“ demi keadilan berdasarkan ketuhanan …ptun-pekanbaru.go.id/do/images/direktori putusan...

Halaman 1 dari 91 halaman Putusan Nomor : 34/G/2014/PTUN-Pbr.

P U T U S A N Nomor : 34/G/2014/PTUN-Pbr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa

telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. HERI NURHAYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta,Tempat tinggal Jalan Suko Harjo

No.103 RT.003 RW.005 Kelurahan Sukamulya,

Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, selanjutnya

disebut sebagai........................PENGGUGAT I ;

2. H.R. THAMSIR RACHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal

Jalan Abimanyu No. 14, Kelurahan Simpang

Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru,

selanjutnya disebut sebagai....PENGGUGAT II ;

Keduanya telah memberikan Kuasa kepada :

1. SUKRIA NOVELA, S.H.

2. INDRA HARIADI, S.H.

3. WENDY BACHTIAR, S.H.

4. YUHERWAN, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat pada KANTOR ADVOKAT

SUKRIA NOVELA, SH & ASSOCIATES, Jalan

S.Parman No.15 C Gobah Kecamatan Sail, Kota

Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 12 September 2014 selanjutnya

disebut sebagai……….....PARA PENGGUGAT ;


M E L A W A N :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan

Pepaya No. 47 Pekanbaru, dalam hal ini telah

memberikan Kuasa kepada :

1. ABDUL RAJAB NAINGGOLAN, S.H., M.H.

2. IFNI NASIF, S.H.

3. CHAIRANY SYAFIIE, S.H.

4. NOVIA DAMAIYANI, S.H.

5. ROSNELLY.


Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor

Pertanahan Kota Pekanbaru, berkantor di Jalan

Pepaya No. 47 Pekanbaru, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus No.1179/600-14/14.71/IX/2014

tanggal 26 September 2014, selanjutnya disebut

sebagai….......................................TERGUGAT ;

II. 1. Ir. ALHADI, MM., MT., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Swasta, Tempat tinggal Jalan Kucica,

Bintaro Sektor IX, Kabupaten Tangerang,

Provinsi Banten.

2. C H A R I J A H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan

Mr. SM. Amin (Arengka II/Ring Road) No. 1

RT.003 RW.010, Kelurahan Delima, Kecamatan

Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

3. Drs. A L F I A N, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal

Jalan Mr. SM. Amin (Arengka II/Ring Road) No.1

RT.003 RW.010, Kelurahan Delima, Kecamatan


Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Ketiganya secara bersama-sama telah

memberikan kuasa kepada :

1. HERYANTY HASAN, Amd.AK, S.H., M.H.

2. HERRY SUPRIYADI, S.T., S.H.

3. BENI ARIANSYAH, S.H.

4. WAN ARWIN TEMIMI, S.H.

5. YOSI ASTUTY, S.H.


Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada

Kantor HERYANTY HASAN & PARTNERS,

berkantor di Jalan Sawai No.39 Kelurahan

Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota

Pekanbaru 28124 dahulu Jalan Tanjung Datuk

No.27 Pekanbaru 28144, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2014,

selanjutnya disebut sebagai…..........TERGUGAT

II INTERVENSI 1 ;

III. PT. ROBINA PUTRA PERKASA, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di

Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh

Ir. IWAN SURYAPUTRA SUSANTYO,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur

PT. Robina Putra Perkasa, Tempat tinggal Jalan

Gandaria No. 5 RT.09 RW.01, Kelurahan

Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan. Berdasarkan Berita Acara

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT. Robina Putra Perkasa Nomor 19 tanggal 08

Maret 2012, dalam hal ini telah memberikan


kuasa kepada :














selanjutnya disebut sebagai.............TERGUGAT

II INTERVENSI 2 ;

IV. Drs. H. WARMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat

tinggal Jalan Letkol. Hasan Basri (dahulu Jalan

Kembang Sari), No.56 Kelurahan Cinta Raja,

Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, dalam hal ini

telah memberikan Kuasa kepada :















selanjutnya disebut sebagai.............TERGUGAT

II INTERVENSI 3 ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 12 September 2014 yang didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 17 September

2014, dibawah Register Perkara Nomor : 34/G/2014/PTUN-Pbr ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Nomor : 34/PEN-MH/2014/PTUN.Pbr, tanggal 19 September 2014 tentang Penunjukan

Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 34/G/2014/PTUN-Pbr tanggal 19

September 2014 ;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Nomor : 34/PEN-PP/2014/PTUN.Pbr tanggal 22 September 2014 tentang Penetapan

Hari Pemeriksaan Persiapan ;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Nomor : 34/PEN-HS/2014/PTUN.Pbr tanggal 21 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari

Sidang ;

6. Berkas Perkara a quo ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September

2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada

tanggal 17 September 2014 dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Oktober 2014,


Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai

berikut :

OBJEK GUGATAN :

Sertipikat Hak Pakai No. 617 tanggal 17 Mei 2004, Surat Ukur No. 1621/Sp.Tiga/2004

tanggal 25 Februari 2004, seluas 18.415 M2, atas nama Ir. Alhadi.MM.MT, Charijah,

Drs. Alfian.


tanggal 25 Februari 2004, seluas 17.449 M2, atas nama Drs. Warman.

Sertipikat Hak Pakai No. 40 Tanggal 3 Februari 2010, atas nama PT Robina Putra

Perkasa, Surat Ukur No. 1617/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004, seluas

11.780 M2, dahulu Sertipikat Hak Pakai No 619 tanggal 17 Mei 2004, atas nama

Drs. Alfian.

DUDUK PERKARA :

Adapun duduk perkara yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah sebagai

berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah dari pada beberapa bidang tanah, yang

terletak masih dalam satu hamparan serta saling bersempadan satu dan yang lainnya,

yang sekarang terletak dalam wilayah Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan

Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, yang semula adalah Kelurahan Simpang Tiga

Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang perolehan haknya diperdapat

dengan cara ganti rugi atau jual beli dari pemilik asalnya yaitu H. Daeng Sulaiman ;

2. Bahwa yang menjadi alas hak Para Penggugat dalam penguasaannya terhadap tanah

milik Para Penggugat, berasal dari H. Daeng Sulaiman dengan cara di beli pada tahun

1988 berdasarkan Akta Jual Beli sebagai berikut :

Alas hak kepemilikan Penggugat I adalah berupa Akta Jual Beli No. 2691/SH/1988

tanggal 10 Mei 1988, atas nama E. R. Suparti, atas tanah seluas ± 5.000 M2 (lima

ribu meter persegi), dengan ukuran dan berbatas:

- Utara : berbatas dengan tanah, Jalan/Polewali ………............50 Meter

- Timur : berbatas dengan tanah, Daeng Suleman……............100 Meter


- Selatan : berbatas dengan tanah, Drs. R. T. Rachman...............50 Meter

- Barat : berbatas dengan tanah, Amir Aripin. .........................100 Meter

Alas hak kepemilikan Penggugat II adalah berupa Akta Jual Beli No.3023/SH/1988

tanggal 11 Mei 1988, atas nama R. Thamsir Rachman, atas tanah seluas

± 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), dengan ukuran dan berbatas :

- Utara : berbatas dengan tanah, Jalan Polewali ………...............50 Meter.

- Timur : berbatas dengan tanah, Drs. Raja Thamsir Rachman..200 Meter.

- Selatan : berbatas dengan tanah, Belukar…………………............50 Meter.

- Barat : berbatas dengan tanah, Amir Aripin/Daeng Sulaiman..200 Meter.

3. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil pada poin satu dan dua diatas maka beralasan hukum

Para Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo secara komulatif ;

4. Bahwa sejak hak kepemilikan atas tanah tersebut beralih menjadi hak milik Para

Penggugat, sebagaimana dimaksud poin ke 1 dan 2 diatas, Para Penggugat

mempercayai tanah tersebut tetap dikuasai, dirawat dan ditanami oleh H. Daeng

Sulaiman dan keluarga, karena keluarga H. Daeng Sulaiman pada waktu itu sampai

sekarang masih berdomisili dan tinggal dekat dengan lokasi tanah milik Para

Penggugat ;

5. Bahwa selama tanah Para Penggugat tersebut dirawat dan ditanami oleh H. Daeng

Sulaiman, yang mana di atas tanah-tanah tersebut ada juga dibuatkannya

tanda-tanda patok tanah dan parit batas oleh H. Daeng Sulaiman dengan tujuan

supaya jelas batas-batas sempadannya, dan bahkan ada juga yang dibuatkan badan

jalan akses masuk ke area tanah tersebut yang mana jalan tersebut diberi nama

dengan nama Jalan Polewali ;

6. Bahwa ketika Para Penggugat bermaksud untuk meningkatkan legalitas surat

kepemilikan tersebut, sebelumnya Para Penggugat melakukan koordinasi dan

konsultasi dengan pihak aparat Kelurahan Sidomulyo Timur, maka pada awal

Februari 2014 didapatkan informasi dari Lurah Sidomulyo Timur bahwa secara

yuridis administratif tanah Para Penggugat tersebut telah pindah wilayah dari

Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya masuk ke dalam wilayah


Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, sejak tahun 2003,

karena adanya pemekaran wilayah sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Nomor : 03 Tahun 2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Pembentukan Kecamatan

Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan

Kecamatan Rumbai Pesisir, yang telah diundangkan pada tanggal 20 Juni 2003 ;

7. Bahwa berdasarkan atas informasi tersebut, maka Penggugat II segera mengurus

dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah tersebut, guna melengkapi

persyaratan pengukuran untuk pengurusan surat-surat tanah tersebut, dan setelah

pajaknya selesai di bayar, kemudian Penggugat II melalui kuasa hukumnya dengan

surat kuasa tertanggal 6 Februari 2014, mengajukan permohonan pengukuran kepada

Lurah Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, maka untuk pengajuan

pengukuran oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru harus memenuhi

persyaratan format standar yang harus diketahui dan ditanda tangani oleh aparat

pemerintah setempat yaitu oleh Ketua RW/RT ;

8. Bahwa setelah persyaratan permohonan pengukuran sudah lengkap, maka untuk

penandatanganan oleh Ketua RW/RT terhadap permohonan pengukuran tersebut,

Penggugat II ajukan melalui Lurah Sidomulyo Timur, yang akan tetapi tanpa alasan

yang jelas, Ketua RW.10 (Zamri) maupun Ketua RT.03 (Muhammad Very) keberatan

dan menolak untuk menandatangani permohonan pengukuran tersebut ;

9. Bahwa terhadap penolakan tersebut, maka Penggugat II melalui kuasa hukumnya

kembali mengajukan berkas permohonan pengukuran tersebut supaya ditandatangani

oleh Ketua RW.10/RT.03 tersebut secara tertulis pada tanggal 3 Juni 2014, dan

terhadap permohonan penandatanganan tersebut kemudian Ketua RW.10 dan Ketua

RT.03 memberikan tanggapan dengan menyerahkan beberapa fotocopy sertipikat dan

diterima oleh kuasa hukum Para Penggugat pada tanggal 27 Juni 2014, sebagai

alasan penolakannya yang merupakan titipan dari pejabat RW/RT sebelumnya,

diantaranya : Sertipikat Hak Pakai No. 617 tanggal 17 Mei 2004, atas nama

Ir. Alhadi.MM.MT, Charijah, Drs. Alfian; Sertipikat Hak Pakai No. 618 tanggal 17 Mei

2004, atas nama Drs. Warman dan Sertipikat Hak Pakai No. 619 tanggal 17 Mei 2004


atas nama Drs. Alfian, yang sekarang telah berubah menjadi Sertipikat Hak Pakai

No. 40 atas nama PT. Robina Putra Perkasa ;

10. Bahwa semenjak adanya tanggapan penolakan dari ketua RW 10 secara tertulis

dengan menyerahkan beberapa fotocopy sertipikat hak pakai kepada Penggugat II

sebagaimana yang dimaksud pada poin 10 diatas, maka Kuasa Hukum Penggugat II

memberitahukan langsung kepada Penggugat I tentang adanya beberapa Sertipikat

Hak Pakai yang muncul diatas tanah milik Penggugat I dan Penggugat II. Maka

semenjak itulah Para Penggugat baru mengetahui, bahwa Tergugat telah menerbitkan

sertipikat objek sengketa a quo diatas tanah Para Penggugat, sehingga pengajuan

gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana

dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, oleh karena itu beralasan hukum gugatan ini diterima ;

11. Bahwa untuk memastikan kebenaran hal tersebut, maka Para Penggugat segera

melakukan konsultasi dengan pegawai Kantor Tergugat, guna melakukan

pengecekan lapangan lebih lanjut terhadap kebenaran data yuridis dan data fisik dari

pada sertipikat tersebut, yang mana setelah dilakukan pengecekan lapangan

ditemukan fakta-fakta diatas sebahagian tanah milik Penggugat I seluas ± 5.000 M2

(lima ribu meter persegi) dan Penggugat II seluas ± 10.000 M2 (sepuluh ribu meter

persegi) tersebut, telah diterbitkan Tergugat beberapa sertipikat, yaitu :

Diatas tanah Penggugat I di terbitkan Sertipikat Hak Pakai.

Sertipikat Hak Pakai No. 617 tanggal 17 Mei 2004, tanah milik Penggugat I yang di

rugikan adalah seluas 617 m2. Sertipikat Hak Pakai No. 618 tanggal 17 Mei

2004, tanah milik Penggugat I yang di rugikan adalah seluas 4405 M2.

Diatas tanah Penggugat II di terbitkan Sertipikat Hak Pakai.

Sertipikat Hak Pakai No. 617 tanggal 17 Mei 2004, tanah milik Penggugat II yang

di rugikan adalah seluas 4826 M2. Sertipikat Hak Pakai No. 618 tanggal 17 Mei

2004, tanah milik Penggugat II yang di rugikan adalah seluas 4322 M2. Sertipikat

Hak Pakai No. 40 tanggal 3 Februari 2010, Surat Ukur No. 1617/Sp.Tiga/2004

tanggal 25 Februari 2004, atas nama PT Robina Putra Perkasa, dahulu Sertipikat


Hak Pakai No 619 tanggal 17 Mei 2004, atas nama Drs. Alfian, tanah milik

Penggugat II yang di rugikan adalah seluas 986 M2.

12. Bahwa dalam melakukan pengecekan lapangan terhadap kebenaran data yuridis dan

data fisik dari sertipikat yang diterbitkan Tergugat tersebut, yang mana dalam

pengecekan lapangan, Para Penggugat menunjukkan batas-batas tanah miliknya

masing-masing, seperti dengan menunjukkan adanya patok-patok tanah dan

parit-parit, ditemukan fakta-fakta bahwa tanah milik Para Penggugat ternyata setelah

diukur dengan cara digital, memang ada kelebihan tanah dari Para Penggugat, bila

dibandingkan diukur secara manual pada tahun 1988, dan hal tersebut wajar saja

terjadi karena ukuran tanah Para Penggugat dalam surat Akta Jual Beli adalah

merupakan ukuran lebih kurang. Dimana tanah milik Penggugat I setelah diukur

secara digital adalah seluas ± 5055 M2, sedangkan tanah milik Penggugat II setelah

diukur secara digital adalah seluas ± 11.189 M2 ;

13. Bahwa meskipun demikian, untuk kepastian hukum dalam pemeriksaan perkara

incasu, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan kepada Tergugat

untuk melakukan pengukuran ulang terhadap tanah-tanah milik Para Penggugat

tersebut terkait dengan penerbitan sertipikat objek sengketa a quo diatas tanah milik

Para Penggugat oleh Tergugat ;

14. Bahwa sesuai dengan pasal 50 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

BPN N0 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas

Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyatakan

“Permohonan Hak Pakai sebagaimana di maksud pada ayat (1) memuat :

1. Keterangan mengenai pemohon……. Dst.

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:

a. Dasar penguasaan atau alas haknya berupa sertipikat, girik, surat kapling,

surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau

tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, Akta PPAT, Akta

pelepasan hak dan surat-surat bukti pelepasan lainnya;


b. Letak, batas-batas dan luasnya (Jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi

sebutkan Tanggal dan Nomornya);

c. jenis usaha (pertanian, perikanan atau peternakan);

d. Rencana Penggunaan tanah;

e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah Negara)

3. Lain-lainnya :

a. Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki

oleh Pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;

b. Keterangan lain yang dianggap perlu.

