Kata Pengantar

Segala puji kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas

bidang studi kewarganegaraan dengan judul makalah “LEMBAGA

BANTUAN HUKUM ” ini dengan baik sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan.

Laporan ini merupakan hasil gabungan antara pencarian makalah dari

internet dan beberapa sumber lainnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat

bagi kita semua.

Dengan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Frisca

Aprilia S.Pd sebagai guru bidang studi kewarganegaraan ( PKN )yang telah

memberikan banyak saran, petunjuk dan dorongan dalam melaksanakan tugas

ini.

Dalam penyusunan tugas ini, segala kritik dan saran sangat kami

harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan. Semoga dengan adanya tugas ini

kita dapat belajar bersama demi kemajuan ilmu pengetahuan

Baturaja , September 2014

Penyusun

[Type text] Page 1

Daftar Isi

Kata pengantar...................................................................................................1

Daftar Isi............................................................................................................2

A. Yayasan Lembaga Hukum.....................................................................................................3

B. Sejarah singkat dan Perkembangan Bantuan Hukum Indonesia..................................................................................................5

1. tujuan LBH ..................................................................................52. tujuh ciri dari apa yang disebut bantuan hukum

struktural.....................................................................................7

C. Bantuan Hukum yang memperjuangkan HAM.......................................................................................................8

D. Fungsi Dan Peranan Lembaga Bantuan Hukum Struktural...................11E. Lembaga Bantuan Hukum (LBH).............................................13F. Visi, Misi, & Tujuan..............................................................................14G. Undang -Undang Tentang Bantuan Hukum..........................................15

[Type text] Page 2

A.Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Logo YLBHI

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau disingkat YLBHI tadinya adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang didirikan atas gagasan dalam kongres Persatuan Advokast Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970. Ketua Dewan Pembinanya sejak 25 April 2007 adalah Toeti Heraty Roosseno yang terpilih menggantikan Adnan Buyung Nasution. Pada akhir masa baktinya, Toeti digantikan untuk sementara oleh Todung Mulya Lubis dan secara definitif pada akhir 2011 dijabat oleh Abdul Rachman Saleh, mantan Hakim Agung yang kemudian dipilih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Jaksa Agung.

Setelah beroperasi selama satu dasawarsa, pada 13 Maret 1980 status hukum LBH ditingkatkan menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 28 Oktober tetap dijadikan sebagai Hari Ulang Tahun YLBHI.

Pada awalnya, gagasan pendirian lembaga ini adalah untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan keseharian pelanggaran atas hak-hak asasi mereka. Lambat laun rezim otoriter Orde Baru di bawah Soeharto membawa LBH menjadi salah satu subyek kunci bagi perlawanan terhadap otoriterianisme Orde Baru, dan menjadi simpul penting bagi gerakan pro-demokrasi.

Prinsip-prinsip bagi penegakan demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan membawa LBH ke tengah lapangan perlawanan atas ketidakadilan struktural yang dibangun dalam bingkai Orde Baru. LBH memilih untuk berada di sisi pergerakan kaum buruh, petani, mahasiswa, kaum miskin kota, dan semua kekuatan yang memperjuangkan demokrasi.

LBH kemudian mengembangkan konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS), konsep yang didasarkan pada upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial dengan cara melibatkan klien untuk ikut menyelesaikan masalahnya sendiri, mengorganisir diri mereka sendiri dan pada akhirnya bisa mandiri dan

[Type text] Page 3

tidak tergantung lagi kepada pengacaranya. LBH berkembang menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang kini memiliki 15 kantor cabang dan 7 pos yang tersebar dari Banda Aceh hingga Papua.

Berbicara tentang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Orientasinya berbeda dengan "Law Firm" atau "Associates". LBH lebih berorientasi pada bantuan untuk orang yang tidak mampu, tidak Profit Motiv sedangkan Law Firm atau Associates, ini lebih kepada profit motiv, walaupun mereka juga memberikan Pelayanan Bantuan Hukum bagi yang tidak mampu secara cuma-cuma,dan Yang paling penting dari semua itu ialah lisensi. Lisensi diberikan oleh Organisasi Advokat, dalam hal ini PERADI. Bila tidak, anda tidak bisa membuka praktek Apa lagi berdasarkan UU Advokat, persyaratan ini lebih ketat lagi.

LBH adalah sebuah institusi, oleh karena itu harus punya AD/ART (Statuta). Apabila LBH Tersebut ingin dibuat berdasarakan Badan Hukum Yayasan, maka anda harus menghadap Notaris dan sekaligus didaftarkan di Departemen Hukum, Perundangan-undangan dan HAM. itu merupakan hal penting apa bila LBH anda kelak akan memperoleh Funding Agency (Donor). Setelah itu anda membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kanwil yang relevan untuk kegiatan sosialisasi (Darkum, Narkoba, dll). Biasanya LBH lebih cenderung jadi NGO, sehingga mainnya sering dengan Funding Agency. Oleh karena itu, tidak ada salahnya LBH anda didaftarkan juga di Dinas Kesbanglinmas, supaya LBH taersebut di Daftarkan untuk dapat menerima bantuan APBD (Pemprov/Pemkab/Pemko) setiap tahunnya, sepanjang pertanggung jawabannya benar.

