· web viewdi cina, dinasti song (960 ad) sebagai contoh membentuk birokrasi sentralistis dengan...
TRANSCRIPT
APA ITU Reformasi Birokrasi (RB)?Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (bussiness process) dan sumber daya manusia aparatur.
Tujuan Reformasi Birokrasi (RB) Membangun profil dan perilaku aparatur DPPKA DIY yang profesional dalam kinerja, transparan dan akuntabel, taat hukum serta handal informatif dan terbuka untuk menciptakan good Goverment dan Clean Goverment.
Sasaran Reformasi Birokrasi (RB) Terwujudnya DPPKA DIY yang :
1. Efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan;2. Transparansi Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah;3. Pelayanan Prima untuk publik ;4. Bersih dan bebas KKN.
1
Keadaan Sebelum dan Sesudah Reformasi Birokrasi (RB):
Sebelum RB Sesudah RBPelayanan masih tersebar dan ego sektoral masih kuat
Pelayanan sudah satu atap, dan menghilangkan ego sektoral dengan Komitmen bersama dengan ISO
SDM Kurang Profesional SDM Profesional dalam kinerja, Transparan, dan Akuntabel
Respon Rate Rendah Respon Rate Meningkat
2
REFORMASI BIROKRASI KEUANGAN DAERAH
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)
A. PENDAHULUAN
Perubahan Reformasi Birokrasi adalah hal yang sangat urgent untuk berubah menjadi
lebih baik dalam kehidupan yang lebih meningkatsecara riil, baik dari segi cara berpikir positip,
tingkat kualitas hidup menjadi sehat, cerdas, dan sejahtera serta tagwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, tanpa terkecuali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ini bisa dimulai dari dalam diri
sendiri, keluarga, organisasi, dan Negara, maka dari itu kita semua menjadi agen suatu
perubahan itu.
Seperti halnya reformasi birokrasi, reformasi birokrasi adalah perubahan besar dan
mendasar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Atas dasar makna reformasi
birokrasi itu muncul beberapa keinginan dari pemerintah antara lain sebagai upaya menata ulang
proses birokrasi dari tingkat Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah dan melakukan
terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di
luar kebiasaan/rutinitas yang ada, upaya merevisi dan membangun berbagai regulasi,
memoderenkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan
menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.
Kesemuanya itu,menginginkan adanya perbaikan pelayanan dan perbaikan tata kelola
birokrasi, sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih (clean government) dan
kepemerintahan yang baik (good governance).
Pentingnya percepatan reformasi birokrasi antara lain: Penataan Struktur Organisasi,
Penataan jumlah, distribusi dan kualitas PNS, Sistem seleksi dan promosi secara terbuka,
Profesionalisasi PNS, Pengembangan sistem Elektronik Pemerintah (E-Gaverment),
Penyederhanaan Periinan Usaha, Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri, Peningkatan
Kesejahteraan Pegawai Negeri, Efisiensi penggunaan fasilitas sarana dan prasarana kerja
pegawai negeri.
3
Adapun sasarannya reformasi birokrasi yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN;Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; Meningkatnya kualitas
pelayanan publik.
Program Percepatan Reformasi Birokrasi bertujuan membangun birokrasi yang bersih,
kompeten dan melayanai yang bersih dari KKN dan politisasi;kompeten terhadap tugas dan
tanggung jawab yang diemban;melayani masyarakat dan dunia usaha/investasi.
Tujuan reformasi birokrasi ada 4 antara lain : 1). Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan
2). Pemerintahan terbuka berbasis IT 3). Pemerintahan melayani dan partisipatif 4). SDM
Aparatur yang kompeten dan kompetitif, sedangkan tujuan akhirnya adalah: Bebas KKN,
Akuntabel dan berkinerja, Pelayanan publik yang berkualitas
Adapun Program Percepatan Reformasi Birokrasi antar lain:
1. Penataan Struktur Birokrasi
2. Penataan Jumlah Dan Distribusi PNS
3. Sistem Seleksi Dan Promosi Secara Terbuka
4. Profesionalisasi PNS
5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah
6. Peningkatan Pelayanan Publik
7. Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Aparatur
8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
9. Efisiensi Belanja Pegawai
Adapun 5 (Lima) Agenda Besar Terkait Reformasi Birokrasi:
1) Percepatan Reformasi Birokrasi9 (Sembilan) Langkah Percepatan danReformasi
Birokrasi Secara online;
2) Island of Integrity : Pakta Integritas, Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
3) Manajemen Berbasis Kinerja : (SAKIP/LAKIP), Perencanaan Kinerja, Pengukuran
Kinerja, Laporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Hasil Kinerja, Pakta Integritas, Zona
Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM);
4
4) Peningkatan Pelayanan Masyarakat: UU No. 25 Tahun 2009, PP No. 96 Tahun 2012
tentang Pelayanan Publik, R.Perpres Tentang Kewajiban Pembentukan unit Penanganan
Pengaduan Masyarakat;
5) Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan: RUU ASN, RUU Administrasi
Pemerintahan, RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah, Revisi UU 32 Tahun 2003
Tentang Otonomi Daerah.
Kepemimpinan juga sebagai salah satu hal yang fundamental untuk merubah gaya
berpikir birokrat seperti halnya, Presiden RI Joko Widodo, Wapres Jusuf Kala, menteri
kelautan dan perikanan susi pudjiastuti, Thaksin Shinawatra mantan PM Thailand dll.
dengan gaya CEO, pemimpin gaya entrepernur/pengusaha bukan hanya menghasilkan
kebijakan revolusioner, tetapi pemimpin yang turun ke lapangan untuk mengetahui kondisi
riil rakyatnya tidak perlu pencitraan dan mampu mentransformasi strategi bisnis dalam dunia
polkitik dengan slogan berpikir berbeda dan bertindak berbeda sepanjang untuk peningkatan
pelayanan public akan lebih baik, sedangkan Gubernur DIY dengan gaya kepemimpinan
Hasto Broto.
Leader ini bisa juga kita sebut sebagai Direktur Utama.Kerap kali direktur utama ini
juga disebut sebagai CEO.Kepanjangan dari Singkatan CEOadalahChief Executive
Officer. Chief berarti kepala atau yang memimpin. Executive berarti jajaran direksi.Definisi
dari CEO berarti seseorang yang dipercaya untuk memimpin jajaran direksi suatu
perusahaan.CEO diangkat oleh dewan komisaris, dan umumnya mempunyai siklus jabatan.
Betapa pentingnya arti Reformasi birokrasi sehingga menempatkan Birokrasi sebagai
wahana utama dalam penyelenggaraan negara dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dan
dalam hubungan antar bangsa.Di samping melakukan pengelolaan pelayanan, birokrasi juga
bertugas menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik, dan
berfungsi melakukan pengelolaan atas pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut secara
operasional.Sebab itu disadari bahwa birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan
keseluruhan agenda pemerintahan, termasuk dalam mewujudkan reformasi birokrasi
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (clean government) dalam keseluruhan skenario
perwujudan kepemerintahan yang baik (good governce).Namun pengalaman bangsa kita dan
bangsa-bangsa lain menunjukan bahwa birokrasi, tidak senantiasa dapat menyelenggarakan
5
tugas dan fungsinya tersebut secara otomatis dan independen serta menghasilkan kinerja
yang signifikan.
Salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan
pemerintahan yang bersih (clean government) dan kepemerintahan yang baik (good
governance) adalah birokrasi, dalam posisi dan perannya yang demikian penting dalam
pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, birokrasi sangat menentukan efisiensi dan
kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh DPPKA DIY, baik dalam bentuk himbauan,
kebijakan dan bahkan seperangkat aturan hukum telah disiapkan pemerintah (daerah),
apalagi adanya tuntutan yang cukup deras dari masyarakat sebagai penerima layanan untuk
dilakukannya reformasi birokrasi dilingkungan pemerintahan (daerah), dengan adanya Grand
Design Reformasi Birokrasi yang dituangkan kedalam Permenpan No 20 Tahun 2010dan
Road Map Reformasi Birokrasi cukup membantu pemerintah Pusat dan daerah untuk
melakukan perubahan secara berkesinambungan.
Keuangan adalah sebagai urat nadi untuk pelaksanaan operasional dalam pembagunan
daerah tentu sangat penting adanya Reformasi Birokrasi demi kualitas pelayanan public dan
transparasi pengelolaan keuangan daerah. Dalam mewujudkan visi dan misi DPPKA yang
berprinsip mandiri, maju, adil, dan makmur dengan sasaran memantapkan pembangunan
secara menyeluruh dengan menekan pembangunan pada keunggulan kompetitif, berkualitas,
serta berteknologi, yang dinilai mampu mendorong Daerah untuk meningkatkan
kemakmuran bangsa. Perwujudan rencana tersebut turut didorong dengan hasil untuk
mewujudkan bekerja secara efektif, dan efisien.
Adapun tujuan yang hendak dicapai DPPKA DIY antara lain:
1. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai
pembangunandaerah
2. MeningkatkankontribusiPendapatanAsli DaerahbagiPemda
3. Mengoptimalkanpeningkatankinerja BadanUsahaMilikDaerah
4. Mewujudkanpengelolaankeuanganyang transparandanakuntabel.
Sedangkan sasarannya merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan
dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
6
Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam kegiatan
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset beserta Unit Pelaksana Teknis Dinas.
B. LANDASAN TEORI
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan agar
lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan
pembangunan nasional.Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan,
teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi
pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.Oleh
karena itu, harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan
sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif
dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara
bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat
radikal dan revolusioner.
Reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan
tata kelola pemerintahan Indonesia juga bermakna sebagai sebuah pertaruhan besar bagi
bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21. Jika berhasil dilaksanakan
dengan baik, reformasi birokrasi akan mencapai tujuan yang diharapkan, di antaranya:
mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh
pejabat di instansi yang bersangkutan; menjadikan negara yang memiliki most-improved
bureaucracy; meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan mutu
perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; meningkatkan efisiensi (biaya dan
waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; menjadikan birokrasi Indonesia
antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan
lingkungan strategis.
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi
2010-2014 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara (Permenpan) Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum
Reformasi Birokrasi dan Permenpan Nomor: PER/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman
Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/ Lembaga/
Pemerintah Daerah.
7
Grand Design serta Road Map menentukan area perubahan yang menjadi tujuan
reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, seperti yang
dikemukakan pada tabel di bawah ini.
TABEL 1.
PROGRAM, KEGIATAN, AGENDA HASIL YANG DIHARAPKAN PADA TINGKAT SKPD
UNTUK PROGRAM SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Penataan Sistem rekruitmen pegawai. Sistem rekruitmen yang terbuka, transparan dan akuntabel
Analisis jabatan Dokumen peta dan uraian jabatanEvaluasi jabatan Peringkat jabatan dan harga jabatanPenyusunan standar kompetensi jabatan Dokumen Kualifikasi jabatanAsesmen individu berdasarkan kompetensi Peta profil kompetensi individuPenerapan sistem penilaian kinerja individu Kinerja individu yang terukur
Pembangunan/pengembangan database pegawai Ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat
Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi
Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasisi kompetensi
Penerapan Standar pelayanan pada unit kerja masing-masing K/L dan Pemda
Peningkatan kualitas pelayanan publik ( lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)
Penerapan SPM pada Kabupaten/Kota Peningkatan kualitas pelayanan dasar pada kabupaten/ Kota
Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Publik Peningkatan partisispasi masyarakat
Sedangkan pengertian Birokrasi adalah asal kata dari Bureau, digunakan pada awal abad
ke 18 di Eropa Barat bukan hanya untuk menunjuk pada meja tulis saja, akan tetapi lebih pada
kantor, semisal tempat kerja dimana pegawai bekerja. Makna asli dari birokrasi berasal dari
bahasa perancis berarti pelapis meja. Kata birokrasi sendiri kemudian digunakan segera setelah
Revolusi Perancis tahun 1789, dan kemudian tersebar ke negara lain. Kata imbuhan -kratia
berasal dari bahasa Yunani atau kratos yang berarti kekuasaan atau kepemimpinan. Birokrasi
secara mendasar berarti kekuasaan perkantoran ataupun kepemimpinan dari strata kepegawaian.
Di Cina, dinasti Song (960 AD) sebagai contoh membentuk birokrasi sentralistis dengan staf
berasal dari rakyat jelata yang terdidik. Sistem kepemimpinan ini kemudian mendorong
konsentrasi kekuasaan di dalam tangan kaisar dan birokrasi istana daripada yang diperoleh oleh
dinasti sebelumnya.
8
Teori Karl Marx tentang birokrasi berasal dari teori mengenai historical materialisme,
asal muasal birokrasi dapat ditemukan dalam empat sumber: agama, pembentukan negara,
perdagangan, dan teknologi. Kemudian, bentuk birokrasi paling awal terdiri dari tingkatan kasta
rohaniawan/tokoh agama, pegawai pemerintah dan pekerja yang mengoperasikan aneka ritual,
dan tentara yang ditugaskan untuk mentaati perintah. Di dalam transisi sejarah dari komunitas
egaliter primitif ke dalam civil society terbagi kelas-kelas sosial dan wilayah, muncul sekitar
10.000 tahun yang lalu, dimana kewenangan terpusat, dan dipaksakan oleh pegawai pemerintah
yang keberadaannya terpisah dari masyarakat.
Negara memformulasikan, memaksakan dan menegakkan peraturan, dan memungut
pajak,memberikan kenaikan kepada sekelompok pegawai yang bertindak untuk
menyelenggarakan fungsi tersebut. Kemudian, negara melakukan mediasi bila terjadi konflik di
antara masyarakat dan menjaga konflik agar masih dalam batas kewajaran; negara juga mengatur
pertahanan wilayah. Terutama, hak umum perorangan untuk membawa dan menggunakan
senjata untuk mempertahankan diri sedikit demi sedikit dibatasi; memaksakan orang lain untu
berbuat sesuatu menjadi hak legal negara dan aparat pemerintah untuk melakukannya.
Teori Birokrasi Max Weber
Birokrasi berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun secara ideal. Birokrasi
dicapai melalui formalisasi aturan, struktur, dan proses di dalam organisasi. Para teoritikus klasik
seperti Fayol (1949), Taylor (1911), dan Weber (1948), selama bertahun-tahun telah mendukung
model birokrasi guna meningkatkan efektivitas administrasi organisasi.Max Weber adalah sosok
yang dikenal sebagai bapak birokrasi. Menurut Weber (1948), organisasi birokrasi yang ideal
menyertakan delapan karakteristik struktural.
Pertama, aturan-aturan yang disahkan, regulasi, dan prosedur yang distandarkan dan arah
tindakan anggota organisasi dalam pencapaian tugas organisasi.Weber menggambarkan
pengembangan rangkaian kaidah dan panduan spesifik untuk merencanakan tugas dan aktivitas
organisasi.
Kedua, spesialisasi peran anggota organisasi memberikan peluang kepada divisi pekerja untuk
menyederhanakan aktivitas pekerja dalam menyelesaikan tugas yang rumit.Dengan memecah
tugas-tugas yang rumit ke dalam aktivitas khusus tersebut, maka produktivitas pekerja dapat
ditingkatkan.
9
Ketiga, hirarki otoritas organisasi formal dan legitimasi peran kekuasaan anggota organisasi
didasarkan pada keahlian pemegang jabatan secara individu, membantu mengarahkan hubungan
intra personal di antara anggota organisasi guna menyelesaikan tugas-tugas organisasi.
Keempat, pekerjaan personil berkualitas didasarkan pada kemampuan tehnik yang mereka
miliki dan kemampuan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka.Para manajer
harus mengevaluasi persyaratan pelamar kerja secara logis, dan individu yang berkualitas dapat
diberikan kesempatan untuk melakukan tugasnya demi perusahaan.
Kelima, mampu tukar personil dalam peran organisasi yang bertanggung jawab memungkinkan
aktivitas organisasi dapat diselesaikan oleh individu yang berbeda. Mampu tukar ini
menekankan pentingnya tugas organisasi yang relatif untuk dibandingkan dengan anggota
organisasi tertentu yang melaksanakan tugasnya-tugasnya.
