i

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS ACTUS NON FACIT REUM NISI

MENS SIT REA DAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS

DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

(Studi Pendekatan Perundang-undangan Dan Yurisprudensi)

OLEH :

H.M. INSAN ANSHARI AL ASPARY

B 111 07 671

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

BAGIAN HUKUM PIDANA

MAKASSAR

2011

i

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS ACTUS NON FACIT REUM NISI

MENS SIT REA DAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS

DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

(Studi Pendekatan Perundang-undangan Dan Yurisprudensi)

OLEH :

H.M. INSAN ANSHARI AL ASPARY

B 111 07 671

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

BAGIAN HUKUM PIDANA

MAKASSAR

2011

iii

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS ACTUS NON FACIT REUM NISI

MENS SIT REA DAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

(Studi Pendekatan Perundang-undangan Dan Yurisprudensi)

Disusun dan diajukan oleh

H.M. INSAN ANSHARI AL ASPARY B 111 07 671

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Senin Tanggal Juli 2011

Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

H.M. Imran Arief, S.H., M.S. NIP. 194709151979011001

Kaisaruddin Kamaruddin, S.H. NIP. 196603201991031005

An. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H. NIP. 19630419 198903 1003

iv

iv

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : H.M. INSAN ANSHARI AL ASPARY

No. Pokok : B111 07 671

Program : ILMU HUKUM

Bagian : HUKUM PIDANA

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS ACTUS

NON FACIT REUM NISI MENS SIT REA DAN

ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI

GENERALIS DALAM TINDAK PIDANA

PERPAJAKAN (Studi Pendekatan Perundang-

undangan Dan Yurisprudensi).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi

sebagai akhir ujian program studi.

Makassar, April 2011

Pembimbing II,

Kaisaruddin Kamaruddin, S.H. NIP. 196603201991031005

Pembimbing I,

H.M. Imran Arief, S.H., M.S. NIP. 194709151979011001

v

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : H.M. INSAN ANSHARI AL ASPARY

No. Pokok : B111 07 671

Program : ILMU HUKUM

Bagian : HUKUM PIDANA

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASAS ACTUS

NON FACIT REUM NISI MENS SIT REA DAN

ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI

GENERALIS DALAM TINDAK PIDANA

PERPAJAKAN (Studi Pendekatan Perundang-

undangan Dan Yurisprudensi).

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi akhir program studi

Makassar, Mei 2011

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 196304191989031003

ii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.M. INSAN ANSHARI AL ASPARY

NIM : B111 07 671

Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-

benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan

tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat

dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain,

saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2011

Yang membuat pernyataan,

H.M. INSAN ANSHARI AA

vi

ABSTRAK

H.M. INSAN ANSHARI AL ASPARY (B111 07 671). Analisis Yuridis Terhadap Asas Actus Non Facit Reum Nisi Men Sit Rea Dan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Tindak Pidana Perpajakan: Studi Pendekatan Perundang-undangan Dan Yurisprudensi (dibimbing oleh H.M. Imran Arief dan Kaisaruddin Kamaruddin)

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis perumusan tindak pidana, bentuk, dan jenis kejahatan dibidang undang-undang perpajakan maupun di luar perpajakan; mengetahui metode penerapan unsur actus reus dan mens rea dalam putusan pengadilan; dan memperoleh pemahaman serta memberikan pemecahan terhadap masalah yang timbul dengan banyaknya undang-undang pidana khusus di bidang perpajakan.

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta dan Banten, khususnya pada instansi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Kejaksaan Negeri Tangerang. Instrumen pengumpulan data melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap nara sumber dari instansi terkait. Data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Kebijakan hukum pidana positif di bidang perpajakan tergolong telah mencapai hasil sebagai produk perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi perekonomian Indonesia terutama dalam upaya proteksi bagi sektor perpajakan sebagai sumber utama pendapatan Negara serta penggunaan stelsel kumulatif pidana dapat mencegah terjadinya tindak pidana perpajakan serta memulihkan kembali kerugian Negara baik tingkat pusat maupun daerah. (2). Implementasi asas actus non facit reum nisi mens sit rea dalam tindak pidana perpajakan dapat diketahui melalui apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim pada perkara pidana No. 2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel. Pertimbangan majelis hakim mengenai unsur actus reus adalah sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar, oleh karena itu maka orang yang mengabaikan kewajiban-nya dengan cara tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak berpotensi merugikan pendapatan Negara. Sedangkan unsur mens rea bahwa terpidana adalah orang yang berpengalaman bekerja di beberapa perusahaan, sudah tahu dan sudah seharusnya tahu bahwa setiap perusahaan atau bentuk usaha tetap (BUT) yang telah memperoleh keuntungan diharuskan mendaftarkan dan melaporkan badan usahanya ke direktorat jenderal pajak untuk perhitungan pembayaran pajak yang telah berjalan, namun hal itu tidak dilakukan terpidana dalam kurun waktu antara 2002 sampai 2005 yang dimana kurun waktu tersebut cukup lama bagi terpidana untuk mendaftarkan dan melaporkan perhitungan pajak ke direktorat jenderal pajak. (3). Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi maupun perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan pidana di bidang keuangan Negara (lex specialis) tidak serta - merta berlaku di bidang perpajakan, melainkan harus diberlakukan ketentuan pidana yang terdapat di dalam undang-undang perpajakan (lex specialis systematic). Oleh karena undang – undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang perpajakan tunduk pada rezim hukum yang berbeda. Undang-undang Perpajakan (lex Specialis Systematic) berlaku untuk subjek hukum tertentu yaitu para wajib pajak sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan undang – undang perpajakan. Sedangkan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan lex specialis terhadap KUHP yang ditujukan kepada setiap orang yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

vii

lex specialis systematic = ��� + ��� + �� � + ���

vii

ABSTRACT

H.M. INSAN ANSHARI AL ASPARY (B111 07 671). The Legal Analysis of the

Principle Against Actus Non Facit Reum Nisi Men Sit Rea And the Principle of Lex

Specialis derogat Legi Generalis In Tax Crime Offense: Study Approach Legislation

And Jurisprudence (supervised by H.M. Imran Arief and Kaisaruddin Kamaruddin)

This study aims to examine and analyze the formulation of a criminal act, shape, and type of crime in the sector of tax laws as well as outside of taxation; know the actus reus element method and the application of mens rea in court decisions, and gain an understanding and providing solutions to problems that arise with number of specific criminal legislation in the sector of taxation.

The research was conducted in Jakarta and Banten province, especially in the

South Jakarta District Court agencies and the Tangerang District Attorney. Instruments collecting data through library research and field research by conducting interviews of resource persons from relevant institutions. The data were treated with qualitative analysis.

The study showed that (1). Positive penal law policy in the sector of taxation has achieved the results classified as a product of good legislation in accordance with the circumstances and the economic situation of Indonesia, especially in protection efforts for the taxation sector as the main source of State revenue and the use of cumulative penal stelsel can prevent crime and restore the tax return loss to the State both national and local levels. (2). Implementation of the principle of actus non facit reum nisi mens sit rea in tax crime offense can be determined through a consideration of what the judges in the criminal case No. 2065/Pid.B/2007/PN. South Jakarta. Consideration of the judges regarding the actus reus element of the taxation sector was the largest source of state revenue, therefore the people that neglect his duty by not registering as a taxpayer could potentially harm the State's revenue. While the element of mens rea that the convicted is a person with experience working in several companies, already know and should know that any company or permanent establishment (PE) who have benefited are required to register and report its loss to the directorate general of taxes for the calculation of tax payments has been running, but it was not done convicted in the period between 2002 and 2005 for which time period long enough for the convicted person to register and report the tax calculation to the directorate general of taxes. (3). Law eradication of corruption as well as other laws governing the criminal provisions in the State Finance (lex specialis) does not - necessarily apply in the field of taxation, but must apply the criminal provisions contained in the tax laws (lex specialis systematic). Because of laws - laws eradication of corruption and tax laws are subject to different legal regimes. Taxation Law (lex Specialist Systematic) applies to a specific legal subject of the taxpayer as defined in the applicable legislation - tax laws. While the law on the eradication of corruption is a lex specialis to the Penal Code is addressed to every person who meets the elements of corruption.

vii

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanah

Wata’ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga

penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Sekalipun, penulis menyadari

bahwa di dalamnya masih banyak kekurangan-kekurangan, karena

keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan berbagai

masukan atau saran dari para penguji untuk penyempurnaannya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat bantuan, bimbingan

dan motivasi dari berbagai pihak, terutama oleh Bapak H.M. Imran Arief,

S.H., M.S., selaku Pembimbing I dan Bapak Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.

selaku Pembimbing II oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis

menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan terima kasih yang tulus

kepada pembimbing I dan II, yang telah memberikan kesempatan lebih luas

bagi penulis untuk mengadakan kajian ilmiah yang sangat intensif dalam

pengerjaan skripsi ini.

Kepada keluarga penulis, yaitu kedua orang tua yang sangat saya

hormati ayahanda Drs.H. Yuppar, M.Pd dan ibunda Hj. Hamdani Amir serta

adik penulis H.M. Nasser yang tidak henti-hentinya memberikan support

dengan penuh kasih sayang mendampingi hingga skripsi ini dapat

viii

terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula penulis

menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang

tulus, serta terimalah hasil karya ilmiah ini sebagai salah satu rahmat dan

prestasi yang kelak dapat bermanfaat dalam perjalanan kehidupan keluarga.

Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih yang terhingga

kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A Paturusi, Sp.B., Sp.Bo selaku Rektor

Universitas Hasanuddin Makassar beserta para pembantu rektor lain-nya.

2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin beserta para pembantu dekan lain-nya.

3. Para penguji penulis Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H.,

Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Abd. Asis, S.H., M.H., serta

Dara Indrawati, S.H., M.H.

4. Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik

penulis selama mengikuti kegiatan perkuliahan.

5. Bapak Ida Bagus Dwiyantara, S.H. M.Hum., selaku Hakim Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan yang telah memberikan pemahaman-pemahaman

tentang ilmu hukum dan bagaimana hukum itu dimasyarakat.

6. Bapak Ramadhan, S.H., yang telah banyak membantu penulis selama

mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

ix

7. Bapak Dr. Chaerul Amir, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang

yang telah menyediakan berbagai macam fasilitas selama penulis

mengadakan penelitian ini.

8. Bapak Semeru, S.H., M.Hum Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan

Negeri Tangerang yang memberikan pemahaman tentang ilmu hukum

pidana dalam dunia praktik kepada penulis .

9. Rumah Tamu Galery 678 sebagai tempat penginapan penulis sewaktu

mengadakan penelitian di Jakarta Selatan dan Tangerang

10. Ibu Hj. Rosmalania Mappiare, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing

Lapangan (DPL) dan Ibu Husriah Yusuf, S.H., sebagai Mitra Pengendali

Lapangan (MPL) KKN-PH Angkatan IV Fakultas Hukum Unhas 2010

Lokasi Kejaksaan Negeri Makassar.

11. Teman-teman KKN-PH 2010 Lokasi Kejaksaan Negeri Makassar : Dika,

K’ Antho, K’ Rezka, K’ Cici, Ramdhan, Mami, Dhede, Cici, Rany, Rina,

Dewi, Ali, Fathe, Eril, Arnan.

12. Pegawai dan staf Kejaksaan Negeri Makassar yang telah memberikan

bimbingan ilmu kepada penulis sewaktu ber-KKN.

13. Senior-senior penulis; H. Hendro Adipurna, S.H., Muh. Ardiansyah

Arafah, S.H., Sherly Andarias, S.H., Herman B, S.H., Nur Fajar Said,

S.H., Zulfah Ruslan, S.H., Irfan Idham, S.H.

14. Sahabat – sahabat Legalitas 07: Haeriani, S.H., Haging S.H., Andi

Mallombasi, S.H. Andi Kharmadani, S.H., Evy Kusumawati, S.H.,

x

Astuti Nur Fadillah, S.H., Ana Afriana, S.H., Mawar Hidayati, S.H.,

Fadhila, S.H., Samang, Anshar Nugraha, Ali Akbar, Jeni, Tiara,

Aliyah Sriwahyuni, Fatmawati S, Idham Halik, Nadia Natasia,

Compaqnero TM dan semua teman-teman angkatan legalitas 07.

15. Keluarga Besar Penulis: Kr. Situju Mappanganro dan Amir Djunaid

16. Prof. Dr. Said Sampara, S.H., M.H., Anwar Sampara, S.H., Nisma

Amir, S.H., Iskandar Amir yang telah memberikan pengarahan dan

dorongan dalam proses pengerjaan skripsi ini.

17. Seluruh Warga Kompleks Kodam Gunung Sari yang telah banyak

membantu keluarga penulis.

18. Sahabat-sahabat Alumni 2007 SMA Negeri 3 Takalar; Alumni 2004

SMP Negeri 2 Takalar; Alumni 2000 SD Inpres Takalar Kota No. 234;

Alumni 1994 TK Pertiwi Kab. Takalar yang telah menemani dan

menyayangi penulis

19. Seluruh Jemaah Haji Kloter 33 Kab. Takalar dan Kab. Bulukumba

Musim Haji 2010, banyak kenangan yang sangat sulit dilupakan oleh

penulis. Terkhusus untuk Bapak Drs. H. Suryanto, MM dan H. Haedar,

S.Sos, MM. yang telah membagi ilmu-nya bagi penulis selama menjalani

ibadah.

20. Special Thank’s untuk Ing. Abdul Khalik Khaswan yang telah banyak

membantu penulis sewaktu menjalani rangkaian ibadah haji di tanah suci

Makkah Al-Mukarramah.

xi

21. Para dosen dan staf akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah banyak

membantu penulis selama mengikuti pendidikan .

22. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dalam

lebaran ucapan terima kasih ini, penulis mengucapkan terima kasih atas

segala bantuannya.

Semoga Allah SWT, memberikan limpahan rahmat dan hidayah

kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, sehingga skripsi

ini dapat terselesaikan. Amin!

Makassar,

H.M. Insan Anshari AA

xii

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI v

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

UCAPAN TERIMA KASIH viii

DAFTAR ISI xii

DAFTAR SKEMA xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 17

C. Tujuan Penelitian 18

D. Manfaat Penelitian 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20

A. Tinjauan Umum Terhadap Asas-Asas Hukum 20

B. Tinjauan Umum Terhadap Delik 27

1. Pengertian Delik 27

2. Unsur Delik Sebagai Syarat Pemidanaan 30

3. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 34

C. Tinjauan Umum Terhadap Dasar-Dasar Perpajakan 38

1. Definisi Pajak 38

2. Penggolongan Pajak dan Retribusi 39

3. Fungsi Pajak dan Retribusi 45

4. Asas-Asas Pemungutan Pajak 46

5. Sistem Pemungutan Pajak 51

6. Tindak Pidana Perpajakan 53

xiii

BAB III METODE PENELITIAN 58

A. Tipe Penelitian 58

B. Pendekatan Masalah 58

C. Lokasi Penelitian 59

D. Jenis dan Sumber Data 60

E. Teknik Pengumpulan Data 61

F. Analisis Data 61

BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA POSITIF DALAM

PENGATURAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN 62

A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana 62

B. Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Pajak 76

C. Perumusan Tindak Pidana Perpajakan Menurut UU No. 28

Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun

1983 Tentang KUP 77

D. Perumusan Tindak Pidana Perpajakan Menurut UU No. 19

Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun

1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 93

E. Perumusan Tindak Pidana Perpajakan Menurut UU No. 28

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 96

F. Perumusan Tindak Pidana Perpajakan Menurut UU No. 13

Tahun 1985 Tentang Bea Materai 100

G. Perumusan Tindak Pidana Perpajakan Menurut KUHP 103

H. Perumusan Tindak Pidana Perpajakan Dalam Kaitan UU

No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi 115

I. Perumusan Tindak Pidana Perpajakan Dalam Kaitan UU

No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK 119

J. Perumusan Tindak Pidana Perpajakan Dalam Kaitan UU

No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 121

K. Perumusan Tindak Pidana Perpajakan Dalam Kaitan UU Drt.

No. 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi 122

xiv

L. Perumusan Tindak Pidana Perpajakan Dalam Kaitan UU No.

11 (PNPS) Tahun 1963 Tentang Tindak Pidana Subversi 131

M. Perumusan Tindak Pidana Perpajakan Dalam Kaitan UU

No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15

Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 135

BAB V PERBUATAN KRIMINAL (ACTUS REUS)

DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (MENS REA)

DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN 162

A. Penerapan Hukum Pidana Materill Dalam

Tindak Pidana Perpajakan Pada

Perkara Pidana No. 2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel 162

1. Kasus Posisi 162

2. Perbuatan Kriminal (Actus Reus) 171

3. Pertanggungjawaban Pidana (Mens Rea) 201

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana

Terhadap Terdakwa Pada Perkara Pidana

No. 2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel 211

1. Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur

Perbuatan Kriminal (Actus Reus) 215

2. Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur

Pertanggungjawaban Pidana (Mens Rea) 229

BAB VI UNDANG-UNDANG KHUSUS (LEX SPECIALIS) DAN

UNDANG-UNDANG UMUM (LEX GENERALIS) DALAM

TINDAK PIDANA PERPAJAKAN 237

A. Sejarah Kodifikasi 237

1. Hukum Romawi Di Zaman Kuno 237

2. Sumber-Sumber Hukum Romawi 252

3. Gerakan Kodifikasi 267

B. Kodifikasi Hukum Pidana 270

C. Lex Specialis Systematic Dalam Tindak Pidana Perpajakan 275

xv

BAB VII PENUTUP 320

A. Kesimpulan 320

B. Saran 322

DAFTAR PUSTAKA 323

LAMPIRAN

xvi

DAFTAR SKEMA

Skema 1. Kebijakan Hukum Pidana 160

Skema 2. Kebijakan Hukum Pidana Positif Dalam Pengaturan

Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan 161

Skema 3. Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea 234

Skema 4. Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea Dalam

Tindak Pidana Perpajakan 235

Skema 5. Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea Dalam Perkara

No : 2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel 236

Skema 6. Sejarah Kodifikasi 315

Skema 7. Kodifikasi Hukum Pidana 316

Skema 8. Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam

Tindak Pidana Perpajakan 317

Skema 9. Lex Specialis Systematic Dalam Tindak Pidana

Perpajakan (Bagian 1) 318

Skema 10. Lex Specialis Systematic Dalam Tindak Pidana

Perpajakan (Bagian 2) 319

Skema 11. Lex Spesialis Systematic 320

xvii

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat orang di berbagai penjuru dunia bangun setiap pagi

untuk menyongsong hari yang baru, masing-masing dari mereka

melakukannya dalam kondisi yang sangat berlainan. Sebagian hidup

di rumah yang indah dan nyaman dengan sekian kamar berukuran

luas, plus aneka perlengkapannya. Mereka memiliki persediaan

pangan yang lebih cukup, pakaian yang serba bagus, kondisi

kesehatan yang prima, dan kondisi keuangan yang serba

berkecukupan. Sebagian lainnya, yang berjumlah lebih dari separuh

penduduk dunia yang kini mencapai sekitar 6,4 milyar jiwa, nasibnya

jauh kurang beruntung karena sehari-harinya harus hidup dalam

kondisi serba kekurangan. Mereka tidak memiliki rumah sendiri, dan

kalaupun punya, ukurannya begitu kecil. Persediaan makanan yang

ada juga acap kali tidak memadai. Kondisi kesehatan mereka pada

umumnya tidak begitu baik atau bahkan buruk, dan banyak dari

mereka yang buta huruf, serta menganggur1.

1 Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, 2006, Economic Development/Ninth Edition, Diterjemahkan oleh Drs.

Haris Munandar, M.A.; Puji A.L. S.E., Erlangga, Jakarta, hlm. 3.

2

Masa depan mereka untuk mencapai suatu kehidupan yang

lebih baik biasanya suram, atau sekurang-kurangnya tidak menentu.

Hampir setengah dari populasi dunia hidup dengan kurang dari $2 per

hari2.

Apabila disimak dengan seksama paragraf diatas tadi dapat

diambil satu benang merah bahwa kemiskinan merupakan suatu

fenomena yang menjadi sorotan pembicaraan pada beberapa kurun

waktu terakhir. Kemiskinan laiknya sebuah panu yang hampir dimiliki

oleh semua negara yang ada pada belahan planet bumi ini.

Kemiskinan merupakan embrio awal terjadinya sesuatu yang

sangat menyedihkan. Diantaranya adalah tingkat kesehatan penduduk

yang rendah atau bahkan lebih dibawahnya, kelaparan yang disertai

dengan gizi buruk, dan masa depan yang tak menentu diakibatkan

oleh tidak diperolehnya pendidikan formal maupun informal yang

sebagaimana mestinya.

Negara-negara kawasan Asia dan Afrika merupakan kawasan

yang sangat akrab akan penyakit kronis kemiskinan ini. Mengapa

demikian, kesenjangan antara si kaya dan si miskin begitu jauh.

Pembangunan yang tidak merata antara daerah yang satu dan daerah

yang lain adalah termasuk salah satu biang keroknya.

2 Ibid, hal. 100

3

Negara Republik Indonesia adalah salah satu negara yang

berada pada kawasan Asia Tenggara juga mengalami problema yang

sama yakni kemiskinan. Kelaparan, kesehatan yang rendah, dan daya

beli masyarakat yang rendah serta problema gizi buruk telah hampir

menjadi headnews di banyak media.

Sebagaimana layaknya setiap bangsa, bangsa ini punya cita-

cita. Cita-cita untuk menjadi negeri yang sejahtera, demokratis, dan

adil. Indonesia adalah negeri yang sedang berusaha untuk menjadi

sebuah negara yang demokratis, dari negara yang porak-poranda

karena korupsi menjadi negara dengan tata kelola pemerintahan

menuju masyarakat sejahtera yang lebih bersih3.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera,

demokratis, dan adil dalam upaya menghilangkan atau paling tidak

mengurangi tingkat kemiskinan dibutuhkan biaya yang sangat besar

bagi pemerintah sebagai unsur pelaksana.

Republik Indonesia sebagaimana halnya negara-negara yang

ada di belahan planet bumi ini juga mempunyai sumber pendanaan

untuk itu. Sumber pendanaan itu tak lain dan tak bukan berasal dari

sektor penerimaan pajak.

3 Nota Keuangan dan RAPBN 2010, 2009, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 1

4

Pajak4 adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum5.

Pemerintah mempunyai modal yang sangat besar dalam

mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan

adil yang telah lama di dambakan. Pajak6 adalah alat atau instrument

yang dapat mewujudkan impian tersebut apabila dipergunakan secara

maksimal.

Hanya sekedar informasi bahwa penerimaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara 2009 telah menembus angka 1000

triliun lebih yang hampir sebagian besar berasal dari sektor pajak. Hal

ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

sebagaimana materi perkuliahan hukum pajak yang dibawakan oleh

Ruslan Hambali7, yang antara lain menyatakan :

“Untuk mendanai anggaran belanja negara dalam tahun 2009, dalam RAPBN tahun 2009, pendapatan negara dan hibah direncanakan mencapai Rp. 1.022,6 triliun, yang

4 Supramono & Theresia Woro Damayanti,2005, Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan, Penerbit

Andi, Yogyakarta, hlm, 2. Bahwa dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan dari sektor pajak menempati persentase yang paling tinggi dibandingkan sumber penerimaan negara yang lain. Hal ini menggeser dominasi penerimaan minyak dan gas, yang pada dekade 1970 sampai tahun 1980-an menempati porsi yang paling tinggi dari penerimaan negara. Oleh sebab itu saat ini pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. 5 Mardiasmo,2008, Perpajakan Edisi Revisi 2008, Penerbit Andi, Jakarta, Hlm. 1

6 Lihat Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

7 Ruslan Hambali,2009, Materi Perkuliahan Hukum Pajak, Hlm. 4

5

berarti mengalami peningkatan sebesar Rp. 127,6 triliun atau 14,3 persen dari APBN-P 2008. Jumlah tersebut direncanakan berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp. 726,3 trillun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 295,3 trilliun, dan hibah sekitar Rp 0,9 trilliun. Rencana penerimaan perpajakan sebesar Rp. 726,3 trilliun dalam tahun 2009, berarti naik sekitar Rp. 117 trilliun atau 19,2 persen dari APBN-P 2008. Peningkatan penerimaan perpajakan dalam tahun 2009 tetap ditargetkan meskipun tariff pajak diturunkan dari 30 persen menjadi 28 persen untuk PPh Badan, dan 35 persen menjadi 30 persen untuk PPh Orang Pribadi sesuai UU PPh baru. Bahkan untuk Usaha Kecil dan Menengah tariff pajak hanya sebesar 15 persen atau diberikan keringanan sebesar 50 persen lebih rendah dari tariff PPh Badan. Selain itu, ditetapkan kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari saat ini, sebesar Rp. 13,2 juta menjadi sebesar Rp. 15, 8 juta untuk wajib pajak Orang Pribadi, sehingga dapat meringankan wajib pajak menengah kebawah. Ini semua, saudara-saudara, adalah bentuk keadilan dalam kebijakan perpajakan kita, keadilan yang disertai dengan tanggungjawab. Kami akan terus melakukan langkah-langkah perluasan basis pajak dan perbaikan sistem administrasi perpajakan untuk mencapai target yang terus meningkat tersebut”.

Ditambah lagi, penerimaan negara diatas tadi adalah yang

terbesar semenjak Republik Indonesia meraih kemerdekaan pada

tahun 1945. Hal tersebut adalah langkah konkrit demi mewujudkan

masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan adil dengan

cara memanfaatkan momen tersebut.

Namun, dibalik kesuksesan tersebut terdapat satu problem atau

bahkan bisa menjadi batu sandungan dalam upaya memaksimalkan

6

pendapatan pajak tersebut yakni timbulnya kejahatan dibidang

perpajakan.

Selain penegakan hukum administrasi yang menggunakan

sanksi administrasi sebagai instrumennya, dalam bidang pajak juga

dikenal penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam

bidang pajak tentunya juga mempunyai tujuan tertentu, yaitu agar

ketentuan hukum di bidang pajak tersebut dapat dijalankan

sebagaimana mestinya sehingga dapat mewujudkan keadilan,

kepastian, dan keseimbangan antara para pihak yang terlibat

didalamnya.

Mengapa demikian, oleh karena urusan pajak sangat identik

dengan uang atau segala macamnya. Karena itu, tidak mengherankan

jika pajak selalu diincar oleh para penjahat kelas atas yang tergiur

akan sumber pendapatan yang perolehannya didasarkan atas

peraturan perundang-undangan tersebut, tetapi tanpa mau berusaha

untuk mendapatkannya secara halal dan wajar. Di sepanjang sejarah

sejak saat manusia mengenal sistem perpajakan, sejak saat itu pula

kejahatan perpajakan sudah terdeteksi dan modus operandi kejahatan

perpajakan terus menerus berkembang mengikuti kecanggihan dunia

perpajakan itu sendiri. Dewasa ini kejahatan perpajakan banyak

modelnya, yang tentu sebagian besar merupakan golongan white

collar crime, meskipun kejahatan perpajakan yang konvensional,

7

seperti tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sengaja

masih tetap saja terus terjadi.

Beberapa modus operandi kejahatan perpajakan yang akhir –

akhir ini menjadi tantangan bagi penegak hukum semakin meningkat

kalitasnya. Menurut Darussalam dan Danny Septriadi8 bahwa terdapat

berbagai modus operandi penghindaran pajak yaitu:

1. Transfer Pricing

Transfer pricing biasanya dilakukan dengan cara memperbesar

harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam

satu grup dengan tujuan akhir mentransfer laba tersebut kepada

grup perusahaan yang berkedudukan di negara yang menetapkan

tarif pajak yang rendah (tax haven country).

2. Thin Capitalization

Thin capitalization dilakukan melalui pemberian pinjaman oleh

perusahaan induk kepada anak perusahaannya yang

berkedudukan di negara lain. Perusahaan induk lebih suka

memberikan dana kepada anak perusahaannya yang

berkedudukan di negara lain. Perusahaan induk lebih suka

memberikan dana kepada anak perusahaannya dengan cara

pemberian pinjaman daripada dalam bentuk setoran modal.

8 Hutagaol, John dan Darussalam,2006, Kapita Selekta Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta, Hlm. 271-

271.

8

Alasannya karena biaya bunga (biaya yang timbul atas pinjaman)

dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak anak perusahaan.

Sedangkan dividen (biaya yang berkaitan dengan modal) tidak

dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

3. Controlled Foreign Corporation/CFC

Controlled Foreign Corporation/CFC adalah menahan laba di

negara tax haven untuk menunda pemajakan di negara domisili.

4. Treaty Shopping

Treaty shopping adalah memanfaatkan fasilitas tax treaty negara

lain oleh perusahaan yang tidak berhak.

Menurut pengertian umum, yang dimaksud dengan tindak

pidana perpajakan atau yang disebut juga dengan kejahatan pajak

(Taxing Crime) adalah tindakan yang melanggar ketentuan mengenai

pertanggungjawaban dibidang pajak dan persyaratan yang telah diatur

di dalam undang-undang pajak9. Di Indonesia perkembangan

kejahatan perpajakan ini sangat mengkhawatirkan teutama dalam

kurun waktu tahun 2000-2010 tepatnya setelah pasca reformasi,

setiap tahun negara dirugikan terutama oleh konglomerat-konglomerat

hitam, yang melakukan penggelapan pajak. Hal tersebut tentunya

menjadi hambatan besar yang tidak dinginkan dalam era

pembangunan saat ini. Atau dengan kata lain, tindak pidana

9 Edi Setiadi & Rena Yulia,2010, Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 51.

9

perpajakan adalah suatu jenis kejahatan yang secara melawan hukum

pidana dilakukan, baik sengaja maupun tidak disengaja, yang ada

hubungannnya di bidang perpajakan, sehingga menimbulkan kerugian

negara berupa materiil maupun immateriil.

Bahwa ternyata terjadinya kejahatan perpajakan sering kali

diawali dengan adanya pelanggaran ketentuan yang berlaku di bidang

perpajakan. Persoalan apakah wajib pajak mengetahui atau tidak

akan peraturan tersebut sekiranya bukan alasan yang tepat

mengingat adanya asas yang mengatakan bahwa “apabila parlemen

telah menyetujui pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang

dibentuk bersama pemerintah maka hari itu juga peraturan tersebut

diketahui oleh warga masyarakat”10.

10

Bagi undang-undang, ada fiksi hukum yang diberlakukan, yaitu bahwa setiap orang dianggap mengetahui akan undang-undang. Dikatakan bahwa itu hanya fiksi, karena tidak mungkin orang awam mengetahui seluruh undang-undang yang berlaku dinegaranya. Di Indonesia, menurut ketentuan pasal 7 dan pasal 8 UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2004, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah :

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal-hal yang, a. mengatur lebih lanjut ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: HAM; hak dan kewajiban negara; pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara; wilayah negara dan pembagian daerah; kewarganegaraan dan kependudukan; keuangan negara, b. diperintahkan oleh UU untuk diatur dengan UU)

Peraturan Pemerintah (materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya)

Peraturan Presiden (materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah)

Peraturan Daerah (materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi)

10

Berita mengenai kejahatan perpajakan akhir-akhir ini sangat

mengejutkan. Gayus Halomoan Tambunan yang bekerja di kantor

pusat pajak dengan menjabat bagian Penelaah Keberatan Direktorat

Jenderal Pajak, posisi yang sangat strategis, sehingga dituduh

bermain sebagai makelar kasus. Kasus pun berlanjut karena diduga

banyak pejabat penegak hukum yang terlibat dalam kasus tersebut.

Setelah dilakukan pemeriksaan, dari uang total Rp. 25 miliiar, uang

sejumlah Rp. 395 juta disita, dan sisanya sebesar Rp. 24,6 miliiar pun

hilang entah kemana dan tidak ada pembahasan lanjut mengenai

uang sebesar itu.

Sedangkan beberapa kejahatan perpajakan yang ditangani

oleh Direktorat jenderal Pajak yakni11 :

a. dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa

PPN (SPT Masa PPN) dan atau keterangan yang isinya tidak

benar atau tidak lengkap oleh PT. BAM dan PT. MNU Masa

Pajak Januari 2006 s.d. Desember 2006;

b. penerbitan faktur pajak tidak sah melalui transaksi penjualan

tanpa disertai dengan transaksi ekonomi berupa penyerahan

barang oleh PT SI ;

c. tidak mendaftarkan diri dan tidak melaporkan kegiatan usaha

dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan oleh ABIL .

11

http:///www. Kementerian Keuangan RI. go.id

11

Persoalan pertama yang berkaitan dengan masalah kejahatan

perpajakan adalah perlunya gerakan antisipatif dalam upaya

menanggulangi kejahatan tersebut. Mengapa demikian, oleh karena

pajak merupakan salah satu item pendapatan negara yang teramat

sangat penting sehingga diperlukan upaya proteksi yang kuat.

Marc Ancel dalam Barda Nawawi Arief12 pernah menyatakan,

bahwa “modern criminal science” terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu

“Criminology”, “Criminal Law” dan ”Penal Policy”. Dikemukakan

olehnya, bahwa “Penal Policy” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang

pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan

peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk

member pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang,

tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan

juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Lebih lanjut, pengertian penal policy/politik hukum pidana

menurut Sudarto adalah13 :

“Politik Hukum Pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.

12

Barda Nawawi Arief,2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 21 13

Ibid, Hal. 24-25

12

Dengan demikian, apabila dihubungkan terhadap masalah

kejahatan dibidang perpajakan, maka politik hukum pidana

mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan

merumuskan suatu perundang-undangan pidana dibidang perpajakan

yang tepat dan baik. Pengertian ini pula yang diharapkan apabila

dihubungkan dengan pendapat Marc Ancel yang secara singkat dapat

dinyatakan sebagai “sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan

untuk memungkinkan peraturan hukum positif (dibidang perpajakan)

dirumuskan secara lebih baik”.

Menurut A. Mulder14, strafrechtspolitiek atau politik hukum

pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan :

1. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu

diubah atau diperbaharui;

2. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak

pidana;

3. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan

pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

14

Ibid, Hal. 25-26

13

Apabila rumusan politik hukum pidana menurut A. Mulder

direformulasikan terhadap kejahatan dibidang perpajakan maka :

1. seberapa jauh ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku

perlu diubah atau diperbaharui;

2. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak

pidana perpajakan;

3. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan

pelaksanaan mengenai perpajakan harus dilaksanakan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana

dibidang pajak pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan

penanggulangan kejahatan terkhusus pada masalah perpajakan.

Usaha penanggulangan kejahatan perpajakan dengan hukum

pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha

penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh

karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum

pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (Law

enforcement policy).

Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan dibidang

pajak lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada

hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan

14

bagi masyarakat terkhusus yang menjadi wajib pajak (social defence)

dan usaha mencapai kesehjateraan masyarakat dalam rangka

menghapus serta mengurangi tingkat kemiskinan (social welfare).

Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum

pidana termasuk alat atau instrumen dalam upaya proteksi terhadap

pajak yang merupakan sumber utama pendapatan negara.

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dalam

perspektif perpajakan mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang

hukum pidana pajak materiel dan di bidang hukum pidana pajak

formal. Namun, pada penelitian ini hanya menitik beratkan pada

kebijakan hukum pidana pajak materiilnya saja (subtantif).

Persoalan kedua yang cukup menjadi kontroversi adalah

banyaknya peraturan yang saling tumpang tindih, seakan-akan

peraturan yang satu juga terdapat pada peraturan perundang-

undangan lainnya begitupun sebaliknya sehingga menimbulkan silang

pendapat pada praktiknya.

Kenyataannya penyakit diatas tersebut telah menjadi sebuah

polemik yang pada hakikatnya merupakan sesuatu tantangan para

ahli hukum untuk merumuskan suatu perundang-undangan yang baik.

Baik dalam hal perumusan teori maupun pada praktiknya.

15

Sebagai contoh, salah satu kasus menarik yang pernah muncul

di media massa dan menimbulkan kerugian keuangan negara adalah

kasus manipulasi Faktur Pajak Fiktif15. Kasus ini terjadi karena Wajib

Pajak terbukti menggunakan dokumen Faktur Pajak yang tidak benar

alias palsu, seolah-olah Wajib Pajak benar-benar telah menerbitkan

Faktur Pajak sesuai transaksi yang sebenarnya. Wajib Pajak yang

menerbitkan Faktur Pajak tetapi tidak diikuti dengan adanya transaksi

jual beli barang yang sebenarnya adalah fiktif. Penerbit Faktur Pajak

yang tidak diikuti dengan transaksi jual beli yang benar tentu saja

akan merugikan negara dari sisi penerimaan pajak.

Menariknya kasus ini karena adanya silang pendapat antara

Jaksa Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum tersangka dalam hal

penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Jaksa Penuntut Umum

dalam tuntutannya menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi16. Sedangkan Penasihat

Hukum tersangka berpendapat bahwa untuk mengadili persoalan

manipulasi pajak agar menggunakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan17. Dalam

15

Bambang Waluyo,1989, Tindak Pidana Perpajakan. 16

Undang-Undang tersebut telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan

diubah lagi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 17

Undang-Undang ini telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 lalu

mengalami perubahan melalui UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP.

16

kasus tersebut Penasihat Hukum berpendapat sebaiknya digunakan

Undang-Undang KUP sesuai dengan asas hukum lex specialis

derogat lex generalis. Artinya, penerapan untuk kasus perpajakan

lebih tepat menggunakan Undang-Undang KUP dan dapat

mengkesampingkan Undang-Undang Korupsi, karena Undang-

Undang KUP telah mengatur secara khusus dan jelas akan persoalan

pajak termasuk sanksi yang dapat diterapkan.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

menyebutkan bahwa apabila seseorang dengan sengaja

memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang

palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, sehingga dapat

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4

(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sedangkan menurut Undang-Undang Korupsi, walaupun pelakunya

telah memenuhi unsur merugikan keuangan negara dan

perekonomian negara, ancaman hukumannya bervariasi, ada yang 1

(satu) tahun dan ada yang 7 (tujuh) tahun.

17

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana positif dalam

pengaturan tindak pidana di bidang perpajakan dengan

menggunakan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai acuan ?

2. Bagaimanakah penerapan unsur Actus Reus dan Mens Rea

yang termuat pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007

Tentang Ketentuan Umum Perpajakan maupun peraturan

perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pajak (in

abstracto) dalam putusan/yurisprudensi pengadilan (in

concreto) ?

3. Bagaimanakah kedudukan dan penerapan hukum antara

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum

Perpajakan maupun peraturan perundang-undangan lainnya

yang mengatur tentang pajak dan UU No. 20 Tahun 2001

Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 yang

diperbaiki dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus tindak

pidana pajak yang mengakibatkan adanya kerugian negara ?

18

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menelaah dan menganalisis perumusan tindak pidana,

bentuk dan jenis kejahatan di bidang perpajakan, baik yang

diatur dalam Undang-Undang Perpajakan maupun di luar

perpajakan.

2. Guna mengetahui penerapan unsur Actus Reus dan Mens Rea

yang termuat pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007

Tentang Ketentuan Umum Perpajakan maupun peraturan

perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pajak (in

abstracto) dalam putusan/yurisprudensi pengadilan (in

concreto).

3. Guna mengetahui kedudukan dan penerapan hukum antara

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum

Perpajakan dan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan

Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi dalam kasus tindak pidana pajak yang

mengakibatkan adanya kerugian Negara.

19

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritik yang diharapkan dengan penelitian ini dapat

menjadi pelopor dalam upaya mengembangkan kajian hukum

pidana ekonomi konsentrasi perpajakan sekaligus menciptakan

Undang-Undang Tindak Pidana Perpajakan tersendiri, sebagai

upaya pembaharuan hukum di bidang perpajakan yang akhir-

akhir ini marak dibicarakan oleh publik.

2. Manfaat praktis yaitu diharapkan dengan penelitian ini dapat

memberikan masukan dan kontribusi dalam upaya penegakan

hukum serta dapat dijadikan item khusus dalam pengambilan

kebijakan hukum pidana khususnya dalam bidang hukum

pidana perpajakan yang terkait dengan tindak pidana

perpajakan.

3. Manfaat teoritik dan praktis sebagai konstribusi dan masukan

berharga bagi penegak hukum (Polisi/Penyidik, PPNS,

Jaksa/PenuntutUmum, Hakim) dalam penanganan perkara

pidana di bidang perpajakan.

20

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Asas-Asas Hukum

Menurut terminologi bahasa18, yang dimaksud dengan istilah

asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas

pondamen. Sedangkan arti asas yang kedua adalah sesuatu

kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau

berpendapat, dan sebagainya.

Sedangkan menurut R.H. Soebroto Brotodirejo19, asas

(prinsip) adalah suatu sumber atau sebab yang menjadi pangkal tolak

sesuatu; yang inherent dalam segala sesuatu yang menentukan

hakikatnya; sifat esensial.

Bagi hukum, asas (hukum) menurut G.W. Paton dalam A

Textbook of Jurisprudence adalah, “….the road reason which lies at

the base of rule of law”. Sedangkan menurut J.H.P. Bellefroid dalam

Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland asas adalah, “Aturan

18

Boediono, 2005, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Karya Agung, Surabaya, hlm. 62. 19

Dudu Daswara Machmudin, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Refika Aditama, Bandung, hlm. 67-68.

21

pokok (hoofdregel) yang didapatkan dengan generalisasi daripada

sejumlah aturan-aturan hukum.

Lebih jauh Bellefroid mengatakan20:

“Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum merupakan pengendapan dari hukum positif”.

Pendapat terakhir adalah dari Satjipto Rahardjo21. Ia

mengatakan bahwa:

“Asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai ratio legisnya peraturan hukum”.

Menurut Dudu Daswara Machmudin22 ada beberapa asas

hukum yang merupakan dasar berlakunya norma hukum yakni sebagai

berikut :

a. Audi et alteram atau audiatur et altera pars, adalah bahwa para

pihak harus didengar Contohnya : apabila persidangan sudah

dimulai, maka hakim harus mendengar dari kedua belah pihak

yang bersengketa, bukan hanya dari satu pihak saja.

20

Ibid, hlm 67-68 21

Ibid, hlm 67-68 22

Ibid, hlm.67-68.

22

b. Asas actus non facit reum nisi mens sit rea, an act does not make a

person guilty unless his mind guilty. Suatu perbuatan tak dapat

menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah.

c. Bis de eadem re ne sit actio atau Ne bis in idem, mengenai perkara

yang sama dan sejenis tidak boleh disidangkan untuk yang kedua

kalinya. Contohnya periksa pasal 76 KUH Pidana.

d. Clausa rebus sic stantibus, suatu syarat dalam hukum internasional

bahwa suatu perjanjian antar negara masih tetap berlaku, apabila

situasi dan kondisinya tetap sama:

Cogitationis poenam nemo patitur, tiada seorang pun dapat

dihukum oleh sebab apa yang dipikirkannya;

Concibatus facit nuptias, perkawinan terjadi karena

hubungan kelamin.

e. De gustibus non est dispotandum, mengenai selera tidak dapat

disengketakan.

f. Errare humanum est turpe, in errore perseverare, membuat

kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk

mempertahankan terus kekeliruan.

g. Fiat justia ruat coelum atau Fiat justitia pereat mundus, sekalipun

esok langit akan runtuh atau dunia akan musnah, keadilan harus

tetap ditegakkan.