Lembaga Hukum dapat dibedakan dengan dua macam kriteria, yaitu kriteria tujuan pembentukkannya dan kriteria proses pembentukkannya.

Berdasarkan kriteria pertama, dihasilkan dua jenis-jenis lembaga, yaitu :

1. Lembaga Publik,yang ditujukan untuk kepentingan orang banyak/umum.2. Lembaga Privat,yang ditujukan untuk kepentingan kalangan terbatas saja.

Berdasarkan kriteria kedua, dihasilkan dua jenis lembaga-lembaga, yaitu :

1. Lembaga pemerintah, yaitu yang prosesnya melibatkan pemerintah.2. Lembaga swadaya masyarakat, yaitu yang prosesnya atas prakarsa dari masyarakat.

B. Sejarah singkat dan Perkembangan Bantuan Hukum Indonesia

Pembicaraan mengenai Lembaga Bantuan Hukum Indonesia maka dalam benak kita teringat akan sosok Adnan Buyung Nasution. Nama Adnan Buyung Nasution tidak dapat dilepaskan dari Lembaga Bantuan Hukum (selanjutnya akan disebut LBH), umumnya orang akan mengidentikkan LBH dengan Adnan Buyung Nasution. Memang seperti kita ketahui bahwa gagasan pendirian bantuan hukum di Indonesia adalah gagasan dari Adnan Buyung Nasution yang saat itu menginginkan adanya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma

[Type text] Page 4

terhadap mereka yang tidak mampu secara ekonomi untuk membayar pengacara dalam hal untuk membantu mereka dalam penyelesaian masalah hukum yang dihadapai bahkan mereka tidak mengerti akan hak-hak mereka untuk memperoleh bantuan hukum.

Dalam prakteknya sebagai Jaksa di pengadilan-pengadilan, Buyung Nasution merasakan begitu lemahnya posisi terdakwa yang harus dihadapkan ke persidangan. Buyung tergerak hatinya melihat kesengsaraan dan keterbelakangan masyarakat yang buta hukum. Mereka tidak tahu akan hak-hak mereka, kemiskinan ekonomi membuat mereka tak mampu berbuat apa-apa, termasuk membayar pengacara untuk mendapatkan bantuan hukum. Ada konflik batin pada diri Adnan Buyung Nasution untuk menolong orang kecil yang buta huruf, buta hukum, tidak mampu, dengan memberikan bantuan hukum cuma-cuma.[1]

Lembaga Bantuan Hukum atau yang sekarang dikenal dengan nama Yayasan Lembaga bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada awalnya merupakan gagasan Adnan Buyung Nasution, yang ketika itu tergabung dalam PERADIN, akibat ketidakpuasan terhadap situasi sosial politik yang dengan mengesampingkan norma-norma hukum yang ada seringkali merugikan rakyat.[2]

Dari ide untuk melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang sering kali menimpa mereka, membantu mereka yang awam hukum yang seringkali tertindas oleh hukum yang ada karena ketidaktahuan mereka akan hak-haknya dan hukumnya maka gagasan tersebut diusulkan pada PERADIN untuk mendirikan suatu lembaga yang memberikan bantuan hukum secara prodeo. Maka pada tanggal 28 Oktober 1970 PERADIN membentuk lembaga bantuan hukum yang sekarang dikenal dengan nama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta dan Adnan Buyung Nasution sebagai pimpinannya. Dengan segala keterbatasan yang ada baik pada segi keuangan untuk tetap mempertahankan berdirinya LBH, banyak pihak yang meragukan bahwa LBH tidak akan lama bertahan. Ternyata pendirian LBH di Jakarta diikuti oleh pendirian bantuan hukum di daerah-daerah Indonesia lainnya, seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Ujung Pandang, Menado, Palembang dan Jaya pura. Pendirian LBH-LBH tersebut kemudian disentralisasikan dengan mendirikan yayasan, dikenal dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

1. Dalam Anggaran Dasar LBH disebutkan bahwa tujuan LBH adalah:[3]

1. memberi pelayanan hukum pada rakyat miskin

2. mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat, terutama mengenai hak-haknya sebagai subjek hukum

3. mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat yang sedang berkembang.

Tujuan LBH dalam memberikan bantuan pada rakyat miskin, sering dipresepsikan sebagai belas kasihan terhadap rakyat miskin, bukan sebagai Hak Asasi Manusia (selanjutnya akan disebut HAM) untuk mendapatkan dan diperlakukan sama dihadapan hukum dalam hal ini adalah perlakuan yang sama terhadap mereka untuk diberi kesempatan membela dirinya, untuk mendapatkan informasi mengenai ketidaktahuan mereka terhadap hukum, untuk menyampaikan keluhan dan untuk mendapatkan hak-haknya.

