nurulhidayat10.files.wordpress.com · web view2017. 4. 11. · makalah. pengantar ekonomi...
TRANSCRIPT
MAKALAH
PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN
ANALISIS KEMISKINAN DI GRESIK
Disususn oleh : 1. Susi susanti (140231100055)
2. Isnani Ibadurrahman (140231100056)
3. Intan zakia (140231100057)
4. Nurta Yuwanita (140231100058)
5. Hanif arif baskoro (140231100060)
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah
mencurahkan rahmat dan hidayah serta ridhoNya sehingga makalah yang
berjudul “ Kemiskinan di kabupaten Gresik” pada mata kuliah pengantar ekonomi
pembangunan ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah ikut
terlibat dalam pembuatan makalah ini terutama bapak Andri Wijanarko S.E,M.E
selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan, serta
teman-teman ekonomi pembangunan 2014 kelas B yang sangat mengispirasi.
Makalah ini akan menjelaskan mengenai pertumbuhan jumlah peduduk
miskin di kabupaten Gresik yang semakin meningkat, serta upaya rekomendasi
atau sumbangsi solusi dari penulis maupun dari pemerintah terkait yang
diharapkan dapat membantu untuk mengatasi jumlah penduduk miskinan yang
ada di kabupaten Gresik. Makalah ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur
mengenai kebijakan yang akan diterapkan dalam mengatasi kemiskinan,
sehingga dapat terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di kabupaten Gresik.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih terdapat
banyak kesalahan dalam penulisan sehingga diperlukan kritik dan saran yang
dapat membangun untuk penyempurnaan makalah.
Bangkalan, 04 november 2015
penulis
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................... i
DAFTAR ISI ...................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ......................................................................... 1
1.2 Tujuan Penulisan .................................................................................... 1
1.3 Manfaat Penulisan .................................................................................. 2
BAB II REKOMENDASI
2.1 Kondisi kemiskinan ................................................................................. 3
2.2 Solusi yang pernah diterapkan ............................................................... 5
2.3 Rekomendasi penulis / solusi baru ......................................................... 7
2.4 Analisis kondisi dan rekomendasi ........................................................... 8
2.5 Peran serta dalam rekomendasi ............................................................. 8
2.6 Langkah strategis yang digunakan ......................................................... 9
BAB III PENUTUP
3.1 Point penting rekomendasi...................................................................... 10
3.2 Teknik implementasi ............................................................................... 10
3.3 Manfaaat dan dampak rekomendasi ....................................................... 11
BAB IV KONTRIBUSI
4.1 Kontribusi anggota kelompok……………………………………………...... 12
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 13
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini sedang dihadapkan
terhadap masalah kemiskinan. Pada umumnya di Negara berkembang seperti
Indonesia permasalahan pendapatan yang rendah dengan masalah kemiskinan
merupakan permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi. Dengan
demikian dalam tujuan ekonomi kedua masalah tersebut dinyatakan bersamaan
sehingga menjadi satu kalimat yaitu peningkatan pendapatan nasional dan
pengurangan kemiskinan (Suharjo,1997).
Permasalah kemiskinan ini juga terjadi di kabupaten Gresik, meskipun Gresik
termasuk kawasan industri pada tahun 2012 angka kemiskinan menunjukan
174,40 ribu jiwa penduduk gresik mengalami kemiskinan (BPS Jatim 2012). Dari
indikator jumlah kemiskinan tersebut kemudian dibagi menjadi tiga indeks yaitu
P0 (presentase penduduk miskin),P1 (kedalaman kemiskinan, dan P2
(keparahan kemiskinan).
Dari tiga indikator tersebut kabupaten Gresik berhasil mengurangi jumlah
penduduk miskin tiap tahunya (P0), akan tetapi presentasi indikator P1 dan P2
selalu mengalami naik turun (fluktuasi) tiap tahunya. Persoalan kemiskinan
bukan hanya sekedar jumlah atau prosentase penduduk miskin. Dimensi lain
yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.
Selain upaya memperkecil penduduk miskin, kebijakan penanggulangan
kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan
keparahan kemiskinan. Maka dari itu kami ingin menganalisis pokok permasalah
kemiskinan yang terjadi di kabupaten Gresik tentang perubahan P1 dan P2 yang
selalu berubah-ubah tiap tahunya.