Keenam, impersonality dan profesionalisme dalam hubungan intra personil di antara anggota
organisasi mengarahkan individu ke dalam kinerja tugas organisasi.Menurut prinsipnya, anggota
organisasi harus berkonsentrasi pada tujuan organisasi dan mengutamakan tujuan dan kebutuhan
sendiri.Sekali lagi, ini menekankan prioritas yang tinggi dari tugas-tugas organisasi di dalam
perbandingannya dengan prioritas yang rendah dari anggota organisasi individu.
Ketujuh,uraian tugas yang terperinci harus diberikan kepada semua anggota organisasi sebagai
garis besar tugas formal dan tanggung jawab kerjanya. Pekerja harus mempunyai pemahaman
yang jelas tentang keinginan perusahaan dari kinerja yang mereka lakukan.
Kedelapan, rasionalitas dan predictability dalam aktivitas organisasi dan pencapaian tujuan
organisasi membantu meningkatkan stabilitas perusahaan.Menurut prinsip dasarnya, organisasi
harus dijalankan dengan kaidah dan panduan pemangkasan yang logis dan bisa diprediksikan.
Adapun Kelebihan dan kekurangan Teori Birokrasi Weber :
1) Agar Fokus, Birokrasi harus dicerna sebagai satu fenomena sosiologis. Dan birokrasi
sebaiknya dipandang sebagai buah dari proses rasionalisasi.
2) Konotasi atau anggapan negatif terhadap birokrasi sebenarnya tidak mencerminkan birokrasi
dalam sosoknya yang utuh. Birokrasi adalah salah satu bentuk dari organisasi, yang diangkat
atas dasar alasan keunggulan teknis, di mana organisasi tersebut memerlukan koordinasi
yang ketat, karena melibatkan begitu banyak orang dengan keahlian-keahlian yang sangat
bercorak ragam.
10
3) Ada tiga kecenderungan dalam merumuskan atau mendefinisikan birokrasi, yakni:
pendekatan struktural, pendekatan behavioral (perilaku) dan pendekatan pencapaian tujuan
dari Max Weber
a. Apa yang telah dikerjakan oleh Max Weber adalah melakukan konseptualisasi sejarah
dan menyajikan teori-teori umum dalam bidang sosiologi. Di antaranya yang paling
menonjol adalah teorinya mengenai birokrasi.
b. Cacat-cacat yang seringkali diungkapkan sebenarnya lebih tepat dicerna sebagai
disfungsi birokrasi. Dan lebih jauh lagi, birokrasi itu sendiri merupakan kebutuhan
pokok peradaban modern. Masyarakat modern membutuhkan satu bentuk organisasi
birokratik. Pembahasan mengenai birokrasi mempunyai kemiripan dengan apa yang
diamati oleh teori organisasi klasik.
c. Dalam membahas mengenai otorita. Weber mengajukan 3 tipe idealnya yang terdiri dari:
otorita tradisional, kharismatik dan legal rasional. Otorita tradisional mendasarkan diri
pada pola pengawasan di mana legimitasi diletakkan pada loyalitas bawahan kepada
atasan. Sedang otorita kharismatik menunjukkan legimitasi yang didasarkan atas sifat-
sifat pribadi yang luar biasa. Adapun otorita legal rasional kepatuhan bawahan di
dasarkan atas legalitas formal dan dalam yurisdiksi resmi.
d. Kelemahan dari teori Weber terletak pada keengganan untuk mengakui adanya konflik
di antara otorita yang disusun secara hirarkis dan sulit menghubungkan proses
birokratisasi dengan modernisasi yang berlangsung di negara-negara sedang berkembang.
4). Ada tujuh hal penting yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan organisasi birokratik
Pentingnya Birokrasi
a. Teori yang lama memandang birokrasi sebagai instrumen politik. Tetapi dalam
perkembangan selanjutnya, teori tersebut ditolak, dengan menyatakan pentingnya
peranan birokrasi dalam seluruh tahapan atau proses kebijakan publik.
b. Menurut Robert Presthus, pentingnya birokrasi diungkapkan dalam peranan-nya
sebagai "delegated legislation", "initiating policy" dan"internal drive for power, security
and loyalty".
c. Dalam membahas birokrasi ada tiga pertanyaan pokok yang harus diperhati-kan, (1)
bagaimana para birokrat dipilih, (2) apakah peranan birokrat dalam pembuatan
keputusan, dan (3) bagaimana para birokrat diperintah. Dalam hubungannya dengan
11
pertanyaan kedua, hal pertama yang perlu disadari adalah ada perbedaan antara proses
pembuatan keputusan yang aktual dengan yang formal. Dalam kenyataan birokrat
merupakan bagian dari para pembuat keputusan.
5). Pentingnya peranan birokrasi amat menonjol dalam negara-negara sedang berkembang
dimana mereka semuanya telah memberikan prioritas kegiatannya pada penyelenggaraan
pembangunan nasional. Di negara-negara ini kelemahan dan Problema dalam teori
Birokrasi weber.
a. Kelemahan - kelemahan yang ada pada birokrasi terletak dalam hal:
1. Penetapan standar efisiensi yang dapat dilaksanakan secara fungsional;
2. Terlalu menekankan aspek-aspek rasionalitas, impersonalitas dan hirarki;
3. Kecenderungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan-tujuan organisasi;
4. Berlakunya pita merah dalam kehidupan organisasi.
b. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam birokrasi sebenarnya tidak berarti bahwa
birokrasi adalah satu bentuk organisasi yang negatif, tetapi seperti dikemukakan oleh K.
Merton lebih merupakan "bureaucratic dysfunction" dengan ciri utamanya "trained
incapacity''.
c. Usaha-untuk memperbaiki penampilan birokrasi diajukan dalam bentuk teori birokrasi
sistem perwakilan. Asumsi yang dipergunaksn adalah bahwa birokrat di pengaruhi oleh
pandangan nilai-nilai kelompok sosial dari mana ia berasal. Pada gilirannya aktivitas
administrasi diorientasikan pada kepen-tingan kelompok sosialnya. Sementara itu,
kontrol internal tidak dapat dijalankan. Sehingga dengan birokrasi sistem perwakilan
diharapkan dapat diterapkan mekanisme kantrol internal. Teori birokrasi sistem
perwakilan secara konseptual amat merangsang, tetapi tidak mungkin untuk diterapkan.
Karena teori ini tidak realistik, tidak jelas kriteria keperwakilan, emosional dan
mengabaikan peranan pendidikan.
Analisis Aktualitas Konsep Birokrasi
Birokrasi di Indonesia tercipta sebagai warisan dari sejarah masa penjajahan dan pasca
penjajahan kolonial. Pola kekuasaan dalam budaya Indonesia ( Ketimuran ) bercampur
dengan budaya administrasi pemerintahan Barat menempatkan pencitraan birokrasi
sebelum masa reformasi sebagai raja-raja kecil.
12
Belum lagi, di masa pemerintahan Orde Baru, birokrasi mendapatkan tempat paling
tinggi dalam tatanan masyarakat, bukan sebagai pelayan (pamong) rakyat, namun lebih
sebagai dilayani rakyat. Penguatan jajaran birokrasi terutama setelah dilegitimasikannya
PNS untuk masuk dalam arena politik, sebagai kendaraan partai Soeharto, Golkar,
memenangkan pemilihan umum sampai ke 7 kalinya.
Setelah memahami birokrasi, maka hubungan insitusi pusat dan daerah dapat kita
rumuskan.Pola hubungan sentralistis di masaOrde Baru, fokus pada pemerintah pusat.
Birokrasi di daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga sangat
jarang terdengar putra daerah menduduki jabatan strategis pemerintahan daerah, seperti
gubernur dan bupati. Namun, perubahan terjadi di era otonomi daerah tahun 1999, ketika
desentralisasi membuat kekuasaan tidak lagi berada di tangan pusat, namun di daerah.
Birokrasi di Indonesia pada dasarnya sulit untuk dirubah. Penolakan terhadap
perubahan oleh birokrat dikarenakan adanyan dominasi sistem birokrasi kerajaan yang
hingga saat ini masih melekat pada birokrat, sistem dimana para pejabat berhak
melakukan sesuka apa yang dinginkannya. Sebagai contoh banyak sekali para pejabat
diberbagai lingkungan departemen ataupun lembaga setingkat yang melakukan
penyelewengan anggaran yang tertangkap basah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
ataupun setelah bertahun tahun lamanya baru diketahui.
Kecenderungan birokrasi dan birokratisasi pada masyarakat modern benar-benar
dipandang memprihatinkan, sehingga digambarkan adanya ramalan mengenai makin
menggejalanya dan berkembangnya praktek-praktek birokrasi yang paling rasionalpun,
tidak bisa lagi dianggap sebagai kabar menggembirakan, melainkan justru merupakan
pertanda malapetaka dan bencana baru yang menakutkan yakni munculnya patologi
birokrasi. Hal itu dicirikan oleh kecenderungan patologi karena persepsi, perilaku dan
gaya manajerial,masalah pengetahuan dan ketrampilan, tindakan melanggar
hukum,keperilakuan, dan adanya situasi internal. bahwa birokrasi memiliki
kecenderungan mengutamakan kepentingan sendiri (self serving), mempertahankan
statusquo dan resisten terhadap perubahan, dan memusatkan kekuasaan. Hal inilah yang
kemudian memunculkan kesan bahwa birokrasi cenderung lebih mementingkan prosedur
daripada substansi, lamban dan menghambat kemajuan.
13
Birokrasi di kebanyakan negara berkembang termasuk Indonesia cenderung
bersifat patrimonialistik: tidak efesien, tidak efektif (over consuming and under
producing), tidak obyektif, menjadi pemarah ketika berhadapan dengan kontrol dan
kritik, tidak mengabdi kepada kepentingan umum, tidak lagi menjadi alat rakyat tetapi
telah menjadi instrumen penguasa dan sering tampil sebagai penguasa yang sangat
otoritatif dan represif. Birokrasi di Indonesia ada kecenderungan berkembang kearah
“parkinsonian”, dimana terjadinya proses pertumbuhan jumlah personil dan pemekaran
struktur dalam birokrasi secara tidak terkendali. Pemekaran yang terjadi bukan karena
tuntutan fungsi, tetapi semata-mata untuk memenuhi tuntutan struktur. Disamping itu,
terdapat pula kecenderungan terjadinya birokrasi “orwellian” yakni proses pertumbuhan
kekuasaan birokrasi atas masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi
dikendalikan oleh birokrasi. Akibatnya, birokrasi Indonesia semakin membesar (big
bureaucracy) dan cenderung tidak efektif dan tidak efesien.Pada kondisi yang demikian,
sangat sulit diharapkan birokrasi siap dan mampu melaksanakan kewenangan –
kewenangan barunya secara optimal.
Seperi dibahas sebelumnya sistem birokrasi yang berlaku di Indonesia sekarang
tidak dapat dilepaskan dari sejarah masa lalu dalam pemerintahan kerajaan, pemerintahan
kolonial dan pemerintahan Orde Lama.masing-masing tahap tersebut membawa corak
birokrasi sendiri. Dalam zaman kerajaan dimana feodalisme menjadi landasan birokrasi
maka dituntut kesetiaan dan kepatuhan sepenuhnya terhadap raja dan para punggawa
kerajaan, sebagai kelompok elit pemerintahan.Kepatuhan harus diwujudkan dengan
melaksanakan segala peraturan dan perintah kerajaan dan tidak untuk
mempertimbangkan untung rugi dan dampaknya. Sikap atau perilaku yang demikian
dibarengi dengan timbulnya perasaan dan kepercayaan rakyat bahwa pihak kerajaan akan
melindungi para kawula dari segala macam gangguan dan ancaman. Timbullah hubungan
ketergantungan pelindung dan yang dilindungi. Hubungan demikian dikategorikan
sebagai “patron-client relationship” Dalam birokrasi timbul hubungan “bapak-anak
buah” secara khusus sebagaimana berlaku di Indonesia setelah kemerdekaan
Demikian juga “patrimonial of leadership” timbul dalam kondisi yang
demikian.Didalamnya terdapat “traditional authority” dimana kepatuhan dan kesetiaan
terhadap pemimpin karena ditopang oleh kewenangan yang bersumber pada
14
tradisi.Birokrasi dalam kerajaan-kerajaan khususnya di Jawa atau birokrasi patrimonial
dalam banyak hal masih terasa sampai kini
Pada jaman kolonial kedaaan birokrasi kerajaan yang demikian itu tidak
mengalami perubahan yang berarti tetapi justru dimanfaatkan dan dimodifikasi
sedemikian rupa sehingga lebih efisien demi kepentingan penjajah.Dibuat peratuan-
peraturan yang memaksa dan dalam pelaksanaannya memperalat elit pribumi (para
bangsawan) dengan keuntungan sebesar-besamya. Pembentukan elit birokrasi yang
demikian itu sangat menonjol di Jawa .Oleh karena itu birokrasi patrimonial yang berakar
pada budaya Jawa tidak diubah tetapi ditambah bebannya oleh penjajah.
Kemudian setelah Indonesia merdeka sampai dengan runtuhnya Orde Lama
birokrasi patrimonial masih tetap melekat erat pada pemerintahan dan pembangunan.
Pengaruh feodalisme dan kolonialisme masih terus berlanjut dan pola hubungan “patron-
client ” menjadi referensi utama dalam birokrasi. Dalam Orde Lama orientasi keatas
sangat kuat dan menentukan semua “Bapak” harus dihormati, ditaati dan pantang
ditentang. Berbeda pendapatpun sebaiknya jangan. Oleh karena itu pada jaman Orde
lama sang pemimpin atau birokrat menjadi tumpuan segala-galanya. Benih-benih tirani
hidup subur dan puncak penyelewengannya menimbulkan segala macam kesengsaraan
yang mendorong lahimya Orde baru.
Babak baru dalam pemerintahan dan pembangunan dimulai dengan tekad
melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.Namun demikian
corak “birokrasi patrimonial” masih tetap menjadi warna yang dominant.Hubungan
“Bapak-Anak buah” mempengaruhi hampir setiap segi penting kehidupan politik di
Indonesia (termasuk strategi pembangunan ekonomi.
Adanya patrionalisme dalam birokrasi merupakan peninggalan sejarah politik dan
ekonomi di Indonesia yang sampai sekarang tidak lekang panas dan tidak lapuk karena
hujan. Hanya penerapannya yang berbeda sesuai dengan jamannya, prinsip dasarnya tetap
sama. “Bagaimanapun juga munculnya birokrasi patrimonial dalam sistem administrasi
negara dan sistem politik tidak dikarenakan masih kuatnya ikatan kultur tradisional yang
paternalistik.”Masalahnya adalah bagaimana kita mampu memanfaatkannya dalam
birokrasi pembangunan dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif yang
ditimbulkannya.
15
Meskipun sudah menjadi gejala yang sangat umum, ternyata pada setiap konteks
sistem budaya masyarakat Indonesia, secara empirik birokrasi dan birokratisasi terlihat
dalam pola perilaku yang beragam.Gejala demikian menunjukkan bahwa birokrasi dan
birokratisasi tidak pernah tampil dalam bentuk idealnya. Beberapa alasan, mengapa
bentuk ideal birokrasi tidak nampak dalam praktek kerjanya antara lain: Pertama,
manusia birokrasi tidak selalu berada (exist) hanya untuk organisasi. Kedua, birokrasi
sendiri tidak kebal terhadap perubahan sosial.Ketiga, birokrasi dirancang untuk semua
orang.Keempat, dalam kehidupan keseharian manusia birokrasi berbeda-beda dalam
kecerdasan, kekuatan, pengabdian dan sebagainya, sehingga mereka tidak dapat saling
dipertukarkan untuk peran dan fungsinya dalam kinerja organisasi birokrasi.
Ada kecenderungan bahwa beberapa indikator birokrasi lebih Berjaya hidup di
dunia barat daripada di dunia timur.Hal ini dapat dipahami, karena di dunia barat
birokrasi telah berkembang selama beberapa abad misal pada abad pertengahan dan
seterusnya, perkembangan birokrasi semakin dipacu dan di dukung oleh masyarakat
industri.Oleh karena rasionalitas birokrasi cenderung berhubungan dengan gejala
industrialisasi, maka banyak negara yang bercita-cita menjadi masyarakatnya menjadi
masyarakat industri dan mengadopsi model birokrasi rasional di dalamnya.Namun
demikian, bagi masyarakat yang sedang berkembang termasuk Indonesia tidak semua
kemanfaatan birokrasi rasional dapat dipetik dan dirasakan.