[Type text] Page 5

LBH dalam kegiatannya yang mendukung kalangan rakyat yang tertindas ini bisa kita lihat pada peristiwa-peristiwa yang pernah ditangani oleh LBH diantaranya adalah pada tahun 1971, LBH bersedia mewakili kurang lebih lima ratus keluarga yang berasal dari daerah Lubang Buaya (Jakarta Timur) yang tergusur oleh Pemda DKI  Jakarta karena lahan mereka akan digunakan untuk membangun Taman Mini Indonesia Indah  Saat itu LBH menentang Gubernur Jakarta yang pada saat itu dijabat oleh Ali Sadikin, yang membuktikan bahwa LBH adalah lembaga yang mandiri, walaupun saat itu LBH mendapatkan subsidi dari Pemda DKI. Pembelaan LBH pada mereka yang diadili karena  melakukan demonstrasi besar-besaran zaman pemerintahan Soeharto menentang penanaman modal Jepang. Pembelaaan terhadapa mahasiswa yang mengeritik pemerintah pada tahun 1979, sampai pada pembelaan LBH terhadap pembrendelan tiga media masa yaitu Tempo, Editor dan DeTik termasuk pembelaannya pada Sri Bintang Pamungkas yang dituduh berunjuk rasa pada Presiden Soeharto saat itu.[4]

Dalam perkembangannya, kegiatan LBH tersebut adalah karena perhatian LBH yang lebih dititikberatkan pada bantuan hukum yang berdimensi kerakyatan yang disebut sebagai bantuan hukum struktural, tidak hanya bantuan hukum untuk perorangan tetapi juga bagi masyarakat kolektif.

Melalui kegiatan bantuan hukum stuktural ini, LBH diharapkan akan dapat lebih berperan dalam pelaksanaan pembangunan di negara kita walaupun konsep tentang bantuan hukum sturuktural itu sendiri masih tetap diperbincangkan. Adnan Buyung Nasution mengartikan bantuan hukum struktural sebagai rangkaian progaram baik melalui jalan hukum maupun jalan halal lainnya yang diarahkan bagi perubahan pola hubungan yang menjadi dasar kehidupan sosial menuju pola hubungan yang lebih sejajar. Hal ini menurut pendapatnya adalah merupakan prasyarat bagi pengembangn hukum yang memberikan keadilan bagi mayoritas kaum miskin di Indonesia. Ini berarti Konsep bantuan hukum struktural dikembangkan dalam konteks pembangunan masyarakat adil dan makmur.[5]

Dari hal tersebut konsep dari bantuan hukum menjadi semakin luas, bukan hanya membantu menyelesaikan permasalahan hukum terhadap mereka yang menghadapi kesulitan hukum tetapi juga bagaimana memberikan pemahaman pada masyarakat untuk mengerti hukum, mengkritisi produk hukum sampai dengan pemberian pendidikan hukum pada masyarakat sudah menjadi lembaga sosial yang membantu kelompok-kelompok yang terpinggirkan oleh suatu kebijakan pemerintah yang dirasakan justru sangat meminggirkan mereka yang berada dikalangan bawah yang sulit sekali didengar suaranya.

Pelaksanaan bantuan hukum dibedakan menjadi bantuan hukum individual dan bantuan hukum struktural. Bantuan hukum yang individual lebih ditekankan pada pendampingan terhadap masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya melalui proses hukum sehingga proses tersebut berjalan baik tanpa ada diskriminasi. Sedangkan bantuan hukum struktural lebih menekankan kegiatannya pada pemberdayaan dan penyadaran masyarakat akan hukum agar meraka dapat memperjuangkan hak-haknya yang dilanggar dengan cara-cara tertentu.

[Type text] Page 6

2. Menurut T. Mulya Lubis menyebutkan ada tujuh ciri dari apa yang disebut bantuan hukum struktural yang secara singkat dapat disebutkan sebagai berikut:[6]

1. sifat bantuan hukum haruslah struktural, artinya bantuan hukum haruslah sepenuhnya memihak pada pinggiran dalam menghadapi pusat. Bantuan hukum struktural haruslah mengutamakan bantuan kepada kelompok, bukan lagi pada perorangan

2. sistem hukum kita juga harus diubah dalam arti aksi-aksi hukum kelompok atau aksi-aksi hukum struktural harus mulai dimungkinkan

3. sifat bantuan hukum kita haruslah menjadi pedesaan disamping tetap berurusan dengan kota. Bantuan hukum harus lebih banyak di pedesaan di pinggiran, karena memang lapisan tertindas itu lebih banyak di pinggiran

4. sifat banatuan hukum haruslah aktif. Bantuan hukum bukan lagi rumah sakit yang menunggu, tetapi haruslah bantuan hukum yang berjalan dari suatu tempat ke tempat lain di kota dan di desa

5. bantuan hukum harus mulai mendayagunakan pendekatan-pendekatan diluar hukum atau bukan hukum:external approach

6. bantuan hukum harus mulai membuka diri terhadap organisasi-organisasi yang bukan badan hukum

7. bantuan hukum untuk bisa efektif haruslah menjadi suatu gerakan sosial yang bertujuan tidak saja pada konsentrasi sosial, politik, ekonomi dan budaya tetapi justru harus menciptakan power resource untuk menghadapi pusat.

