akta perdamaian - simkara.pt-pekanbaru.go.idsimkara.pt-pekanbaru.go.id/files_perdata... · ptr,...
TRANSCRIPT
Hal. 1 dari 10 hal. Put. 157/PDT/2013/PTR
AKTA PERDAMAIAN
Pada hari ini Kamis tanggal 5 Desember 2013, kami Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pemeriksaan berkas perkara yang
terdaftar di Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Nomor 157 /PDT/ 2013/
PTR, telah menemukan adanya surat dari pihak Tergugat/ Pembanding
dan dari Pihak Penggugat/Pembanding dengan suratnya masing masing
dari Penggugat/Terbanding tertanggal 31 Oktober 2013 dan diterima di
Pengadilan Tinggi tanggal 07 Nopember 2013, Surat dari Tergugat/
Pembanding tertanggal 18 Nopember 2013 yang diterima di Pengadilan
Tinggi pada tanggal 20 Nopember 2013, disertai dengan lampirannya
khususnya dengan lampiran berupa asli dan fotocopy Perjanjian
Perdamaian yang telah dibubuhi meterai cukup serta dilegalisir oleh
Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, maka telah
nyata adanya kesepakatan menyelesaian perkara ini secara damai
diantara pihak Penggugat/Terbanding dengan Pihak
Tergugat/Pembanding yang dtuangkan dalam suatu Perjanjian
Perdamaian yang bentuk dan isinya adalah sebagai berikut:
PERJANJIAN PERDAMAIAN
Antara
PT NINDYA KARYA (Persero)
Dan
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Terhadap
Perkara No.: 38/Pdt.G/2012/PN.TPI.
Nomor : 447/NKDI/TEKMAS/09/2013
Nomor : 600/03/DPU.BA/IX/2013
Hal. 2 dari 10 hal. Put. 157/PDT/2013/PTR
Pada hari ini Senin tanggal sembilan bulan September tahun Dua ribu tiga
belas (09-09-2013) bertempat di Gedung Nindya Jalan Letjend Haryono
MT Kav. 22 Jakarta 13630, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
Jabatan
NPWP
Berkedudukan
Berdasarkan
:
:
:
:
:
Ir. HERRY SUXMANTOJO
General Manager PT NINDYA KARYA (Persero)Divisi I
01.001.612.9-051.000
Jl. Sisingamangaraja Km. 07 Medan
Anggaran Dasar No. 76 tanggal 15 Maret 1973
disahkan oleh Departemen Kehakiman Republik
Indonesia No. Y.A.S/300/3 tanggal 20 Agustus 1973
yang dirubah dengan Anggaran Dasar Perubahan oleh
Notaris Zulkifli Harahap, SH No. 56 tanggal 29 Juli
1998 yang disahkan oleh Departemen Kehakiman
Republik Indonesia No. C2 – 13004.HT.01.04.TH.98
tanggal 04 September 1998 dan Surat Keputusan
Direksi PT NINDYA KARYA (Persero)No.
170/DIRUT/KPTS/GMSS/03/2013 Tanggal 06 Maret
2013.
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
Nama
NIP
Jabatan
Berkedudukan
Berdasarkan
:
:
:
:
:
Ir. HERU SUKMORO , CES
19600518 199102 1 001
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan
Riau
Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau Gedung C2 Lantai I Pulau Dompak Tanjung
Pinang
Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 258
Hal. 3 dari 10 hal. Put. 157/PDT/2013/PTR
Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan
Surat Keputusan Gubernur No. 39 Tahun 2012 tentang
Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD Provinsi
Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama juga
disebut ”PARA PIHAK”.
Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-
hal sebagai berikut :
1. Bahwa antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah menandatangani
Perjanjian No.B.01/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007 tanggal 15 Desember
2007, yang telah di Adendum sebanyak 4 (empat) kali dengan Addendum I
No. B.01.A/SPPP/DPU/MY-KEPRI/IV/2008 tanggal 19 April 2008 Juncto
Addendum II No. B.01.02 ADD/SPPP/DPU/MY-KEPRI/V/2009 tanggal 25
Mei 2009 Juncto Addendum III No. B.01.03ADD/SPPP/DPU/MY-KEPRI/
X/2009 tanggal 28 Oktober 2009 Juncto Addendum IV No. B.01.04 ADD/
SPPP/DPU/MY-KEPRI/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 untuk Pelaksanaan
Pekerjaan Pembangunan Jembatan P. Bintan – P. Dompak dengan sumber
dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi
Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran
2010.