15. Bahwa tindakan sewenang-wenang Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai

No.617 tanggal 17 Mei 2004, atas nama Ir. Alhadi.MM.MT, Charijah, Drs. Alfian,

Sertipikat Hak Pakai No. 618 tanggal 17 Mei 2004, atas nama Drs. Warman dan

Sertipikat Hak Pakai No. 40, tanggal 3 Februari 2010, Surat Ukur

No.1617/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004, seluas 11.780 M2 atas nama

PT. Robina Putra Perkasa, dahulu Sertipikat Hak Pakai No. 619 tanggal 17 Mei 2004

atas nama Drs. Alfian yang sebagian objek tanahnya berada diatas tanah Para

Penggugat, jelas bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, yang berbunyi : “Hak Pakai atas tanah

Negara di berikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang

ditunjuk”. Bahwa Hak Pakai atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah

oleh pemegang Hak Milik dengan Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuatan Akta

Tanah” ;

Karena pada kenyataannya tanah milik Para Penggugat tidak pernah berada diatas

milik tanah Negara, karena Para Penggugat memiliki tanah sengketa a quo dengan

cara membeli dari H. Daeng Sulaiman. Kemudian Para Penggugat juga tidak pernah

memberikan izin maupun menyerahkan Hak Kepemilikannya atas tanah tersebut

kepada Drs. Warman, PT Robina Putra Perkasa maupun kepada Ir. Alhadi. MM. MT,

Charijah, Drs. Alfian. Perbuatan Tergugat telah melanggar Azaz Kepastian hukum dan

Azaz Keterbukaan ;


16. Bahwa tindakan Tergugat yang memproses membaliknamakan Sertipikat Hak Pakai

No. 40 tanggal 3 Februari 2010, Surat Ukur No. 1617/Sp.Tiga/2004 tanggal 25

Februari 2004, atas nama PT. Robina Putra Perkasa, dari Sertipikat Hak Pakai

No.619 tanggal 17 Mei 2004, atas nama Drs. Alfian adalah melanggar Pasal 54 ayat

(2), ayat (8) dan ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang

menyatakan :

Ayat (2). Hak Pakai atas tanah Hak Milik hanya dapat dialihkan apabila hak tersebut

dimungkinkan dalam perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik yang

bersangkutan.

Ayat (8). Peralihan Hak Pakai atas tanah Negara harus di lakukan dengan izin dari

pejabat yang berwenang.

Ayat (10). Pengalihan Hak Pakai atas tanah Hak Milik harus dilakukan dengan

persetujuan tertulis dari pemegang Hak Milik yang bersangkutan.

Bahwa Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa a quo, tidak pernah

dimintakan persetujuan, apalagi memberikan persetujuan kepada orang lain untuk

mengalihkan tanah milik Para Penggugat tersebut kepada Drs. Alfian dan PT. Robina

Putra Perkasa.

Bahwa selama Para Penggugat mengelola tanah milik Para Penggugat tersebut, Para

Penggugat tidak pernah mendengar, apalagi membaca bahwa tanah sengketa a quo

adalah tanah Negara, karena Para Penggugat mendapatkan tanah sengketa a quo

dengan cara membeli dari H. Daeng Sulaiman, yang mana surat-surat tanah (Akta

Jual Beli) sebagai bukti tertulis dari Para Penggugat dilakukan dihadapan Pejabat

yang berwenang (Camat, Lurah dengan Perangkatnya).

Bahwa perbuatan Tergugat ini, telah melanggar Azaz Profesionalitas dan Azaz

Keterbukaan.

17. Bahwa tindakan sewenang-wenang Tergugat menerbitkan sertipikat objek sengketa a

quo, adalah jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 23 huruf (a) butir ke-2 yang mengatur tentang

prosedur penerbitan sertipikat hak pakai, yang berbunyi :


“Untuk keperluan pendaftaran hak :

a. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan :

2) Asli Akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak

milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna

bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik”

Sedangkan fakta hukumnya, Para Penggugat tidak pernah menandatangani Akta

Pemberian Izin atau penyerahan hak kepemiliknya atas tanahnya tersebut kepada

Drs. Warman, Ir. Alhadi, MM.MT, Charijah, Drs. Alfian maupun kepada PT. Robina

Putra Perkasa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk penerbitan Sertipikat

Hak Pakai diatas tanah miliknya Para Penggugat tersebut. Hal ini jelas telah

melanggar Azaz Keterbukaan ;

18. Bahwa tindakan sewenang-wenang Tergugat menerbitkan sertipikat objek sengketa

a quo diatas tanah Para Penggugat adalah jelas bertentangan dengan Peraturan

Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 03 Tahun 2003 tanggal 17 Juni 2003 yang telah

berlaku sejak diundangkan pada tanggal 20 Juni 2003, yang mengatur tentang

Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan

Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir, sebagaimana Pasal 2 jo Pasal 3

huruf (c) jo pasal 10 ayat (1) huruf a dan ayat (5) huruf b jo Pasal 11, yang berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 2, “Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Marpoyan Damai,

Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan

Rumbai Pesisir”

Pasal 3, “Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai yang berasal dari sebagian Wilayah

Kecamatan Bukit Raya, sebagian Wilayah Kecamatan Sukajadi dan

sebagian wilayah Kecamatan Tampan terdiri dari :

a. Kelurahan Tangkerang Barat;

b. Kelurahan Tangkerang Tengah;

c. Kelurahan Sidomulyo Timur;

d. Kelurahan Wonorejo;


e. Kelurahan Maharatu.

Pasal 10, (1) “Batas Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai sebagaimana dimaksud

pada pasal 3 adalah sebagai berikut :

a. Sebelah utara…… dst..

b. Sebelah selatan… dst.

c. Sebelah barat ….. dst

d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Bukit Raya /

Kecamatan Sail dan Kecamatan Pekanbaru Kota;

(5) Batas Wilayah Kecamatan Bukit Raya sebagaimana dimaksud pada

pasal 9 ayat (1) adalah :

a. Sebelah utara .... dst

b. Sebelah selatan... dst

c. Sebelah barat berbatas dengan Kecamatan Marpoyan Damai

d. Sebelah timur........dst;

Pasal 15, Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang

mengatur tentang kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Sukajadi,

Kecamatan Tampan dan Kecamatan Rumbai di nyatakan di rubah dan di

sesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Adalah fakta hukum, jauh sebelum objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat

pada tanggal 17 Mei 2004, terhadap letak objek sengketa aquo tersebut, telah ada

ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 03 Tahun 2003 tanggal 17 Juni

2003 yang berlaku sejak tanggal 20 Juni 2003, yang secara yuridis administratif telah

menetapkan tanah Para Penggugat yang sebagian tanahnya diterbitkan oleh

Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai (objek sengketa a quo), terletak dalam wilayah

Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru ;

Bahwa meskipun demikian, pada kenyataannya Ajudikasi yang dilakukan Tergugat,

mulai dari proses pendaftaran maupun pengukuran objek tanah dari pada Sertipikat

objek sengketa a quo masih diproses dan dilakukan oleh Tergugat dalam wilayah

Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, sehingga jelaslah


proses pendaftaran maupun pengukuran terhadap objek tanah dari pada Sertipikat

objek sengketa a quo dilakukan oleh Pejabat yang tidak berhak dan berwenang

(Pejabat RT, RW, Lurah maupun Camat). Akibatnya penerbitan sertipikat hak pakai

objek sengketa a quo haruslah dibatalkan sesuai dengan batas dan luas dari tanah

milik Para Penggugat, karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota

Pekanbaru Nomor : 03 Tahun 2003 tanggal 17 Juni 2003 yang berlaku sejak

diundangkan pada tanggal 20 Juni 2003 ;

Perbuatan Tergugat tersebut jelas telah melanggar Azaz Profesionalitas dan Azaz

keterbukaan ;

19. Bahwa perbuatan Tergugat sewenang-wenang menerbitkan sertipikat, yang

seharusnya menerbitkan di wilayah Sidomulyo Timur yang tidak sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan Peraturan

Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 03 Tahun 2003 tanggal 17 Juni 2003, adalah

perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi Azaz Profesionalitas ;

20. Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan sertipikat objek sengketa a quo tidak sesuai

dengan prosedur sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku (Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 jo Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun

1999 jo Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 3 Tahun 2003), maka tindakan

Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai objek sengketa a quo diatas sebahagian

tanah Para Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf

b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana bertentangan

dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik ;

21. Bahwa berdasarkan point 15 – 18 diatas, perbuatan Tergugat yang menerbitkan

sertipikat objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a

dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang

mana perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan Azas-Azas Umum


Pemerintahan Yang Baik. Maka beralasan hukum Tergugat diperintahkan untuk

mencabut objek sengketa a quo sebatas dan seluas tanah milik Para Penggugat ;

22. Bahwa oleh karena sebagian objek tanah dari pada sertipikat hak pakai objek

sengketa a quo diterbitkan Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat sebagaimana

dimasud uraian tersebut di atas dinyatakan batal/tidak sah, maka beralasan hukum

Tergugat diperintahkan mencabut Sertipikat Hak Pakai yang sebagian objek tanahnya

terletak diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, seluas dan sebatas tanah

masing-masing dari Para Penggugat, yaitu :

Untuk Penggugat I di terbitkan Sertipikat Hak Pakai.

- Sertipikat Hak Pakai No. 617 tanggal 17 Mei 2004, atas nama Ir. Alhadi, MM, MT,

Chairijah, Drs. Alfian, yang diterbitkan Tergugat diatas tanah milik Penggugat I

sebatas dan seluas 617 M2.

- Sertipikat Hak Pakai No. 618 tanggal 17 Mei 2004, atas nama Drs. Warman, yang

diterbitkan Tergugat di atas tanah milik Penggugat I sebatas dan seluas 4.405 M2.

Untuk Penggugat II di terbitkan Sertipikat Hak Pakai

- Sertipikat Hak Pakai No. 617 tanggal 17 Mei 2004, atas nama Ir. Alhadi, MM, MT,

Chairijah, Drs. Alfian, yang diterbitkan Tergugat diatas tanah milik Penggugat II

sebatas dan seluas 4.826 M2.

- Sertipikat Hak Pakai No. 618 tanggal 17 Mei 2004, atas nama Drs. Warman yang

diterbitkan Tergugat di atas tanah milik Penggugat II sebatas dan seluas

4.322 M2.

- Sertipikat Hak Pakai No. 40, tanggal 3 Februari 2010, Surat Ukur

No.1617/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004, atas nama PT. Robina Putra

Perkasa, dahulu Sertipikat Hak Pakai No. 619 tanggal 17 Mei 2004 atas nama

Drs. Alfian, yang diterbitkan Tergugat diatas tanah milik Penggugat II sebatas

dan seluas 986 M2.

23. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat di Pengadilan

Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena Tergugat berdomisili di wilayah hukum

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan juga karena Tergugat adalah selaku


Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang ditunjuk dan ditetapkan oleh peraturan

perundang-undangan sebagai Pejabat yang bertugas dan berwenang mengeluarkan

Surat Keputusan (Sertipikat) dibidang pertanahan, berdasarkan Undang-Undang

Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996

jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1961 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 ;

24. Bahwa Surat Keputusan incasu yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan

Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat

konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau

badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 9

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

25. Bahwa meskipun objek sengketa a quo telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal

17 Mei 2004, akan tetapi faktanya baru Penggugat ketahui pada akhir bulan Juni 2014

yaitu pada tanggal 27 Juni 2014, yakni setelah mendapatkan bukti serah terima

(Tanda Terima Surat) atas fotocopy sertipikat objek sengketa a quo dari Ketua

RW. 10, sewaktu Para Penggugat hendak mengajukan permohonan pengukuran

guna peningkatan surat-surat legalitas hak kepemilikan Para Penggugat atas

tanahnya masing-masing, yang terletak dalam wilayah RW. 10 - RT. 03 Kelurahan

Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, oleh karenanya

pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari

sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan

berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

1991 dan Yurisprudensi MA RI. Nomor : 5.K/TUN.1992, tanggal 21 Januari 1993, oleh

karenanya adalah beralasan hukum gugatan ini diterima ;

26. Bahwa sampailah kita pada suatu kesimpulan yang mana jelaslah tindakan hukum

administrasi yang dilakukan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan berupa Sertipikat

Hak Pakai sebagaimana berikut :



tanggal 25 Februari 2004, ukuran tanah seluas 18.415 M2, atas nama Ir. Alhadi,

MM.MT, Charijah, Drs. Alfian. Sertipikat Hak Pakai No. 618 tanggal 17 Mei 2004,

Surat Ukur No. 1618/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004, ukuran tanah seluas

17.449 M2, atas nama Drs. Warman. Sertipikat Hak Pakai No. 40, tanggal 3 Februari

2010, Surat Ukur No. 1617/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004, atas nama PT

Robina Putra Perkasa, dahulu Sertipikat Hak Pakai No. 619 tanggal 17 Mei 2004 atas

nama Drs. Alfian ;

Sangat merugikan kepentingan Para Penggugat dan dengan demikian tindakan

Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986, yang berbunyi :

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh

suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis

kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata

Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan

atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”

Dikarenakan bertentangan dengan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor :

40 Tahun 1996 juncto pasal 23 huruf a butir ke (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 dan Pasal 2 jo Pasal 3 huruf (c) jo Pasal 50 ayat (2) Peraturan Menteri

Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan

Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan jo Pasal 10 ayat (1) huruf

a dan ayat (5) huruf b jo Pasal 11 Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor

: 03 Tahun 2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan

Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan

Rumbai Pesisir, serta bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan

Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tengan Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :


(2) “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud

ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.”

27. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat

mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, berkenan memutus perkara incasu dengan amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan batal/tidak sah Sertipikat Hak Pakai No. 617 tanggal 17 Mei 2004,

Surat Ukur No.1621/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004, atas nama Ir. Alhadi,

MM.MT, Charijah, Drs. Alfian, yang diterbitkan Tergugat diatas tanah Penggugat I

sebatas dan seluas yang merugikan kepentingan Penggugat I ;


Surat Ukur No.1618/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004, atas nama

Drs. Warman, yang diterbitkan Tergugat di atas tanah Penggugat I sebatas dan

seluas yang merugikan kepentingan Penggugat I ;


Surat Ukur No.1621/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004, atas nama Ir.

Alhadi.MM.MT, Charijah, Drs. Alfian, yang diterbitkan Tergugat diatas tanah

Penggugat II sebatas dan seluas yang merugikan kepentingan Penggugat II ;


Surat Ukur No.1618/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004, atas nama Drs.

Warman, yang diterbitkan Tergugat diatas tanah Penggugat II sebatas dan seluas

yang merugikan kepentingan Penggugat II ;

Menyatakan batal/tidak sah Sertipikat Hak Pakai No. 40, tanggal 3 Februari 2010,

Surat Ukur No. 1617/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004, atas nama

PT. Robina Putra Perkasa, dahulu Sertipikat Hak Pakai No. 619 tanggal 17 Mei


2004 atas nama Drs. Alfian, yang diterbitkan Tergugat diatas tanah Penggugat II

sebatas dan seluas yang merugikan kepentingan Penggugat II ;

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai No. 617 tanggal 17

Mei 2004, Surat Ukur No.1621/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004, atas nama

Ir. Alhadi.MM.MT, Charijah, Drs. Alfian, yang diterbitkan Tergugat diatas tanah

Penggugat I sebatas dan seluas yang merugikan kepentingan Penggugat I ;

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai No. 618 tanggal 17

Mei 2004, Surat Ukur No.1618/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004, atas nama

Drs. Warman, yang diterbitkan Tergugat diatas tanah Penggugat I sebatas dan

seluas yang merugikan kepentingan Penggugat I ;

Memerintahkan Tergugat mencabut Sertipikat Hak Pakai No. 617 tanggal 17 Mei

2004, Surat Ukur No.1621/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004, atas nama

Ir. Alhadi, MM.MT, Charijah, Drs. Alfian, yang diterbitkan Tergugat diatas tanah

Penggugat II sebatas dan seluas yang merugikan kepentingan Penggugat II ;

Memerintahkan Tergugat mencabut Sertipikat Hak Pakai No. 618 tanggal 17 Mei

2004, Surat Ukur No.1618/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004, atas nama

Drs. Warman, yang diterbitkan Tergugat diatas tanah Penggugat II sebatas dan

seluas yang merugikan kepentingan Penggugat II ;

Memerintahkan Tergugat mencabut Sertipikat Hak Pakai No. 40, tanggal 3

Februari 2010, Surat Ukur No. 1617/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004, atas

nama PT. Robina Putra Perkasa, dahulu Sertipikat Hak Pakai No 619 tanggal 17

Mei 2004 atas nama Drs. Alfian, objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh

Tergugat diatas tanah Penggugat II sebatas dan seluas yang merugikan

kepentingan Penggugat II ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang

menghadap kuasanya bernama SUKRIA NOVELA, S.H., INDRA HARIADI, S.H., WENDY

BACHTIAR, S.H. dan YUHERMAN, S.H., sedang untuk Tergugat datang menghadap

kuasanya bernama IFNI NASIF, S.H. ;


Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah

mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 12 Nopember 2014, dan mengemukakan

hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Kewenangan Absolut

a. Bahwa Penggugat I mengaku sebagai pemilik bidang tanah obyek perkara

berdasarkan Akta Jual Beli No. 2691/SH/1988 tanggal 10 Mei 1988 luas ± 5.000

M² atas nama E.R. SUPARTI ;

b. Bahwa Penggugat II mengaku sebagai pemilik bidang tanah obyek perkara


M² atas nama R. THAMSIR RACHMAN ;

c. bukti kepemilikan Penggugat I dan Penggugat II masih merupakan bukti

penguasaan yang harus ditegaskan haknya oleh instansi yang berwenang yaitu

Badan Pertanahan Nasional, karena itu Penggugat I dan Penggugat II belum

mempunyai hak atas tanah ;

d. Bahwa pada bidang tanah yang menjadi obyek sengketa telah terbit bukti hak atas

tanah atas nama pihak lain sebagai berikut :

1). Sertipikat Hak Pakai No. 617 Kel. Simpang Tiga Surat Ukur tanggal 25

Pebruari 2004 No. 1621/S.Tiga/2004 luas 18.415 M² atas nama Ir. ALHADI

MM, MT, CHARIJAH dan Drs. ALFIAN ;

2). Sertipikat Hak Pakai No. 618 Kel. Simpang Tiga Surat Ukur tanggal 25

Pebruari 2004 No. 1618/S.Tiga/2004 luas 17.449 M² atas nama

Drs. WARMAN ;

3). Sertipikat Hak Pakai No. 40 Kel. Simpang Tiga Surat Ukur tanggal 25 Pebruari

2004 No. 1617/S.Tiga/2004 luas 11.780 M² atas nama PT. ROBINA PUTRA

(semula Sertipikat Hak Pakai No. 40 Kel. Simpang Tiga atas nama

Drs. ALFIAN) ;

e. Oleh karena itu untuk menguji kebenaran dan keabsahan kepemilikan berdasarkan

bukti penguasaan (alih garapan) berupa Akte Jual Beli dan Sertipikat Hak Pakai


tersebut sudah sepatutnya harus diuji terlebih dahulu, hal ini sepenuhnya

merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya (kewenangan

absolut). Sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI

No.88/K/TUN/1993 tangal 07 September 1994 yang berbunyi : “Meskipun

sengketa itu dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara

tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas

sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena

merupakan sengketa perdata.“

2. Gugatan Kabur

a. Bahwa Penggugat I mengaku sebagai pemilik bidang tanah obyek perkara

berdasarkan Akta Jual Beli No. 2691/SH/1988 tanggal 10 Mei 1988 luas

± 5.000 M² atas nama E.R. SUPARTI, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan/Polewali ukuran 50 Meter

- Selatan dengan Drs. R. T. Rachman ukuran 50 Meter

- Timur dengan Daeng Sulaeman ukuran 100 Meter

- Barat dengan Amir Aripin ukuran 100 Meter

b. Bahwa Penggugat II mengaku sebagai pemilik bidang tanah obyek perkara


M² atas nama R. THAMSIR RACHMAN dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan/Polewali ukuran 50 Meter

- Selatan dengan Belukar ukuran 50 Meter

- Timur dengan Drs. Raja Thamsir Rachman ukuran 200 Meter

- Barat dengan Amir Aripin/Daeng Sulaeman ukuran 200 Meter

c. Bahwa data bidang tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat I dan II berbeda

dengan obyek perkara, ukuran, sempadan dan luas tanah, berbeda dengan obyek

perkara ;

d. Obyek gugatan ada 3 putusan pejabat tata usaha negara (Sertipikat Hak Pakai)

sedangkan Penggugat juga terdiri dari Penggugat I dan II, dari ke-3 putusan

pejabat tata usaha negara tersebut, tidak jelas yang mana yang merugikan


kepentingan Penggugat I dan yang mana yang merugikan kepentingan Penggugat

II ;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, gugatan Penggugat I dan II tidak jelas atau kabur.