Pemberian bantuan hukum terhadap pencari keadilan yang tertindas oleh adanya diskriminasi hukum terhadap mereka yang ketidaktahuannya akan hak-haknya dalam menghadapi persoalan hukum lebih ditingkatkan dan memperluas kegiatannya yang diarahkan pada mendukung pembangunan hukum yang nasional.

Pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan advokat dalam setiap proses hukum melainkan lebih jauh dari hal itu yaitu bagaimana menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada.[7]

  Pemenuhan hak asasi manusia menjadi salah satu barometer dalam me-nentukan maju atau tidaknya suatu negara dari aspek kesejahteraan sosial, yang merupakan tujuan Negara Indonesia.

1. Pemenuhan HAM ini termasuk didalam-nya terhadap warganegara yang terkena proses hukum, dan ini merupakan kon-sekuensi dari sebuah negara hukum.

2. Bantuan hukum, merupakan salah satu perwujudan dari penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan perlakuan secara layak oleh aparat penegak hukum sesuai denganharkat dan martabatnya

[Type text] Page 7

sebagai manusia, mengingat aturan hukum bersi-fatesoterik sehingga bagi masyarakat awam tidak mudah untuk mengerti danmemahami.

3. Bantuan hukum menjadi salah satu alat untuk mencapai pemenuhanHak Asasi manusia seperti yang tertuang dalam Pasal 54 Undang-undang No.8Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“G una kepen t ingan pe mbe l aan , t e r sa ngka a t a u t e rdakw a be rhak  mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukumselama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang”.

Hal ini dipertegas lagi dalam Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentangkekuasaan kehakiman pada Pasal 56, yang berbunyi“1)setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuanhukum. 2)Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”

Untuk mengatur keberadaan, tugas dan wewenang advokat yang salah satu tugas dan wewenangnya mengatur tentang pemberian bantuan hukum bagimasyarakat yang membutuhkan, maka dikeluarkanlah UU No.18 Tahun 2003tentang Advokat. Dengan maksud untuk membatasi agar profesi advokat hanyadilaksanakan oleh advokat, maka diaturlah dalam Pasal 31 yang berbunyi:  “Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesiadvokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukanlahadvokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak  Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”

C.Bantuan Hukum yang memperjuangkan HAMTujuan LBH dalam salah satu Anggaran Dasarnya adalah memberikan pelayanan

hukum terhadap rakyat miskin. Hal tersebut sering diartikan bahwa pemberian bantuan hukum adalah sebagai belas kasihan terhadap mereka yang tidak mampu secara ekonomi, pemberian bantuan hukum jangan diartikan secara sempit seperti itu. Dalam Pasal 27 ayat (1)  Amandemen Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan permerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya segala warga negara, tidak dibedakan apakah miskin atau kaya, maka tetap mendapat perlakuan yang sama dalam proses menyelesaikan masalah hukum di pengadilan, mempunyai hak-hak yang sama, perlakuan yang sama, tanpa ada diskriminasi. Sehingga sudah sewajarnya pemberian bantuan hukum adalah hak setiap warga negara dengan tidak ada kecualinya.

Merupakan hak bagi setiap orang untuk dibela oleh penasehat hukum (access to legal council) dalam menghadapi masalah hukum dan memperoleh perlakuan yang sama dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya (equality before the law).

Perihal bantuan hukum termasuk didalam prinsip equality before the law dan access to legal council dan didalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya:[8]

[Type text] Page 8

1. Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan permerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

2. Pasal 34 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa bantuan hukum terhadap orang miskin merupakan kewajiban negara juga untuk memberikan.

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 37 berbunyi ”Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.

Pasal 38 berbunyi ”Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat”.

Pasal 39 berbunyi ”Dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 54 menegaskan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

5. Sedangkan pengaturan di tingkat internasional terdapat dalam berbagai instrumen internasional, diantaranya:

Universal Declaration of human Rights khususnya dalam Pasal 5 “no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment” (tidak seorangpun boleh diperlakukan secara tidak manusiawi dengan penyiksaan atau yang menurunkan martabatnya sebagai manusia)  dan dalam Pasal 7 “all are equal before the law and are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination” (setiap orang adalah sama dihadapan hukum, tidak ada diskriminasi dan mendapatkan perlindungan).

International Covenant on Civil and Political Rights khususnya dalam Pasal 16 “everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law” (setiap orang dihadapan hukum mendapatkan hak-hanya yang sama) dan Pasal 26 “all persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons, equal and effective protection against discrimination an any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”(setiap orang adalah sama dihadapan hukum, memperoleh perlindungan tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asalnya, politiknya, maupun tidak dibedakan dari statusnya).