Apalagi birokrasi menghadapi krisis kepercayaan dari masyarakat, maka kecaman
dan pesimisme semakin muncul karena banyak anggota masyarakat merasakan bahwa
berbagai pola tingkah laku yang telah merupakan kebiasaan dalam birokrasi tidak dapat
mengikuti dan memenuhi tuntutan pembangunan dan perkembangan
masyarakatnya.Sebagai contoh, di Indonesia adanya keadaan birokrasi publik di sektor
pemerintahan, pendidikan dan kesehatan dan sebagainya berada dalam suatu kondisi
yang dikenal dengan istilah organizational slackyang ditandai dengan menurunnya
kualitas pelayanan yang diberikannya.
Masyarakat pengguna pelayanan banyak mengeluhkan akan lambannya
penanganan pemerintah atas masalah yang dihadapi dan bahkan mereka telah
memberikan semacam public alarm agar pemerintah sebagai instansi yang paling
berwenang, responsif terhadap semakin menurunnya kualitas pelayanan kepada
16
masyarakat segera mengambil inisiatif yang cepat dan tepat untuk menanggulanginya.
Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan birokrasi publik mengalami organizational
slack yaitu antara lain pendekatan atau orientasi pelayanan yang kaku, visi pelayanan
yang sempit, penguasaan terhadap administrative engineering yang tidak memadai, dan
semakin bertambah gemuknya unit-unit birokrasi publik yang tidak difasilitasi dengan 3P
(personalia, peralatan dan penganggaran) yang cukup dan handal (viable
bureaucraticinfrastructure). Akibatnya, aparat birokrasi publik di Indonesia menjadi
lamban dan sering terjebak ke dalam kegiatan rutin, tidak responsif terhadap aspirasi dan
kepentingan publik serta lemah beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di
lingkungannya.Sebagai konsekuensinya, perlu dipertanyakan mengenai posisi aparat
pelayanan ketika berhadapan dengan masyarakat atau kliennya.
C. TANTANGAN DA PERMASALAHAN
C.1 Kondisi yang ada dan kondisi yang diharapkan
c.1.1 Kondisi yang ada:
1) Potensi pendapatan dari pajak PKB setiap tahun naik sehingga akan mengalami titik
jenuh mengakibatkan stagnan dan terus menurun, sehingga sumber PAD dari pajak
akan menurun;
2) Adanya pembatasan / kepemilikan KBM selain untuk menekan penggunaan BBM
karena luasan dan panjang lintasan jalan yang terbatas serta potensi polusi;
3) Penentuan harga satuan yang sangat cepat berubah sedangkan proses perundangan
membutuhkan waktu, sehingga antara target dan realisasi terdapat gap yang tinggi;
4) Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah sering berubah.
c.1.2 Kondisi yang diharapkan:
1) Pertumbuhan ekonomi berakibat bertambahnya kendaran baru;
2) Adanya fluktuasi harga BBM ;
17
3) Tarif pungutan dalam Pengelolaan retribusi daerah dapat disesuaikan dengan
kemampuan masyarakat di daerah;
4) Koordinasi, klarifikasi dan inventarisasi terhadap penggunaan barang milik
daerah;
5) Badan Usaha Milik Daerah dapat dikembangkan dan ditingkatkan;
6) Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset masih bisa
dikembangkan.
C.2 Birisi tentang factor penghambat dan faktor pendukung
c.2.1 Birisi tentang faktor Penghambat:
1) Meningkatnya tunggakan pajak kendaraan bermotor yang tidak tertagih karena
terbatasnya SDM untuk penagihan tunggakan pajak KBM.
2) Lemahnya identifikasi potensi karena keterbatasan kewenangan pungutan
untuk retribusi daerah dan anggaran untuk sosialisasi dan promosi terbatas dan
sistem pengawasan retribusi kurang optimal
3) Kewenangan pemda sebatas peningkatan kinerja dan fasilitasi dalam
pengelolaan BUMD
4) Pengurus dan penyimpan barang belum optimal dalam pengoperasian aplikasi.
5) "Asset idle" pada SKPD belum teridentifikasi.
6) Pengadaan barang belum mengacu pada kebutuhan barang milik daerah,
pemeliharaan belum mengacu pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang
milik daerah.
c.2.2 Birisi tentang faktor Pendukung:
1) Pajak Kendaraan Bermotor masih merupakan sumber pendapatan yang
mempunyai kontribusi terbesar dalam PAD;
2) Lokasi strategis dan pelayanan pajak dan retribusi-online mudah diakses oleh
masyarakat;
3) Potensi sumber-sumber PAD tersedia;
4) Pengembangan BUMD menjadi lokomotif perekonomian dan sumber PAD
DIY;
18
5) Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah untuk perencanaan,
penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yang efektif dan efisien,
transparan dan akuntabel;
6) Penyelenggaraan penatausahaan aset dengan sistem aplikasi menertibkan
administrasi pengelolaan Barang milik daerah;
7) Adanya website sebagai media informasi.
D. UPAYA-UPAYA PERBAIKAN YANG DILAKSANAKAN (REFORMASI)
d.1 Upaya yang sudah dilakukan
1. Mengoptimalkanpeningkatanpengelolaanpendapatandaerah• Strategi
StrategiuntukmencapaisasaranMisiSatuadalahsebagai berikut :1. Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan
daerahdari pajak, retribusidanlain-lainpendapatan.2. Intensifikasidanekstensifikasipendapatandaripajak,retribusidan
lain-lainpendapatan.• Kebijakan
SedangkebijakanuntukmencapaisasaranMisiSatu adalahPeningkatanKoodinasidanKualitasSDM Pengelola PendapatanDaerah.
• ProgramProgramyangditetapkanuntukmelaksanakan strategidan kebijakan guna mencapai sasarandantujuan MisiSatuadalahprogram PeningkatandanPengembanganPengelolaanKeuangan Daerah.
• KegiatanKegiatan pada program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mendukung kebijakan dan strategi untukmewujudkanMisiSatuyaitu:1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah2. Pembinaan Pengelolaan Pajak Daerah3. Pelayanan Kesamsatan4. Pembinaan PengelolaanRetribusiDaerah5. PerencanaandanPengendalianPendapatanDaerah6. PenggalianSumber-sumberPotensiPendapatanDaerah7. PenyusunanPerhitunganDasar PengenaanPKBdanBBNKB8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
19
2Mengoptimalkanpengelolaanaset daerah
• Strategi
Strategi untukmencapai sasaran Misi Dua adalah verifikasi, klasifikasidanpenilaian, monitoringdaninvestigasiaset daerah.
• Kebijakan
KebijakandaristrategiuntukmencapaisasaranMisiDuaadalah pendayagunaankekayaandaerah.
• Program
Program yang ditetapkan untuk melaksanakan strategi dan kebijakangunamencapai sasarandantujuanMisiDuaadalah ProgramPengembangan Investasidan Aset Daerah dan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
• KegiatanKegiatan padaprogram Pengembangan InvestasidanAsetDaerah yangmendukungstrategidan kebijakandalammewujudkanMisi Dua yaitu:1. PeningkatanManajemen Aset/BarangDaerah2. Peningkatan StatusAtas Hak Tanah3. Penatausahaan Barang Milik DaerahKegiatan pada program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mendukung strategidan kebijakandalammewujudkanMisi Dua yaitu :Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Program SIMA
3MeningkatkandanmemperbaikikinerjaBUMD
• Strategi
StrategiuntukmencapaisasaranMisiTigaadalah:
1.Penataankelembagaan BUMD;
2.PengembanganmanajemenBUMD;
3.Penguatanmodal danpengembanganusaha.• Kebijakan
Kebijakandaristrategi untukmencapaisasaranMisiTiga adalahperubahanbentukbadan hukum danpenataan manajemendanpenyehatanBUMD.
• Program
20
Programyangditetapkanuntukmelaksanakan strategidan kebijakan gunamencapaisasarandantujuanMisiTigaadalah programPengembangandanPembinaanBUMDdanLKM.
• Kegiatan
Kegiatanpada programPengembangan dan Pembinaan BUMDdanLKM yangmendukungstrategidankebijakan dalammewujudkanMisiTiga, adalah:1.PeningkatandanPengembanganManajemenBUMDdan BUKP2.PembinaanBUKP
4Mengembangkankapasitaspengelolaankeuangandaerah• Strategi
StrategiuntukmencapaisasaranMisiEmpat adalah perencanaan penganggaran,penatausahaandanpelaporan keuangandaerah sesuai peraturanperundang-undanganyangberlaku.
• KebijakanKebijakan daristrategiuntukmencapaisasaranMisiEmpatadalah ketepatanwaktu prosespengelolaankeuangan,peningkatan pelayanan,pemenuhan sarpras dansistem,pemberianpenghargaan dansanksi.
• ProgramProgramyangditetapkanuntukmelaksanakan strategidan kebijakan gunamencapaisasarandantujuanMisiEmpat yaitu:a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
PengendalianPelaksanaanKebijakanKepala Daerahb. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan
Pemerintah Daerah.c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
• KegiatanKegiatan pada programPeningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KepalaDaerah yang mendukungstrategidankebijakandalam mewujudkanMisi Empat adalah:1. TindaklanjutHasilTemuanPengawasan2. PengendalianManajemenPelaksanaan KebijakanKepalaDaerah3. Tuntutan PerbendaharaandanTuntutanGanti Rugi
Kegiatan padaprogram Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang mendukung strategi dan kebijakandalam mewujudkanMisiEmpat,adalah:1. Pembinaan danPengembangan Sistem Informasi Pengelolaan
KeuanganDaerah.
21
Kegiatan padaprogram Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah yang mendukung strategi dan kebijakandalam mewujudkanMisiEmpat,adalah:1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah2. Penyusunan Raperda tentang APBD3. Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD4. Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD5. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran
Perubahan APBD7. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD8. Bimtek Implementasi Paket Regulasi tentang PKD9. Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah10. Pengesahan dan penetapan DPA11. Pengesahan dan penetapan DPPA12. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual13. Penatausahaan dan Pengendalian Gaji Pegawai Daerah14. Pembinaan dan Pengembangan Program Gaji Pegawai Daerah15. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD16. Penyusunan Laporan Keuangan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan Daerah17. Peningkatan Pelayanan Sistem Penerbitan SP2D
Penjelas:
1. Bidang Pendapatan:
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah
yang menambah ekuitas dana sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan
ridak perlu dibayarkan kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang
terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
Pada Tahun Anggaran 2016, penerimaan pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 3,908
Trilyun, yang berasal dari komponen :
a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1,553 Trilyun;
b. Dana Perimbangan sebesar Rp 1,189 Trilyun;
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 1,165 Trilyun.
22
Apabila dibandingkan dengan APBD Tahun 2015 setelah perubahan, Pendapatan Daerah yang
dianggarkan sebesar Rp 3,352 Trilyun sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp 556,033 Milyar
atau naik sebesar 16,59 %, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :
Tabel 1 Proyeksi Pendapatan DIY Tahun Anggaran 2016No. URAIAN TA. 2015 TA. 2016 SELISIH (Rp) (%)
1. Pendapatan 3.352.007.536.230,77 3.908.041.304.127,00 556.033.767.896,23 16,59
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
Pendapatan Asli DaerahPajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah
1.518.860.030.656,771.347.894.743.697,00
43.088.502.025,00
52.604.081.931,77
75.272.703.003,00
1.553.180.369.527,001.377.156.182.800,00
36.998.728.297,00
57.398.373.585,00
81.627.084.845,00
34.320.338.870,2329.261.439.103,00
(6.089.773.728,00)
4.794.291.653,23
6.354.381.842,00
2,262,17
(14,13)
9,12
8,45
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
Dana PerimbanganDana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
1.056.608.866.160,0096.980.104.160,00
920.544.722.000,00
39.084.040.000,00
1.189.590.848.000,0095.418.984.000,00
940.835.434.000,00
153.336.430.000,00
132.981.981.840,00(1.561.210.160,00)
20.290.712.000,00
114.252.390.000,00
12,58(1,61)
2,20
292,32
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
776.538.639.414,00 1.165.270.086.600,00 388.731.447.186,00 50,06
Sumber : APBD-P 2015, KUA 2016, Diolah
Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat terkait Dana Transfer ke Daerah di Tahun 2016
menjadi salah satu faktor utama meningkatnya penerimaan dana perimbangan dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah pada Tahun Anggaran 2016. Komponen dana perimbangan
merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting karena bertujuan untuk menciptakan
keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah
Daerah. Naiknya besaran alokasi dana transfer daerah Tahun 2016 tidak lepas dari komitmen
Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk melakukan reformulasi dan penguatan Dana Alokasi
Khusus (DAK) dalam rangka mendukung implementasi Nawacita dan pencapaian prioritas
nasional.
Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah
Pusat melalui desentralisasi fiskal tersebut masih menempati proporsi yang paling besar terhadap
pendapatan daerah sekitar 30% sampai 50%. Sementara untuk meningkatkan kemandirian
23
daerah, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang
berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, serta sumber-sumber pendapatan lainnya.Hal ini
menjadi tantangan dan permasalahan sekaligus peluang bagi Pemerintah Daerah untuk terus
berupaya menggali sumber-sumber potensi pendapatan daerah yang baru. Tantangan yang
dihadapi yakni berupa :
1. Peningkatan manajemen pengelolaan semua potensi pendapatan daerah;
2. Dukungan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah masih kurang;
3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang mendukung penerimaan pendapatan daerah;
4. Pengembangan dan penggalian sumber-sumber potensi pendapatan daerah yang baru;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak sesuai tuntutan masyarakat yang mobile;
6. Sarana dan prasarana pendukung peningkatan pendapatan daerah.
Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan
daerah agar dapat mendorong peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang
kondusif dan menghilangkan kendala yang menghambat pembangunan daerah, seringkali
dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam usaha untuk
meningkatkan pendapatan daerah, yakni :
1. Data base wajib pajak masih kurang valid karena tidak ada sensus kendaraan;
2. Lemahnya indentifikasi potensi retribusi karena keterbatasan kewenangan pungutan (closed
list);
3. Penentuan harga satuan yang sangat cepat berubah, sedangkan proses perundangan
membutuhkan waktu, sehingga antara target dan realisasi terdapat gap yang tinggi;
4. Belum ada peraturan perundangan tentang pendapatan dari lain-lain pendapatan yang
mengikat sebagai bahan pungutan;
5. Jenis dan ragam lain-lain pendapatan sangat banyak sehingga pemilahan juga harus
dikoordinasikan bersama dari pusat hingga kabupaten dan kota;
6. Ketergantungan terhadap mekanisme penyaluran dana transfer dari pusat sangat tinggi.
Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah, diperlukan dukungan seluruh
stakeholder pengelola pendapatan daerah di samping kejelasan regulasi sebagai dasar
24
pelaksanaan beberapa pungutan dan penerimaan terhadap sumber-sumber pendapatan. Beberapa
faktor pendukung peningkatan pendapatan daerah antara lain :
1. Pajak Kendaraan Bermotor masih merupakan sumber pendapatan yang mempunyai
kontribusi terbesar dalam peningkatan PAD;
2. Lokasi pelayanan pajak dan retribusi yang strategis, on-line dan mudah diakses oleh
masyarakat;
3. Potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah tersedia;
4. Pertumbuhan ekonomi berakibat bertambahnya kendaraan baru;
5. Tarif pungutan dalam pengelolaan retribusi daerah dapat disesuaikan dengan masyarakat di
daerah;
6. Pengelolaan dana transfer terhadap program-program unggulan daerah yang menjadi
prioritas nasional.