23

h. Geen straf zonder schuld, tiada hukuman tanpa kesalahan.

i. Hodi mihi cras tibi, ketimpangan atau ketidakadilan yang

menyentuh perasaan, tetap tersimpan dalam hati nurani rakyat.

j. In dubio pro reo, dalam keragu-raguan diberlakukan ketentuan

yang paling menguntungkan bagi si terdakwa.

k. Juro suo uti nemo cogitur, tak ada seorang pun yang diwajibkan

menggunakan haknya. Contohnya orang yang berpiutang tidak

mempunyai kewajiban untuk menagih terus.

l. Koop breekt geen huur, jual beli tidak memutuskan sewa-

menyewa. Perjanjian sewa-menyewa tidak berubah, walaupun

barang yang disewanya beralih tangan. Lebih jelas periksa Pasal

1576 KUH Perdata.

m. Lex dura sed ita scipta atau Lex dura sed tamente scripta, undang-

undang adalah keras tetapi ditulis demikian. Contohnya Pasal 11

Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Lex niminem cogit ad impossibilia, undang-undang tidak

memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak

mungkin. Contohnya periksa Pasal 44 KUHP;

Lex posterior derogat legi priori atau Lex posterior derogat

legi anteriori, undang-undang yang lebih baru

mengenyampingkan indang-undang yang lama, Contohnya

24

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Undang-

Undang Lalu lintasdan Angkutan Jalan mengesampingkan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965;

Lex spesialis derogat legi generali, undang-undang yang

khusus didahulukan berlakunya daripada undang-undang

yang umum, Contohnya pemberlakuan Kitab Undang-

undang Hukum Dagang terhadap Kitab Undang-undang

Hukum Perdata dalam hal perdagangan;

Lex superior deragot legi inferiori, undang-undang yang

lebih tinggi mengeyampingkan undang-undang yang lebih

rendah tingkatannya.

n. Matrimonium ratum et non consummatum, perkawinan yang

dilakukan secar formal, namun belum dianggap jadi mengingat

belum terjadi hubungan kelamin. Contoh yang identik yaitu dalam

perkawinan suku Sunda, yang disebut Randa Bengsat;

Melius est acciepere quam facere injuriam, lebih baik

mengalami ketidakadilan, daripada melakukan ketidakadilan;

Modus Vivendi, cara hidup bersama.

o. Nemo plus juris transferre potest quam ipse habet, tak seorang pun

dapat mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia memiliki.

25

p. Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, tiada suatu

perbuatan dapat dihukum, kecuali atas kekuatan ketantuan pidana

dalam undang-undang yang telah ada lebih dahulu daripada

perbuatan itu. Asas ini dipopulerkan oleh seorang yang bernama

Anselem von Feuerbach. Lebih jelas periksa Pasal 1 ayat (1) Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana.

q. Opinio necessitates, keyakinan atas sesuatu menurut hukum

adalah perlu sebagai syarat untuk timbulnya hukum kebiasaan,

r. Pacta sunt servanda, setiap perjanjian itu mengikat para pihak lain

harus ditaati dengan itikad baik. Lebih jelas periksa Pasal 1338

KUH Perdata;

Podor est qui prior est, siapa yang datang pertama, dialah

yang beruntung;

Presumption of innocence, biasa juga disebut asas praduga

tidak bersalah, yaitu bahwa seseorang dianggap tidak

bersalah sebelum ada putusan hakim yang menyatakan ia

bersalah sebelum ada putusan hakim tersebut telah

mempunyai kekuatan yang tetap. Lebih jelas lihat

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang KUHAP butir 3 c;

Primus inter pares, yang pertama (utama) di antara sesama;

26

Princeps legibus solutus est, kaisar tidak terkait oleh

undang-undang atau para pemimpin sering berbuat

sekehendak hatinya terhadap anak buahnya.

s. Quiquid est in territorio, etiam est de territorio, asas dalam hukum

internasional yang menyatakan bahwa apa yang berada dalam

batas-batas wilayah Negara tunduk kepada hukum negara itu;

Qui tacet consentire videtur, siapa yang berdiam diri

dianggap menyetujui.

t. Res nullius credit occupant, benda yang ditelantarkan pemiliknya

dapat diambil untuk dimiliki.

u. Summum ius summa injuria, keadilan tertinggi dapat berarti

ketidakadilan tertinggi;

Similia similibus, dalam perkara yang sama harus diputus

dengan hal sama pula, tidak pilih kasih.

v. Testimonium de auditu, kesaksian dapat didengar dari orang lain.

w. Unus testis nullus testis, satu orang saksi bukanlah saksi. Lebih

jelas periksa Pasal 185 Ayat (2) KUHAP;

Ut sementem feceris ita metes, siapa yang menanam

sesuatu dialah yang akan memetik hadilnya. Siapa yang

menabur angin dialah yang akan manuai badai;

27

x. Vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan; Verba Volant

scripta manent, kata-kata biasanya tidak berbekas sedangkan apa

yang ditulis tetap ada.

B. Tinjauan Umum Terhadap Delik

1. Pengertian Delik

Dalam hukum pidana delik dikenal dalam beberapa istilah

seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun tindak pidana.

Menurut kamus hukum23 yang tertera bahwa :

Delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang pidana

dan karena itu bertentangan dengan undang-undang yang

dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung

jawabkan.

Dengan kata lain delik adalah perbuatan yang diancam

dengan hukuman. Dalam undang-undang sendiri dikenal beberapa

istilah untuk delik seperti peristiwa pidana (Undang-Undang Dasar

Sementara Tahun 1950), perbuatan pidana (Undang-Undang No. 1

Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan

Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan

Sipil), perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang

23

Ilham Gunawan, 2002, Kamus Hukum, CV. Restu Agung, Jakarta, hlm. 75.

28

Darurat No.2 Tahun 1951 Tentang perubahan Ordonantie Tijdelijke

Byzondere Strafbepalingen, tindak pidana (Undang-Undang Darurat

No.7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum).

Pada dasarnya istilah-istilah di atas, merupakan istilah yang

berasal dari kata strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata yaitu

straf, baar, dan feit. Straf dapat diterjemahkan dengan pidana dan

hukum, baar dapat diterjemahkan dengan dapat dan boleh sedangkan

kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan

perbuatan.

Menurut Adami Chazawi24 untuk kata delik sebenarnya tidak

punya hubungan dengan kata strafbaar feit. Kata delik berasal dari

bahasa latin yaitu delictum, namun dalam sisi pengertiannya tidak ada

perbedaan mengenai pengertiannya.

Tongat25 membagi pengertian tindak pidana menjadi dua

pandangan, pembagian ini didasarkan pada doktrin. Pandangan yang

pertama adalah pandangan monitis.

Pandangan monitis adalah suatu pandangan yang melihat

keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan

24 Adami Chazawi 2005, Pelajaran Hukum Pidana I, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta . hlm. 70.

25 Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan,UMM Press, Malang, hlm. 104.

29

sifat dari perbuatan. Para ahli yang menganut pandangan ini antara

lain adalah Simons yang telah memberikan defenisi tindak pidana

adalah26

tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja

ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-

undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat

dihukum.

Ahli yang juga berpandangan monistis adalah J.Bauman yang

memberikan defenisi tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi

rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan

kesalahan. Wiryono Prodjodikoro memberikan defenisi tindak pidana

adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

Pandangan yang kedua, disebut dengan pandangan dualistic.

Pandangan ini berpendapat bahwa antara perbuatan pidana dan

pertanggungjawaban pidana harus dipisahkan. Salah satu ahli yang

berpandangan dualistik adalah Moeljatno27 yang memberikan rumusan

tindak pidana :

a. Adanya perbuatan manusia

26

Ibid, hlm. 105. 27

Muladi et al, 2010, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta, Kencana, hlm. 64-65.

30

b. Perbuatan tersebut memenuhi rumusan dalam undang-

undang

c. Bersifat melawan hukum

Pengertian Moeljatno diatas memang tidak memasukkan

unsur pertanggung jawaban pidana, namun Moeljatno juga

menegaskan bahwa agar terjadinya tindak pidana tidaklah cukup

dengan terjadinya tindak pidana itu sendiri, tetapi juga mengenai

apakah orang yang melakukan tindak pidana dapat mempertanggung

jawabkan perbuatan pidananya.

2. Unsur Delik Sebagai Syarat Pemidanaan

Unsur tindak pidana secara garis besar dapat dibedakan

menjadi dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritik dan sudut

pandang undang-undang. Sudut pandang teoritik memisahkan unsur-

unsur pidananya menurut pandangannya masing-masing. Pandangan

yang pertama yakni pandangan monolistik, seperti unsur yang

diberikan oleh Simons dan Bauman.

Pandangan dualistik seperti yang dianut oleh Moeljatno yang

memberikan unsur delik adalah adanya perbuatan manusia, perbuatan

tersebut memenuhi rumusan dalam undang-undang dan bersifat

melawan hukum.

31

Unsur rumusan tindak pidana dari sudut pandang undang-

undang dapat dirumuskan sebagai berikut28 :

a. Unsur Tingkah laku

Tingkah laku harus dimasukkan dalam unsur tindak pidana

atau unsur delik karena, tindak pidana berbicara mengenai

larangan berbuat sesuatu.

b. Unsur Melawan Hukum

Melawan hukum berarti adalah suatu sifat yang tercela

atau terlarang perbuatannya. Tercelanya suatu perbuatan dapat

lahir dari undang-undang ataupun dari masyarakat.

c. Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan ini bersifat subjektif, karena unsur ini

melekat pada diri pelaku. Unsur kesalahan adalah unsur yang

menghubungkan perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum

perbuatan pelaku.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur kesalahan konstitutif terdapat pada tindak pidana

dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak

pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat

28

Ardiansyah Arafah Putra, 2010, Analisis Yuridis Terhadap Concursus Realis Dalam Delik Penganiyaan (Studi

Kasus Putusan No. 1041/Pid.B/2008/PN.Mks), Makassar, Unhas.

32

pidana dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat

dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak

pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana

perbuatan dilakukan.

f. Unsur Syarat Tambahan

Unsur syarat tambahan dapatnya dituntut pidana. Hanya

terdapat pada delik aduan. Artinya unsur ini hanya timbul jika delik

tersebut diadukan, seperti delik persidangan.

g. Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana

Unsur ini merupakan alasan diperberatnya pidana, bukan

unsur atau syarat selesainya tindak pidana.

h. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya di Pidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah

unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan

dilakukan yang menentukan apakah pebuatannya dapat dipidana

atau tidak.

33

i. Unsur Objek Hukum Tindak Pidana

Unsur ini sangat terkait dengan unsur tingkah laku. Unsur

ini adalah unsur kepentingan hukum yang harus dilindungi dan

pertahankan dalam rumusan tindak pidana.

j. Unsur Kualitas Subjek Hukum Tindak Pidana

Maksud dari unsur ini adalah sejauh mana kualitas subjek

hukum dalam melakukan tindak pidana, karena dalam berapa

tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh subjek-subjek tertentu

saja, seperti Pasal 375 dan Pasal 267 KUHP dan lain-lain.

k. Unsur Syarat Tambahan Memperingan Pidana

Unsur ini dibagi atas dua yaitu yang bersifat objektif seperti

pada nilai atau harga objek tindak pidana secara ekonomis dalam

pasal-pasal tertentu seperti pencurian ringan, penggelapan ringan

dan lain-lain. Bersifat subjektif artinya faktor yang memperingan

pelaku tindak pidana terletak pada perilaku pelaku tindak pidana itu

sendiri.

Unsur-unsur delik juga dibagi yakni unsur subjektif dan

unsur objektif.Unsur Subjektif adalah unsur yang berasal dari diri

pelaku. Artinya, suatu perbuatan pidana tidak mungkin ada tanpa

adanya kesalahan. Unsur Objektif adalah unsur yang berasal dari

34

luar diri pelaku seperti perbuatan atau act, akibat atau result,

keadaan-keadaan sifat yang dapat dihukum dan sifat melawan

hukum.

3. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan

formil sebagai berikut29 :

“ Isi hukum pidana adalah :

1. Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana

2. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana

3. Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya

hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian

peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan

pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan

pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara dengan

mengadakan hukum pidana.

Tirtaamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan fomil

sebagai berikut30 :

“ Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang

menentukan pelanggaran pidana ; menetapkan syarat-syarat bagi

pelanggaran pidana untuk dapat dihukum ; menunjukkan orang

29

Leden Marpaung, 2008, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21 30

Ibid, hlm. 2

35

yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran

pidana.

Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang

mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap

pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau

dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana

materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputuan hakim serta

mengatur cara melaksanakan keputusan hakim “.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum

pidana materiil yang berisi larangan atau perintah yang jika tidak

dipenuhi diancam dengan sanksi. Sedangkan hukum pidana formil

adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum pidana

materiil.

Menurut Van Hamel31 arti dari pidana itu atau straf menurut

hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat

khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk

menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab

dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata

karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus

ditegakkan oleh negara.

Menurut Simons32 bahwa pidana adalah suatu penderitaan

yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran

31

P.A.F. Lamintang, 1984, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 47 32

Ibid, hlm. 48

36

terhadap suatu norma, yang dengan satu putusan hakim yang telang

dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Begitu pula dengan

ALGRANJANSSEN33 telah merumuskan pidana atau straf sebagai alat

yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan

mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat

dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali

sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana

atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia

telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

Dari ketiga rumusan mengenai pidana diatas dapat diketahui,

bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan

atau suatu alat belaka.

Sedangkan dalam kamus hukum, pidana adalah hukuman, hal

ini ada hubungannya dengan Pasal 5 KUHP, yaitu :

(1). Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan : 1. Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku

Kedua dan Pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan Pasal 451. 2. Salah satu perundangan yang oleh suatu ketentuan

pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai suatu kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.

33

Ibid, hlm. 48

37

(2). Penuntutan perkara sebagaiman dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga negara Indonesia sesudah melakukan perintah.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang

penjahat, dapar dibenarkan secara normal bukan terutama karena si

terpidana telah terbukti bersalah, melainkan karena pemidanaan itu

mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana,

korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu, teori ini disebut

juga sebagai teori konsekuensialisme. Dengan kita mengetahui

maksud dari pidana dan pemidanaan serta siapa yang berwenang

melakukan atau menjatuhkan hukum pidana tersebut, maka kita dapat

menjelaskan apa tujuan dari pemidanaan tersebut. Menurut ketentuan

di dalam Pasal 10 KUHP, Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal 2

(dua) jenis pidana, yaitu :

a. Pidana pokok 1. Pidana Mati 2. Pidana penjara 3. Pidana Denda 4. Pidana Kurungan 5. Pidana Tutupan

b. Pidana tambahan 1. Pencabutan hak-hak tertentu 2. Perampasan barang-barang tertentu 3. Pengumuman putusan hakim

Pidana jenis tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok

dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.

38

C. Tinjauan Umum Terhadap Dasar-Dasar Perpajakan

1. Definisi Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat (Pasal 1 Ayat 1 KUP).

Sedangkan menurut Soemitro pajak didefinisikan sebagai :

“Iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum”.

Dari definisi yang diberikan oleh Soemitro di atas dapat

diuraikan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara, baik melalui

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang

dibayarkan berupa uang, bukan barang;

pajak dipungut berdasarkan undang-undang, sifat pemungutan

pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur

oleh undang-undang beserta aturan-aturan pelaksanaannya;

39

dalam pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi secara

langsung oleh pemerintah;

digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

2. Penggolongan Pajak dan Retribusi

Menurut Munawir34 cara penggolongan pajak dan retribusi

dapat didasarkan atas sifat-sifat maupun ciri-ciri tertentu yang terdapat

dalam masing-masing pajak dan retribusi.

Berdasarkan penggolongannya pajak terdiri dari :

a. pajak dalam arti luas dan pajak dalam arti sempit;

Pajak dalam arti luas adalah semua jenis pajak yang dipungut

oleh pemerintah pusat, termasuk bea materai, bea dan cukai, dan

pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Pajak dalam arti sempit adalah

pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (bea tanpa materai, bea

masuk dan cukai) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang

pajak daerah.

34

Muhammad Djafar Saidi, 2007, Pembaruan Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 27-32

40

b. Pajak Negara dan Pajak Daerah35;

Pajak negara adalah pajak yang diadakan oleh negara serta

penagihannya dlakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola

pajak-pajak negara. Yang menjadi ukuran pembedaan antara pajak

negara dan pajak daerah adalah aspek penagihannya bukan pada

aspek pemungutannya karena ada pajak negara, tetapi

pemungutannya dilakukan oleh aparat kelurahan atau desa, misalnya

pajak bumi dan bangunan. Jumlah objek pajak negara relative tidak

terbatas, tetapi negara harus diteliti dalam menentukan objek pajak

yang dapat dikenakan pajak. Pajak yang tergolong sebagai pajak

negara adalah :

1. pajak penghasilan;

2. pajak pertambahan nilai barang dan jasa;

3. pajak penjualan atas barang mewah;

4. pajak bumi dan bangunan;

5. bea materai;

6. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

7. bea masuk; dan

8. cukai;

35

Soemitro, Rochmat, 2004, Asas Dan Dasar Perpajakan Edisi Revisi 1, Bandung, hlm 55-94.

41

Pajak daerah adalah pajak yang diadakan oleh daerah serta

penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola

pajak-pajak daerah. Objek pajak daerah terbatas jumlahnya karena

objek yang telah menjadi objek pajak negara tidak boleh digunakan

oleh daerah. Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) dan ayat (2) UU PDRD meliputi pajak daerah provinsi dan pajak

daerah kabupaten/kota. Pajak daerah provinsi sebagai kewenangan

daerah provinsi untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah terdiri

dari :

1. pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;

2. bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di

atas air;

3. pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan

4. pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah

dan air permukaan.

Sementara itu, pajak daerah kabupaten/kota sebagai

kewenangan kabupaten/kota untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan

daerah terdiri dari :

1. pajak hotel;

2. pajak restoran;

42

3. pajak hiburan;

4. pajak reklame;

5. pajak penerangan jalan;

6. pajak pengambilan bahan galian golongan c; dan

7. pajak parkir.

c. pajak langsung dan pajak tidak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang penagihannya dilakukan

secara berkala (periodik) berdasarkan perbuatan hukum yang

dilakukan oleh pejabat pajak menerbitkan surat tagihan pajak, surat

ketetapan kurang bayar dan surat ketetapan kurang bayar

tambahan. Pengenaan pajak langsung terkait dengan adanya

taatbestand oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu (satu

tahun takwim), seperti pajak penghasilan, pajak bumi dan

bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak tidak langsung adalah pajak yang penagihannya

dilakukan secara tidak berkala (insidentil) dan pada umumnya tidak

berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang

bayar, dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.

Dikatakan demikian karena ada pula pajak tidak langsung yang

ditagih dengan menggunakan surat tagihan pajak, surat ketetapan

pajak kurang bayar, dan surat ketetapan pajak kurang bayar

43

tambahan. Sebagai contoh, pajak pertambahan nilai barang dan

jasa dan penjualan atas barang mewah.

Berdasarkan penggolongan retribusi, pada dasarnya

berbeda dengan penggolongan pajak karena pada retribusi terdapat

imbalan langsung kepada pihak yang menggunakan objek retribusi

yang telah ditentukan. Objek retribusi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 18 ayat (1) UU PDRD terdiri dari :

1. Jasa umum;

a. retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan

retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.

Misalnya, pelayanan kesehatan dan pelayanan

persampahan.

b. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Misalnya,

penyewaan asset yang dimiliki atau dikuasai oleh

pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha

bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan

bibit.

c. jasa tersebut member manfaat khusus bagi orang pribadi

atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping

untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

44

d. jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.

e. retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional

mengenai penyelenggaraannya.

f. retribusi dapat dipungut secara selektif dan efisien, serta

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang

potensial.

g. pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa

tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang

baik.

2. Jasa usaha; dan

a. retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan

jasa atau perizinan tertentu.

b. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial

yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi

belum memadai atau terdapatnya harta yang

dimiliki/dikuasai derah yang belum dimanfaatkan secara

penuh oleh pemerintah daerah.

3. Perizinan tertentu

a. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan

yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas

desentralisasi.

45

b. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi

kepentingan umum.

c. biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan

izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak

negatif dari pemberian izin tersebut telah ditetapkan.

3. Fungsi Pajak dan Retribusi

a. Fungsi Pajak

1. Fungsi anggaran (budgeter)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam

bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana

untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan

dengan stabilitas harga sehinggga inflasi dapat

dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan

jalan mengatur peredaran uang di masyarakat,

pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif

dan efisien.

46

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan

digunakan untuk membiayai semua kepentingan

umum, termasuk juga untuk membiayai

pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan

kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan

pendapatan masyarakat.

b. Fungsi Retribusi

1. Fungsi anggaran (budgeter)

Sumber dana bagi pemerintah untuk mengisi kas

negara maupun daerah sebagai penggantian yang

telah dikeluarkan dalam upaya penyediaan sarana

pelayanan kepada masyarakat.

4. Asas-Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan

(domicile/residence principle), berdasarkan asas ini negara

akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang

diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila

untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut

merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara

47

itu apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di

negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana

penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah

sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam

sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan

mengembangkan asas domisili (kependudukan) dengan

konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang

diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh

di luar negeri (world-wide income concept).

b. Asas sumber yaitu negara menganut asas sumber akan

mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima

atau diperoleh orang pribadi atas suatu penghasilan yang

diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya

apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu

diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang

bersangkutan dari sumber-sumber yang berada dinegara itu.

Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan

apa status dari orang atau badan yang memperoleh

penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan

pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau

berasal dari negara itu. Contoh: tenaga kerja asing bekerja

48

di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di

Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

c. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga

asas kewarganegaraan (nationality/citizenship principle).

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak

adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang

memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah

menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan

dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas

domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas

nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan

asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas

world wide income.

d. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan

atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh

negara haru sesuai dengan kemampuan dan penghasilan

wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif

terhadap wajib pajak.

e. Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan

pajak harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi

yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

49

f. Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak

yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus

dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang

paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima

penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

g. Asas Effeciency (asas efisien atau asas ekonomis): biaya

pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan

sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil

pemungutan pajak.

h. Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus

berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak.

Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang

dibebankan.

i. Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus

digunakan untuk kegiatan-keiatan yang bermanfaat untuk

kepentingan umum.

j. Asas kesehjateraan: pajak yang dipungut oleh negara

digunakan untuk meningkatkan kesehjateraan rakyat.

k. Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib

pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak

yang sama (diperlakukan sama).

50

l. Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak

diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika

dibandingkan dengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak

memberatkan para wajib pajak.

m. Asas politik finansial: pajak yang dipungut negara jumlahnya

memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong

semua kegiatan negara.

n. Asas ekonomi: penentuan objek pajak harus tepat, agar

pemungutan pajak jangan sampai menghalangi produksi

dan perekonomian rakyat. Misalnya: pajak pendapatan,

pajak untuk barang-barang mewah.

o. Asas keadilan : yaitu pungutan pajak berlaku secara umum

tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan

sama pula.

p. Asas administrasi : menyangkut masalah kepastian

perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak),

keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan

besarnya biaya pajak.

q. Asas yuridis : segala pungutan pajak harus berdasarkan

Undang-Undang.

51

Lalu bagaimana dengan Indonesia, dari ketentuan-ketentuan

yang dimuat dalam peraturan perundang-perundangan di bidang

pajak, khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek

pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas domisili

dan asas sumber sekaligus dalam sietem perpajakannya. Indonesia

juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus

dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek

pajak orang pribadi.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metode atau cara

bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

dapat mengalir ke kas negara. Dalam sistem perpajakan suatu negara

biasanya dikenal beberapa sistem, yaitu :

a. self assessment system yaitu suatu sistem perpajakan yang

memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi

dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak

perpajakannya;

b. withholding tax system yaitu suatu sistem perpajakan di

mana pihak ketiga diberi kepercayaan (kewajiban), atau

diberdayakan (empowerment) oleh undang-undang

perpajakan untuk memotong pajak penghasilan sekian

52

persen dari penghasilan yang dibayarkan kepada wajib

pajak;

c. official assement system adalah suatu sistem perpajakan

dalam mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan

berada di pihak fiskus.

Lalu bagaimana dengan Indonesia, dari ketentuan-ketentuan

yang dimuat dalam Pasal 2 Jo.Pasal 3 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuam Umum Dan

Tata Cara Perpajakan yang berbunyi :

Pasal 2 “Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok wajib Pajak”.

Lebih lanjut,

Pasal 3 “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”

53

Teranglah, bahwa berdasarkan ketentuan diatas tersebut

Indonesia menganut sistem self assessment system yaitu suatu

sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak

untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak

perpajakannya.

6. Tindak Pidana Perpajakan

Penegakan hukum pidana di bidang pajak tidak terlepas dari

ketentuan pidana, baik yang diatur dalam Undang-Undang di bidang

perpajakan maupun dalam undang-undang yang lain, seperti KUHP.

Dari sisi pelaku, pengenaan sanksi pidana di bidang pajak dapat

dikenakan terhadap fiskus, wajib pajak atau penanggung pajak, serta

pihak ketiga. Hukum pidana di bidang pajak berkaitan dengan adanya

tindak pidana di bidang pajak. Oleh karena itu, penting untuk

mengetahui tindak pidana apa saja yang ada di bidang pajak serta

cakupan dari penegakan hukum pidana di bidang pajak tersebut36.

Berikut dibawah ini berbagai macam tindak pidana di bidang

pajak yakni sebagai berikut :

a. Tindak Pidana oleh Aparat Pajak

Tindak pidana yang dapat dilakukan oleh pihak fiskus dan diancam

dengan sanksi pidana terdapat dalam :

36

Y. Sri Pudyatmoko, 2007, Penegakan Dan perlindungan Hukum Di Bidang Pajak, Salemba Empat, Jakarta, hlm.

26-38.

54

1. Pasal 34 UU KUP

Ketentuan ini memuat larangan bagi pejabat untuk

memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang di

ketahui atau di beritahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam

rangka jabatan atau pekerjaannya guna menjalankan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Larangan tersebut

juga berlaku bagi tenaga ahli yang ditunjuk oleh direktur

jenderal pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelanggaran

terhadap ketentuan tersebut diatur dalam pasal 41 UU KUP

yang menyatakan bahwa pejabat yang karena kealpaannya

tidak memenuhi Kewajiban merahasiakan sebagaimana

dimaksud, diancam dengan pidana penjara paling lama satu

tahunandan denda paling banyak Rp 4.000.000. pejabat yang

dengan sengaja tidak memenuhi kewajibanya sebagaimana

dimaksud diancam dengan pidana penjara paling lama dua

tahuna dan denda paling banyak Rp. 10.000.000. tetapi,

pejabat dan tenaga ahli dalam sidang pengadilan, maupun

pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada

pihak lain yang di tetapkan oleh menteri keuangan, dikecualikan

dari ketentuan ini.

55

2. Pasal 36 UU KUP

Apabila petugas pajak dalam menghitung atau menetapkan

pajak tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang

berlaku sehingga merugikan negara, maka petugas pajak yang

bersangkutan dapat dikenakan peraturan perundang-undangan

yang beraku. Tidak di jelaskan apakah hal ini berkaitan tindak

pidana atau bukan, akan tetapi, karena menurut pasal tersebut

tindakan semacam itu dikenakan sanksi sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku maka harus

dilihat ketentuan yang lain terlebih dahulu.

b. Tindak pidana oleh wajib pajak atau penanggung pajak

Tindak pidana yang dapat di lakukan oleh wajib pajak dan

penanggung pajak dan diancam dengan sanksi pidana dapat dilihat

dalam :

1. Pasal 38 UU KUP

Pasal ini mengatur mengenai tindak pdana yang dilakukan oleh

orang, yang kealpaanya tidak menyampaikan surat

pemberitahuan, atau menyampaikan surat pemberitahuan

tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan

keterangan yang isi-nya tidak benar sehingga menimbulkan

kerugian negara.

56

c. Tindak pidana oleh pihak ke-3

Selain tindak pidana yang dapat di lakukan oleh aparat pemerintah

selaku fiskus dan anggota masyarakat selaku wajib pajak ataupun

penanggung pajak, terdapat kemungkinan tindak pidana di lakukan

oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, yang dimaksud sebagai pihak

ketiga adalah pihak selain fiskus dan wajib pajak atau penanggung

pajak. Beberapa tindak pidana yang dapat di lakukakan oleh pihak

ketiga tersebut antara lain meliputi :

a. Tindak pidana yang diatur dalam pasal 41A jo. Pasal 35

Undang-Undang Tentang ketentuan umum dan tata cara

perpajakan. Menurut ketentuan tersebut, apabila dalam

menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank,

akuntan publik, notaris, konsultan, pajak , kantor administrasi,

dan pihak ketiga lainya yang mempunyai hubungan dengan

wajib pajak yang diperiksa atau disidik, atas permintaan tertulis

dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib

memberikan keterangan atau bukti yang diminta.

b. Tindak pidana di bidang pajak yang dapat dilakukan oleh pihak

ketiga, khususnya berkaitan dengan ketentuan Bea Meterai.

Misalnya saja, meniru atau memalsukan meterai tempel dan

kertas meterai; dengan sengaja menyimpan dengan maksud

57

untuk mengedarkan atau memasukkan ke negara Indonesia

berupa meterai palsu, yang dipalsukan, atau yang dibuat

dengan melawan hak; dengan sengaja menggunakan, menjual,

menawarkan,menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau

memasukkan ke negara Indonesia berupa meterai yang

mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya, atau tanda

waktu mempergunakannya telah dihilangkan, seolah-olah

meterai itu belum dipakai dan/atau menyuruh orang lain

menggunakannya dengan melawan hak; atau menyimpan

bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahuinya dapat

di gunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru

dan memalsukan benda meterai.

58

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis

normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum

doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum

dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah

atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang

dianggap pantas.

B. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni

yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah

pendekatan perundang-undangan (statute-approach) dan

pendekatan sejarah (historical-approach) serta pendekatan kasus

(case-approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan

digunakan untuk menelaah, meneliti, dan menganalisis aturan-

aturan ketentuan pidana di bidang perpajakan maupun undang-

undang lainnya yang mengatur tentang pajak dengan

menggunakan kegiatan inventarisasi undang-undang. Pendekatan

59

sejarah digunakan untuk memahami asas-asas hukum umum

maupun asas-asas hukum pidana yang nantinya digunakan untuk

membantu menganalisis ketentuan perundang-undangan oleh

menurut berbagai pakar khususnya pakar hukum pidana saling

tumpang tindih. Sedangkan pendekatan kasus (case-approach)

dilakukan untuk menganalisis beberapa putusan pengadilan pada

perkara tindak pidana di bidang perpajakan dan beberapa kasus

dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan yang akhir-

akhir ini menjadi sorotan publik.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat, daerah, atau wilayah

dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau

lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu di Kota

Makassar.

Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana

penulisan skripsi ini, maka penulis menetapkan beberapa lokasi

yakni pada instansi :

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

2. Kejaksaan Negeri Tangerang

3. Pusat Dokumentasi & Informasi Hukum laboratorium Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Unhas.

60

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil

wawancara langsung, dalam hal ini berupa data yang

terhimpun dari pihak terkait.

2. Data sekunder, yaitu terdiri dari bahan hukum primer;

bahan hukum sekunder; bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer digunakan peraturan

perundang-undangan (pendekatan perundang-

undangan/statute-approach) yang berkaitan dengan

tindak pidana di bidang perpajakan, antara lain: UUD

NRI 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kompilasi Undang-Undang Perpajakan.

b. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah

rancangan undang-undang dan hasil-hasil penelitian

serta pendapat pakar hukum.

c. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus-

kamus hukum dan buku ensiklopedia yang fungsinya

sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder.

61

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Pustaka (Library Research)

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan

landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya

ilmiah, artikel-artikel serta sumber bacaan lainnya yang

memiliki relevansi terhadap permasalahan yang diteliti. Data

primer dan data sekunder yang diperoleh dari lokasi

penelitian.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian ini dilakukan langsung dilokasi penelitian dengan

melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer

pada instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan

penelitian ini.

F. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari lapangan (data primer) dan

beberapa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan,

buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, dan

bahan-bahan referensi (data sekunder) kemudian dianalisis dengan

menggunakan teknik analisis kualitatif untuk kemudian

dideskripsikan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis akan

ditarik suatu kesimpulan pembahasan rumusan masalah dan

dilengkapi dengan saran-saran untuk perkembangan hukum pidana

pada umumnya dan hukum pidana ekonomi pada khususnya.

62

BAB IV

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA POSITIF DALAM PENGATURAN TINDAK

PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Pengertian kebijakan hukum pidana tidak terlepas dari pengertian

apa yang dinamakan dengan politik hukum. Politik hukum hukum terdiri

atas rangkaian kata politik dan hukum. Istilah politik dipakai dalam

berbagai arti, yaitu37:

a. Perkataan politiek dalam bahasa Belanda berarti sesuatu yang

berhubungan dengan Negara;

b. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang

berhubungan dengan Negara.

Fungsi-fungsi hukum hanya mungkin dilaksanakan secara optimal,

jika memiliki kekuasaan dan ditunjang oleh kekuasaan dan ditunjang oleh

kekuasaan politik. Legitimasi hukum melalui kekuasaan politik, salah

satunya terwujud dalam pemberian sanksi bagi pelanggar hukum. Hukum

ditegakkan oleh kekuasaan politik melalui alat-alat politik lain seperti

polisi, penuntut umum dan pengadilan.

37

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatulllah, 2005, Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.

11

63

Kekuasaan politik memiliki karakteristik tidak ingin dibatasi,

sebaliknya hukum memiliki karakteristik untuk membatasi segala sesuatu

melalui aturan-aturannya. Dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan

politik , seyogianya hukum membatasi politik, agar tidak timbul

penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan , sebaliknya

kekuasaan politik menunjang terwujudnya fungsi hukum dengan

menyuntikkan kekuasaan pada hukum, yaitu dalam wujud sanksi hukum,

baik itu sanksi perdata, pidana, dan administrasi.

Makna lain dari politik adalah kebijakan yang merupakan sinonim

dari policy. Dalam pengertian ini, dijumpai kata-kata seperti politik

ekonomi, politik kriminal, politik hukum, dan politik hukum pidana.

Dengan kata lain, politik hukum merupakan kebijakan Negara

melalui badan-badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-

peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk

mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk

mencapai apa yang dicita-citakan.

Dari pengertian tersebut di atas, maka tergambarlah bahwa untuk

melaksanakan kebijakan hukum pidana berarti mengadakan pemilihan

untuk mencapai hasil ketentuan perundang-undangan pidana yang paling

baik dalam arti memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Untuk

melaksanakan politik hukum pidana berarti berusaha mewujudkan

64

peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan

situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Salah satu produk hasil oleh kebijakan hukum pidana adalah

terwujudnya konsep yang dinamakan pembaharuan hukum pidana.

Pembaharuan hukum pidana (penal form) merupakan bagian dari

kebijakan/politik hukum pidana (penal policy). Makna dan hakikat

pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan

urgensi diadakannya pembaharuan hukum itu sendiri. Latar belakang dan

urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari

aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek

kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan

penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pembaharuan hukum

pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek tersebut.

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan

kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian

dari suatu langkah kebijakan atau “policy” (yaitu bagian dari politik

hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan

politik sosial). Didalam setiap kebijakan (policy) terkandung pula

pertimbangan nilai. Jadi , pembaharuan hukum pidana harus pula

berorientasi pada pendekatan-nilai. Oleh karena itu dapat disimpulkan

makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana adalah sebagai berikut :

65

a. Dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan :

Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum

pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk

mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah

kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan

nasional (kesehjateraan masyarakat dan sebagainya);

Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan

hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari

upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya

penanggulangan kejahatan);

Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum,

pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan

bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (legal

substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan

hukum.

b. Dilihat dari sudut pendekatan-nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya

melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai

sosio=politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan

memberi isi terhadap muatan normatif dan subtantif hukum pidana

yang dicita-citakan.

66

Pada hakikanya kebijakan hukum pidana (penal policy) dapat

difungsionalisasikan dan dioperasionalisasikan melalui beberapa tahap,

yaitu tahap formulasi atau kebijakan legislatif, tahap aplikasi atau

kebijakan yudikatif dan tahap eksekutif atau kebijakan administratif.

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif sebagai tahap

perencanaan dan perumusan peraturan perundang-undangan pidana.

Tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif merupakan tahap penerapan dari

ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar.

Tahap eksekusi atau kebijakan administratif adalah tahap pelaksanaan

dari putusan pengadilan atas perbuatan pidana yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahap awal

yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses

fungsionalisasi atau operasionalisasi hukum pidana. Tahap formulasi atau

kebijakan legislatif tersebut menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi

tahap-tahap fungsionalisasi atau operasionalisasi hukum pidana

berikutnya, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Kesalahan atau

kelemahan tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan kesalahan

strategis yang dapat menjadi penghambat bagi tahap-tahap berikutnya

dalam kebijakan hukum pidana (penal policy), yaitu tahap aplikasi dan

tahap eksekusi.

67

Faktanya, terdapat dua masalah dalam kebijakan kriminal dengan

menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :

a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan

b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si

pelanggar

Penganalisisan terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat

dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan

kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti

pemecahan masalah-masalah di atas harus pula diarahkan untuk

mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah

ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana termasuk pula

kebijakan dalam menangani 2 (dua) masalah sentral di atas, harus pula

dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy

oriented approach). Sudah barang tentu pendekatan, kebijakan yang

integral ini tidak hanya dalam bidang hukum pidana, tetapi juga pada pada

pembangunan hukum pada umumnya.

Bertolak dari pendekatan kebijakan tersebut, bahwa dalam

menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang disebut masalah

kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan

pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan

makmur yang merata materill spiritual berdasarkan Pancasila;

68

sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana

bertujuan untuk menanggulangi kejahatan terhadap tindakan demi

kesehjateraan dan pengayoman masyarakat.

b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi

dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak

dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian

(materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.

c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip

biaya dan hasil (cost and benefit principle).

d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas

atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum,

yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).

Terkhusus mengenai kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi,

untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu

memperhatikan kriteria umum sebagai berikut :

a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat

karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban

atau dapat mendatangkan korban.

b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang

akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawas

dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban,

69

pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan

situasi tertib hukum yang akan dicapai.

c. Apakah akan menambah beban aparat penegak hukum yang tidak

seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan

yang dimilikinya.

d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi

cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan

masyarakat.

Lebih lanjut, pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi

pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si

pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai

pergaulan hidup bermasyarakat. Sehubungan dengan hal terakhir ini,

patut kiranya dikemukakan konsepsi kebijakan pidana dari aliran sosial

defense (the penal policy of social defence) yang bertolak pada konsepsi

pertanggungjawaban yang bersifat pribadi.

Pertanggungjawaban yang didasarkan pada kebebasan individu

merupakan kekuatan penggerak yang utama dari proses penyesuaian-

sosial (the main driving force of the process of social readaption). Telah

menjadi persoalan klasik, bahwa masalah determinisme dan

indeterminisme merupakan problem filosofis yang berada di luar lingkup

kebijakan pidana dan hukum pidana. Akan tetapi, bahwa kebijakan pidana

yang modern hampir selalu mensyaratkan adanya kebebasan individu.

70

Tujuan utama setiap perlakuan readaptasi-sosial harus diarahkan

pada perbaikan terhadap penguasaan diri sendiri. Oleh karena itu,

masalah pertanggungjawaban seharusnya tidak boleh diabaikan,

melainkan diperkenalkan kembali sebagai suatu pertanggungjawaban

pribadi. Reaksi terhadap perbuatan anti-sosial justru harus dipusatkan

pada konsepsi pertanggungjawaban pribadi. Pertanggungjawaban tadi

berlainan dengan pandangan klasik yang mengartikannya sebagai

pertanggungjawaban moral secara murni (the purely moral responbility),

dan berbeda pula dengan pandangan positivis yang mengartikannya

sebagai pertanggungjawaban menurut hukum atau pertanggungjawaban

objektif (legal or objective view of responsibility).

Pertanggungjawaban pribadi (individual responsibility) menekankan

pada perasaan kewajiban moral pada diri individu dan oleh karena itu

mencoba untuk merangsang ide tanggungjawab atau kewajiban sosial

terhadap anggota masyarakat yang lain dan juga mendorongnya untuk

menyadari moralitas sosial.

Berdasarkan uraian diatas terlihat, bahwa pendekatan nilai

humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “individualisasi pidana”

dalam kebijakan/pembaharuan hukum pidana. Ide individualisasi pidana

antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas

personal)

71

b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas

culpabilitas: tiada pidana tanpa kesalahan);

c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si

pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim

dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringan-nya

sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana

(perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Selain itu, kebijakan membuat peraturan hukum pidana yang baik

tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan

penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya

merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum

pidana) oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari

kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penanggulangan kejahatan

melalui pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian integral

dari kebijakan perlindungan masyarakat., serta merupakan bagian integral

dari politik sosial. Politik sosial ini dapat diartikan sebagai segala usaha

yang rasional untuk mencapai kesehjateraan masyarakat dan sekaligus

mencakup perlindungan masyarakat. Dengan demikian jika politik kriminal

dengan menggunakan sarana hukum pidana, maka harus merupakan

langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Memilih dan

menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi

kejahatan haruslah benar-benar telah memperhitungkan semua faktor

72

yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana

dalam kenyataan.

Pada umumnya strategi pencegahan kejahatan terdiri atas tiga

kategori, yang didasarkan pada public health model, yakni pertama

pencegahan (primary prevention) adalah strategi yang melalui kebijakan

sosial, ekonomi dan kebijakan lain, yang secara khusus mencoba

mempengaruhi situasi kriminogenik dari akar permasalahan kejahatan.

Kedua pencegahan sekunder (secondary pravention) dapat ditemukan di

dalam sistem peradilan pidana yang penerapannya secara praktis seperti

terlihat peranan polisi dalam melakukan pencegahan kejahatan yang telah

melakukan tindakan atau cenderung melanggar ketentuan. Ketiga

pencegahan tersier (tertiary prevention) adalah terutama diarahkan

kepada residivisme yang telah melakukan kejahatan, adalah menjadi

tugas polisi atau lembaga penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan

pidana untuk menindakinya.

Kebijakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan

juga merupakan instrumen yang sangat penting dalam upaya

meminimalisir apa yang dinamakan tindak pidana perpajakan yang akhir-

akhir ini marak dibicarakan oleh publik.

Tindak pidana yang dilakukan dalam bidang perpajakan dapat di

kategorikan dalam Tindak Pidana Fiskal. Dalam penelusuran pustaka,

tindak pidana fiskal dapat diberi dalam arti luas maupun sempit. Fiskal

73

dalam arti luas bertalian dengan keuangan Negara. Oleh karena itu,

segala sesuatu yang bertalian dengan keuangan Negara termasuk dalam

pengertian fiskal. Adapun tindak pidana yang ada hubungannya dengan

keuangan Negara seperti bertalian dengan retribusi, dan bertalian dengan

penerimaan Negara, termasuk tindak pidana fiskal dalam arti sempit

adalah berupa tindak pidana yang dilakukan dalam bidang perpajakan

saja. Pengertian tindak pidana fiskal adalah perbuatan yang melanggar

peraturan perundang-undangan pajak yang menimbulkan kerugian

keuangan Negara dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana.

Tindak pidana perpajakan memiliki pengertian yakni suatu

perbuatan yang berhubungan dengan tindak kejahatan di bidang

perpajakan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana sesuai

ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Pada umumnya kejahatan

perpajakan ini dilakukan tanpa kekerasan, sehingga kejahatan ini masuk

dalam kelompok kejahatan jenis Concursus Idealis (Pasal 63, 64, 65, 66,

dan 67 KUHP), artinya memiliki basis dasar dari kejahatan tertentu

seperti: penggelapan, penipuan, pemalsuan dan pencurian dsb.

Kejahatan perpajakan dapat disebut pula kejahatan luar biasa

(Extra Ordinary Crimes), atau lebih familiar disebut pula kejahatan kerah

putih (White Collar Crime), yang mana kejahatan/pidana perpajakan ini

agak sulit dideteksi karena dilakukan oleh orang-orang yang sangat

piawai (skiil person), kadang kala kejahatan ini dilakukan oleh orang-

74

orang diluar institusi perpajakan itu sendiri, atau juga dapat dilakukan

bersama-sama (berkolusi) dengan orang-orang yang terkait dengan

institusi perpajakan dengan berselimut yuridis formil baik bersama-sama

dengan permufakatan jahat dengan wajib pajak, baik sebagai pelaku

utama, pelaku pembantu, pelaku penyuruh maupun pelaku intelektualnya.

Di samping itu hasil dari kejahatan perpajakan ini, nilainya sangat besar,

yang diperkirakan kerugian Negara akibat kejahatan/pidana perpajakan

bias mencapai puluhan bahkan ratusan trilyun rupiah, suatu nilai yang

sangat fantastis bagi pembiayaan suatu Negara seperti Indonesia ini

sangat memerlukan dana untuk pembangunan.

Kegiatan perpajakan baik itu tingkat pusat (APBN) maupun daerah

(APBD) di Indonesia merupakan sesuatu yang terkait dengan unsur tulang

punggung penerimaan Negara yang nilainya cukup besar, jika hal ini tidak

ditangani dengan serius maka kejahatan di bidang perpajakan ini jelas-

jelas akan mengurangi potensi penerimaan Negara di Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) bahkan bisa mengganggu kestabilan Negara

nantinya. Banyak kalangan yang sampai dengan saat sekarang masih

mempunyai pemikiran bahwa kejahatan (khususnya KKN) bisa terjadi

karena adanya penyelewengan/penggelapan dari sisi pengeluaran

keuangannya saja, padahal banyak hal dari kejahatan/KKN tersebut

terjadi/bersumber dari penyelewengan dari sisi penerimaannya yakni

75

hilangnya suatu potensi penerimaan negara atau potensi penerimaan

negara belum tergali dan diselewengkan/dikorupsi oleh oknum-oknum

yang bermain dalam kegiatan perpajakan, sehingga potensi penerimaan

Negara khususnya dari aspek pajak ini akhirnya tidak masuk ke kas

Negara sebagai mana mestinya. Sebaliknya potensi penerimaan Negara

ini mengalir ke kantong-kantong pribadi oknum pejabat yang terkait

masalah perpajakan ini.

Berdasarkan penguraian pengertian tindak pidana perpajakan di

atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dibidang perpajakan

dipergunakan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar

hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perpajakan baik

tingkat pusat maupun daerah, dimana pajak dijadikan objek dalam hal

sasaran dan sarana tindak pidana yang melanggar ketentuan-ketentuan

pidana, dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (baik yang

terdapat dalam undang-undang perpajakan ataupun di luar undang-

undang perpajakan). Dari deskripsi pengertian ini, maka kiranya jelas

terdapat dua unsur pokok dalam tindak pidana perpajakan yang harus

dibuktikan yakni unsur objektif adanya perbuatan yang melanggar hukum

dan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf, serta unsur subjektif

pelaku tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja atau kelalaiannya

untuk merugikan orang lain dan tidak ada alasan pemaaf serta pelakunya

dapat dipertanggungjawabkan secara pidana menurut hukum

76

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana Pajak

Hukum pidana pajak adalah hukum yang mengatur tentang upaya-

upaya perlawanan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan perbuatan-

perbuatan yang dilakukan oleh fiskus serta pihak ketiga yang

dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan beserta ancaman sanksi pidana dan

prosedur penegakannya38. Dengan demikian, ruang lingkup hukum

pidana pajak mencakup bentuk-bentuk, antara lain :

a. perlawanan pajak dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh

WP, fiskus, dan pihak ketiga yang dikriminalisasikan berdasarkan

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;

b. sanksi-sanksi yang dapat diterapkan; dan

c. prosedur penegakan ketentuan-ketentuan pidana di bidang

perpajakan.

Sementara itu, berkaitan dengan jenis pajak yang dicakup dalam

hukum pidana pajak, hukum pidana pajak mencakup seluruh ketentuan

pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang pungutan Negara yang memiliki karakteristik sebagai pajak, baik

yang dipungut oleh pemerintah pusat dan menjadi penerimaan negara

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu : PPh;

PPN; PBB; BPHTB; Bea materai; Bea keluar; dan Cukai; maupun pajak

38

Adrianto Dwi Nugroho, 2010, Hukum Pidana Pajak Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 16-18.

77

yang dipungut oleh pemerintah daerah yang terhimpun dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

C. Perumusan Tindak Pidana Perpajakan Menurut Undang-Undang No.

28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.

6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

a. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal sengaja tidak

melakukan kewajiban perpajakan

Diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) yang unsur-unsur

tindak pidana-nya adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Setiap orang; dan

2) Yang dengan sengaja

Unsur Objektif

1) Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib

Pajak39 atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan

sebagai Pengusaha Kena Pajak40;

39

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Pasal 1 Ayat (5) UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang KTUP). 40

Pengusaha kena pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Kepmen Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (Pasal 1 Ayat (4) UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang KTUP)

78

2) Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor

Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena

Pajak;

3) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan41;

4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan

yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

5) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan42 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29;

6) Memperlihatkan pembukuan43, pencatatan, atau dokumen

lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau

tidak menggambarkan keadaaan yang sebenarnya;

7) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di

Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan

buku, catatan, atau dokumen lain;

41

Surat Pemberitahuan adalah surat oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran

pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 Ayat (10) UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang KTUP) 42

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan PerUU perpajakan (Pasal 1 Ayat (24) UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang KTUP). 43

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir (Pasal 1 Ayat (26) UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang KTUP)

79

8) Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen

lain yang termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan

yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara

program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1);

9) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan

Negara.

Sanksi Pidana

1) Pidana penjara : paling singkat 6 (enam) bulan dan paling

lama 6 (enam) tahun; dan

2) Pidana denda : paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak

terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4

(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang

dibayar

b. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal mengulangi tidak

melakukan kewajiban perpajakan (residivisme)

Diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) yang unsur-unsur

tindak pidana-nya adalah sebagai berikut:

Unsur Subjektif

1) Setiap orang;

80

2) Yang karena sengaja.

Unsur Objektif

Melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat

1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara

yang dijatuhkan

Sanksi Pidana

Ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (kali) sanksi pidana

c. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal percobaan

menyalahgunakan NPWP atau PKP

Diatur dalam Pasal 39 Ayat (3) yang unsur-unsur tindak

pidana-nya sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Setiap orang

2) Dengan sengaja

Unsur Objektif

1) Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana

menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor

Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b;

2) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan

yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan

81

permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak

atau pengkreditan pajak.

Sanksi Pidana

1) Pidana Penjara : paling singkat 6 (enam) bulan dan paling

lama 2 (dua) tahun; dan

2) Pidana denda : paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak

4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan/atau

kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan

d. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal sengaja menerbitkan

faktur pajak tidak sesuai ketentuan

Diatur dalam Pasal 39A yang unsur-unsur tindak pidana-nya

adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Setiap orang;

2) Yang dengan sengaja.

Unsur Objektif

1) Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti

pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti

setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang

sebenarnya; atau

2) Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai

pengusaha kena pajak

82

Sanksi Pidana

1) Pidana penjara : paling singkat 2 (dua) tahun dan paling

lama 6 (enam) tahun

2) Pidana denda : paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak

dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, dan paling

banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak pajak,

bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau

bukti setoran pajak.

e. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal tidak memberikan

keterangan bagi pihak yang punya hubungan saat diperiksa

atau disidik

Diatur dalam Pasal 41A yang unsur-unsur tindak pidana-nya

adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Setiap orang

2) Dengan sengaja

Unsur Objektif

1) Tidak memberi keterangan atau bukti; atau

2) Member keterangan atau bukti yang tidak benar

Sanksi Pidana

1) Pidana kurungan : paling lama 1 (satu) tahun; dan

83

2) Pidana denda : paling banyak Rp. 25.000.000.00 (dua

puluh lima juta rupiah)

f. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal mempersulit atau

menghalangi penyidikan

Diatur dalam Pasal 41B yang unsur-unsur tindak pidana-nya

adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Setiap orang

2) Yang dengan sengaja

Unsur Objektif

1) Menghalangi; atau

2) Mempersulit penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan

Sanksi Pidana

1) Pidana penjara : paling lama 3 (tiga) tahun; dan

2) Pidana denda : paling banyak Rp. 75.000.000.00 (tujuh

puluh lima juta rupiah)

g. Jenis tindak pidana perpajakan menyuruh melakukan tindak

pidana perpajakan (deelneming)

Diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) dan (2) yang unsur-unsur

tindak pidana-nya adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Wakil;

84

2) Kuasa;

3) Pegawai dari wajib pajak; atau pihak lain

Unsur Objektif

1) Menyuruh melakukan;

2) Turut serta melakukan;

3) Menganjurkan;

4) Membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;

5) Menyuruh melakukan, menganjurkan, atau yang membantu

melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

Sanksi Pidana

1) Pidana penjara : Dikenakan pidana yang sama dengan yang

dilakukan oleh Wajib Pajak yang melakukan

2) Pidana denda : Dikenakan pidana yang sama dengan yang

dilakukan oleh Wajib Pajak yang melakukan

h. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal alpa menyampaikan

SPT tidak lengkap atau tidak benar

Diatur dalam Pasal 38 yang unsur-unsur tindak pidana-nya

adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Setiap orang;

2) Yang karena kealpaannya

85

Unsur Objektif

1) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;

2) Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak

benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada

pendapatan Negara dan perbuatan tersebut merupakan

perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A44.

Sanksi Pidana

1) Pidana denda : paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak

terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2

(dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang

dibayar; atau

2) Pidana kurungan : paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling

lama 1 (satu) tahun

i. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal sengaja tidak

memberikan data berkaitan kewajiban instansi pemerintah,

lembaga, asosiasi

44

WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat

Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benarsehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh WP dan WP tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (Pasal 13A UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang KTUP).

86

Diatur dalam Pasal 41C Ayat (1) yang unsur-unsur tindak

pidana-nya adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Setiap orang;

2) Dengan sengaja

Unsur Objektif

Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal

35A Ayat (1)45

Sanksi Pidana

1) Pidana kurungan : paling lama 1 (satu) tahun

2) Pidana denda : paling banyak 1.000.000.000.00 (satu milliar

rupiah)

j. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal sengaja

menyebabkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi tidak

memberikan data

Diatur dalam Pasal 41C Ayat (2) yang unsur-unsur tindak

pidana-nya adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Setiap orang;

45

Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang

berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 35A UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang KTUP).

87

2) Dengan sengaja

Unsur Objektif

Menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A Ayat (1)

Sanksi Pidana

1) Pidana kurungan : paling lama 10 (sepuluh) bulan; atau

2) Pidana denda : paling banyak Rp. 800.000.000.00 (delapan

ratus juta rupiah)

k. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal sengaja tidak

memberikan data

Diatur dalam Pasal 41C Ayat (3) yang unsur-unsur tindak

pidana-nya sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Setiap orang;

2) Dengan sengaja

Unsur Objektif

Tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur

Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A Ayat (2)46

46

Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur jenderal Pajak

berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan Negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan pemerintah (Pasal 35A Ayat (2) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang KTUP).

88

Sanksi Pidana

1) Pidana kurungan : paling lama 10 (sepuluh) bulan; atau

2) Pidana denda : paling banyak Rp. 800.000.000.00 (delapan

ratus juta rupiah)

l. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal sengaja

menyalahgunakan data

Diatur dalam Pasal 41C Ayat (4) yang unsur-unsur tindak

pidanya-nya adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Setiap orang;

2) Dengan sengaja

Unsur Objektif

Menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga

menimbulkan kerugian kepada Negara

Sanksi Pidana

1) Pidana kurungan : paling lama 1 (satu) tahun;

2) Pidana denda : paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus

juta rupiah)

m. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal alpa membuka

rahasia wajib pajak

Diatur dalam Pasal 41 Ayat (1) yang unsur-unsur tindak

pidana-nya adalah sebagai berikut :

89

Unsur Subjektif

1) Pejabat

2) Karena kealpaannya

Unsur Objektif

Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3447

Sanksi Pidana

1) Pidana kurungan : paling lama 1 (satu) tahun; dan

2) Pidana denda : paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh

juta rupiah)

n. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal sengaja membuka

rahasia wajib pajak

Diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) dimana unsur- unsur tindak

pidana-nya adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Pejabat;

2) Dengan sengaja

47

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan

kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 34 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang KTUP)

90

Unsur Objektif

Tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan

tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34.

Sanksi Pidana

1) Pidana penjara : paling lama 2 (dua) tahun; dan

2) Pidana denda : paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh

juta rupiah)

o. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal menetapkan pajak

tidak sesuai dengan undang-undang

Diatur dalam Pasal 36A ayat (1) dimana unsur- unsur tindak

pidanya-nya adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Pegawai pajak

2) Karena kelalaiannya; atau

3) Sengaja

Unsur Objektif

Menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan

undang-undang perpajakan

Sanksi Pidana

1) Pidana penjara

2) Pidana denda

91

3) Pidana kurungan

p. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal bertindak diluar

kewenangannya

Diatur dalam Pasal 36A ayat (2) dimana unsur- unsur tindak

pidana-nya adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Pegawai pajak;

2) Dengan sengaja

Unsur Objektif

Dalam melakukan tugas bertindak diluar kewenangannya yang

diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, dapat

diadukan ke unit Internal Departemen Keuangan yang berwenang

melakukan pemeriksaan dan investigasi

Sanksi Pidana

1) Pidana penjara

2) Pidana denda

3) Pidana Kurungan

q. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal petugas pajak yang

melakukan pemerasan

Diatur dalam Pasal 36A ayat (3) dimana unsur- unsur tindak

pidana-nya adalah sebagai berikut :

92

Unsur Subjektif

Pegawai pajak

Unsur Objektif

Dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan

pengancaman kepada Wajib Pajak untuk menguntungkan diri

sendiri secara melawan hukum

Sanksi Pidana

Pidana penjara : paling lama 9 (sembilan) tahun (Pasal 368 Ayat

(1) KUHPidana)

r. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal petugas pajak yang

menguntungkan diri sendiri

Diatur dalam Pasal 36A ayat (4) dimana unsur- unsur tindak

pidana-nya adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif

Pegawai pajak

Unsur Objektif

Munguntungkan diri sendiri secara melawan hokum dengan

menyalahgunakan untuk memberikan sesuatu, untuk membayar

atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi

dirinya sendiri

93

Sanksi Pidana

1) Pidana penjara : pidana penjara seumur hidup atau paling

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun; dan

2) Pidana denda : paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu

milyar rupiah). (Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

D. Perumusan Tindak Pidana Perpajakan Menurut Undang-Undang No.

19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19

Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Diatur dalam Pasal 41A Ayat (1) yang unsur-unsur tindak

pidananya, sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Penanggung Pajak

Unsur Objektif

Dilarang :

1) Memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan,

meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak

barang yang telah disita;

94

2) Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak

tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;

3) Membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau

digunakan untuk pelunasan utang tertentu; dan atau

4) Merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan

Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang

sitaan

Sanksi Pidana

1) Pidana penjara : paling lama 4 (empat) tahun

2) Pidana denda : paling banyak Rp. 12.000.000.00 (dua

belas juta rupiah)

Diatur dalam Pasal 41A Ayat (2) yang unsur-unsur tindak

pidananya, sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Pihak-Pihak (Pasal 25 Ayat (3) huruf b,c,d,e, dan f)

Unsur Objektif

a. Tidak melaksanakan kewajiban berupa:

b. Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke

Kas Negara atau Kas Daerah atas permintaan Pejabat kepada

Bank yang bersangkutan;

95

c. Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan

di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan pejabat;

d. Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak

diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;

e. Piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan

hak menagih dari penunggang Pajak kepada Pejabat;

f. Penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte

persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak

kepada Pejabat.

Sanksi Pidana

1) Pidana penjara : paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua)

minggu

2) Pidana denda : paling banyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh

juta rupiah)

Diatur dalam Pasal 41A Ayat (3) yang unsur-unsur tindak

pidananya, sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Setiap orang

2) Dengan sengaja

Unsur Objektif

1) Tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut

undang-undang; atau

96

2) Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau

menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan undang-

undang yang dilakukan oleh Jurusita Pajak

Sanksi Pidana

1) Pidana penjara : paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu

2) Pidana denda : paling banyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta

rupiah)

E. Perumusan Tindak Pidana Perpajakan Menurut Undang-Undang No.

28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

a. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal alpa tidak melakukan

kewajiban perpajakan

Diatur dalam Pasal 174 ayat (1) dimana unsur- unsur tindak

pidana-nya adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Wajib pajak

2) Kealpaan

Unsur Objektif

1) Tidak menyampaikan SPTPD48; atau

48

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah (Pasal 1 Ayat (50) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah).

97

2) Mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap; atau

3) Melampirkan keterangan yang tidak benar;

4) Sehingga merugikan keuangan Daerah

Sanksi Pidana

1) Pidana kurungan : paling lama 1 (satu) tahun; atau

2) Pidana denda : paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang

yang tidak atau kurang dibayar

b. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal sengaja tidak

melakukan kewajiban perpajakan

Diatur dalam Pasal 174 ayat (2) dimana unsur- unsur tindak

pidana-nya adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Wajib pajak;

2) Dengan sengaja

Unsur Objektif

1) Tidak menyampaikan SPTPD; atau

2) Mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap; atau

3) Melampirkan keterangan yang tidak benar

4) Sehingga merugikan keuangan daerah

Sanksi Pidana

1) Pidana penjara : paling lama 2 (dua) tahun; atau

98

2) Pidana denda : paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang

terutang yang tidak atau kurang dibayar

c. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal Wajib Retribusi tidak

melaksanakan kewajiban perpajakan

Diatur dalam Pasal 176 dimana unsur- unsur tindak pidana-nya

adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif

Wajib Retribusi

Unsur Objektif

1) Tidak melaksanakan kewajibannya;

2) Sehingga merugikan keuangan daerah

Sanksi Pidana

1) Pidana kurungan : paling lama 3 (tiga) bulan; atau

2) Pidana denda : paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi

terutang yang tidak atau kurang dibayar

d. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal alpa membuka rahasia

Wajib Pajak

Diatur dalam Pasal 177 ayat (1) dimana unsur- unsur tindak

pidana-nya adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Pejabat; atau

2) Tenaga ahli yang ditunjuk oleh kepala daerah;

99

3) Karena kealpaannya

Unsur Objektif

Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 177 Ayat (1) dan Ayat (2)

Sanksi Pidana

1) Pidana kurungan : paling lama 1 (satu) tahun; dan

2) Pidana denda : paling banyak Rp. 4.000.000.00 (empat juta

rupiah)

e. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal sengaja membuka

rahasia Wajib Pajak

Diatur dalam Pasal 177 ayat (2) dimana unsur- unsur tindak

pidana-nya adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Pejabat; atau

2) Tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

3) Dengan sengaja

Unsur Objektif

1) Tidak memenuhi kewajibannya; atau

2) Seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban

pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Ayat (1) dan

(2)

100

Sanksi Pidana

1) Pidana kurungan : paling lama 2 (dua) tahun; dan

2) Pidana denda : paling banyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta

rupiah)

F. Perumusan Tindak Pidana Perpajakan Menurut Undang-Undang No.

13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai

a. Pasal 13 huruf a dimana unsur-unsur tindak pidana-nya adalah

sebagai berikut :

Unsur Subjektif

Barang siapa

Unsur Objektif

1) Meniru atau memalsukan materai tempel dan kertas materai;

atau

2) Memalsukan tandatangan yang perlu untuk mensahkan materai

Sanksi Pidana

Pidana penjara : paling lama 7 (tujuh) tahun

b. Pasal 13 huruf b dimana unsur-unsur tindak pidana-nya adalah

sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Barang siapa;

2) Dengan sengaja

101

Unsur Objektif

1) Menyimpan;

2) Dengan maksud untuk diedarkan; atau

3) Memasukkan ke Negara Indonesia meterai palsu, yang

dipalsukan;

4) Yang dibuat dengan melawan hak

Sanksi Pidana

Pidana penjara : paling lama 7 (tujuh) tahun

c. Pasal 13 huruf c dimana unsur-unsur tindak pidana-nya adalah

sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Barang siapa

2) Dengan sengaja

Unsur Objektif

1) Menggunakan; menjual; menawarkan; menyerahkan;

menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke Negara

Indonesia materai yang mereknya, capnya, tandatangannya,

tanda sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah

dihilangkan seolah-olah materai itu belum dipakai; dan atau

2) Menyuruh orang lain menggunakannya dengan melawan hak

Sanksi Pidana

1) Pidana penjara : paling lama 4 (empat) tahun

102

2) Pidana denda : paling banyak Rp. 300 (tiga ratus rupiah)

d. Pasal 13 huruf d dimana unsur-unsur tindak pidana-nya adalah

sebagai berikut :

Unsur Subjektif

Barang siapa

Unsur Objektif

Menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahuinya

digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan

memalsukan benda materai.

Sanksi Pidana

1) Pidana penjara : paling lama 9 (sembilan) bulan; atau

2) Pidana denda : paling banyak Rp. 300 (tiga ratus rupiah)

e. Pasal 14 Ayat (1) dimana unsur-unsur tindak pidana-nya adalah

sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Barang siapa;

2) Dengan sengaja

Unsur Objektif

Menggunakan cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat

(2) huruf b tanpa izin Menteri Keuangan.

Sanksi Pidana

Pidana penjara : paling lama 7 (tujuh) tahun

103

G. Perumusan Tindak Pidana Perpajakan Menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP)

a. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal pemalsuan surat

Pasal 263 Ayat (1) yang unsur-unsur tindak pidana-nya adalah

sebagai berikut :

Unsur Subjektif

Barang siapa

Unsur Objektif

1) Membuat secara tidak benar; atau

2) Memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan

atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai

bukti dari sesuatu hal;

3) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain

pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

4) Diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,

karena pemalsuan surat

Sanksi Pidana

Pidana penjara : paling lama 6 (enam) tahun

Pasal 263 Ayat (2) yang unsur-unsur tindak pidana-nya adalah

sebagai berikut :

104

Unsur Subjektif

1) Barang siapa;

2) Dengan sengaja

Unsur Objektif

1) Memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu,

seolah-olah benar;

2) Jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian

Sanksi Pidana

Ketentuan pidana Pasal 263 Ayat (2) mengacu pada Pasal 263 Ayat

(1)

Pasal 264 Ayat (1) yang unsur-unsur tindak pidana-nya adalah

sebagai berikut :

Unsur Subjektif

Barang siapa

Unsur Objektif

Pemalsuan terhadap:

1. Akta-akta otentik;

2. Surat hutang dan sertifikasi hutang dari suatu Negara atau

bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;

3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari

suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai;

105

4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat

yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang

dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;

5. Surat kredit atau surat dagang yang dipergunakan untuk

diedarkan;

Sanksi Pidana

Pidana penjara : paling lama 8 (delapan) tahun

Pasal 264 Ayat (2) yang unsur-unsur tindak pidana-nya adalah

sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Barang siapa

2) Dengan sengaja

Unsur Objektif

1) Memakai surat dalam Pasal 264 Ayat (1), yang isinya tidak

benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu;

2) Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Sanksi Pidana

Ketentuan pidana Pasal 264 Ayat (2) mengacu pada Pasal 264 Ayat

(1)

106

Pasal 266 Ayat (1) yang unsur-unsur tindak pidana-nya adalah

sebagai berikut :

Unsur Subjektif

Barangsiapa

Unsur Objektif

1) Menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta

otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannnya harus

dinyatakan oleh akta itu;

2) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain

pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan

kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan

kerugian

Sanksi Pidana

Pidana penjara : paling lama 7 (tujuh) tahun

Pasal 266 Ayat (2) yang unsur-unsur tindak pidana-nya adalah

sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Barangsiapa

2) Dengan sengaja

Unsur Objektif

1) Memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan

kebenaran;

107

2) Jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Sanksi Pidana

Ketentuan pidana Pasal 266 Ayat (2) mengacu pada Pasal 266 Ayat

(1)

Pasal 274 Ayat (1) yang unsur-unsur tindak pidana-nya adalah

sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Barangsiapa

Unsur Objektif

1) Membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan

seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik

atau hak lainnya atas sesuatu barang;

2) Dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau

penggadaiannya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman

atau kepolisian tentang asalnya

Sanksi Pidana

Pidana penjara : paling lama 2 (dua) tahun

Pasal 274 Ayat (2) yang unsur-unsur tindak pidana-nya adalah

sebagai berikut :

Unsur Subjektif

Barangsiapa

108

Unsur Objektif

1) Membuat secara tidak benar atau memalsu surat keterangan

seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik

atau hak lainnya atas sesuatu barang;

2) Dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau

penggadaiannya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman

atau kepolisian tentang asalnya

Sanksi Pidana

Ketentuan pidana Pasal 274 Ayat (2) mengacu pada Pasal 274 Ayat

(1)

Pasal 275 Ayat (1) yang unsur-unsur tindak pidana-nya adalah

sebagai berikut :

Unsur Subjektif

Barangsiapa

Unsur Objektif

1) Menyimpan bahan;

2) Benda yang diketahui bahwa diperuntukkan untuk melakukan

salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 264 No. 2-

5.

Sanksi Pidana

1) Pidana penjara : paling lama 9 (sembilan) bulan; atau

2) Pidana denda: paling banyak Rp. 300 (tiga ratus rupiah)

109

b. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal rahasia jabatan

Diatur dalam Pasal 322 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsur tindak

pidana-nya adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Barangsiapa

2) Dengan sengaja

Unsur Objektif

Membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau

pencariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu

Sanksi Pidana

1) Pidana penjara : paling lama 9 (Sembilan) bulan; atau

2) Pidana denda : paling banyak enam ratus rupiah

c. Jenis tindak pidana perpajakan dalam hal kejahatan jabatan

Diatur dalam Pasal 415 KUHP yang unsur-unsur tindak pidana-

nya adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Seorang pejabat;

2) Orang lain

Unsur Objektif

1) Ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau

untuk sementara waktu menggelapkan uang atau surat

berharga yang disimpan karena jabatannya;

110

2) Membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau

digelapkan oleh orang lain;

3) Menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan

tersebut

Sanksi Pidana

Pidana penjara : paling lama 7 (tujuh) tahun

Diatur dalam Pasal 416 KUHP yang unsur-unsur tindak pidana-

nya adalah sebagai berikut

Unsur Subjektif

1) Seorang pejabat;

2) Orang lain

Unsur Objektif

1) Yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus

atau untuk sementara waktu;

2) Membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-

daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi

Sanksi Pidana

Pidana penjara : paling lama 4 (empat) tahun

Diatur dalam Pasal 417 KUHP yang unsur-unsur tindak pidana-

nya adalah sebagai berikut

Unsur Subjektif

1) Seorang pejabat;

111

2) Orang lain

Unsur Objektif

1) Ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau

untuk sementara waktu;

2) Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin

tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna

meyakinkan atau membuktikan dimuka penguasa berwenang,

akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya

karena jabatan-nya;

3) Membiarkan orang lain meghilangkan, menghancurkan,

merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang

itu;

4) Menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu

Sanksi Pidana

Pidana penjara : paling lama 5 (lima) tahun

Diatur dalam Pasal 418 KUHP yang unsur-unsur tindak pidana-

nya adalah sebagai berikut

Unsur Subjektif

Seorang pejabat

Unsur Objektif

112

1) Menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya

harus diduga, bahwa itu diberikan karena kekuasaan atau

kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya;

2) Menurut pikiran orang yang member hadiah atau janji-janji itu

ada hubungannnya dengan jabatannya

Sanksi Pidana

1) Pidana penjara : paling lama 3 (tiga) tahun

2) Pidana denda : paling sedikit Rp 300 (tiga ratus rupiah)

Diatur dalam Pasal 419 Ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsur

tindak pidana-nya adalah sebagai berikut

Unsur Subjektif

Seorang pejabat

Unsur Objektif

1) Menerima hadiah atau janji; padahal diketahui, bahwa itu

debrikan untuk menggerakkan dia supaya melakukan atau tidak

melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan-nya,

yang bertentangan dengan kewajibannya;

2) Menerima hadiah padahal diketahui bahwa itu diberikan

sebagai akibat atau oleh karena dia telah melakukan atau tidak

melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan

dengan kewajibannya

Sanksi Pidana

113

Pidana penjara : paling lama 5 (lima) tahun

Diatur dalam Pasal 421 KUHP yang unsur-unsur tindak pidana-

nya adalah sebagai berikut

Unsur Subjektif

Seorang pejabat

Unsur Objektif

Menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan,

tidak melakukan atau membiarkan sesuatu

Sanksi Pidana

Pidana penjara : paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan

Diatur dalam Pasal 423 KUHP yang unsur-unsur tindak

pidanya-nya adalah sebagai berikut

Unsur Subjektif

1) Seorang pejabat

Unsur Objektif

1) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

serta melawan hukum;

2) Menyalahgunakan kekuasaannya;

3) Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk

membayar atau menerima pembayaran dengan potongan;

4) Untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri

114

Sanksi Pidana

Pidana penjara : paling lama 6 (enam) tahun

d. Jenis tindak pidana perpajakan dalam kejahatan penggelapan

Diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsur tindak pidana-

nya adalah sebagai berikut

Unsur Subjektif

1) Barangsiapa

2) Dengan sengaja

Unsur Objektif

1) Dengan melawan hokum mengaku sebagai milik sendiri barang

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

orang lain;

2) Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

3) Diancam karena penggelapan

Sanksi Pidana

1) Pidana penjara : paling lama 4 (empat) tahun

2) Pidana denda : paling banyak Rp 60 (enam puluh rupiah)

Diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsur tindak pidana-

nya adalah sebagai berikut

Unsur Subjektif

Setiap orang

115

Unsur Objektif

Penggelapan yang dilakukan oleh karena penguasaannya terhadap

barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena

pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu

Sanksi Pidana

Pidana penjara : paling lama 5 (lima) tahun

H. Perumusan tindak Pidana Perpajakan dalam Kaitan Undang-Undang

No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Korupsi

Diuraikan dalam Pasal 2 Ayat 1 yang unsur unsur tindak pidana-

nya adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Setiap orang

Unsur Objektif

1) Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

2) Yang dapat merugikan keuangan Negara49 atau perekonomian

Negara

49

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala

sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 Ayat 1 UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara).

116

Sanksi Pidana

1) Pidana penjara : paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama

20 (duapuluh) tahun

2) Pidana denda : paling sedikt Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milliar

rupiah)

Diuraikan dalam Pasal 3 yang unsur-unsur tindak pidana-nya

adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Setiap orang

Unsur Objektif

1) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

2) Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Sanksi Pidana

1) Pidana penjara : paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama

20 (duapuluh) tahun; dan/atau

2) Pidana denda : paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milliar

rupiah)

117

Diuraikan dalam Pasal 12 yang unsur unsur tindak pidana-nya

adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Pegawai negeri;

2) Penyelenggara Negara;

3) Hakim;

4) advokat

Unsur Objektif

1) Menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga

bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan

agar tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam

jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

2) Menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa

hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan

karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam

jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

3) Menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga

bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi

putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

4) Menerima janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa

hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau

118

pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara

yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

5) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan

kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu ,

membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau

untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

6) Pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau

memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau

penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum,

seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang

lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya,

padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

7) Pada waktu menjalan tugas, meminta atau menerima

pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan

utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut

bukan merupakan utang;

8) Pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah

Negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-lah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang

yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

119

9) Turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan,

yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau

sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Sanksi Pidana

1) Pidana penjara : pidana penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20

(duapuluh) tahun

2) Pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta

rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000.00 (sau miliyar rupiah)

I. Perumusan Tindak Pidana Perpajakan dalam Kaitan Undang-Undang

No. 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Diuraikan dalam Pasal 36 Ayat (1) yang unsur-unsur tindak pidana-

nya adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Anggota BPK

Unsur Objektif

Memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang

mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a

120

Sanksi Pidana

1) Pidana penjara : paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10

(sepuluh) tahun; dan/atau

2) Pidana denda : paling sedikit Rp. 3.000.000.000.00 (tiga milyar

rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh milliar

rupiah)

Diuraikan dalam Pasal 36 Ayat (2) yang unsur-unsur tindak pidana-

nya adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Anggota BPK

Unsur Objektif

Mempergunakan keterangan bahan, data, informasi dan/atau

dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas

BPK dengan melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 huruf b

Sanksi Pidana

1) Pidana penjara : paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5

(lima) tahun; dan/atau

2) Pidana denda : paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00 (satu milliard

rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima milliard

rupiah)

121

J. Perumusan Tindak Pidana Perpajakan dalam Kaitan Undang-Undang

No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Diuraikan dalam Pasal 34 Ayat (1) yang unsur-unsur tindak pidana-

nya adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif

1) Menteri;

2) Pimpinan lembaga;

3) Gubernur;

4) Bupati;

5) Walikota

Unsur Objektif

Terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan

dalam Undang-Undang Tentang APBN/Perda Tentang APBD

Sanksi Pidana

Ketentuan sanksi pidana Pasal 34 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara mengacu pada UU No. 20 Tahun 2001

Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

122

Diuraikan dalam Pasal 34 Ayat (2) yang unsur unsur tindak

pidana-nya adalah sebagai berikut :

Unsur Subjektif

Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja

Perangkat Daerah

Unsur Objektif

Terbukti melakukan peyimpangan kegiatan anggaran yang telah

ditetapkan dalam undang-undang APBN/peraturan daerah tentang APBD

Sanksi Pidana

Ketentuan sanksi pidana Pasal 34 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003

Tentang Keuangan Negara mengacu pada UU No. 20 Tahun 2001

Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

K. Perumusan Tindak Pidana Perpajakan dalam Kaitan Undang-Undang

Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, bentuk perumusan tindak

pidana-nya terbagi atas tiga golongan :

a. Golongan pertama, sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 sub.1 yang

menunjuk ketentuan Rechten Ordonnantie Stbld 1931 No. 471 (yang

telah dirubah dan ditambah) meliputi:

123

1) Ordonantie gecontroleerde goerderen 1948 (Staatsblad 1948 No.

144);

2) Prijsbeheersing-ordonantie 1948 (Staatsblad 1948 No. 295);

3) Undang-Undang penimbunan barang 1951 (Lembaran Negara

Tahun 1951 No.4);

4) Ristodonnantie 1948 (Staatsblad 1948 No. 253) ;

5) Undang-undang darurat kewajiban penggilingan padi (Lembaran

Negara Tahun 1952 No. 33);

6) Divizien ordonnantie 1940 (Staatsblad 1940 No. 205);

b. Golongan kedua yang tercantum dalam Pasal 26, Pasal 32, dan Pasal

33 UUTPE;

c. Golongan ketiga adalah undang-undang yang dibuat dalam kategori

undang-undang pelanggaran delik ekonomi, termasuk seperti Undang-

Undang No. 8 Tahun 1962 Tentang Pengawasan barang-barang dan

PP No. 11 Tahun 1962 sebagai perauran pelaksanaannya.

Adapun perumusan tindak pidana ekonomi yang diatur dalam Bab-

II tentang pidana dan tindakan tata-tertib (pada urutan No.6 yang telah

dirubah dengan LN No. 1958-158) menentukan ancaman pidana atas

perbuatan-perbuatan yang dilarang :

1) Barangsiapa yang melakukan tindak pidana ekonomi :

Dalam hal kejahatan yang termasuk dalam Pasal 1 Ayat (1) sub. 1e

dipidana, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan

124

hukuman denda setingi-tingginya Rp. 1 juta, atau dengan salah satu

dari hukuman pidana itu;

Dalam hal kejahatan yang termasuk dalam pasal 1 Ayat (1) sub. 2e

dan berdasar sub. 3e dipidana, dengan hukuman penjara selama-

lamanya dua tahun dan hukuman benda setingi-tingginya Rp. 100 ribu

atau dengan salah satu dari hukuman pidana itu;

Dalam hal pelanggaran yang tersebut dalam pasal sub. 1e dipidana

dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan hukuman

denda setinggi-tingginya Rp. 100 ribu, atau dengan salah satu dari

hukuman pidana itu.

2) Jika harga barang, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana

itu dilakukan atau yang diperoleh baik seluruhnya maupun sebagian,

karena tindak pidana ekonomi itu, lebih tinggi dari pada seperempat

bagian pidana denda tertinggi yang disebut dalam ayat (1) sub.a

sampai dengan d, hukuman denda itu dapat ditentukan setinggi-

tingginya empat kali harga barang itu;

3) Lain daripada itu, dapat dijatuhi hukuman tambahan tersebut dalam

Pasal 7 Ayat (1) atau tindakan tata tertib tersebut, dalam hal-hal yang

memungkinkan dijatuhkannya tindakan tatatertib yang ditentukan

dalam peraturan lain; ancaman pidana terutama denda diperberat

dengan Perpu No. 21 Tahun 1959, LN. 1959-130, mulai berlaku

tanggal 16 Nopember 1959).

125

Dengan demikian undang-undang tindak pidana ekonomi dalam hal

penjatuhan pidana, di samping pidana pokok dan tambahan, maka diatur

pula hukuman tindakan tata-tertib.

Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi merupakan suatu

kumpulan dari berbagai peraturan perundang-undangan di bidang

ekonomi yang berlaku positif dan yang memuat ketentuan pidana. Dengan

kata lain, undang-undang Tindak Pidana Ekonomi mengatur semua tindak

pidana yang memiliki karakteristik ekonomi serta dikualifisir sebagai tindak

pidana yang mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan

perekonomian dan keuangan Negara.

UUTPE (UU No. 7 Drt. Tahun 1955) memuat ketentuan-ketentuan

yang menyimpang dari hukum pidana umum (KUHP dan KUHAP).

Penyimpangan dari asas-asas atau ketentuan-ketentuan umum hokum

pidana, yang merupakan ciri dari hukum pidana khusus, dimaksudkan

untuk mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan

persidangan di pengadilan tindak pidana ekonomi.

Permasalahan yang sama dihadapi oleh kejahatan perpajakan.

Meskipun wujudnya (bentuk hukumnya) mungkin sederhana, seperti :

pemalsuan surat , sengaja tidak membayar pajak, dan lain-lain, akan

tetapi “cara kerja” para pelakunya dan akibat serta kerugian yang diderita

126

sering sangat rumit. Diperlukan pengetahuan tentang cara kerja sistem

perpajakan (nasional maupun internasional) dan dimana juga

pengetahuan sistem komputer (apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan

serta cara pengamanan yang dipergunakan) untuk memperoleh

gambaran yang jelas tentang peristwa tersebut.

Kerumitan semacam inilah ditambah dan diperlukannya

pengetahuan “ilmu ekonomi, politik ekonomi dan politik perekonomian”

untuk mengetahui kepentingan-kepentingan nasional apa saja yang

terancam, yang mengharuskan adanya “penanganan khusus” melalui

undang-undang pidana khusus dalam menghadapi kejahatan perpajakan

tersebut. Terlebih dalam hal modus operandi kejahatan perpajakan makin

hari makin canggih.

Kekhususan penanganan yang diberikan oleh Undang-Undang

Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE) sebenarnya sudah cukup luas untuk

menangani kejahatan perpajakan. Yang diperlukan sekarang

penanggulangan kejahatan perpajakan. Yang diperlukan sekarang

penanggulangan kejahatan perpajakan ke dalam Pasal 1 UUTPE.

Latar belakang diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun

1955, yang mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 1955, karena kondisi

perekonomian Negara RI ketika itu sangat terpuruk dan tidak menentu,

127

sehingga tercipta keadaan-keadaan ynag sangat mendesak untuk

ditanggulangi dari segi perekonomiannya, sehingga dikeluarkanlah

undang-undang tindak pidana ekonomi untuk segera diberlakukan

sebagai upaya untuk mengatasi perekonomian Negara, sehingga

penentuan perumusan delik sebagaimana tercantum pada golongan

pertama, kedua dan ketiga tersebut diatas, adalah bertolak dari kondisi

perekonomian ketika itu.

Untuk lebih mengefektifkan UUTPE pada saat itu maka ketentuan

sanksi pidana dalam UUTPE perlu diperberat. Untuk itu, pemerintah

mengeluarkan Perpu No. 21 Tahun 1959 Tentang memperberat ancaman

pidana terhadap tindak pidana ekonomi. Adapun alas an perlunya

memperberat ancaman pidana yang diatur dalam UUTPE, karena

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasan umum Perpu No. 21

Tahun 1959, adalah didasarkan pada kenyataan di mana ancaman-

ancaman pidana terhadap tindak pidana ekonomi (UUTPE), dirasakan

masih sangat ringan bila dibandingkan dengan akibat-akibat yang

ditimbulkan oleh tindak pidana ekonomi tersebut, yaitu berupa kekacauan

ekonomi dalam masyarakat. Sedangkan kebijakan pemerintah pada

waktu itu, difokuskan pada kemakmuran rakyat, sehingga segala bentuk

tindak pidana ekonomi yang dilakukan, baik dengan sengaja maupun

tidak dengan sengaja, yang menimbulkan kekacauan di bidang

128

perekonomian dalam masyarakat, harus dicegah atau setidak-tidaknya

dikurangi. Upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi itu, maka

satu-satunya jalan yang harus dilakukan, adalah dengan memperberat

ancaman pidana dalam UUTPE.