[Type text] Page 9

Dalam prakteknya, terutama dalam perkara pidana, walaupun tersangka atau terdakwa diberikan adanya ketentuan yang menjamin untuk mendapatkan hak, perlindungan dan perlakuan yang tanpa diskriminasi dari aparat penegak hukum, dalam kenyataannya masih sering kita jumpai adanya tersangka yang mengalami penyiksaan dari aparat penegak hukum untuk memperoleh pengakuan dari tersangka terhadap perbuatan pidana yang dituduhkan padanya. Hal ini terutama terjadi pada proses pemeriksaan pendahuluan. Masih ingatkah dengan tragedy Sinkon dan Karta?, mungkin masih banyak Sinkon dan Karta lainnya.

Mereka berhak untuk memperoleh bantuan hukum sebagai hak mereka, yang harus diperlakukan sebagai subjek bukan objek untuk pembalasan terhadap perbuatannya. Toh, selama belum ada putusan pengadilan yang inkracht, mereka tetap dianggap tidak bersalah (prinsip preseumption without innocent). Kesadaran maupun pengetahuan hukum yang dimilikinya adalah terbatas untuk itu perlunya peranan dari lembaga pelayanan atau bantuan hukum untuk tetap membantu memperjuangkan hak dari setiap orang yang terpaksa berhadapan dengan permasalahan hukum.

Hukum harus mendasarkan pada HAM oleh karena hukum harus melindungi hak-hak rakyat, sehingga rakyat dapat memperjuangkan kepentingannya secara sah. Hukum harus dibuat secara demokratis dan menjamin pada HAM, pada hak-hak rakyat terutama yang  sudah cukup lama terpinggirkan oleh kepentingan pihak yang berkuasa, yang umumnya mereka yang berada dalam garis yang memperoleh hak istimewa dari kebijakan yang berlaku. Mengutip pendapatnya Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, sesuai dengan apa yang dicita-citakan mayarakat, sebgaimana yang disebut hukum progresif, yang menempatkan manusia sebagai sentral dan hukum merupakan alat dari manusia sehingga tercipta pola yang lebih memanusiakan manusia. Hukum mengarah kepada ketertiban, kertaturan dan keadilan menurut masyarakat. Hukum hanya sebagai alat dari manusia, sehingga ada kreatifitas dari aparat penegak hukum dalam penegakkan hukum (law enforcement) mencari norma walaupun terdapat diluar hukum yang ada, jika hal tersebut mencarminkan keadilan masyarakat. Maka dari hukum yang progresif ini hukum terus menalami penyesuaian dan penegakkan hukum disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada. Sehingga dari hal tersebut terwujud kepentingan bersama dan pencapaian keadilan sosial.

Dalam hukum progresif ini mka dalam upaya penegakkan hukum dan terjaminnya perlindungan terhadap hak-hak rakyat maka perlu peran dari kelompok pengontrol yang memperkuat netralitas dalam penegakkan hukum. Kelompok pengontrol ini bisa saja Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok masyarakat bahkan dalam hal ini adalah peranan LBH itu sendiri.

Gerakan Bantuan Hukum juga harus berusaha ikut memperkuat kesadaran hukum dan kemampuan kekuatan-kekuatan sosial ( buruh, tani, mahasiswa, cendikiawan, pers dan sebagainya) dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang sah. Sebab, hanya dengan perjuangan merekalah, hukum yang melindungi kepentingan rakyat dapat terlaksana secara efektif. Akhirnya gerakan Bantuan Hukum juga tidak boleh henti-hentinya memperjuangkan tegaknya dan dihormatinya hak-hak asasi manusia oleh semua pihak, baik penguasa negara maupun anggota masyarakat. Hal ini berarti gerakan Bantuan Hukum harus sentosa siap siaga (alert) sebagai penjaga, kapan saja dan dimana saja, mampu menyearakan hati nurani rakyat manakala hak-hak asasinya dilanggar.[9]

Dari uraian tersebut maka peranan Bantuan Hukum dalam pengawasan dan memperjuangkan terjaminya dan terlindunginya hak-hak asasi rakyat masih diperlukan

[Type text] Page 10

terutama sebagai kelompok pengontrol dari kebijakan penguasa negara maupun mereka yang memperoleh hak-hak istimewa dari kebijakan pemerintah yang tidak jelas dasar pembenarnya.  Peran dan fungsi bantuan huikum sangat penting untuk mewadahi semakin beragamnya permasalahan hukum dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tuntutan keadilan melalui hukum.

D. Fungsi Dan Peranan Lembaga Bantuan Hukum Struktural

            Lembaga bantuan hukum lahir karena adanya sebuah tujuan dalam membantu masyarakat yang tidak  mampu baik secara ekonomi maupun kedudukan strata sosial. Selain itu terdorong karena keinginan dalam penegakkan keadilan dan kedudukan yang sama di depan hukum. Jika kita lihat memang dalam berbagai contoh kasus sering kali hukum tumpul keatas akan tetapi sangat tajam ke bawah, disinilah yang dibutuhkan dari para advokat dalam membantu masyrakat menengah ke bawah dalam prosesi hukum. Profesi advokat/penasehat hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat (offium nobile), menjalankan tugas pekerjaan menegakkan hukum di pengadilan  bersama jaksa dan hakim (official’s of the court) dimana dalam tugas pekerjaannya dibawah lindungan hukum dan undang-undang yang dalam hal ini adalah UU no. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Fungsi dari advokat jika kita melihat yang telah diatur oleh undang-undang di pengadilan adalah mengamati kinerja-kinerja praktisi hukum lainnya.

