bagian baik

secara posisi maupun tugas yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam menjalin kegiatan operasional

untuk mencapai tujuan.

Adapun gambaran dari struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah sebagai berikut :

14

15

2.3 Deskripsi Jabatan

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan

urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah

dan tugas yang diperintahkan kepada Pemerintah Daerah. Kepala Dinas dalam

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;

2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;

3. Pengkoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal

dengan lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman

modal;

5. Pelaksanaan administrasi dinas; dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas

pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) meliputi :

1. Menetapkan rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan

tugas;

2. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan,

keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;

16

3. Menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu yang meliputi bidang perencanaan pengembangan

iklim penanaman modal, bidang promosi penanaman modal, bidang

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan bidang data, sistem informasi

teknologi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan

perizinan;

4. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga

pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka

penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal;

5. Menetapkan hasil penilaian kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan

Dinas;

6. Menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

7. Menetapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan

saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas

pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasi penyusunan program

dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan

administratif. Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan program setiap sekretariat.

b. Pelaksanaan pembinaan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian.

c. Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan.

17

d. Penyelenggaraan administrasi keuangan.

e. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian.

f. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

g. Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan,

pengolahan perpustakaan dan hubungan masyarakat.

h. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rutin.

i. Pengolahan naskah dinas.

j. Penyusunan laporan hasil kegiatan badan.

k. Pelaksanaan kordinasi dengan unit kerja terkait.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas

dan fungsinya kesekretariatan dibantu oleh :

1. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur staf pada Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris

yang berada di bawah dan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a. Sub Bagian Umum

b. Sub Bagian Kepegawaian

c. Sub Bagian Keuangan

2. Bidang Pengelolaan Data, Perencanaan dan Pengembangan

a. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

b. Seksi Perencanaan

c. Seksi Pemberdayaan Manusia

3. Bidang Promosi Penanaman Modal

a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal

18

b. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal

c. Seksi Sarana dan Prasarana Penanaman Modal

4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengaduan Kebijakan

a. Seksi Pemantauan dan Pembinaan

b. Seksi Pengaduan dan informasi Layanan

c. Seksi Kebijakan Deregulasi, Penyuluhan dan Peningkatan Layanan

5. Bidang Pelayanan Perijinan Usaha dan Tanda Daftar

a. Seksi Pelayanan Izin Gangguan

b. Seksi Pelayanan Izin Usaha

c. Seksi Pelayanan Tanda Daftar

6. Bidang Perijinan Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup

a. Seksi Perijinan Tata Ruang dan Pembangunan

b. Seksi Perijinan Perhubungan

c. Seksi Lingkungan Hidup

7. Bidang Perijinan Kesehatan Ketenagakerjaan Lainnya

a. Seksi Perijinan Petugas Kesehatan

b. Seksi Perijinan Layanan Kesehatan lainnya

c. Seksi Ketenagakerjaan lainnya

8. Tim Teknisi

9. UPT

10. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksanaan

2.3.1 Bidang Pengolahan Data, Perencanaan dan Pengembangan

19

Bidang Pengolahan Data, Perencanaan dan Pengembangan merupakan

unsur ini pada Dinas yang di pimpin oleh Kepala bidang, yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris.

1. Bidang Pengolahan Data, Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengolahan dan informasi,

perencanaan dan pengembangan.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bidang Pengolahan Data, Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan

fungsi dengan rincian :

a. Pengkoordinasian perencanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan

perencanaan program kegiatan Bidang dengan mempedomi Rencana

Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergis

perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur

(SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang umtuk terselenggaranya

aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

c. Fasilitas, Supervisi dan Penyatuan Pelaksanaan tugas Bidang meliputi

rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar

Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup dinas untuk

terselenggaranya tugas dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

20

d. Pendistribusian Tugas, Pembimbingan, Penilaian, Penghargaan dan

Penegakan/Pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment)

lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk

kelancaran tugas.

e. Pelaksanaan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis

mengenai pengolahan data dan system informasi perijinan.

f. Pengkoordinasian pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-

undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan data, dokumentasi

dan system informasi perijinan, pengordinasian perencanaan prosedur,

mekanisme dan persyaratan sebagai dasar pelaksanaan untuk

meningkatkan pelayanan perijinan secara elektronik.