Implementasinya dituangkan ke dalam Pasal 1 Ayat (1) Perpu No.

21 Tahun 1959, yang pada intinya ancaman pidana dengan denda

UUTPE, dinaikkan menjadi setinggi-tingginya 30 kali jumlah yang

ditetapkan dalam UUTPE. Kemudian dalam Ayat (2) diancam dengan

pidana mati atau pidana penjara sementara selama-lamanya 20 tahun

dan pidana denda sebesar 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam UUTPE,

jika tindak pidana itu dapat menimbulkan kekacauan di bidang

perekonomian dalam masyarakat.

Kehendak untuk menjatuhkan pidana berat, terlihat pula dengan

adanya keharusan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana secara

kumulatif, karena menurut ketentuan UUTPE, hakim dapat memilih

hukuman badan atau denda atau menjatuhkan kedua-duanya (alternatif-

kumulatif).

Kebijakan pidana berikutnya, adalah Penetapan Presiden No. 5

Tahun 1959 Tanggal 27 Juli 1959 tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa

Tentara Agung, yakni memperberat ancaman hukuman terhadap tindak

129

pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang dan

pangan. Adapun latar belakang dikeluarkannya penetapan Presiden

(Penpres) ini, bahwa untuk memberantas perbuatan para pengacau

dalam bidang perekonomian dan keamanan, agar kepentingan rakyat

akan sandang dan pangan yang cukup dapat diamankan dan terpelihara,

maka perlu diadakan perubahan dalam hukum pidana dan hukum acara

pidana yang berlaku.

Landasan yang mendasari dibuatnya Penpres termaksud, telah

terimplementasi dalam Pasal 2 yang berbunyi: barang siapa melakukan

sesuatu tindak pidana ekonomi sebagaimana termaksud dalam UUTPE,

tindak pidana seperti termaksud dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi

(Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958) dan tindak

pidana yang termuat dalam title I dan II Buku Kedua KUHP, dengan

mengetahui atau patut harus menduga, bahwa tindak pidana itu akan

menghalang-halangi terlaksananya program pemerintah, yang meliputi:

a. Memperlengkapi sandang dan pangan rakyat dalam waktu sesingkat-

singkatnya;

b. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan Negara; dan

c. Melanjutkan perjuangan menentang imprealisme ekonomi dan politik

(Irian Barat/Irian Jaya/Provinsi Papua), dihukum dengan hukuman

penjara selama sekurang-kurangnya satu tahun dan setingi-tingginya

130

dua puluh tahun, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman

mati.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Penpres No. 5 Tahun 1959 di atas,

bahwa ruang lingkup dari Penpres No. 5 Tahun 1959 termaksud, yang

mempercepat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang

membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang dan pangan

sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 Penpres No. 5 Tahun 1959

tersebut, meliputi tindak pidana ekonomi yang termaksud dalam Undang-

Undang No. 7 Drt tahun 1955, perbuatan pidana korupsi, seperti

termaksud dalam peraturan pemberantasan Korupsi (Peraturan Penguasa

Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/9158) dan tindak pidana yang

tercantum dalam titel I dan Buku II Kedua KUHP, yaitu kejahatan

melanggar kemanan Negara dan kejahatan melanggar martabat kepala

Negara. Menurut penjelasan Penpres No. 5 Tahun 1959, bahwa ketiga

golongan tindakan pidana itu, merupakan tindak pidana terpenting yang

berkaitan dengan ketiga program pemerintah termaksud.

Disamping itu, dalam penjelasan Penpres No. 5 Tahun 1959

tersebut, ditegaskan bahwa memang perlu sekali diadakan tindakan

keras, tegas dan cepat terhadap pengacau-pengacau dalam bidang

perekonomian dan keamanan, yang dengan perbuatan-perbuatannya

jelas dan nyata menghalang-halangi terlaksananya program pemerintah

131

tersebut. Apa yang telah ditegaskan dalam penjelasan Penpres ini,

sebenarnya merupakan cerminan dari “political wiil” pemerintah, yang

mana sejak terjadinya perubahan ketatanegaraan tanggal 5 Juli 1959,

maka upaya pencapaian masyarakat yang adil dan makmur menjadi

prioritas utama, karenanya terhadap orang-orang yang merintangi

program dimaksud, perlu diambil tindakan dengan menggunakan sarana

hukum pidana.

L. Perumusan Tindak Pidana Perpajakan dalam Kaitan Undang-Undang

No. 11 (Pnps) Tahun 1963 Tentang Tindak Pidana Subversi.

UU No. 11 (PnPs) Tahun 1963 Tentang Tindak Pidana Subversi ini

telah dicabut dengan UU No. 26 Tahun 1999 dengan alas an perumusan

deliknya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan hukum di

Indonesia, namun dapat menjadi sejarah untuk dikenang dan penulis

sengaja untuk menguraikan secara singkat mengenai hubungannya

dengan tindak pidana perpajakan dibawah ini.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi,

bentuk perumusan deliknya diatur dalam Pasal 1 Ayat (1), sub. 1, sub.2,

sub.3, sub. 4 dan sub 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Subversi

dengan perumusan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

132

Sub. 1 : melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud atau nyata-

nyata, dengan maksud atau diketahuinya atau patut diketahuinya

berupa :

a. Memutar balikkan, merongrong atau menyelewengkan Ideology

Negara Pancasila atau haluan Negara; atau

b. Menggulingkan, merusak atau merongrong kekuasaan Negara

atau kewajiban pemerintah yang sah atau aparatur Negara;

atau

c. Menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan

permusuhan, perpecahan, pertentangan, kekacauan,

kegoncangan atau kegelisahan di antara kalangan penduduk

atau masyarakat yang bersifat luas atau di antara Negara

Republik Indonesia dengan sesuatu Negara sahabat; atau

d. Menganggu, menghambat atau mengacaukan bagi industri,

produksi, distribusi, perdagangan, koperasi atau pengangkutan

yang diselenggarakan oleh pemerintah atau berdasarkan

keputusan pemerintah, atau yang mempunyai pengaruh luas

terhadap hajat hidup rakyat banyak.

Sub.2 : melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang menyatakan

simpatik bagi musuh Negara Republik Indonesia atau Negara yang

sedang tidak bersahabat dengan Negara Republik Indonesia.

133

Sub.3 : melakukan pengrusakan atau penghancuran bangunan yang

mempunyai fungsi untuk pentingan umum ataupun milik perseorangan

atau badan yang dilakukan secara luas

Sub. 4 : melakukan kegiatan mata-mata

Sub.5 : melakukan sabotase

Sehubungan dengan dikeluarkannya undang-undang subversi ini

(UU No. 11 PnPs Tahun 1963) yang mulai berlaku pada tanggal 16

Oktober 1963, secara yuridis ada dua hal pokok yang menjadi sasaran,

yakni (1) yang berkaitan dengan keamanan Negara; dan (2) yang

berkaitan dengan program pemerintah di bidang ekonomi, yang tercantum

dalam Pasal 1 Ayat (1) angka ke-1 huruf d UU No. 11 PnPs Tahun 1963,

dinyatakan : Dipersilahkan melakukan tindak pidana subversi :

menganggu, menghambat, atau mengacaukan perindustrian, produksi,

distribusi, perdagangan, koperasi atau pengangkutan yang

diselenggarakan oleh pemerintah atau berdasarkan keputusan

pemerintah atau yang mempunyai pengaruh luas terhadap hajat hidup

rakyat. Oleh karena itu, dalam Pasal 17 UU No. 11 PnPs Tahun 1963

mengatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat

diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang tindak pidana

subversi tersebut.

Pemerintah pada waktu itu menganggap hukum pidana sebagai

alat yang ampuh dibandingkan hukum perdata dan administrasi dalam hal

134

untuk menanggulangi kesulitan perekonomian dan kondisi keamanan

yang dialami sesudah revolusi fisik. Oleh karena itu, beberapa pejabat

pemerintah dalam berbagai kesempatan, selalu mengulang-ngulang

perlunya pidana mati bagi mereka yang melakukan pengacauan ekonomi

atau terjadinya tindak pidana ekonomi, namun demikian ancaman pidana

tersebut sangat berat itu ternyata juga perekonomian Indonesia pada

waktu itu tidak menjadi baik. Alasannya, bahwa agar kita tidak boleh

terlalu mengharapkan ketaatan orang pada suatu peraturan, hanya

dengan mengandalkan pada sanksi pidana semata, meskipun tidak boleh

mengatakan bahwa sanksi pidana tidak ada artinya sama sekali, sehingga

jalan eluarnya hendaklah menunjukkan kepada pembuat kebijakan,

bahwa sebenarnya untuk tidak dipidana ekonomi, selain sanksi-sanksi

pidana yang bermacam-macam jenisnya termaksud, mulai dari pidana

denda sampai dengan pidana mati, juga kiranya perlu diterapkan adanya

ketentuan hukuman tentang tindakan tata-tertib (Pasal 8 UUTPE). Sanksi

tindakan tata-tertib ini, adalah sesuai dengan sifat perekonomian sebagai

hukum yag mengatur ketertiban masyarakat.

Undang-Undang Tindak Pidana Subversi ini dalam hubungannya

dengan tindak pidana perpajakan haruslah memenuhi perumusan unsur-

unsur deliknya yang bersangkut –paut dengan keadaan-keadaan yakni:

a. Terjadinya kegoncangan politik/tidak stabilnya keadaan politik yang

dapat membahayakan Negara;

135

b. Terjadinya kegoncangan perekonomian dan keuangan;

c. Terjadinya keresahan yang dapat menimbulkan perpecahan,

permusuhan dan kegelisahan dikalangan penduduk atau

masyarakat luas.

Indikator-indikator tersebut di atas dapatlah dikualifisir sebagai

tindak pidana subversi yang pernah diberlakukan semasa pemerintah

orde lama dan orde baru, sehingga keadaan inilah sudah tidak

memungkinkan dan sudah tidak cocok di era reformasi sekarang ini.

M. Perumusan Tindak Pidana Perpajakan dalam Kaitan Undang-Undang

No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15

tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan

maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu Negara maupun yang

dilakukan melintasi batas wilayah Negara lain makin meningkat.

Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan

(bribery), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja,

penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkotika dan

psikotropika,m perdagangan budak, wanita, dan anak, perdagangan

senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan,

dan berbagai kejahatan kerah putih. Kejahatan-kejahatan tersebut telah

136

melibatkan atau menghasilkan Harta Kekayaan yang sangat besar

jumlahnya.

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak

pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau

digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan

akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya

harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu

mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan

tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (financial system), terutama ke

dalam sistem perbankan. Dengan cara demikian, asal-usul harta tersebut

diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk

menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta Kekayaan yang

diperoleh dari tindak pidana, dikenal sebagai kegiatan pencucian uang

(money laundering)

Bagi organisasi kejahatan, harta kekayaan sebagai hasil kejahatan

ibarat darah dalam satu tubuh, dalam pengertian apabila aliran harta

kekayaan melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan

diputuskan, maka organisasi kejahatan tersebut lama-kelamaan akan

menjadi lemah, berkurang aktivitasnya, bahkan menjadi mati. Oleh karena

itu, harta kekayaan merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu

organisasi kejahatan. Untuk itu, terdapat suatu dorongan bagi organisasi

kejahatan melakukan pencucian uang agar asal-usul harta kekayaan yang

137

sangat dibutuhkan tersebut sulit atau tidak dapat dilacak oleh penegak

hukum.

Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan

masyarakat, juga sangat merugikan Negara karena dapat mempengaruhi

atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan Negara

dengan meningkatnya berbagai kejahatan, termasuk juga kejahatan

perpajakan/tindak pidana perpajakan.

Kejahatan perpajakan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Di

Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan

mendefenisikan melalui ketentuan-nya paling sedikit 18 (delapan belas)

kategori kejahatan yang dapat dihukum, baik itu dalam bentuk hukuman

kurungan, penjara, dan denda. Beberapa bentuk kejahatan tersebut,

diantaranya :

1) Sengaja tidak menyampaikan SPT (Pasal 39 Ayat (1) UU KUP)

2) Mengulangi tindakan pidana perpajakan sebelum 1 tahun (Pasal 39

Ayat (2) UU KUP)

3) Mencoba menyalahgunakan NPWP dan PKP untuk restitusi dan

kompensasi (Pasal 39 Ayat (3) UU KUP)

4) Menerbitkan faktur pajak tidak sesuai ketentuan (Pasal 39A UU

KUP)

138

5) Tidak memberikan keterangan bagi yang punya hubungan dengan

Wajib Pajak (Pasal 41A UU KUP)

6) Mempersulit penyidikan (Pasal 41B)

7) Menyuruh, membantu Wajib Pajak melakukan tindak pidana

perpajakan (Pasal 43 UU KUP)

8) Setiap orang alpa tidak menyampaikan SPT atau SPT tidak benar

(Pasal 38 UU KUP)

9) Setiap orang sengaja tidak memenuhi data pada kewajiban

instansi, lembaga, asosiasi dan lainnya (Pasal 41C Ayat (1) UU

KUP)

10) Setiap orang sengaja menyebabkan data tidak memenuhi data

pada kewajiban instansi, lembaga, asosiasi dan lainnya (Pasal 41C

(2) UU KUP)

11) Setiap orang sengaja tidak memberikan data pada kewajiban

perbankan, notaris, akuntan publik, konsultan pajak dan lainnya

(Pasal 41C (3) UU KUP)

12) Setiap orang sengaja menyalahgunakan data dan informasi

perpajakan (Pasal 41C Ayat (4) UU KUP)

13) Kealpaan membuka rahasia Wajib Pajak (Pasal 41 Ayat (1) UU

KUP)

14) Sengaja membuka rahasia Wajib Pajak (Pasal 41 Ayat (2) UU

KUP)

139

15) Menetapkan pajak tidak sesuai dengan undang-undang (Pasal

36A Ayat (1) UU KUP)

16) Bertindak diluar kewenangan (Pasal 36A Ayat (2) UU KUP)

17) Petugas pajak yang melakukan pemerasan (Psasl 36A Ayat (3)

UU KUP)

18) Petugas pajak yang menguntungkan diri sendiri (Pasal 36A Ayat

(4), Pasal 43A Ayat (3) UU KUP)

Pola pelanggaran dalam kejahatan perpajakan pada umumnya

dilakukan oleh oknum aparat pajak, aparat hukum, hingga hakim di

pengadilan pajak. Dalam titik rawan pelanggaran biasanya dimulai pada

proses pemeriksaan, penagihan, komunikasi dengan account

representative, dan pengadilan pajak. Titik rawan pelanggaran juga terjadi

pada proses keberatan, banding pajak, pemeriksaan bukyi permulaan dan

penyidikan pajak, penuntutan oleh kejaksaan, dan saat persidangan di

pengadilan negeri. Dengan demikian, pola pelanggaran ini sudah seperti

tersusun rapi dan terorganisir dengan baik.

Bila dicermati pola kejahatan perpajakan ini sebagian masih

menggunakan pola lama atau pola konvensional. Namun dalam

perkembangannya, pola kejahatan perpajakan ini ternyata juga sudah

menggunakan modus baru dan modern, dimana kejahatan dilakukan

dengan melibatkan orang-orang yang sebenarnya sangat paham dan

terdidik dalam soal pajak. Juga dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak

140

diluar negeri. Dengan model kejahatan lintas Negara semacam ini

menuntut penegak hukum bekerja lebih keras untuk mengungkapkan

modus-modus yang mereka lakukan.

Kejahatan terjadi biasanya justru dilakukan oleh para pelaku yang

benar-benar telah paham tentang peraturan perpajakan. Pelaku kejahatan

tersebut berupaya mencari celah agar terhindar dari jerat hukum. Adapun

modus-modus kejahatan pajak, adalah sebagai berikut50 :

1) Saat Pemeriksaan

Proses pemeriksaan pajak, penyelewengan bisa terjadi pada

saat petugas pajak mengkonfirmasi surat setoran pajak (SSP) atau

surat pemberitahuan (SPT) tahunan dari wajib pajak. Permainan

pun terjadi pemeriksa bisa mengobral temuannya yang belum tentu

benar untuk mendapatkan fulus lewat negosiasi.

Jika nego gagal, maka pemeriksan akan memberikan Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar, artinya wajib pajak pun ditetapkan

punya utang pajak kepada Negara. Potensi “permainan” itu

dipermudah karena tak semua temuan yang dibuat-buat oleh

pemeriksa tercatat dalam Kertas Kerja dan proses formal lainnya.

Akibatnya, tindakan penyalahgunaan itu tidak bisa dilacak atau

dibuktikan. Modus seperti ini benar-benar merugikan Wajib Pajak,

50

Rochim, 2010, Modus Operandi Tindak Pidana Pajak, Solusi Publishing, Jakarta, hlm. 46-72.

141

terutama terhadap Wajib Pajak yang kurang memiliki pengetahuan

dan kemampuan tentang seluk beluk perpajakan.

Seringkali pemeriksa bertindak sewenang-wenang

menafsirkan pola/cara usaha Wajib Pajak yang mengakibatkan

dasar pengenaan pajak cenderung sesuai selera pemeriksa.

Bahkan para petugas dilapangan sering merujuk pada SK Menkeu

atau SK Dirjen Pajak, sekalipun bertentangan dengan UU.

Pada saat Wajib Pajak berargumentasi, pemeriksa atau

petugas di bagian keberatan selalu mengatakan : “silahkan lakukan

upaya banding”. Bahkan petugas tidak mau merujuk putusan

peradilan pajak sekalipun sudah diperlihatkan. Mereka selalu

berdalih bahwa yang dirujuk adalah SK Menkeu dan/atau Dirjen.

Akibatnya, apabila penetapan Dasar Pengenaan Pajak

mengakibatkan pajak terutang terlalu tinggi sedangkan mekanisme

prosedur yang harus ditempuh untuk memperjuangkan hak Wajib

Pajak terlalu rumit, akhirnya Wajib Pajak memilih berdamai saja.

Inilah celah permainan itu.

2) Saat Penagihan

Pada penagihan, pembayaran bisa saja masuk ke kantor

petugas pajak dengan menghilangkan surat ketetapan pajak

(kohir). Pada account representative bisa terjadi negosiasi

142

penegakan hukum secara lunak atau bahkan bisa juga terjadi jual

data.

3) Pengadilan Pajak

Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang

melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak (Pasal 2

Undang-Undang No. 14 Tahun 2002). Hal ini menandakan bahwa

Pengadilan Pajak merupakan lembaga peradilan yang dapat

digunakan sebagai sarana bagi rakyat selaku wajib pajak atau

penanggungjawab pajak untuk mendapatkan keadilan di bidang

perpajakan.

Permainan juga bisa terjadi diproses pengadilan pajak.

Caranya bisa dimulai dari kesengajaan wajib pajak untuk tidak

memberikan data ketika proses pemeriksaan dan keberatan. Data

yang lengkap disimpan dan baru diberikan pada proses banding di

Pengadilan Pajak.

Artinya, hasil pemeriksaan maupun keberatan tak akan

berdasarkan data yang valid. Jika dibanding-bandingkan, hasil

pemeriksaan seperti itu akan dengan mudah dtolak oleh

Pengadilan Pajak. Wajib Pajakpun akhirnya menang.

Masih di Pengadilan Pajak. “Permainan” bisa berupa

diulurnya penerbitan surat keputusan. Semakin lama putusan

keluar, makin besar bunga yang harus dibayar pihak yang kalah.

143

Dengan kans tipis Direktorat Jenderal Pajak bakal menang, maka

besar peluang Negara pun yang harus membayar bunga itu.

Sesuai ketentuan, bunga yang harus dibayar sebesar 2 persen dari

nilai pajak yang diputuskan oleh pengadilan.

Pola pelanggaran di Pengadilan Pajak yang lain adalah,

tidak tersedia adanya berita acara persidangan untuk konsumsi

publik atau Ditjen Pajak sehingga keputusan hakim dimungkinkan

berbeda dengan jalannya persidangan. Disini jelas memiliki titik

rawan untuk terbukanya peluang terjadinya transaksi untuk

mengubah berita acara. Nilai transaksi dalam kasus ini sudah pasti

tidak kecil. Pada proses penagihan, pelanggaran dilakukan dengan

memasukkan setoran pajak ke kantong petugas pajaknya.

Kerawanan berikutnya adalah karena perilaku wajib pajak

sendiri, oknum aparat pajak, oknum pengadilan pajak, pelaporan

dengan rekayasa akuntansi, memanipulasi fasilitas pajak, hingga

mempermainkan aturan pajak. Maka lengkaplah setiap tahap dan

proses mengandung titik rawan.

4) Saat Banding Pajak

Perkara banding ini diatur dalam Bab IV Bagian kedua, yakni

Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 14 Tahun

2002 dan diatur pula dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 28

144

Tahun 2007. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2002

disebutkan :

Pasal 35 :

1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa

Indonesia kepada Pengadilan Pajak.

2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak

tanggal diterima Keputusan yang disbanding, kecuali diatur

lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak

mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat

dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Pemohon

Banding.

Pasal 36 :

1) Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat

Banding

2) Banding diajukan dengan disertai alas an-alasan yang jelas,

dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang

dibanding

3) Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang

dibanding

145

4) Selain dari persyaratan sebagaiman dimaksud dalam Ayat

(1), Ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding

diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang.

Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang

dimaksud telah dibayar sebesar 50%

Pasal 37 :

1) Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya,

seorang pengurus, atau kuasa hukumnya

2) Apabila selama proses Banding, Pemohon Banding

meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli

warisnya, kuasa hukum dan dari ahli warisnya, atau

pengampunya dalam hal Pemohon Banding pailit

3) Apabila selama proses banding pemohon banding

melakukan penggabungan, peleburan,

pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan

dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima

pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan,

pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

Kecurangan bisa juga dilakukan saat banding pajak. Oknum

petugas pajak bermain dengan cara membuat memori banding

yang kacau, dimana Ditjen Pajak sengaja tidak mengajukan

peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ini semua ada harganya

146

dan diatur dalam satu paket. Permainan semacam ini biasanya

melibatkan oknum pejabat dengan tingkat kewenangan yang lebih

tinggi.

Biasanya, kerjasama melibatkan staf sekretariat, panitera

dan hakim. Semua yang mengisi pos tersebut tak lain adalah

orang-orang yang sudah “sepaham” sehingga tidak sulit bagi

oknum pajak atau konsultan pajak untuk masuk ke jaringan

mereka.

5) Saat Penuntutan

Modus kejahatan perpajakan kemudian bisA juga terjadi

dalam proses penuntutan di Kejaksaan, perpindahan dari status

penyidikan ke penuntutan bisA menjadi proses yang panjang dan

melelahkan. Sekali lagi celah proses yang panjang ini juga akan

memberi peluang untuk maksud-maksud jahat dalam melakukan

tindak pidana perpajakan. Perbedaan sudut pandang antara Ditjen

Pajak dan kejaksaan membuat berkas bolak-balik.

Dari sisi pelakunya, baik wajib pajak, oknum pejabat pajak,

maupun Pengadilan Pajak sama-sama memiliki pola pelanggaran

sendiri-sendiri. Pola pelanggaran yang dimaksud tentu meliputi

kerapihan jaringan dan juga keterlibatan berbagai oknum yang

menangani masalah tersebut sesuai dengan tingkat

kewenangannya. Wajib pajak juga kerap dibantu konsultan pajak

147

untuk menghindari pembayaran pajak secara lebih canggih.

Sementara pelanggaran yang dilakukan oknum pejabat pajak

adalah merangkap jabatan sebagai konsultan pajak. Maka

lengkaplah sudah pola pelanggaran oleh masing-masing pihak

dalam mencoba mengambil keuntungan dari masalah pajak ini.

Apalagi pensiunan pegawai Ditjen pajak eselon III ke atas

dapat memperoleh brevet konsultan pajak. Setelah pensiun,

mereka kembali menjalin pola kerja yang dilakukan sebelumnya

ketika mereka masih aktif sebagai pegawai pajak.

6) Pengaturan Nilai Pajak

Pada modus ini, berupa pola pengaturan nilai pajak. Pada

tahap ini, wajib pajak dengan bantuan konsultan pajak bekerja

sama dengan petugas pemeriksa dari Ditjen Pajak. Mereka

bersepakat melakukan kesepakatan menurunkan nilai pajak

dengan mengatur dokumen atau administrasi perpajakan sehingga

sebagai dukungan atas hasil pemeriksaan tersebut.

Ada fee kepada petugas pajak yang melakukan penurunan nilai

penghitungan pajak.

7) Saat Pengajuan Keberatan

Peraturan mengenai keberatan dimuat dalam Pasal 25 UU

KUP. Berikut aturan dalam Pasal 25 yang telah diubah terakhir

dalam UU No. 28 Tahun 2007 :

148

Ayat (1)

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur

Jenderal Pajak atas suatu :

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau

e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan

Ayat (2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang

dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan

Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar

perhitungan.

Ayat (3)

Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak

tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal

pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa

149

jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar

kekuasaannya.

Ayat (3a)

Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan

pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar

paling sedikit jumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam

pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan

disampaikan.

Ayat (4)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (3a) bukan

merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Upaya keberatan merupakan upaya hukum yang diajukan

oleh wajib pajak atau penanggung pajak sebagai akibat dari

adanya perbedaan penafsiran mengenai ketentuan hukum di

bidang pajak terhadap suatu kasus tertentu. Perihal keberatan

perlu dipahami karena proses awal yang harus ditempuh jika terjadi

persengketaan di bidang pajak untuk pengajuan banding pajak

adalah upaya keberatan. Artinya, sebelum seorang wajib pajak ke

Pengadilan Pajak untuk mengajukan upaya hukum banding, ia

terlebih dahulu melakukan upaya keberatan ini. Apabila putusan

150

upaya keberatan ini ternyata tidak memuaskan wajib pajak bias

dilanjutkan ke upaya banding.

Pada modus ini, sangat mungkin terjadinya peluang

kongkalikong diproses penyelesaian keberatan wajib pajak pada

tingkat Direktorat keberatan dan banding. Pada modus ini, peluang

pengerukan pundi-pundi rupiah terjadi di dua tahapan. Pertama,

ditahapan keberatan yang ditolak. Dan kedua, saat keberatan

diterima.

Saat proses keberatan ditolak, pegawai pajak akan dimintai

bantuan untuk hukum mengurus sidang banding dengan melakoni

kolusi dengan hakim di pengadilan banding. Motifnya, agar putusan

banding diterima sehingga wajib paak tidak diwajibkan membayar

pajak atau nilai pajaknya menjadi menyusut dari nilai keberatan

pajak.

Selain modus tersebut, modus lain juga ditemui, yakni pada

modus saat proses penyelesaian keberatan pajak pada tingkat

pengadilan. Keberatan wajib pajak pada tingkat Direktorat Kebertan

dan Banding yang masuk ke pengadilan pajak bisa kongkalikong.

Memori banding atas SKP Pajak akan disusun sendiri, sehingga

wajib pajak akan menang mudah dan akhirnya tidak membayar

pajak kepada Negara.

151

8) Konsultan Pajak Gelap

Modus yang cukup merepotkan, adalah adanya praktek

konsultan pajak gelap. Konsultan pajak gelap ini merupakan

pegawai pajak yang menjadi konsultan terhadap wajib pajak yang

menjadi objek pemeriksaan. Konsultan gelap ini akan mengatur

dan mengurus proses dalam sidang banding di pengadilan pajak.

Mereka ini piawai dan lihai dalam bekerja sebab mereka

adalah orang-rang yang memang telah dikenal di lingkungan

tersebut. Sehingga sangat memudahkan mereka dalam

menjalankan aksinya.

9) Penahanan Surat Ketetapan Pajak

Modus yang sering digunakan terjadi pada proses

penahanan surat ketetapan pajak. Wajib pajak akan meminta

bantuan pegawai pajak agar SKP bisa dikeluarkan Irjen

Departemen Keuangan. Dengan penahanan surat ketatapan pajak

ini, pihak wajib pajak tidak memiliki kepastian. Maka peluang ini

dimanfaatkan oleh pegawai pajak untuk negosiasi agar surat

tersebut bisa segera diterima wajib pajak.

10) Pemerasan

Modus melakukan pemerasan biasanya dilakukan dengan

dalil pembayaran pajak tidak sesuai aturan atau dituduhkan

melakukan kesengajaan untuk menghindari pajak serta tidak lupa

152

disebutkan ancaman-ancaman hukum, denda hingga penyitaan.

Siapapun wajib pajak yang mendapatkan perlakuan seperti ini

sudah pasti merasa ketakutan dan khawatir. Setelah wajib pajak

terpojok seperti itu maka dilakukan “deal-deal” yang

menguntungkan aparatur pajak namun merugikan Negara dan

Wajib Pajak.

11) Manipulasi Faktur Pajak Fiktif

Modus ini terjadi karena wajib pajak sengaja menggunakan

dokumen faktur pajak yang tidak benar alias palsu, seolah-olah

wajib pajak benar-benar telah menerbitkan faktur pajak sesuai

transaksi sebenarnya. Wajib pajak yang menerbitkan faktur pajak

tetapi tidak diikuti dengan adanya transaksi jual beli barang yang

sebenarnya adalah fiktif. Penerbit faktur pajak yang tidak diikuti

dengan transaksi jual beli yang benar tentu saja akan merugikan

Negara dari sisi penerimaan pajak.

12) Merger perusahaan

Bahwa merger menjadi modus paling sering dilakukan

perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya

ditanggung perusahaan yang bersangkutan. Seperti diketahui

pengaturan merger antar perusahaan hingga saat ini didasarkan

pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dimana dalam aturan ini

ada celah untuk melakukan kejahatan perpajakan.

153

Sebagai contoh, ada satu perusahaan yang mendapatkan

keuntungan, misalnya sebesar Rp. 50 milliar, akan mencari

perusahaan yang mengalami kerugian misalnya Rp. 300 milliar.

Dengan merger, maka perusahaan yang untung Rp. 50 milliar akan

menjadi rugi setelah melakukan merger dengan perusahan yang

rugi Rp. 300 milliar sehingga terbebas dari kewajiban membayar

pajak. Tidak hanya itu, dengan kerugian hingga Rp. 250 milliar,

maka perusahaan yang bersangkutan mendapat keringanan,

bahkan pembebasan pajak hingga 5 tahun.

13) Transfer Pricing

Modus yang juga sering dilakukan perusahaan untuk

mengurangi beban pajak adalah dengan melakukan “transfer

pricing”. Contoh, satu perusahaan membentuk perusahaan di luar

negeri. Saat melakukan ekspor yang ditujukan ke perusahaan yang

dibentuk di luar negeri, harga yang ditetapkan adalah harga yang

sangat rendah sehingga kewajiban pajaknya juga rendah. Harga

itulah yang dilaporkan di Laporan KeAungan.

Sementara harga yang senyatanya dari anak perusahaan ke

konsumen akhir tidak ada laporannya.

14) Pinjaman Asing

Modus yang juga sering dilakukan, adalah dengan

melakukan pinjaman asing hingga ratusan juta dolar AS. Pinjaman

154

itu akan dibebankan kepada perusahaan lain dalam satu group

yang memiliki untung/laba paling besar. Dengan modus itu maka

perusahaan yang untung besar kewajiban pajaknya akan

berkurang karena ditutup dengan kewajiban pembayaran utang itu.

15) Restitusi fiktif

Praktik kejahatan di dalam dunia perpajakan, salah satunya

adalah terdapat beeberapa pola praktik penyimpangan yang

dilakukan Aparat Pajak dan Wajib Pajak terhadap restitusi pajak.

Pola yang pertama berkaitan dengan pembelian dokumen-

dokumen ekspor. Contoh, seorang pengusaha mendapatkan

pesanan ekspor dari pembeli diluar negeri sebanyak 5 kubik,

sementara itu, daya tampung satu kontainer adalah 20 kubik.

Berdasarkan pesanan tersebut, pengusaha itu memiliki bahan baku

dari pengusaha lokal. Tetapi, karena volumenya kecil, maka sejak

awal pengusaha tersebut tidak berniat meminta restitusi.

Dalam proses selanjutnya, barang dilaporkan kepada

perusahaan pelayaran untuk di angkut ke Negara tujuan ekspor.

Sebelum dikapalkan, barang tersebut diangkut ke pelabuhan untuk

dilakukan verifikasi oleh aparat Bea dan Cukai (BC). Apabila isi

dokumen benar, maka aparat Bea dan Cukai memberikan

persetujuan ekspor dan dokumen tersebut difiat. Kemudian, barang

dikapalkan dan terbitlah dokumen muat barang dari perusahaan

155

pelayaran atau yang biasa disebut B/L (Biil of Loading). Dengan

demikian, pengusaha tersebut memiliki B/L, invoice,packing list,

PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), dan surat dari kedutaan

Negara tujuan ekspor. Tetapi, karena pengusaha tersebut tidak

mempunyai niat untuk meminta restitusi, maka tidak ada faktur

pajak yang ditertibkan.

Oleh eksportir fiktif, dokumen-dokumen yang dimiliki oleh

pengusaha tersebut dibeli dengan imbalan tertentu dan

dikumpulkan sampai mencapai jumlah yang signifikan. Setelah itu,

eksportir fiktif mencari perusahaan manufaktur atau perdagangan,

biasanya berkedudukan diluar Jakarta, yang bersedia menerbitkan

faktur pajak dengan imbalan berupa bagi hasil atas restitusi PPN

yang diperoleh. Setelah faktur diperoleh, si eksportir fiktif

mengajukan restitusi. Aparat pajak harusnya melakukan

pemeriksaan silang terlebih dahulu sebelum mencairkan restitusi

tersebut untuk mengetahui kebenaran data yang diajukan. Tetapi,

karena mereka juga memperoleh imbalan tertentu, maka

pemeriksaan tidak dilakukan, sehingga restitusi PPN dapat

dicairkan.

Dalam hal kaitan antara kejahatan perpajakan dan tindak pidana

pencucian uang, Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan

156

Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 :

“Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tinak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah”. Lebih lanjut Pasal 2 Ayat (1)

“Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :

a. Korupsi; b. Penyuapan; c. Penyelundupan barang; d. Penyelundupan tenaga kerja; e. Penyelundupan imigran; f. Di bidang perbankan; g. Di bidang pasar modal; h. Di bidang asuransi; i. Narkotika; j. Psikotropika; k. Perdagangan manusia; l. Perdagangan senjata gelap; m. Penculikan; n. Terorisme; o. Pencurian; p. Penggelapan; q. Penipuan; r. Pemalsuan uang; s. Perjudian; t. Prostitusi; u. Di bidang perpajakan; v. Di bidang kehutanan; w. Di bidang lingkungan hidup; x. Di bidang kelautan; atau

Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Republik Indonesia

157

dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Pasal 2 Ayat (2)

“Harta kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n “ Hasil tindak pidana di bidang perpajakan cukup banyak terjadi di

Indonesia bagi dari sisi kuantitas maupun kualitasnya dan akhir-akhir ini

telah menjadi pergunjiangan dan bahan telaah oleh masyarakat-termasuk

masyarakat internasional. Aktivitas penghindaran pajak misalnya, sebagai

salah satu tindak pidana kejahatan di bidang perpajakan yang begitu

menonjol dan mengundang perhatian banyak orang. Mengundang

perhatian karena dampak yang ditimbulkannya begitu besar, baik dari

aspek lingkungan itu sendiri maupun kerugian secara ekonomis yang

dialami oleh Negara.

Undang-undang tindak pidana pencucian uang (UU TPPU) ini

dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum sebagai alas berpijak

untuk menjerat para pelaku, khususnya para aktor intelektual yang

melakukan tindak pidana perpajakan atau semacamnya. Lewat

pendekatan ini, tidak hanya secara fisik para pelaku dapat dideteksi, tetapi

juga harta kekayaan dari hasil-hasil kejahatan pajak dapat ditrasir. Dalam

konsep tindak pidana pencucian uang, hal yang utama dikejar adalah

uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan (dalam hal

158

ini hasil kejahatan pajak), dengan alasan. Pertama, jika mengejar

pelakunya, lebih rumit oleh karena ruwetnya sistem perpajakan. Kedua,

jika dibandingkan dengan mengejar pelaku, akan lebih mudah dengan

mengajar hasil dari kejahatan. Ketiga, hasil kejahatan merupakan darah

yang menghidupi tindak pidana itu sendiri. Jika hasil kejahatan ini dikejar

dan disita untuk Negara, dengan sendirinya akan mengurangi tindak

kejahatan itu sendiri.

Dalam rangka mendeteksi tindak pidana pencucian uang, PPATK

menerima laporan, yaitu :

a. Laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh

penyedia jasa keuangan (Pasal 1 angka 6 dan Pasal 13 UU TPPU).

b. Laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan tentang

transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah

kumulatif Rp 500 juta atau lebih (Pasal 13 UU TPPU).

c. Laporan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai

hasil tindak pidana perpajakan yang dikedalam atau ke luar wilayah

Negara Republik Indonesia sejumlah Rp. 100 juta atau lebih (Pasal 16

UU TPPU).

Disamping itu, menurut Keputusan Presiden No. 82 tahun 2003

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan, PPATK juga menerima informasi dari

masyarakat yang terindikasi telah melakukan tindak pidana pencucian

159

uang (sumbernya berasal dari pajak). Laporan butir a dan c, terutama

dimaksudkan untuk mendeteksi proses placement pada perbuatan

pencucian uang, sementara laporan butir b terutama dimaksudkan untuk

mendeteksi proses layering. Atas dasar laporan tersebut dan informasi

lainnya, PPATK melakukan analisis, (mendeteksi tindak pidana pencucian

uang) kemudian menyerahkan laporannya kepada pihak penyidik dan

penuntut (Pasal 27).

160

SKEMA 1

161

SKEMA 2

162

BAB V

PERBUATAN KRIMINAL (ACTUS REUS) DAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (MENS REA) DALAM TINDAK

PIDANA PERPAJAKAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam Tindak Pidana

Perpajakan Pada Perkara Pidana No. 2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel.

1. Kasus Posisi

Adapun kasus posisi No. 2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel pada

kurun waktu tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 Arden Bridge

Investment Limited/ABIL, badan hukum yang berkedudukan di British

Virgin Islands menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui

bentuk usaha tetap di Indonesia dengan menempati kantor di Menara

DEA Mega Kuningan Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan,

kemudian pindah lagi ke Kantor Taman Unit B6 Kuningan Jakarta

Selatan. Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha dan atau memperoleh

penghasilan di Indonesia dari transaksi penjualan piutang eks. BPPN

selama kurun waktu tersebut, namun tidak mendaftarkan diri dan tidak

melaporkan usahanya dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan

ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak.

163

Terdakwa An. Widjokongko Puspoyo, selaku direktur Arden

Bridge Investment Limited/ABIL di Indonesia dengan sengaja tidak

mendaftarakan badan usahanya tersebut untuk memperoleh Nomor

Pokok Wajib Pajak dan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan ke

Kantor Direktorat Jenderal Pajak selama Arden Bridge Investment

Limited/ABIL menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui

bentuk usaha tetap di Indonesia. Akibat perbuatan terdakwa telah

menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sekurang-kurangnya

sebesar Rp. 5.005.469.360.- (lima miliar lima juta empat ratus enam

puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Surat dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum dalam

Putusan Perkara Pidana No. 2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel didalamnya

terkandung jenis concursus realis, yang terjadi apabila pelaku tindak

pidana sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan. Dalam

Putusan Perkara Pidana No. 2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel, Terdakwa

an. Widjokongko Puspoyo mewujudkan beberapa tindak pidana yang

telah diatur dalam ketentuan :

1) Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

2) Pasal 39 Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang No. 16 Tahun

2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6

164

Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan.

Surat dakwaan dalam Putusan Perkara Pidana No.

2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel berbentuk kumulatif. Surat dakwaan

kumulatif merupakan dakwaan yang menuduhkan lebih dari satu

tindak pidana yang satu dengan yang lain tidak ada hubungan atau

berdiri sendiri. Putusan Perkara Pidana No. 2065/Pid.B/2007/PN.

Jaksel terdiri atas tindak pidana gratifikasi dan tindak pidana

perpajakan yang tentunya satu dengan yang lain tidak ada hubungan

atau berdiri sendiri-sendiri.