2. Bidang Belanja:
Sebelum ini kita menerapkan sistem penganggaran yang bersifat tradisional yaitu suatu sistem penganggaran yang disusun dengan penekanan terhadap pengendalian atas pengeluaran. Pada sistem ini, penganggaran hanya berorientasi pada pengendalian pengeluaran saja, sementara aspek input, output danoutcome belum mendapatkan perhatian secara maksimal.
Penggantinya penganggaran berbasis kinerja, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan kepada publik.
3. Bidang Kasda:
Sebelum ini kita menerapkan sistem penganggaran yang bersifat tradisional yaitu suatu sistem penganggaran yang disusun dengan penekanan terhadap pengendalian atas pengeluaran. Pada sistem ini, penganggaran hanya berorientasi pada pengendalian pengeluaran saja, sementara aspek input, output danoutcome belum mendapatkan perhatian secara maksimal.
Penggantinya penganggaran berbasis kinerja, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan kepada publik
25
4. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD):
Tantangan dan Permasalahan
Kondisi BUMD di DIY yang ada dan yang diharapkan :
1. PT. Bank Pembangunan Daerah DIY
Kondisi yang ada :
PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dahulu bernama Bank
Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Didirikan pada tanggal 15
Desember 1961, berdasarkan akta notaris No. 11 oleh R.M. Soerjanto Partaningrat.
Berdasarkan akta notaris No. 2 tanggal 5 April 2013 yang dibuat dihadapan notaris
Mochammad Agus Hanafi, S.H., notaris di Yogyakarta, yang telah memperoleh pengesahan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Keputusan No. AHU-
0044251.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013 dan diumumkan dalam Tambahan
Berita Negara RI tanggal 10 September 2013 No. 73, yang menetapkan perubahan bentuk
badan hukum Bank dan modal dasar pertama kali adalah sebesar Rp.1.000.000.000.000,-
yang terbagi atas 1.000.000 lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal
Rp.1.000.000,- yang terbagi atas sebanyak 510.000 lembar saham akan dimiliki oleh
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 490.000 lembar saham akan
dimiliki oleh Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten.
Komposisi modal dasar dan pemenuhan dari masing-masing pemegang saham per 31
Desember 2014 adalah sebagai berikut :
Modal Dasar Telah Disetor Kurang DisetorModal Dasar 1.000.000.000.00
0100 559.485.000.0
0056,34 436.585.000.000
Pemerintah DIY 510.000.000.000
51 233.500.000.000
45,78 276.500.000.000
Pemerintah Kab/Kotadengan perincian sbb:
490.000.000.000
49 325.985.000.000
67,33 164.015.000.000
- Kota Yogyakarta 117.000.000.000
11,70 29.246.000.000
25,00 87.754.000.000
- Kab. Bantul 67.300.000.000 6,73 47.338.000.000
70,34 19.962.000.000
- Kab. Kulon Progo 98.200.000.000 9,82 71.555.000.000
72,87 26.645.000.000
- Kab. Gunungkidul 59.300.000.000 5,93 33.576.000.000
56,62 25.724.000.000
26
- Kab. Sleman 148.200.000.000
14,82 144.270.000.000
97,35 3.930.000.000
Untuk memenuhi kekurangan modal dasar tersebut pada tahun anggaran 2015 Pemerintah
DIY menambah penyertaan modal sebesar Rp.50.000.000.000,- sedang Pemerintah Kab.
Sleman menambah kekurangannya sebesar Rp.3.930.000.000,- sehingga pada akhir tahun
2015 untuk Pemerintah Kabupaten Sleman telah memenuhi 100%.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan
Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, modal dasar
PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pertama kali sebesar
Rp.1.000.000.000.000,- dan harus dipenuhi paling lambat 4 (empat) tahun. Pada tahun 2016
adalah batas akhir untuk memenuhi modal dasar tersebut, maka Pemerintah DIY pada tahun
anggaran 2016 telah menganggarkan tambahan penyertaan modal pada PT. Bank
Pembangunan Daerah DIY pada RAPBD Tahun 2016 sebesar Rp.226.500.000.000,- sedang
untuk Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kab. Bantul, Pemerintah Kab. Kulon Progo
dan Pemerintah Kab.Gunungkidul sepakat untuk memenuhi modal dasar tersebut pada tahun
2016.
Perkembangan usaha selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut :
Keterangan 2012 2013 2014Pendapatan operasional 563.726.854.05
4648.779.354.74
3782.649.088.15
2Beban operasional (420.997.002.27
0)(471.659.919.3
86)(567.491.345.7
14)Laba operasional 142.729.851.78
4177.119.435.35
7215.157.742.43
7Beban non operasional bersih (3.593.251.718) (2.821.356.431) (4.084.777.370)Laba sebelum pajak 139.136.600.06
6174.298.069.92
6211.072.965.06
7Beban pajak penghasilan bersih
(36.505.307.135)
(45.963.715.363)
(54.910.267.980)
Laba bersih 102.631.292.931
128.334.354.563
156.162.697.087
Perkembangan total aset, total liabilitas dan ekuitas selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut :
Keterangan 2012 2013 2014Total aset 5.610.520.738.330 6.523.242.994.870 7.821.133.227.05
27
2Total liabilitas 5.057.401.155.204 5.774.926.991.657 6.849.542.419.47
8Ekuitas 553.119.583.126 748.316.003.213 971.590.807.574
Permasalahan :
Saat ini PT. Bank Pembangunan Daerah DIY pada posisi BUKU 1, dimana menurut
Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan
Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, kegiatan usahanya dibatasi hanya dapat melakukan :
a. Kegiatan Usaha dalam Rupiah yang meliputi :
1) kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
2) kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
3) kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance);
4) kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama;
5) kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking dengan cakupan terbatas;
6) kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit; dan
7) jasa lainnya.
b. Kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA).
c. Kegiatan lainnya yang digolongkan sebagai produk atau aktivitas dasar dalam Rupiah
yang lazim dilakukan oleh Bank dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Adapun modal inti yang harus dimiliki Bank pada posisi BUKU 2 adalah paling sedikit satu
triliun rupiah, sedang jumlah modal inti bank per 31 Desember 2014 sebesar
Rp.815.428.110.487,- dan dengan adanya penambahan modal pada tahun 2015 dari
Pemerintah DIY sebesar Rp.50.000.000.000,- dan dari Pemerintah Kab. Sleman sebesar
Rp.3.930.000.000,- maka modal inti bank menjadi sebesar Rp.869.358.110.487,- sehingga
untuk naik kelas ke BUKU 2 masih ada kekurangan sebesar Rp.130.641.889.513,-.
Kondisi yang diharapkan :
Modal inti berada diatas satu triliun masuk dalam BUKU 2 sehingga Bank dapat melakukan
kegiatan usaha :
a. Kegiatan Usaha dalam Rupiah dan valuta asing :
1) kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1;
28
2) kegiatan penyaluran dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 dengan cakupan
yang lebih luas;
3) kegiatan pembiayaan perdagangan (trade finance);
4) kegiatantreasury secara terbatas;
5) jasa lainnya.
b. Kegiatan Usaha sebagaimana pada BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas untuk :
1) keagenan dan kerjasama;
2) kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking;
c. Kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia;
d. Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit;
e. Kegiatan lain yang lazim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
2. PT. Anindya Mitra Internasional
Kondisi yang ada :
PT. Anindya Mitra Internasional pada awalnya adalah Perusahaan Daerah Aneka Industri dan
Jasa “ANINDYA” yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 melakukan
perubahan bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional.
Berdasarkan Akta Notaris Moch. Agus Hanafi, SH, nomor 11 tertanggal 28 Nopember 2005
telah didirikan PT. Anindya Mitra Internasional, yang akta pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Hukum dan HAM dengan surat keputusan No. C-32282 HT.01.01.TH.2005
tertanggal 6 Desember 2005.
Perseroan berdomisili di Yogyakarta dengan kantor berlokasi di Komplek JEC Jl. Janti Km 4
Gedongkuning, Yogyakarta, dengan unit-unit usaha sebagai berikut :
Unit Lokasi- Percetakan dan Penerbitan
Jl. Stasiun Lempuyangan No. 12 A Yogyakarta
- Pertambangan Jl. Janti Km 4, Gedongkuning, Yogyakarta- Perdagangan Jl. Janti Km 4, Gedongkuning, Yogyakarta- Pariwisata Jl. Janti Km 4, Gedongkuning, Yogyakarta- Realty Jl. Janti Km 4, Gedongkuning, Yogyakarta- Sagan Resto Jl. Colombo No. 35 Caturtunggal, Depok, Sleman- Transportasi Jl. Janti Km 4, Gedongkuning, Yogyakarta
29
Modal dasar perseroan berjumlah Rp.50.000.000.000,- yang terbagi atas 50.000 lembar
saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- per lembar saham.
Dari modal dasar tersebut per 31 Desember 2014 telah ditempatkan dan disetor 40,91% atau
sejumlah 20.454 saham dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah Rp.20.454.000.000,-
yang dimiliki oleh :
Pemilik Lembar Saham
Nilai Nominal Seluruhnya
- Pemerintah DIY 20.444 20.444.000.000- Kopkar Bhakti Sejahtera Mandiri 10 10.000.000
Jumlah 20.454 20.454.000.000
Perseroan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan aset yang
dimilikinya sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :
Pihak Ketiga Aset yang dikerjsamakan
Bentuk Kerjasama
- PT. Yogya Indah Sejahtera Tanah seluas 2.293 m2 yang berlokasi di Jl. Malioboro, Yogyakarta
Pembangunan dan pengelolaan gedung Malioboro Mall selama 25 tahun dan diperpanjang selama 4 tahun. Hak-hak yang diperoleh :- menerima kompensasi berupa
goodwill sebesar Rp.220.000.000,- setiap tahun diterima dimuka sebesar Rp.8.800.000,- selama 25 tahun.
- menerima ganti rugi penghasilan selama 4 tahun (1990 s.d. 1993) sebesar Rp.80.000.000,-.
- menerima setoran bagian keuntungan selama 25 tahun sebesar Rp.2.603.000.000,- yang diterima secara bertahap.
- menerima kompensasi perpanjang-an kontrak selama 4 tahun sebesar Rp.2.200.000.000,- yang semula berakhir pada tahun 2018 diperpanjang menjadi tahun 2022.
- PT. Adicandra Grahawisata Tanah seluas 22.755 m2 yang berlokasi di kompleks Colombo, Yogyakarta
Pembangunan dan pengelolaan kompleks Colombo Yogyakarta selama 30 tahun yang akan berakhir pada tahun 2022.Hak-hak yang diperoleh :- menerima kompensasi sebesar
Rp.1.350.000.000,-.- menerima kompensasi berupa goodwill
sebesar Rp.300.000.000,- setiap tahun diterima sebesar Rp.10.000.000,-
30
selama 30 tahun.- menerima setoran bagian keuntungan
selama 30 tahun sebesar Rp.5.370.000.000,- yang diterima secara bertahap.
- PT. Kaidi Indojaya Tanah seluas …… m2 yang berlokasi di Jl. Brigjen Katamso No.75- 77 Yogyakarta
Pembangunan pusat perdagangan Jogjatronik selama 25 tahun yang akan berakhir pada tahun 2028.Hak-hak yang diperoleh :- menerima kompensasi sebesar
Rp.2.600.000.000,-.- menerima kompensasi relokasi kantor
sebesar Rp.700.000.000,-.
- PT. Mirota Batik Bangunan yang berloka- si di Jl. A. Yani No. 9 Yogyakarta
Membangun dan mengembangkan bangunan selama 20 tahun yang akan berakhir pada tahun 2024 dan pada tahun 2008 diperpanjang 20 tahun lagi sehingga berakhir pada tahun 2044.Hak-hak yang diperoleh :- menerima kompensasi sebesar
Rp.3.400.000.000,- yang telah dibayar lunas pada tanggal 13 Juni 2004.
- menerima kompensasi sebesar Rp.4.500.000.000,- yang telah dibayar lunas pada tanggal 6 Desember 2008.
- PT. Jogja Tugu Trans 20 unit bus Pengoperasian 20 bus milik PT. AMI, dengan kompensasi sebesar Rp.661,546 per km/bus/bulan.
- PT. Batu Kapur Giri Seto Pabrik Memproduksi tepung kalsium karbonat, pemasaran dan operasional pabrik selama 1 tahun dari tahun 2013 s.d. 2014 dan diperpanjang 1 tahun 2014 s.d. 2015.
- PT. Paramount Propertindo Tanah eks Hotel Trio di Jl. P. Mangkubumi Yogyakarta
Kontrak bagi tempat usaha dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan Eks Hotel Trio selama 90 tahun dan akan berakhir pada tahun 2104.Kompensasi yang diterima sebesar Rp.500.000.000,- per tahun dengan kenaikan 5% setiap 1 tahun kedepan selama 90 tahun.
Perkembangan usaha selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut :
Keterangan 2012 2013 2014
31
Pendapatan usaha 4.206.391.521 5.935.525.678 7.039.677.530Beban pokok penjualan (866.891.618) (1.385.091.976) (1.571.090.716)Laba kotor 3.339.499.903 4.550.433.702 5.468.586.814Beban usaha (6.468.663.445) (5.538.737.358) (8.094.837.079)Laba (Rugi) usaha (3.129.163.542) (988.303.656) (2.626.250.265)Pendapatan lain-lain bersih 9.191.267.917 483.925.492 9.630.338.554Laba (Rugi) bersih tahun berjalan 6.062.104.375 (504.378.164) 7.004.088.290
Perkembangan total aset, total kewajiban dan ekuitas selama 3 (tiga) tahun terakhir terakhir adalah sebagai berikut :
Keterangan 2012 2013 2014Total aset 21.083.870.829 26.653.130.698 36.410.514.544Total kewajiban 13.152.642.432 13.717.369.909 17.881.676.207Ekuitas 7.931.228.397 12.935.760.789 18.528.838.337
Permasalahan :
Terdapat 3 (tiga) unit usaha (Percetakan dan Penerbitan, Pertambangan dan Sagan Resto)
selama 2 (dua) tahun terakhir 2013 dan 2014 mengalami kerugian sebagai berikut :
Unit Usaha 2013 2014Percetakan dan Penerbitan (397.014.878) (426.108.359)Pertambangan (43.106.898) (726.971.701)Sagan Resto (302.064.087) (546.491.101)
Sedang 3 (tiga) unit usaha yang lain yaitu Pariwisata, Realty dan Transportasi dapat
menyumbangkan laba selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut :
Unit Usaha 2012 2013 2014Pariwisata 196.448.301 111.647.038 488.799.009Realty 1.139.365.533 1.245.519.362 1.140.560.129Sagan Resto 68.743.200 - -Transportasi - 281.360.243 534.354.081
Selama 3 (tiga) tahun terakhir, bisnis perusahan secara keseluruhan mengalami kerugian.
Keuntungan yang diperoleh pada tahun 2012 dan 2014 yang paling besar berasal dari
pendapatan di luar usaha, yaitu selisih penjualan tanah sewon pada tahun 2012 sebesar
Rp.7.634.074.550,- dan kompensasi kontrak bagi tempat usaha di kawasan eks Hotel Trio
pada tahun 2014 sebesar Rp.11.106.768.640,-. Ketiga unit usaha ini perlu mendapatkan
perhatian bagi Manajemen, apakah dipertahankan atau ditutup.Pertumbuhan aset dan ekuitas
perusahaan selama 3 (tiga) tahun terakhir mulai ada peningkatkan hal ini menunjukkan
bahwa perusahaan menunjukkan ada perkembangan yang positif.
32
Kondisi yang diharapkan :
PT. Anindya Mitra Internasional diharapkan menjadi perusahaan yang sehat, sebagai
penyumbang PAD serta sebagai salah satu penggerak perekonomian khususnya pariwisata di
DIY.
3. PT. Taru Martani
Kondisi yang ada :
PT. Taru Martani yang semula PD. Taru Martani yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
9 Tahun 2004 melakukan perubahan bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas
Taru Martani. Berdasarkan Akta Notaris Ahmad Yubaidi, SH, S.Pd nomor 5 tanggal 17
Desember 2012, telah didirikan PT. Taru Martani yang akta pendirian telah disahkan oleh
Menteri Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-06889. AH.01.01 Tahun 2013 pada tanggal
18 Februari 2013.
Perseroan berdomisili di Yogyakarta, Jl. Kompol Bambang Suprapto 2-A, Baciro,
Gondokusuman, Yogyakarta.