1.2 Tujuan Penelitian
1. Mengetahui perkembangan jumlah penduduk miskin yang ada di
kabupaten Gresik pada tahun 2009-2013
2. Mengetahui pokok peramasalahan kemiskinan di kabupaten Gresik.
3. Mengetahui tingkat p1 (kedalaman kemiskinan) dan P2 (keparahan
kemiskinan) penduduk di kabupaten Gresik.
4. Menganalisis perkembangan semua indeks yang mempengaruhi jumlah
penduduk miskin kabupaten Gresik, dan mengidentifikasi serta
1
memecahkan masalah yang ada dalam indikator kemiskinan kabupaten
Gresik mengenai indeks P1 dan P2
5. Mengetahui rekomendasi, solusi, dan langkah strategis dalam
mengatasi kemiskinan di kabupaten Gresik.
1.3 Manfaat Penelitian
1. Penelitian ini sebagai sarana informasi mengenai tingkat kesejahteraan
penduduk di kabupaten Gresik.
2. Penelitian ini sebagai sarana informasi mengenai pokok-pokok
permasalahan kemiskinan penduduk di kabupaten Gresik.
3. Penelitian ini sebagai sarana sumbangsi pemikiran atau solusi dalam
mengatasi kemiskinan.
2
BAB II
PEBAHASAN ATAU REKOMENDASI
2.1 Kondisi kemiskinan
Kabupaten Gresik merupakan kabupaten yang bisa dikatagorikan sebagai
kota industri, riset angka pengangguran dan kemiskinan di gresik tahun 2012
mencapai 174,40 ribu jiwa (BPS Jatim 2012). BAPERNAS menerangkan bahwa
Kemiskinan adalah situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat
dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya.
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan presentase
penduduk miskin, akan tetapi dimensi lain juga perlu untuk diperhatikan, seperti
tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah
penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan
bagaimana cara mengurangi tingkat kemiskinan.
Data table terlihat jelas bahwa jumlah penduduk miskin semakin membaik
disetiap tahunnya hal ini terbukti dengan adanya penurunan jumlah penduduk
miskin di tahun 2009-2013. Indicator yang mempengaruhi kemiskinan di
kabupaten gresik antara lain P0(% penduduk miskin) terlihat bahwa kondisi P0
mengalami perkembangan yang cukup baik karena di setiap tahunya selalu
mengalami penurunan, P1(kedalaman kemiskinan) dan P2(keparahan
kemiskinan) terlihat bahwa kondisi P1 dan P2 tidak mengalami perkembangan
karena selalu mengalami fluktuasi(naik-turun) di setiap tahunya dan garis
kemiskinan menunjukan kenaikan disetiap tahunya namun hal ini tidak menjadi
permaslahan. Permasalahan yang terjadi hanya pada P1 dan P2 sehingga
banyak pembahasan yang akan dijelaskan mengenai P1 dan P2.
3
P1 (kedalaman kemiskinan) yaitu ukuran rata-rata kesenjangan
pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1
juga mempunyai kegunaan yaitu nilai agregat dari poverty gap index
menunujukan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer
yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya
transaksi dan factor penghambat. Semakin kecil nilai poverty gap index, semakin
besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan
identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan
dan program. Dan interpretasinya yaitu penurunan nilai indeks kedalaman
kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin
cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran
penduduk miskin juga semakin menyempit.
P2 (keparahan Kemiskinan) Indeks yang memberikan informasi mengenai
gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Kegunaan dari
P2 yaitu Ukuran ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden
kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok
penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang
kemiskinannya (poverty gap) rendah, sementara kelompok penduduk lain
mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan
yang tinggi bagi penduduk yang miskin. Dan interpretasinya yaitu Semakin tinggi
nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
Pada indikator P1 tahun 2009 mencapai 3,13 dan turun menjadi 1,99 pada
tahun 2010 kemudian mengalami kenaikan mencapai 2,45, begitu halnya dengan
indikator P2 tahun 2009 mencapai 0,79 dan turun menjadi 0,41 kemudian selalu
naik sampai tahun 2013 mencapai 0,72.
Angka indeks kedalaman kemiskinan (P1) menunjukkan rata-rata
pengeluaran penduduk miskin, jika tingkat kedalaman kemiskinan (P1) semakin
tinggi menunjukkan tingkat kemiskinan yang dalam. Pada tahun 2009 kedalaman
kemiskinan (P1) sebesar 3,13 kemudian turun menjadi 1,99 pada tahun 2010
yang berarti menujukan terjadinya kondisi kemiskinan yang semakin membaik
atau tingkat kemiskinan penduduk tidak terlalu dalam. Pada tahun 2010 sampai
2013 terjadi kenaikan kedalaman kemiskinan (P1) dari 1,99 menjadi 2,45 yang
berarti kondisi kemiskinan yang semakin memburuk dengan artian tingkat
kemiskinan penduduk semakin dalam dan mendekati garis kemiskinan.