Adapun dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa WIDJOKONGKO PUSPOYO, pada tanggal 28 Maret 2003, 1 April 2003, 9 Juni 2003, 16 Maret 2004, 7 September 2004, dan tanggal 6 Oktober 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Gedung Bank Bukopin Jl. Haryono, MT Kavling 50-51 Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan kepada WIDJARNAKO PUSPOYO selaku pegawai negeri atau penyelenggara Negara, baik dalam jabatan sebagai Kepala Badan Urusan Logistik (BULOG) ataupun sebagai Direktur Utama Perum BULOG (disidangkan dalam berkas perkara tersendiri) menerima hadiah atau janji padahal patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Terdakwa WIDJOKONGKO PUSPOYO berdasarkan Head of

Agreement tanggal 17 Juli 2002 adalah Direktur Arden Bridge

165

Investment Limited (ABIL) dan bertindak selaku Representatives Office’s Excecutive di Indonesia, dengan kegiatan usaha utamanya berupa pembelian asset ex Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia Terdakwa selaku Direktur ABIL membuka rekening di Bank BUKOPIN baik dalam mata uang Dollar Amerika yaitu rekening no. 1015600-01-9 maupun dalam mata uang rupiah yaitu rekening No. 1015599-01-1;

Bahwa terdakwa menggunakan rekening ABIL untuk menampung uang pemberian hadiah dari Cheong Karm Chuen alias Steven alias Chuen perantara atau broker beras di Bulog sebesar US $ 1.602.583..28, yang ditransfer dari rekening atas nama bersama yaitu atas nama Cheong Karm Chuen dengan istrinya yang bernama Laksmi Setyanti Karmahadi nomor rekening 622-029924-888 di Bank HSBC Hongkong ke rekening ABIL di Bank Bukopin No. 1015600-01-9, dengan rician sebagai berikut : Tanggal 28 Maret 2003 menerima sebesar US $ 500.000.00 Tanggal 1 April 2003 menerima sebesar US $ 300.000.00 Tanggal 9 Juni 2003 menerima sebesar US $ 402.583.28 Tanggal 16 Maret 2004 menerima sebesar US $ 400.000.00

Setelah uang masuk ke rekening ABIL di Bank Bukopin , selanjutnya oleh Terdakwa WIDJOKONGKO PUSPOYO, uang tersebut ditransfer ke rekening milik WIDJARNAKO PUSPOYO di Bank ABN AMRO No. 3600069789, masing-masing pada tanggal 7 September 2004 sejumlah US $ 10.000.00 dan tanggal 6 Oktober 2004 sejumlah US $ 20.000.00, selain itu uang tersebut juga dipergunakan oleh WIDJANARKO PUSPOYO sebagai penyertaan modal di PT. Samudra Adidaya Sentosa (PT.SAS), dengan rincian : Tanggal 7 juli 2003 sejumlah US $ 250.000.00 dan tanggal 1

Agustus 2003 sejumlah US $ 118.203.30 ditransfer ke rekening PT SAS sebagai penyertaan modal WIDJARNAKO PUSPOYO beserta keluarga;

Tanggal 7 September 2004 sejumlah US $ 10.000.00 dan tanggal 15 September 2004 sejumlah US $ 2.500.00 ditransfer ke rekening anak WIDJANARKO PUSPOYO bernama Renaldy Puspoyo di Bank Wells Fargo Bank;

Tanggal 15 September 2004 ke rekening istri WIDJANARKO PUSPOYO yang bernama Endang Ernawati masing-masing di Bank HSBC sejumlah US $ 100.000.00 dan di Bank BII sejumlah US $ 9.470.00;

166

Bahwa selain transfer dalam bentuk mata uang dollar Amerika, Terdakwa WIDJOKONGKO PUSPOYO selaku Direktur ABIL, atas permintaan WIDJANARKO PUSPOYO juga telah mengirim uang melalui rekening ABIL di Bank Bukopin Nomor : 1015599-01-1 dalam bentuk mata uang rupiah kepada keluarga WIDJANARKO PUSPOYO yaitu :

Tanggal 29 September 2003, transfer ke menantu WIDJANARKO PUSPOYO bernama Andre Pasha Djuanda pada Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah);

Tanggal 16 Januari 2004 dan tanggal 17 Februari 2004 masing-masing ditransfer sebesar Rp. 3.000.000.000.00 (tiga milliard rupiah) dan sebesar Rp. 809.415.805.00 (delapan ratus Sembilan juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus lima rupiah) kepada rekening Ade Kusmiati di Bank Panin sebagai pembayaran atas pembelian rumah WIDJARNAKO PUSPOYO di Jalan Darmawangsa VIII No. 75 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang sertifikatnya diatasnamakan anak WIDJANARKO PUSPOYO bernama Renaldy Puspoyo;

Tanggal 11 Juni 2004 transfer ke anak WIDJANARKO PUSPOYO bernama Winda Nindiaty sejumlah Rp. 1.000.000.000.00 (satu milliard rupiah);

Perbuatan Terdakwa WIDJOKONGKO PUSPOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

DAN KEDUA Bahwa Terdakwa WIDJANARKO PUSPOYO, pada tanggal 28

Agustus 2002 sampai dengan tanggal 5 September 2005 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Menara KADIN Indonesia, Penthause jalan HR Rasuna Said X-5, Kav 2-3, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Menara

167

DEA Mega Kuningan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kantor Taman Unit B6 Kuningan Jakarta Selatan atau menurut ketentuan pasal 84 Ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, atau tidak menyampaikan surat pemberitahuan, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut : Bahwa ARDEN BRIDGE INVESTMENT LIMITED (ABIL) adalah

badan hukum yang didirikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan John Van Der Wal, yang berkedudukan di British Virgin Islands (BVI) pada tanggal 17 Juli 2002 dengan tujuan pendiriannya untuk bertransaksi dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, Terdakwa selaku Direktur ABIL pada tanggal 28 Agustus 2002 membuka kantor representative ABIL di Indonesia yang beralamat di Menara KADIN Indonesia, Penthouse Jalan HR Rasuna Said X-5, Kav 2-3, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakata Selatan, kemudian pindah alamat ke Menara DEA Mega Kuningan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan dan terakhir pindah ke Kantor Taman Unit B6 Kuningan Jakarta Selatan, sehingga dengan demikian ABIL berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Pajak memenuhi syarat sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) menggantikan subjek pajak luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia;

Sesuai dengan tujuan pendirian ABIL, Terdakwa selaku Direktur ABIL telah menjalankan kegiatan usaha di Indonesia berupa pembelian piutang (cessie) BPPN atas 28 (dua puluh delapan) perusahaan, yaitu: 1. PT. Bukit Barisan permai sebesar Rp. 2.497.720.120.00; 2. PT. Bumi Permata Abadi Permai sebesar Rp. 5.626.797.600.00; 3. PT. Delimas Suryakanaka sebesar Rp. 5.220.904.637.50; 4. PT. Delta Komperta Perkasa sebesar Rp. 5.964.684.643.10; 5. PT Dwi Putra Sabaraya Kencana sebesar Rp. 4.099.594.678.92; 6. PT. Dwimanda Eltra Ind sebesar Rp. 2.450.000.000.00; 7. PT. Galvano Wahana Lestari sebesar Rp. 2.602.273.973.25; 8. PT. Griya Agung Mulatama sebesar Rp. 2.532.131.406.00; 9. PT.Inasa wahana Lestari sebesar Rp. 2.041.538.991.60; 10. PT Indobent Wijaya Mineral sebesar Rp. 2.658.450.433.40; 11. PT. Karya Arun Marine sebesar Rp. 2.696.296.771.39;

168

12. PT. Pinusa Dirgantara sebesar Rp.1.558.059.680.78; 13. CV. Sumber Makmur sebesar Rp. 2.274.679.872.00; 14. CV. Trio Jaya sebesar Rp. 2.000.000.000.00; 15. PT. Duta Graha Indah sebesar Rp. 8.516.006.871.00; 16. PT. Famili Jaya sebesar Rp. 6.027.422.331.79; 17. PT. Gaya Indah Kharisma sebesar Rp. 1.330.016.760.00; 18. PT. Inti Technodrilindo sebesar Rp. 2.138.500.000.00; 19. PT. Kawan Sejati sebesar Rp. 1.483.656.750.00; 20. PT. Kreasi Plastik Indotama sebesar Rp. 7.033.523.964.87; 21. PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati sebesar Rp. 2.693.428.911.23; 22. PT. Sinar Mandiri Alam Sejahtera sebesar Rp. 2.500.000.000.00; 23. PT. Gubah Nusa Semesta sebesar Rp. 2.587.206.793.05; 24. PT. Karyana Gita Utama sebesar Rp.22.400.000.000.00; 25. PT. Cipta Trampil Makmur sebesar Rp. 3.289.442.029.28; 26. PT. Dharma Pratama Sejati sebesar Rp. 4.492.542.037.55; 27. PT. Laksana Kurnia Sejati sebesar Rp. 2.059.146.880.79; 28. PT. Logam Sari Bearindo sebesar Rp. 7.100.000.000.00; Dengan total nilai pembelian hak tagih (cessie) BPPN oleh ABIL keseluruhannya sebesar RP. 117.874.026.137.50 (seratus tujuh belas milliard delapan ratus tujuh puluh empat juta dua puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen);

Bahwa atas hutang-hutang tersebut diatas masing-masing perusahaan sanggup kepada ABIL selaku pemegang hak cessie untuk melakukan pembayaran sebagai berikut : 1. PT. Bukit Barisan permai sebesar Rp. 3.278.257.657.50; 2. PT. Bumi Permata Abadi Permai sebesar Rp. 7.033.497.000.00; 3. PT. Delimas Suryakanaka sebesar Rp. 6.430.626.443.75; 4. PT. Delta Komperta Perkasa sebesar Rp. 9.620.459.101.79 5. PT Dwi Putra Sabaraya Kencana sebesar Rp. 4.999.505.706.00; 6. PT. Dwimanda Eltra Ind sebesar Rp. 3.150.000.000.00; 7. PT. Galvano Wahana Lestari sebesar Rp. 3.345.780.822.75; 8. PT. Griya Agung Mulatama sebesar Rp. 3.331.751.850.00; 9. PT.Inasa wahana Lestari sebesar Rp. 2.551.923.739.00; 10. PT Indobent Wijaya Mineral sebesar Rp. 3.058.450.433.40; 11. PT. Karya Arun Marine sebesar Rp. 4.348.865.760.30; 12. PT. Pinusa Dirgantara sebesar Rp. 2.385.759.004.92; 13. CV. Sumber Makmur sebesar Rp. 2.890.607.633.00; 14. CV. Trio Jaya sebesar Rp. 2.250.000.000.00; 15. PT. Duta Graha Indah sebesar Rp.10.503.075.140.00; 16. PT. Famili Jaya sebesar Rp. 6.779.155.334.43; 17. PT. Gaya Indah Kharisma sebesar Rp. 2.574.225.954.00: 18. PT. Inti Technodrilindo sebesar Rp. 3.055.000.000.00: 19. PT. Kawan Sejati sebesar Rp. 1.703.934.000.00; 20. PT. Kreasi Plastik Indotama sebesar Rp. 8.033.523.995.47; 21. PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati sebesar Rp. 4.029.772.050.90; 22. PT. Sinar Mandiri Alam Sejahtera sebesar Rp. 3.273.266.425.95;

169

23. PT. Gubah Nusa Semesta sebesar Rp. 3.332.008.748.63; 24. PT. Karyana Gita Utama sebesar Rp.23.400.000.000.00; 25. PT. Cipta Trampil Makmur sebesar Rp. 3.789.442.029.28; 26. PT. Dharma Pratama Sejati sebesar Rp. 6.443.918.604.44; 27. PT. Laksana Kurnia Sejati sebesar Rp. 3.082.900.599.44; 28. PT. Logam Sari Bearindo sebesar Rp. 15.885.003.255.00; Berdasarkan sanggup masing-masing perusahaan tersebut diatas, ABIL memperoleh penghasilan sebesar Rp. 154.260.711.290.50 (seratus lima puluh empat milliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah lima puluh sen). Sehingga ABIL sebesar Rp. 36.660.960.153.00 (tiga puluh enam milliar enam ratus enam puluh juta Sembilan ratus enam puluh ribu seratus lima puluh tiga rupiah);

Meskipun ABIL memiliki management maupun kantor di Indonesia sehingga memenuhi syarat sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT), telah menjalankan kegiatan usahanya dan mendapatkan penghasilan serta memperoleh keuntungan dari kegiatannya tersebut, namun Terdakwa Widjokongko Puspoyo selaku Direktur ABIL di Indonesia dengan sengaja tidak pernah mendaftarkan ABIL sebagai Badan Usaha Tetap (BUT) ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak pernah melaporkan usahanya dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak, atas nama ABIL sehingga terdapat kewajiban perpajakan berupa PPh Badan dan PPh Pasal 26 Ayat (4) yang tidak dibayar sebesar Rp. 5.005.469.360.00 (lima milliar lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) terdiri dari: a. Pajak BUT (Income Tax) Rp. 3.412.138.200.00 (tiga milliard

empat ratus dua belas juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah)

b. PPH Pasal 26 atas Branch Profit Rp. 1.593.331.160.00 (satu milliar lima ratus embilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu seratus enam puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa menyebabkan timbulnya kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 5.005.469.360.00 (lima milliar lima juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah); Perbuatan Terdakwa WIDJOKONGKO PUSPOYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

170

Pembolehan untuk menggabungkan dakwaan menjadi satu

terdapat pada Pasal 141 KUHAP yang menentukan :

Penuntut umum dapa melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas dalam hal : a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang

sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;

b. Beberapa tindak pidana yang bersangkut- paut satu dengan yang lain;

c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Putusan perkara pidana No. 2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel,

dalam dakwaannya mengkumulasikan pasal tindak pidana korupsi

(Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan

Atas Unadang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 15 Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi) dengan pasal tindak pidana perpajakan (Pasal 39

Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

171

2. Perbuatan Kriminal (Actus Reus)

Actus Reus, yaitu perbuatan kriminal (criminal act). Hal ini

sesuai dengan syarat-sayarat pemidanaan (Strafvoraussetzungen)

yang mendahulukan adanya perbuatan pidana. Barulah setelah

adanya perbuatan pidana sesuai dengan rumusan undang-undang,

lalu diselidiki tentang sikap batin pembuat (pertanggungjawaban

pidana).

Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi terdiri dari beberapa unsur yaitu :

a. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara

b. Menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut

diduaga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena

kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan

jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan

hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

c. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5

(lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.

50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.

250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

172

Sedangkan, Pasal 15 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang

Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi terdiri dari beberapa unsur yaitu :

a. Setiap orang

b. Melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat

untuk melakukan tindak pidana korupsi

c. Pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14

Unsur barang siapa dalam perkara pidana No.

2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel, ini menunjuk kepada subjek hukum

atau pelaku tindak pidana yaitu Widjokongko Puspoyo. Unsur

barang siapa wajib dibuktikan oleh pengadilan untuk membuktikan

bahwa pelaku mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan

perbuatannya tidak diatur dalam KUHP, namun KUHP hanya

mengatur mengenai ketika seseorang tidak mampu

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal tersebut diatur

dalam Pasal 44 Ayat (1), yang menegaskan :

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”

173

Selama persidangan, terdakwa sehat secara fisik maupun

psikis sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

selaku subjek hukum.

Unsur kedua dari Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang

Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Korupsi adalah : Menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau

patut diduaga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena

kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan

jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan

hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Dalam perkara pidana No. 2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel,

unsur Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi dan pasal

15 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi telah digambarkan

dalam dakwaan penuntut umum, yakni sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menggunakan rekening ABIL untuk menampung uang pemberian hadiah dari Cheong Karm Chuen alias Steven alias Chuen perantara atau broker beras di Bulog sebesar US $ 1.602.583..28, yang ditransfer dari rekening atas nama bersama yaitu atas nama Cheong Karm Chuen dengan istrinya yang bernama Laksmi Setyanti Karmahadi nomor rekening 622-029924-888 di Bank HSBC Hongkong ke rekening ABIL di Bank Bukopin No. 1015600-01-9, dengan rician sebagai berikut :

174

Tanggal 28 Maret 2003 menerima sebesar US $ 500.000.00

Tanggal 1 April 2003 menerima sebesar US $ 300.000.00

Tanggal 9 Juni 2003 menerima sebesar US $ 402.583.28

Tanggal 16 Maret 2004 menerima sebesar US $ 400.000.00

Setelah uang masuk ke rekening ABIL di Bank Bukopin , selanjutnya oleh Terdakwa WIDJOKONGKO PUSPOYO, uang tersebut ditransfer ke rekening milik WIDJARNAKO PUSPOYO di Bank ABN AMRO No. 3600069789, masing-masing pada tanggal 7 September 2004 sejumlah US $ 10.000.00 dan tanggal 6 Oktober 2004 sejumlah US $ 20.000.00, selain itu uang tersebut juga dipergunakan oleh WIDJANARKO PUSPOYO sebagai penyertaan modal di PT. Samudra Adidaya Sentosa (PT.SAS), dengan rincian :

Tanggal 7 juli 2003 sejumlah US $ 250.000.00 dan tanggal 1 Agustus 2003 sejumlah US $ 118.203.30 ditransfer ke rekening PT SAS sebagai penyertaan modal WIDJARNAKO PUSPOYO beserta keluarga;

Tanggal 7 September 2004 sejumlah US $ 10.000.00 dan tanggal 15 September 2004 sejumlah US $ 2.500.00 ditransfer ke rekening anak WIDJANARKO PUSPOYO bernama Renaldy Puspoyo di Bank Wells Fargo Bank;

Tanggal 15 September 2004 ke rekening istri WIDJANARKO PUSPOYO yang bernama Endang Ernawati masing-masing di Bank HSBC sejumlah US $ 100.000.00 dan di Bank BII sejumlah US $ 9.470.00;

Bahwa selain transfer dalam bentuk mata uang dollar Amerika, Terdakwa WIDJOKONGKO PUSPOYO selaku Direktur ABIL, atas permintaan WIDJANARKO PUSPOYO juga telah mengirim uang melalui rekening ABIL di Bank Bukopin Nomor : 1015599-01-1 dalam bentuk mata uang rupiah kepada keluarga WIDJANARKO PUSPOYO yaitu : o Tanggal 29 September 2003, transfer ke menantu

WIDJANARKO PUSPOYO bernama Andre Pasha

175

Djuanda pada Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah);

o Tanggal 16 Januari 2004 dan tanggal 17 Februari 2004 masing-masing ditransfer sebesar Rp. 3.000.000.000.00 (tiga milliar rupiah) dan sebsar Rp. 809.415.805.00 (delapan ratus Sembilan juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus lima rupiah) kepada rekening Ade Kusmiati di Bank Panin sebagai pembayaran atas pembelian rumah WIDJARNAKO PUSPOYO di Jalan Darmawangsa VIII No. 75 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang sertifikatnya diatasnamakan anak WIDJANARKO PUSPOYO bernama Renaldy Puspoyo;

o Tanggal 11 Juni 2004 transfer ke anak WIDJANARKO PUSPOYO bernama Winda Nindiaty sejumlah Rp. 1.000.000.000.00 (satu milliar rupiah);

Dalam dakwaan kedua yang dibuat oleh penuntut umum

yang mengenai tindak pidana perpajakan yang diatur dalam Pasal

39 Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang No. 16 Tahun 2002 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdiri dari

unsur-unsur berikut :

a. Unsur setiap orang

b. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau

menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2; atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;

atau menayampaikan Surat Pemberitahuan dan atau

keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau

176

menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29; atau memperlihatkan pembukuan, pencatatan,

atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah

benar; atau idak menyelenggarakan pembukuan atau

pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan

buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau tidak menyetorkan

pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat

menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara

c. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling

tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau

kurang dibayar.

Oleh karena kajian terhadap putusan perkara pidana No.

2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel, ditilik dari sisi Actus Reus (perbuatan

kriminal)-nya maka, tolak ukur analisis didasarkan pada unsur

objektif tindak pidana, yaitu51 :

a. Perbuatan manusia

1) Act, yakni perbuatan aktif atau positif

2) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif

b. Akibat (result) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan

menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan

51

Ledeng Marpaung, Loc. Cit

177

oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik,

kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (circumstances)

1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;

2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang

membebaskan pelaku dari hukuman. Sedangkan melawan

hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan

hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Unsur Kedua Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No. 16

Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6

Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

yaitu Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau

menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2; atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang

isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau menolak untuk dilakukan

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau

memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang

178

palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau tidak

menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak

memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau

dokumen lainnya; atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong

atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada

pendapatan Negara dalam persidangan telah terpenuhi oleh hakim.

Unsur yang terpenuhi pada Pasal 39 Ayat (1) huruf a, b

Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan

“…………….(a) tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2; atau (b) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan…………..”

Hal diatas tersebut dibuktikan dengan kesaksian Bimo

Ariwibowo, saksi Sigit Haryoko, Sumaryanti, Astera Primanto Bhakti,

dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti berupa surat-

surat dan lain-lain.

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa

yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya

terhadap suatu hal atau kejadian. Terhadap “apa yang dilakukan”

179

dan “apa yang diucapkan” disebut act, yang oleh sebagian pakar

disebut perbuatan positif. Adapun “bagaimana sikapnya terhadap

suatu hal atau kejadian “ disebut omission, yang oleh sebagian

pakar disebut dengan istilah “perbuatan negatif”. Dalam hukum

pidana umum yang tergambar pada Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

a) Act : Pasal KUHP 362 yang rumusannya antara lain :

“Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau

sebagian kepunyaan orang lain…”

b) Ommision : Pasal KUHP 165 yang rumusannya antara lain :

“Barangsiapa mengetahui bahwa ada orang yang bermaksud

untuk melakukan suatu pembunuhan dan dengan sengaja tidak

memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik

kepada yang terancam, jika kejadian itu benar terjadi

dihukum…………..”

Pada umumnya, orang diancam pidana karena melakukan

suatu perbuatan (act). Namun bisa juga karena “tidak berbuat”

(omission), orang diancam dengan pidana. Terhadap Ommision

yang diancam pidana, para pakar terdapat beberapa pandangan

dalam memberi dasar atau alasan, antara lain sebagai berikut :

180

a. “Tidak melakukan sesuatu” itu pada umumnya tidak

bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, perilaku semacam itu

akan bersifat melanggar hukum apabila ada suatu “kewajiban

hukum yang bersifat khusus”. Kewajiban itu telah ditentukan oleh

suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa di

mana kelalaian untuk memenuhi kewajiban hukum itu telah

secara sukarela sebagai dimiliki oleh seseorang karena adanya

pengaruh dari suatu sanksi menurut undang-undang

b. Kelalaian untuk bertindak yang harus dipertanggungjawabkan

menurut hukum pidana itu hanyalah kelalaian untuk melakukan

suatu tindakan yang merupakan suatu kewajiban hukum.

Kewajiban hukum seperti itu dapat timbul karena ditentukan oleh

undang-undang, karena jabatan yang disandang oleh

seseorang, atau karena adanya suatu perikatan.

Perwujudan serta keterkaitan perbuatan aktif/positif dan

perbuatan pasif/negatif dalam ilmu hukum pidana pada perkara

pidana No. 2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel, terdapat dalam ketentuan

yang dilanggar yakni Pasal 39 Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang

No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan, dimana unsur-unsur-nya :

181

“..................tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;…………”

Ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang No.

16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan dalam perwujudan tindak pidana-nya didasarkan pada

perbuatan pasif/negatif/omission, yakni perbuatan yang

mendiamkan atau membiarkan. Legal opinion-nya adalah bahwa

sistem perpajakan Indonesia menganut system self assessment,

yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada

wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban

dan hak perpajakannya.

Pengaturan perbuatan-perbuatan tersebut sebagai tindak

pidana pajak (Pasal 39 Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang No. 16

Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6

Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

tidak terlepas dari system self assessment dari pemungutan PPh

sebagai pajak subjektif dan pajak langsung. Dalam pemungutan

PPh di Indonesia pada dasarnya berisi kewajiban-kewajiban Wajib

182

Pajak untuk menghitung dan membayar jumlah PPh yang terutang

padanya, serta melaporkan hitungan tersebut dalam suatu Surat

Pemberitahuan (SPT), baik SPT Masa maupun SPT tahunan.

Karakteristik pajak subjektif dan pajak langsung tidak menghendaki

kewajiban-kewajiban WP tersebut (baik kewajiban administratif

maupun kewajiban menanggung beban pajak) untuk dialihkan

kepada pihak lain, walaupun pengisian SPT itu sendiri dapat

dikuasakan pada pihak lain.

Dalam konteks tindak pidana pajak, penerapan system

pemungutan pajak secara self assessment dapat dengan mudah

diselewengkan oleh WP dengan cara-cara, seperti tidak mengakui

dan melaporkan penghasilan yang merupakan objek PPh, serta

mengakui komponen biaya yang lebih besar dari kenyataannya,

hanya untuk mengurangi jumlah penghasilan kena pajak dalam

menghitung PPh yang terutang.

Pada perkara pidana No. 2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel,

Terdakwa (An. Widjokongko Puspoyo) terbukti telah memenuhi

unsur-unsur actus reus/perbuatan kriminal (dalam hal perbuatan

negatif/pasif) yang tercantum dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf a, b

Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua

183

Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi :

“………….Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau……………..”

Hal diatas tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa (an.

Widjokongko Puspoyo) dalam perkara pidana No.

2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel, yang dalam persidangan

mengungkapkan :

Bahwa dari laba usaha sebesar Rp. 25.352.961.235.00 (dua puluh lima milliar tiga ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh satu dua ratus tiga puluh lima rupiah) tersebut dikurangi komitmen (janji) yang belum direalisasi Rp. 14.248.442.168.00 (empat belas milliar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah), maka diperoleh perhitungan penghasilan bersih adalah sebesar Rp. 11.104.519.067.00 (sebelas milliar seratus empat juta lima ratus Sembilan belas ribu enam puluh tujuh rupiah);

Bahwa dengan demikian diperoleh perhitungan penghasilan kena pajak ABIL adalah sebesar Rp. 11.104.519.000.00 (sebelas milliar seratus empat puluh juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Bahwa dari perhitungan penghasilan kena pajak tersebut di atas maka ABIL harus membayar pajak PPh Badan adalah sebesar Rp. 3.313.855.700.00 (tiga milliar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh lima tujuh ratus rupiah) dan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 26 Ayat (2) 4 UU No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1983 Pajak Penghasilan adalah sebesar Rp.

184

1.558.132.674.00 (satu milliar lima ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh dua enam ratus tujuh puluh empat rupiah);

Bahwa total pajak yang harus dibayar ABIL adalah sebesar Rp. 4.871.988.373.00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah);

Bahwa ketika melakukan transaksi dengan BPPN meupun melaksanakan penyelesaian pembayaran dengan debitur, ABIL belum mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga pada tahun 2007 Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan NPWP secara jabatan yaitu NPWP dengan No. 02.410.201.4-081.000;

Keterangan tersebut diperkuat oleh keterangan ahli Astera

Primanto Bhakti dalam perkara pidana No. 2065/Pid.B/2007/PN.

Jaksel :

Bahwa Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia terdiri dari :

Undang-Undang ketentuan formil dan tata cara perpajakan yang terakhir berlaku pada tanggal 1 Januari 2008;

Undang-Undang PPh; Undang-Undang PPn; Undang-Undang PBB; Undang-Undang Bea Materai

Bahwa yang dimaksud dengan subjek pajak mengacu pada Undang-Undang PPh No. 7 Tahun 1983 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 yaitu bahwa subjek pajak terdiri dari badan, orang dan warisan yang belum terbagi;

Bahwa selain subjek pajak diatas, dikenal adaya subjek hukum dalam negeri dan subjek hukum luar negeri;

Bahwa yang disebut dengan subjek hukum dalam negeri terdiri dari badan dan orang, yang disebut dengan badan yaitu Incorporeted atau perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang di Indonesia sedangkan

185

yang disebut dengan orang yaitu orang yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dan dalam waktu 12 bulan atau mempunyai ijin tinggal di Indonesia;

Bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum luar negeri terdiri dari badan dan orang, yang pengertiannya acontrario dengan pengertian subjek hukum luar negeri, yaitu : perusahaan yang didirikan di luar negeri sedangkan yang disebut dengan orang yaitu orang luar negeri tetapi mempunyai penghasilan di Indonesia;

Bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha Tetap berdasarkan Undang-Undang KUP adalah Badan, sedangkan berdasarkan UU PPh untuk cara pengenaan pajak, maka dipersamakan dengan badan adalah orang atau badan yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari (untuk subjek pajak luar negeri) tetapi melakukan kegiatan di Indonesia secara fleksibel untuk orang luar negeri yang melakukan kegiatan di indonesia;

Bahwa Badan Usaha Tetap (BUT) mempunyai kriteria : Negara adalah penjamin Tax Treaty dengan

Indonesia (sesuai ketentuan pasal 5 KUP); Bukan Negara yang mempunyai Tax treaty (pasal

2 ayat 5 UU PPh) Bahwa secara umum BUT ada 3 hal, yaitu adanya asset

misalnya pabrik, adanya activity yaitu melakukan kegiatan di Negara yang bersangkutan dan adanya agency di Negara tersebut (agen yang tidak bebas);

Bahwa ABIL sepanjang memenuhi ketiga kriteria BUT di atas adalah termasuk dalam BUT (Badan Usaha Tetap);

Bahwa kalau sudah merupakan Badan usaha Tetap, maka harus memenuhi kewajiban pajak di Indonesia, yang implementasinya haruslah mendaftarkan diri, membuat SPT dan lain-lain;

Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu oleh badan, bias diwakilkan oleh pengurus atau direksi, yang dimaksud dengan pengurus yaitu orang yang secara nyata melaksanakan kegiatan sehubungan dengan perusahaan, berdasarkan Pasal 32 KUP pasal 1,2,3,4 contohnya menanda-tangani suatu kontrak, mengambil kebijakan, dan lain-lain sehubungan dengan kegiatan perusahaan;

Bahwa apabila suatu perusahaan BUT tidak mendaftarkan diri, maka perusahaan tersebut

186

dianggap melakukan pidana sesuai dengan Pasal 39 KUP;

Bahwa wajib pajak harus melapor sendiri dan menghitung sendiri pajaknya sesuai asas Self Assigment. Dalam SPT wajib pajak harus menganulir apa saja yang dilakukan selama satu tahun. Hal ini berhubungan dengan pembukuan yang erat hubungannya dengan accounting;

Bahwa jika perusahaan sama sekali tidak membayar pajak sesuai ketentuan, harus tetap melakukan pembayaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pembayaran harus dilakukan bersama dengan pembayaran denda karena kekurangan atau juga keterlambatan;

Bahwa jika sama sekali tidak mendaftar maka padanya dapt dikenakan ketentuan Pasal 39 KUP;

Lebih lanjut saksi Sumaryanti dalam perkara pidana No.

2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel :

Bahwa sepengetahuan saksi Widjokongko Puspoyo terkait dengan kasus dugaan tindak pidana perpajakan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Ayat (1) dijelaskan mengenai dugaan tindak pidana perpajakan karena yang bersangkutan tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak;

Bahwa saksi bekerja di Kantor Pelayanan Pajak untuk badan dan orang asing 2;

Bahwa saksi mengetahui kasus ini berdasarkan adanya data yang dimiliki oleh Direktorat Pajak. Sedangkan mengenai tindak pidananya sendiri, itu berdasarkan surat dari kantor pusat mengenai adanya bukti permulaan. Disitu terdapat informasi bahwa ABIL belum memiliki NPWP/tidak mendaftarkan diri;

Bahwa ada data-data mengenai pendirian ABIL yang saksi lampirkan dalam BAP yaitu berupa foto copy Certificate Of Incumbency, foto copy legalisassi board of resolution, foto copy surat dari pengelola gedung Menara Kadin, foto copy letter of agreement antara PT. Madani Securities dengan ABIL, dan invoice. Dari dokumen-

187

dokumen tersebut saksi mengetahui bahwa ABIL sudah berdiri api tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di KPP;

Bahwa saksi bertugas di kantor pelayanan pajak di bagian Kasi pelayanan, salah satu tugasnya adalah menerbitkan NPWP dan pengukuhan TKP;

Bahwa untuk bisa diterbitkan NPWP kalau dia bisa disebutkan sebagai wajib pajak;

Bahwa dalam Pasal 1 butir 2 KUP UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dalam UU No. 16 Tahun 2000, disebutkan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara maupun daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organiasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap (BUT), dan bentuk badan atau badan sebagaimana definisi Ayat (2), yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu;

Bahwa sebelum mendapatkan data NPWP ABIL belum terdaftar. Jadi NPWP ABIL ditetapkan secara jabatan, artinya NPWP ditetapkan oleh kantor pajak setelah ada kasus ini. Jadi sebagai wajib pajak ABIL tidak mendaftarkan diri;

Bahwa dasar diterbitkannya NPWP secara jabatan adalah sesuai ketentuan pasal 2 Ayat (1) bahwa setiap wajib pajak, wajib mendaftarkan diri kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi daerah tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, dan kepadanya didirikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Pasal 2 Ayat (4) menyatakan bahwa direktur Jenderal Pajak menerbitkan NPWP dan atau mengukuhkan pengusaha kena pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai mana dimaksud dalam Ayat (1) dan atau Ayat (2). Dalam penjelasan Ayat (4) dinyatakan bahwa terhadap wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan

188

atau melaporkan usahanya, dapat diterbitkan NPWP dan atau pengukuhan wajib pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh kantor Direktorat Pajak ternyata orang pribadi atau badan pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;

Akibat perbuatan kriminal yang dilakukan oleh Terdakwa

dalam perkara pidana No. 2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel, Negara

telah dirugikan sebesar Rp. 5.005.469.360.00 (lima milliar lima juta

empat ratus enam puluh sembilan tiga ratus enam puluh rupiah) dari

sektor penerimaan pajak

Selanjutnya, salah satu unsur-unsur tindak pidana dari sisi

objektif, yaitu keadaan-keadaan yang menyertai suatu perbuatan

pada waktu dilakukan dan keadaaan yang datang kemudian

sesudah perbuatan dilakukan.

Keadaan-keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada

waktu perbuatan dilakukan merupakan “keadaaan penyerta’ yang

dirumuskan pada perbuatan pidana, sebagaimana yang telah

dimuat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), sebagai berikut :

a. Cara melakukan perbuatan atau sarana yang digunakan. Hal ini

dijumpai, antara lain pada Pasal 211, 285, dan 289 KUHP, yakni

189

“memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman

kekerasan”, Pasal 378 KUHP yakni dengan menggunakan nama

palsu.

b. Waktu dan tempat dilakukan. Hal ini antara lain dijumpai pada

Pasal 124 KUHP, yakni dalam keadaan perang.

c. Subjek dan objek tindak pidana yang ditentukan pada

perumusan. Hal ini dimuat antara lain dalam Pasal 302 KUHP,

yakni sebagai seorang ibu, Pasal 294 Ayat (2) sub. 2. E yakni

seorang dokter, pendidik, atau pengawas.

Dalam ketentuan tindak pidana perpajakan sebagaimana

diatur dalam UU No. 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU

No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

terdapat juga keadaan-keadaan yang menyertai tindak pidana

perpajakan itu sendiri. Sebagai contoh dalam Pasal 41A Ayat (1) :

“Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan memindahkanhak,memindahtangankan,menyewakan,meminjamkan,menyembunyikan,menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita; membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu; membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau digunakan untuk pelunasan utang tertentu; dan atau merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan dipidana dengan denda pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah)”.

190

Berdasarkan rumusan Pasal 41A Ayat (1) Undang-Undang

No. 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.

19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

tersebut jika perbuatan dilakukan oleh seseorang yang bukan

sebagai penanggung pajak, Pasal 41A Ayat (1) Undang-Undang

No. 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.

19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

tidak dapat diterapkan.

Dalam perkara pidana No. 2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel,

Terdakwa (an. Widjokongko Puspoyo) didakwa dengan ketentuan

Pasal 39 Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang No. 16 Tahun 2000

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang unsur-

unsurnya :

“………..Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau tidak menyampaikan surat pemberitahuan………….”

Mengamati rumusan Pasal 39 Ayat (1) huruf a, b Undang-

Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan

191

Tata Cara Perpajakan di atas, yang dapat dikenakan sanksi pidana

adalah subjek hukum yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib

pajak.

Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan terdakwa (an.

Widjokongko Puspoyo) adalah sebagai wajib pajak/pengusaha kena

pajak/Pengurus badan usaha tetap (BUT) namun tidak

melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana telah ditentukan

dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

Hal diatas tersebut telah digambarkan dalam dakwaan

penuntut umum pada perkara pidana No. 2065/Pid.B/2007/PN.

Jaksel , sebagai berikut :

Sesuai dengan tujuan pendirian ABIL, Terdakwa selaku Direktur ABIL telah menjalankan kegiatan usaha di Indonesia berupa pembelian piutang (cessie) BPPN atas 28 (dua puluh delapan) perusahaan, yaitu:

PT. Bukit Barisan permai sebesar Rp. 2.497.720.120.00;

PT. Bumi Permata Abadi Permai sebesar Rp. 5.626.797.600.00;

PT. Delimas Suryakanaka sebesar Rp. 5.220.904.637.50;

PT. Delta Komperta Perkasa sebesar Rp. 5.964.684.643.10;

PT Dwi Putra Sabaraya Kencana sebesar Rp. 4.099.594.678.92;

PT. Dwimanda Eltra Ind sebesar Rp. 2.450.000.000.00;

PT. Galvano Wahana Lestari sebesar Rp. 2.602.273.973.25;

192

PT. Griya Agung Mulatama sebesar Rp. 2.532.131.406.00;

PT.Inasa wahana Lestari sebesar Rp. 2.041.538.991.60;

PT Indobent Wijaya Mineral sebesar Rp. 2.658.450.433.40;

PT. Karya Arun Marine sebesar Rp. 2.696.296.771.39;

PT. Pinusa Dirgantara sebesar Rp.1.558.059.680.78;

CV. Sumber Makmur sebesar Rp. 2.274.679.872.00;

CV. Trio Jaya sebesar Rp. 2.000.000.000.00;

PT. Duta Graha Indah sebesar Rp. 8.516.006.871.00;

PT. Famili Jaya sebesar Rp. 6.027.422.331.79;

PT. Gaya Indah Kharisma sebesar Rp. 1.330.016.760.00;

PT. Inti Technodrilindo sebesar Rp. 2.138.500.000.00;

PT. Kawan Sejati sebesar Rp. 1.483.656.750.00;

PT. Kreasi Plastik Indotama sebesar Rp. 7.033.523.964.87;

PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati sebesar Rp. 2.693.428.911.23;

PT. Sinar Mandiri Alam Sejahtera sebesar Rp. 2.500.000.000.00;

PT. Gubah Nusa Semesta sebesar Rp. 2.587.206.793.05;

PT. Karyana Gita Utama sebesar Rp.22.400.000.000.00;

PT. Cipta Trampil Makmur sebesar Rp. 3.289.442.029.28;

PT. Dharma Pratama Sejati sebesar Rp. 4.492.542.037.55;

PT. Laksana Kurnia Sejati sebesar Rp. 2.059.146.880.79;

PT. Logam Sari Bearindo sebesar Rp. 7.100.000.000.00;

Dengan total nilai pembelian hak tagih (cessie) BPPN oleh ABIL keseluruhannya sebesar RP. 117.874.026.137.50 (seratus tujuh belas milliard delapan

193

ratus tujuh puluh empat juta dua puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen);

Bahwa atas hutang-hutang tersebut diatas masing-masing perusahaan sanggup kepada ABIL selaku pemegang hak cessie untuk melakukan pembayaran sebagai berikut :

PT. Bukit Barisan permai sebesar Rp. 3.278.257.657.50;

PT. Bumi Permata Abadi Permai sebesar Rp. 7.033.497.000.00;

PT. Delimas Suryakanaka sebesar Rp. 6.430.626.443.75;

PT. Delta Komperta Perkasa sebesar Rp. 9.620.459.101.79

PT Dwi Putra Sabaraya Kencana sebesar Rp. 4.999.505.706.00;

PT. Dwiamanda Eltra Ind sebesar Rp. 3.150.000.000.00;

PT. Galvano Wahana Lestari sebesar Rp. 3.345.780.822.75;

PT. Griya Agung Mulatama sebesar Rp. 3.331.751.850.00;

PT.Inasa wahana Lestari sebesar Rp. 2.551.923.739.00;

PT Indobent Wijaya Mineral sebesar Rp. 3.058.450.433.40;

PT. Karya Arun Marine sebesar Rp. 4.348.865.760.30;

PT. Pinusa Dirgantara sebesar Rp. 2.385.759.004.92;

CV. Sumber Makmur sebesar Rp. 2.890.607.633.00;

CV. Trio Jaya sebesar Rp. 2.250.000.000.00;

PT. Duta Graha Indah sebesar Rp.10.503.075.140.00;

PT. Famili Jaya sebesar Rp. 6.779.155.334.43;

PT. Gaya Indah Kharisma sebesar Rp. 2.574.225.954.00:

PT. Inti Technodrilindo sebesar Rp. 3.055.000.000.00:

PT. Kawan Sejati sebesar Rp. 1.703.934.000.00;

194

PT. Kreasi Plastik Indotama sebesar Rp. 8.033.523.995.47;

PT. Laksana Kurnia Mandiri Sejati sebesar Rp. 4.029.772.050.90;

PT. Sinar Mandiri Alam Sejahtera sebesar Rp. 3.273.266.425.95;

PT. Gubah Nusa Semesta sebesar Rp. 3.332.008.748.63;

PT. Karyana Gita Utama sebesar Rp.23.400.000.000.00;

PT. Cipta Trampil Makmur sebesar Rp. 3.789.442.029.28;

PT. Dharma Pratama Sejati sebesar Rp. 6.443.918.604.44;

PT. Laksana Kurnia Sejati sebesar Rp. 3.082.900.599.44;

PT. Logam Sari Bearindo sebesar Rp. 15.885.003.255.00;

Berdasarkan sanggup masing-masing perusahaan tersebut diatas, ABIL memperoleh penghasilan sebesar Rp. 154.260.711.290.50 (seratus lima puluh empat milliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah lima puluh sen). Sehingga ABIL sebesar Rp. 36.660.960.153.00 (tiga puluh enam milliar enam ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus lima puluh tiga rupiah);

Meskipun ABIL memiliki managemen maupun kantor di Indonesia sehingga memenuhi syarat sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT), telah menjalankan kegiatan usahanya dan mendapatkan penghasilan serta memperoleh keuntungan dari kegiatannya tersebut, namun Terdakwa Widjokongko Puspoyo selaku Direktur ABIL di Indonesia dengan sengaja tidak pernah mendaftarkan ABIL sebagai Badan Usaha Tetap (BUT) ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak pernah melaporkan usahanya dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak, atas nama ABIL sehingga terdapat kewajiban perpajakan berupa PPh Badan dan PPh Pasal 26 Ayat (4) yang tidak dibayar sebesar Rp. 5.005.469.360.00 (lima milliar lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) terdiri dari:

195

Pajak BUT (Income Tax) Rp. 3.412.138.200.00 (tiga milliard empat ratus dua belas juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah)

PPH Pasal 26 atas Branch Profit Rp. 1.593.331.160.00 (satu milliard lima ratus embilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu seratus enam puluh rupiah);

Lalu diperkuat oleh saksi Bimo Ariwibowo :

“Bahwa saksi membuat presentasi di BPPN untuk membeli asset-asset kredit. Jumlah debitur yang dimenangkan oleh ABIL berjumlah 28 perusahaan/debitur”

Berikutnya, analisis mengenai sifat melawan hukum dalam

perkara pidana No. 2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel, mengenai tindak

pidana perpajakan. Salah satu unsur objektif dari tindak pidana

adalah unsur melawan hukum.

Melawan hukum berarti apa yang bertentangan dengan hak

orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

tindak pidana dan juga bertentangan baik dengan tata susila

maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Beberapa

pandangan membedakan unsur melawan hukum atas :

a. Melawan hukum dalam arti formil;

b. Melawan hukum dalam arti materiil;

196

Menurut ajaran melawan hukum dalam arti formil, suatu

perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum

apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat

dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang, sedangkan

menurut ajaran melawan hukum materiil, apakah suatu perbuatan

itu dapat dipandang sebagai melawan hukum atau tidak,

masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan

hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-

asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Dalam perkara pidana No. 2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel,

perbuatan Terdakwa (An. Widjokongko Puspoyo) telah memenuhi

unsur melawan hukum baik dari segi formiil maupun materiil,

sebagaimana diuraikan dibawah ini :

a. Melawan hukum formil

Suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat

melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua

unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut

undang-undang. Dalam perkara pidana No.

2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel, perbuatan Terdakwa (An.