Modal dasar perseroan adalah sebesar Rp.50.000.000.000,- yang terdiri dari 100.000 lembar
saham dengan nominal per lembar saham sebesar Rp.500.000,-. Dari modal dasar tersebut
telah ditempatkan dan disetor 31,686% atau sejumlah Rp.15.843.000.000,- dengan
perincian :
Pemilik Lembar Saham Nilai Nominal Seluruhnya- Pemerintah DIY 31.685 15.842.500.000- Kopkar Bhakti Sejahtera Mandiri 1 500.000
Jumlah 31.686 15.843.000.000
Usaha yang dikelola adalah produksi cerutu dan tembakau shag, dengan perkembangan usaha
selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut :
Keterangan 2012 2013 2014Pendapatan usaha 8.093.795.860 11.541.641.212 9.583.564.091Beban pokok penjualan (5.119.858.637) (8.241.052.255) (6.738.329.947)Laba kotor 2.973.937.223 3.300.588.957 2.845.234.144Beban usaha (2.112.530.142) (2.256.392.446) (2.405.144.627)Laba (Rugi) usaha 861.407.081 1.044.196.511 440.089.517Pendapatan (beban) lain-lain bersih (797.135.646) (857.590.259) 551.439.911Laba (Rugi) bersih sebelum pajak 64.271.436 186.606.252 991.529.428
33
Pajak penghasilan (48.348.957) (66.523.959) (141.408.629)Laba bersih setelah pajak 15.922.478 120.082.293 850.120.799
Perkembangan total aset, total kewajiban dan ekuitas selama 3 (tiga) tahun terakhir terakhir
adalah sebagai berikut :
Keterangan 2012 2013 2014Total aset 13.531.375.927 20.125.443.935 20.281.234.614Total kewajiban 10.250.725.082 4.235.823.885 3.541.493.765Ekuitas 3.280.650.845 15.889.620.050 16.739.740.849
Permasalahan :
Dengan adanya larangan merokok di beberapa negara maupun di dalam negeri yang diikuti
dengan naiknya bea masuk maupun naiknya cukai rokok berdampak langsung pada industri
olahan tembakau termasuk cerutu dan tembakau shag produksi PT. Taru Martani. Kondisi ini
mengakibatkan perusahaan
Kondisi yang diharapkan :
PT. Taru Martani dapat segera melakukan diversifikasi usaha untuk menyelamatkan
perusahaan.Meskipun bisnis olahan tembakau pada PT. Taru Martani masih tetap
dipertahankan sebagai satu kesatuan kawasan cagar budaya.Diharapkan dengan melakukan
diversifikasi usaha PT. Taru Martani dapat menjadi perusahaan yang sehat serta dapat
menjadi penyumbang PAD.
4. BUKP
Kondisi yang ada :
34
BUKP didirikan dengan Perda Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Saat ini telah didirikan sebanyak 75 BUKP yang
berada di 75 kecamatan di DIY. Modal disetor berasal dari Pemerintah DIY, Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, adapun perkembangan modal disetor konsolidasi
selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut :
Modal disetor 2012 2013 2014Pemerintah DIY 13.586.959.724 20.000.000.000 20.000.000.000Pemerintah Kab/Kota 3.888.576.454 3.888.576.454 3.888.576.454Pemerintah Desa 165.573.638 165.573.638 169.956.023Jumlah 17.641.109.816 24.054.150.092 24.058.652.477
Usaha yang dikelola adalah perkreditan, dengan perkembangan usaha konsolidasi selama 3
(tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut :
Keterangan 2012 2013 2014Pendapatan operasional 33.533.174.746 36.117.891.925 37.438.713.807Beban operasional (25.074.073.712) (27.226.925.880) (28.998.394.476)Pendapatan operasional bersih 8.459.101.034 8.890.966.045 8.440.319.391Pendapatan non operasional bersih 26.902.906 130.027.994 18.236.730Laba sebelum pajak 8.486.003.940 9.020.994.039 8.458.556.061Pajak penghasilan (1.082.206.346) (876.561.187) (362.511.214)Laba bersih tahun berjalan 7.403.797.594 8.144.432.852 8.096.044.848
Permasalahan :
Operasional BUKP melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana Pasal 16
ayat (1) disebutkan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana
masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai
Bank Umum atau BPR dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan
penghimpunan dana masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.
Undang-Undang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikro. BUKP bukan sebagai Bank Umum atau BPR maupun LKM, namun
melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat. Adapun perkembangan dana masyarakat
selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut :
Dana Mayarakat 2012 2013 2014Tabungan 51.495.363.351 61.942.939.031 67.666.563.272Simpanan Berjangka 41.817.520.000 41.725.013.000 41.279.443.000
35
Jumlah 93.312.883.351 103.667.952.031 109.446.006.272
Usaha seperti BUKP diberikan batas waktu sampai dengan tanggal 8 Januari 2016 harus
sudah memperoleh izin dari OJK sebagai Lembaga Keuangan Mikro atau Bank Umum atau
BPR. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi para karyawan, karena setelah tanggal 8
Januari 2016 kegiatan yang mereka lakukan menjadi melanggar hukum. Apabila BUKP tidak
menjadi Bank maupun LKM, maka dana masyarakat yang dihimpun harus dikembalikan.
Mempersiapkan dana likuid untuk pengembalian dana masyarakat ini suatu pekerjaan yang
tidak mudah.
Kondisi yang diharapkan :
BUKP memiliki legalitas yang jelas dan dapat berperan sebagai lokomotif penggerak roda
perekonomian masyarakat, khususnya lapisan masyarakat menengah kebawah, yang mampu
memberikan dampak pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
5. Bidang Akuntansi:
TANTANGAN DAN PERMASALAHAN
Sebelum era reformasi pengelolaan keuangan negara sistem pencatatan pada akuntansi di sektor
pemerintahan masih menggunakan single entry atau sering disebut juga dengan sistem tata buku
tunggal atau tata buku saja.Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan
mencatat secara tunggal (tidak berpasangan). Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan
dicatat pada sisi Penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada
sisi Pengeluaran.
Pencatatan semacam itu disebut juga pembukuan.Sistem ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu
sederhana dan mudah dipahami. Akan tetapi, sistem ini juga memiliki kelemahan, antara
lain kurang lengkap untuk pelaporan karena hanya dapat melaporkan saldo kas, dan tidak dapat
melaporkan utang, piutang dan ekuitas dana. Juga sulit untuk melakukan kontrol transaksi,
36
akibatnya sulit menelusuri kesalahan pembukuan yang terjadi.Oleh karena itu, dalam akuntansi
terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi kelemahan di atas.
Akibat dari sistem pencatatan ini, pemerintah tidak memiliki catatan mengenai aktiva tetap,
piutang , utang dan ekuitas dari suatu entitasnya.
Karena dianggap memiliki banyak kelemahan, Pemerintah beralih ke sistem pencatatan double
entry.Sistem pencatatan double entry sering juga disebut dengan sistem tata buku berpasangan.
Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan
dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal.Dalam pencatatan tersebut, sisi debit berada
disebelah kiri sedangkan sisi kredit berada disebelah kanan.Setiap pencatatan harus menjaga
keseimbangan persamaan dasar akuntansi.
Peralihan Basis Kas ke Akrual Basis
Basis Kas
Basis kas (cash basis) menetapkan bahwa pengakuan/ pencatatan transaksi ekonomi hanya
dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas.
Basis Akrual
Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa tersebut terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima
atau dibayar).Oleh karena itu, transaksi-transaksi atau peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan
akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Basis akrual telah
ditetapkan dalam SAP dan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 untuk pemda, sehingga
seluruh pemda di Indonesia sudah harus menerapkannya mulai tahun 2007.
Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 berisi Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual (cash towards accrual). Dalam SAP ini,
pengakuan terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas, sedangkan pengakuan
terhadap asset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dalam
37
SAP ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas dan Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK).Pemerintah menggunakan pencatatan akuntansi kas menuju akrual.
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 berisi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis
akrual. SAP ini mengakui pendapatan, beban, asset, utang dan ekutas dalam pelaporan keuangan
berbasis akrual. Sedangkan pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan adalam APBN/APBD. Laporan
keuangan yang dihasilkan dalam SAP ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca,
laporan arus kas, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), laporan operasional, laporan
perubahan SAL (Saldo Anggaran Lebih) dan laporan perubahan ekuitas.
Dan dengan dasar PP No. 71 Tahun 2010, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pencatatan
akuntansi berbasis akrual sejak Tahun 2015.
TANTANGAN DAN PERMASALAHAN
- Berisi tentang kondisi yang ada dan diharapkan
Sejak Tahun 2012 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan
persiapan untuk penyusunan Laporan Keuangan berbasis Akrual sesuai yang
diamanahkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Persiapan yang dilakukan
dengan mengadakan bimbingan teknis, menyusun aturan yang berkaitan dengan
penyusunan laporan tersebut dan Sistem yang mendukung penyusunan laporan.
Harapannya pada saat Peraturan tersebut diterapkan pada Tahun 2015, Sumber Daya
Manusia, Sistem Akuntansi dan IT Based System yang mendukung telah siap.
- Berisi tentang Faktor penghambat dan faktor pendukung
Faktor penghambat dalam penyusunan laporan berbasis akrual pada Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang
paham dengan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual dan masih kurangnya pengendalian
dalam penerapan Sistem Aplikasi penyusunan Laporan Keuangan.
Penyusunan Laporan Keuangan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta didukung sepenuhnya oleh Pimpinan Pemerintah Daerah Daerah
38
Istimewa Yogyakarta dengan mendukung semua kegiatan yang berhubungan dengan
penyusunan Laporan Keuangan. Hal ini bisa dilihat dengan dukungan anggaran untuk
menggunakan system aplikasi yang terintegrasi mulai dari penganggaran,
penatausahaan sampai dengan pelaporan.
6. Bidang Aset
Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan
pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan pertanggungjawaban keuangan setidak-tidaknya
meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan
Keuangan.
Didalam Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai
aset, kewajiban, dan entitas dana pada tanggal tertentu. Sedangkan aset adalah sumber daya
ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu
dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik
oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber
daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Aset diklasifikasikan kedalam aset lancar dan nonlancar, adapun aset nonlancar
mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik
langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar
diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan,
aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
Penyusutan aset tetap adalah aset pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu
seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan
kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.
Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
39
Daerah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menindaklanjuti dengan
dikeluarkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.
d.2UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN
d.2.1 Bidang Pendapatan
Peningkatan pendapatan asli daerah harus berdasarkan pada peraturan daerah yang
ditetapkan agar dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan serta
meningkatkan daya saing yang kondusif. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian
daerah dari sisi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Upaya-
upaya yang dilakukan guna memenuhi target pendapatan antara lain dengan :
1. Melakukan pengkajian sumber-sumber potensi pendapatan daerah bekerjasama dengan
unsur akademik dan tenaga ahli;
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur pajak dan non pajak;
3. Pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga pajak;
4. Pengoptimalan penagihan pajak daerah door to door;
5. Pelayanan pembayaran pajak secara online, bus satling, maupun event tertentu seperti
pameran pembangunan maupun pasar malam sekaten.
Selain itu, dilakukan pula beberapa upaya guna peningkatan penerimaan dana perimbangan dan
dana bagi hasil serta lain-lain pendapatan yang sah, di antaranya melalui :
40
1. Penyusunan program-program unggulan yang dapat diusulkan untuk dibiayai melalui
sumber Dana Alokasi Khusus (DAK);
2. Peningkatan pendapatan dari dana bagi hasil pajak (PBB dan PPh) melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi;
3. Peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian
dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
4. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam
mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
Dalam hal meningkatkan pelayanan publik khususnya wajib pajak pada pendaftaran
kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor dan balik nama kendaraan bermotor serta upaya
untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, maka dilaksanakan beberapa inovasi
melalui layanan unggulan pada 5 Kantor Pelayanan Pajak Daerah / Kantor Bersama Samsat di
seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan pengembangan layanan antara lain :
1. Samsat Pembantu di Sewon Bantul dan Maguwoharjo Sleman.
Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (pengesahan STNK Tahunan)
dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
2. Samsat Payment Point
Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (pengesahan STNK Tahunan)
dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang
pelaksanaannya berada pada 1 Kantor Kas dan 5 Cabang Pembantu Bank BPD DIY, yaitu :
a. Kantor Kas Bank BPD Giwangan Kota Yogyakarta
b. Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Piyungan Bantul
c. Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Nanggulan Kulon Progo
d. Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Karangmojo Gunungkidul
e. Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Kalasan Sleman.
f. Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Godean Sleman.
3. Samsat Corner.
41
Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (pengesahan STNK Tahunan)
dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang ditempatkan
di Galeria Mall .
4. Samsat Drive Thru
Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (pengesahan STNK Tahunan)
dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tanpa Wajib Pajak
harus turun dari kendaraan, terletak di Samsat Pembantu Sewon Bantul.
5. Samsat Keliling
Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (pengesahan STNK Tahunan)
dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) menggunakan 5
unit Bus pada tempat-tempat strategis.
6. Samsat pada Acara Tertentu.
Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (pengesahan STNK Tahunan)
dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada acara Pasar
Malam Perayaan Sekaten (PMPS)/Pameran Pembangunan di Kabupaten/ Kota.
Dalam memberikan pelayanan publik, KPPD / SAMSAT se DIY telah memperoleh
penghargaan Piala Citra Pelayanan Prima (CPP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2009 untuk KPPD Gunungkidul dan KPPD Bantul,
sedang KPPD Kota Yogyakarta pada tahun 2012, dan pengakuan pelayanan dengan Indek
Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kategori Baik untuk 5 KPPD serta Sertifikasi ISO 9001-
2008 sejak tahun 2009.
d.2.2 Bidang Belanja:
A. Upaya-upaya perbaikan yang dilaksanakan (reformasi)Untuk mewujudkan pemerintahan yang kredibel (high performing government),
penerapan penganggaran berbasis kinerja dapat dikategorikan sebagai bagian atau salah satu elemen dari “managing for results” atau performance management. Dalam managing for results (manajemen kinerja), digunakan informasi kinerja (pengukuran
42
kinerja) untuk meningkatkan kinerja sektor publik. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi intansi pemerintah. Dalam hal ini, diperlukan kejelasan yang optimal tentang hasil (outcome) yang ingin dicapai, dan hubungan dengan keluaran (output) dan aktivitas untuk mencapai hasil tersebut.
Penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam paket managing for results, berkaitan dengan perencanaan stratejik dan target kinerja, serta pemberian reward and punishment. Penganggaran berbasis kinerja adalah proses penyusunan anggaran yang berkelanjutan, termasuk didalamnya proses umpan balik tentang kinerja yang dicapai. Oleh karena itu, pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja tidak dapat dilakukan dengan optimal tanpa ditunjang dengan penerapan insentif atas kinerja yang dicapai. Untuk itu, diperlukan mekanisme penilaian, sistem insentif dan reward and punishment, yang diterapkan sebagai pengaruh/akibat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja atas penganggaran untuk tahun berikutnya.
Penerapan insentif dilakukan antara lain dengan mengaitkan antara keberhasilan pencapaian kinerja dengan perolehan atas prioritas anggaran disertai kepastian atas pembiayaan suatu program dan kegiatan ke depan. Selain itu, perlu pula didukung dengan mekanisme non keuangan, terutama keinginan dan kebutuhan atas pencapaian kinerja, yaitu beberapa bentuk insentif lain yang secara teori dapat dilakukan, seperti penerapan sistem pembayaran gaji berdasarkan kinerja, koreksi perencanaan, mengurangi/membatasi/menahan pemberian dana, memotong gaji pimpinan, memindahkan tanggung jawab organisasi dan penggantian pimpinan unit yang bertanggungjawab.
d.2.3 Bidang Pengelolaan Kas Daerah:
Dalam rangka meningkatkan kinerja penatausahaan keuangan, Pemda DIY telah menggunakan aplikasi SIPKD. Dalam rangka mendukung proses pengelolaan keuangan daerah yang baik dan efektif, peranan sistem informasi dan penataan manajemen perlu dilakukan. Peranan sistem informasi berbasis komputer didukung dengan pelatihan SDM yang terkait merupakan solusi permasalahan keuangan.Selain menjadi solusi permasalahan, peranan teknologi informasi juga dapat mempersingkat waktu pekerjaan dengan hasil yang akurat atau valid.
