SURABAYA - Yayasan Lem baga Konsumen (YLKI) Jawa Timurmengapresiasi inovasi Pemerintah Kota (Pem kot) Surabaya tentang perizinan satu atap. Ken-dati demikian, ada beberapa masukan diberikan lemba-ga tersebut guna menyem-pur nakan layanan kepada masyarakat tersebut.

Ketua YLKI Jatim Said Sutomo mengatakan, agar lebih efektif lagi dalam pe-la yanan, sebaiknya Pemkot Surabaya sebisa mungkin me ngurangi tatap muka la-ng sung antara yang me nga-jukan perizinan dengan pe-tu gas. Dengan artian, se bi-sa mungkin dilakukan se ca-ra online. Misalnya, bisa ki rim lewat email. Kalau-pun membutuhkan verifi-ka si, petugas bisa diturun-kan mendatangi rumah war ga.

“Petugas bisa memanfaat-kan perangkat yang ada hing ga di tingkat bawah. Se perti ketua rukun warga (R W) dan rukun tetangga (RT). Mereka bisa mela ku-kan ve ri fikasi dokumen asli milik masyarakat dengan menda ta ngi satu persatu ke rumah nya. Data dari veri fi-kasi ke mudian dimasukkan melalui online,” papar Said ke pada Ra dar Surabaya, Se lasa (15/8).

Neburut dia, Itu perlunya pe rangkat di tingkat bawah. Dengan demikian, semuanya perangkat mulai bawah sam pai atas, bergerak. Se-hing ga ketika ada sengketa, mereka ini paham. Meka nis-me seperti ini belum ada,” bebernya.

Jika nantinya mekanisme ini benar diterapkan, Said menyarankan ada biaya bagi RT/RW melakukan hal ter-sebut. Hitung-hitungannya ditetapkan dalam peraturan daerah (perda) yang digodok antara eksekutif dengan le-gis latif. Sedangkan pemba-ya rannya nantinya bisa dila-ku kan secara online, untuk menghindari adanya pungu-tan liar (pungli). “Berapa bia-yanya nanti dihitung, tidak apa-apa. Jadi warga atau pe-ngusaha tidak perlu repot wa ra-wiri,” ungkapnya.

Selain soal perijinan yang melibatkan RT/RW, dia juga berharap Pemkot mener tib-kan developer yang menjual rumah atau apartemen, na-mun tanpa disertai izin men-di rikan bangunan (IMB). Pa-dahal ini sangat meng kha-wa tirkan konsumen. Dima-na ketidak pastian atas pem-ba ngunannya, sehingga ke-kha watiran uang pemba ya-ran pelanggan hangus pun mencuat.

Antisipasi seperti ini seha-rus nya dilakukan oleh Pem-kot melalui kemudahan pe r-izinan. “Kalau memang per i-zi nan IMB ini mudah, kena-pa hal tersebut masih terjadi dan keluhan tersebut masuk kepada kami. Logikanya, izin mudah seharusnya di bro sur sudah dicantumkan IMB juga,” bebernya.

Secara keseluruhan, me-nu rud Said, perizinan satu atap di Surabaya sangat ba-gus dari pada daerah lain. Dia pun berharap, semakin banyak lagi perizinan yang terintegrasi di dalamnya. “tetapi juga harus disadari oleh masyarakat bahwa ja-ngan sampai ada persyaratan yang terlewatkan,” ung kap-nya. Jadi pelayanan yang seharusnya bisa mem per-mudah, tetapi mempersulit pelayanan.

Maka dari itu, Said meng-

himbau semua peraturan te-tap dilakukan sesuai prose-dur hukum yang berlaku. Ja ngan sampai menyalahi aturan yang ada. Sebab, sa-ngat disayangkan pelayanan publik yang baik justru ter co-reng dengan kesalahan pro-

se dur dan cacat hukum. “Masyarakat ini harus

sadar juga. Biasanya karena malas pulang untuk meng-

ambil persyaratan yang ku-rang. Dan, kebetulan kenal sama petugas. Akhirnya me-nyepelekan kekurangan sya-

rat tersebut. Jangan sampai memberikan kemudahan, tapi kemudian justru me-mun culkan sengketa,” urai-nya.

Terlepas dari itu semua, Said pun berharap, sistem pe layanan yang telah bagus seperti saat ini bisa terus dipertahankan. Tidak hanya

pada masa pemerintahan Wa li Kota Tri Rismaharini. Melainkan juga kepala dae-rah yang menjabat setelah-nya. “Biasanya ganti kepala,

berubah kebijakan tersebut. Untuk itu, mari kita jaga ber sama-sama yang telah ba ik ini,” pungkasnya. (bae/hen)

layouter: dony

RADAR SURABAYA l RABU, 16 AGUSTUS 2017 HALAMAN 20

Yayasan Lembaga Konsumen Jawa Timur

SATRIA NUGRAHA/RADAR SURABAYA

KURANGI TATAP MUKA: Layanan secara online lebih efektif dilakukan Pemkot Surabaya untuk me ngurangi tatap muka langsung antara yang mengajukan perizinan dengan petugas.

SAID SUTOMOKetua Yayasan Lembaga Konsumen Jawa Timur

Petugas bisa memanfaatkan perangkat yang ada hingga di tingkat bawah. Seperti ketua rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT).

Mereka bisa melakukan verifikasi dokumen asli milik masyarakat dengan mendatangi satu persatu ke rumahnya. Data dari verifikasi kemudian dimasukkan melalui online.”