Oleh karena itu untuk memenuhi nilai keadilan dan kepastian hukum sudah

seharusnya majelis hakim yang terhormat untuk menerima eksepsi Tergugat dengan

menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya atau menyatakan gugatan tidak

diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap

hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya ;

2. Sertipikat Hak Pakai No. 617 Kel. Simpang Tiga Surat Ukur tanggal 25 Pebruari 2004

No. 1621/S.Tiga/2004 luas 18.415 M² atas nama Ir. ALHADI MM, MT, CHARIJAH dan

Drs. ALFIAN diterbitkan tanggal 17 Mei 2004, dengan kronologis penerbitan sebagai

berikut :

a. Diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota

Pekanbaru tanggal 15 April 2004 Nomor 14-530.1-05-01-2004.

b. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 15 April 2004

Nomor 14-530.1-05-01-2004 diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan

Tanah No. 203/PPAT/SH/1981 tanggal 18 Maret 1981 dan Surat Keterangan

No.590/18/SK-ST/2003 tanggal 15 Oktober 2003.

c. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 14 April 2004

No.467/PPT.A/HP/IV/2004.

d. Peta Bidang Tanah Tanggal 01 Maret 2004 Nomor 02413.

e. Permohonan Hak tanggal 18 Nopember 2003.


No. 1618/S.Tiga/2004 luas 17.449 M² atas nama Drs. WARMAN diterbitkan tanggal 17

Mei 2004, dengan kronologis penerbitan sebagai berikut :








c. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 14 April 2004

No.465/PPT.A/HP/IV/2004.

d. Peta Bidang Tanah Tanggal 01 Maret 2004 Nomor 02401.

e. Permohonan Hak tanggal 28 Oktober 2003.


No. 1617/S.Tiga/2004 luas 11.780 M² atas nama PT. ROBINA PUTRA (semula

Sertipikat Hak Pakai No. 40 Kel. Simpang Tiga atas nama Drs. ALFIAN) diterbitkan

tanggal 17 Mei 2004, dengan kronologis penerbitan sebagai berikut :







5. Bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penerbitan hak

atas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok

Agraria.

b. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2000

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

c. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna

Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

d. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

e. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 tentang Tarif PNBP yang berlaku pada

Badan Pertanahan Nasional.


f. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3

Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah.

g. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3

Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan

Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

h. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9

Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah

Negara Dan Hak Pengelolaan.

6. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa, yaitu :

a. Sertipikat Hak Pakai No. 617 Kel. Simpang Tiga Surat Ukur tanggal 25 Pebruari

2004 No. 1621/S.Tiga/2004 luas 18.415 M² atas nama Ir. ALHADI MM, MT,

CHARIJAH dan Drs. ALFIAN.

b. Sertipikat Hak Pakai No. 618 Kel. Simpang Tiga Surat Ukur tanggal 25 Pebruari

2004 No. 1618/S.Tiga/2004 luas 17.449 M² atas nama Drs. WARMAN.

c. Sertipikat Hak Pakai No. 40 Kel. Simpang Tiga Surat Ukur tanggal 25 Pebruari

2004 No. 1617/S.Tiga/2004 luas 11.780 M² atas nama PT. ROBINA PUTRA

(semula Sertipikat Hak Pakai No. 40 Kel. Simpang Tiga atas nama Drs. ALFIAN).

telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku saat itu.

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan Tergugat tersebut mohon Majelis hakim

dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;


1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Pakai berikut ini :

a. Sertipikat Hak Pakai No. 617 Kel. Simpang Tiga Surat Ukur tanggal 25 Pebruari

2004 No. 1621/S.Tiga/2004 luas 18.415 M² atas nama Ir. ALHADI MM, MT,


CHARIJAH dan Drs. ALFIAN ;

b. Sertipikat Hak Pakai No. 618 Kel. Simpang Tiga Surat Ukur tanggal 25 Pebruari

2004 No. 1618/S.Tiga/2004 luas 17.449 M² atas nama Drs. WARMAN ;

c. Sertipikat Hak Pakai No. 40 Kel. Simpang Tiga Surat Ukur tanggal 25 Pebruari 2004

No. 1617/S.Tiga/2004 luas 11.780 M² atas nama PT. ROBINA PUTRA (semula

Sertipikat Hak Pakai No. 40 Kel. Simpang Tiga atas nama Drs. ALFIAN ;

telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

3. Menghukum para PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam

perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 1

telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 27 Nopember 2014, dan

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU TIDAK BERWENANG

MENGADILI PERKARA A QUO

- Bahwa sebagaimana ditegaskan PENGGUGAT I dan II dalam gugatannya posita

1 dan 2, PENGGUGAT I dan II mendasarkan gugatannya pada hak

kepemilikannya atas sebidang tanah yang sekarang terletak di wilayah Kelurahan

Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, yang semula

adalah Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar,

dengan bukti kepemilikan masih merupakan bukti penguasaan yang harus

ditegaskan haknya oleh instansi yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan

Nasional, karenanya secara hukum PENGGUGAT I dan II belum mempunyai hak

atas tanah a quo ;

- Bahwa sementara itu, diatas sebahagian tanah yang diklaim oleh PENGGUGAT I

dan II sebagai miliknya tersebut, telah terbit bukti kepemilikan hak yang sah

secara hukum berupa Sertipikat Hak Pakai No. 617 tanggal 17 Mei 2004, Surat

Ukur Nomor 1621/Simp. Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004 seluas 18.415 m2

atas nama TERGUGAT II INTERVENSI 1, yang mana terhadap Sertipikat Hak


Pakai No. 617 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang

sempurna, karena sudah lebih dari 5 (lima) tahun tidak pernah ada pihak yang

menggugat Sertipikat tersebut ke Pengadilan manapun, baik Pengadilan Tata

Usaha Negara maupun Pengadilan Negeri ;

- Bahwa dikarenakan dasar diajukannya gugatan a quo merupakan adanya

sengketa kepemilikan hak atas tanah terperkara, maka untuk menguji kebenaran

dan keabsahan kepemilikan hak atas tanah terperkara apakah sah sebagai milik

PENGGUGAT I dan II berdasarkan bukti penguasaan (alih garapan) berupa Akta

Jual Beli Nomor 2691/SH/1988 tanggal 10 Mei 1988 atas nama E.R. Suparti dan

Akta Jual Beli Nomor 3023/SH/1988 tanggal 11 Mei 1988 atas nama R. Thamsir

Rachman atau kah sah milik TERGUGAT II INTERVENSI 1 berdasarkan

Sertipikat Hak Pakai Nomor 617 tanggal 17 Mei 2004, SEMESTINYA SECARA

HUKUM HARUS DIUJI TERLEBIH DAHULU, DAN HAL TERSEBUT

JELAS-JELAS SEPENUHNYA MERUPAKAN KOMPETENSI/KEWENANGAN

DARI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU UNTUK MENGADILI PERKARA A

QUO, BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

PEKANBARU (KEWENANGAN ABSOLUT), sehingga sangat tepat kiranya

Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan diri tidak berwenang mengadili

perkara a quo dan menyatakan gugatan PENGGUGAT I dan II tidak dapat

diterima ;

2. PENGGUGAT I DAN II TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM SEBAGAI

PENGGUGAT

- Bahwa PENGGUGAT I dan II pada halaman 2 posita gugatannya menyebutkan

“....PENGGUGAT I dan II adalah Pemilik sah dari pada beberapa bidang tanah

yang terletak masih dalam satu hamparan serta saling bersempadan satu dan

yang lainnya yang sekarang terletak dalam wilayah Kelurahan Sidomulyo Timur

Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, yang semula adalah Kelurahan

Simpang Tiga Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang perolehan


haknya diperdapat dengan cara ganti rugi atau jual beli dari pemilik asalnya yaitu

H. Daeng Sulaiman” ;

- Bahwa dalil posita gugatan PENGGUGAT I dan II a quo adalah tidak benar, tidak

berdasar dan mengada-ada, karena tanah terperkara adalah sah secara hukum

milik TERGUGAT II INTERVENSI 1 selaku Pemegang Sertipikat Hak Pakai

No.617/Kelurahan Simpang Tiga tanggal 17 Mei 2004, Surat ukur

No.1621/Simp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004 seluas 18.415 M2 ;

- Bahwa lahan terperkara tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI 1 peroleh dengan

cara Drs. Alfian dibantu adiknya Drs. Warman melakukan penebangan

pertama/membuka hutan perawan pada tahun 1973 di Banca Laweh RT 1 RW 1

Lingkungan Purwodadi Kelurahan Simpang Tiga Wilayah Tk II Kampar, ketika itu

bersama-sama dengan rekannya bernama Saad Umar, sesuai dengan Surat

Keterangan dari Tamari pada tanggal 10 November 1991 yang menyatakan

memang benar Drs. Alfian dan adiknya Drs. Warman telah melaksanakan

Penebangan Pertama/membuka Hutan Perawan di Banca Laweh RT 1 RW I

Lingkungan Purwodadi Kelurahan Simpang Tiga kecamatan Bukit Raya, yang

dulunya tanah tersebut masih merupakan kawasan Kecamatan Siak Hulu

Wilayah Tingkat II Kampar, dan dinyatakan pula oleh Tamari bahwa Drs. Alfian

semasa itu telah melengkapi Surat Keterangan Usaha nya dari Kepala Kecamatan

Siak Hulu tanggal 10 Mei 1973 ;

- Bahwa PENGGUGAT I dan II mendalilkan bahwa perolehan haknya atas lahan

terperkara diperdapat dengan cara ganti rugi atau jual beli dari pemilik asalnya

yaitu H. Daeng Sulaiman ;

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan/Pengakuan dari pada H. Daeng

Sulaiman pada tanggal 13 April 1992 yang juga dihadiri oleh Lurah Simpang Tiga

(Burhansyah) dan Sakimun selaku RW I, dimana H. Daeng Sulaiman

menyatakan bahwa H. Daeng Sulaiman telah salah sasaran lokasi dan mengaku

dengan sebenarnya bahwa semua lokasi yang telah digarapnya dan telah pula di

perjual belikan/mutasikan berupa hibah dan sebagainya adalah benar milik dari


Drs. Warman, Drs. Alfian cs. (dalam hal ini sekarang sebahagian merupakan milik

TERGUGAT II INTERVENSI 1) ;

- Bahwa dengan demikian apa yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT I dan II

bahwa lahan terperkara miliknya, adalah dalil yang salah, mengada-ada dan tidak

mendasar, oleh karena itu, PENGGUGAT I dan II dalam hal ini TIDAK

MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM SEBAGAI PENGGUGAT, dan sepatutnya

Gugatan PENGGUGAT I dan II dinyatakan tidak dapat diterima (niet

ontvankelijke verklaard) ;

3. GUGATAN PENGGUGAT I DAN II KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa PENGGUGAT I dan II dalam dalil posita gugatannya halaman 2 mengaku

dan menyatakan bahwa PENGGUGAT I sebagai pemilik sah bidang tanah obyek

perkara berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2691/SH/1988 tanggal 10 Mei 1988

dengan luas 5000 m2 dengan ukuran dan batas-batas sebelah Utara berbatas

dengan tanah Jalan Polewali (50 m), sebelah Timur berbatas dengan tanah

Daeng Sulaiman (100 m), sebelah Selatan berbatas dengan tanah Drs. R.T.

Rachman (50 m) dan sebelah Barat berbatas dengan tanah Amir Aripin (100 m).

Sedangkan PENGGUGAT II mengaku sebagai pemilik sah bidang tanah obyek



dengan tanah Jalan Polewali (50 m), sebelah Timur berbatas dengan tanah Drs.

Raja Thamsir Rachman (200 m), sebelah Selatan berbatas dengan tanah belukar

(50 m) dan sebelah Barat berbatas dengan tanah Amir Aripin/Daeng Sulaiman

(200 m) ;

- Bahwa sedangkan tanah yang diperkarakan PENGGUGAT I dan II berdasarkan

Sertipikat Hak Pakai Nomor 617 berbeda ukuran, berbeda sempadan dan berbeda

luas tanah dengan obyek perkara ;

- Bahwa selain itu, PENGGUGAT I tidak jelas bukti kepemilikannya atas lahan

terperkara yang diklaim miliknya, karena Akta Jual Beli yang diakui PENGGUGAT


I sebagai miliknya bukanlah tercatat atas nama PENGGUGAT I, melainkan

tercatat atas nama E.R. Suparti ;

- Bahwa dari hal tersebut, terbukti gugatan PENGGUGAT I dan II kabur, tidak jelas

(obscuur libel), sehingga sangat beralasan hukum Gugatan PENGGUGAT I dan II

dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;


1. Bahwa mohon dalil-dalil tersebut dalam Eksepsi di atas dinyatakan termuat dan

terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok

Perkara ini ;

2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 1 menolak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT I dan

II untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya ;

3. Bahwa PENGGUGAT I dan II dalam dalil gugatannya poin 4 halaman 3 telah

mengakui dengan tegas kalau PENGGUGAT I dan II tidak pernah menguasai obyek

perkara, malah PENGGUGAT I dan II tetap mempercayai tanah tersebut dikuasai dan

dirawat dan ditanami oleh H. Daeng Sulaiman dan keluarga dan pada poin 5

PENGGUGAT I dan II kembali mempertegas obyek perkara dirawat dan ditanami oleh

H. Daeng Sulaiman ;

4. Bahwa dari fakta tersebut terlihat keanehan dimana PENGGUGAT I dan II yang

mengatakan bahwa telah membeli tanah obyek sengketa kepada H. Daeng Sulaiman

namun ternyata tidak menguasai obyek perkara tersebut malah tetap dikuasai, dirawat

dan ditanami oleh H. Daeng Sulaiman, sehingga muncul pertanyaan apakah benar

telah terjadi jual beli antara PENGGUGAT I dan II dengan H. Daeng Sulaiman

terhadap obyek perkara? Atau kah hal tersebut hanya akal-akalan dari PENGGUGAT I

dan II saja, karena seperti telah TERGUGAT II INTERVENSI 1 sampaikan, pada

tanggal 13 April 1992, H. Daeng Sulaiman telah membuat Pernyataan dan Pengakuan

yang pada pokoknya menyatakan bahwa Beliau telah salah sasaran lokasi dan

mengaku dengan sebenarnya bahwa semua lokasi yang telah digarapnya dan telah

pula di perjualbelikan/mutasikan berupa hibah dan sebagainya adalah benar milik Drs.