2. Bahwa mengingat perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan
Riau No. 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
No. 14 Tahun 2007 tentang Pengikatan Dana, Penetapan Program dan
Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak belum direvisi, sehingga PIHAK
Hal. 4 dari 10 hal. Put. 157/PDT/2013/PTR
KEDUA tidak dapat merealisasikan pembayaran tagihan termijn maupun
tagihan penyesuaian harga (eskalasi) kepada PIHAK KESATU.
3. Bahwa dikarenakan tidak adanya penyelesaian kewajiban dari PIHAK
KEDUA kepada PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU telah mengajukan
gugatan melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pinang terdaftar dalam register
perkara No. 38/Pdt.G/2012/PN.TPI, perkara antara : PT. Nindya Karya
(Persero) sebagai Penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia cq.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kepulauan Riau selaku Pengguna Anggaran sebagai Tergugat dan PT.
Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai Turut Tergugat.
4. Bahwa perkara Perdata No. 38/PDT.G/2012/PN.TPI telah diputus oleh
Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 25 April 2013 yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
M E N G A D I L I:
DALAM KONVENSI :
DALAM PROVISI :
- Menolak tuntutan provisi penggugat untuk seluruhnya ;
DALAM EKSEPSI
- Menolak eksepsi tergugat;
DALAM POKOK PERKARA :
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan
kerugian bagi Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada
Penggugat uang sejumlah Rp. 41.962.182.057,26 (empat puluh satu
milyar sembilan ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh dua
ribu lima puluh tujuh dua puluh enam sen rupiah);
Hal. 5 dari 10 hal. Put. 157/PDT/2013/PTR
- Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam
perkara ini;
- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
DALAM REKONPENSI :
- Menolak gugatan rekonpensi penggugat untuk seluruhnya;
DALAM KONVENSI /DALAM REKONVENSI :
- Menghukum tergugat konvensi/penggugat rekonvensi untuk membayar
biaya perkara ini yang ditaksir sebesarRp. 1.041.000,- (satu juta empat
puluh satu ribu rupiah);
5. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagaimana
dimaksud point 4 diatas, PIHAK KEDUA telah mengajukan upaya banding
sesuai dengan memori banding pada tanggal 12 Juni 2013sesuai Relas
Pemberitahuan Banding No. 05/Pdt.G/2013/PN.TPI. Jo.No.38/Pdt.G/2012/
PN.TPI tertanggal 23 Mei 2013 dan PIHAK KESATU telah menyerahkan
Kontra Memori Banding pada tanggal 17 Juli 2013 sesuai Akta Tanda
Terima Memori Banding No. 38/Pdt.G/2012/PN.TPI.
6. Bahwa selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri sengketa
penyelesaian hutang termijn dan penyesuaian harga (eskalasi) dalam
Pembangunan Jembatan P. Bintan – P. Dompak sebagaimana dimaksud
dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 38/PDT.G/2012/
PN.TPI tanggal 25 April 2013 tersebut dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut :
6.1. Atas permintaan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU bersedia
menurunkan jumlah pembayaran semula sebesar Rp.
41.962.182.057,26 (empat puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh
dua juta seratus delapan puluh dua ribu lima puluh tujuh dua puluh
enam sen rupiah) sebagaimana ternyata dari amar putusan Pengadilan
Negeri Tanjung Pinang No. 38/PDT.G/2012/PN.TPI menjadi total
Hal. 6 dari 10 hal. Put. 157/PDT/2013/PTR
sebesar Rp. 35.561.171.241,26 (tiga puluh lima milyar lima ratus enam
puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh satu
dua puluh enam sen rupiah) (sudah termasuk PPN), dengan rincian
sebagai berikut :
a. HUTANG TERMIJN -------------------------- Rp. 18.437.059.931,00
b. HUTANG ESKALASI-------------------------- Rp. 17.124.111.310,26
Rp. 35.561.171.241,26
6.2. PARA PIHAK sepakat dan menyetujui bahwa yang akan dibayarkan
oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebesar Rp.
35.561.171.241,26 (tiga puluh lima milyar lima ratus enam puluh satu
juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh satu dua puluh
enam sen rupiah) tersebut merupakan pembayaran lunas atas seluruh
kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tanpa ada yang
dikecualikan sehubungan dengan Pembangunan Jembatan P. Bintan –
P. Dompak milik PIHAK KEDUA.
6.3. Bahwa pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 6.2 akan
dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sekaligus lunas
setelah diterimanya salinan resmi putusan Pengadilan Tinggi
Pekanbaru yang memuat materi Perjanjian Perdamaian ini dan PIHAK
KESATU telah menyampaikan kepada PIHAK KEDUA surat tagihan
untuk memenuhi putusan Pengadilan Tinggi tersebut pada Tahun
Anggaran 2013.