4
Angka indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran
mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri dan
dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Pada tahun 2009
P2 sebesar 0,79 dan turun menjadi 0,41 pada tahun 2010, itu berarti penyebaran
pengeluaran semakin merata dan ketimpangan semakin sedikit. Pada tahun
2010 sampai 2013 presentase P2 semakin tinggi dari 0,41 menjadi 0,72 yang
menandakan penyebarab pengeluaran yang tidak merata dan semakin tingginya
tingkat ketimpangan di kabupaten.
Dari penafsiran data diatas pergerakan indikator kemiskinan P0, P1, dan
P3 diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain tingkat penyerapan tenaga kerja
yang sangat minim (sumber LKPJ Bupati Gresik), tidak ada ruang dan dukungan
bagi UMKM (sumber Pudak Gresik), kurangnya penanganan atau
penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di kabupaten Gresik (sumber
Kompas.com), dan faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kesehatan, faktor
sosial budaya, prasarana wilayah dan degradasi SDA dan Lingkungan Hidup
(sumber BAPPEDA kab Gresik 2015).
Dari berbagai banyak faktor-faktor diatas yang mempengaruhi P0, P1,
dan P2 salah satunya yang menarik untuk dibahas adalah tentang penyerapan
tenaga kerja yang sangat minim, diawal sudah dibahas bahwa Kabupaten Gresik
termasuk salah satu kawasan industri akan tetapi penyerapan tenaga kerjanya
masih sangat minim. Industri di Gresik ada sekitar 803 industri yang sudah
berdiri, namun angka kemiskinan dan pengangguran di kabupaten ini masih
terbilang tinggi, pada tahun 2013 terdapat 246.145 jiwa penduduk yang termasuk
pengangguran dan dinyatakan miskin (sumber Pudak Gresik), selain minimnya
penyerapan tenaga kerja, P1 (kedalaman kemiskinan) dan P2 (keparahan
Kemiskinan) ini juga dipengaruhi oleh faktor tidak adanya ruang dan dukungan
bagi UMKM, kurangnya penanganan atau penanggulangan kemiskinan dan
pengangguran menyebabkan fluktuasi kemiskinan di gresik itu sendiri.
2.2 Solusi yang pernah diterapkan
Di Kabupaten Gresik, Strategi Penanggulangan Kemiskinan telah
dirumuskan dalam bentuk dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (SPKD) Kabupaten Gresik. SPKD Kabupaten Gresik mencantumkan
faktor-faktor penyebab kemiskinan adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan,
faktor kesehatan, faktor sosial budaya, prasarana wilayah dan degradasi SDA
5
dan Lingkungan Hidup. Untuk menyelesaikan kemiskinan di Kabupaten Gresik,
SPKD merumuskan 4 Prinsip Program Penanggulangan Kemiskinan, yaitu :
1. Memperbaiki Program Perlindungan Sosial;
2. Meningkatkan Akses Pelayanan Dasar;
3. Memberdayakan Kelompok Sosial Masyarakat Miskin;
4. Mendorong Pembangunan Inklusif;
Adapun strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Gresik adalah:
1. Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin;
2. Meningkatkan Kemampuan Pendapatan Masyarakat Miskin;
3. Mengembangkan dan Menjamin Keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
4. Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan.
Dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan guna menjalankan strategi
sesuai prinsip program penanggulangan kemiskinan tersebut, dilaksanakanlah
Pro-Poor Planning, Budgeting dan Monitoring / Perencanaan Penganggaran dan
Pemantauan yang Berpihak pada Masyarakat Miskin (P3BM). Dengan
menggunakan alat-alat P3BM / P3BM Tools, yaitu Database MDGs, Database
Program Pembangunan, Scorecard, Peta Tematik, Pivot Chart Anggaran dan
Priority Chard, diharapkan persoalan kemiskinan bisa diselesaikan dengan lebih
efektif dan efisien.