Tahun 2016 mendatang direncanakan penatausahaan gaji pegawai daerah yang selama ini menggunakan aplikasi GDO untuk diintegrasikan ke dalam aplikasi SIPKD.
d.2.4 Bidang Administrasi Keuangan Daerah (BAKD):
43
Revitalisasi BUMD sebagai bagian dari proses reformasi BUMD merupakan wujud
pendayagunaan aset dan lembaga ekonomi daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah, agar
mampu menjadi sumber pendapatan alternatif guna membiayai anggaran pembangunan daerah.
Oleh sebab itu, upaya reformasi BUMD memerlukan tindakan konsisten.Selain pengembangan
strategi di tingkat korporat, upaya reformasi juga perlu ditunjang oleh strategi pada tingkat unit
bisnis yang lebih fokus, serta tingkat fungsional harus lebih profesional. Oleh sebab itu,
penegakan visi menjadi strategis karena memberikan peta dan gambaran tentang masa depan
perusahaan, sekaligus meyakinkan seluruh unsur di dalam perusahaan mengenai mengapa harus
menuju kesana melalui revitalisasi dan optimalisasi perannya.
1. PT. Bank Pembangunan Daerah DIY
PT. Bank Pembangunan Daerah DIY pada tahun 2015 melakukan upaya-upaya
pemenuhan modal inti Bank BUKU 2 dan ditargetkan pada pertengahan tahun 2016 dapat
tercapai. Oleh sebab itu, para pemegang saham sepakat pemenuhan modal dasar
Rp.1.000.000.000.000,- akan diselesaikan pada tahun anggaran 2016, yang jumlah tambahan
penyertaan modal Pemerintah DIY dan Pemerintah Kab/Kota sudah dimasukkan pada RAPBD
tahun anggaran 2016 masing-masing.
2. PT. Anindya Mitra Internasional
PT. Anindya Mitra Internasional pada tahun 2015 melakukan revitalisasi unit-unit
usahanya melalui penutupan unit Sagan Resto, pengurangan tenaga kerja serta melakukan
efisiensi usaha di masing-masing unit usaha, yang meliputi SDM, peralatan dan mesin serta
strategi bisnis yang lebih fokus.
3. PT. Taru Martani
PT. Taru Martani pada tahun 2015 menyusun rencana bisnis diversifikasi usaha yang
berupa pendirian PT baru yang bergerak dalam bidang industri briket arang yang berlokasi di
Pati, Jawa Tengah. Modal dasar PT baru tersebut sebesar Rp.10.000.000.000,- dengan komposisi
49% PT. Taru Martani dan 51% pihak lain. Recana tersebut telah disetujui oleh RUPS dan pada
tahun 2017 perusahaan tersebut sudah dapat beroperasi.
4. BUKP
Upaya reformasi BUKP memerlukan langkah perubahan yang cukup besar.Perubahan
tersebut merupakan langkah fundamental dan memerlukan kemauan keras para stakeholders di
44
dalam BUKP itu sendiri untuk berubah menjadi perusahaan dalam arti sebenarnya.Perubahan
yang sangat fundamental adalah mengubah mindset dari birokrat menjadi entrepreneur.Selain
itu, perubahan-perubahan mendasar yang diperlukan meliputi legalitas BUKP, peran dan
dukungan pemerintah daerah dan perubahan peran BUKP sebagai bagian dari funding support
APBD. Penataan kelembagaan BUKP, yang diawali dengan membagi 75 BUKP kedalam 17
wilayah koordinasi dan masing-masing wilayah koordinasi dipimpin oleh 1 orang koordinator
wilayah. Kemudian di masing-masing kabupaten/kota diangkat 1 orang sebagai koordinator
kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk memudahkan konsolidasi BUKP, yang nantinya 75
BUKP akan menjadi 1 entitas yaitu PT. BUKP DIY yang memiliki 5 kantor cabang, 17 kantor
cabang pembantu dan 75 unit pelayanan. Rencana pembentukan PT. BUKP DIY saat ini sedang
dilakukan kajian oleh akademisi.
E. Capaian
Hasil penyertaan modal Pemerintah DIY pada masing-masing BUMD pada tahun
anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
No. BUMD Jumlah Penyertaan Modal Hasil Penyertaan Modal %1. PT. Bank BPD DIY 233.500.000.000 46.643.980.858 19,982. PT. Anindya Mitra Internasional 20.444.000.000 500.000.000 2,453. PT. Taru Martani 15.842.500.000 493.207.600 3,194. BUKP 20.000.000.000 4.287.704.475 21,44
Jumlah 289.786.500.000 51.924.892.933 17,92F. Inovasi pelayanan publik yang tengah dilakukan
Inovasi pelayanan publik yang telah dan akan dilakukan masing-masing BUMD adalah
sebagai berikut :
1. PT. Bank Pembangunan Daerah DIY
Pada tahun 2015 BPD DIY meluncurkan program layanan keuangan tanpa kantor
(Branchless Banking) dalam rangka keuangan inklusif (laku pandai). Program ini
dilaksanakan bersama 10 Bank BPD yang lain di seluruh Indonesia yang tergabung dalam
aplikasi BPDNet. Dengan aplikasi ini pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan
lebih cepat, efisien dan efektif.
2. PT. Anindya Mitra Internasional
45
Mulai tahun 2013, PT. Anindya Mitra Internasional membuka 1 unit usaha transportasi yang
bekerjasama dengan PT. Jogja Tugu Trans untuk mengoperasikan 20 bus milik PT. Anindya
Mitra Internasional.
3. PT. Taru Martani
Produksi pengolahan hasil tembakau (cerutu dan tembakau iris) merupakan kegiatan utama
PT. Taru Martani, walaupun regulasi Pemerintah RI dan dunia internasional yang semakin
memberatkan namun manajemen masih optimis bahwa usaha ini masih memberikan
keuntungan meskipun harus melakukan efisiensi biaya, menjaga kualitas dan mencoba untuk
membuka pasar baru dengan memasarkan produk yang selama ini masih berjalan, yaitu :
a. Produk Cerutu untuk pasar lokal (Adipati, Ramayana, Senator, Mundi Victor, Cheer Up,
Robusto, Corona, dll) dan pasar ekspor (Amerika, Eropa, Asia dan Timur Tengah).
b. Produk tembakau iris, untuk pasar lokal (Countryman, Mundi Victor dan Violin) dan
pasar ekspor (Violin).
Sejak tanggal 24 November 2011, PT. Taru Martani bekerja sama dengan PT. Tripillar Karya
Jaya yang bergerak dalam bidang percetakan (offset, packaging dan paper bag). Berdasarkan
RKAP 2016 PT. Taru Martani akan merencanakan membuat diversifikasi usaha dibidang
Industry Energy : Sawdust Charcoal Briquette dan Bio Food : Smoke Fish – Refined Salt
bekerjsama dengan PT. Young Sinaneka Energy, dengan komposisi modal 49% untuk PT.
Taru Martani dan 51% untuk PT. Young Sinaneka Energy.
4. BUKP
Pada tahun 2016 akan dilakukan reformasi BUKP dengan dilakukan penataan kelembagaan
dimana BUKP akan kembali kekittah Perda Nomor 1 Tahun 1989 dan berfungsi sebagai agen
Pemerintah Daerah dalam memberikan penyalurkan kredit kepada masyarakat. Adapun
kredit-kredit yang akan disalurkan adalah berupa kredit program (dana bergulir yang dananya
bersumber dari APBD DIY, APBD Kab/Kota maupun dari Pemerintah Pusat).
d.2.5 Bidang Akuntansi:
- Berisi Upaya yang sudah dilakukan
46
Upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan melakukan bimbingan Teknis kepada bendahara, pengurus barang dan petugas
akuntansi serta unsur pendukung yang terkait dengan penyusunan laporan
keuangan.Selain dengan Bimbingan Teknis untuk Sumber Daya Manusia, juga disusun
peraturan yang terkait dengan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan berbasis
Akrual, seperti Kebijakan Akuntansi ataupun Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah.Peraturan tersebut disesuaikan dengan pelaksanaan Penyusunan
Laporan Keuangan berbasis Akrual.
- Berisi Upaya yang akan dilakukan
Upaya yang akan dilakukan dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan
berbasis Akrual, selama ini sistem aplikasi pendukung penyusunan laporan keuangan
telah diintegrasikan mulai dari penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan. Untuk
ke depannya akan diintegrasikan pula modul asset dan pendapatan sebagai pendukung
penyusunan Laporan Keuangan berbasis Akrual. Sehingga akan mempermudah
petugas Akuntansi dan Petugas terkait dalam penyusunan Laporan Keuangan.
- Inovasi yang sudah dilakukan
Inovasi yang sudah dilakukan pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan melakukan perjanjian dengan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) untuk
diterapkan e –audit. Dalam pelaksanaan e-audit terdapat tiga tahapan:
a. Integrasi Langsung, yang berarti server Pemda tersambung langsung dengan server
BPK. Jadi kapanpun BPK akan memeriksa Sistem Aplikasi Laporan Keuangan
bisa langsung melihat dari system.
b. Dengan menggunakan mode kirim, yaitu data diolah terlebih dahulu oleh
Pemerintah Daerah, baru dikirimkan ke pemeriksa.
c. Dengan system manual, yaitu data diolah dan dicetak oleh Pemerintah Daerah,
baru dikirimkan kepada Pemeriksa melalui email
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menggunakan metode Integrasi
langsung. Jadi langsung tersembung dengan server BPK, sehingga BPK bisa secara
langsung melihat transaksi yang terjadi pada Pemerintah Daerah.
47
d.2.6 Bidang Aset:
Atas permasalahan tersebut diatas untuk menyajikan nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Neraca masih menggunakan cara manual yang diolah dari aplikasi SIPKD Modul Aset. Sehingga terus menerus melakukan pendampingan kepada kepada pengurus barang dan petugas akuntansi SKPD/Unit Kerja dalam penyusunan laporan keuangan SKPD per-Triwulan dalam tahun 2015.
d.3 Inovasi yang sudah dilakukan
1. Bidang Pendapatan:
I. UPAYA-UPAYA YANG DILAKSANAKAN
Peningkatan pendapatan asli daerah harus berdasarkan pada peraturan daerah yang
ditetapkan agar dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan serta
meningkatkan daya saing yang kondusif. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian
daerah dari sisi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Upaya-
upaya yang dilakukan guna memenuhi target pendapatan antara lain dengan :
6. Melakukan pengkajian sumber-sumber potensi pendapatan daerah bekerjasama dengan
unsur akademik dan tenaga ahli;
7. Penyederhanaan sistem dan prosedur pajak dan non pajak;
8. Pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga pajak;
9. Pengoptimalan penagihan pajak daerah door to door;
10. Pelayanan pembayaran pajak secara online, bus satling, maupun event tertentu seperti
pameran pembangunan maupun pasar malam sekaten.
Selain itu, dilakukan pula beberapa upaya guna peningkatan penerimaan dana perimbangan dan
dana bagi hasil serta lain-lain pendapatan yang sah, di antaranya melalui :
5. Penyusunan program-program unggulan yang dapat diusulkan untuk dibiayai melalui
sumber Dana Alokasi Khusus (DAK);
6. Peningkatan pendapatan dari dana bagi hasil pajak (PBB dan PPh) melalui intensifikasi dan
ekstensifikasi;
7. Peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian
dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
48
8. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam
mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
Dalam hal meningkatkan pelayanan publik khususnya wajib pajak pada pendaftaran
kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor dan balik nama kendaraan bermotor serta upaya
untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, maka dilaksanakan beberapa inovasi
melalui layanan unggulan pada 5 Kantor Pelayanan Pajak Daerah / Kantor Bersama Samsat di
seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan pengembangan layanan antara lain :
7. Samsat Pembantu di Sewon Bantul dan Maguwoharjo Sleman.
Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (pengesahan STNK Tahunan)
dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
8. Samsat Payment Point
Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (pengesahan STNK Tahunan)
dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang
pelaksanaannya berada pada 1 Kantor Kas dan 5 Cabang Pembantu Bank BPD DIY, yaitu :
g. Kantor Kas Bank BPD Giwangan Kota Yogyakarta
h. Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Piyungan Bantul
i. Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Nanggulan Kulon Progo
j. Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Karangmojo Gunungkidul
k. Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Kalasan Sleman.
l. Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Godean Sleman.
9. Samsat Corner.
Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (pengesahan STNK Tahunan)
dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang ditempatkan
di Galeria Mall .
10. Samsat Drive Thru
49
Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (pengesahan STNK Tahunan)
dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tanpa Wajib Pajak
harus turun dari kendaraan, terletak di Samsat Pembantu Sewon Bantul.
11. Samsat Keliling
Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (pengesahan STNK Tahunan)
dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) menggunakan 5
unit Bus pada tempat-tempat strategis.
12. Samsat pada Acara Tertentu.
Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (pengesahan STNK Tahunan)
dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada acara Pasar
Malam Perayaan Sekaten (PMPS)/Pameran Pembangunan di Kabupaten/ Kota.
Dalam memberikan pelayanan publik, KPPD / SAMSAT se DIY telah memperoleh
penghargaan Piala Citra Pelayanan Prima (CPP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2009 untuk KPPD Gunungkidul dan KPPD Bantul,
sedang KPPD Kota Yogyakarta pada tahun 2012, dan pengakuan pelayanan dengan Indek
Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kategori Baik untuk 5 KPPD serta Sertifikasi ISO 9001-
2008 sejak tahun 2009.
50
2. Bidang Belanja:
Untuk mewujudkan pemerintahan yang kredibel (high performing government), penerapan penganggaran berbasis kinerja dapat dikategorikan sebagai bagian atau salah satu elemen dari “managing for results” atau performance management. Dalam managing for results (manajemen kinerja), digunakan informasi kinerja (pengukuran kinerja) untuk meningkatkan kinerja sektor publik. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
51
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi intansi pemerintah. Dalam hal ini, diperlukan kejelasan yang optimal tentang hasil (outcome) yang ingin dicapai, dan hubungan dengan keluaran (output) dan aktivitas untuk mencapai hasil tersebut.
Penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam paket managing for results, berkaitan dengan perencanaan stratejik dan target kinerja, serta pemberian reward and punishment. Penganggaran berbasis kinerja adalah proses penyusunan anggaran yang berkelanjutan, termasuk didalamnya proses umpan balik tentang kinerja yang dicapai. Oleh karena itu, pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja tidak dapat dilakukan dengan optimal tanpa ditunjang dengan penerapan insentif atas kinerja yang dicapai. Untuk itu, diperlukan mekanisme penilaian, sistem insentif dan reward and punishment, yang diterapkan sebagai pengaruh/akibat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja atas penganggaran untuk tahun berikutnya.
Penerapan insentif dilakukan antara lain dengan mengaitkan antara keberhasilan pencapaian kinerja dengan perolehan atas prioritas anggaran disertai kepastian atas pembiayaan suatu program dan kegiatan ke depan. Selain itu, perlu pula didukung dengan mekanisme non keuangan, terutama keinginan dan kebutuhan atas pencapaian kinerja, yaitu beberapa bentuk insentif lain yang secara teori dapat dilakukan, seperti penerapan sistem pembayaran gaji berdasarkan kinerja, koreksi perencanaan, mengurangi/membatasi/menahan pemberian dana, memotong gaji pimpinan, memindahkan tanggung jawab organisasi dan penggantian pimpinan unit yang bertanggungjawab.