Widjokongko Puspoyo) memenuhi rumusan ketentuan Pasal 39

Ayat (1) huruf a, b Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang

197

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang

berbunyi :

1) Setiap orang

2) Dengan sengaja

3) Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau

menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak

atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau; tidak

menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau

keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29; atau memperlihatkan

pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu

atau dipalsukan seolah-olah benar; atau tidak

meyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak

memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan,

atau dokumen lainnya; atau tidak menyetorkan pajak

yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat

menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara

198

4) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak

terutang yang tidak atau kurang dibayar.

b. Melawan hukum materiil

Perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum atau

tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan

ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau

menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Dalam perkara pidana No. 2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel,

perbuatan Terdakwa (An. Widjokongko Puspoyo) selain

memenuhi rumusan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf a, b

Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan juga akibat perbuatan

Terdakwa Negara dirugikan pada sektor penerimaan pajak.

Dimana pajak-pajak sebenarnya merupakan jiwa Negara, sebab

tanpa pajak Negara tidak akan atau sukar hidup. Kebutuhan

Negara adalah kelangsungan hidup lembaga-lembaganya, yang

mampu melakukan fungsinya masing – masing, yang lain

daripada kebutuhan manusia secara fisik. Singkatnya, pajak

199

merupakan sumber utama pendapatan Negara disamping

sumber alam.

Unsur objektif tindak pidana berikutnya adalah unsur sifat

dapat dihukum. Pada hakikatnya setiap delik/tindak pidana memiliki

sifat melawan hukum. Undang-undang yang memuat larangan atau

perintah membuat sanksi sebagai akibat tidak dipatuhinya larangan

atau perintah tersebut. Salah satu unsur perintah atau larangan itu

adalah melawan hukum. Jika unsur melawan hukum tidak terbukti,

sifat dapat dihukum menjadi hapus.

Alasan-alasan yang menghapuskan atau membebaskan

hukuman tersebut dalam ilmu hukum pidana disebut

Strafuitsluitingsgronden, yakni meskipun perbuatan telah memenuhi

semua unsur delik/tindak pidana, sifat dapat dihukum lenyap karena

terdapat alasan-alasan yang membebaskannya.

Berikut dibawah ini akan diuraikan alasan-alasan yang

menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, yaitu :

a. Kurang sempurna akal atau sakit ingatan

Hal ini diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang berbunyi

sebagai berikut :

200

“Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit ingatan”

b. Keadaan Memaksa (Overmacht/Compulsion)

Hal ini diatur dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi sebagai

berikut :

“Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong oleh suatu keadaan memaksa”

c. Pembelaan Darurat (Noodwer)

Noodweer diatur dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi sebagai

berikut :

1) Tiada boleh dihukum barangsiapa melakukan perbuatan,

yang terpaksa dikerjakan untuk membela dirinya sendiri

atau orang lain, membela perikesopanan sendiri atau

kesopanan orang lain atau membela harta benda

kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, karena

serangan yang melawan hukum dan yang berlaku

seketika itu atau mengancam dengan seketika.

2) Tiada boleh dihukum barangsiapa melampaui batas

pembelaan yang perlu jika perbuatan itu dilakukannya

karena sangat panas hatinya (guncang jiwanya),

disebabkan oleh serangan itu.

201

d. Pelaksanaan Peraturan Yang Berdasarkan Undang-Undang

Hal ini diatur dalam Pasal 50 KUHP yang berbunyi sebagai

berikut :

“Tiada boleh dihukum barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan”.

e. Pelaksanaan Perintah Jabatan Yang Sah

Hal ini diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Tiada boleh dihukum barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu perintah jabatan yang sah, yang diberikan oleh pembesar (penguasa) yang berhak untuk itu”.

Dalam perkara pidana No. 2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel,

perbuatan Terdakwa (an. Widjokongko Puspoyo) dalam proses

persidangan tidak terdapat alasan-alasan yang menghapuskan

atau membebaskan hukuman yang dikenakan.

3. PertanggungJawaban Pidana (Mens Rea)

Jika actus reus menyangkut perbutan yang melawan hukum

(unlawful act), maka mens rea mencakup unsur-unsur pembuat

tindak pidana/delik, yaitu sikap batin atau keadaan psikis yang

wujudanya berupa kesalahan. Kesalahan yang dimaksud disini

adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan

kelalaian.

202

Kesengajaan sendiri terbagi atas 3 (Tiga) bentuk, yakni :

a) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)

Kehendak untuk melakukan perbuatan atau mencapai

akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman

hukuman pidana. Atau dengan kata lain sengaja sebagai

maksud adalah dikehendaki dan dimengerti.

b) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als

zekerheidsbewustzijn);

Sengaja dengan keinsafan pasti adalah mengetahui pasti

atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan

terjadi suatu akibat lain.

c) Kesengajaan keinsafan akan kemungkinan (dolus

eventualis)

Mewujudkan perbuatan dengan tujuan menimbulkan

suatu akibat tertentu, akan tetapi ada kemungkinan akan

timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh

undang-undang

Sedangkan, kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih

ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas (2) bentuk, yakni :

a) Tak berhati-hati;

Dalam hal ini, pelaku tindak pidana telah membayangkan

atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi

203

walaupun ia berusaha untuk mencegah, pada akhirnya

timbul juga akibat tersebut.

b) Dapat menduga akibat perbuatan itu

Dalam hal ini, pelaku tindak pidana tidak membayangkan

atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang

dan diancaman hukuman oleh undang-undang, sedang

ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu

akibat .

Dalam ketentuan pidana Undang-Undang No. 16 Tahun

2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6

Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

juga telah dirumuskan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan

kelalaian pada ketentuannya, sebagaimana yang diuraikan

dibawah ini :

Pasal 38 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berbunyi

“Setiap orang yang karena kealpaannya : a) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

tidak b) Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya

tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)

204

tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”.

Pasal 39 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja : a) Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau

menggunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau

b) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau c) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau

keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau

d) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau

e) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau

f) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau

g) Tidak, menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”.

Dalam perkara pidana No. 2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel,

perbuatan Terdakwa (an. Widjokongko Puspoyo) mencocoki

rumusan Pasal 39 Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983

205

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terutama

dalam unsur kesalahan (kesengajaan)

Hal tersebut sesuai keterangan terdakwa sendiri (An.

Wdjokongko Puspoyo) pada perkara pidana No.

2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa pada tahun 2002, ABIL belum punya NPWP;

Bahwa ABIL berkantor di Menara Kadin Indonesia; Bahwa terdakwa baru membayar, karena

sebelumnya tidak tahu; Bahwa kedudukan terdakwa sebagai direktur

investasi; Bahwa tugas terdakwa sebagai direktur investasi

melakukan analisis mengenai peluang investasi Indonesia. Namun apa yang dianalisa tersebut tidak selalu menjadi pertimbangan bagi ABIL dalam melakukan suatu tindakan, karena tetap tergantung kepada John Vander Wal;

Bahwa terdakwa pernah berurusan dengan BPPN yang ditanda-tangani oleh terdakwa, tidak melulu urusan John VanDer Wal;

Bahwa terdakwa juga ada menentukan bisnis ABIL; Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dan hasil

dari ABIL yang dijanjikan demikian, walaupun dalam kenyataannya belum;

Bahwa terdakwa mendapatkan NPWP jabatan, saat terdakwa disidik oleh Penyedik Ditjen Pajak di Rutan Kejagung, pada sekitar bulan Juni Tahun 2007;

Bahwa sebagai badan pribadi, tidak punya NPWP; Bahwa John Vander Wall pemilik ABIL John Taffe

adalah salah satu staf John Van Der Wal di ABIL, hubungan kerja antara terdakwa dengan Jhon tidak ada;

206

Bahwa secara pribadi, terdakwa tahu untuk pribadi harus daftar, demikian pun dengan kewajiban dari perusahaan;

Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaannya pada point No. 7;

Bahwa terdakwa bekerja di Jhon Van Der Wal yang akan mengcounter pajak, terdakwa baru tahu, yang terdakwa tahu terdakwa menghormati head of agreement. Dima pajak akan dibayar John Van Der Wall;

Bahwa terdakwa tahu surat yang dibuat oleh John yang ditujukan kepada Menkeu, tgl. Agustus, tetapi baru diterima 9 Agustus 2007;

Bahwa terdakwa tidak pernah menerima teguran dan surat paksa dari Dirjen Pajak;

Bahwa tugas terdakwa untuk pembayaran pajak tidak ada di teapkan oleh Jhon Van Der Wal, karena merupakan tanggung jawabnya;

Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan lampiran-lampiran dalam berkas perkara yang dibenarkan oleh terdakwa;

Bahwa dalam Certificate of Incumbency, alamat ABIL adalah di Gedung Menara Kadin Kuningan;

Bahwa terdakwa memperlihatkan surat yang diperlihatkan terdakwa dari John Van Der Wall yang ditujukan kepada terdakwa mengenai pembatalan pembelian pabrik drum;

Bahwa terdakwa memperlihatkan surat-surat dari John Van Der Wal, yang ditujukan kepada terdakwa yang menyatakan bahwa pajak adalah tanggung jawabnya;

Bahwa dalam perkara terdakwa, yang disita hanya dokumen-dokumen, dan membenarkannya;

Bahwa tidak ada barang bukti lain yang disita selain surat-surat;

Tergambar dari keterangan yang digambarkan oleh

Terdakwa (an. Widjokongko Puspoyo), yang olehnya kesalahan

tidak harus ditimpakan kepada dirinya, melainkan terhadap

207

pimpinan perusahaan induk ABIL yakni John Van Der Wall. Hal

demikian berdasarkan Head of Agreement tertanggal 17 Juni 2002

antara Widjokongko dengan John Van Der Wall , Direktur ABIL.

Dalam perjanjian tersebut, Direktur investasi hanya sebagai

penerima kuasa dari Van Der Wall dalam melakukan tindakan-

tindakan sesuai yang tercantum dalam power of attorney (surat

kuasa khusus). Yakni, untuk menandatangani perjanjian dan

dokumen administrasi yang berkaitan dengan kegiatan investasi

ABIL di Indonesia, membuka rekeing bank, serta menjadi

authorized signatory.

Sedangkan untuk melakukan pengeluaran dana dari

rekening ABIL, harus terlebih dahulu mendapat perintah dan

persetujuan John Van Der Wall. Dengan demikian terdakwa tidak

memiliki kewenangan untuk melakukan transfer dana, singkatnya

kewenangan John Van Der Wal lebih luas terhadap ABIL termasuk

dalam hal pengurusan pajak.

Berdasarkan ketentuan sistem perpajakan Indonesia,

pengenaan unsur kesalahan kepada Terdakwa (An. Widjokongko

Puspoyo) perkara pidana No. 2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel, secara

yuridis telah sesuai, oleh karena Pasal 32 Undang-Undang No. 16

Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.

208

6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, yaitu sebagai berikut :

“Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal : a. Badan oleh pengurus; b. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau

badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan; c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang

ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya;

d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya”.

Pengenaan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang No. 16

Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.

6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, sama dengan keterangan ahli Astera Primanto Bhakti

dalam kesaksiannya pada perkara pidana No.

2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel, yaitu sebagai berikut :

Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu oleh badan, bisa diwakilkan oleh pengurus atau direksi, yang dimaksud dengan pengurus yaitu orang yang secara nyata melaksanakan kegiatan sehubungan dengan perusahaan, berdasarkan pasal 32 KUP pasal 1,2,3,4 contohnya menanda-tangani suatu kontrak, mengambil kebijakan, dan lain-lain sehubungan dengan kegiatan perusahaan;

Bahwa yang disebut dengan Tax Treaty adalah jika penduduk suatu Negara yang dikenakan pajak Tax Resicende, dia melakukan kegiatan usaha di Negara lain, dalam hal perbedaan azas perpajakan antara suatu Negara dengan Negara lain, maka akan sangat

209

dimungkinkan adanya Double Taxation maka akan dikenakan pajak di negaranya dan dinegara lain. Untuk itu adalah hal biasa jika dua Negara melakukan negosiasi pembayaran hak pengalihan pajak yang diimplementasi dengan sebutan Tax Traty yang lebih dikenal di Ditjen Pajak dengan sebutan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;

Bahwa BVA tidak ada tax treaty dengan Indonesia; Bahwa jika terjadi adanya suatu perusahaan asing

yang melakukan kegiatan di Indonesia, mempunyai dua orang direktur, satu berbangsa asing, satu berkebangsaan Indonesia, yang harus membayar pajak untuk Indonesia maka pasal 32 yaitu pengurus, pengurus yang bertanggung jawab dan jika yang membayar pajak adalah yang diluar negeri maka tidak ada maslah yang penting ada pembayaran pajak;

Bahwa NPWP tersebut diberikan karena ditetapkan secara jabatan, dan diberikan kepada wajib pajak. Hal ini terjadi jika ada fakta bahwa suatu perusahaan harus mendaftarkan pajaknya, kemudian ternyata tidak ada NPWP maka kepadanya diberikan NPWP;

Bahwa perjanjian antara para pihak tidak mengikat kepada DItjen Pajak, contoh : jika dua orang melakukan pencurian, tetapi karena ada perjanjian bahwa yang ditangkap seorang saja, maka berdasarkan ketentuan, tidak mungkin polisi hanya menangkap seorang saja, eduanya harus ditangkap karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Bahwa implementasi dari penunjukan adalah surat kuasa;

Bahwa agreement yang dibuat oleh pihak-pihak, hanya ditanda-tangani oleh kedua belah pihak, Ditjen Pajak tidak ikut menanda-tangani. Dan dalam peraturan Ditjen Pajak, ketentuan pajak berlaku secara general;

Bahwa kepengurusan suatu perusahaan bila tidak ada ketentuan periodisasinya maka akan tetap akan dianggap sebagai pengurus. Komisaris saja bisa

210

diuber untuk dikenakan pajak, jika pajak belum juga dibayarkan;

Bahwa ahli memberikan pendapatnya sesuai dengan posisi undang-undang yang berlaku saat itu;

Demikian hal-nya keterangan yang disampaikan oleh Saksi

Sumaryanti pada perkara pidana No. 2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel,

yaitu sebagai berikut :

Bahwa penerbitan NPWP secara jabatan itu tidak menghapus kesalahan atau apa yang belum dilakukan pada tahun sebelumnya. Karena menurut Pasal 2 Ayat (1) dalam penjelasannya dinyatakan bahwa terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Sampai saat ini ABIL tidak mendaftarkan diri, sehingga memperoleh NPWP secara jabatan;

Bahwa berdasarkan NPWP tersebut bisa diketahui siapa penanggungjawab ABIL di Indonesia. Berdasarkan UU KUP Pasal 1 butir 25 menyatakan bahwa penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Dan disini terdakwa memenuhi syarat yang dimaksudkan tersebut;

211

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap

Terdakwa Pada Perkara Pidana No. 2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel.

Secara teoritik, hukum pidana dikenal adanya tiga teori system

pembuktian yaitu system pembuktian menurut undang-undang secara

positif, system pembuktian menurut keyakinan hakim, dan system

pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif

bergantung pada alat-alat bukti yang ada didalam undang-undang

tanpa adanya peranan dari keyakinan hakim. Dalam sistem ini, hakim

terikat pada undang-undang, tanpa harus mempertimbangkan

keyakinannya sendiri. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim,

kesalahan terdakwa hanya dilihat semata-mata ditentukan oleh

keyakinan hakim belaka. Asal muasal dari mana hakim mengambil

kesimpulan bersalah atau tidaknya terdakwa, didalam sistem ini tidak

menjdai masalah.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif

pada prinsipnya menyatakan bahwa hakim hanya bisa menyatakan

Terdakwa bersalah jika terdapat alat-alat bukti yang terkandung

didalam undang-undang serta didukung oleh keyakinan hakim

berdasarkan alat-alat bukti tersebut. Indonesia menganut system ini,

hal tersebut jelas dapat dilihat dari Pasal 183 KUHAP yang

menyatakan bahwa :

212

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Putusan hakim dalam perkara pidana memiliki tiga bentuk,

antara lain :

a. Putusan bebas (Vrijspraak)

Putusan bebas diambil jika salah satu unsur dalam pasal yang

didakwakan tidak terbukti. Hal ini diatur dalam Pasal 191 Ayat (1)

KUHAPyang menegaskan bahwa :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle

rechtsvervolging); dan

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum jika perbuatan Terdakwa

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi

perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana. Hal ini

diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

213

c. Putusan pemidanaan (veroordeling)

Putusan pemidanaan diputuskan jika perbuatan terdakwa

sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat

dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

hukum.

Dalam Kasus perkara pidana No. 2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel,

Terdakwa (an. Widjokongko Puspoyo) dituntut dengan 5 (lima) tahun

penjara dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000.00.- (sepuluh milliar

rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, adapun yang menjadi

tuntutan penuntut umum yakni sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WIDJOKONGKO PUSPOYO bersalah melakukan :

a. Tindak Pidana Korupsi dalam member bantuan penerimaan hadiah oleh Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KOrupsi jo. Pasal 56 ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu;

b. Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf a, b ndang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam dakwaan kedua;

2. Menghukum terdakwa WIDJOKONGKO PUSPOYO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan; menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh milliard rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

214

3. Menyatakan barang bukti berupa : 89 dokumen dijadikan sebagai Barang Bukti dalam perkara Widjanarko Puspoyo MA dan 80 dokumen Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan dalam kasus perkara pidana No. 2065/Pid.B/2007/PN.

Jaksel, menghukum Terdakwa (an. Widjokongko Puspoyo) dengan

pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar

Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milliar lima ratus juta rupiah), sebagaimana

amar putusannya yakni sebagai berikut :

MENGADILI

Menyatakan terdakwa Widjokongko Puspoyo, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu pegawai negeri menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya dan sengaja tidak mendaftarkan diri dan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Perhitungan dan/atau pembayaran pajak, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara”;

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangi dengan waktu selama terdakwa dalam tahanan;

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

215

Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 7.500.000.00.00.,- (tujuh milliard lima ratus juta rupiah);

Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan kurungan:

Menyatakan barang bukti berupa : 89 dokumen dijadikan sebagai Barang Bukti dalam perkara Widjanarko Puspoyo MA dan 80 dokumen Terlampir dalam berkas perkara;

Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Hakim dalam putusannya No. 2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel

memberikan pertimbangan dalam penjatuhan putusan (terkhusus

mengenai masalah tindak pidana perpajakan yang diatur dalam Pasal

39 Ayat (1) huru a dan b Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) , yang oleh penulis

membaginya menjadi dua unsure, yang antara lain :

1. Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Perbuatan Kriminal

(Actus Reus)

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada

terdakwa dalam dakwaan kedua adalah melakukan tindak pidana

sebagaimana Pasal 39 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No.

6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara

Perpajakan, yang memiliki unsur tindak pidana sebagai berikut :

216

Unsur Objektif

Tidak mendaftarkan diri atau; menyalahgunakan atau;

menggunakan tanpa Nomor Pokok Wajib Pajak atau

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; atau

Tidak menyampaikan Surat pemberitahuan;

Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Unsur Subjektif

Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa tetang unsur kesatu “tidak mendaftarkan

atau ,menyalahgunakan atau menggunakan tanpaNomor Pokok

Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak” adalah

terdiri dari beberapa perbuatan yang dirumuskan secara alternatif,

oleh karena itu maka apabila salah satu perbuatan itu telah terbukti

dilakukan terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan

sebagaimana terurai di atas telah ternyata;

Bahwa Arden Bridge Investment Limited (ABIL) adalah

Badan Hukum yang didirikan terdakwa bersama John

Vander Wal pada tanggal 17 Juli 2002 berkedudukan di

British Virgin Islands (BVI) dengan tujuan untuk

melakukan transaksi dengan Badan Penyehatan

217

Perbankan Nasional (BPPN) atas piutang sejumlah

perusahaan;

Bahwa dalam menjalankan usahanya tersebut ABIL telah

membuka kantor di Indonesia pada tanggal 28 Agustus

2002 dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan

barang bukti Head of agreement dan Certificate of

Incumbency, terdakwa Widjokongko Puspoyo adalah

sebagai Direktur dan juga sebagai Representative

Office’s Executive di Indonesia. Atas jabatan tersebut

terdakwa mempunyai wewenang mewakili dan bertindak

untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan

transaksi dan mengambil keputusan;

Bahwa kantor perwakilan ABIL di Indonesia sesuai

dengan Board Resolution dan Certificate of Incumbency

dan keterangan saksi-saksi adalah berkantor di gedung

Menara Kadin Indonesia Jl. HR. Rasuna Said X.5

Kapling 2-3 Jakarta Selatan, kemudian berkantor di

Menara DEA Mega Kuningan Jl. HR Rasuna Said

Jakarta Selatan dan terakhir di Taman Unit B.6 Kuningan

Jakarta Selatan;

Bahwa selanjutnya badan usaha ini pada tahun 2002

telah berhasil melakukan transaksi pembelian piutang

218

atas 28 (dua puluh delapan) perusahaan sebagaimana

terurai di atas dengan nilai seluruhnya adalah sebesar

Rp. 117.874.026.137.50 (seratus tujuh puluh tujuh rupiah

lima puluh sen);

Bahwa kemudian ABIL melakukan negosiasi dengan ke-

28 (dua puluh delapan) perusahaan tersebut dan berhasil

membuat kesepakatan penyelesaian pembayaran utang

bahwa masing-masing perusahaan selaku debitur

mengaku berhutang kepada ABIL dan akan membayar

seluruhnya sebesar Rp. 154.260.711.290.50 (seratus

lima puluh empat milliard dua ratus enam puluh juta tujuh

ratus sebelas juta dua ratus Sembilan puluh rupiah lima

puluh sen) ;

Bahwa dengan demikian maka ABIL telah memperoleh

laba kotor (bruto) yaitu : Rp. 154.260.711.290.50 (seratus

lima puluh empat milliard dua ratus enam puluh juta tujuh

ratus sebelas juta dua ratus Sembilan puluh rupiah lima

puluh sen) dikurang Rp. 117.874.026.137.50 (seratus

tujuh belas milliard delapan ratus tujuh puluh empat juta

dua puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah lima

puluh sen) adalah sebesar Rp. 36.386.685.153.00 (tiga

puluh enam milliar tiga ratus delapan puluh enam juta

219

enam ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh

tiga rupiah;

Bahwa setelah dikurangi biaya-biaya :

Fee frontier ke Madani sebesar Rp.

800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah);

Imbalan jasa ke Yayasan Bina Sejahtera Warga

Bulog sebesar Rp. 10.233.723.928.00 (sepuluh

milliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua

puluh tiga ribu sembilan ratus delapan belas

rupiah) maka diperoleh laba usaha Rp.

25.352.961.235.00 (dua puluh lima milliar tiga

ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam

puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);

Bahwa dari laba usaha ini setelah dikurangi komitmen

yang belum direalisasi Rp. 14.248.442.168.00 (empat

belas milliar dua ratus empat puluh delapan juta empat

ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh delapan

rupiah), maka penghasilan bersih yang diperoleh adalah

Rp.11.104.519.067.00 (sebelas milliar seratus empat juta

lima ratus sembilan belas ribu enam puluh tujuh rupiah) ;

Bahwa dengan demikian maka Penghasilan Kena Pajak

ABIL adalah sebesar Rp. 11.104.519.000.00 (sebesar

220

milliar seratus empat juta lima ratus sembilan belas ribu

rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka ABIL

telah melakukan kegiatan dan memperoleh penghasilan di

Indonesia oleh karena itu maka sesuai Pasal 2 Ayat (5) Undang-

Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah

dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak

Penghasilan, maka ABIL termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)

yang menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang tersebut adalah

termasuk Wajib Pajak ;

Menimbang, bahwa selaku Wajib Pajak menurit Pasal 2 Ayat

(1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Perpajakan

wajib, mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat jenderal Pajak yang

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan

Wajib Pajak, sehingga kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib

Pajak;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan

sebagaimana terurai di muka bahwa walaupun ABIL telah

melakukan kegiatannya di Indonesia sejak tahun 2002, bahkan

penghasilannya telah mencapai Penghasilan Kena Pajak, terdakwa

selaku Direktur ABIL dan juga selaku Representative Office’s

221

Executive tidak mendaftarkan ABIL ke Direktorat Jenderal Pajak,

sehingga Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2007 telah

menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak atas ABIL secara jabatan

dengan No. 02.410.201.4-801.000;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan

terdakwa dan Penasihat hukum terdakwa :

1. Tentang kantor ABIL di menara Kadin merupakan “Working

Station” untuk perluan korespondensi, menurut Majelis

haruslah ditolak, karena sesuai Board Resolution dan

Certificate of Incumbency yang diakui kebenarannya oleh

terdakwa telah jelas menyebutkan “representative office in

Indonesia” address atau beralamat :

a. Building : Gedung Menara Kadin Indonesia

b. Street : Jl. HR. Rasuna Said X-5 Kavling 2-3,

South Jakarta

c. Postal Code :12950

Demikian pula dari keterangan saksi Soeyono Mardiantoro,

BImo Ariwibowo bahwa ABIL meiliki perwakilan di Indonesia

dengan alamat sebagai di atas;

2. Tentang terdakwa tidak mempunyai tanggung jawab

perpajakan terhadap ABIL, juga harus ditolak, karena

kalaupun telah ada perjanjian antara terdakwa dengan John

222

Van Der Wal sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Head of

Agreement yang ditandatangani John Van Der Wall dengan

terdakwa, perjanjian tersebut adalah merupakan perjanjian

antara John Van Der Wal dan terdakwa yang menurut Pasal

1338 KUHPerdata bahwa perjanjian yang dibuat adalah

mengikat bagi para pihak yang membuatnya saja dan tidak

mengikat kepada pihak ketiga, oleh karena itu menurut

Majelis, Direktorat Jenderal Pajak tidak ada kewajiban untuk

terikat dengan isi perjanjian tersebut, apalagi bila hal itu

diikuti dapat terjadi penghindaran pajak atau setidaknya

menimbulkan kesulitan yang sangat besar untuk melakukan

penagihan terhadap Wajib Pajak yang berada di luar negeri.

Halmana pada akhirnya dapat merugikan Negara;

3. Tentang terdakwa selaku Direktur Investasi ABIL telah

dibebaskan dari beban tanggungjawab ketika

mengundurkan diri. Pendapat ini harus ditolak, karena tindak

pidana perpajakan yang didakwakan kepada terdakwa

adalah peristiwa antara tahun 2002 hingga 2005, ketika

ABIL dipimpin oleh terdakwa dan mundurnya terdakwa dari

ABIL sejak tanggal 5 September 2005 sebagaimana surat

John Van Der Wal (T.3) yang kemudian ditindak lanjuti

dengan keluarkannya Settlement Agreement yang terlampir

223

bersama Letter of Indemnity (Surat Pembebasan (T.4))

menurut Majelis hal tersebut tidak menggurkan pidana atau

merupakan alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dapat

dituntut dan dijatuhi pidana;

4. Tentang tidak diterapkannya proses pembinaan terhadap

Wajib Pajak dalam perkara a quo, hal ini haruslah juga

ditolak, karena proses pembinaan berupaya adanya teguran

lebih dahulu sebagaimana Penjelasan Pasal 3 Ayat (5) huruf

a Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan

Terhadap Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Tata

Cara Perpajakan adalah untuk pelaku yang telah

mendaftarkan perusahaannya, tetapi tidak menyampaikan

pemberitahuannya ke Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini tidak

berlaku untuk orang yang tidak mendaftarkan

perusahaannya untuk memperoleh NPWP;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan

tersebut di atas maka unsur kesatu dari dakwaan kedua telah

terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu : “tidak

menyampaikan Surat Pemberitahuan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud Surat pemberitahuan

menurut Pasal 1 Ayat (10) KUP adalah surat yang oleh Wajib Pajak

224

digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran

pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harga

kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Pemberitahuan tersebut menurut Penjelasan Pasal 3 Ayat (6)

KUP adalah merupakan sarana wajib pajak antara lain untuk

melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah

pajak dan pembayarannya;

Menimbang, bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan

dilaksanakan setelah Wajib Pajak mendaftarkan diri atau badan

usahanya ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di

persidangan sebagaimana terurai di muka bahwa terdakwa selaku

Direktur dan juga sebagai Representative Office’s Executive di

Indonesia telah ternyata tidak mendaftarkan ABIL di Direktorat

Jenderal Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP), sehingga pada tahun 2007 terhadap ABIL Direktorat

Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara

jabatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak

mendaftarkan ABIL di Direktorat Jenderal Pajak, maka tidak

225

memungkinkan terdakwa untuk menyampaikan Surat

Pemberitahuan penghitungan dan atau pembayaran pajak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan

telah ternyata terdakwa tidak pernah menyampaikan Surat

Pemberitahuan dimaksud kecuali setelah atas terdakwa diberikan

Surat Perintah Penyidikan tanggal 10 Juli 2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dakwaan

kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa tentang unsur ketiga yaitu : “dapat

menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara” menurut majelis

dengan adanya kata “dapat” mendahului kata (“menimbulkan

kerugian pada pendapatan Negara”) telah mengandung pengertian

bahwa terjadinya kerugian pada pendapatan Negara tidaklah perlu

seketika waktu perbuatan atau tindak pidana itu dilakukan, tetapi

cukup apabila perbuatan atau tindakan itu berpotensi atau

mengandung resiko untuk timbulnya kerugian pada pendapatan

Negara;

Menimbang, bahwa di indonesia sektor perpajakan adalah

merupakan sumber pendapatan dalam negeri yang terbesar, oleh

karena itu maka seseorang yang mengabaikan kewajibannya

dengan cara tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau

menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau

226

tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan penghitungan dan atau

pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan

atau harta dan kewajiban, menurut majelis adalah berpotensi

menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, karena

pemberitahuan merupakan sarana administrasi perpajakan

sekaligus sebagai kontrol untuk mencegah penghindaraan

pembayaran pajak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan

dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa

serta barang bukti telah ternyata bahwa terdakwa selaku Direktur

dan sekaligus Representative’s Office’s Executive ABIL di

Indonesia pada tahun 2002 telah menjalankan usahanya berupa

pembelian hak tagih BPPN atas 28 (dua puluh delapan)

perusahaan debitur sebagaiman terurai di muka seluruhnya

sebesar Rp. 117.874.026.137.50 (seratus tujuh belas milliar

delapan ratus tujuh puluh empat juta dua puluh enam ribu seratus

tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen);

Menimbang bahwa selanjutnya setelah dilakukan negosiasi

terhadap ke 28 (dua puluh delapan) perusahaan debitur telah

diperoleh kesepakatan Penyelesaian Pembayaran hutang dengan

para debitur total sebesar Rp. 154.260.711.290.50 (seratus lima

puluh empat milliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus sebelas

227

ribu dua ratus sembilan puluh rupiah lima puluh sen). Dengan

demikian ABIL memperoleh laba kotor (bruto) adalah : Rp.

154.260.711.290.50 (seratus lima puluh empat milliar dua ratus

enam puluh juta tujuh ratus sebelas ribu dua ratus Sembilan puluh

rupiah lima puluh sen) dikurang Rp. 117.874.026.137.50 (seratus

tujuh belas milliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua puluh

enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen ) adalah

sebesar Rp. 36.386.685.153.00 (tiga puluh enam milliar tiga ratus

delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu

seratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa setelah diperhitungkan biaya-biaya dan

komitmen yang belum direalisasi sebagaimana terurai di atas,

maka ABIL memperoleh penghasilan bersih dan Penghasilan Kena

Pajak adalah sebsar Rp. 11.104.519.000.00 (sebelas milliar

seratus empat juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah). Atas

perhiungan tersebut maka ABIL dikenakan Pajak Bentuk Usaha

Tetap (BUT) sebesar Rp. 3.313.855.700.00 (tiga milliard tiga ratus

tiga belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)

dan PPh Pasal 26 Ayat (4) sebesar Rp. 1.558.132.673.00 (satu

milliar lima ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu

enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), sehingga total pajak terutang

ABIL adalah sebesar Rp. 3.313.855.700.00 (tiga milliar tiga ratus

228

tiga belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)

ditambah Rp. 1.558.132.673.00 (satu milliar lima ratus lima puluh

delapan juta seratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh

satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh

puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa mengenai pembayaran pajak PPh Badan

Tahun Pajak 2002 dan pembayaran PPh Pasal 26 Ayat (4) Tahun

Pajak 2002 oleh ABIL pada bulan Agustus dan September 2007

seluruhnya berjumlah Rp. 801.350.086.00 (Delapan ratus satu juta

tiga ratus lima puluh ribu delapan puluh enam rupiah);

Menimbang bahwa dengan menunjuk pada fakta dan

pertimbangan di atas, maka pembayaran pajak yang dilakukan oleh

ABIL selain masih belum memenuhi jumlah Rp. 4.871.988.373.00

(empat milliard delapan ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus

delapan puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang

merupakan pajak terutang ABIL juga dilakukan setelah terdakwa

dilakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan

terdakwa dan Penasihat hukum terdakwa tentang perhitungan

hutang pajak ABIL tidak didasarkan oleh data dan informasi yang

benar haruslah dikesampingkan, karena perhitungan pajak dalam

perkara ini telah dihitung oleh AHLI dari kantor Pajak bernama

229

Astera Primanto Bhakti dengan data-data yang diperoleh dan disita

Penyidik;

Menimbang bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan

tersebut di atas maka unsur ketiga dari dakwaan kedua telah

terpenuhi telah terpenuhi;

2. Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Pertanggungjawaban

Pidana (Mens Rea).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan

mempertimbangkan tentang unsur “dengan sengaja”

Menimbang bahwa tentang unsur “dengan sengaja” ini baik

dalam KUHP sendiri maupun dalam Undang-Undang Perpajakan

tidak memberikan rumusan atau interprestasi secara otentik,

namun Prof Satochid Kartanegara dalam bukunya Hukum Pidana

Kumpulan Kuliah, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hal 291

memberikan interpretasi “sengaja” atau “kesengajaan” atau “opzet”

atau “dolus” adalah “Willens En Weten” yaitu seseorang yang

melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki

(williens) perbuatan itu serta menginsyafi, mengerti (witen) akan

akibat dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa berkenaan dengan kesengajaan ini Para

Ahli Hukum Pidana membagi atas :

230

Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan

Kesengajaan dengan tujuan yang pasti merupakan

keharusan dan

Kesengajaan bersyarat

Menimbang bahwa tentang kesengajaan sebagai tujuan

(doel) yang dimaksudkan di sini bila seseorang melakukan sesuatu

perbuatan sedangkan perbuatan itu dikehendaki dan menjadi

tujuan pelaku. Selanjutnya “Kesengajaan dengan tujuan yang pasti

atau merupakan suatu keharusan” bila seseorang melakukan suatu

perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan sesuatu tertentu da

dengan dilakukannya perbuatan itu ia insyaf bahwa ia akan

menimbulkan akibat lain. Sedangkan “Kesengajaan” bersyarat atau

dolus eventualis, yaitu seseorang melakukan suatu perbuatan

dengan keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa dari fakta yang didapat di persidangan

bahwa Terdakwa selaku salah seorang Direktur ABIL dan sebagai

Representative Office’s Executive di Indonesia pada tahun 2002

telah menjalankan usaha berupa melakukan pembelian piutang

(cessie) atas 28 (dua puluh delapan) perusahaan melalui BPPN

dan selanjutnya melakukan pula transaksi dengan ke-28 debitur

dengan membuat perjanjian penyelesaian pembayaran hutang,

231

sehingga atas transaksi tersebut ABIL telah memperoleh

keuntungan;

Menimbang bahwa selaku bentuk usaha tetap (BUT) yang

memiliki penghasilan di Indonesia, ABIL sebagaimana terurai dan

dipertimbangkan di muka sudah seharusnya sesuai Pasal 2 Ayat

(1) KUP jo. Pasal 3 Ayat (1) KUP mendaftarkan ABIL, mengisi

Surat Pemberitahuan serta menyampaikannya ke Direktorat

Jenderal Pajak. Namun, hal tersebut tidak dilakukan terdakwa

kecuali setelah dilakukan Penyidikan tanggal 10 Juli 2007,

sehingga Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan NPWP atas ABIL

secara jabatan;

Menimbang bahwa terdakwa sebagaimana terurai di muka

adalah orang yang telah berpengalaman bekerja di beberapa

perusahaan, menurut majelis sudah tahu dan sudah seharusnya

tahu bahwa setiap perusahaan atau bentuk usaha tetap (BUT)

apalagi telah memperoleh keuntungan diharuskan mendaftarkan

dan melaporkan badan usahanya ke Direktorat Jenderal Pajak

untuk perhitungan pembayaran pajak yang telah berjalan, namun

hal itu tidak dilakukan terdakwa, padahal kurun waktu antara 2002

sampai sebelum dilakukan penyidikan adalah kurun waktu yang

cukup lama yang seharusnya merupakan kesempatan bagi

232

terdakwa untuk mendaftarkan dan melaporkan perhitungan pajak

ke Direktorat Jenderal Pajak;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut idak dilakukan

terdakwa selaku penanggungjawab ABIL di Indonesia, maka

perbuatan terdakwa dapat dipandang sebagi kesengajaan;

Menimbang bahwa dengan menunjuk pada fakta dan

pertimbangan di atas, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah

memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 39 Ayat (1)

huruf a dan b Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang

Perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka terdakwa telah terbukti

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan diatas, maka terdakwa menurut hukum telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua yang

kualifikasinya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah

dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya

alasan pemaaf alasan pembenar maupun alasan penghapus

233

pidana maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan

perbuatannya dan mendapat hukuman yang setimpal;

Menimbang bahwa karena baik dakwaan Kesatu maupun

Kedua ancaman hukumannya kumulasi antara pidana penjara dan

denda, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan

pidana penjara sekaligus denda yang besarnya akan disebutkan

dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan

pidana penjara dan denda kepada terdakwa perlu dipertimbangkan

hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan ;

Hal yang meringankan

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Hal yang memberatkan

Perbuatan terdakwa merugikan pendapatan Negara;

234

SKEMA 3

235

SKEMA 4

236

SKEMA 5

237

52BAB VI

UNDANG-UNDANG KHUSUS (LEX SPECIALIS) DAN UNDANG-UNDANG

UMUM (LEX GENERALIS) DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

A. Sejarah Kodifikasi53

1. Hukum Romawi Di Zaman Kuno

Sejarah hukum Romawi di Zaman kuno meliputi 12 abad

dari abad VII SM, periode Kerajaan sampai Abad VI, era Kaisar

Justianus. Sampai abad XV berlangsung kerajaan Romawi Timur

atau Byzantium. Di barat hukum romawi ini mengenal periode

kebangkitan kembali sejak abad XII (era resepsi); sampai saat ini

hal itu menggunakan pengaruhnya terhadap semua tatanan hukum

romanistis-germanistis.

Di dalam abad VIII SM bahwa menurut cerita legenda ,

Roma dibangun pada tahun 753 SM sebagai kota kecil, sepuluh

abad kemudian dalam abad-abad II dan III, ia telah menjadi ibu

kota seperti yang dikenal dengan “Imperium Romanium”, yang

terbentang dari inggris melalui Gallia, Jazirah Iberia dan Afrika

53

Jhon Glissen dan Frits Gorle, 2009, Sejarah Hukum Suatu Pengantar, Disadur Oleh Drs. Freddy Tengker, SH.,

CN, Refika Aditama, Bandung.

238

Utara sampai Timur Tengah bahkan bahkan berbatasan dengan

Kerajaan Persia.

Di bagian barat Kerajaan Romawi ini runtuh pada abad V

(476 Masehi), namun di bagian Timur Laut Tengah ia dapat survive

dengan Konstantinopel atau Bytzantium sebagai pusat kerajaan

Romawi Timur. Kerajaan Byzantium dapat bertahan sampai abad

XV (1453), tatkala Byzantium dikalahkan oleh bangsa Turki,

Konstantinopel diganti namanya menjadi Istambul.

Pada umumnya sejarah yang cukup panjang ini dibagi

menjadi tiga periode dengan berbagai rezim politik yang hampir

sama banyaknya: Kerajaan (sejak Roma didirikan sampai tahun

509 AD), Republik (509-27 SM) dan Kekaisaran. Dan yang disebut

terakhir ini pada gilirannya dibagi lebih lanjut ke dalam Prinsipat

(sampai sebelum pemerintahan Diocletianus pada tahun 248

Masehi) dan Dominat (dari Diocletianus sampai Justianus wafat

pada tahun 565). Setelah periode ini mulailah Negara Byzantium.

Periode ini berdasarkan bentuk pemerintahan nampaknya

sama sekali tidak sesuai dengan apa yang biasanya dipergunakan

untuk menyatakan evolusi hukum Romawi tersebut. Mengenai apa

yang disebut terakhir ini dapat dibedakan :

o Suatu periode dini, yang berlangsung sejak pertengahan

abad II SM. Ini adalah periode hukum Romawi kuno,

239

sebuah tatanan hukum primitif arkhaistis suatu

masyarakat setempat yang bertumpu pada solidaritas

klan-klan atau “gentes” yang ada.

o Suatu periode klasik, yang berlangsung kira-kira antara

tahun 150 SM sampai 248 Masehi. Apa yang dikenal

dengan periode hukum Romawi klasik ini adalah tatanan

hukum suatu masyarakat individulistis yang telah maju

dan yang dituangkan oleh para yuris ke dalam suatu ilmu

pengetahuan hukum rasional yang berkaitan satu

dengan yang lain.

o Suatu periode terlambat, yang berlangsung sejak hukum

pada era Dominat yang tumbuh dari krisis yang dialami

oleh Kekaisaran Romawi pada abad II, baik dalam

bidang politik, ekonomi, maupun keagamaan. Periode ini

ditandai dan diwarnai oleh pemerintahan absolutism

kekaisaran, dimana perundang-undangan Kaisar

merupakan sumber hukum terpenting dan pada sisi lain

oleh pengaruh umat Kristen yang sedang tumbuh pesat.

Setelah runtuhnya kekaisaran Romawi Barat, hukum

Romawi tetap berlaku di kekaisaran Romawi Timur atau kekaisaran

Byzantium, yang berlangsung sampai tahun 1453.

240

a. Kerajaan

Di dalam abad-abad VIII dan VII SM, saat dimana

Roma akan didirikan, maka populi (bangsa-bangsa) yang

mempergunakan bahasa Latin sebagai bahasa kesatuan

telah mendiami daerah Latium, wilayah di sebelah Timur

dan sebelah Selatan Sungai Tiber. Kaum nomad tersebut

yang tidak banyak memiliki sumber-sumber daya materil,

hanya sedikit sekali bergerak dalam bidang pertanian.

Mereka berdiam di Vici (desa-desa) atau ditempat-

tempat pengungsian (oppida) di hutan perbukitan-

perbukitan seputar daerah yang bakal kota Roma

didirikan dan yang menguasai wilayah yang

mengelilinginya (pagus). Desa-desa ini dihuni oleh

keluarga-keluarga patriakh besar, dalam kelompok

gentes (klan). Terkadang gerombolan-gerombolan dan

penyamun ini memilih di antara mereka seorang

pemimpin (rex=raja), yang karena kecerdikannya,

kharismanya atau dengan kekerasan telah merebut

posisi tersebut.