Warman dan Drs. Alfian cs (bahagian dari TERGUGAT II INTERVENSI 1) ;


5. Bahwa benar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 saat ini secara

yuridis administratif obyek perkara telah pindah wilayah dari Kelurahan Simpang Tiga

Kecamatan Bukit Raya masuk ke dalam wilayah Kelurahan Sidomulyo Timur

Kecamatan Marpoyan Damai, yang mulai diberlakukan sejak tanggal 17 Juni 2003,

namun menurut Keterangan dari staff kantor Tata Pemerintahan Kecamatan Marpoyan

Damai, khusus untuk masalah administrasi pertanahan, perpindahan wilayah tersebut

baru mulai diberlakukan pada Januari 2004 ;

6. Bahwa untuk poin 7 dalil gugatan PENGGUGAT I dan II perlu TERGUGAT II

INTERVENSI 1 tegaskan bahwa Bukti Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

bukanlah bukti kepemilikan Hak atas tanah ;

7. Bahwa PENGGUGAT I dan II mendalilkan pada poin 8 dan 9 dalil gugatannya yang

menyatakan kelengkapan persyaratan permohonan pengukuran tanah, namun

permohonan pengukuran tanah tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua RW. 10

(Zamri) maupun Ketua RT. 03 (Muhammad Very) ;

Bahwa dengan tidak ditandatangani oleh Ketua RW dan Ketua RT tersebut walaupun

semua persyaratan sudah lengkap menurut penilaian PENGGUGAT I dan II, namun

faktanya apa yang PENGGUGAT I dan II mohonkan untuk dilakukan pengukuran

tersebut adalah menyalahi aturan karena yang dilakukan pengukuran tersebut adalah

obyek sengketa yang merupakan milik TERGUGAT II INTERVENSI 1 selaku

pemegang Sertipikat Hak Pakai No. 617/Kelurahan simpang Tiga tanggal 17 Mei 2004,

Surat ukur No. 1621/Simp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004 seluas 18.415 M2 ;

8. Bahwa dalil PENGGUGAT I dan II pada halaman 5 poin 15 yang menyatakan

TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa Nomor 617 tanggal 17 Mei 2004 atas

nama Ir. Alhadi. MM. MT, Charijah, Drs, Alfian jelas bertentangan dengan Pasal 42

Tahun 1996 adalah tidak benar, karena TERGUGAT II INTERVENSI 1 selaku

pemegang Sertipikat Hak pakai No. 617/Kelurahan Simpang Tiga tanggal 17 Mei 2004,

Surat ukur No. 1621/Simp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004 seluas 18.415 M2.,

yang mana prosedur penerbitan Sertipikat Hak Pakai tersebut telah sesuai

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;


Justru, PENGGUGAT I dan II lah yang telah mengada-ada dengan menyatakan obyek

perkara adalah milik PENGGUGAT I dan II yang diperoleh melalui cara jual beli dari

H. Daeng Sulaiman pada tahun 1988, namun hal tersebut telah terbantahkan oleh

adanya Surat Pernyataan/pengakuan dari H. Daeng Sulaiman sendiri pada tanggal 13

April 1992 yang menyatakan bahwa Beliau telah salah sasaran lokasi dan mengaku

dengan sebenarnya bahwa semua lokasi yang telah digarapnya dan telah pula

diperjualbelikan/mutasikan berupa hibah dan sebagainya adalah benar milik dari Drs.

Warman dan Drs. Alfian cs (termasuk dalam hal ini TERGUGAT II INTERVENSI 1) ;

9. Bahwa dalil PENGGUGAT I dan II poin 16 sampai dengan Poin 17 adalah dalil dan

tuduhan yang tidak mendasar dimana apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT

dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa sudah melalui prosedur yang tepat dan

benar, karena obyek perkara diterbitkan berdasarkan dan berpedoman kepada

Peraturan Pemerintahan dan Perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa oleh karena sertipikat obyek sengketa bukanlah milik PENGGUGAT I dan II jadi

tidak ada relevansinya TERGUGAT maupun TERGUGAT II INTERVENSI 1 meminta

izin ataupun meminta persetujuan untuk mengalihkan sertipikat obyek sengketa

kepada pihak lainnya ;

Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT I dan II pada poin 16 alinea 6 halaman 6

kontradiktif dengan apa yang telah PENGGUGAT I dan II nyatakan pada poin 4

halaman 3, dimana pada poin tersebut PENGGUGAT I dan II mendalilkan sejak hak

kepemilikan atas tanah tersebut beralih menjadi milik PENGGUGAT I dan II,

PENGGUGAT I dan II mempercayai tanah tersebut tetap dikuasai, dirawat dan

ditanami oleh H. Daeng Sulaiman dan keluarga, namun kemudian PENGGUGAT I dan

II kembali mendalilkan pada poin 16 halaman 6 alinea ke 6 yang menyatakan”...

Bahwa selama PENGGUGAT I dan II mengelola tanah milik PENGGUGAT I dan II

tersebut, dst....., padahal PENGGUGAT I dan II telah mengakui tidak pernah

menguasai tanah tersebut apalagi mengelolanya, jadi nampak dengan jelas semua

dalil yang PENGGUGAT I dan II kemukakan adalah dalil yang mengada-ada tanpa

dasar hukum yang jelas ;


10. Bahwa tentang dalil gugatan PENGGUGAT I dan II poin 18 s/d 20 dapat TERGUGAT

II INTERVENSI 1 sampaikan bahwa tidak benar TERGUGAT bertindak

sewenang-wenang dan melanggar azas profesionalitas dan azas keterbukaan serta

bertentangan dengan azas pemerintahan umum pemerintahan yang baik ;

TERGUGAT menerbitkan Sertipikat obyek sengketa diatas tanah milik TERGUGAT II

INTERVENSI 1 berdasarkan Permohonan yang telah diajukan oleh TERGUGAT II

INTERVENSI 1 pada tanggal 11 November 2003 dan oleh TERGUGAT diterbitkan

pada tanggal 17 Mei 2004, dan benar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 03

Tahun 2003 tanggal 17 Juni 2003 yang telah berlaku sejak diundangkan pada tanggal

20 Juni 2003. Dan sertipikat obyek sengketa yang dulunya Kelurahan Simpang Tiga


Kecamatan Marpoyan Damai, namun untuk Administrasi Pertanahan dimulai pada

Januari 2004, sehingga ketika permohonan sertipikat diajukan masih masuk wilayah

Bukit Raya ;

Bahwa proses permohonan sertipikat obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, Permohonan tersebut diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI 1 pada

tanggal 18 November 2003, dan telah diadakan pendaftaran maupun pengukuran oleh

Pejabat yang berwenang untuk itu (Pejabat RT, RW, Lurah Maupun Camat), sehingga

tidak ada yang harus dibatalkan karena semua proses maupun prosedur

penerbitannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

11. Bahwa tentang dalil gugatan PENGGUGAT I dan II poin 21 dan 22 halaman 8 yang

yang meminta supaya TERGUGAT diperintahkan untuk mencabut obyek sengketa

milik para TERGUGAT II INTERVENSI 1 adalah permintaan yang tidak mendasar,

karena tidak ada alasan hukum yang mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut

Sertipikat obyek sengketa yang merupakan milik TERGUGAT II INTERVENSI 1 selaku

pemegang Sertipikat Hak pakai No. 617/Kelurahan simpang Tiga tanggal 17 Mei 2004,

Surat ukur No. 1621/Simp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004 seluas 18.415 M2.

karena Sertipikat Hak pakai 617 tersebut diterbitkan berdasarkan prosedur yang telah

diatur oleh undang-undang yang berlaku ;


12. Bahwa apa yang PENGGUGAT I dan II dalilkan pada poin 24 dalil gugatannya benar

yang menyatakan bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah

merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah

bersifat konkret, individual dan final, namun dan pada poin 26 yang menyatakan

bahwa TERGUGAT menerbitkan Sertipikat obyek sengketa telah merugikan

kepentingan PENGGUGAT I dan II adalah tidak benar karena menurut TERGUGAT II

INTERVENSI 1 tidak ada akibat hukum apapun apalagi merugikan kepentingan

PENGGUGAT I dan II atas diterbitkannya sertipikat obyek sengketa tersebut, karena

faktanya sertipikat obyek sengketa bukanlah milik Para Penggugat, walaupun

PENGGUGAT I dan II mendalilkan telah membelinya dari H. Daeng Sulaiman pada

tahun 1988, namun sekali lagi TERGUGAT II INTERVENSI 1 Tegaskan bahwa H.

Daeng Sulaiman telah menyatakan pengakuan pada tanggal 13 April 1992 bahwa

sertipikat obyek sengketa adalah milik TERGUGAT II INTERVENSI 1 ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka TERGUGAT II INTERVENSI 1

mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 1 ;

- Menyatakan seluruh gugatan PENGGUGAT I dan II tidak dapat diterima (niet



- Menolak Gugatan PENGGUGAT I dan II untuk seluruhnya ;

- Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 617/Kelurahan Simpang Tiga

tanggal 17 Mei 2004, Surat ukur No. 1621/Simp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004

seluas 18.415 M2, atas nama Ir. Alhadi MM.,MT, Charijah dan Drs. Alfian telah sesuai

dengan Prosedur dan ketentuan yang berlaku ;

- Menghukum PENGGUGAT I dan II untuk membayar biaya perkara ;





DALAM EKSEPSI :











atas tanah a quo ;

- Bahwa sementara itu, diatas sebahagian tanah yang diklaim oleh PENGGUGAT I















Rachman ataukah sah milik TERGUGAT II INTERVENSI 2 berdasarkan Sertipikat


Hak Pakai Nomor 40 tanggal 17 Mei 2004, SEMESTINYA SECARA HUKUM

HARUS DIUJI TERLEBIH DAHULU, DAN HAL TERSEBUT JELAS-JELAS

SEPENUHNYA MERUPAKAN KOMPETENSI/KEWENANGAN DARI

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO,

BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

(KEWENANGAN ABSOLUT), sehingga sangat tepat kiranya Majelis Hakim dalam

perkara a quo menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo dan

menyatakan gugatan PENGGUGAT I dan II tidak dapat diterima ;


PENGGUGAT






Simpang Tiga Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang perolehan haknya

diperdapat dengan cara ganti rugi atau jual beli dari pemilik asalnya yaitu H.

Daeng Sulaiman” ;



milik TERGUGAT II INTERVENSI 2 selaku Pemegang Sertipikat Hak pakai

No.40/Kelurahan Simpang Tiga tanggal 17 Mei 2004, Surat ukur

No.1617/Simp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004 seluas 11.780 M2 ;

- Bahwa lahan terperkara tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI 2 peroleh dengan

cara membelinya dari Drs. Alfian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 87/2009

tanggal 28 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Yarlinda Saleh, SH, Notaris di

Pekanbaru, yang telah pula dibaliknamakan ke atas nama TERGUGAT II

INTERVENSI 2, dimana tanah tersebut diperoleh Drs. Alfian selaku Penjual

dengan dibantu adiknya Drs. Warman melakukan penebangan


pertama/membuka hutan perawan pada tahun 1973 di Banca Laweh RT 1 RW 1

Lingkungan Purwodadi Kelurahan Simpang Tiga Wilayah Tk II Kampar, ketika itu

bersama-sama dengan rekannya bernama Saad Umar, sesuai dengan Surat

Keterangan dari Tamari pada tanggal 10 November 1991 yang menyatakan

memang benar Drs. Alfian dan adiknya Drs. Warman telah melaksanakan

Penebangan Pertama/membuka Hutan Perawan di Banca Laweh RT 1 RW I

Lingkungan Purwodadi Kelurahan Simpang Tiga kecamatan Bukit Raya, yang

dulunya tanah tersebut masih merupakan kawasan Kecamatan Siak Hulu Wilayah

Tingkat II Kampar, dan dinyatakan pula oleh Tamari bahwa Drs. Alfian semasa itu

telah melengkapi Surat Keterangan Usaha nya dari Kepala Kecamatan Siak Hulu

tanggal 10 Mei 1973 ;




- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan/Pengakuan dari pada H. Daeng Sulaiman

pada tanggal 13 April 1992 yang juga di hadiri oleh Lurah simpang Tiga

(Burhansyah) dan Sakimun selaku RW I, dimana H. Daeng Sulaiman

menyatakan bahwa H. Daeng Sulaiman telah salah sasaran lokasi dan mengaku


perjual belikan/mutasikan berupa hibah dan sebagainya adalah benar milik dari







Gugatan PENGGUGAT I dan II dinyatakan tidak dapat diterima (niet

















(200 m) ;












1. Bahwa mohon dalil-dalil tersebut dalam Eksepsi di atas dinyatakan termuat dan


Perkara ini ;


2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 2 menolak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT I

dan II untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas

kebenarannya ;






H. Daeng Sulaiman ;






terhadap obyek perkara? Atau kah hal tersebut hanya akal-akalan dari PENGGUGAT

I dan II saja, karena seperti telah TERGUGAT II INTERVENSI 2 sampaikan, pada





Warman dan Drs. Alfian cs (bahagian dari TERGUGAT II INTERVENSI 1) ;





namun menurut Keterangan dari staff kantor Tata Pemerintahan Kecamatan

Marpoyan Damai, khusus untuk masalah administrasi pertanahan, perpindahan

wilayah tersebut baru mulai diberlakukan pada Januari 2004 ;



INTERVENSI 2 tegaskan bahwa Bukti Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan bangunan)





(Zamri) maupun Ketua RT. 03 (Muhammad Very).






pemegang Sertipikat Hak Pakai No. 40/Kelurahan simpang Tiga tanggal 17 Mei 2004,

Surat ukur No. 1617/Simp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004 seluas 11.780 M2,

yang sebelumnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 619/Kelurahan Simpang Tiga ;



nama PT ROBINA PUTRA PERKASA jelas bertentangan dengan Pasal 42 Tahun

1996 adalah tidak benar, karena TERGUGAT II INTERVENSI 2 selaku pemegang

Sertipikat Hak pakai No. 40/Kelurahan Simpang Tiga tanggal 17 Mei 2004, Surat ukur

No. 1617/Simp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004 seluas 11.780 M2., yang mana

prosedur penerbitan Sertipikat Hak Pakai tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku ;








perjualbelikan/mutasikan berupa hibah dan sebagainya adalah benar milik dari Drs.

Warman dan Drs. Alfian cs (termasuk dalam hal ini TERGUGAT II INTERVENSI 2) ;

9. Bahwa dalil PENGGUGAT I dan II poin 16 sampai dengan Poin 17 adalah dalil dan




Peraturan Pemerintahan dan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa oleh karena sertipikat obyek sengketa bukanlah milik PENGGUGAT I dan II

jadi tidak ada relevansinya TERGUGAT maupun TERGUGAT II INTERVENSI 2

meminta izin ataupun meminta persetujuan untuk mengalihkan sertipikat obyek

sengketa kepada pihak lainnya ;






ditanami oleh H. Daeng Sulaiman dan keluarga, namun kemudian PENGGUGAT I

dan II kembali mendalilkan pada poin 16 halaman 6 alinea ke 6 yang menyatakan”...

Bahwa selama PENGGUGAT I dan II mengelola tanah milik PENGGUGAT I dan II

tersebut,dst....., padahal PENGGUGAT I dan II telah mengakui tidak pernah







bertentangan dengan azas pemerintahan umum pemerintahan yang baik ;


INTERVENSI 2 berdasarkan Permohonan yang telah diajukan oleh Drs. Alfian


(pemilik hak sebelumnya) pada tanggal 11 November 2003 dan oleh TERGUGAT

diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2004, dan benar berdasarkan Peraturan Pemerintah

No. 03 Tahun 2003 tanggal 17 Juni 2003 yang telah berlaku sejak diundangkan pada

tanggal 20 Juni 2003. Dan sertipikat obyek sengketa yang dulunya Kelurahan

Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya masuk ke dalam wilayah Kelurahan Sidomulyo

Timur Kecamatan Marpoyan Damai, namun untuk Administrasi Pertanahan dimulai

pada Januari 2004, sehingga ketika permohonan sertipikat diajukan masih masuk

wilayah Bukit Raya ;


yang berlaku, Permohonan tersebut diajukan pada tanggal 18 November 2003, dan

telah diadakan pendaftaran maupun pengukuran oleh Pejabat yang berwenang untuk

itu (Pejabat RT, RW, Lurah Maupun Camat), sehingga tidak ada yang harus

dibatalkan karena semua proses maupun prosedur penerbitannya telah sesuai

dengan peraturan yang berlaku ;


yang meminta supaya TERGUGAT diperintahkan untuk mencabut obyek sengketa

milik para TERGUGAT II INTERVENSI 2 adalah permintaan yang tidak mendasar,

karena tidak ada alasan hukum yang mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut

Sertipikat obyek sengketa yang merupakan milik TERGUGAT II INTERVENSI 2

selaku pemegang Sertipikat Hak pakai No. 40/Kelurahan simpang Tiga tanggal 17 Mei

2004, Surat ukur No. 1617/Simp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004 seluas 11.780

M2. karena Sertipikat Hak Pakai Nomor 40 tersebut diterbitkan berdasarkan prosedur

yang telah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku ;




bersifat konkret, individual dan final, namun dan pada poin 26 yang menyatakan

bahwa TERGUGAT menerbitkan Sertipikat obyek sengketa telah merugikan

kepentingan PENGGUGAT I dan II adalah tidak benar karena menurut TERGUGAT II


INTERVENSI 2 tidak ada akibat hukum apapun apalagi merugikan kepentingan

PENGGUGAT I dan II atas diterbitkannya sertipikat obyek sengketa tersebut, karena

faktanya sertipikat obyek sengketa bukanlah milik Para Penggugat, walaupun

PENGGUGAT I dan II mendalilkan telah membelinya dari H. Daeng Sulaiman pada

tahun 1988, namun sekali lagi TERGUGAT II INTERVENSI 2 tegaskan bahwa

H. Daeng Sulaiman telah menyatakan pengakuan pada tanggal 13 April 1992 bahwa

tanah terperkara milik Drs. Alfian yang kemudian telah menjualnya kepada

TERGUGAT II INTERVENSI 2 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 87/2009 tanggal 28

Desember 2009 di hadapan Yarlinda Saleh, SH., Notaris di Pekanbaru ;


mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memberikan Putusan yang Ammar nya berbunyi

sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :






- Menyatakan Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 40/Kelurahan Simpang Tiga


seluas 11.780 M2, atas nama PT ROBINA PUTRA PERKASA telah sesuai dengan

prosedur dan ketentuan yang berlaku ;





DALAM EKSEPSI :












atas tanah a quo ;

- Bahwa sementara itu, di atas sebahagian tanah yang diklaim oleh PENGGUGAT I















Rachman ataukah sah milik TERGUGAT INTERVENSI III berdasarkan Sertipikat

Hak Pakai Nomor 618 tanggal 17 Mei 2004, SEMESTINYA SECARA HUKUM

HARUS DIUJI TERLEBIH DAHULU, DAN HAL TERSEBUT JELAS-JELAS

SEPENUHNYA MERUPAKAN KOMPETENSI/KEWENANGAN DARI

PENGADILAN NEGERI PEKANBARU UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO,


BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

(KEWENANGAN ABSOLUT), sehingga sangat tepat kiranya Majelis Hakim dalam

perkara a quo menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo dan

menyatakan gugatan PENGGUGAT I dan II tidak dapat diterima ;


PENGGUGAT






Simpang Tiga Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang perolehan haknya

diperdapat dengan cara ganti rugi atau jual beli dari pemilik asalnya yaitu

H. Daeng Sulaiman” ;



milik TERGUGAT II INTERVENSI 3 selaku Pemegang Sertipikat Hak pakai

No.618/Kelurahan Simpang Tiga tanggal 17 Mei 2004, Surat Ukur

No.1618/Simp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004 seluas 17.449 M2.