4. Bidang Pengelolaan Kas Daerah (Kasda)5. Upaya-upaya Perbaikan Yang Dilaksanakan
Dalam rangka meningkatkan kinerja penatausahaan keuangan, Pemda DIY telah menggunakan aplikasi SIPKD. Dalam rangka mendukung proses pengelolaan keuangan daerah yang baik dan efektif, peranan sistem informasi dan penataan manajemen perlu dilakukan. Peranan sistem informasi berbasis komputer didukung dengan pelatihan SDM yang terkait merupakan solusi permasalahan keuangan.Selain menjadi solusi permasalahan, peranan teknologi informasi juga dapat mempersingkat waktu pekerjaan dengan hasil yang akurat atau valid.
Tahun 2016 mendatang direncanakan penatausahaan gaji pegawai daerah yang selama ini menggunakan aplikasi GDO untuk diintegrasikan ke dalam aplikasi SIPKD.
4. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD)
52
Revitalisasi BUMD sebagai bagian dari proses reformasi BUMD merupakan wujud
pendayagunaan aset dan lembaga ekonomi daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah, agar
mampu menjadi sumber pendapatan alternatif guna membiayai anggaran pembangunan daerah.
Oleh sebab itu, upaya reformasi BUMD memerlukan tindakan konsisten.Selain pengembangan
strategi di tingkat korporat, upaya reformasi juga perlu ditunjang oleh strategi pada tingkat unit
bisnis yang lebih fokus, serta tingkat fungsional harus lebih profesional. Oleh sebab itu,
penegakan visi menjadi strategis karena memberikan peta dan gambaran tentang masa depan
perusahaan, sekaligus meyakinkan seluruh unsur di dalam perusahaan mengenai mengapa harus
menuju kesana melalui revitalisasi dan optimalisasi perannya.
1. PT. Bank Pembangunan Daerah DIY
PT. Bank Pembangunan Daerah DIY pada tahun 2015 melakukan upaya-upaya
pemenuhan modal inti Bank BUKU 2 dan ditargetkan pada pertengahan tahun 2016 dapat
tercapai. Oleh sebab itu, para pemegang saham sepakat pemenuhan modal dasar
Rp.1.000.000.000.000,- akan diselesaikan pada tahun anggaran 2016, yang jumlah tambahan
penyertaan modal Pemerintah DIY dan Pemerintah Kab/Kota sudah dimasukkan pada RAPBD
tahun anggaran 2016 masing-masing.
2. PT. Anindya Mitra Internasional
PT. Anindya Mitra Internasional pada tahun 2015 melakukan revitalisasi unit-unit
usahanya melalui penutupan unit Sagan Resto, pengurangan tenaga kerja serta melakukan
efisiensi usaha di masing-masing unit usaha, yang meliputi SDM, peralatan dan mesin serta
strategi bisnis yang lebih fokus.
3. PT. Taru Martani
PT. Taru Martani pada tahun 2015 menyusun rencana bisnis diversifikasi usaha yang
berupa pendirian PT baru yang bergerak dalam bidang industri briket arang yang berlokasi di
Pati, Jawa Tengah. Modal dasar PT baru tersebut sebesar Rp.10.000.000.000,- dengan komposisi
49% PT. Taru Martani dan 51% pihak lain. Recana tersebut telah disetujui oleh RUPS dan pada
tahun 2017 perusahaan tersebut sudah dapat beroperasi.
4. BUKP
Upaya reformasi BUKP memerlukan langkah perubahan yang cukup besar.Perubahan
tersebut merupakan langkah fundamental dan memerlukan kemauan keras para stakeholders di
53
dalam BUKP itu sendiri untuk berubah menjadi perusahaan dalam arti sebenarnya.Perubahan
yang sangat fundamental adalah mengubah mindset dari birokrat menjadi entrepreneur.Selain
itu, perubahan-perubahan mendasar yang diperlukan meliputi legalitas BUKP, peran dan
dukungan pemerintah daerah dan perubahan peran BUKP sebagai bagian dari funding support
APBD. Penataan kelembagaan BUKP, yang diawali dengan membagi 75 BUKP kedalam 17
wilayah koordinasi dan masing-masing wilayah koordinasi dipimpin oleh 1 orang koordinator
wilayah. Kemudian di masing-masing kabupaten/kota diangkat 1 orang sebagai koordinator
kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk memudahkan konsolidasi BUKP, yang nantinya 75
BUKP akan menjadi 1 entitas yaitu PT. BUKP DIY yang memiliki 5 kantor cabang, 17 kantor
cabang pembantu dan 75 unit pelayanan. Rencana pembentukan PT. BUKP DIY saat ini sedang
dilakukan kajian oleh akademisi.
E. Capaian
Hasil penyertaan modal Pemerintah DIY pada masing-masing BUMD pada tahun
anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
No. BUMD Jumlah Penyertaan Modal
Hasil Penyertaan Modal
%
1. PT. Bank BPD DIY 233.500.000.000 46.643.980.858 19,982. PT. Anindya Mitra
Internasional20.444.000.000 500.000.000 2,45
3. PT. Taru Martani 15.842.500.000 493.207.600 3,194. BUKP 20.000.000.000 4.287.704.475 21,44
Jumlah 289.786.500.000 51.924.892.933 17,92F. Inovasi pelayanan publik yang tengah dilakukan
Inovasi pelayanan publik yang telah dan akan dilakukan masing-masing BUMD adalah
sebagai berikut :
1. PT. Bank Pembangunan Daerah DIY
Pada tahun 2015 BPD DIY meluncurkan program layanan keuangan tanpa kantor
(Branchless Banking) dalam rangka keuangan inklusif (laku pandai). Program ini
dilaksanakan bersama 10 Bank BPD yang lain di seluruh Indonesia yang tergabung dalam
54
aplikasi BPDNet. Dengan aplikasi ini pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan
lebih cepat, efisien dan efektif.
2. PT. Anindya Mitra Internasional
Mulai tahun 2013, PT. Anindya Mitra Internasional membuka 1 unit usaha transportasi yang
bekerjasama dengan PT. Jogja Tugu Trans untuk mengoperasikan 20 bus milik PT. Anindya
Mitra Internasional.
3. PT. Taru Martani
Produksi pengolahan hasil tembakau (cerutu dan tembakau iris) merupakan kegiatan utama
PT. Taru Martani, walaupun regulasi Pemerintah RI dan dunia internasional yang semakin
memberatkan namun manajemen masih optimis bahwa usaha ini masih memberikan
keuntungan meskipun harus melakukan efisiensi biaya, menjaga kualitas dan mencoba untuk
membuka pasar baru dengan memasarkan produk yang selama ini masih berjalan, yaitu :
a. Produk Cerutu untuk pasar lokal (Adipati, Ramayana, Senator, Mundi Victor, Cheer Up,
Robusto, Corona, dll) dan pasar ekspor (Amerika, Eropa, Asia dan Timur Tengah).
b. Produk tembakau iris, untuk pasar lokal (Countryman, Mundi Victor dan Violin) dan
pasar ekspor (Violin).
Sejak tanggal 24 November 2011, PT. Taru Martani bekerja sama dengan PT. Tripillar Karya
Jaya yang bergerak dalam bidang percetakan (offset, packaging dan paper bag). Berdasarkan
RKAP 2016 PT. Taru Martani akan merencanakan membuat diversifikasi usaha dibidang
Industry Energy : Sawdust Charcoal Briquette dan Bio Food : Smoke Fish – Refined Salt
bekerjsama dengan PT. Young Sinaneka Energy, dengan komposisi modal 49% untuk PT.
Taru Martani dan 51% untuk PT. Young Sinaneka Energy.
4. BUKP
Pada tahun 2016 akan dilakukan reformasi BUKP dengan dilakukan penataan kelembagaan
dimana BUKP akan kembali kekittah Perda Nomor 1 Tahun 1989 dan berfungsi sebagai agen
Pemerintah Daerah dalam memberikan penyalurkan kredit kepada masyarakat. Adapun
55
kredit-kredit yang akan disalurkan adalah berupa kredit program (dana bergulir yang dananya
bersumber dari APBD DIY, APBD Kab/Kota maupun dari Pemerintah Pusat).
5. Bidang Akuntansi
- Berisi Upaya yang sudah dilakukan
Upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan melakukan bimbingan Teknis kepada bendahara, pengurus barang dan petugas
akuntansi serta unsur pendukung yang terkait dengan penyusunan laporan
keuangan.Selain dengan Bimbingan Teknis untuk Sumber Daya Manusia, juga disusun
peraturan yang terkait dengan pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan berbasis
Akrual, seperti Kebijakan Akuntansi ataupun Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah.Peraturan tersebut disesuaikan dengan pelaksanaan Penyusunan
Laporan Keuangan berbasis Akrual.
- Berisi Upaya yang akan dilakukan
Upaya yang akan dilakukan dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan
berbasis Akrual, selama ini sistem aplikasi pendukung penyusunan laporan keuangan
telah diintegrasikan mulai dari penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan. Untuk
ke depannya akan diintegrasikan pula modul asset dan pendapatan sebagai pendukung
penyusunan Laporan Keuangan berbasis Akrual. Sehingga akan mempermudah
petugas Akuntansi dan Petugas terkait dalam penyusunan Laporan Keuangan.
- Inovasi yang sudah dilakukan
Inovasi yang sudah dilakukan pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan melakukan perjanjian dengan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) untuk
diterapkan e –audit. Dalam pelaksanaan e-audit terdapat tiga tahapan:
d. Integrasi Langsung, yang berarti server Pemda tersambung langsung dengan server
BPK. Jadi kapanpun BPK akan memeriksa Sistem Aplikasi Laporan Keuangan
bisa langsung melihat dari system.
56
e. Dengan menggunakan mode kirim, yaitu data diolah terlebih dahulu oleh
Pemerintah Daerah, baru dikirimkan ke pemeriksa.
f. Dengan system manual, yaitu data diolah dan dicetak oleh Pemerintah Daerah,
baru dikirimkan kepada Pemeriksa melalui email
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menggunakan metode Integrasi
langsung. Jadi langsung tersembung dengan server BPK, sehingga BPK bisa secara
langsung melihat transaksi yang terjadi pada Pemerintah Daerah.
6. Bidang Pengelolaan Barang Daerah (ASET)
Atas permasalahan tersebut diatas untuk menyajikan nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya pada Neraca masih menggunakan cara manual yang diolah dari aplikasi SIPKD Modul Aset. Sehingga terus menerus melakukan pendampingan kepada kepada pengurus barang dan petugas akuntansi SKPD/Unit Kerja dalam penyusunan laporan keuangan SKPD per-Triwulan dalam tahun 2015.
e.1Bidang Pendapatan
Pendapatan Daerah diukur dan diperoleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009, khusus untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sifatnya closed listed. Hal ini
sedikit membatasi gerak di daerah untuk melakukan perbaharuan penerimaan khususnya dari
pajak dan retribusi karena obyek baru yang dianggap sebagai potensi pendapatan harus
dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah Pusat dan mendapat persetujuan untuk
dipungut. Dari berbagai upaya dan inovasi yang dilakukan agar dapat meningkatkan pendapatan
daerah, berikut merupakan realisasi pendapatan daerah yang telah dicapai berdasarkan data lima
tahun terakhir (2010-2014).
57
Tabel 2 REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010-2014
No. UraianTahun Anggaran 2010 Tahun Anggaran 2011 Tahun Anggaran 2012 Tahun Anggaran 2013
Perubahan Realisasi % Murni Perubahan Realisasi % Murni Perubahan Realisasi % Murni Perubahan Realisasi % Murni
4. Pendapatan 1.275.220.502.557,00
1.374.205.096.491,03 107,76 1.419.475.100.223,00 1.504.464.260.295,00
1.604.910.831.406,02 106,68 1.935.447.748.491,00 2.078.185.750.549,02 2.171.734.307.663,33 104,50 2.286.855.095.445,00 2.658.370.090.568,50 2.583.056.763.524,01 97,17 3.100.197.642.8
4.1. Pendapatan Asli Daerah 638.881.411.884,00 740.202.076.369,03 115,86 700.339.191.807,00 775.117.447.989,00
867.112.885.353,02 111,87 800.156.497.767,00 917.957.788.795,02 1.004.063.125.812,33 109,38 1.014.089.544.450,00 1.151.006.344.796,50 1.216.102.749.617,01 105,66 1.233.738.561.8
4.1.1.
Pajak Daerah 539.653.461.500,00 634.710.019.496,80 117,61 592.498.871.953,00 655.306.917.953,00
735.226.105.916,20 112,20 689.572.065.000,00 805.095.980.000,00 871.630.605.393,00 108,26 885.217.610.000,00 1.021.820.720.000,00 1.063.314.117.923,00 104,06 1.098.908.544.0
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah 31.556.968.029,00
32.836.503.243,89 104,05 37.709.418.200,00 33.575.099.081,00
35.985.658.458,15 107,18 36.228.288.350,00 32.149.648.150,00 34.115.157.619,03 106,11 41.436.702.950,00 35.715.599.098,00 38.043.014.004,85 106,52 36.670.321.6
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
26.953.742.568,00
26.333.869.884,77
97,70 30.557.390.679,00
29.200.366.955,00
28.961.383.472,76
99,18 31.863.499.207,
00 35.572.913.845,0
2 35.492.532.563,2
1 99,7
7 36.328.245.281,
00 40.411.499.191,5
0 40.817.517.188,12 101,00 45.505.543
4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
40.717.239.787,00
46.321.683.743,57
113,76 39.573.510.975,00
57.035.064.000,00
66.939.737.505,91
117,37 42.492.645.210,
00 45.139.246.800,0
0 62.824.830.237,0
9 139,1
8 51.106.986.219,
00 53.058.526.507,0
0 73.928.100.501,04 139,33 52.654.152
4.2. Dana Perimbangan 627.947.119.673,00
626.677.339.122,00
99,80 714.542.342.916,00
715.166.925.806,00
722.339.653.053,00
101,00
850.513.085.724,00
873.661.154.754,00
894.544.324.851,00 102,3
9 961.190.992.745,
00 964.396.534.022,0
0 957.561.850.914,00 99,29 1.038.621.026
4.2.1.
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
89.091.772.673,00
87.821.992.122,00
98,57 74.240.414.916,00
74.864.997.806,00
82.037.725.053,00
109,58 74.403.649.724,
00 97.551.718.754,0
0 118.434.888.851,0
0 121,4
1 98.360.324.745,
00 101.565.866.022,0
0 94.731.182.914,00 93,27 101.565.866
4.2.2.
Dana Alokasi Umum 527.471.247.000,00
527.471.247.000,00
100,00 620.812.328.000,00
620.812.328.000,00
620.812.328.000,00
100,00 757.056.696.000,
00 757.056.696.000,0
0 757.056.696.000,0
0 100,0
0 828.334.768.000,0
0 828.334.768.000,0
0 828.334.768.000,00 100,00 899.923.550
4.2.3.
Dana_Alokasi Khusus. 11.384.100.000,00
11.384.100.000,00
100,00 19.489.600.000,00
19.489.600.000,00
19.489.600.000,00
100,00 19.052.740.000,
00 19.052.740.000,0
0 19.052.740.000,0
0 100,0
0 34.495.900.000,
00 34.495.900.000,0
0 34.495.900.000,00 100,00 37.131.610
4.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
8.391.971.000,00
7.325.681.000,00
87,29 4.593.565.500,00
14.179.886.500,00
15.458.293.000,00
109,02
284.778.165.000,00
286.566.807.000,00
273.126.857.000,00 95,3
1 311.574.558.250,
00 542.967.211.750,0
0 409.392.162.993,00 75,40 827.838.055
4.3.1.
Pendapatan Hibah 4.501.471.000,00
5.232.631.000,00
116,24 4.593.565.500,00
5.037.565.500,00
6.315.972.000,00
125,38 5.496.225.000,
00 5.775.867.000,0
0 6.568.977.000,0
0 113,7
3 8.815.476.250,
00 8.815.476.250,0
0 10.291.886.370,00 116,75 9.176.500
58
4.3.4.