P3BM Tools membantu merumuskan akar masalah kemiskinan, menentukan
wilayah dan masalah prioritas serta memetakan alokasi anggaran dengan
menggunakan tolok ukur capaian-capaian indikator MDGs baik tingkat
Kabupaten, Kecamatan maupun Desa. Kendala terbesar saat ini untuk dapat
menggunakan P3BM Tools untuk membuat analisa yang dibutuhkan untuk
perencanaan yang spesifik pada masing-masing desa adalah tidak tersedianya
data capaian indikator tingkat desa di Kabupaten Gresik. Satu-satunya data yang
tersedia sampai tingkat desa adalah Database Terpadu Program Perlindungan
Sosial / DBT / PPLS 2011. Selain itu, kualitas dan kuantitas data tingkat
kecamatan dan kabupaten masih membutuhkan perbaikan. Untuk
menyelesaikan permasalahan itu, Kabupaten Gresik telah membentuk Forum
Data Indikator MDGs Kabupaten Gresik.
Forum Data Indikator MDGs adalah forum yang dibentuk sebagai wadah
komunikasi dan koordinasi lintas SKPD, dengan tujuan antara lain untuk
meningkatkan komitmen SKPD dalam menyediakan data berkualitas, serta
mendorong pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif dalam
6
memanfaatkan data untuk perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi
pembangunan.
2.3 Rekomendasi penulis / solusi baru
Permasalahan kemiskinan juga dipengaruhi oleh indeks P1 (kedalaman
kemiskinan) dan P2 (keparahan kemiskinan). Kenaikan pada P1 menunjukan
bahwa tingkat kemiskinan masyarakat cukup dalam dan P2 semakin turun
meskipun ada 1 tahun saja P2 angkanya meningkat tetap saja hal ini
menunjukan adanya penurunan yang artinya ketimpangan pengeluaran diantara
penduduk miskin semakin mengecil, namun sosuli yang diberikan dalam
perbaikan p1 dan p2 juga sama halnya dengan bagaimana caranya mengurangi
kemiskinan. Pada solusi sebelumnya yang pernah diterapkan di kabupaten
Gresik sudah termasuk salah satu rekomendasi yang baik, tapi masi belum
terkawal atau dijalankan dengan benar, maka dari itu penulis akan
merekomendasikan solusi dari permasalahan kemiskinan di kabupaten Gresik
dengan pemikiran yang dianggap sesuai dalam mengatasi kemiskinan di
kabupaten Gresik itu sendiri. Rincian rekomendasi solusi sebagai berikut :
1. Memberikan bantuan dana untuk wajib belajar 12 tahun secara tepat
sasaran guna mengembangkan SDM dan tingkat melek huruf penduduk
kabupaten Gresik sebagai penunjang kualitas manusia dimasa yang akan
datang.
2. Membangun koperasi simpan pinjam dengan konsep bagi hasil, guna
mengembangkan UMKM penduduk setempat atau sebagai modal usaha
pertanian dan perkebunan.
3. Menciptakan lapangan kerja/industri baru yang perpotensi bisa menyerap
tenaga kerja secara penuh, dengan memprioritaskan tenaga kerja di
kabupaten Gresik sendiri.
4. Mempermudah izin masyarakat dalam pendirian UMKM, sehingga
mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan perkapita
penduduk kabupaten Gresik.
5. Memberikan ruang bagi UMKM agar bisa mengembangkan usaha, karena
salah satu permasalahan kemiskinan di kabupaten Gresik adalah minimnya
ruang pengembangan bagi UMKM.
6. Memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat, guna menciptakan
kreatifitas dan keahlian agar dapat memperkaya usaha kreatif sebagai
penambah penghasilan masyarakat.
7
2.4 Analisis kondisi dan rekomendasi
Dari solusi-solusi yang sudah direkomendasikan oleh penulis diatas, dapat
membantu mengurangi kemiskinan yang menjadi masalah utama makalah ini.
Analisis pertama dengan adanya pemberian bantuan dana untuk wajib belajar 12
dapat meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat gresik dan dengan
pengetahuan yang dimiliki menjadikan masyarakat semakin berkualitas sebagai
tenaga kerja.
Analisis kedua dengan adanya koperasi simpan pinjam membantu
mengurangi permasalahan dalam permodalan untuk usaha, sehingga
meringankan beban permasalahan masyarakat dalam hal keuangan (modal).
analisis ketiga banyaknya lapangan pekerjaan yang ada mampu
mengurangi banyaknya masyarakat yang menganggur sehingga semakin banyak
lapangan pekerjaan maka pengangguran akan semakin berkurang sehingga
dapat mengurangi tingkat kemiskinan namun perlu adanya bantuan dari dinas
tenaga kerja dalam hal memberikan ketentuan untuk pemilihan tenaga kerja
dengan mengkhususkan presentasi terbesar harus masyarakat di kabupaten
gresik.