2.3.2 Bidang Promosi Penanaman Modal

Bidang Promosi Penanaman Modal merupakan unsur ini pada Dinas yang

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

1. Bidang promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Dinas lingkup promosi penanaman modal.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Promosi

Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi dengan rincian :

a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dan mempedomani Rencana

Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergis

perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21

b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya

lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal

dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan

penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment)

lingkup Bidang berdasarkan peraaturan perundang-undangan untuk

kelancaran tugas.

d. Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis promosi penanaman

modal.

e. Pengkoordinasian penyusunan bahan pengembangan promosi pananaman

modal.

f. Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program bidang promosi

penanaman modal.

g. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi

penanaman modal lingkup Kota.

h. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar

negeri.

i. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar

negeri.

j. Pelaksanaan penyelenggaraan promosi penanaman modal lingkup Kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana Bidang Promosi

Penanaman Modal membawakan 3 (tiga) Seksi meliputi :

1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;

22

2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan

3. Seksi Sarana dan Prasarana Penanaman Modal.

2.3.3 Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan,

Kebjakan dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan,

Kebijakan dan Pelaporan Layanan merupakan unsur lini pada Dinas yang

dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal, Pengaduan,

Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Dinas lingkup Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,

Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaiman dimaksud Bidang

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan

Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi dengan rincian :

1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomi Rencana

Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergis

perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Penetapan Standar Operasional (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang

untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

23

3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan

penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup

Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.

4. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Pengadilan Pelaksanaan Penanaman

Modal, pengaduan, kibijakan, dan pelaporan layanan.

5. Pelaksanaan pengendalian, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan

penanaman modal.

6. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha

dan wilayah.

7. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitas penyelesaian permasalahan penanaman

modal.

8. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman

modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundangan.

9. Pelaksanaan penyusunan bahan penetapan pemberian fasilitas/insentif di

bidang penanaman modal lingkup Kota berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

10. Penyusunan laporan kinerja program Bidang Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan layanan.

11. Pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup Bidang meliputi pelaksanaan

perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan unsur pelaksanaan tugas

dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

12. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban

kepada atasan, dan

24

13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas

dan fungsinya.

2.3.4 Bidang Pelayanan Perijinan Usaha dan Tanda Daftar

Bidang Pelayanan Perijinan Usaha dan Tanda Daftar merupakan unsur lini

pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

1. Bidang Pelayanan Perijinan Usaha dan Tanda Daftar mempunyai tugas pokok

pelaksanaan sebagian tugas Dinas lingkup pelayanan ijin gangguan, ijin usaha

dan tanda daftar.

2. Dalam melaksanakan tuas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan

Perijinan Usaha dan Tanda Daftar menyelenggarakan fungsi dengan rincian :

a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomi Rencana

Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya

sinergitas perencanaan berdasarkan perturan perundang-undangan.

b. Penetapan Standar Operasional (SOP) dan standar lainnya lingkup

Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan

penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment)

lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Pengkoordinasian penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk

teknis mengenai pelayanan perijinan lingkup ijin gangguan, ijin usaha

dan tanda daftar.

25

e. Pengkoordinasian pemeriksaan administrative dan teknis persyaratan

perijinan lingkup ijin gangguan, ijin usaha, dan tanda daftar.

f. Pengkoordinasian penerbitan dan distribusi surat perijinan lingkup ijin

gangguan, ijin usaha dan tanda daftar.

g. Melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perijinan lingkup ijin

gangguan, ijin usaha dan tandan daftar dengan perangkat daerah terkait,

baik secara berkala maupun incidental.

h. Melakukan pengendalian pelayanan perijinan lingkup ijin gangguan, ijin

usaha dan tanda daftar.

i. Pengendalian, monitoring, evaluasi dan penilaian lingkup Bidang

meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan

kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur-unsur lainnya yang

dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai

pertanggungjawaban kepada atasan, dan

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan

tugas dan fungsinya.

2.3.5 Bidang Perijinan Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Bidang Perijinan Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup

merupakan unsur linipada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris :

26

1. Bidang Perijinan Tata Ruang, Perhubungan ddan Lingkungan Hidup

mempunyai tugas dan fungsi pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas

lingkup perijinan tata ruang dan pembangunan, perhubunngan dan lingkungan

hidup.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Perijinan

Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi

dengan rincian :

a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomi Rencana

Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya

sinegritas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Penetapan Standar Operasional (SOP) dan standar lainnya lingkup

Bidang untuk terselenggaranya aktivitas tugas secara optimal dan

berdasarkan peraturan perundang-undangan pendistribusian tugas,

pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan/pemrosesan

kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang

berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas.

2.3.6 Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya.

Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya

merupakan unsur lini Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang

Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Peirzinan Lainnya mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup perizinan kesehatan,

ketenagakerjaan, dan perizinan lainnya.