Bahwa lahan terperkara tersebut, TERGUGAT II INTERVENSI 3 peroleh dengan

cara abangnya Drs. Alfian bersama-sama TERGUGAT II INTERVENSI 3

melakukan penebangan pertama/membuka hutan perawan pada tahun 1973 di

Banca Laweh RT 1 RW 1 Lingkungan Purwodadi Kelurahan Simpang Tiga

Wilayah Tk II Kampar, ketika itu bersama-sama dengan rekannya bernama Saad

Umar, sesuai dengan Surat Keterangan dari Tamari pada tanggal 10 November

1991 yang menyatakan memang benar Drs. Alfian dan TERGUGAT II

INTERVENSI 3 telah melaksanakan Penebangan Pertama/membuka Hutan

Perawan di Banca Laweh RT 1 RW I Lingkungan Purwodadi Kelurahan Simpang

Tiga Kecamatan Bukit Raya, yang dulunya tanah tersebut masih merupakan


kawasan Kecamatan Siak Hulu Wilayah Tingkat II Kampar, dan dinyatakan pula

oleh Tamari bahwa Drs. Alfian semasa itu telah melengkapi Surat Keterangan

Usaha nya dari Kepala Kecamatan Siak Hulu tanggal 10 Mei 1973 ;




- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan/Pengakuan dari pada H. Daeng Sulaiman

pada tanggal 13 April 1992 yang juga di hadiri oleh Lurah simpang Tiga

(Burhansyah) dan Sakimun selaku RW I, dimana H. Daeng Sulaiman menyatakan

bahwa H. Daeng Sulaiman telah salah sasaran lokasi dan mengaku dengan

sebenarnya bahwa semua lokasi yang telah digarapnya dan telah pula di perjual

belikan/mutasikan berupa hibah dan sebagainya adalah benar milik dari







Gugatan PENGGUGAT I dan II dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke

verklaard) ;
















(200 m) ;












1. Bahwa mohon dalil-dalil tersebut dalam Eksepsi diatas dinyatakan termuat dan


Perkara ini ;

2. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI III menolak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT I dan

II untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya ;






H. Daeng Sulaiman ;







terhadap obyek perkara? Atau kah hal tersebut hanya akal-akalan dari PENGGUGAT I

dan II saja, karena seperti telah TERGUGAT INTERVENSI III sampaikan, pada





Warman dan Drs. Alfian cs (bahagian dari TERGUGAT INTERVENSI III) ;





namun menurut Keterangan dari staff kantor Tata Pemerintahan Kecamatan Marpoyan

Damai, khusus untuk masalah administrasi pertanahan, perpindahan wilayah tersebut

baru mulai diberlakukan pada Januari 2004 ;


INTERVENSI 3 tegaskan bahwa Bukti Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)





(Zamri) maupun Ketua RT. 03 (Muhammad Very) ;







pemegang Sertipikat Hak Pakai No. 618/Kelurahan Simpang Tiga tanggal 17 Mei

2004, Surat ukur No. 1618/Simp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004 seluas

17.449 M2 ;



nama Drs. Warman jelas bertentangan dengan Pasal 42 Tahun 1996 adalah tidak

benar, karena TERGUGAT II INTERVENSI 3 selaku pemegang Sertipikat Hak Pakai

No. 618/Kelurahan Simpang Tiga tanggal 17 Mei 2004, Surat Ukur No.

1618/Simp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004 seluas 17.449 M2., yang mana

prosedur penerbitan Sertipikat Hak Pakai tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku ;







perjualbelikan/mutasikan berupa hibah dan sebagainya adalah benar milik

dari Drs. Warman dan Drs. Alfian cs (termasuk dalam hal ini TERGUGAT II

INTERVENSI 3) ;

9. Bahwa dalil PENGGUGAT I dan II poin 16 sampai dengan poin 17 adalah dalil dan




Peraturan Pemerintahan dan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa oleh karena sertipikat obyek sengketa bukanlah milik PENGGUGAT I dan II

jadi tidak ada relevansinya TERGUGAT maupun TERGUGAT II INTERVENSI 3


meminta izin ataupun meminta persetujuan untuk mengalihkan sertipikat obyek

sengketa kepada pihak lainnya ;






ditanami oleh H. Daeng Sulaiman dan keluarga, namun kemudian PENGGUGAT I dan

II kembali mendalilkan pada poin 16 halaman 6 alinea ke 6 yang menyatakan”...Bahwa

selama PENGGUGAT I dan II mengelola tanah milik PENGGUGAT I dan II

tersebut,dst....., padahal PENGGUGAT I dan II telah mengakui tidak pernah







bertentangan dengan azas umum pemerintahan yang baik ;


INTERVENSI 3 berdasarkan Permohonan yang telah diajukan oleh TERGUGAT II

INTERVENSI 3 pada tanggal 11 November 2003 dan oleh TERGUGAT diterbitkan

pada tanggal 17 Mei 2004, dan benar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 03

Tahun 2003 tanggal 17 Juni 2003 yang telah berlaku sejak diundangkan pada tanggal

20 Juni 2003. Dan sertipikat obyek sengketa yang dulunya Kelurahan Simpang Tiga


Kecamatan Marpoyan Damai, namun untuk Administrasi Pertanahan dimulai pada

Januari 2004, sehingga ketika permohonan sertipikat diajukan masih masuk wilayah

Bukit Raya ;



yang berlaku, Permohonan tersebut diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI 3

pada tanggal 18 November 2003, dan telah diadakan pendaftaran maupun

pengukuran oleh Pejabat yang berwenang untuk itu (Pejabat RT, RW, Lurah Maupun

Camat), sehingga tidak ada yang harus dibatalkan karena semua proses maupun

prosedur penerbitannya telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku ;


meminta supaya TERGUGAT diperintahkan untuk mencabut obyek sengketa milik

para TERGUGAT II INTERVENSI 3 adalah permintaan yang tidak mendasar, karena

tidak ada alasan hukum yang mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Sertipikat


pemegang Sertipikat Hak Pakai No. 618/Kelurahan Simpang Tiga tanggal 17 Mei

2004, Surat Ukur No. 1618/Simp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004 seluas 17.449

M2. karena Sertipikat Hak Pakai 618 tersebut diterbitkan berdasarkan prosedur yang

telah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku ;




bersifat konkret, individual dan final, namun pada poin 26 yang menyatakan bahwa

TERGUGAT menerbitkan Sertipikat obyek sengketa telah merugikan kepentingan

PENGGUGAT I dan II adalah tidak benar karena menurut TERGUGAT II INTERVENSI

3 tidak ada akibat hukum apapun apalagi merugikan kepentingan PENGGUGAT I

dan II atas diterbitkannya sertipikat obyek sengketa tersebut, karena faktanya

sertipikat obyek sengketa bukanlah milik Para Penggugat, walaupun PENGGUGAT I

dan II mendalilkan telah membelinya dari H. Daeng Sulaiman pada tahun 1988,

namun sekali lagi TERGUGAT II INTERVENSI 3 tegaskan bahwa H. Daeng Sulaiman

telah menyatakan pengakuan pada tanggal 13 April 1992 bahwa sertipikat obyek

sengketa adalah milik TERGUGAT II INTERVENSI 3 ;



mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memberikan Putusan yang Amar nya berbunyi

sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :




DALAM POKOK PERKARA:


- Menyatakan Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 618/Kelurahan Simpang Tiga


seluas 17.449 M2, atas nama Drs. Warman telah sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku ;


Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah

mengajukan Replik pada persidangan tanggal 4 Desember 2014 dan atas Replik

Penggugat, pihak Tergugat, pihak Tergugat II Intervensi 1, pihak Tergugat II Intervensi 2,

pihak Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 11

Desember 2014 dan 18 Desember 2014 dan untuk mempersingkat uraian putusan maka

Replik Penggugat serta Duplik Tergugat, Duplik Tergugat II Intervensi 1, Duplik Tergugat II

Intervensi 2 dan Duplik Tergugat II Intervensi 3 tidak diuraikan pada Putusan namun

ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat

telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup

dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta

masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-17, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Akta Jual Beli No. 3023/SH/1988 tanggal 11 Mei 1988 ;

(sesuai dengan aslinya)


2. Bukti P-2 : Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor : 84/SDT/IX/KET/2005

tanggal 13 September 2005 ;


3. Bukti P-3 : Catatan pemisahan tanah (alm) H. Daeng dari PPAT/Camat

Siak Huludan PPAT/Camat Bukit Raya ;

(fotocopy dari fotocopy)

4. Bukti P-4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan

Tahun 2014 tanggal 03 Februari 2014 ;


5. Bukti P-5 : Surat Keterangan/Pernyataan Husin bin Bakri tanggal 3

Januari 1996 ;


6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Kesaksian Nazaruddin Wahab BA. tanggal

03 Agustus 1991 ;


7. Bukti P-7 : Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2014 ;


8. Bukti P-8 : Surat Permohonan Penandatanganan Berkas Nomor :

24/I-H/PB/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 ;


9. Bukti P-9 : Formulir Permohonan tanggal 09 Mei 2014 ;


10. Bukti P-10 : Tanda Terima Surat tanggal 27 Juni 2014 ;


11. Bukti P-11 : Peta hasil pengukuran ;


12. Bukti P-12 : Surat Kuasa tanggal 08 Oktober 2014 ;



13. Bukti P-13 : Surat Kuasa tanggal 03 Februari 2014 ;


14. Bukti P-14 : Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2003 ;


15. Bukti P-15 : Surat Keterangan Pindah Wilayah No.593/SDT/VI/2005/82

tanggal 16 Juni 2005 ;


16. Bukti P-16 : Akta Jual Beli No.2691/SH/1988 tanggal 10 Mei 1988 atas

nama Endang R. Suparti ;

(sesuai dengan foto copynya)

17. Bukti P-17 : Kwitansi tanggal 15 Januari 1994 ;

(foto copy dari foto copy)

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga

mengajukan saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya di bawah

sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

1. SYAMSURIZAL

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan letak tanah Sdr. H.R. Thamsir Rachman berada di Jalan

Polewali yang berukuran 50 x 200 M ;

- Bahwa saksi disuruh oleh Sdr. H.R. Thamsir Rachman untuk menjaga tanah

tersebut sejak tahun 1989 ;

- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut dibeli oleh Sdr. H.R. Thamsir Rachman dari

Sdr. Daeng Sulaiman pada tahun 1986 ;

- Bahwa setahu saksi, tanda batas tanah Sdr. H.R. Thamsir Rachman adalah patok

paralon yang disemen ;

- Bahwa setahu saksi, tanda batas tanah Sdr. H.R. Thamsir Rachman tersebut

sampai sekarang masih ada ;

- Bahwa setahu saksi, yang menguasai tanah tersebut hingga saat ini adalah

Sdr. H.R. Thamsir Rachman ;


- Bahwa saksi menerangkan tanaman yang ditanam diatas tanah tersebut adalah

tanaman Karet dan Kelapa Sawit ;

- Bahwa saksi hanya mengawasi tanah tersebut atas perintah dari Sdr. H.R. Thamsir

Rachman, sedangkan yang membersihkan tanah tersebut adalah Sdr. Daeng

Sulaiman dan anak-anaknya ;

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang mengaku bahwa tanah tersebut

miliknya ;

- Bahwa saksi pernah melihat Akta Jual Beli atas nama Sdr. H.R. Thamsir Rachman ;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Endang R. Suparti ;

- Bahwa setahu saksi, Sdri. Endang R. Suparti memiliki tanah di lokasi tersebut yang

berbatasan langsung dengan tanah milik Sdr. H.R. Thamsir Rachman ;

- Bahwa setahu saksi, luas tanah Sdri. Endang R. Suparti adalah 50 x 100 M ;

- Bahwa setahu saksi, Sdri. Endang R. Suparti memperoleh tanah tersebut dari

mantan suaminya bernama Sidik Susanto ;

- Bahwa setahu saksi, Sdr. Sidik Susanto memperoleh tanah tersebut dari Sdr.

Daeng Sulaiman ;

- Bahwa saksi menerangkan yang menguasai tanah Sdri. Endang R. Suparti adalah

anaknya bernama Heri Nurhayanto ;

- Bahwa setahu saksi, Jalan Polewali masih ada sampai sekarang tetapi tidak dapat

dilalui lagi karena sudah semak belukar ;

- Bahwa setahu saksi, yang membuat dan merancang Jalan Polewali tersebut adalah

Sdr. Daeng Sulaiman ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui surat dasar Sdr. Daeng Sulaiman ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

melakukan pengukuran diatas tanah milik Sdr. H.R. Thamsir Rachman dan

Sdri. Endang R. Suparti ;

- Bahwa saksi pernah melihat Akta Jual Beli atas nama Sdri. Endang R. Suparti ;

- Bahwa saksi menerangkan yang memperlihatkan Akta Jual Beli atas nama Sdri.

Endang R. Suparti oleh anaknya bernama Heri Nurhayanto ;


- Bahwa saksi menerangkan benar mantan suami Sdri. Endang R. Suparti yaitu Sidik

Susanto pada tahun 1988 menjabat sebagai Lurah Simpang Tiga Pekanbaru ;

- Bahwa saksi menerangkan Sdr. Daeng Sulaiman meninggal dunia pada tahun

1997 ;

- Bahwa saksi menerangkan setelah Sdr. Daeng Sulaiman meninggal dunia, tanah

milik Sdr. H.R. Thamsir Rachman dan tanah milik Sdri. Endang R. Suparti

dibersihkan oleh anak-anak Daeng Sulaiman ;

2. IWAN SUTRISNO


- Bahwa saksi benar anak kandung dari Sdr. Daeng Sulaiman ;

- Bahwa setahu saksi, ukuran tanah yang dijual kepada Sdr. H.R. Thamsir Rachman

yaitu berukuran 50 x 200 M, sedangkan kepada Sdri. Endang R. Suparti berukuran

50 x 100 M ;

- Bahwa saksi menerangkan yang memberitahu bahwa tanah Sdr. Daeng Sulaiman

dijual kepada Sdr. H.R. Thamsir Rachman dan Sdri. Endang R. Suparti adalah

Sdr. Syamsurizal pada tahun 2002 ;

- Bahwa setahu saksi, tanaman yang ada diatas tanah tersebut adalah tanaman

Kelapa Sawit dan Karet ;

- Bahwa saksi menerangkan keadaan tanah tersebut saat ini adalah kosong ;

- Bahwa saksi yang membersihkan tanah tersebut sampai saat ini ;

- Bahwa saksi disuruh membersihkan tanah Sdr. H.R. Thamsir Rachman melalui

Sdr. Syamsurizal ;

- Bahwa di tanah tersebut ada Jalan yaitu Jalan Polewali ;

- Bahwa saksi menerangkan yang mengurus tanah Sdri. Endang R. Suparti adalah

anaknya bernama Heri Nurhayanto ;

- Bahwa saksi menerangkan diatas tanah Sdri. Endang R. Suparti juga ditanam

Kelapa Sawit dan Karet ;

- Bahwa Daeng Sulaiman memperoleh tanah tersebut dari menebang/membuka

hutan ;


- Bahwa Daeng Sulaiman mendapat izin dari Lurah Simpang Tiga ;

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang mengaku bahwa tanah Sdr. H.R.

Thamsir Rachman dan Sdri. Endang R. Suparti adalah milik pihak lain tersebut ;


melakukan pengukuran diatas tanah tersebut ;

- Bahwa pada tahun 1995, Daeng Sulaiman pernah bercerita pada saksi bahwa

tanahnya telah dijual kepada Sdr. H.R. Thamsir Rachman dan Sdri. Endang R.