Analisi ke empat dengan adanya permudahan ijin untuk pendirian UMKM
dapat membantu permasalahan kemiskinan yang sama halnya juga dengan
penciptaan tenaga kerja yakni dengan mengurangi pengangguran namun UMKM
ini mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dengan tidak membatasi usia
sehingga ibu rumah tangga juga bisa berperan dan membantu juga dalam hal
peningkatan perkapita penduduk di kabupaten gresik
Analisis kelima dengan adanya pelatihan ketrampilan bagi masyarakat
mampu mengurangi kemiskinan dalam pengembangan UMKM karena banyak
masyarakat yang kreatif sehingga banyak ide untuk membuka usaha-usaha
baru. Semakin banyak UMKM yang dijalankan mampu meningkatkan
pendapatan perkapita dan semua kalangan dapat bekerja tanpa ada ketentuan
syarat dalam usia dan strata pendidikan.
2.5 Peran serta dalam rekomendasi.
Dalam rekomendasi yang kami ajukan diatas perlu adanya campur tangan
pihak-pihak terkait dalam rekomendasi kami, antara lain:
1. PEMKAP
2. BAPERDA
3. Dinas perkoperasian
8
4. Dinas pengembangan SDM
5. Dinas pendidikan
6. Dinas ketenaga kerjaan
2.6 Langkah strategis yang digunakan .
Dari beberapa solusi yang diusulkan, penulis juga akan memaparkan
langkah strategis dalam pelanksanaan solusi tersebut, sehingga solusi tersebut
bisa diimplementasikan dengan baik dan memberikan hasil sesuai dengan tujuan
awal yaitu mengatasi kemiskinan di kabupaten Gresik.
9
KEMISKINAN
PEMKAB
Kebijakan Penanganan Kemiskinan
DPRD
BAPPEDA DINAS TENAGA KERJA
DINAS PERKOPRASIAN
DINAS PENDIDIKAN
Pengembangan Sdm
Perusahaan
UMKM tinggi, pengangguran rendah, kemiskinan berkurang
Terciptanya kesejahteraan
BAB III
KESIMPULAN
3.1 Point penting rekomendasi
Permasalahan kemiskinan juga dipengaruhi oleh beberapa indeks
kemiskinan P0, P1, P2. Indeks yang bermasalah dalam makalah ini yaitu
P1(kedalaman kemiskinan) dan P2(keparahan kemiskinan) yang selalu
mengalami fluktuasi. Masalah dalam memperbaiki P1 dan P2 sama halnya
dengan cara memperbaiki / mengurangi kemiskinan.
Solusi dalam mengatasi kemiskinan yaitu dengan cara membuka lapangan
pekerjaan, memperlancar dan mempermudah usaha UMKM, membuka pelatihan
ketrampilan dan wajib belajar. Solusi tersebut dapat membantu mengurangi
kemiskinan dalam hal mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan
perkapita di kabupaten gresik. Solusi dapat berjalan bila pihak-pihak terkait
berperan dan mengawal rekomendasi dalam mengatasi masalah kemiskinan.
3.2 Teknik Implementasi
Permasalahan kemiskinan di kabupaten Gresik merupakan permasalahan
yang sangat kompleks, perlu adanya langkah atau kerjasama antara berbagai
pihak dalam mengatasinya. Pihak yang mengatasi masalah dari awal yaitu
Pemkab, BAPPEDA, dinas koperasi, dinas pengembangan SDM, dinas
pendidikan, dan dinas tenaga kerja, serta dinas pertanian, sangat diperlukan
dalam pemecahan masalah ini.
Pihak pemkap memberikan kebijakan penganggungan kemiskinan dan
merealisasikan tindakan dengan dibantu oleh pihak BAPPEDA, dinas koperasi,
dinas pengembangan SDM, dinas tenaga kerja, dan dinas pendidikan .
Peran Pemkab dan dinas tenaga kerja sangat dibutuhkan disini, melihat
kabupaten Gresik ini merupakan kota industri yang penyerapan tenaga kerjanya
masih sangat minim. Pemkab dan dinas tenaga kerja yang berperan disini
melakukan pengawasan dan kebijakan yang kongkrit seperti memprioritaskan
masyarakat kabupaten Gresik dalam penyerapan tenaga kerja, sehingga akan
terjadi penurunan pengangguran di kabupaten Gresik.