27

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Perizinan

Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya menyelenggarakan fungsi

dengan rincian :

a. Perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomi Rencana

Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya

sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya

lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal

dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan

penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punisment)

lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk

kelancaran tugas.

2.3.7 Unit Pelaksana Teknis

Pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis akan

ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

2.3.8 Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam

pasal 61, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana yang diatur dan

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

28

2. Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat

ditempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan standar kebutuhan dan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kelompoko Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian / keterampilan dan kebutuhan.

4. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior

yang ditunjuk.

2.3.9 Tim Teknis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat

membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kebutuhan.

Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud beranggotakan

tenaga teknis internal Dinas lingkup pelayanan terpadu satu pintu yang ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Dinas.

Anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kompetensi

dan kemampuan sesuai dengan bidangnya. Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu

Pintu sebagaimana dimaksud memiliki kewenangan untuk memberikan

pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi perizinan dan

nonperizinan.

Dalam melaksanakan kewenangannya Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu

Pintu mempunyai tugas :

a. Meneliti permohonan izin

b. Mengadakan rapat pembahasan permohonan izin

29

c. Melaksanakan peninjauan lokasi/lapangan terhadap permohonan izin

apabila diperlukan

d. Melaksanakan proses perizinan, perhitungan retribusi, dan persiapan

konsep surat keputusan perizinan dan

e. Memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada

Kepala Bidang tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang

perlu diambil dalam hal-hal yang menyangkut pelaksanaan tugas dan

fungsi Dinas melalui Kepala Seksi.

30

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pengamatan

Pelaksanaan Kerja Praktik dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2017 s/d

02 September 2017 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP) Kota Medan. Selama menjalankan Kerja Praktik penulis

dibimbing oleh Koordinator yang ada dengan menggunakan fasilias yang tersedia.

Dengan melakukan Kerja Praktik di DPMPTSP, maka Mahasiswa

diharuskan mematuhi peraturan–peraturan yang diberikan, salah satunya dengan

tepat waktu dan bersikap sopan terhadap pihak karyawan maupun Mahasiswa lain

nya serta dapat melaksanakan tugas–tugas yang diberikan Koordianator di tempat

Mahasiswa melaksanakan Kerja Praktik. Pada pelaksanaan Kerja Praktik terdapat

metode pengambilan data untuk mendapatkan informasi dan keterangan yang

diperlukan sebagai bahan masukan, pembahasan, penganalisaan dan sebagai

bahan untuk mengambil keputusan.

3.1.1 Prosedur Kerja

Adapun prosedur kerja yang dilakukan di bagian Administrasi tentang

Pengurusan Legalisir Ijin dapat digambarkan melalui Flowchart untuk

mengetahui alur kerjanya.

31

3.1.2 Simbol Flowchart

Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai alur yang menggambarkan

langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart merupakan cara

penyajian dari suatu algoritma. Berikut ini adalah beberapa simbol yang

digunakan dalam membuat Flowchart :

No Simbol Nama Fungsi

1. DecisionKondisi untuk

memungkinkan pilihan alternatif

2. TerminalDigunakan untuk

Memulai dan mengakhiri proses

3. DocumentMenandakan dokumen

dalam bentuk surat, buku/berkas dan cetakan.

4.Manual Operation

Simbol yang menunjukkan pengolahan

yang tidak dilakukan oleh komputer

5. Flow DirectionSimbol arah data / arus

data / aliran data

6. StorageSimbol yang

menunjukkan bahwa data akan disimpan

32

3.1.3 Flowchart

Berikut adalah gambaran Flowchart Pengurusan Legalisir Izin di Kantor

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan :

Gambar 3.1 Flowchart Pengurusan Legalisir Izin

33

Keterangan:

1. Tahap awal Pemohon menyerahkan dokumen permohonan legalisir izin ke

Staff Pegawai

2. Staff Pegawai menerima dokumen permohonan legalisir izin

3. Staff Pegawai memproses dokumen permohonan legalisir izin

4. Jika dokumen permohonan legalisir izin memenuhi persyaratan maka Staff

Pegawai langsung memverifikasi izin, namun jika belum memenuhi

persyaratan maka Staff Pegawai mengembalikan dokumen permohonan

legalisir kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali

5. Selanjutnya dokumen yang telah di verifikasi diserahkan kepada Pemimpin

6. Pemimpin menerima dokumen yang telah di verifikasi kemudian

menandatangani dokumen tersebut

7. Pemimpin memberikan kembali dokumen yang telah ditandatangani ke Staff

Pegawai

8. Staff Pegawai memberikan penomoran dan stempel pada dokumen tersebut.

Kemudian Staff Pegawai menyimpan pertinggal untuk Instansi dan

memberikan dokumen yang telah di legalisir kepada Pemohon.