Suparti ;

- Bahwa saksi menerangkan Daeng Sulaiman tidak pernah memperlihatkan Akta Jual

Beli (vide Bukti P-1 & P-16), tetapi yang memperlihatkan Akta Jual Beli tersebut

adalah Sdr. Syamsurizal ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat

telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup

dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta

masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-10, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Pakai No. 617 Kelurahan Simpang Tiga

tanggal 17 Mei 2004, Surat Ukur No. 1621/Sp.Tiga/2004

tanggal 25 Februari 2004, seluas 18.415 M2 atas nama

1. Ir. Alhadi, MM., MT. 2. Charijah 3. Drs. Alfian ;





Drs. Warman ;





PT. Robina Putra Perkasa ;



4. Bukti T-4 : Surat Ukur No. 1617/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004 ;






7. Bukti T-7 : Warkah No. 8759/2004 ;


8. Bukti T-8 : Warkah No. 8758/2004 ;


9. Bukti T-9 : Warkah No. 8757/2004 ;


10. Bukti T-10 : Warkah No.3403/2010 ;


Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat

II Intervensi 1, 2 dan 3 telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang

telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti

yang sah serta masing-masing diberi tanda T II.Int-1,2,3-1 s/d T II.Int-1,2,3-6, sebagai

berikut :

1. Bukti T II.Int-1,2,3-1 : Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 13 April 1992 ;


2. Bukti T II.Int-1,2,3-2 : Surat Pengaduan tanggal 29 Oktober 1991 ;


3. Bukti T II.Int-1,2,3-3 : Surat Keterangan (Penebangan Hutan Pertama Tahun 1973)

tanggal 29 Oktober 1991 ;


4. Bukti T II.Int-1,2,3-4 : Surat Keterangan tanggal 10 Nopember 1991 ;



5. Bukti T II.Int-1,2,3-5 : Berita Acara Peninjauan Kelapangan Dalam Rangka

Pemeriksaan Patok-Patok Sepadan Pemilikan Tanah Alfian

tanggal 12 Nopember 1991 ;


6. Bukti T II.Int-1,2,3-6 : Surat Lurah Simpang Tiga tanggal 21 Nopember 1991 ;


7. Bukti T II.Int-1,2,3-7 : Berita Acara Sebagai Kesaksian Pemilikan tanggal 12

Desember 1991 ;


8. Bukti T II.Int-1,2,3-8 : Berita Acara Pemeriksaan/Peninjauan Dilokasi Tanah Atas

Nama Drs. Alfian CS tanggal 13 April 1992 ;


9. Bukti T II.Int-1,2,3-9 : Permohonan Pengukuran ;


10. Bukti T II.Int-1-1 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah No.730/277/SH/ST/1981

tanggal 17 Maret 1981 ;


11. Bukti T II.Int-1-2 : Surat Keterangan Ahli Waris Reg 267/SK/I/2004 tanggal 26

Januari 2004


12. Bukti T II.Int-1-3 : Surat Keterangan Nomor : 590/18/SK-ST/2003 tanggal 15

Oktober 2003


13. Bukti T II.Int-1-4 : Sertipikat Hak Pakai No.617/Kelurahan Simpang Tiga tanggal

17 Mei 2004, Surat Ukur No.1621/Sp.Tiga/2004 tanggal 25

Februari 2004, Luas 18.415 M2 atas nama 1. Ir.

Alhadi.MM.MT. 2. Charijah, 3. Drs. Alfian ;



14. Bukti T II.Int-1-5 : Surat Keterangan Usaha Nomor : 1630/1973 tanggal 10 Mei

1973


15. Bukti T II.Int-2-1 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor :

730/274/SH/ST/1981 tanggal 17 Maret 1981



Oktober 2003


17. Bukti T II.Int-2-3 : Akta Jual Beli Nomor: 87/2009 tanggal 28 Desember 2009


18. Bukti T II.Int-2-4 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 619/Simpang Tiga tanggal 17 Mei

2004, Surat Ukur Nomor 1617/Sp.Tiga/2004 tanggal 25

Februari 2004 seluas 11.780 M2 atas nama PT. Robina Putra

Perkasa


19. Bukti T II.Int-2-5 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2014 atas nama Drs. Alfian


20. Bukti T II.Int-2-6 : Surat Tanda Bukti Pembayaran No: 3059/DPD-BKP/2014

tanggal 10 Januari 2014 atas nama Drs. Alfian


21. Bukti T II.Int-2-7 : Surat Tanda Bukti Pembayaran No: 3057/DPD-BKP/2014 atas

nama Drs. Alfian tanggal 10 Januari 2014


















27. Bukti T II.Int-2-13 : Surat Keterangan Usaha Nomor: 1620/1973 tanggal 10 Mei

1973

(fotokopi dari fotokopi)

28. Bukti T II.Int-3-1 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor:




Oktober 2003


30. Bukti T II.Int-3-3 : Sertipikat Hak Pakai No. 618/Simpang Tiga tanggal 17 Mei

2004, Surat Ukur Nomor 1618/Simp.Tiga/2004 tanggal 25

Februari 2004 seluas 17.449 M2 atas nama Drs. Warman


31. Bukti T II.Int-3-4 : Surat Keterangan Usaha Nomor : 1621/1973 tanggal 10 Mei

1973



32. Bukti T II.Int-1 : Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor :









35. Bukti T II.Int-1,2,3-4 : Surat Keterangan Nomor : 590/73/SH/1988 tanggal 13 Mei

1988

(sesuai dengan foto copy)

36. Bukti T II.Int-1,2,3-5 : Berita Acara Peninjauan Kelapangan Dalam Rangka

Pemeriksaan patok Patok Sepadan Pemilikan Tanah Alfian

tanggal 12 Nopember 1991


37. Bukti T II.Int-1,2,3-6 : Surat Keterangan Pembuatan Jalan Masuk Kedalam Tanah

Anggota Kolektip Drs. Warman dan Drs. Alfian Bersaudara

(sesuai dengan foto copy)

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 disamping mengajukan bukti

tertulis, juga mengajukan saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya

dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

1. SURATNO


- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Alfian pada tahun 1996 ;

- Bahwa saksi tidak digaji oleh Drs. Alfian, tetapi diberi upah apabila membersihkan

tanahnya ;

- Bahwa benar saksi bekerja membersihkan serta memberi patok batas tanah milik

Sdr. Alfian, Dkk ;


- Bahwa setahu saksi luas tanah milik Sdr. Drs. Alfian ± 5000 M² ;

- Bahwa setahu saksi surat kepemilikan tanah Sdr. Drs. Alfian adalah Sertipikat Hak

Pakai ;

- Bahwa saksi diberitahukan oleh Sdr. Drs. Alfian bahwa surat kepemilikan tanahnya

adalah Sertipikat Hak Pakai pada tahun 2004 ;

- Bahwa saksi bukan hanya membersihkan tanah milik Sdr. Drs. Alfian saja, tetapi

juga membersihkan tanah Sdr. Ir. Alhadi, MM., MT., Sdri. Charijah dan

Sdr. Drs. H. Warman ;

- Bahwa benar Sertipikat Hak Pakai No. 619 atas nama Drs. Alfian telah dijual

kepada PT. Robina Putra Perkasa ;

- Bahwa setahu saksi pada tahun 1996 keadaan tanah tersebut masih semak

belukar ;

- Bahwa saksi yang menanam tanaman Kelapa Sawit dan Karet diatas tanah

tersebut pada tahun 2007 ;

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan saat membersihkan tanah

tersebut pada tahun 1986 dan menanam Kelapa Sawit dan Karet pada tahun 2007 ;

- Bahwa benar pada tahun 1996 Sdr. Drs. H. Warman ada menanam Bambu Kuning

diatas tanah tersebut ;

- Bahwa tanda batas tanah milik Drs. Alfian, Dkk ada yaitu Bambu Kuning, Drum

yang dicor serta tanaman Karet ;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik Sdr. Daeng Sulaiman ;

- Bahwa saksi menerangkan sekitar tahun 2003-2004 tanah milik Drs. Alfian, Dkk

dibersihkan dengan alat berat Escavator ;

- Bahwa setahu saksi batas tanah yang ada diatas tanah milik Drs. Alfian, Dkk. hanya

tinggal 2 (dua) drum lagi yang terletak di dekat perumahan dan dekat stadion ;

- Bahwa saksi pernah melihat tanda batas tanah berupa paralon yang dicor diatas

tanah tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat batas tanah berupa paralon yang dicor

diatas tanah tersebut ;


- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Bahari ;

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Drs. Alfian, Dkk. ;

- Bahwa setahu saksi yang membersihkan tanah milik Sdr. Drs. Alfian, Dkk. sebelum

tahun 1996 adalah orang Jawa ;

2. SUNYOTO HADI


- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Alfian pada tahun 2007 ;

- Bahwa saksi yang menanam Kelapa Sawit diatas tanah Sdr. Drs. Alfian, Dkk. pada

tahun 2007 ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah milik Sdr. Alfian dijual kepada PT. Robina

Putra Perkasa ;

- Bahwa setahu saksi, selain Kelapa Sawit, tanaman yang ada diatas tanah milik Sdr.

Drs. Alfian, Dkk. adalah tanaman Karet dan Bambu Kuning ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah Sdr. Drs. Alfian, Dkk. ;

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan pada saat saksi

membersihkan tanah tersebut ;

- Bahwa setahu saksi tidak pernah menemukan batas tanah selain drum yang dicor ;

- Bahwa saksi yang membersihkan tanah Drs. Alfian, Dkk. sejak tahun 2007 s/d

2012 ;

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2007 tanah Sdr. Drs. Alfian, Dkk. masih

semak belukar ;

- Bahwa saksi hanya membersihkan batas tanah saja ;

- Bahwa setahu saksi batas tanah Sdr. Drs. Alfian, Dkk. berupa drum yang dicor

sebanyak 6 (enam) buah ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat plang nama diatas tanah tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang Jalan Polewali ;


melakukan pengukuran diatas tanah tersebut ;


Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di

Jalan Arifin Ahmad, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota

Pekanbaru, sebagaimana termuat dalam berita acara Pemeriksaan Setempat pada tanggal

2 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Februari 2015 Para Penggugat

dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 telah mengajukan Kesimpulan, sedangkan Tergugat

mengajukan Kesimpulan secara lisan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu

apapun lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu

yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah

sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa surat yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para

Penggugat dalam gugatannya adalah:

1. Sertipikat Hak Pakai No. 617/Simpang Tiga tanggal 17 Mei 2004, Surat Ukur

No. 1621/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004, seluas 18.415 M2 atas nama

Ir. Alhadi, MM., MT. Charijah, Drs Alfian; selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I;

2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 618/Simpang Tiga tanggal 17 Mei 2004, Surat Ukur Nomor

1618/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004 seluas 17.449 M2 atas nama

Drs. Warman selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II ;

3. Sertipikat Hak Pakai Nomor 40/Simpang Tiga tanggal 17 Mei 2004 Surat Ukur Nomor

1617/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februri 2004 seluas 11.780 M2 atas nama PT. Robina

Putra Perkasa selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa III ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat melalui

kuasanya telah menyampaikan jawabannya di persidangan tanggal 12 November 2014

yang berisi jawaban dalam pokok sengketa serta mengajukan eksepsi sebagai berikut :


1. Eksepsi kewenangan absolut; dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan

memiliki sebidang tanah alih garapan sementara telah terbit sertipikat-sertipikat objek

sengketa diatas tanah tersebut, sehingga harus diuji terlebih dahulu mengenai

keabsahan kepemilikannya di Pengadilan Negeri;

2. Eksepsi kabur, dikarenakan tanah yang didalilkan dimiliki oleh Pengugat I dan

Penggugat II memiliki batas-batas sempadan yang berbeda dengan batas-batas

sertipikat-sertipikat objek sengketa dan tidak jelas mana yang merugikan kepentingan

Penggugat I dan mana yang merugikan kepentingan Penggugat II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat II Intervensi 1

telah menyampaikan jawaban di persidangan tanggal 27 November 2014 yang berisi

jawaban dalam pokok sengketa dan mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili

perkara a quo, dikarenakan sengketa a quo merupakan sengketa kepemilikan hak atas

tanah, sehingga harus diuji terlebih dahulu perihal kepemilikannya di Pengadilan

Negeri ;

2. Eksepsi tentang Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kapasitas hukum

sebagai Penggugat, dikarenakan Tergugat II Intervensi 1 memperoleh lahan tersebut

dengan cara penebangan pertama/membuka hutan perawan pada tahun 1973,

sementara Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan mendapatkan hak atas tanah

yang disebutkan dalam objek perkara dengan cara ganti rugi atau jual beli dari pemilik

asalnya yaitu H. Daeng Sulaiman, sementara pada tanggal 13 April 1992 H. Daeng

Sulaiman menyatakan telah salah sasaran lokasi dan mengaku dengan sebenarnya

bahwa semua lokasi yang telah digarap dan telah diperjualbelikan baik berupa hibah

dan sebagainya adalah benar milik Drs. Warman, Drs Alfian cs ;

3. Eksepsi gugatan kabur, dikarenakan tanah yang didalilkan Penggugat I dan Penggugat

II berbeda ukuran, berbeda sempadan dan berbeda luas tanah dengan tanah yang

disebutkan dalam objek sengketa ;


Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat II Intervensi 2

telah menyampaikan jawaban di persidangan tanggal 27 November 2014 yang berisi

jawaban dalam pokok sengketa dan mengajukan eksepsi sebagai berikut :




Negeri ;



dengan cara membelinya dari Drs. Alfian berdasarkan akta jual beli nomor 87/2009

tanggal 28 Desember 2009, sementara Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan

mendapatkan hak atas tanah yang disebutkan dalam objek perkara dengan cara ganti

rugi atau jual beli dari pemilik asalnya yaitu H. Daeng Sulaiman, sementara pada

tanggal 13 April 1992 H. Daeng Sulaiman menyatakan telah salah sasaran lokasi dan

mengaku dengan sebenarnya bahwa semua lokasi yang telah digarap dan telah

diperjualbelikan baik berupa hibah dan sebagainya adalah benar milik Drs. Warman,

Drs Alfian cs ;



disebutkan dalam objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 3

telah menyampaikan jawaban dipersidangan tanggal 27 November 2014 yang berisi

jawaban dalam pokok sengketa dan mengajukan eksepsi sebagai berikut :




Negeri ;




dengan cara penebangan pertama/membuka hutan perawan pada tahun 1973,

sementara Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan mendapatkan hak atas tanah

yang disebutkan dalam objek perkara dengan cara ganti rugi atau jual beli dari pemilik

asalnya yaitu H. Daeng Sulaiman, sementara pada tanggal 13 April 1992 H. Daeng

Sulaiman menyatakan telah salah sasaran lokasi dan mengaku dengan sebenarnya

bahwa semua lokasi yang telah digarap dan telah diperjualbelikan baik berupa hibah

dan sebagainya adalah benar milik Drs. Warman, Drs Alfian cs ;



disebutkan dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam pokok perkara maupun

dalam eksepsi telah dibantah oleh Para Penggugat dalam repliknya tertanggal 4

Desember 2014, sedangkan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II

Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 baik dalam pokok perkara maupun dalam eksepsi

secara bersama-sama telah pula dibantah Para Penggugat dalam repliknya tertanggal 4

Desember 2014;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik

tertanggal 11 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil

jawabannya, sedangkan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II

Intervensi 3 masing-masing telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 18

Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya di persidangan para

Penggugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-17 dan

mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Syamsurizal dan Iwan Sutrisna, sedangkan

untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan Tergugat mengajukan bukti

surat bertanda T-1 sampai dengan T-10 tanpa mengajukan saksi, sedangkan Tergugat II

Intervensi 1.2.3 mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.II Intv 1.2.3.-1 sampai dengan

T.II Intv 1.2.3- 9, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan bukti-bukti surat bertanda

T.II Intv 1.1 sampai dengan T.II Intv 1.5, Tergugat II Intervensi 2 mengajukan bukti-bukti


surat bertanda T.II Intv 2.1 sampai dengan T.II Intv 1.13, Tergugat II Intervensi 3

mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.II Intv 3.1 sampai dengan T.II Intv 3.4 dan

Tergugat II Intervensi 1.2.3 mengajukan 2 ( dua ) orang saksi bernama Suratno dan

Sunyoto Adi ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1,

Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 telah dibantah oleh Para Penggugat,

maka sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok perkara,

terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut diatas dengan

pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati eksepsi-eksepsi yang

diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II

Intervensi 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut dapat

dikelompokkan sebagai eksepsi tentang kewenangan absolut dan eksepsi lain-lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara

bersama-sama eksepsi tentang kompetensi absolut yang diajukan Tergugat, Tergugat II

Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur

dalam Pasal 47, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 sebagai

berikut :

Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata

Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

hukum perdata ;


Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam

bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat

Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya

keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari dan mencermati objek

sengketa a quo (vide: bukti T1, T-2, T-3, T-4, T-5 dan T-6) ternyata berbentuk penetapan

tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru selaku

Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu

berupa Penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas nama Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II

Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3, selanjutnya bersifat kongkrit artinya nyata tidak

abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu surat

keputusan, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak

ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan

terhadap masing-masing Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II

Intervensi 3, dan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan

akibat hukum dan Keputusan objek sengketa a quo tersebut tidak memerlukan persetujuan

dari instansi atasan atau instansi lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa a quo

telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga telah termasuk ke dalam kategori keputusan tata

usaha negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II

Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa

sengketa a quo pada prinsipnya merupakan sengketa kepemilikan sehingga harus terlebih


dahulu diselesaikan melalui sengketa keperdataan di peradilan umum, Majelis Hakim akan

mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti T-7, T-8 dan T-9 yaitu berupa Warkah

Nomor 8759/2004, Warkah Nomor 8758/2004 dan Warkah Nomor 8757/2004 yang di

dalamnya memuat Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai atas tanah negara kepada

masing-masing Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II

Intervensi 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang disebutkan dalam keseluruhan

objek-objek sengketa a quo dahulunya merupakan tanah negara yang diperoleh Tergugat

II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 dengan cara pemberian

hak setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan hak kepada negara in casu

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, dan bukan diperoleh melalui jual beli,

hibah maupun segala bentuk peralihan hak atas tanah secara keperdataan lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah-tanah yang disebutkan dalam objek

sengketa a quo diperoleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II

Intervensi 3 melalui pemberian hak atas tanah negara, maka Majelis Hakim berpendapat

bahwa perolehan tanah-tanah yang disebutkan dalam objek sengketa timbul berdasarkan

hubungan hukum yang bersifat administratif berupa pemberian hak dari negara kepada

warga negaranya sehingga sengketanya haruslah pula diselesaikan secara administratif di

peradilan tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek-objek sengketa a quo telah memenuhi

ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 serta oleh karena Majelis Hakim

berpendapat bahwa hak atas tanahnya timbul berdasarkan pemberian hak dalam

hubungan hukum yang bersifat administratif sehingga sengketa dalam perkara ini

merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena sengketa dalam perkara ini

merupakan sengketa tata usaha negara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang


Nomor 51 Tahun 2009 Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memeriksa,

memutus dan menyelesaikan sengketanya dan oleh karenanya eksepsi Tergugat,

Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tentang

kewenangan absolut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi

Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 yang pada

pokoknya menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki kapasitas untuk

mengajukan gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hak menggugat di peradilan tata usaha negara diatur dalam

ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53 ayat ( 1 ) :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh

suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada

Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan gati

rugi dan/atau rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 53 ayat ( 1 ) tersebut,

Majelis Hakim berpendapat bahwa hak menggugat di peradilan tata usaha negara

didasarkan pada adanya kepentingan yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha

negara sebagaimana pula dimaksud dalam asas hukum point d’interet point d’action atau

adanya kepentingan yang dirugikan mengakibatkan timbulnya hak untuk menggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud

dengan frasa adanya kepentingan yang dirugikan haruslah timbul akibat adanya hubungan

hukum antara tanah dan subjek hukum yang bersangkutan dalam bentuk penguasaan baik

penguasaan yuridis berdasarkan surat-surat ataupun alas hak-alas hak tertentu serta

penguasaan fisik baik berupa pemanfaatan tanah untuk kegiatan tertentu maupun

penguasaan fisik dalam bentuk lainnya ;


Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis

Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Penggugat I dan Penggugat II

memiliki hubungan hukum baik dalam bentuk penguasaan yuridis maupun penguasaan

fisik terhadap tanah-tanah yang disebutkan dalam keseluruhan objek sengketa a quo

untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikan sebagai dasar timbulnya

hak menggugat bagi Penggugat I dan Penggugat II, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah Penggugat I dan Penggugat

II memiliki kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya keseluruhan objek sengketa a quo

sebagai dasar timbulnya hak menggugat bagi Penggugat I dan Penggugat II, berdasarkan

dalil jawab jinawab para pihak yang dikaitkan dengan alat-alat bukti baik berupa surat

maupun saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai

berikut :

- Bahwa Bahari, Drs. Alfian dan Drs. Warman mendapat tanah atas usaha sendiri/

diusahakan semenjak tanggal 1 Janurari 1973 atas tanah yang terletak di RT.I RK.II.

Simpang tiga,Kecamatan Siak Hulu, Kampar (vide : bukti T II Int. 1-5, T II Int.2-13,

T II Int. 3-4) ;

- Bahwa pada tahun 1979 H. Daeng Sulaiman melakukan usaha tebang tebas atas

tanah yang terletak di RT.1 RK.I Kelurahan Simpang tiga, Pekanbaru berdasarkan

surat keterangan kesaksian Nazarudin Wahab,BA. Mantan Kepala Desa/Lurah

Simpang Tiga, Pekanbaru tahun 1991 (vide : bukti P-6) ;

- Bahwa pada tahun 1988 H. Daeng Sulaiman menjual sebagian tanahnya yang terletak

di Desa Simpang tiga RW 1 , kecamatan Siak Hulu, Kampar kepada H.R. Thamsir

Rahman in casu Penggugat I berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 3023/SH/1988 tanggal

11 Mei 1988 (vide: bukti P-1) dan sebagian lain dijualnya kepada R.R. Suparti

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2691/SH/1988 tanggal 10 Mei 1988 (vide : bukti

P-16) ;

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 1988 Kepala Desa Simpang Tiga membuat Surat

Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama H. Daeng Sulaiman atas tanah yang


terletak di RT. I RW. I, Kelurahan Simpang tiga melalui Surat Keterangan

Nomor : 590/73./SH/1988 (vide : bukti T II Int. 1,2,3,-4) ;

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1991 Drs. Warman mengadukan H. Daeng Sulaiman

atas tindakan penyerobotan lahan yang sebelumnya telah dilakukan tindakan

penebangan pertama/membuka hutan perawan oleh Drs. Warman dan Drs. Alfian

(vide : bukti T II Int. 1,2,3-2) ;

- Bahwa pada tanggal 13 April 1992 H.Daeng Sulaiman membuat Surat

Pernyataan/Pengakuan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia secara salah telah

menggarap lokasi tanah yang dimiliki oleh Drs. Warman dan Drs. Alfian cs dan juga

telah memperjualbelikan/mutasikan berupa hibah atas tanah tersebut

(vide : bukti T II Int, 1,2,3-1) ;

- Bahwa setelah H.Daeng Sulaiman membuat Surat Pernyataan yang mengakui bahwa

tanah yang digarapnya adalah milik Drs. Warman dan Drs. Alfian, H.Daeng Sulaiman

masih melakukan kegiatan penguasaan diatas tanah tersebut dan menghalang-halangi

Drs. Warman untuk masuk ke lokasi atau menggarap di atas tanah tersebut (vide:

keterangan Drs. Warman dipersidangan) ;

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 1994, H.R. Thamsir Rahman memberikan uang

sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada H. Daeng Sulaiman untuk ongkos

tebas tebang tanah yang terletak di RT 1 RW 1 Simpang Tiga (vide : bukti P-17) ;

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2003 Drs. Alfian dan Drs. Warman mengajukan

permohonan Hak Pakai kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

(vide : bukti T-8 dan T-9) ; dan pada tanggal 18 November 2003 Ir. Alhadi MM, MT dan

Ahli Waris mengajukan permohonan Hak Pakai kepada Kepala Kantor Pertanahan

Kota Pekanbaru (vide : bukti T-7) ;

- Bahwa atas permohonan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak masing-masing Nomor :

14.530.1-05-01-2004, Nomor : 12.530.1-05-01-2004, Nomor : 10.530.01-05-01-2004

seluruhnya terbit pada tanggal 15 April 2004 yang memberikan Hak Pakai atas tanah


negara masing-masing kepada Drs. Alfian, Drs. Warman dan Ir. Alhadi, MM, MT dan

Ahli Waris (vide : bukti T-7, T-8 dan T-9) ;

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2004 Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru

menerbitkan Sertipikat-sertipikat Hak Pakai objek sengketa a quo; (vide : bukti T-7,

T-8, T-9) ;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 Drs. Alfian menjual tanahnya yang diatasnya

telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 619/Simpang Tiga tanggal 17 Mei 2004 atas

nama Drs. Alfian kepada PT Robina Putra Perkasa (vide : bukti T-10) ;

- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2010, Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota

Pekanbaru mencatat peralihan hak Sertipikat Hak Pakai Nomor 619 Simpang Tiga atas

nama Drs. Alfian kepada PT. Robina Putra Perkasa dan nomor haknya berubah

menjadi Sertipikat Hak Pakai Nomor 40 Simpang tiga ( vide : bukti T-3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah Penggugat I dan Penggugat II memiliki kepentingan berupa

penguasaan yuridis atas tanah yang masing-masing disebutkan dalam akta jual beli atas

nama Penggugat I dan Penggugat II dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Mei 1988 H. Daeng Sulaiman menjual

sebagian tanahnya kepada E.R. Suparti berdasarkan Akta Jual Beli Nomor

2691/SH/1988 (vide: bukti P-16), kemudian pada tanggal 11 Mei 1988 H. Daeng Sulaiman

menjual sebagian tanahnya kepada H.R. Thamsir Rahman in casu Penggugat I

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 3023/SH/1988 (vide : bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Mei 1988 Kepala Desa Simpang Tiga telah

menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah kepada H. Daeng Sulaiman yang

memuat batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan H. Daeng Sulaiman/ Sidik

Soetanto/ Drs R. Thamsir Rahman dan sebelah Barat berbatasan dengan Ima/

Sarman/Sidik Soetanto (vide : bukti T II Int 1.2.3.4) ;

Menimbang, bahwa pada tahun 1992 H. Daeng Sulaiman membuat pernyataan

bahwa tanah yang digarapnya merupakan milik Drs. Warman dan menyatakan bahwa


tanah-tanah yang telah dimutasikan baik dalam bentuk jual beli maupun hibah merupakan

tanggungjawab H.Daeng Sulaiman ( vide : bukti T II Int 1.2.3.1) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

Surat Pernyataan tertanggal 13 April 1992 yang dibuat oleh H.Daeng Sulaiman

mengakibatkan hapusnya penguasaan yuridis Penggugat I dan Penggugat II terhadap

tanah yang disebutkan dalam objek sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim

berpendapat bahwa perbuatan hukum jual beli atas tanah yang masih harus ditegaskan

antara HR. Thamsir Rahman dan E.R. Suparti dengan H. Daeng Sulaiman terjadi

sebelum dibuatnya Surat Pernyataan oleh H.Daeng Sulaiman pada tanggal 13 April 1992

sehingga akibat hukum yang ditimbulkan oleh surat pernyataan tersebut haruslah diartikan

timbul sejak surat pernyataan tersebut dibuat dan tidak berlaku surut, sehingga surat

pernyataan tersebut tidaklah dapat diartikan mengakibatkan batalnya jual beli atas tanah

yang masih harus ditegaskan yang telah terjadi sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan H. Daeng Sulaiman yang menyatakan

bahwa segala mutasi dalam bentuk jual beli atau apapun yang telah dilakukannya

merupakan tanggung jawab pribadinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah

dibuatnya surat pernyataan tersebut, H. Daeng Sulaiman tidak melakukan upaya hukum

untuk membatalkan jual beli yang terjadi antara H. Daeng Sulaiman dengan HR.Thamsir

Rahman dan R. R. Suparti atau pada pokoknya tidak melakukan upaya hukum apapun

berkaitan dengan segala mutasi berupa jual beli atau hibah yang sebelumnya telah terjadi

di atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena H. Daeng Sulaiman tidak melakukan tindakan

untuk membatalkan akta jual beli yang telah terjadi masing-masing dengan Penggugat I

maupun Penggugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang akta tersebut belum

dicabut oleh pihak yang menerbitkannya, sesuai dengan asas contrario actus maupun

belum dibatalkan oleh pengadilan yang berwenang untuk itu, maka berdasarkan asas

praesumptio iustae causa, akta jual beli tersebut haruslah dianggap sah ;


Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas Majelis

Hakim berpendapat bahwa alas hak Penggugat I berupa Akta Jual Beli Nomor 3023/1988

tanggal 11 Mei 1988 dan alas hak Penggugat II berupa Akta Jual Beli Nomor 2691/1988

tanggal 10 Mei 1988 tetaplah sah secara hukum sehingga dengan demikian penguasaan

yuridis Penggugat I dan Penggugat II haruslah dinyatakan tetap ada dan berlaku ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II

Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 yang menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor

3023/1988 tanggal 11 Mei 1988 dan Akta Jual Beli Nomor 2691/1988 tanggal 10 Mei 1988

dilakukan sebelum terbitnya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama H. Daeng

Sulaiman yang diterbitkan pada tanggal 13 Mei 1988 oleh Kepala Desa Simpang Tiga,

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Surat Keterangan Kepemilikan

Tanah atas nama H. Daeng Sulaiman yang diterbitkan oleh Kepala Desa Simpang Tiga

tanggal 13 Mei 1988 (vide: bukti T II Int. 1,2,3-4) Majelis Hakim berpendapat bahwa surat

tersebut bukanlah surat yang mendasari kepemilikan tanah H.Daeng Sulaiman sebelum

dilakukannya jual beli, melainkan surat yang menerangkan kepemilikan tanah H. Daeng

Sulaiman setelah dilaksanakannya jual beli tersebut sebagaimana ternyata dalam

batas-batas sempadan tanah yang termuat dalam surat tersebut yaitu sebelah Timur

berbatasan dengan H. Daeng Sulaiman/Sidik Soetanto/Drs. R. Thamsir Rachman dan

sebelah Barat berbatasan dengan Ima/Sarman/Sidik Sutanto, oleh karenanya dalil

Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 haruslah

dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil

Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 yang

menyatakan bahwa Penggugat I Heri Nurhayanto tidak memiliki kualitas mewakili R.R.

Endang Suparti, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2014 dan

Surat Kuasa tertanggal 8 Oktober 2014 (vide : bukti P-12, P-13), Majelis Hakim

berpendapat bahwa Heri Nurhayanto telah memiliki kuasa untuk mewakili Endang Roro


Suparti beserta ahli waris dari Endang Roro Suparti lainnya, oleh karenanya dalil Tergugat

II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tersebut haruslah

dinyatakan ditolak ;


Penggugat I dan Penggugat II memiliki kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum

berupa penguasaan fisik atas tanah yang disebutkan dalam objek perkara sebagai

berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat II HR. Thamsir Rahman telah membeli tanah dari

H.Daeng Sulaiman berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 3023/1988 tanggal 11 Mei 1988 dan

Ibu Penggugat I Heri Nurhayanto telah membeli tanah dari H. Daeng Sulaiman

berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2691/1988 tanggal 10 Mei 1988 ;

Menimbang, bahwa setelah terbitnya Akta Jual Beli tersebut, Penggugat I dan

Penggugat II setiap satu kali enam bulan membersihkan tanah tersebut dengan cara

ditebas, membuat parit (vide: keterangan saksi Amrizal dan bukti P-17) ;

Menimbang, bahwa selain tanah tersebut dengan cara ditebas dan juga membuat

parit, H. Daeng Sulaiman sebelumnya telah membuat rencana jalan yang bernama Jalan

Polewali yang kemudian diteruskan oleh Penggugat I dan Penggugat II (vide : Keterangan

Drs. Warman saat Pemeriksaan Setempat) ;

Menimbang, bahwa meskipun pada tanggal 13 April 1992 H.Daeng Sulaiman telah

membuat pernyataan bahwa tanah yang dikelolanya adalah salah lokasi dan dimiliki oleh

Drs. Warman dan Drs. Alfian, ternyata setelah itu H.Daeng Sulaiman tetap menguasai

tanah yang disebutkan dalam objek sengketa dan menghalang-halangi Drs. Warman untuk

masuk ke lokasi dan melakukan aktifitas di atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim

berpendapat bahwa baik Penggugat I maupun Penggugat II secara nyata telah melakukan

tindakan penguasaan fisik atas tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat I dan

Penggugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa Penggugat I dan Penggugat II memiliki hubungan hukum


dengan tanah yang didalilkan sebagai miliknya masing-masing, baik dalam bentuk

penguasaan yuridis maupun penguasaan fisik sehingga secara yuridis Penggugat I dan

Penggugat II memiliki kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum sebagai dasar

timbulnya hak menggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun baik Penggugat I maupun Penggugat II memiliki

kepentingan yang harus dilindungi sebagai dasar timbulnya hak menggugat, namun

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal 2 Pebruari

2015 Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa meskipun Penggugat I mendalilkan

bahwa sebagian tanahnya tumpang tindih dengan sebagain tanah yang disebutkan dalam

Sertipikat Hak Pakai Nomor 40/Simpang Tiga tanggal 17 Mei 2004 Surat Ukur Nomor

1617/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004, namun ternyata tanah yang didalilkan

dikuasai oleh Penggugat I secara nyata tidak tumpang tindih dengan tanah yang

disebutkan dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 40/Simpang Tiga tanggal 17 Mei 2004 Surat

Ukur Nomor 1617/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004 seluas 11.780 M2 atas nama

PT. Robina Putra Perkasa, dikarenakan nyatanya tanah yang diakui oleh Tergugat II

Intervensi 2 in casu PT. Robina Putra Perkasa ternyata sebelah Baratnya berbatas dengan

parit jalan sementara tanah yang diakui oleh Penggugat I sebelah Timurnya berbatas

dengan parit sebagaimana ditunjukkan oleh plang nama yang ditanam oleh Penggugat I

yang berbatas dengan parit ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang disebutkan dalam Sertipikat Hak Pakai