Kepala-kepala “patres” (keluarga-keluarga)

mengadakan musyawarah dan membentuk sebuah

dewan, yang kemudian disebut senat (senex=kaum tua-

241

tua). Sebaliknya “rex” nampaknya selalu orang asing

yang telah memaksakan kehadiran pribadinya melalui

jasa-jasanya dan sebagainya, memang raja disini tidak

turun-temurun. Calon pengganti diusulkan oleh senat,

yang mengambil-alih pimpinan selama interregnum

(pemerintahan selama periode antar-waktu), dan hanya

dinobatkan setelah disetujui oleh kekuatan-kekuatan

keagamaan, politik dan kerakyatan. Raja memerintah

(regere) kaula-kaulanya; ia adalah seorang majikan yang

memiliki kekuasaan untuk memerintah. Kendatipun raja

Romawi pada prinsipnya menyangkut soal-soal

keduniawian, namun sang raja ini memangku juga

jabatan-jabatan keagamaan; ia sekaligus adalah

“Pontitex maximus” (kepala alim ulama). Ia pada

hakekatnya tidak menjalankan fungsi yudikatif (ius

Licere), namun nampaknya dengan inspirasi ilahi ia bisa

saja menyelesaikan persoalan-persoalan hukum (ius

dare).

Sekitar tahun 575 SM kaum Etruskia, suatu

bangsa lain, menduduki Roma selama hampir satu abad.

Sejak saat itu raja-raja Romawi berasal dari keturunan

Etruskia. Etruskia pada saat itu adalah kekuatan politik

242

dan ekonomi terpenting di Italia, antara sungai-sungai

Tiber dan Arno. Akan tetapi mengenai tatanan politik dan

yuridis Kaum Etruskia tidak banyak diketahui. Kendati

pun demikian dapat diperkirakan bahwa ia mempunyai

pengaruh yang besar terhadap evolusi institusi-institusi

Romawi.

b. Republik

Peralihan dari kerajaan ke republik berlangsung

lambat dan berangsur-angsur, bahkan terjadi periode-

periode orang kembali ke situasi dan kondisi

sebelumnya. Lazimnya orang mengambil sebagai

penanggalan tahun 509 SM, saat manakala daftar

konsul-konsul mulai dibuat (walau pun banyak nama

yang tertera pada daftar periode awal dari legendaris

asli), satu dan lain hal karena pada saat itu dominasi

Etruskia kehilangan kekuatan dan kekuasaan raja-raja

melemah. Runtuhnya monarkhi diperkirakan terjadi

sekitar tahun 470 SM. Rezim politik yang baru dengan

dua orang konsul sebagai pimpinan pada hakikatnya

baru terselenggara secara definitif pada awal abad IV

SM, sekitar tahun 367 SM (Undang-Undang Lisinis).

243

Rezim baru ini ditandai dan diwarnai oleh

sejumlah besar dewan dan magistratur (jabatan-jabatan

publik). Pada prinsipnya kesemuanya ini bertugas

tahunan dan kolegial. Magistrat Romawi merupakan

badan kota dan selaku demikian adalah tertulis

kekuasaan (potetas). Dengan demikian mereka ini

berbeda dengan magistrat-magistrat Athena, yang pada

hakikatnya merupakan agen-agen “Ekklesia”.

Pada prinsipnya para magistrat Romawi diangkat

untuk jangka waktu satu tahun dan biasanya mereka

berjumlah dua orang, kadang-kadang lebih. Konsul-

konsul, titularis-titularis imperium tersebut memegang

komando pemerintahan dan militer. Mereka mengetuai

dewan-dewan dan dapat mengajukan rancangan-

rancangan Undang-undang dan barangkali pada awalnya

mereka juga mempunyai kewenangan yudikatif. Para

“praetor” terutama adalah magistrat-magistrat peradilan,

namun tidak semata-mata demikian karena mereka

mengatur jadwal persidangan-persidangan dan malahan

mengangkat para hakim. Selain itu masih ada pula

magistrat-magistrat lain, seperti “aedil-aedil kurulis” yang

diberi tugas-tugas kepolisian, tribun-tribun, kuaestor-

244

kuaestor dan sensor-sensor. Kesemuanya ini pada awal

abad III SM, dijumpai 28 magistrat yang dibantu oleh

sejumlah pejabat lainnya.

Berlawanan dengan di Athena, di mana hanya ada

satu dewan, “ekklesia”, maka di Roma terdapat sejumlah

permusyawaratan-permusyawaratan rakyat: sidang-

sidang kuriat , siding-sidang senturiat, sidang-sidang

tribute, concilia plebis, maupun senat.

Sidang-sidang kuriat ini berasal dari zaman

kerajaan dan pada zaman republik tidak lagi memainkan

peranan dalam bidang politik. Sidang senturiat

merupakan siding rakyat yang terpenting selama

sebagian besar masa republik, mereka dibentuk secara

sensiter, artinya berdasarkan pajak-pajak yang dibayar

dan memberikan suara untuk setiap senturi, (kelompok

seratus). Untuk 193 senturi, kelas yang paling kaya miliki

80 suara. Tambahan pada pemungutan suara dihentikan

segera setelah mayoritas tercapai dicapai. Jadi, sidang-

sidang ini mempunyai sifat tradisional dan aristokratis;

mereka ini nampaknya secara semi demokratis. Yang

termasuk wewenang-wewenangnya yang terpenting

adalah memilih konsul-konsul dan praetor-praetor, mau

245

pun menyetujui undang-undang. Para calon magistrat ini

diusulkan oleh para pendahulu mereka (kreasio),

sehingga sidang-sidang tersebut hanya dapat menolak

atau menerimanya. Dan menurut cara yang sama

dilangsungkan proses penolakan atau penerimaan

undang-undang.

Sidang-sidang tribut-tribut ini merupakan sidang-

sidang menurut suku-bangsa. Semua warga Negara

dijadikan salah satu “gentes” Romawi yang beraneka

ragam itu. Sejak tahun 241 dijumpai 35 suku bangsa, di

antaranya 4 berasal dari kota dan 31 dari lokasi

pedesaan. Sidang-sidang ini mencampuri pemilihan

magistrat-magistrat rendahan, maupun dalam hal ini

terutama terjadi salama abad-abad terakhir kehidupan

republik, pada saat menyetujui undang-undang.

Konsili plebis atau siding-sidang apa yang dineal

dengan “plebs” (=kelas rakyat yang terendah) memang

disediakan khusus untuk kaum plebeyer tersebut; kelas-

kelas yang lebih tinggi; kaum patrisier tidak ikut serta

disini,. Mereka memilih tibun-tribun rakyat dan ikut

membeikan persetujuan terhadap plebiskit-plebiskit,

artinya undang-undang yang dkhususkan untuk kaum

246

plebs. Sejak tahun 287 SM plebiskit-plebiskit disamakan

dengan leges, artinya dengan undang-undang yang

disetujui oleh siding-sidang kaum patrisia, sehingga hal-

hal tersebut karenanya dapat pula diterapkan terhadap

kaum patrisia ini.

Selama era kerajaan dan pada awal berdirinya era

republik senat hanya tersusun oleh patres-patres,

kepala-kepala keluarga; kemudian angota-anggotanya

dinamakan konsul-konsul dan bahkan lebih kemudian

lagi dikenal dengan julukan sensor-sensor yang disebut

terakhir memilih sensor-sensor dari mantan magistrat

yang ada. Pada zaman Sylla (abad I SM) jumlah senator

dirtingkatkan dari 300 sampai dengan 600. Mereka

memiliki sejumlah kewenangan. Yang termasuk monopoli

senator-senator patrisia, “auctoritas partum”, adalah

pengukuhan keputusan-keputusan semua sidang-sidang

lainnya, misalnya yang berhubungan dengan

pengangkatan seorang konsul atau persetujuan sebuah

undang-undang. Setelah tahun 339 pengukuhan tersebut

diganti oleh sebuah persetujuan yang diberikan

sebelumnya yang mempunyai arti yang sangat penting,

247

bahkan bilamana undang-undang tersebut tidak

mengikat bagi sidang dewan yang bersangkutan.

Bukankah dengan jalan ini senat dapat

menuangkan asas-asas sebuah undang-undang baru,

setelah dibicarakan dan disetujui, ke dalam suatu senat

konsul, yang setelah itu dapat dikukuhkan oleh para

magistrat. Demikian pula senat dapat mencampuri

urusan-urusan tentang pengeluaran-pengeluaran

Negara, tentang memobilisasi pasukan tentara, tentang

hubungan-hubungan luar negeri dan tentang

pengawasan korps magistrat.

Ungkapan Senatus Populusque Romanus

(S.P.Q.R.) dengan demikian mempunyai arti baik yang

yuridis mau pun politik. Res publica (=peristiwa publik)

bukanlah Negara mau pun republik dalam arti masa kini,

melainkan organisasi politik dan yuridis populous

(=rakyat), yang di dalamnya warga Negara meletakkan

kepentingan pribadinya (res privata) di bawah

kepentingan persekutuan.

Hanya para cives, warga-warga Negara Romawi

yang tunduk pada hukum Romawi, ius civile. Orang-

orang asing (perigrini) hanya tunduk pada ius gentium,

248

hukum bersama semua orang (ius commune omnium

hominum), yang dipandang sesuai dengan rasio

naturalis. Akan tetapi selama era republik orang-orang

Romawi ini menduduki wilayah-wilayah yang luas,

pertama-tama di Itali, selanjutnya Gallia, Spanyol, Afrika,

Yunani dan sebagainya. Ius civile Romawi ini tidak saja

diberikan kepada orang-orang tertentu, melainkan juga

kepada kelompok-kelompok. Pada masa akhir republik,

dalam abad I SM, hak kewarganegaraan diberikan

kepada semua penduduk Italia sampai di pegunungan

Alpen.

c. Kekaisaran

1) Prinsipat

Peralihan dari Republik ke Kaisaran pada

hakikatnya berlangsung pula secara berangsur-

angsur. Selama abad I SM perkembangan

ekonomi, kesulitan-kesulitan sosial dan

pendudukan-pendudukan wilayah yang serba luas

itu menyebabkan sebuah krisis politik. Berbagai

upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan krisis

tersebut melaluyi reformasi-reformasi. Gracchen,

249

Sylla, Pompeius, dan Caesar gagal dalam usaha

mereka, sebaliknya Octavianus berhasil

mempersatukan semua kekuatan yang ada dalam

satu tangan bahkan bersamaan dengan itu

mempertahankan dan melanjutkan institusi-

institusi Republik. Senat memberikan kepadanya

gelar “Augustus” untuk seumur hidup, imperium

prokonsul dan kekuasaan tribun (tahun-tahun 27-

23 SM). Selain itu ia juga diteguhkan sebagai

imperator, artinya seorang jenderal yang menang

perang. Akhirnya ia tidak terikat pada undang-

undang (legibus solutus).

Sejak saa itu rezim politik adalah

Kekaisaran dan semua kekuatan terletak dalam

tangan sang kaisar. Ia memerintah dan mengurus

wilayah Kekaisaran yang terbentang luas melalui

pejabat-pejabat Negara, yang dapat hidup terus,

namun dengan pengertian bahwa susunan dan

keanggotaannya ditentukan oleh kaisar dan

wewenang-wewenangnya dibatasi. Seringkali

terjadi bahwa senat menunjuk seorang penganti

Kekaisaran dengan mengukuhkan pemilihan sang

250

mantan kaisar atau bahkan memilih seorang

kaisar baru, seperti halnya bagi Galba pada tahun

68 atau bagi Nerva pada tahun 92 tambahan pula

senat mencampuri hal-ikhwal yang berkaitan

dengan perundang-undangan.

Pada abad II Kekaisaran mengenal titik

kulminasi pada masa kaisar-kaisar Trayanus,

Hadrianus dan Marcus Aurelius. Dan periode ini

adalah juga periode hukum Romawi Klasik.

Bersamaan dengan ini nampaknya wilayah-

wilayah yang terbentang luas yang ditaklukkan itu

mulai dari inggris sampai dengan Asia kecil dan

Timur dekat mengalami proses Romanisasi,

namun sedikit banyak wilayah-wilayah tetap

mempertahankan kebiasaan-kebiasaan setempat

masing-masing. Pada tahun 212 dengan Edik

Karakalla kepada semua penduduk yang berada

di dalam wilayah Kekaisaran dianugrahi

kewarganegaraan Romawi. Di dalam dokumen

yang disebut di atas, yang masih tersimpan

dengan baik itu, prinisip umum tersebut diakui

oleh semacam pembatasan; dikecualikan melalui

251

deditiktii. Tetapi kata ini praktis tidak terbaca lagi

dan ruang lingkupnya pun sampai kini masih

diperdebatkan oleh para ahli sejarah.

2) Dominat

Krisis-krisis bidang-bidang politik, ekonomi

dan agama pada abad III telah mengakibatkan

perubahan-perubahan radikal di dalam struktur

politik kekaisaran. Setelah suatu periode anarkhi

militer belangsung suatu reorganiasi dalam

struktur politik dan administrasi oleh Deokletianus

(284-305) dan terutama oleh Constatinus (306-

337).

Kaisar tidak lagi merupakan Principes, yang

pertama di antara para warga Negara, melainkan

dominus atau master kekaisaran. Beginilah cara

dominat mengikuti atau menggantikan prinsipat.

Kekuasaan kaisar adalah absolut; ia dipandang

sebagai dewa dan personifikasi apa yang disebut

“res publica”. Ia menguasai semua kekuasaan

Negara, tanpa bantuan badan lain, kecuali para

penasehatnya; ia membuat sendiri undang-

undang.

252

Di bawah pemerintahan Constantinus,

kekaisaran diakui sebagai umat, antara lain

melalui Edik Milan tahun 313. Sejak saat itu gereja

mengorganisasikan diri dalam kerangka politik dan

administrasi kekaisaran Romawi.

Selain itu Constantinus mendirikan sebuah

ibu kota baru yang diberi nama konstantinopel,

yang terletak di lokasi Byzantium lama. Sejak saat

itu Kekaisaran Romawi dibagi ke dalam sebuah

Negara Romawi barat yang runtuh pada abad V

dan Negara Romawi Timur yang tetap bertahan

sampai abad XV.

Justianus (527-565) adalah kaisar terakhir

Dominat dan sekaligus kaisar pertama Negara

Romawi Timur atau Kekaisaran Byzantium.

2. Sumber-Sumber Hukum Romawi

a. Periode Dini

Sekitar abad-abad VIII SM Roma dikauasai oleh

“organisasi clan” dari keluarga-keluarga besar (gentes) yang

dapat dibandingkan dengan “klan-klan” Yunani. Kekuasaan

kepala keluarga praktis tidak terbatas dan angota-anggota gens

253

ini terikat oleh suatu solidaritas aktif dan pasif. Tanah,

sepanjang hal tersebut merupakan objek pemilikan tidak dapat

diasingkan.

Sejak awal Republik (abad V SM) evolusi hukum Romawi

dipercepat oleh peranan kaum plebeyer yang semakin

meningkat, yang kemungkinan besar adalah orang-orang asing-

kaum pedagang dan petani-yang hidup di luar organisasi

tradisional kaum gentes dan kaum plebeyer telah menjuruh ke

arah kesamaan politik, sosial dan keagamaan.

1) Kebiasaan (mos maiorum consuetudo)

Sebagaimana setiap hukum arkhaistis maka hukum

Romawi kuno tersebut berbasiskan kebiasaan, mos

maiorum atau Consuetudo (kebiasaan). Nampaknya disini

menyangkut kebiasaan-kebiasaan ini antara lain

menyangkut permasalahan-permasalahan perkawinan dan

nama. Dan kemudian pada zaman Republik terbentuklah

pula kebiasaan-kebiasaan kota-kota, yang di dalamnya akan

dimasukkan kebiasaan kaum gentes dahulu.

Hukum dan agama belum dipisahkan satu dengan

yang lain, setidak-tidaknya belum ada perbedaan antara

norma-norma hukum dan norma-norma agama. Formula-

formula ritual dan penafsirannya hanya dipahami oleh kaum

254

alim ulama tingkat atas yang merahasiakan maknanya

sampai sekitar tahun-tahun 300-250 SM.

Tentang isi hukum kebiasaan kuno ini sedikit sekali

diketahui orang, satu dan lain karena hal tersebut tidak

dicatat. Sampai sekarang tidak dijumpai jejak-jejak tentang

hal ini di dalam undang-undang kerajaan (leges regiae), di

dalam undang-undang dua belas prasasti, edik-edik

magistrat-magistrat dan di dalam tulisan-tulisan para

yuriskonsul (pakar-pakar hukum)

2) Undang-Undang (Lex)

Pada periode Kerajaaan dan pada saat Republik dini

nampaknya tidak ada kegiatan perundang-undangan yang

terjadi. Pada saat-saat tersebut aksara nyaris dikenal.

Undang-undang kerajaan (leges regiae) yang menurut

tradisi dianggap disusun oleh raja-raja Romulus dari Numa,

raja pembuat undang-undang, terutama adalah keputusan-

keputusan yang bersifat keagamaan, yang di ambil alih oleh

raja dalam kapasitasnya selaku Ponitifex Maximus (ulama

tertinggi). Selain ritual-ritual persembahan korban hal-hal itu

hanya berkaitan dengan beberapa aturan hukum privat dan

hukum pidana yang mempunyai akibat-akibat keagamaan.

Tambahan pula hal-hal tersebut idak menyangkut undang-

255

undang yang sebenarnya, melainkan menyangkut aturan-

aturan hukum kebiasaan, yang barangkali baru kemudian

pada abad pertama dicatat dan dianggap dibuat oleh raja-

raja legendaris tersebut.

Selama masa Republik undang-undang ini sebagai

sumber hukum mulai bersaing dengan kebiasaan. Istilah

“Lex” dipakai dalam arti yang sangat dekat dengan

pengertian undang=-undang masa kini.

“Lex” ini atau paling tidak lex publica (undang-undang

umum) adalah sebuah akta (surat) yang dikeluarkan oleh

penguasa umum yang membentuk aturan-aturan ini

dipandang sebagai suatu perintah umum rakyat atau kaum

plebs, yang dirumuskan atas permintaan magistrat (lex est

generale iussum populi aut plebs, rogente magistratu).

Hanya magistrat-magistrat tertinggi, konsul-konsul, praetor-

praetor, tribun-tribun atau diktatore-diktatore yang boleh

mengambil inisiatif untuk itu; mereka mengusulkan sebuah

naskah (rogasio) yang selalu suatu waktu tertentu digantung

pada papan pengumuman (promulgasio). Dan persetujuan

diberikan dalam salah satu rapat, lazimnya pada awal rapat

kuriat-kuriat, selama abad-abad V dan IV terutama pada

rapat senturiat-senturiat dan sejak Lex Hortensia (tahun 287)

256

di dalam rapat tribun-tribun magistrat yang mengajukan

rancangan undang-undang tersebut mempertahankannya

acapkali dalam bentuk yang telah diamendir di hadapan

sidang dewan. Yang disebut terakhir ini hanya dapat

menerima atau menolak-nya apabila rancangan undang-

undang ini untuk diberlakukan (renunsiasio).

Namun ia dapat pula menunda pemungutan suara

terutama berdasarkan alasan-alasan keagamaan dan

dengan cara ini mencegah pemberian persetujuannya

(abnunsiasio).

Jadi peranan magistrat di sini luar biasa pentingnya,

sedangkan peranan sidang-sidang juga penting, namun

hanya sebagai pelengkap. Tambahan pula pemberian

persetujuan oleh senator-senator merupakan syarat, yakni

auctoritas patrum, pada awalnya hal ini terselenggaranya

melalui suatu pengukuhan pemberian persetujuan tersebut

dan sejak tahun 339 SM melalui pemberian persetujuan

sebelumnya.

Plebeskit-plebeskit adalah akta-akta legislatif,

mempunyai kekuatan yang mengikat bagi kaum plebeyer.

Hal-hal ini diputuskan oleh dewan mereka, yakni konsilium

plebis. Setelah Lex Hortensia (287) atau barangkali

257

sebelumnya plebiskit-plebiskit tersebut dipersamakan

dengan leges sehingga berlaku bagi semua warga Negara.

Pada hakikatnya selama Republik ini tidak banyak

undang-undang yang dibuat. Nampaknya ada di sekitar

delapan ratus leges rogatae (yakni undang-undang yang di

usulkan oleh para magistrat) yang dibuat, terutama yang

menyangkut permasalahan-permasalahan dalam bidang

politik, ekonomi, dan sosial.

3) Undang-Undang Duabelas Prasasti

Dari semua undang-undang yang berasal dari periode

Republik nampaknya Undang-undang Duabelas Prasasti ini

yang menarik perhatian. Ia pada hakekatnya merupakan

salah satu fundamen ius civile. Dan signifikannya demikian

besar sehingga undang-undang ini masih saja diterapkan

pada zaman Justianus, bahkan kendatipun ia telah lama

diusulkan oleh sumber-sumber hukum lain.

Menurut legenda undang-undang ini dibuat atas

permintaan kaum Plebeyer, yang tidak mengenal kebiasaan-

kebiasaan kota berikut interpretasinya oleh kaum ulama

tertinggi dan yang menaruh kebenaran atas tindakan-

tindakan semena-mena magistrat-megistrat patrisia.

258

Pencatatan undang-undang tersebut konon telah

diserahkan kepada sepuluh orang komisaris yakni komisi

desemviri pada tahun-tahun 451-499 SM. Naskah original

yang diukir di atas dua belas prasasti (karenanya dijuluki

demikian), pernah dipamerkan pada forum (tempat umum)

namun pada sekitar tahun 390 SM musnah tatkala Roma

dijarah oleh kaum Gallia.

Malahan beberapa ahli sejarah hukum telah

menyangsikan adanya Undang-Undang Duabelas Prasasti

ini. Naskah ini betapa pun juga telah hilang lenyap, namun

suatu penyusunan kembali parsiil telah dimungkinkan berkat

adanya kutipan-kutipan yang dibuat oleh Civero dan oleh

Aulus-Gellius berikut komentar-komentar tertulis, antara lain

oleh Labeo dan Gaius, yang diambil alih dari Digesten (salah

satu jilid kodifikasi Justinianus). Namun, nampaknya

fragmen-fragmen tersebut berasal dari beraneka ragam

periode, antara tahun-tahun 450 dan 300 SM.

Bagaimanapun juga undang-undang duabelas

prasasti ini bukanlah sebuah kitab undang-undang menurut

arti yang sebenarnya, barang kali juga sama sekali bukan

himpunan undang-undang, melainkan lebih merupakan

suatu pencatatan-pencatatan kebiasaan dalam bentuk

259

formula-formula pendek namun penuh nilai. Adapun

pencatatan kebiasaan-kebiasaan tersebut pada hakekatnya

bertujuan menyelesaikan sejumlah perselisihan antara kaum

Patrisia dan kaum Plebeyer, akan tetapi penafsirannya

merupakan privilese kaum ulama tertinggi sehingga

karenanya hal-hal tersebut tetap tersimpan sebagai rahasia.

Secara global dapat dikatakan bahwa Undang-

undang duabelas prasasti ini memperlihatkan suatu derajat

perkembangan hukum publik yang dapat dibandingkan

dengan yang dimiliki oleh Athena pada zaman Undang-

undang Draco dan Solon. Solidaritas kekeluargaan telah

sirna, namun kekuasaan kepala keluarga yang nyaris tak

terbatas itu tetap berlangsung. Secara teoritis kesetaraan

yuridis diakui, dan main hakim sendiri (eigenrichting)

dilarang dari sebuah prosedur hukum pidana diberlakukan

dan bahkan tanah yang dimiliki oleh kaum Gentes dapat

diasingkan. Akhirnya hak membuat surat wasiat (hak untuk

memberikan melalui surat wasiat harta kekayaannya kepada

pihak lain) diakui.

Pencatatan undanag-undang tersebut konon telah

diserahkan kepada sepuluh orang komisaris

260

b. Periode Klasik

Periode hukum Romawi Klasik membentang dari abad II

SM sampai akhir abad III SM. Selama periode ini Roma secara

berangsur-angsur mempengaruhi semua Negara yang terletak

seputar Laut Tengah. Bersamaan dengan itu Roma membuka

pintu-pintu gerbangnya terhadap pengaruh-pengaruh luar

negeri, terutama atas hukum-hukum Yunani dan Mesir.

Selama periode Prinsipat hukum Romawi

memperlihatkan wajah tatanan hukum Romawi memperlihatkan

wajah tatanan hukum yang individualistis; sedangkan dalam

bidang politik nampaknya kebebasan para warga Negara makin

hari makin dibelenggu. Jurang pemisah antara hukum privat

dan hukum publik bahkan makin luas pula; penaklukan

terhadap kehendak kaisar makin memperlihatkan hal kontras

yang makin besar saja terhadap kebebasan para warga Negara

(civies) untuk menjamin hak privat untuk menguasai harta

kekayaannya.

Berlawanan dengan tatanan-tatanan hukum kuno lainnya

yang hanya meninggalkan sedikit sekali jejak-jejak tertulis, yang

menyebabkan pengetahuan kita tentang hal itu amat terbatas,

maka hukum Romawi klasik telah meninggalkan sejumlah

naskah yang amat besar. Nampaknya kaum Romawi adalah

261

bangsa pertama yang telah merasakan perlunya mencatat

aturan-aturan hukum; bahkan lebih dari itu mereka juga

adalah yang pertama menyelenggarakan studi atas karya-karya

hukum yang penting.

Sumber-sumber terpenting hukum Romawi klasik masih

tetap kebiasaan dan undang-undang, akan tetapi, makin lama

makin banyak peluang undang-undang untuk melampaui

kebiasaan dan menjadi sumber hukum terpenting. Namun

bagaimanapun juga periode ini ditandai oleh sumber-sumber

hukum Romawi spesifik: edik-edik para magistrat dan

jurisprudentia, ajaran hukum, yang dituangkan dalam tulisan-

tulisan para yuriskonsul.

1) Kebiasaan

Selama periode Klasik nampaknya kebiasaan

tersebut tetap merupakan sumber terpenting ius civile.

Beberapa pakar hukum seperti Gaius dan Papinianus

memandang kebiasaan bukan sebagai sumber hukum

melainkan sebagai suatu fakta. Dan kebiasaan ini tidak saja

terdesak oleh perundang-undangan, namun juga oleh edik-

edik para praetor dan oleh tulisan-tulisan para pakar hukum.

Dan bukankah yang disebut terakhir ini telah begitu

meningkat jumlahnya sehingga dalam hukum privat tinggal

262

sedikit sekali bidang-bidang yang di dalamnya dan orang

masih mengandalkan kebiasaan.

Dalam banyak wilayah Negara Romawi yang

terbentang luas itu belum juga ditembus oleh Ius Civile.

Setelah tahun 212 hukum Romawi diterapkan di Gallia,

Iberia (wilayah Spanyol dan Portugal pada masa sekarang),

Afrika Utara dan di daerah sungai Donau hanya di beberapa

kota atas warga-warga Negara Romawi. Walau pun edik

Caracalla pada prinsipnya telah memberikan hak

kewarganegaraan kepada semua penduduk Negara

Romawi. Di daerah-daerah pedalaman kebiasaan-kebiasaan

setempat, yakni consuetudines loci atau regionis, tetap

diterapkan. Tentang hukum kebiasaan lokal ini hanya sedikit

sekali yang diketahui, malahan untuk beberapa daerah tidak

mempunyai keterangan sedikitpun. Di dalam tulisan-tulisan

Romawi nampaknya mengenai hal tersebut hanya

ditemukan sentuhan dan sindiran yang serba langka

diocletianus malahan merencanakan untuk menghilangkan

sepenuhnya kebiasaan-kebiasaan setempat ini agar dapat

terselenggara kesatuan yuridis diseluruh Negara Romawi.

263

2) Perundang-undangan

Perundang-undangan memainkan peran yang

semakin meningkat sebagai sumber hukum. Meliputi leges,

konsul-konsul senat dan terutama konstitusi kekaisaran.

a) Leges

Pada akhir masa hidup Republik dan pada awal

Kekaikasaran, leges para magistrat dan dewan-dewan

rakyat merupakan bentuk satu-satunya perundang-

undangan. Dari zaman Kaisar Augustus masih

dijabarkan beberapa leges Julia yang amat penting

(adulterris et de fundo dotali, indiciis, maritandus

ordinibus, tutoribus dll). Dengan ditiadakannya sidang-

sidang, maka sirna pula leges ini setelah abad I tidak

dijumpai lagi bekas-bekasnya.

b) Konsul-konsul Senatus

Sejak saat itu kegiatan perundang-undangan

berlangsung dalam bentuk konsul-konsul senatus,

selama kedua abad pertama kekaisaran legislatif telah

beralih ke tangan senat. Selama periode Republik, senat

telah mencampuri prosedur perundang-undangan

dewan-dewan melalui auctoritas partum.

264

Pada akhir kehidupan Republik dan pada awal

Prinsipat maka senat masih memainkan peranan tak

langsung dalam urusan perundang-undangan. Ia

membatasi diri dengan menafsirkan hukum yang berlaku

dan mendorong para magistrat, terutama para praetor

untuk menggunakan ius edicendi-nya (hak untuk

mengeluarkan edik-edik) untuk mengintrodusir aturan-

aturan hukum baru.

Pada zaman Hadrianus (117-138) kewenangan

legislatif senat diakui secara resmi, namun pada saat

yang bersamaan senat ini berada di bawah kaisar. Senat

ini tidak mempunyai hak inisiatif pembentukan undang-

undang, hanya sang kaisar sendiri atau salah satu dari

magistratnya dapat mengajukan rancangan-rancangan

undang-undang melalui orato prmeipis (secara

harfiah:permintaan Raja). Senat hanya dapat

memberikan persetujuannya. Setelah abad II berakhir

maka untuk selanjutnya ia dikesampingkan. Kegiatan

perundang-undangan hanya berlangsung sangat singkat.

c) Constituties Kekaisaran

Secara berangsur-angsur kaisar menjadi satu-

satunya badan pembuat undang-undang. Kendatipun

265

Augustus dan para penggantinya yang pertama secara

formal menolak kekuasaan legislatif yang disodorkan

kepada mereka, namun pada hakikatnya mereka telah

menjalankannya; sejak tahun 13 AD senat telah

mengakui kekuatan-kekuatan mengikat edik-edik yang

diajukan Dewan Kekaisaran.

Selama berlakunya pada abad II perundang-

undangan kekaisaran yang akhirnya menentukan dasar

sesungguhnya dalam auctoritas principis (otoritas Kepala

Negara), nampaknya semakin meluas saja. Tak lama

setelah itu bahkan Ulpianus menyatakan bahwa sebuah

constituo kekaisaran mempunyai kekuatan yang sama

dengan undang-undang (dalam arti sebuh Lex dari

periode Republik); quod principi placuit, legis habet

vigorem (apa yang menyenangkan kepala Negara

mempunyai kekuatan undang-undang). Selama

menjelang akhir abad pertengahan dan zaman modern,

nampaknya ungkapan tersebut acapkali dijumpai kembali

di dalam perundang-undangan para kepala Negara.

Akan tetapi semua Constitutie Kekaisaran tidak

mempunyai ruang lingkup yang sama terdapat

perbedaan atas empat kategori :

266

1) Edikta-edikta : ketentuan-ketentuan yang

mempunyai ruang lingkup yang umum, dengan

beberapa kekecualian yang berlaku di seluruh

Negara.

2) Dekreta-dekreta : vonis-vonis yang diucapkan

oleh kaisar atau dewannya bertalian dengan

peristiwa-peristiwa yuridis. Hal ini berlaku

sebagai preseden-preseden yang harus diikuti

oleh hakim-hakim yang lebih rendah untuk

kepentingan otoritas badan yang

mengeluarkannya.

3) Reskripta-reskripta : jawaban-jawaban yang

diberikan kaisar atau dewannya kepada

seorang pejabat Negara, seorang magistrat

atau bahkan kepada seorang partikulir yag

memohon nasehat yang bertalian dengan

sebuah persoalan hukum. Berbasiskan otoritas

kaisar maka hal-hal tersebut memperoleh

kekuatan undang-undang dalam kasus-kasus

yang sama secara berangsur-angsur hal-hal ini

menggantikan responsa para yuriskonsul.

267

4) Mandata (instruksi-instruksi) yang diberikan

kaisar kepada gubarnur-gubernur propinsi,

terutama mengenai peristiwa-peristiwa yang

berhubungan dengan persoalan-persoalan

administrasi dan perpajakan

3. Gerakan Kodifikasi54

Hukum alam dan jalan pikiran era pencerahan, memberikan

ruang dan peluang bagi suatu gerakan kodifikasi, yang terutama

kepada usaha untuk menertibkan banyak sumber-sumber hukum

yang ada pada era Ancien Regime.

Salah seorang pembela utama pemikiran kodifikasi adalah

filsafat utilitaris Inggris Jeremy Bentham (1748-1832). Utilititarisme

ini berbasiskan pemikiran bahwa suatu perilaku adalah baik

bilamana hal itu bermanfaat ditinjau dari sudut pandang ikshtiar

untuk memperjuangkan kebahagian yang terbesar bagi jumlah

(orang) terbesar. Untuk itu diperlukan kepastian hukum, yang dapat

diwujudkan melalui kodifikasi.

Sejak sebelum abad XVIII di Negara –negara tertentu telah

diadakan upaya-upaya untuk memajukan bidang-bidang hukum

tertentu. Mengadakan peleburan sumber-sumber hukum yang ada

54

Ibid, Hal. 279 – 281.

268

menjadi satu kesatuan. Namun kitab undang-undang modern

pertama baru muncul pada bagian kedua abad XVIII di Bavaria

(Codex Maximilianus Bavarius Civilis Tahun 1756) dan di Prusia

(Allgemeines Landrecht fur die Preussischen Staaten tahun 1794).

Yang disebut terakhir ini memang disusun dengan bahasa yang

jelas, akan tetapi kitab undang-undang ini terlalu luas

jangkauannya dan bahkan sangat panjang lebar mengandung tidak

kurang dari 19.208 pasal dan ditandai serta diwarnai oleh kasuistik

yang berlebihan. Tambahan pula kitab ini adalah undang-undang

Ancien Regime, akan tetapi raja tergolong penguasa moderat yang

menjalankan pemerintahan dengan sewenang-wenang, dan yang

telah dipengaruhi oleh ahli-ahli filsafat yang beraliran paham-

paham era pencerahan, berhasrat untuk menginstrodusir

reformasi-reformasi, akan tetapi ia belum meninggalkan kekuasaan

absolutnya, sedangkan masyarakat tetap berbagi dalam kelas-

kelas dengan hak-hak dan kewajiban yang tidak sama.

Di Austria pun raja yang tergolong Verlichte despoot ini

seperti Maria-Theresia (1717-1780) dan Josef II (1780-1790)

berikhtiar untuk melaksanakan kodifikasi-kodifikasi. Suatu

rancangan Codex Thereseanus telah disusun pada tahun 1766,

namun nampaknya kitab undang-undang tersebut terlalu tebal

(8.367 Pasal) dan tidak berlakukan. Kemudian Josef II

269

memerintahkan untuk mengubahnya secara mendasar dan mulai

memberlakukan beberapa bagian antara lain di daerah-daerah

Belanda (sebagian) dan Belgia, namun hal ini telah menyebabkan

pecahnya Revolusi Brabant pada tahun 1789. Dibawah

pemerintahan Kaisar Frans I (1768-1835) maka di Austria pada

tahun 1812 terlaksanalah Allgemeines Burgerliche Gesetbuch

(ABGB) yang merupakan suatu sintetis yang lebih baik lagi dari

hukum kebiasaan Romawi dan sebagian kecil hukum kebiasaan

Germania, dengan suatu metode umum dan struktur juga sejumlah

gagasan-gagasan individualistis dan egaliter (prinsip persamaan

hak) yang diilhami oleh hukum alam. ABGB ini meliputi 1502

paragraf dan terdiri dari tiga bagian.

Sejak Code Civil des Francais (1804) yang sejak tahun 1807

disebut Code Napoleon, adalah kitab undang-undang yang liberal

lagi dan yang merupakan suatu tatanan yang tersusun seluruhnya

secara sistematis serta ditulis dengan jelas dan indah. Kitab

undang-undang ini adalah suatu sistesis yang bagus dari hukum

Romawi (terutama dalam bidang hukum keluarga), dengan

beberapa komponen yang diturunkan dari hukum kanonik

(perkawinan dengan pengangkatan sumpah) dan pada perundang-

undang kerajaan (pembaktian, hibah-hibah). Jadi tidak

mengherankan bahwa suatu karya yang berimbang dan berwibawa

270

seperti ini, selama abad XIX untuk seluruh dunia telah menjadi

teladan dan panutan. Orang menamakannya sebuah candi yang

didirikan demi Insan rasionalis.

Di Jerman sendiri Burgerliche Gesetbuch baru terselenggara

pada akhir abad XIX, tapi karena suatu hal sampai dengan tahun

1871 negara tersebut baik secara politis maupun hukum tetap

mengalami perpecahan.

Perundang-undangan kodifikasi sejak abad XIX tetap

merupakan sumber hukum terpenting di benua Eropa dan dibanyak

wilayah, yang membiarkan diri diilhami dan dipengaruhi oleh

Burgerliche gesetbuch Jerman dan terutama oleh code napoleon.

Perundang-undangan ini bukan lagi ungkapan atau kehendak sang

raja, melainkan sejak Revolusi Perancis adalah kemauan rakyat

melalui dewan perwakilan rakyat. Oleh karena itu hal ini dipandang

sebagai sumber hukum terpenting, bahkan pada mulanya hampir

sebagai satu-satunya sumber hukum.

B. Kodifikasi Hukum Pidana55

Pada tanggal 10 Februari 1866 telah berlaku dua Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana di Indonesia yakni :

55

Andi Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 60-65

271

1. Het Wetboek Strafrecht Voor Europeanen (S. 1866 No. 55)

yang berlaku bagi golongan Eropa mulai pada tanggal 1

Januari 1867. Kemudian dengan ordonansi tanggal 6 Mei

1872 ditetapkan pula berlakunya KUHP untuk golongan

Bangsa Indonesia dan Timur Asing, yaitu :

2. Het Wetboek Van Strafrecht Voor Inlands en Daarmede

Gelijgestelde S. 1872 No. 85) yang mulai berlaku pada

tanggal 1 Januari 1873.

Dengan berlakunya dua macam KUHP tersebut yang masing-

masing untuk golongan Eropa, Indonesia dan Timur Asing, maka

dualisme hukum pidana di Indonesia tetap berlangsung sebagaimana

sebelumnya.

Setelah berlakunya KUHP tahun 1866 dan tahun 1872, maka

aturan hukum pidana yang lama yaitu tahun 1642 dan tahun 1848

tidak berlaku lagi, demikian pula Hukum Adat Pidana yang berlaku di

daerah-daerah yang dijajah itu dihapuskan dan semua orang-orang

Indonesia tunduk pada satu KUHP saja (kecuali di daerah-daerah

swapraja).

Berdasarkan Regeringsreglement Pasal 75 Ayat (1) dan (2),

maka sebenarnya KUHP yang ditetapkan dengan Koninklijk Besluit

tanggal 10 Februari 1866 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari

1867 khusus terhadap golongan Eropa, adalah copi atau turunan

272

KUHP yang berlaku pada waktu itu dinegeri Belanda, yakni Code

Penal Perancis karena Negeri Belanda pernah dijajah Perancis.

Perbedaannya ialah Code Penal Perancis terdiri atas empat buku,

sedangkan KUHP untuk golongan Eropa di Indonesia terdiri atas dua

buku saja.

Selanjutnya KUHP yang ditetapkan dengan ordonansi tanggal 6

Mei 1872 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1873 khusus

terhadap golongan Bumiputera adalah suatu turunan pula dari KUHP

yang berlaku untuk golongan Eropa dengan perubahan-perubahan

yang telah disesuaikan dengan agama dan lingkungan hidup golongan

Bumiputera. Adapun perbedaannya hanya terletak pada sanksinya

saja.

Untuk mengetahui pengaruh Code Penal Perancis terhadap

hukum pidana di Negeri Belanda, maka perlu diuraikan secara singkat

tentang perkembangan hukum pidana di Negeri Belanda, yaitu

kodiikasi yang mengatur hukum pidana yang disebut “Het Criminele

Wetboek Voor Het Koninkrijk Holland” yang berlaku sampai tahun

1811, karena pada tahun 1811 di negeri Belanda berlaku Code Penal

Perancis.

Pendudukan Perancis atas negeri Belanda berlangsung sampai

dengan tahun 1813, tetapi meskipun penjajahan Perancis berakhir

pada tahun itu, namun Code Penal Perancis tetap berlaku di Negeri

273

Belanda yang diterapkan dengan Koninkrijk Besluit yang menentukan

bahwa untuk sementara Code Penal masih tetap berlaku dengan

diadakan perubahan-perubahan. Di samping itu juga diusahakan untuk

membentuk kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Negeri

Belanda, namun selalu gagal. Kemudian dengan

Gouvernementsbesluit dibentuk suatu panitia untuk merancang KUHP

(WvS) yang bersifat nasional pada tahun 1870.

Jadi sejak tahun 1813 sampai dengan tahun 1870 Code Penal

Perancis dengan perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan

keadaan di Negeri Belanda masih tetap berlaku, bahkan sampai 1886.

Panitia yang telah dibentuk pada tahun 1870, lima tahun

kemudian, yaitu pada tahun 1875, telah dapat menyelesaikan

rancangan KUHP (WvS) nasional Negeri Belanda yang akan

menggantikan Code Penal yang masih berlaku. Rancangan ini selesai

disusun oleh Panitia pada tahun 1875, kemudian diserahkan kepada

Menteri Kehakiman dan diajukan kepada Tweede Kamer pada tahun

1879 dan dengan beberapa amandemen baru disetujui oleh Tweede

Kamer pada tanggal 3 maret 1881. Dengan demikian maka

terbentuklah KUHP Nasional Negeri Belanda yang baru dan mulai

berlaku pada tahun 1886 dengan nama Wetboek Van Strafrecht.

274

Dengan demikian sejak tahun 1811 sampai dengan tahun 1886

di Negeri Belanda berlaku Code Penal Perancis kurang lebih 75 tahun

lamanya.

Sesuai dengan asas konkordansi menurut Pasal 75

Regeringsreglement, maka KUHP yang berlaku di Negeri Belanda

harus pula disesuaikan dengan KUHP yang berlaku didaerah jajahan

Belanda.

Dengan Koninklijk Besluit tanggal 12 April 1898 dibentuklah

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) yang khusus

berlaku untuk golongan Eropa di Hindia Belanda. Walaupun

rancangan KUHP tersebut telah disesuaikan, tetapi belum dapat

ditetapkan berlakunya karena Rancangan KUHP untuk golongan

Indonesia belum selesai. Dengan adanya dua macam rancangan

KUHP ini, maka keadaaan dualisme hukum pidana di Hindia Belanda

masih tetap dipertahankan sebagaimana sebelumnya.