6.4. Dengan disepakatinya Perjanjian Perdamaian ini, maka PARA PIHAK
menyatakan bahwa sengketa Perdata sebagaimana dinyatakan dalam
amar putusan Perdata No. 38/PDT.G/2012/PN.TPI telah berakhir dan
karenanya tidak berlaku mengikat bagi PARA PIHAK.
6.5 PIHAK KESATU berkewajiban antara lain :
1. memindahkan Movable Scaffolding System (MSS) dan segala
peralatan lainnya milik PIHAK KESATU yang ada dilokasi
Hal. 7 dari 10 hal. Put. 157/PDT/2013/PTR
jembatan I P. Bintan – P. Dompak, paling lambat pada bulan
Desember tahun 2013, apabila tidak selesai dalam waktu yang
telah ditentukan tersebut, maka PIHAK KESATU menjamin
pemindahan MSS berikut segala peralatan lainnya tidak akan
mengganggu proses pekerjaan teknis selanjutnya yang akan
dilakukan oleh kontraktor yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk
menyelesaikan pekerjaan lanjutan pembangunan Jembatan I P.
Bintan - P. Dompak.
2. menyerahkan Shop Drawing, gambar pelaksanaan dan dokumen-
dokumen lain yang menjadi hak PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua
hutang yang ditimbulkan oleh hubungan kerja antara PT NINDYA
KARYA (Persero) dengan Pihak lain dalam melaksanakan
pekerjaan pembangunan Jembatan I P. Bintan - P. Dompak dan
membebaskan PIHAK KEDUA dari semua tanggung jawab
sehubungan dengan adanya tuntutan tersebut (jika ada).
6.6. Sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh PIHAK
KEDUA terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No.
38/PDT.G/2012/PN.TPI tanggal 25 April 2013, maka PARA PIHAK
akan segera menyampaikan Perjanjian Perdamaian ini kepada
Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tanjung Pinang agar Perjanjian Perdamaian ini dinyatakan sebagai
Putusan Perdamaian dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
dengan Putusan Pengadilan yang bersifat final dan pasti.
6.7. Dalam hal setelah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini
ternyata Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan,
maka PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan pertimbangan
hukum dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut dan
Hal. 8 dari 10 hal. Put. 157/PDT/2013/PTR
karenanya putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dimaksud dinyatakan
tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6.8. Setiap perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini akan
diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dalam waktu 30
(tiga puluh) hari dan apabila musyawarah tidak tercapai, maka PARA
PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri
Tanjung Pinang.
Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan
PIHAK KEDUA dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup pada hari, tanggal,
bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam keadaan sehat tanpa
adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun dengan maksud untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KESATU,
PTNINDYA KARYA (Persero)
Ir. HERRY SUXMANTOJO
General Manager
PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Ir. HERU SUKMORO, CES
Pembina UtamaMuda
NIP. 19600518 199102 1 001
Kemudian Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai
berikut :
Hal. 9 dari 10 hal. Put. 157/PDT/2013/PTR
P U T U S A NNomor 157 /PDT/2013/PTR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi tersebut;
Setelah membaca kesepakatan kedua belah pihak tersebut diatas;
Memperhatikan ketentuan pasal 154 RBG jo, PERMA No.1 Tahun 2008
serta ketentuan perundang undangan lainnya;
M E N G A D I L I
----- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan mematuhi isi perjanjian
tersebut;
----- Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding
sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Pekanbaru pada hari ini Kamis tanggal 5 Desember 2013 oleh kami
Parlindungan Napitupulu SH,M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi selaku
Ketua Majelis Sabar Tarigan Sibero, SH dan Hj. Wagiah Astuti,SH masing
masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Desember 2013 Nomor 157/PDT/ 2013/PTR untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan ini
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota serta
Hal. 10 dari 10 hal. Put. 157/PDT/2013/PTR
dibantu oleh Diyah Fajar Sari Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
tersebut tanpa dihadiri pihak pihak yang berperkara.
HAKIM ANGGOTA; HAKIM KETUA;
Sabar Tarigan Sibero, SH Parlindungan Napitupulu SH,M.Hum
.
Hj. Wagiah Astuti, SH
PANITERA PENGGANTI;
Diyah Fajar Sari
Biaya proses:
1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Leges Rp 3.000,-
4. Biaya Administrasi Rp 136.000,-
Jumlah Rp 150.000,-
===========
(seratus lima puluh ribu rupiah)