Nomor 40/Simpang Tiga tanggal 17 Mei 2004 Surat Ukur Nomor 1617/Sp.Tiga/2004

tanggal 25 Februri 2004 seluas 11.780 M2 atas nama PT. Robina Putra Perkasa tidak

tumpang tindih dengan tanah yang didalilkan Penggugat I sebagai miliknya maka

selayaknya eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II

Intervensi 3 tentang Para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat haruslah

dinyatakan diterima sebatas berkaitan dengan objek sengketa Sertipikat Hak Pakai Nomor

40/Simpang Tiga dengan Surat Ukur Nomor 1617/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februri 2004

seluas 11.780 M2 atas nama PT. Robina Putra Perkasa ;


Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II memiliki

kepentingan yang dirugikan akibat timbulnya objek sengketa I dan objek sengketa II dan

tidak memiliki kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa III, maka

selayaknya eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II

Intervensi 3 tentang Para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat haruslah

dinyatakan diterima sebatas berkaitan dengan objek sengketa III dan selanjutnya

dinyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II memiliki kepentingan yang dirugikan

akibat terbitnya objek sengketa I dan objek sengketa II sebagai dasar timbulnya hak

menggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi

Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3

tentang gugatan kabur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat-syarat gugatan diatur dalam Pasal 56 Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1986, sebagai berikut :

Pasal 56

1) Gugatan harus memuat :

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau

kuasanya ;

b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat ;

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka

gugatan harus disertai surat kuasa yang sah

3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara. yang

disengketakan oleh penggugat

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim

berpendapat bahwa surat gugatan Para Penggugat tersebut telah memuat identitas baik

Penggugat I, Penggugat II maupun Tergugat dan telah jelas pula objek sengketa yang

dimohonkan batal atau tidak sah serta telah memuat dasar gugatan dan hal yang diminta

untuk diputuskan oleh Pengadilan ;


Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1,

Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 yang menyatakan bahwa tanah yang

didalilkan dikuasai oleh Para Penggugat disebutkan memiliki bentuk, ukuran dan

batas-batas sempadan yang saling berbeda dengan tanah yang disebutkan dalam

keseluruhan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut

merupakan dalil yang berkaitan dengan pembuktian dalam pokok sengketa yang harus

dibuktikan oleh masing-masing pihak tentang kebenarannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah memenuhi

syarat-syarat formil gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1986, dan oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi

Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi

tersebut berkaitan dengan pembuktian dalam pokok sengketa, maka eksepsi Tergugat

tentang gugatan kabur haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II

Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 dikabulkan sebatas berkaitan dengan tanah yang

didalilkan milik Penggugat I ternyata tidak tumpang tindih dengan objek sengketa III

sehingga dinyatakan tidak memiliki kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek

sengketa III, dan terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II

Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 telah dinyatakan ditolak yang lain dan selebihnya,

maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan di dalam pokok perkara

sebatas berkaitan dengan objek sengketa I dan objek sengketa II sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II sepanjang

berkaitan dengan pokok perkara adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa surat yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para

Penggugat dalam gugatannya adalah :

1. Sertipikat Hak Pakai No. 617/Simpang Tiga tanggal 17 Mei 2004, Surat Ukur No.

1621/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004, seluas 18.415 M2 atas nama Ir. Alhadi,

MM., MT. Charijah, Drs Alfian; selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I ;


2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 618/Simpang Tiga tanggal 17 Mei 2004, Surat Ukur Nomor

1618/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004 seluas 17.449 M2 atas nama

Drs. Warman selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II ;

3. Sertipikat Hak Pakai Nomor 40/Simpang Tiga tanggal 17 Mei 2004 Surat Ukur Nomor

1617/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februri 2004 seluas 11.780 M2 atas nama PT. Robina

Putra Perkasa selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa III.

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan sebelumnya bahwa tanah yang

didalilkan dimiliki oleh Penggugat I maupun Penggugat II tidak tumpang tindih dengan

tanah yang disebutkan dalam objek sengketa III sehingga baik Penggugat I maupun

Penggugat II tidak memiliki kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa III

tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan gugatan

Penggugat I dan Penggugat II sepanjang berkaitan dengan Objek Sengketa I Sertipikat

Hak Pakai No. 617/Simpang Tiga tanggal 17 Mei 2004, Surat Ukur No. 1621/Sp.Tiga/2004

tanggal 25 Februari 2004, seluas 18.415 M2 atas nama Ir. Alhadi, MM., MT. Charijah, Drs

Alfian; dan objek sengketa II Sertipikat Hak Pakai Nomor 618/Simpang Tiga tanggal 17

Mei 2004, Surat Ukur Nomor 1618/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004 seluas 17.449

M2 atas nama Drs. Warman ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat I dan Penggugat II

mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II secara yuridis mengandung

kesalahan prosedur dikarenakan pendaftaran maupun pengukuran tanah masih

diproses dan dilakukan Tergugat dalam wilayah Kelurahan Simpang Tiga kecamatan

Bukit Raya seharusnya diajukan melalui Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan

Marpoyan Damai sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 3 Tahun

2003 tanggal 20 Juni 2003 ;

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah memberikan izin kepada Tergugat

untuk menerbitkan hak pakai diatas tanah yang didalilkan sebagai tanah milik

Penggugat I dan Penggugat II, sehingga penerbitan objek sengketa I dan objek

sengketa II bertentangan dengan Pasal 42 ayat ( 1 ) dan Pasal 44 ayat ( 1 ) Peraturan


Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 serta Pasal 23 huruf ( a ) butir ke-2 Peraturan

Pemerintah Nomor 24/1997 yang mengatur bahwa pemberian hak pakai diatas tanah

hak milik harus seizin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh

Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3

dalam Jawaban dan Dupliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil

Penggugat yang menyatakan bahwa pendaftaran dan pengukuran tanah masih diproses

dan dilakukan Tergugat dalam wilayah Kelurahan Simpang Tiga kecamatan Bukit Raya

seharusnya diajukan melalui Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai

sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor ; 3 Tahun 2003 tanggal 20 Juni

2003, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor

3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan

Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 3

Wilayah Kecamatan Marpoyan Damai yang berasal dari sebagian wilayah

Kecamatan Bukit Raya sebagian Wilayah Kecamatan Sukajadi dan sebagian wilayah

Kecamatan Tampan terdiri dari :

a. Kelurahan Tangkerang Barat ;

b. Kelurahan Tangkerang Tengah ;

c. Kelurahan Sidomulyo Timur ;

d. Kelurahan Wonorejo ;

e. Kelurahan Maharatu.

Menimbang, bahwa Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun

2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya,

Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir berbunyi sebagai berikut :


Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat

mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2003

tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya,

Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir diundangkan pada tanggal 20

Juni 2003 dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2003 Nomor 66 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun


Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir telah diundangkan pada

tanggal 20 Juni 2003, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tersebut berlaku sejak

tanggal 20 Juni 2003 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan permohonan hak

pakai pada tanggal 18 November 2003, dan Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan

permohonan hak pakai pada tanggal 28 Oktober 2003, dilanjutkan dengan Pembuatan

peta pendaftaran guna keperluan penerbitan surat ukur pada tanggal 25 Februari 2004,

dilanjutkan dengan terbitnya Berita Acara Pemeriksaan Tanah “A” pada tanggal 14 April

2004 sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak yang diterbitkan

Tergugat pada tanggal 15 April 2004 (vide: bukti T-7 dan T-8) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun


Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir berlaku sejak tanggal 20 Juni

2003 sementara pengajuan permohonan hak pakai yang diajukan oleh Tergugat II

Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 3 diajukan pada tanggal 18 November 2003 dan

tanggal 28 Oktober 2003, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat pengajuan

permohonan tersebut, tanah yang dimohonkan hak pakainya tersebut secara administratif

terletak di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai ;


Menimbang, bahwa terhadap permohonan hak atas tanah oleh Tergugat II

Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 3 diajukan sebagai tanah yang terletak di Kelurahan

Simpang Tiga Kecamatan Bukti Raya, sementara secara administratif tanah yang

dimohonkan haknya tersebut terletak di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan

Damai sebagaimana yang diakui kebenarannya oleh para pihak, Majelis Hakim akan

mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah

adalah desa atau kelurahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) huruf c Peraturan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 dalam rangka melaksanakan

administrasi pemberian hak atas tanah negara Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh

Panitia Pemeriksa Tanah A ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penerbitan hak pakai dalam perkara a quo

terjadi pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat

bahwa pada saat pengajuan sampai terbitnya objek sengketa I dan objek sengketa II

Peraturan tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah yang berlaku saat itu

adalah Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf c keanggotaan Panitia

Pemeriksa Tanah salah satunya adalah Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan atau

aparat desa/Kelurahan yang ditunjuk untuk mewakili ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para pihak baik khususnya Tergugat tidak

menjadikan Risalah Pemeriksaan Tanah A sebagai salah satu alat bukti meskipun

kepadanya telah diberikan kesempatan dan beban pembuktian yang cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2, T-5 dan T-6 yaitu berupa Buku

Tanah dan Surat Ukur objek sengketa I dan objek sengketa II diketahui bahwa letak tanah


yang disebutkan dalam kedua objek sengketa terletak di Kelurahan Simpang Tiga,

Kecamatan Bukit Raya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lurah Simpang Tiga Nomor

590/18/SK-ST/2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan berdasarkan Surat Keterangan Lurah

Simpang Tiga Nomor 590/23/SK-ST/2003 tanggal 15 Oktober 2003 Lurah Simpang Tiga

Kecamatan Bukit Raya menerangkan bahwa tanah yang disebutkan dalam objek sengketa

I dan objek sengketa II terletak di wilayah RT. 4 RW. 1 Kelurahan Simpang Tiga,

Kecamatan Bukit Raya (vide : bukti T-7 ,T-8) ;

Menimbang, bahwa oleh karena letak objek sengketa sebagaimana dituangkan

dalam buku tanah maupun surat ukur dinyatakan terletak di Kelurahan Simpang tiga

sebagaimana sebelumnya telah diterangkan pula oleh Lurah Simpang Tiga, maka secara

mutatis mutandis dapat disimpulkan bahwa Lurah Simpang Tiga merupakan anggota

dalam Panitia Pemeriksa Tanah A ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam buktu tanah maupun dalam surat ukur

objek sengketa I dan objek sengketa II tercantum bahwa tanahnya terletak di Kelurahan

Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya sementara secara nyata tanah objek sengketa

terletak di Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai sebagaimana diakui

kebenarannya oleh para pihak dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor

3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan

Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir berlaku sejak tanggal 20

Juni 2003, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II

diterbitkan berdasarkan satuan wilayah kelurahan yang salah sehingga secara prosedural

mengandung cacat yuridis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Para

Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan hak pakai dalam objek sengketa I dan

objek sengketa II mengandung cacat dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II selaku


pemilik tidak pernah memberikan izin tanah yang didalilkan sebagai miliknya untuk

diterbitkan hak pakai di atasnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat I dan Penggugat II memperoleh tanah

melalui jual beli dengan H. Daeng Sulaiman sebagaimana tercatat dan Akta Jual Beli

Nomor 3023/1988 tanggal 11 Mei 1988 dan Akta Jual Beli Nomor 2691/1988 tanggal 10

Mei 1988, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa objek tanah yang diperjualbelikan

dalam kedua akta jual beli tersebut adalah tanah yang masih harus ditegaskan lagi dan

belum terbit suatu hak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek dalam kedua akta jual

beli tersebut masih harus ditegaskan lagi serta belum terbit suatu hak di atasnya, maka

Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang didalilkan Penggugat I dan Penggugat II

sebagai miliknya sesungguhnya merupakan tanah negara sebagaimana pula dinyatakan

dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor: 14-530.1-05-01-2004 tanggal 15 April

2004 dan Nomor: 12-530.1-05-01-2004, tanggal 15 April 2004 (vide: bukti T-7, T-8) ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang didalilkan oleh Penggugat I dan

Penggugat II secara administratif masih merupakan tanah negara, maka dalil Penggugat

perihal keharusan adanya izin dari Penggugat I dan Penggugat II dalam rangka penerbitan

hak pakai di atas tanah tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;


penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II secara substantif mengandung cacat

yuridis atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor

730/277/SH/ST/1981 dan Nomor 730/280/SH/ST/1981 yang keduanya diterbitkan oleh

Kepala Desa Simpang Tiga pada tanggal 17 Maret 1981 (vide: lampiran bukti T-7, T-8)

diketahui bahwa tanah yang disebutkan dalam objek sengketa I dan objek sengketa II

merupakan tanah kebun ;


Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor:

14.530.1-05-01-2004 tanggal 15 April 2004 dan Nomor: 12-530.1-05-01-2004, tanggal 15

April 2004 (vide: bukti T-7, T-8) diketahui bahwa pemohon in casu Tergugat II Intervensi 1

dan Tergugat II Intervensi 3 telah/akan mempergunakan tanah tersebut untuk pertanian ;

Menimbang, bahwa meskipun tanah yang disebutkan dalam objek sengketa I dan

objek sengketa II sejak tahun 1981 diterangkan merupakan tanah kebun dan pada tahun

2004 dinyatakan sebagai tanah pertanian, namun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Setempat tanggal 2 Februari 2015 dalam perkara a quo diketahui bahwa tanah yang

disebutkan dalam objek sengketa I dan objek sengketa II masih berupa rawa-rawa yang

ditumbuhi semak belukar dan berdasarkan keterangan Tergugat II Intervensi 3 Drs.

Warman yang menyatakan bahwa tanah tersebut memang tidak ditanami dikarenakan

memang tidak memungkinkan untuk ditanami ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor:

14-530.1-05-01-2004 tanggal 15 April 2004 dan Nomor: 12-530.1-05-01-2004, tanggal 15

April 2004 (vide: bukti T-7, T-8) sebagai dasar penerbitan objek sengketa I dan objek

sengketa II memuat informasi mengenai data fisik tanah yang berbeda dan tidak sesuai

dengan keadaan tanah yang sesungguhnya maupun peruntukannya, maka Majelis Hakim

berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II mengandung cacat

yuridis secara substansial khususnya yang berkaitan dengan keabsahan data fisik dan

peruntukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan

objek sengketa I dan objek sengketa II mengandung cacat prosedural dikarenakan

diajukan dan didaftarkan berdasarkan letak satuan wilayah dan kecamatan yang salah

serta mengandung cacat yuridis secara substansial yaitu berupa kesalahan data fisik

tanah yang berbeda dari kenyataannya dan peruntukannya, maka objek sengketa I dan

objek sengketa II sudah sepatutnya dinyatakan batal dan kepada Tergugat diperintahkan

untuk mencabut objek sengketa I dan objek sengketa II ;


Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa I dan objek sengketa II telah

dinyatakan batal, sementara terhadap objek sengketa III Penggugat I dan Penggugat II

telah dinyatakan tidak memiliki kepentingan, maka gugatan Para Penggugat haruslah

dinyatakan dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian,

maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, kepada para Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan

Tergugat II Intervensi 3 selaku pihak yang dikalahkan maka dihukum untuk membayar

biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang besarnya akan

disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan menjatuhkan

putusan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum,

bukti-bukti lainnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan dalam sengketa ini,

namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan

hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II

Intervensi 3 tentang Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki kepentingan untuk

menggugat terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 40/Simpang Tiga tanggal 17 Mei

2004 atas nama PT. Robina Putra Perkasa Surat Ukur Nomor 1617/Sp.Tiga/2004

tanggal 25 Februari 2004 seluas 11.780 M2 ;


- Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan

Tergugat II Intervensi 3 yang lain dan selebihnya ;


- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II sebagian ;

- Menyatakan Batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 617/Simpang Tiga tanggal 17 Mei 2004

atas nama Ir. Alhadi, MM, MT, Charijah, Drs. Alfian dengan Surat Ukur Nomor

1621/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004 seluas 18.415 M2 ;

- Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 618/Simpang Tiga tanggal 17 Mei 2004

atas nama Drs. Warman dengan Surat Ukur Nomor 1618/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Fe

bruari 2004 seluas 17.449 M2 ;

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 617/Simpang

Tiga tanggal 17 Mei 2004 atas nama Ir. Alhadi, MM, MT, Charijah, Drs. Alfian dengan

Surat Ukur Nomor 1621/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004 seluas 18.415 M2 ;

- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor 618/Simpang

Tiga tanggal 17 Mei 2004 atas nama Drs. Warman dengan Surat Ukur Nomor

1618/Sp.Tiga/2004 tanggal 25 Februari 2004 seluas 17.449 M2 ;

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang lain dan selebihnya ;

- Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 3 untuk

membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.604.000,- (satu juta enam

ratus empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 oleh kami HUJJA

TULHAQ, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN,

S.H. dan A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan

tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal

12 Maret 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu ASWIRMAN, S.H., selaku


Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru serta dihadiri oleh kuasa

Penggugat I dan Kuasa Hukum Penggugat II, Kuasa Tergugat, serta Kuasa Tergugat II

Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Kuasa Tergugat II Intervensi 3 ;

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

Ttd

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.

Ttd

HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.

Ttd

A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI ,

ttd

A S W I R M A N, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

2. A T K Rp 50.000,-

3. Panggilan-panggilan Rp. 195.000,-

4. Pemeriksaan Setempat Rp. 1.300.000,-

5. Materai Rp. 24.000,-

6. Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp.1.604.000,-

“ demi keadilan berdasarkan ketuhanan …ptun-pekanbaru.go.id/do/images/direktori putusan...

Documents