            Untuk setiap permasalahan seorang advokat memang diharuskan mempunyai sebuah keberanian dalam mencari keadilan dengan mengesampingkan segala rasa takut kepada siapapun. Yang terpenting adalah fungsi seorang advokat adalah memberi bantuan hukum kepada siapapun guna mendapatkan keadilan. Itulah sebabnya mengapa seorang advokat harus memberikan bantuan hukum secara gratis untuk setiap masyarakat yang tidak mampu dan lapisan bawah yang buta dengan hukum, baik terlibat masalah pidana ataupun masalah perdata.

            Seperti yang dikatakan oleh Prof. DR. Soerjono Soekanto, S.H., M.A.,  bahwasannya proses advokasi  setidaknya memberikan bantuan hukum mencakup kemungkinan - kemungkinan sebagai berikut:

1. Pemberian informasi hukum, misalnya, memberitahukan kepada seorang pegawai negeri tentang hak – hak dan kewajiban – kewajibannya sebagai pegawai negeri.

2. Pemberian nasehat hukum, misalnya, menjelaskan apa yang harus dilakukan seseorang yang akan membeli rumah atau tanah.

3. Pemberian Jasa Hukum, misalnya, membantu seseorang untuk menyusun surat gugatan.

4. Bimbingan Hukum, yaitu pemberian  jasa secara kontinyu.5. Memberikan jasa perantara, misalnya, menghubungkan warga masyarakat dengan

instasi-instasi tertentu yang berkaitan dengan masalah – masalah hukum yang dihadapinya.

6. F.     Menjadi kuasa warga masyarakat di dalam atau di luar pengadilan.

[Type text] Page 11

Hal itu juga didukung dalam konfrensi PBB tentang Hak – Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan di Teheran pada tahun 1968, gagasan tentang bantuan hukum sudah diterima oleh anggota- anggota PBB yang mengikuti konfrensi tersebut. Maka dari konfrensi tersebut muncullah beberapa resolusi – resolusi, diantaranya:

1. Perlunya setiap pemerintah mendorong perkembangan sistem bantuan hukum untuk melindungi hak – hak dan kebebasan – kebebasan dasar manusia.

2. Merancang patokan-patokan untuk memperoleh bantuan – bantuan profesionil.3. Finansiil dan bantuan hukum lain terhadap mereka yang hak – hak dasarnya

dilanggar.4. Mempertimbangkan cara – cara dan sarana – sarana pembiayaan bagi sistem bantuan

hukum yang menyeluruh (comprehensive legal aid systems).

Dimasa sekarang semakin meluasnya batuan hukum juga merupakan kesadaran dari berbagai advokat dala menyelebggarakan bantuan hukum. Pendirian lembaga bantuan hukum tidak hanya berdiri dikalangan praktisi juga menyebar luas dikalangan akademisi khusunya bantuan hukum yang didirakan oleh fakultas hukum di berbagai Universitas baik negeri maupun swasta di Indonesia. Hal ini bertujuan selain memberikan bantuan dalam mencari keadilan kepada masyarakat juga tempat bagi para mahasiswa dalam mempraktekkan ilmunya, juga tempat yang bisa menunjukkan bahwasannya teori kadang kala tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Masyarakat semakin mudah dalam mencari keadilan dalam bantuan dan pelayanan hukum karena banyak sekali Lembaga Bantuan Hukum yang didirikan di kantor – kantor pengadilan atau setiap pos-pos di lingkungan sekitar masyarakat. Tujuannya adalah agar setiap keluhan dan laporan masyarakat langsung bisa ditampung dan dilayani.

Dari berbagai penjelasan diatas sangatlah jelas bahwa Fungsi dan Peranan lembaga bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1. Public service. Sehubungan dengan kondisi sosial ekonomi karena sebagian besar dari masyarakat kita tergolong tidak mampu atau kurang mampu untuk menggunakan dan membayar jasa advokat, maka Lembaga Bantuan Hukum memberikan jasa-jasanya dengan cuma - cuma

2. Social education. Sehubungan dengan kondisi social cultural, dimana lembaga dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan – penerangan dan petunjuk – petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajiban – kewajibannya  menurut hukum.