Selama kedua rancangan KUHP ini yang telah disesuaikan

dengan KUHP Nasional Negeri belanda belum berlaku, maka yang

berlaku adalah tetap S. 1866 No. 55 untuk golongan Eropa dan S.

1872 No. 85 untuk golongan Indonesia dan Timur Asing, yang

berlangsung sampai dengan tahun 1918.

Ternyata setelah selesainya kedua rancangan KUHP tersebut

tetap dinyatakan tidak berlaku karena Menteri Daerah Jajahan yaitu

275

Mr. Idenburgh berpendapat lain, yaitu bahwa untuk Hindia Belanda

harus berlaku hanya satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

dengan kata lain ia menganjurkan adanya unifikasi. Dengan demikian

maka pada tahun 1913 dibentuk-lah suatu panitia yang bertugas untuk

menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku untuk

seluruh penduduk Hindia Belanda. Setelah selesai, dengan koninklijk

Besluit Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie, dinyatakan mulai

berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.

Demikian pula setelah proklamasi Kemerdekaan Indonesia,

maka sesuai dengan Pasal II aturan Peralihan UUD 1945, maka

dengan sendirinya S.1915 Nomor 732 tersebut di atas dinyatakan pula

tetap berlaku yang kemudian dengan Undang-Undang No. 1 Tahun

1946 diubah namanya menjadi Wetboek Van Strafrecht (WvS) atau

biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

C. Lex Specialis Systematic Dalam Tindak Pidana Perpajakan

Dalam menganalisis serta memahami hubungan antara asas

lex specialis derogate legi generalis dan asas lex specialis systematic

dalam ketentuan tindak pidana perpajakan, maka penulis

menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yakni pendekatan sejarah

276

(historical-approach)56 dan pendekatan perundang-undangan

(statute- approach). Pendekatan sejarah digunakan untuk memahami

asas-asas hukum umum maupun asas-asas hukum pidana

berdasarkan asal mula atau munculnya asas tersebut. Sedangkan

pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah,

meneliti, dan menganalisis aturan-aturan ketentuan pidana di bidang

perpajakan maupun undang-undang lainnya yang mengatur tentang

pajak sebagai bahan olah utama dalam mengkaji asas lex specialis

derogate legi generalis dan asas lex specialis systematic dalam

kaitannya dengan tindak pidana perpajakan. Ditilik dari sisi sejarah

asas lex specialis derogate legi generalis57 muncul setelah

berevolusinya kaidah/norma/hukum yang mula-mula berkembang di

zaman Romawi (zaman kuno) sampai pada munculnya gerakan

kodifikasi58 pada abad XVIII di Bavaria (Codex Maximilianus Bavarius

Civilis Tahun 1756).

56

Metode pendekatan sejarah telah diaplikasikan untuk sub bab sejarah kodifikasi dan kodifikasi hukum pidana

dengan dengan menggunakan analisa kepustakaan terhadap literatur-literatur terkait. 57

Asas lex specialis derogate legi generalis berdasarkan tata bahasa berasal dari bahasa latin. Bahasa latin

adalah sebuah bahasa Italik yang berasal dari Latium, sebuah daerah di Italia sekeliling kota Roma. Bahasa ini menjadi penting karena munculnya Kekaisaran Romawi dia mana bahasa latin adalah bahasa resminya. Pada puncak kejayaan kerajaan ini, bahasa latin dituturkan dari Pulau Britania di barat laut sampai Palestina di Ujung tenggara. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, sekitar akhir abad ke-5, bahasa latin tidak ikut runtuh tetapi malah justru berkembang. Bahasa ini dipakai sebagai bahasa lingua franca, bahasa liturgis gereja dan bahasa ilmu pengetahuan, bahkan juga didaerah-daerah yang tidak pernah ditaklukkan Roma. Hal ini juga dapat menegaskan bahwa sebagaian besar asas-asas hukum pidana baik formil maupun materiil berasal dari hukum Kerajaan Romawi. (www.Wikipedia.com, diakses tanggal 08/06/2011) 58

Himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang.(www.artikata.com. Diakses tanggal 08/06/2011)

277

Kodifikasi pada saat kemunculannya hanya berfokus

bagaimana mengakomodasi ketentuan-ketentuan privat kedalam satu

buku. Hal ini sangat lumrah oleh karena aturan-aturan hukum tersebut

diciptakan untuk mengatur (sifat mengatur) hak-hak penduduk dalam

suatu kerangka wilayah.

Lahirnya kodifikasi untuk hukum pidana dimulai ketika

meletusnya Revolusi Perancis antara tahun 1789-1799. Hal tersebut

makin memuncak ketika Napoleon Bonaparte menguasai puncak

pimpinan Negara Perancis. Pada masa pemerintahan napoleon itu

terbentuklah berbagai macam kodifikasi, seperti :

1) Code Civil 1804 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

2) Code De Commerce 1803 (Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang)

3) Code de procedure civil 1807 (Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Perdata)

4) Code d’instruction criminelle 1808 (Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana)

5) Code penal 1810 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pada intinya kitab undang-undang tersebut dibentuk sebagai

wujud pandangan yang menitikberatkan kepada kepastian hukum

pada waktu itu. Kepastian hukum merupakan hal yang sangat

dijunjung tinggi sebagai reaksi terhadap keadaan pada zaman ancient

278

regim sebelum Revolusi Perancis, ketika rakyat sangat menderita

karena tiadanya kepastian hukum. Dalam kodifikasi itu dihimpun

segala aturan hukum dari bahan hukum tertentu, yang disusun secara

sistematis, lengkap, dan tuntas. Sistematis, karena dalam suatu sistem

di antara bagian-bagiannya yang berupa aturan-aturan hukum itu,

tidak boleh ada pertentangan satu sama lain. Lengkap dan tuntas,

karena demi kepastian hukum, di luar kodifikasi itu tidak diakui adanya

aturan hukum, sehingga hukum yang diterapkan oleh hakim hanya

apa yang tercantum dalam kitab undang-undang itu saja. Jadi undang-

undanglah yang dipandang sebagai satu-satunya sumber hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa kodifikasi dibentuk untuk

memuat suatu bahan hukum yang lengkap, akan tetapi faktanya

terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana di luar kodifikasi

tidak dapat dihindarkan, mengingat pertumbuhan masyarakat,

terutama di bidang sosial dan ekonomi. W.v.S. atau KUHP dalam buku

keduanya memuat delik-delik dalam kategori kejahatan, sedangkan

buku ketiga-nya dimuat delik-delik dalam kategori pelanggaran.

Dalam hal membedakan hukum pidana yang tidak

dikodifikasikan dari yang dikodifikasikan hanya menyangkut bentuk

legislatifnya saja. Sebagai contoh adalah :

“Hukum pidana yang dikodifikasikan adalah yang ditemui dalam W.v.S. atau KUHP. Sedangkan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang tersendiri mencakup UU No. 21 Tahun

279

2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kelompok undang-undang ini dapat disebut “undang-undang pidana khusus”.

Berkaitan dengan masalah hukum pidana yang tidak

dikodifikasikan ini kiranya perlu juga ditunjukkan sifat hukum

pidananya dari berbagai peraturan perundang-undangan pidana.

Peraturan perundang-undangan pidana dapat pula dibagi

menurut sifatnya dalam :

1) Undang-undang pidana “dalam arti sesungguhnya”, ialah

“undang-undang, yang menurut tujuannya, bermaksud

mengatur hak memberi pidana dari negara, jaminan dari

ketertiban hukum”.

2) Peraturan-peraturan hukum pidana dalam undang-undang

tersendiri, ialah peraturan-peraturan, yang hanya

dimaksudkan untuk memberi sanksi pidana terhadap aturan-

aturan mengenai salah satu bidang yang berada di luar

hukum pidana.

Peraturan hukum pidana yang dimaksud dalam sub a telah

jelas, adalah KUHP, sedang peraturan yang dimaksud dalam sub b

misalnya, Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan

280

Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang No. 17 Tahun

2003 Tentang Keuangan Negara.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan terdapat bab yang

mengatur hukuman atau pidana, yang mengancam pidana terhadap

perintah atau larangan yang disebutkan dalam ketentuan-ketentuan

yang berkaitan dalam aktivitas perpajakan. Demikian halnya dengan

undang-undang tentang keuangan negara terdapat pula bab yang

mengatur hukuman atau pidana, yang mengancam pidana terhadap

perintah atau larangan yang disebutkan dalam ketentuan-ketentuan

yang berhubungan dengan pengelolaan hak dan kewajiban negara.

Oleh karena itu maka, peraturan perundang-undangan pidana yang

disebut dalam kelompok (b) dapat pula dimasukkan dalam pengertian

“undang-undang pidana khusus”.

Berdasar atas apa yang dikemukakan sebelumnya ada tiga

kelompok yang bisa dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana

khusus, adalah :

1) Undang-undang yang tidak dikodifikasikan, misalnya :

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003

281

Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 21 Tahun

2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pidana

Perdagangan Orang.

2) Peraturan-peraturan hukum administratif yang memuat

sanksi pidana, misalnya: Undang-Undang No. 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No.

28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan

Tata Cara Perpajakan.

3) Undang-Undang yang memuat hukum pidana khusus (ius

singular, ius special), yang memuat delik-delik untuk

kelompok orang tertentu atau berhubungan dengan

perbuatan tertentu, misalnya Wetboek van Militair Strafrecht

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara)

Dalam terjadinya suatu tindak pidana perpajakan, Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana sebagai ketentuan umum (lex

generalis) secara kontekstual pasal dan dihubungkan dengan kasus

yang terjadi dapatlah diterapkan dengan menerapkan beberapa pasal

pada Buku II Tentang Kejahatan. Berikut pasal-pasal tersebut adalah

sebagai berikut :

282

1) Pasal 263 Ayat (1) mengenai pemalsuan surat

“Barang siapa membuat secara tidak benar; atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal; dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu; diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dipidana paling lama 6 (enam) tahun penjara”.

Kemudian dipertegas oleh ketentuan Pasal 264 Ayat (1) :

“Barang siapa melakukan pemalsuan terhadap:

1. Akta-akta otentik; 2. Surat hutang dan sertifikasi hutang dari suatu Negara

atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau

hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai;

4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;

5. Surat kredit atau surat dagang yang dipergunakan untuk diedarkan;

Diancam dengan pidana penjara : paling lama 8 (delapan) tahun.”

Lebih lanjut Pasal 264 Ayat (2) :

“Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

283

Salah satu bentuk tindak pidana perpajakan dalam hal

pemalsuan surat dimana KUHP dapat diakomodasi (lex generalis)

didalamnya adalah mengenai menggunakan tanpa hak Nomor

Pokok Wajib Pajak dan memperlihatkan pembukuan, pencatatan,

atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan sebagaimana yang

tercantum dalam rumusan Pasal 39 Ayat (1) huruf (b) dan (f) UU

KUP (lex specialis) :

“Setiap orang dan yang dengan sengaja : a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok

Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau

keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;

f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaaan yang sebenarnya;

g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;

h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1);

284

i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda : paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2) Pasal 322 Ayat (1) mengenai rahasia jabatan

“Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan; atau pidana denda paling banyak enam ratus rupiah”.

Dalam ketentuan UU KUP (lex specialis) juga diatur

mengenai rahasia jabatan, yaitu sebagai berikut :

Pasal 21 Ayat (1) :

“Pejabat karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).”

Kemudian Pasal 34 Ayat (1) :

“Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda : paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)”.

285

3) Pasal 415 mengenai kejahatan jabatan

“Seorang pejabat atau orang lain ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut diancan dengan pidana penjara : paling lama 7 (tujuh) tahun”. Pasal 416 :

“Seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu; membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi diancam dengan pidana penjara : paling lama 4 (empat) tahun”.

Pasal 417 :

“Seorang pejabat atau orang lain ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu; menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan dimuka penguasa berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatan-nya; membiarkan orang lain meghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang itu; menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu diancam dengan pidana pidana penjara : paling lama 5 (lima) tahun”. Pasal 418 :

“Seorang pejabat menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya menurut pikiran orang yang member hadiah atau janji-janji itu ada hubungannnya dengan

286

jabatannya diancam pidana penjara : paling lama 3 (tiga) tahun pidana denda : paling sedikit Rp 300 (tiga ratus rupiah)”. Pasal 419 ke-1 dan ke-2 :

“Seorang pejabat menerima hadiah atau janji; padahal diketahui, bahwa itu diberikan untuk menggerakkan dia supaya melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan-nya, yang bertentangan dengan kewajibannya; menerima hadiah padahal diketahui bahwa itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena dia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”. Pasal 421 :

“Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu diancam dengan pidana penjara : paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan”. Pasal 423 :

“Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta melawan hokum menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan; untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri diancam dengan pidana penjara : paling lama 6 (enam) tahun”.

Dalam UU KUP (lex specialis) telah ditentukan mengenai

kejahatan jabatan yang termaktub dalam ketentuan :

Pasal 36A Ayat (1) :

“Pegawai pajak karena kelalaiannya; atau dengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan…………...”

287

Pasal 36A Ayat (2) :

“Pegawai pajak dengan sengaja dalam melakukan tugas bertindak diluar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, dapat diadukan ke unit Internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi………”

Dalam menentukan suatu ketentuan peraturan perundang-

undangan apakah termasuk golongan undang-undang umum (lex

generalis) dan/atau undang-undang khusus (lex specialis) untuk suatu

kasus tindak pidana perpajakan dapat ditentukan melalui analisis

intensif terhadap unsur perbuatan kriminal (actus reus) dan unsur

pertanggungjawaban pidana (mens rea) suatu pasal dari peraturan

perundang-undangan.

Hal tersebut dapat dilihat dalam rumusan unsur tindak

pidana/delik yang terdapat pada Pasal 263 Ayat (1), 264 Ayat (1),

322 Ayat (1), 415, 416, 417, 418, 419 ke-1 dan ke-2, 421, 423 KUHP

(lex generalis) yang unsur actus reus-nya bersifat umum (memalsukan

dokumen/pencatatan/akta otentik) dan unsur mens rea ( seorang

pejabat) dalam suatu kegiatan administrasi yang tentunya bersifat

multi interpretasi.

Berbeda dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf (b) dan (f),

21 Ayat (1), 34 Ayat (1), 36A Ayat (1), 36A Ayat (2) yang mengatur

288

juga tentang kejahatan pemalsuan surat, rahasia jabatan, dan

penyalahgunaan jabatan dibidang aktivitas pajak yang tentunya lebih

spesifik baik dilihat dari unsur actus reus maupun mens rea-nya

dibandingkan rumusan delik yang tercantum dalam ketentuan Kitab-

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berkaitan dengan masalah hukum yang dilematis yakni

masalah tindak pidana perpajakan yang dihubungkan dengan Undang-

Undang Pemberantasan Korupsi dalam penerapannya selama ini.

Untuk itu maka perlu dijelaskan posisi dan peran undang-undang

pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang

perpajakan di satu sisi yang diperkuat dengan ketentuan pidana.

Di dalam KUHP, Pasal 63 Ayat (1) menegaskan :

“Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”. Pasal 63 Ayat (2) :

“Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan”. Untuk penentuan lex specialis derogat legi generalis antara

kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dengan undang-undang

perpajakan apabila terjadi tindak pidana perpajakan, pada intinya tidak

akan menemui kesulitan tertentu oleh karena perbedaan materiil atau

289

isi pasal mengenai actus reus, mens rea, sanksi pidana, dan tujuan

pembentukan kedua perundang -undangan tersebut sangat mencolok.

Untuk mengetahui sejauhmana tindak pidana perpajakan bisa

dikategorikan melanggar ketentuan undang-undang pemberantasan

korupsi atau ketentuan perpajakan itu sendiri, dapat diketahui dengan

jelas melalui apa yang menjadi unsur actus reus, mens rea, dan

sanksi pidana serta tujuan pembentukan peraturan perundang-

undangan tersebut. Actus reus, mens rea, dan sanksi pidana serta

tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan kemudian

dihubungkan dengan ketentuan undang-undang korupsi maupun

perpajakan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa asas actus non facit reum

nisi mens sit rea memiliki beberapa unsur pembentuk, yaitu :

1. Perbuatan kriminal (actus reus)

2. Pertanggungjawaban pidana (mens rea)

3. Sanksi pidana

Secara terperinci perbuatan kriminal (actus reus) terbagi lagi

atas :

1. Perbuatan

a. Perbuatan aktif

b. Perbuatan negatif atau pasif, yaitu perbuatan yang mendiamkan

atau membiarkan

290

2. Akibat perbuatan

Akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut

membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan

kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum,

misalnya nyawa badan, kemerdekaan, hak milik, dan kehormatan.

3. Keadaan-keadaan

a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;

b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan

4. Sifat dapat dihukum

5. Sifat melawan hukum

Begitu pula untuk pertanggungjawaban pidana (mens rea) :

1. Barangsiapa :

a. Orang

b. Badan hukum (korporasi)

2. Kesengajaan

a. Kesengajaan sebagai maksud

b. Kesengajaan sadar akan kepastian

c. Kesengajaan sadar akan kemungkinan

3. Kealpaan

Untuk awal mula analisis, diambillah pasal-pasal/ketentuan-

ketentuan dalam undang-undang pemberantasan korupsi dan undang-

291

undang perpajakan yang paling dekat perumusan unsur tindak pidana-

nya, kemudian ditarik apa yang menjadi actus reus, mens rea, dan

sanksi pidana, serta tujuan pembentukan kedua peraturan tersebut.

Untuk undang-undang pemberantasan korupsi terdapat 2 (dua)

pasal yang dapat diterapkan apabila terjadi tindak pidana perpajakan,

kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun

1999;

b. Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

Sebagai langkah pertama, terlebih dahulu menganalisis apa

yang menjadi unsur perbuatan kriminal (actus reus) dan

pertanggungjawaban pidana (mens rea) serta sanksi pidana dalam

Pasal 2 Ayat (1) UU No. 20 tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Ayat (1) :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milliar rupiah).”

292

1. Unsur perbuatan kriminal :

Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

2. Unsur pertanggungjawaban pidana :

Setiap orang

3. Sanksi pidana Pasal 2 Ayat (1) :

a. Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh) tahun; dan

b. Pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.

1.000.000.000.00 (satu milliar rupiah)

Kemudian Pasal 3 berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milliard rupiah).” 1. Unsur perbuatan kriminal :

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

293

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau

perekonomian Negara

2. Unsur pertanggungjawaban pidana :

Setiap orang

3. Sanksi pidana :

a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun; dan/atau

b. Pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.

1.000.000.000.00 (satu milliar rupiah)

Dalam hukum pidana modern dikenal beberapa teknik

perumusan tindak pidana/delik. Teknik perumusan tindak pidana/delik

adalah suatu cara untuk menguraikan perbuatan melawan hukum

yang dilarang atau yang diperintahkan untuk dilakukan dan kepada

barangsiapa yang melanggarnya atau tidak menaatinya diancam

dengan pidana maksimum ditambah dengan unsur batin oleh si

pembuat.

294

Secara umum ada bebera macam teknik perumusan delik,

beberapa macam teknik tersebut adalah sebagai berikut59 :

1. Teknik perumusan dengan menerangkan atau menguraikan,

contohnya rumusan delik menurut Pasal 279, 281, 286, 242

KUHP.

2. Teknik perumusan dengan pasal undang-undang tertentu

menguraikan unsur-unsur delik, lalu ditambahkan pula

kualifikasi atau sifat dan gelar delik tersebut, contohnya

Pasal 263, 362, 372, 378 KUHP.

3. Pasal undang-undang tertentu hanya menyebut kualifikasi

(sifat/gelar) tanpa uraian unsur-unsur perbuatan lebih lanjut.

Uraian unsur-unsur tindak pidana-nya diserahkan kepada

yurisprudensi dan doktrin. Contohnya penganiayaan (Pasal

351 KUHP). Pasal tersebut tidak menjelaskan arti perbuatan

tersebut. Menurut teori atau yurisprudensi, penganiayaan

diartikan sebagai “menimbulkan nestapa atau derita atau

rasa sakit (pijn) pada orang lain.

4. Pasal undang-undang pidana yang dirumuskan hanya

perbuatan melawan hukum saja (delik formil), contohnya

Pasal 362 KUHP merumuskan kelakuan yang dilarang yaitu

mengambil barang yang seluruhnya atau sebagiannya

59

Andi Zainal Abidin Farid, op. cit, hlm. 346-350

295

kepunyaan orang lain. Namun kelakuan mengambil saja

tidak cukup untuk memidana seseorang diperlukan pula

keadaan yang menyertai pengambilan itu “adanya maksud

pengambil untuk memilikinya dengan melawan hukum”.

5. Pasal undang-undang yang dirumuskan hanya

menitikberatkan terwujudnya suatu akibat (delik materiil),

contohnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP) mensyaratkan

akibat menderita sakitnya korban.

6. Pasal undang-undang yang perumusannya mensyaratkan

adanya perbuatan dan akibat perbuatan itu (formil-materiil),

contohnya penggelapan (Pasal 378 KUHP).

Lalu bagaimana dengan teknik perumusan delik yang ada pada

Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 20 tahun 2001 jo. UU No. 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?. Dilihat

dari apa yang menjadi rumusan ketentuan tersebut diatas dapat

dikatakan bahwa teknik perumusan-nya disusun dengan metode

formil-materiil, yang berarti bahwa yang menjadi pokok bukan saja

caranya berbuat tetapi juga akibatnya. Berikut bunyi kedua pasal

tersebut :

Pasal 2 Ayat (1) :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara

296

atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milliar rupiah).” Kemudian Pasal 3 :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milliar rupiah).”

Akibat yang dilarang ialah bahwa setiap orang yang melakukan

perbuatan untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain maupun

suatu korporasi sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan

Negara atau perekonomian Negara adalah jelas rumusan yang

materiil. Selama si pelaku tindak pidana ini memperkaya diri sendiri

ataupun orang lain maupun suatu korporasi sepanjang dari perbuatan

itu belum mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara dan

perekonomian Negara bukanlah termasuk suatu delik korupsi menurut

rumusan undang-undang korupsi. Mungkin yang terwujud atau

dirumusi oleh si pelaku tindak pidana ini adalah pencurian (Pasal 362

KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), dan penipuan (Pasal 378

KUHP).

297

Dikatakan formil karena dalam perumusan tindak pidana-nya

(Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3) merumuskan unsur “melawan hukum”

yang merupakan ciri khas penyusunan secara formil. Hal ini kemudian

diperjelas dengan ditambahkannya beberapa perbuatan yaitu

“menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam unsur kedua pasal

tersebut.

Dari sisi pemidanaan, Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 dalam

rumusan pasal-nya menganut stelsel pemidanaan kumulatif dan

alternatif/kumulatif. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan kedua pasal

tersebut, yaitu :

Pasal 2 Ayat (1) :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milliar rupiah).”

Untuk Pasal 2 Ayat (1) diatas berdasarkan perumusannya

menggunakan stelsel kumulatif. Stelsel kumulatif ditandai dengan cirri

khas adanya kata “dan” . UU Tipikor seperti dalam uraian pasal diatas

merupakan salah satu contohnya. Dengan adanya kata “dan”, maka

298

hakim harus menjatuhkan pidana dua-duanya, yakni penjara dan

denda.

Sedangkan Pasal 3 :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milliard rupiah).”

Bagi Pasal 3 diatas berdasarkan perumusannya menggunakan

stelsel alternatif/kumulatif. Untuk stelsel alternatif/kumulatif ini, ditandai

dengan ciri “dan/atau”. Konsekuensinya adalah memberikan

kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana apakah alternatif

(memilih) ataukah kumulatif (menggabungkan) antara pidana penjara

dan denda.

Dibentuknya UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas

UU No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Korupsi dalam arti formil

adalah dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang No. 3

Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar

lebih mampu untuk memenuhi dan mengantisipasi perkembangan

kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan

memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi

299

yang sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Dari segi materiil

bahwa di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang,

aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk

penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam

kenyataannya adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian

Negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak

pada timbulnya kisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan

dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan

dintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan

kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, untuk undang-undang perpajakan terdapat 2 (dua)

pasal yang juga dapat diterapkan apabila terjadi tindak pidana

perpajakan, kedua pasal tersebut yaitu :

a. Pasal 36A Ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6

Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara

Perpajakan;

b. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6

Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan.

300

Seperti halnya undang-undang pemberantasan korupsi, terlebih

dahulu menganalisis apa yang menjadi unsur perbuatan kriminal

(actus reus) dan pertanggungjawaban pidana (mens rea) serta sanksi

pidana dalam Pasal 36A Ayat (4) dan Pasal 39 Ayat (1) UU No. 28

tahun 2007 jo. UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan

Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut :

Pasal 36A Ayat (4) :

“Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya.” 1. Perbuatan kriminal

Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan

menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang untuk

memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima

pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya

sendiri,

2. Pertanggungjawaban pidana

Pegawai pajak

3. Sanksi pidana

301

a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun; dan

b. Pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.

1.000.000.000.00 (satu milliar rupiah).

Pasal 39 Ayat (1) :

“Setiap orang yang dengan sengaja : a. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau b. tidak menyampaikan surat pemberitahuan; atau c. menyampaikan Surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau d. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau e. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau f. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau g. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”. 1. Perbuatan kriminal :

a. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau

menggunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor

Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau

302

b. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan; atau

c. Menyampaikan Surat pemberitahuan dan atau

keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

atau

d. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29; atau

e. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen

lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau

f. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan,

tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku,

catatan, atau dokumen lainnya; atau

g. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau

dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada

pendapatan Negara,

2. Pertanggungjawaban pidana :

a. Setiap orang;

b. Dengan sengaja

3. Sanksi pidana

a. Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun; dan

b. Pidana denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak

terutang yang tidak atau kurang dibayar”.

303

Dilihat dari apa yang menjadi rumusan ketentuan tersebut

diatas dapat dikatakan bahwa teknik perumusan-nya disusun dengan

metode formil dan formil-materiil. Berikut bunyi kedua pasal tersebut :

Pasal 36A Ayat (4) :

“Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya.”

Kemudian Pasal 39 Ayat (1) :

“Setiap orang yang dengan sengaja : a. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau b. tidak menyampaikan surat pemberitahuan; atau c. menyampaikan Surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau d. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau e. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau f. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau g. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”.

304

Untuk Pasal 36A Ayat (4) berdasarkan bunyi pasal-nya dapat

dikategorikan dirumuskan secara formill. Oleh karena dalam unsur

tindak pidana-nya hanya menitikberatkan pada perbuatan yang

dilakukan oleh pegawai pajak berupa “dengan maksud

menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan

menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang untuk

memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran,

atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”

Kemudian Pasal 39 Ayat (1) juga berdasarkan bunyi ketentuan-

nya dirumuskan dalam bentuk formil-materiil. Akibat yang dilarang

ialah bahwa setiap orang yang tidak menjalankan kewajiban

perpajakan dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara

Dikatakan formil karena dalam perumusan tindak pidana-nya

dititikberatkan oleh beberapa kriteria perbuatan yang dilarang dalam

kegiatan perpajakan yaitu : “tidak mendaftarkan diri, atau

menyalahgunakan atau menggunakan atau menggunakan tanpa hak

Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau Tidak menyampaikan

surat pemberitahuan; atau Menyampaikan Surat pemberitahuan dan

atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau

Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29; atau Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau

305

dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau

Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak

memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen

lainnya; atau Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau

dipungut.”

Untuk sisi pemidanaan, Pasal 36A Ayat (4) dan Pasal 39 Ayat

(1) dalam rumusan pasal-nya menganut stelsel pemidanaan kumulatif

dan alternatif/kumulatif. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan kedua

pasal tersebut, yaitu :

Pasal 36A (4) :

“Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan Pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milliar rupiah).”

Pasal 36A Ayat (4) Untuk Pasal 2 Ayat (1) menggunakan stelsel

kumulatif. Stelsel kumulatif ditandai dengan ciri khas adanya kata

“dan”. Seperti dalam uraian pasal diatas merupakan salah satu

contohnya. Dengan adanya kata “dan”, maka hakim harus

menjatuhkan pidana dua-duanya, yakni penjara dan denda.

306

Pasal 39 Ayat (1) :

“Setiap orang yang dengan sengaja : a. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau b. tidak menyampaikan surat pemberitahuan; atau c. menyampaikan Surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau d. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau e. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau f. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau g. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”. Pasal 39 Ayat (1) juga menggunakan stelsel kumulatif. Stelsel

kumulatif ditandai dengan ciri khas adanya kata “dan”. Seperti dalam

uraian pasal diatas merupakan salah satu contohnya. Dengan adanya

kata “dan”, maka hakim juga harus menjatuhkan pidana dua-duanya,

yakni penjara dan denda menurut ketentuan diatas.

Untuk masalah tujuan dibentuknya UU No. 28 Tahun 2007

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983

Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dalam arti formil

bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan

kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum,

serta untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan,

307

meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan

meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Dalam arti materiil

undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

dilandasi dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,

yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak

warga Negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai

kewajiban Negara.

Secara garis besar UU No. 28 tahun 2007 Tentang Perubahan

Ketiga Atas . UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan

Tata Cara Perpajakan dan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan

Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi memiliki perbedaan yang sangat subtansial apabila dilihat dari

sisi perumusan actus reus (perbuatan kriminal), mens rea

(pertanggungjawaban pidana), sanksi pidana, dan tujuan

pembentukan perundang-undangannya sehingga apabila terjadi tindak

pidana perpajakan mutlak UU No. 28 tahun 2007 Tentang Perubahan

Ketiga Atas . UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan

Tata Cara Perpajakan maupun perundang-undangan pajak lainnya

yang diberlakukan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan UU No. 20

tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dapat diterapkan apabila

terjadi tindak pidana perpajakan.

308

Mengapa demikian ?, oleh karena terdapat satu pasal dalam

UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang membuka

peluang untuk dapat diterapkan jika terjadi tindak pidana perpajakan.

Peluang tersebut ditegaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang

No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang

berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”. Maka, penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pelanggaran

ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Perpajakan masih

dimungkinkan jika dalam Undang-undang Perpajakan itu, ditegaskan

bahwa pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana korupsi.

Penerapan hukum a contrario atas ketentuan Pasal 14

mengandung makna bahwa, jika di dalam UU Perpajakan itu,

pelanggaran atas ketentuan pidana tidak ditegaskan sebagai tindak

pidana korupsi maka ketentuan pidana di dalam undang-undang

Perpajakan yang diberlakukan bukan UU pemberantasan korupsi.

309

Senada dengan penjelasan tersebut diatas UU No. 28 Tahun

2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pasal 36A

Undang-Undang KUP Ayat (4), berbunyi:

“Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya”. Lebih lanjut Pasal 43A Ayat (3), berbunyi :

“Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum tindak pidana korupsi”. Logika hukum yang terjadi adalah, bahwa Pasal 14 Undang-

Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

jelas telah membatasi pemberlakuan Pasal 63 Ayat (1) dan (2) KUHP/

asas concursus idealis tersebut. Pasal 14 Undang-Undang No. 20

Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku

terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi atas suatu perbuatan

310

yang terjadi di dalam aktivitas yang dilindungi oleh undang-undang

perpajakan itu sendiri.

Pembatasan ini dimungkinkan, karena pertama Undang-

Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan merupakan lex specialis, sedangkan KUHP

merupakan lege generali. Kedua, pembatasan ini sejalan dengan

bunyi Pasal 103 KUHP, yaitu :

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Ketentuan Pasal 103 KUHP menegaskan bahwa undang-

undang pidana khusus yang dibentuk dapat menyimpangi ketentuan

dalam Buku Kesatu KUHP termasuk asas hukum, concursus idealis,

sebagaimana dimuat dalam Pasal 63 Ayat (1) KUHP. Hal ini harus

diartikan bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 20 Tahun

2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenyampingkan

ketentuan Bab Kesatu, Pasal 63 Ayat (1) KUHP.

311

Pasal 103 KUHP merupakan dasar legitimasi berlakunya

penerapan kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang No. 20 Tahun

2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang

No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan. Dimana kedua undang-undang tersebut berperan sebagai

lex specialis dari KUHP.

Sementara itu, penentuan akan Lex Specialis Systematic dalam

tindak pidana perpajakan dapat dilihat dalam perbandingan Pasal 2

Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milliar rupiah)”. Lebih lanjut Pasal 3, berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta

312

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milliar rupiah). Sedangkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun

2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun

1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja : a. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau b. tidak menyampaikan surat pemberitahuan; atau c. menyampaikan Surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau d. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau e. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau f. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau g. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”. Singkatnya, penafsiran secara sistematis, historis dan a

contrario tidak membenarkan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang

Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi terhadap setiap kasus perpajakan (sepanjang

uu perpajakan itu sendiri tidak menentukan lain), sebelum ketentuan

pidana dalam undang-undang perpajakan diterapkan lebih dahulu.

313

Secara lebih terperinci bahwa diantara alat analisis yakni actus

reus (perbuatan kriminal), mens rea (pertanggungjawaban pidana),

sanksi pidana, dan tujuan pembentukan perundang-undangan,titik taut

yang paling dekat adalah unsur pertanggungjawaban pidana atau

unsur subjektif pelaku tindak pidana perpajakan dan apa yang menjadi

tujuan pembentukan perundang-undangan. Apabila yang melakukan

tindak pidana perpajakan adalah seorang pegawai pajak maka

ketentuan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

diberlakukan sebagaimana bunyi Pasal 36A Ayat (4) dan Pasal 43A

Ayat (4) UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU

No. 6 Tahun 1983 Tentang KUP.

Kemudian dipertegas kembali oleh apa yang menjadi tujuan

dibentuknya undang-undang perpajakan dan undang-undang

pemberantasan korupsi. UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan

Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang KUP dibentuk dengan

tujuan memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib

pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta untuk

meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan

keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan

sukarela wajib pajak. Sedangkan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang

Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

314

Tindak Pidana Korupsi dibentuk untuk memenuhi dan mengantisipasi

perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka

mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak

pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara atau

perekonomian Negara pada khususnya serta masyarakat pada

umumnya.

315

SKEMA 6

316

SKEMA 7

317

SKEMA 8

318

SKEMA 9

319

SKEMA 10

320

SKEMA 11

321

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum pidana positif di bidang perpajakan tergolong

telah mencapai hasil sebagai produk perundang-undangan yang

baik sesuai dengan keadaan dan situasi perekonomian Indonesia

terutama dalam upaya proteksi sektor perpajakan sebagai sumber

utama pendapatan Negara serta penggunaan stelsel kumulatif

pidana dapat mencegah terjadinya tindak pidana perpajakan serta

memulihkan kembali kerugian yang dialami oleh Negara baik

tingkat pusat maupun daerah.

2. Implementasi asas actus non facit reum nisi mens sit rea dalam

tindak pidana perpajakan dapat diketahui melalui apa yang menjadi

pertimbangan majelis hakim pada perkara pidana No.

2065/Pid.B/2007/PN. Jaksel. Pertimbangan majelis hakim

mengenai unsur actus reus adalah sektor perpajakan merupakan

sumber pendapatan negara yang terbesar, oleh karena itu maka

orang yang mengabaikan kewajiban-nya dengan cara tidak

mendaftarkan diri sebagai wajib pajak berpotensi merugikan

322

pendapatan Negara. Sedangkan unsur mens rea bahwa terpidana

adalah orang yang berpengalaman bekerja di beberapa

perusahaan, sudah tahu dan sudah seharusnya tahu bahwa setiap

perusahaan atau bentuk usaha tetap (BUT) yang telah

memperoleh keuntungan diharuskan mendaftarkan dan

melaporkan badan usahanya ke direktorat penderal pajak untuk

perhitungan pembayaran pajak yang telah berjalan, namun hal itu

tidak dilakukan terpidana dalam kurun waktu antara 2002 sampai

2005 yang dimana kurun waktu tersebut cukup lama bagi terpidana

untuk mendaftarkan dan melaporkan perhitungan pajak ke

direktorat jenderal pajak.

3. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi maupun

perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan pidana di

bidang keuangan Negara (lex specialis) tidak serta - merta berlaku

di bidang perpajakan, melainkan harus diberlakukan ketentuan

pidana yang terdapat di dalam undang-undang perpajakan (lex

specialis systematic). Oleh karena undang – undang

pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang

perpajakan tunduk pada rezim hukum yang berbeda. Undang-

undang Perpajakan (lex Specialis Systematic) berlaku untuk subjek

hukum tertentu yaitu para wajib pajak sebagaimana ditetapkan

dalam ketentuan undang – undang perpajakan. Sedangkan

323

undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

merupakan lex specialis terhadap KUHP yang ditujukan kepada

setiap orang yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Kebijakan hukum pidana positif di bidang perpajakan dapat

ditingkatkan kualitas-nya melalui hasil produk legislasi dan

mengembangkan kajian hukum pidana ekonomi konsentrasi

perpajakan sekaligus menciptakan Undang-Undang Tindak Pidana

Perpajakan terpisah dari sistem adminisrasi perpajakannya itu

sendiri.

2. Penanaman nilai-nilai moralitas bagi aparat penegak hukum

(Polisi/Penyidik, PPNS. Jaksa/Penuntut Umum, Hakim) sebagai

usaha untuk menghindari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(KKN) dalam proses penanganan perkara pidana di bidang

perpajakan.

3. Perlunya digiatkan pelatihan-pelatihan/kursus-kursus/seminar-

seminar mengenai tindak pidana perpajakan bagi aparat penegak

hukum (Polisi/Penyidik, PPNS. Jaksa/Penuntut Umum, Hakim)

dalam proses penanganan perkara pidana di bidang perpajakan.

324

324

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad, 2002, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Kajian Sosiologis dan

Filosofis, Jakarta, Gunung Agung.

Arief, Barda Nawawi, 2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,

Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum,

Jakarta, Rajawali Pers.

Atmasasmita, Romli, Lex Specialis Sytematic Dalam Tindak Pidana Korupsi,

Kompas

Budiono, 2005, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya, Karya Agung.

Chazawi, Adami, 2005, Pelajaran Hukum Pidana II, Jakarta, PT. Raja

Grafindo Persada.

Chazawi, Adami, 2006, Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana,

Malang, Bayumedia Publishing.

Fuady, Munir, 2004, Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih, Bandung,

PT. Citra Aditya Bakti.

325

Glissen, Jhon dan Frits Gorle, 2009, Sejarah Hukum Suatu Pengantar,

Bandung, Refika Aditama.

Gunawan, Ilham, 2002, Kamus Hukum, Jakarta, CV. Restu Agung,

Hambali, Ruslan, 2009, Mata Kuliah Hukum Pajak, Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin.

Hamzah, Andi, 2005, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Hamzah, Andi, 2007, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.

Harahap, Yahya, 2006, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP

(Penyidikan Dan Penuntutan), Jakarta, Sinar Grafika.

Ibrahim, Jhony, 2008, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif,

Surabaya, Bayumedia Publishing.

Lamintang, P.A.F., 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung,

PT. Citra Aditya Bakti.

Machmuddin, Dudu Duswara, 2003, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa,

Bandung, Refika Aditama.

Marpaung, Leden, 2008, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar

Grafika.

Moeljatno, 1985, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara.

326

Muladi, 2010, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta, Kencana.

Muljono, Djoko, 2008, Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap Dengan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Yogyakarta, Penerbit Andi.

Mulyadi, Lilik, 2007, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Teori,

Praktik Penyusunan Dan Permasalahannya, Bandung, PT. Citra

Aditya Bakti.

Nugroho, Adrianto Dwi, 2010, Hukum Pidana Pajak Indonesia, Bandung, PT.

Citra Aditya Bakti.

Prajogo, Soesilo, 2007, Kamus Hukum Internasional & Indonesia, Jakarta,

Wippres.

Prakoso, Djoko, 1988, Hukum Penitensier Di Indonesia, Yogyakarta, Liberty.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, Politik Hukum Pidana

Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi, Yogyakarta,

Pustaka Pelajar.

Prodjodikoro, Wirjono, 1989, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung,

PT. Eresco.

Pudyatmoko, Y. Sri, 2007, Penegakan Dan Perlindungan Hukum Di Bidang

Pajak, Jakarta, Salemba Empat.

327

Putra, Ardiansyah Arafah, 2010, Analisis Yuridis Terhadap Concursus Realis

Dalam Delik Penganiayaan (Studi Kasus Putusan No.

1041/Pid.B/2008/PN. Mks), Makassar, Universitas Hasanuddin.

Rochim, 2010, Modus Operandi Tindak Pidana Pajak, Jakarta, Solusi

Publishing

Saidi, Muhammad Djafar, 2007, Pembaruan Hukum Pajak, Jakarta, Rajawali

Pers.

Saleh, Andi Abu Ayyub, 2003, Disertasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap

Tindak Pidana Perbankan, Universitas Airlangga.

Saleh, Roeslan, 1981, Perbuatan PIdana dan Pertanggungjawaban Pidana,

Jakarta, Aksara Baru.

Sampara, Said, 2009, Disertasi Fungsi Hukum Dalam Pengelolaan Perikanan

Laut Di Sulawesi Selatan, Universitas Hasanuddin.

Setia, Edi dan Rena Yulia, 2010, Hukum Pidana Ekonomi, Bandung, Graha

Ilmu.

Soemitro, Rochmat, et al, 2004, Asas Dan Dasar Perpajakan Edisi Revisi 1,

Bandung, Refika Aditama.

Subekti, R, 2005, Kamus Hukum, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

328

Sudarto, 2006, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, PT. Alumni

Supromono dan Damayanti, Woro Theresia, Perpajakan Indonesia

Mekanisme dan Perhitungan, Yogyakarta, Penerbit Andi.

Sutedi, Adrian, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung, PT. Citra

Aditya Bakti.

Todaro, Michael P. dan Smith Stephen C Smith, 2006, Pembangunan

Ekonomi Edisi Kesembilan, Jakarta, Penerbit Erlangga.

Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan,

Malang, UMM Press.

Zainal Abidin Farid, A, 2007, Hukum Pidana I, Jakarta, Sinar Grafika.

Zainal Abidin Farid, A. dan Andi Hamzah, 2006, Bentuk-Bentuk Khusus

Perwujudan Delik (Percobaan Penyertaan, dan Gabungan Delik)

Dan Hukum Penitensier, Jakarta, Sumber Ilmu Jaya.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

329

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi

Daerah

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat

Paksa.

Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai

Undang-Undang No. 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana

Ekonomi.

Undang-Undang No. 11 (Pnps) Tahun 1963 Tentang Tindak Pidana

Subversi.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

330

Lain-Lain

http://www.google.com

http://www.Kemenkeu RI. go.id

http://www.Hukumonline.com

Harian Kompas

Harian Seputar Indonesia