Pembinaan dan permudahan izin bagi UMKM akan meningkatkan
pendapatan penduduk, peran serta dinas pengembangan SDM disini selalu
memberikan pelatihan dan praktek yang sangat berpengaruh bagi
keberlangsungan UMKM. Dan dinas pendidikan juga membantu dalam hal
10
meningkatkan dan menambah pengetahuan masyarakat agar memiliki kualitas
dan skill yang baik. Semua pihak selalu berkaitan antara satu dengan yang lain
harus saling bekerja sama sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin
dan mensejahterahkan masyarakat yang ada di kabupaten gresik.
3.2 Manfaat dan dampak rekomendasi
Mengurangi kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan
namun tenaga kerja yang di ambil harus mengutamakan masyarakat
gresik itu sendiri sehingga mengurangi jumlah pengangguran.
Dampak dari banyaknya lapangan yang didirikan membuat
lingkungan menjadi tercemar(merusak lingkungan).
Membuka banyak UMKM dapat mengurangi pengangguran lebih
besar karena untuk bekerja di UMKM tidak membatasi usia dan strata
pendidikan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita.
Dampaknya tidak terlalu besar namun ada juga yang bisa merusak/
mencemari lingkungan dari usaha yang dijalankan.
Melakukan pelatihan ketrampilan bermanfaat untuk meningkatkan dan
mengembangkan ketrampilan yang kreatif sehingga akan muncul
banyak ide untuk membuka UMKM, semakin banyak UMKM yang
dijalankan maka pendapatan akan semakin meningkat/bertambah.
Dampak adanya hal ini yaitu pemerintah harus mengeluarkan banyak
anggaran dalam pelatihan ketrampilan.
Memberlakukan wajib bersekolah agar masyarakat memiliki
pengetahuan, skill dan kualitas diri yang baik.
11
BAB IV
Kontribusi anggota kelompok
Ekonomi Pembangunan Kelas B
1. Nama : Susi susanti
Nim : 140231100055
Kontribusi : Membuat halaman judul, daftar isi,dan kata pengantar,
Sumbangsi pemikiran dan sumber materi.
2. Nama : Isnani Ibadurrahman
Nim : 140231100056
Kontribusi : Membuat latar belakang, pemikiran solusi terhadap
deskripsi rekomendasi, sumbangsih pemikiran, dan
mencari sumber materi.
3. Nama : Intan Zakia
Nim :140231100057
Kontribusi : Membuat tujuan dan manfaat, solusi terhadap perubahan
masalah, mencari sumber, dan sumbangsih pemikiran.
4. Nama : Nurta Yuwanita
Nim : 140231100058
Kontribusi :Membuat gambaran umum(kondisi kekinian
rekomendasi), point penting dalam rekomendasi yang
diajukan, sumbangsih pemikiran,sumber materi dan
prediksi hasil(manfaat dan dampak rekomendasi).
5. Nama : Hanif Arif Baskoro
Nim : 140231100060
Kontribusi : Ketua kelompok, membuat pemikiran terhadap pihak-
pihak yang dipertimbangkan dalam rekomendasi,
langkah-langkah strategis yang dilakukan,teknik
implementasi, sumbangsih pemikiran, dan mencari
sumber materi.
12
Daftar pustaka
Komariyah,Nurul. 2013. Pengelompokkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa
Timur Berdasarkan Indikator Kemiskinan Dengan Metode Cluster
Analysis. Surabaya.
Wijanarko,Vendi. 2013. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di
Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Jember.
Widyasworo,Radhitya. 2014. Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Dan
Angkatan Kerja Wanita Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Gresik
(Studi Kasus Tahun 2008 – 2012). Malang.
Putri,Agustina Mega Puspitasari. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012.
Yogyakarta.
Majalah ASA. 2015. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(Tkpkd) Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo.
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2013. Upaya Khusus
Penurunan Tingkat Kemiskinan. Jakarta.
https://books.google.co.id/books?id=GHQQlyzNt8C&pg=PA101&lpg=PA101&d
=penyebab+perubahan+pada+indikator+kedalaman+kemiskinan(p1)&so
rce=bl&ots=lXiX9azMvB&sig=9lnke9oueo1oafoATTY9BHDQ3kI&hl=id&s
=X&redir_esc=y
http://gitaolivia11.blogspot.co.id/2014/06/kebijakan-pemerintah-dalam
mengatasi.html
13