34

3.2 Pembahasan

Selama menjalani Kerja Praktik di Kantor Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, banyak hal-hal yang bisa didapat dan

yang berguna sebagai modal untuk memasuki dunia kerja yang dapat dilihat

Berdasarkan hasil dari pengamatan yang dilakukan, maka dapat dijelaskan

kelebihan dan kelemahan sistem yang ada :

1. Kelebihan Sistem

Adapun kelebihan dari sistem Pengurusan Legalisir Izin DPMPTSP Kota

Medan adalah:

a. Semua pekerjaan sudah menggunakan sistem yang telah

terkomputerisasi untuk meminimalisir kesalahan dalam bekerja

b. Menggunakan sistem online dalam meningkatkan pekerjaan

c. Menggunakan database yang mempermudah untuk menyimpan data

dan menghindari kerangkapan data

2. Kelemahan Sistem

Adapaun kelemahan dari sistem Pengurusan Legalisir Izin DPMPTSP Kota

Medan adalah:

a. Fasilitas komputer dan printer masih sedikit sehingga menghambat

kerja pegawai

35

b. Koneksi wifi yang sangat lambat sehingga menghambat kerja pegawai

3. Usulan Perbaikan

Adapun usulan perbaikan yang bisa di ambil dari kelemahan sistem yang

ada pada DPMPTSP Kota Medan adalah sebagai berikut:

a. Harus ada penambahan fasilitas komputer dan printer agar

mempermudah dan memaksimalkan kerja pegawai

b. Menambah kecepatan wifi agar kinerja pegawai meningkat dan dapat

melayani dengan baik

36

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan selama melaksanakan Kerja

Praktik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Medan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perangkat komputer yang tersedia hanya sedikit pada kantor Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan

2. Printer yang tersedia tidak memadai sehingga memperlambat proses kerja

3. Fasilitas wifi masih sangat sedikit dan juga koneksinya yang lambat sehingga

memperlambat proses kerja

4. Absensi pegawai sudah menggunakan sistem Finger Print yang dapat

meminimalisir kecurangan absensi

5. Sudah menggunakan sistem sms gateway untuk memudahkan Investor dalam

memperoleh informasi

6. Sudah menggunakan sistem online dalam pengurusan izin untuk memudahkan

Investor

37

4.2 Saran

Berdasarkan pelaksanaan Kerja Praktik yang telah dilakukan, maka tidak

ada salahnya apabila Mahasiswa juga ingin memberikan saran untuk pihak

DPMPTSP. Beberapa saran Mahasiswa untuk DPMPTSP, Kampus STMIK

Triguna Dharma dan bagi Mahasiswa/I antara lain sebagai berikut:

1. DPMPSTP

a. Perlunya penetapan posisi kerja bagi Mahasiswa/I yang melaksanakan

Kerja Praktik, agar Mahasiswa/I yang melaksanakan Kerja Praktik

tersebut tidak merasa diabaikan

b. Perlu meningkatkan disiplin kerja kepada pegawai baik itu disiplin waktu

maupun loyalitas dalam bekerja

c. Lebih memperhatikan dan memberikan bimbingan kepada Mahasiswa

yang sedang melakukan Kerja Praktik agar mendapatkan gambaran

pekerjaan yang akan dikerjakan

2. STMIK Triguna Dharma

a. Untuk memperlancar pelaksanaan Kerja Praktik diharapkan kepada

STMIK Triguna Dharma agar dapat menjalin kerja sama dengan

Perusahaan atau Intansi Pemerintah yang lain dengan baik guna

mempermudah Mahasiswa/I untuk memperoleh tempat Kerja Praktik

38

b. Diharapkan kepada STMIK Triguna Dharma untuk meningkatkan

kualitas dosen pengajar agar Mahasiswa/I dapat menerima ilmu yang

diberikan dengan baik dan dapat bersaing dengan Mahasiswa/I dari

kampus lain

c. Diharapakan kepada STMIK Triguna Dharma untuk mengajarkan sistem

hospitalty kepada Staff Pegawai untuk lebih ramah dan sabar dalam

melayani Mahasiswa/I

3. Mahasiswa

a. Mahasiswa/I diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dari

kampus maupun dari luar kampus untuk menghadapi dunia kerja

nantinya

b. Mahasiswa/I diharapkan dapat menjaga nama baik STMIK Triguna

Dharma pada saat melakukan Kerja Praktik

c. Mahasiswa/I harus lebih berinisiatif, banyak bertanya dan membantu

pegawai yang memerlukan bantuan