3. Perbaikan tertib hukum. Sehubungan dengan kondisi social politic, dimana peranan lembaga tidak hanya terbatas pada perbaikan – perbaikan di bidang peradilan pada umumnya pada profesi pembelaan khususnya, akan tetapi juga dapat melakukan pekerjaan – pekerjaan Ombudsman selaku partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik – kritik dan saran – sarannya untuk memperbaiki kepincangan - kepincangan/mengoreksi tindakan-tindakan penguasa yang merugikan masyarakat

4. Pembaharuan hukum. Dari pengalaman – pengalaman praktis dalam melaksanakan fungsinya lembaga menemukan banyak sekali peraturan-peraturan hukum yang sudah usang tidak memenuhi kebutuhan baru, bahkan kadang-kadang bertentangan atau menghambat perkembangan keadaan. Lembaga dapat mempelopori usul-usul perubahan undang-undang.

[Type text] Page 12

5. Pembukaan lapangan kerja (labour market). Berdasarkan kenyataan bahwa dewasa ini tidak terdapat banyak pengangguran sarjana-sarjana hukum yang tidak atau belum dimanfaatkan atau dikerahkan pada pekerjaan – pekerjaan  yang relevan dengan bidangnya dalam rangka pembangunan nasional. Lembaga Bantuan Hukum jika saja dapat didirikan di seluruh Indonesia misalnya satu kantor Lembaga Bantuan Hukum, di setiap ibu kota kabupaten, maka banyak sekali tenaga sarjana-sarjana hukum dapat ditampung dan di manfaatkan.

6. Practical training. Fungsi terakhir yang tidak kurang pentingnya bahkan diperlukan oleh lembaga dalam mendekatkan dirinya dan menjaga hubungan baik dengan sentrum – sentrum ilmu pengetahuan adalah kerjasama antara lembaga dan fakultas-fakultas hukum setempat. Kerjasama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bagi fakultas-fakultas hukum lembaga dapat dijadikan tempat lahan praktek bagi para mahasiswa-mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan dirinya menjadi sarjana hukum dimana para mahasiswa dapat menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan-kenyataan dan kebutuhan-kebutuhan dalam praktek dan dengan demikian sekaligus mendapatkan pengalaman.

Lembaga bantuan hukum memiliki tugas yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh lembaga ini dalam mengupayakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan hukum. Tugas utamanya adalah memberikan bantuan hukum terhadap seseorang dalam proses pemeriksaan di kantor polisi, persidangan, hingga mendapat vonis yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Mereka akan mengirimkan seorang advokat yang akan mendampingi pihak yang berperkara di pengadilan. Advokat itu nantinya akan memberikan pelayanan berupa nasihat, saran, dan pembelaan kepada orang berperkara tersebut sehingga di dalam proses persidangan orang tersebut bisa benar-benar dijamin hak-haknya.

Tugas lain dari sebuah lembaga bantuan hukum adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat entah dalam bentuk penyuluhan, seminar, atau kampanye-kampanye berkaitan dengan bantuan hukum. Kehidupan hukum di Indonesia bisa dikatakan mendapat sorotan penuh dari ranah publik sehingga apapun yang terjadi menyangkut penegakan hukum akan menjadi lebih sensitif dan mudah mengundang respon dari masyarakat. Hal inilah yang dewasa ini berkembang dalam melawan kesewenang-wenangan penegakan hukum di negeri ini. Dan ini adalah tantangan lembaga bantuan hukum untuk terjun langsung ke masyarakat dan meredakan aura ketidakpercayaan terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

Selain itu mereka juga berperan dalam sosialisasi peraturan-peraturan hukum yang berlaku sehingga peraturan-peraturan tersebut bisa dipahami dan segala perbuatan yang melanggar hukum bisa dihindari. Itulah tugas mulia dari lembaga bantuan hukum dalam proses penegakan hukum.

Namun, sangat disayangkan apabila ada lembaga-lembaga bantuan hukum yang advokatnya hanya lebih berorientasi pada materi saja. Hal itu sangat tidak sesuai dengan kode etik keadvokatan yang mengatakan bahwa dalam menjalani tugasnya seorang advokat tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Bukannya tidak realistis akan kebutuhan materi, akan tetapi profesi advokat merupakan profesi yang berkaitan dengan hal kemanusiaan sehingga ada baiknya profesi mulia itu dijalankan dengan ikhlas oleh para praktisinya. Saya

[Type text] Page 13

yakin semua yang sudah memilih menjadi seorang advokat sudah memahami kalau tugasnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak pribadi dalam penegakan hukum.

E. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lembaga bantuan hukum adalah organisasi independen yang memberi bantuan dan

pelayanan hukum kepada masyarakat.lembagai ini di kelola secara mandiri oleh para aktifis.

Tujuan pokok didirikannya lembaga bantuan hukum adalah untuk membantu para korban

kejahatan atau pihak-pihak lain yang tertindas oleh ketidakadilan.

Lembaga bantuan hukum berperan sebagai:

a) Sebagai relawan yang membantu kepada pihak-pihak yang membutuhkan bantuh di bidang

hukum

b) Sebagi pembela dalam menegakkan keadilan dan kebenaranc) Sebagi pembela dan pelindung HAM

d) Sebagai penyuluh dan penyebar informasidi bidang hokum dan hak-hak asasi manusia

LBH dalam menjalankan tugasnya bersifat Pengabdian dan Professional yang artinya:

a)  Bersifat pengabdian karena perbuatannya semata-mata mengabdi diri untuk kepentingan

hukum dan HAM

b)   Bersifat Professional karena tindakan dan perbuatannya sesuai dengan bidang

keahliannya

F.Visi, Misi, & Tujuan

> Visi

Menjadi lembaga yang dapat membaktikan ilmu dalam mengabdi dan melayani masyarakat demi penegakan hukum dan hak asasi manusia.

> Misi

1. Menjadi Lembaga Bantuan Hukum yang profesional dalam mengabdi dan melayani masyarakat.

2. Menjadi sarana pembelajaran dan transformasi Ilmu Pengetahuan dan Profesionalisme dalam rangka membentuk individu yang memiliki kompetensi akademis serta semangat pelayanan kepada masyarakat.

3. Menjadi sarana pengembangan Ilmu Hukum dan menumbuhkan penghormatan terhadap Hukum dan Hak Asasi Manusia.

[Type text] Page 14

> Tujuan

1. Mencegah timbulnya dan/atau membantu menyelesaikan permasalahan hukum.2. Melakukan desiminasi Hukum dan  nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia.3. Menumbuhkembangkan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada

masyarakat.4. Membantu mendorong pemerintah dalam pelaksanaan penegakkan Hukum dan Hak

Asasi Manusia.5. Memberikan kesempatan kepada Civitas Akademika Fakultas Hukum UNPAR untuk

mengaplikasikan pengetahuan hukum dalam rangka memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

> Motto

“Pelayanan Demi Kebenaran dan Keadilan”

G. Undang -Undang Tentang Bantuan Hukum.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secaracuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatanyang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.5. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yangditetapkan oleh Menteri.6. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yangberlaku bagi Advokat.

Pasal 2Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:a. keadilan;b. persamaan kedudukan di dalam hukum;c. keterbukaan;d. efisiensi;e. efektivitas; danf. akuntabilitas.

Pasal 3Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akseskeadilan;b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaankedudukan di dalam hukum;

[Type text] Page 15

c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruhwilayah Negara Republik Indonesia; dand. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IIRUANG LINGKUP

Pasal 4(1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalahhukum.(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan,pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa,mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentinganhukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiaporang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak danmandiri.(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanankesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB IIIPENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6(1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yangdihadapi Penerima Bantuan Hukum.(2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteridan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.(3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberianBantuan Hukum;c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dane. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada DewanPerwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 7(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteriberwenang:a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian BantuanHukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini; danb. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi

[Type text] Page 16

kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkanUndang-Undang ini.(2) Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,Menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri atas:a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasimanusia;b. akademisi;c. tokoh masyarakat; dand. lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum.(3) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3(tiga) tahun.(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

PEMBERI BANTUAN HUKUMPasal 8

(1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhisyarat berdasarkan Undang-Undang ini.(2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. berbadan hukum;b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;d. memiliki pengurus; dane. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 9Pemberi Bantuan Hukum berhak:a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yangberkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentinganpembelaan perkara; dang. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankanpemberian Bantuan Hukum.

[Type text] Page 17

Pasal 10Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:a. melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;b. melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian BantuanHukum berdasarkan Undang-Undang ini;c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen,mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari PenerimaBantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain olehundang-undang; dane. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasanyang sah secara hukum.

Pasal 11Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikanBantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalammaupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturanperundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB VHAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 12Penerima Bantuan Hukum berhak:a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telahmempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidakmencabut surat kuasa;b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode EtikAdvokat; danc. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian BantuanHukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13Penerima Bantuan Hukum wajib:a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada PemberiBantuan Hukum;b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VISYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 14(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syaratsyarat:a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon

[Type text] Page 18

dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; danc. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.(2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis,permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15(1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada PemberiBantuan Hukum.(2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelahpermohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima ataumenolak permohonan Bantuan Hukum.(3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikanBantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.(4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkanalasan penolakan.(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diaturdengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIIPENDANAAN

Pasal 16(1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan BantuanHukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan danBelanja Negara.(2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukumdapat berasal dari:a. hibah atau sumbangan; dan/ataub. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17(1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Negara.(2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidanghukum dan hak asasi manusia.

Pasal 18Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan PeraturanPemerintah.

Pasal 19(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.

[Type text] Page 19

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VIIILARANGAN

Pasal 20Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima BantuanHukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi BantuanHukum.

BAB IXKETENTUAN PIDANA

Pasal 21Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari PenerimaBantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditanganisebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22Penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh dan berada diMahkamah Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, KejaksaanRepublik Indonesia, dan instansi lainnya pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, tetapdilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 23(1) Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Undang-Undang ini mulai berlakutetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.(2) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yangbersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Bantuan Hukum selanjutnyadilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 24Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yangmengatur mengenai Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 25Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

[Type text] Page 20