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
3.890.500.000,00
2.093.050.000,00
53,80 -
9.142.321.000,00
9.142.321.000,00
100,00 279.281.940.000,
00 280.790.940.000,0
0 266.557.880.000,0
0 94,9
3 302.759.082.000,
00 534.151.735.500,0
0 399.100.276.623,00 74,72 818.661.555
JUMLAH 1.275.220.502.557,00
1.374.205.096.491,03
107,76 1.419.475.100.223,00
1.504.464.260.295,00
1.604.910.831.406,02
106,68
1.935.447.748.491,00
2.078.185.750.549,02
2.171.734.307.663,33 104,5
0 2.286.855.095.445,
00 2.658.370.090.568,5
0 2.583.056.763.524,01 97,17 3.100.197.642
Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah 2010-2014
59
Dari gambaran tersebut di atas, dapat diketahui prosentase peningkatan pendapatan
daerah selama
kurun waktu 2010 – 2014 sebagai berikut :
Diagram 1.
20107% 2011
17%
201236%
201319%
201422%
PROSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN 2010 - 2014
Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah 2010-2014, Diolah
Sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi, peningkatan pendapatan daerah tersebut
tidak lepas dari strategi yang ditempuh diantarnya melalui :
1. Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian
dapat langsung direalisasikan dengan manajemen profesional di bidang sumber
daya manusia;
2. Perbaikan pelayanan melalui penyederhanaan prosedur pelayanan pajak dan non
pajak sehingga dapat memberikan kemudahan aksesibilitas kepada masyarakat;
3. Perbaikan sarana dan prasarana penunjang kenyamanan masyarakat pengguna jasa
layanan pajak dan non pajak;
4. Pengoptimalan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan
daerah;
60
Diagram 2.
2010 2011 2012 2013 2014100102104106108110112114116118
115.86
111.87
109.38
105.66
109.11
Realisasi PAD terhadap Target PAD
Realisasi PAD
Tahun
Pros
enta
se
Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah 2010-2014, Diolah
Untuk prosentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan
daerah, rasio capaian rata-rata sebesar 110,38% dan setiap tahun realisasinya melebihi yang
ditargetkan baik dari target Renstra maupun target APBD. Peningkatan pendapatan asli
daerah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, namun tetap mempertimbangkan
kemampuan masyarakat agar tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula
dengan sumber-sumber pendapatan lain, yang berupa lain-lain pendapatan yang sah,
pendapatan dari dana transfer, bagi hasil pajak dan non pajak, sehingga diharapkan dalam
lima tahun mendatang porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-
sumber pendapatan yang diupayakan daerah.
Berikut merupakan relisasi capaian kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan
Daerah kurun waktu 2010 – 2014 :
61
Diagram 3.
2010 2011 2012 2013 20140
10
20
30
40
50
60
70
80
53.86 54.03
46.23
34.85
76.14
KONTRIBUSI PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH 2010 - 2014
Kontribusi PAD
Tahun
Pros
enta
se
Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah 2010-2014, Diolah
Capaian kinerja prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerahrata-rata
53,02% dan setiap tahun realisasinya melebihi yang ditargetkan baik Renstra maupun APBD.
Meskipun pada Tahun 2013 realisasi PAD tidak sesuai target yang ditentukan, hal ini
disebabkan karena menurunnya penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar Rp
6,83 Milyar atau 6,73 % dari yang ditargetkan, yang merupakan dana given dari pemerintah
pusat.
II. INOVASI PELAYANAN PUBLIK
Adanya partisipasi masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan publik
menjadikan Pemerintah Daerah DIY berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas
pelayanan publik dengan cara melakukan inovasi-inovasi tak terkecuali pada pelayanan pajak
dan non pajak kepada masyarakat. Inovasi pelayanan publik terus dikembangkan dan
ditingkatkan guna meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dilakukan untuk mendukung
kelancaran tugas dan menjamin tingkat akselerasi dan akurasi data pada proses pelayanan di
KPPD seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta yakni pelayanan pajak berbasis sistem pelayanan
62
on-line. Artinya, semua wajib pajak yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
dapat mengakses bentuk pelayanan pajak kendaraan bermotor di 5 KPPD yang ada di
Kabupaten/Kota se DIY. Di samping Gerai Samsat yang ada di pusat perbelanjaan Galeria
Mall dan Bus Satling yang tersedia di setiap Kabupaten/Kota. Ini merupakan bentuk
kemudahan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Loket Khusus bagi Wajib
Pajak Lansia dan/atau Wanita serta Difabel menjadi bentuk kepedulian akan kebutuhan
masyarakat tertentu yang memerlukan pelayanan khususn. Selain itu, sebagai upaya
menjamin transparansi pelayanan publik telah dibangun berbagai fasilitas berbasis teknologi
informasi, antara lain :
1. SMS Informasi PKB.
Layanan informasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB) melalui SMS.
2. SMS Informasi Jatuh Tempo.
Layanan informasi jatuh tempo masa Pajak Kendaraan Bermotor yang memberikan
informasi SMS, 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa pajak.
Dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik sebagai tindak lanjut tuntutan
masyarakat terhadap mutu Pelayanan Prima, maka aparatur pemerintah perlu mempersiapkan
diri dengan memperbaiki kinerja pelayanan secara terus-menerus dan berkesinambungan
disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana dari tahun ke tahun sebagai penunjang
kenyamanan masyarakat pengguna.
f.2 Bidang Belanja
A. Inovasi pelayanan publik yang tengah dilakukanPemerintah Daerah DIY saat ini telah menggunakan sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem informasi ini mencakup proses perencanaan sampai dengan partanggungjawaban secara terintegrasi. Dengan memanfaatkan SIPKD, pelaksanaan anggaran hingga pertanggungjawaban akan semakin transparan dan akuntabel.
f.3 Bidang Pengelolaan Kas Daerah
A. INOVASI PUBLIK YANG TENGAH DILAKUKAN
63
Penyederhanaan prosedur pencairan dana selain langsung transfer rekening bank adalah pelayanan penerbitan SP2D paling lama 2 hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan bener. SPM yang merupakan Surat Perintah yang dikeluarkan PA/KPA untuk menerbitkan SP2D akan segera diproses begitu dokumen lengkap dan benar. Sehingga waktu 2 hari kerja adalah waktu yang cepat dimana Bendahara ataupun Pihak Ketiga tidak perlu menunggu lama.
Selain itu pelayanan di akhir tahun anggaran juga ditingkatkan.Penumpukan dokumen pengajuan LS di akhir tahun anggaran dapat diatasi dengan membatasi pengajuan LS paling lambat 3 hari sebelum akhir tahun.
f.4 Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD)
Inovasi pelayanan publik yang tengah dilakukanInovasi pelayanan publik yang telah dan akan dilakukan masing-masing BUMD
adalah sebagai berikut :
1. PT. Bank Pembangunan Daerah DIY
Pada tahun 2015 BPD DIY meluncurkan program layanan keuangan tanpa kantor
(Branchless Banking) dalam rangka keuangan inklusif (laku pandai). Program ini
dilaksanakan bersama 10 Bank BPD yang lain di seluruh Indonesia yang tergabung dalam
aplikasi BPDNet. Dengan aplikasi ini pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan
lebih cepat, efisien dan efektif.
2. PT. Anindya Mitra Internasional
Mulai tahun 2013, PT. Anindya Mitra Internasional membuka 1 unit usaha transportasi
yang bekerjasama dengan PT. Jogja Tugu Trans untuk mengoperasikan 20 bus milik PT.
Anindya Mitra Internasional.
3. PT. Taru Martani
Produksi pengolahan hasil tembakau (cerutu dan tembakau iris) merupakan kegiatan
utama PT. Taru Martani, walaupun regulasi Pemerintah RI dan dunia internasional yang
semakin memberatkan namun manajemen masih optimis bahwa usaha ini masih
memberikan keuntungan meskipun harus melakukan efisiensi biaya, menjaga kualitas dan
mencoba untuk membuka pasar baru dengan memasarkan produk yang selama ini masih
berjalan, yaitu :
64
a. Produk Cerutu untuk pasar lokal (Adipati, Ramayana, Senator, Mundi Victor, Cheer
Up, Robusto, Corona, dll) dan pasar ekspor (Amerika, Eropa, Asia dan Timur
Tengah).
b. Produk tembakau iris, untuk pasar lokal (Countryman, Mundi Victor dan Violin) dan
pasar ekspor (Violin).
Sejak tanggal 24 November 2011, PT. Taru Martani bekerja sama dengan PT. Tripillar
Karya Jaya yang bergerak dalam bidang percetakan (offset, packaging dan paper bag).
Berdasarkan RKAP 2016 PT. Taru Martani akan merencanakan membuat diversifikasi
usaha dibidang Industry Energy : Sawdust Charcoal Briquette dan Bio Food : Smoke Fish
– Refined Salt bekerjsama dengan PT. Young Sinaneka Energy, dengan komposisi modal
49% untuk PT. Taru Martani dan 51% untuk PT. Young Sinaneka Energy.
4. BUKP
Pada tahun 2016 akan dilakukan reformasi BUKP dengan dilakukan penataan
kelembagaan dimana BUKP akan kembali kekittah Perda Nomor 1 Tahun 1989 dan
berfungsi sebagai agen Pemerintah Daerah dalam memberikan penyalurkan kredit kepada
masyarakat. Adapun kredit-kredit yang akan disalurkan adalah berupa kredit program
(dana bergulir yang dananya bersumber dari APBD DIY, APBD Kab/Kota maupun dari
Pemerintah Pusat).
f.5 Bidang Akuntansi
- Inovasi yang sudah dilakukan
Inovasi yang sudah dilakukan pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta dengan melakukan perjanjian dengan Badan Pemeriksa Keuangan
( BPK) untuk diterapkan e –audit. Dalam pelaksanaan e-audit terdapat tiga
tahapan:
g. Integrasi Langsung, yang berarti server Pemda tersambung langsung dengan
server BPK. Jadi kapanpun BPK akan memeriksa Sistem Aplikasi Laporan
Keuangan bisa langsung melihat dari system.
h. Dengan menggunakan mode kirim, yaitu data diolah terlebih dahulu oleh
Pemerintah Daerah, baru dikirimkan ke pemeriksa.
65
i. Dengan system manual, yaitu data diolah dan dicetak oleh Pemerintah Daerah,
baru dikirimkan kepada Pemeriksa melalui email
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menggunakan metode
Integrasi langsung. Jadi langsung tersembung dengan server BPK, sehingga BPK
bisa secara langsung melihat transaksi yang terjadi pada Pemerintah Daerah.
f.6 Bidang Pengelolaan Barang Daerah (ASET)
Adanya Aplikasi-aplikasi pengembangan SIPKD tentang Aplikasi Aset (system Informasi Mangement Aset) Daerah. Sehingga tgerciptalah administrasi antara barang dan uang nilainya sama.
UntukInovasi Pelayanan Publik yang tengan dilakukan
1. Adanya Animasi Pelayanan Kepada Wajib Pajak2. Adanya Animasi Aset Daerah3. Animasi BUKP DIY4. Adanya Wabsite BUKP5. Adanya Website DPPKA DIY6. Penayangan Ke Vidiotron7. Adanya Video Visual Profil Selayang Pandang DPPKA DIY.
Inovasi Pelayanan Publik yang akan dilakukan
1. adanya TV Display untuk Pelayanan Pajak2. Tayangan ke 10 dalam Video tron ada 10 titik untuk penayangan sosialisasi Pajak
Daerah
D. PENUTUP
Reformasi birokrasi harus merupakan bagian dari reformasi sistem dan proses,
administrasi negara. Dalam konteks SANKRI, reformasi birokrasi di dalamnya pada
hakikinya merupakan transformasi berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam
konstitusi. Dalam hubungan itu, reformasi birokrasi juga merupakan jawaban atas
66
tuntutan akan tegaknya aparatur pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna,
bertanggung jawab, bersih dan bebas KKN
Untuk dapat meluruskan kembali birokrasi pada posisi dan misi atau perannya yang
sebenamya selaku “pelayan publik” (public servant), diperlukan kemampuan dan
kemauan kalangan birokrasi untuk melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi yang
mencakup perubahan perilaku yang mengedepankan “netralitas, professionalitas,
demokratis, transparan, dan mandiri”, disertai perbaikan semangat kerja, cara kerja, dan
kinerja terutama dalam pengelolaan kebijakan dan pemberian pelayanan publik, serta
komitmen dan pemberdayaan akuntabilitas instansi pemerintah. Untuk memperbaiki cara
kerja birokrasi diperlukan birokrasi yang berorientasi pada hasil
Selanjutnya, diperlukan sosok pemimpin yang memiliki komitmen dan kompetensi
terhadap reformasi Birokrasi negara secara tepat, termasuk dalam penyusunan agenda
dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang ditujukan pada
kepentingan rakyat, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa.Dalam rangka itu,
diperlukan pula reformasi struktural, seperti independensi sistem peradilan dan sistem
keuangan negara, disertai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitasnya kepada
publik.
Kita sangat membutuhkan Model birokrasi yang berorientasi kemanusiaan, tidak secara
konseptual semata tapi merambah pada dataran praktis di lapangan.Hal ini menjadi
pekerjaan sangat penting untuk mendekatkan birokrasi pada manusia, bukan lagi pada
mesin. Sebuah teori akan diuji menurut kelayakan historis dan kebutuhan pada sebuah
masa. Birokrasi yang humanis masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus serius
digarap oleh para pemerhati masalah-masalah administrasi negara dan kebijakan publik.
DAFTAR PUSTAKA
Albrow, Martin, 1996, Birokrasi,Yogyakarta, Tiara Wacana.\;
Muskamal.S.Sos, M.Si( PKP2A II LAN Makasar)
Baert, Patrick, 1998, Social Theory Twentieth Century, Cambridge, Polity Press.
67
Bendix, Reindhard, 1977, Bureaucracy, International Encyiclopedia of the SocialSciences, New York: Free Press.
Blau, Peter.M dan Meyer, Marshall.W, 2000, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Jakarta, Prestasi Pustakaraya.
Buchori, Mochtar, 1982, Pola Tingkah Laku Birokrasi sebagai Akibat PengaruhKebudayaan, dalam Prisma, 6 Juni 1982: 70-85.
Castles, Lance, 1986, Birokrasi : Kepemimpinan dan Perubahan Sosial diIndonesia, Surakarta, Hapsara.
Crozier, Michael, 1964, The Bureaucratic Phenomenon, London, Tavistock Publication.
Dvorin, Eugene.P dan Simmons, Robert H, 2000, Dari Amoral sampai BirokrasiHumanisme, Jakarta, Prestasi Pustakaraya.
Etzioni-Halevy,Eva, 1983, Bureaucracy and Democracy: A Political Dilemma, London, Boston, Melbourne and Henle, Routledge and Kegan Paul.
Evers, Hans Dieter, 1987, The Bureaucratization of Southeast Asia, dalam Comparative Studies in Society and History, Volume 29, Number 4, 1997.
Giddens, Anthony, 1995, The Constitution of Society, Cambridge: Polity Press.
Hariandja, Denny, BC, 1999, Birokrasi Nan Pongah : Belajar dari KegagalanOrde Baru, Yogyakarta, Kanisius.
Heckscher, Charles and Donnellon, Anne (ed), 1994, The Post Bureaucratic
Organization: New Perspectives on Organizational Change, London, New Delhi: Sage Publications.
Henderson, Keith M, and Dwivedi,O.P, 1999, Bureaucracy and The Alternatives in World Perspective, London: Macmilland Press Ltd.
Hill, Larry.B (ed), 1992, The State of Public Bureaucracy, Armonk, New York, London, England: M.E.Sharpe,Inc.
Hughes, O.E, 1994, Public management and Administration, New York, St.martin’s Press Inc.
Islamy, Muh.Irfan, 1998, Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi-Universitas Brawijaya.
Jackson, Karl D and Pye, Lucian W (eds), 1978, Political Power andCommunication in Indonesia, Berkeley, University of California Press.
Johnson, Terence.J, 2007, Profesi Dan Kekuasaan: Merosotnya Peran KaumProfesional dalam Masyarakat, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
68
Kaisiepo, Manuel, 1987, Dari Kepolitikan Birokratik ke Korporatisme Negara:Birokrasi dan Politik Indonesia, Jurnal Politik 2, Jakarta, Gramedia.
Kartasasmita, Ginanjar, 2007, Pembangunan Menuju Bangsa Yang Maju DanMandiri, Pidato Ilmiah penerimaan gelar Dr.HC dalam Ilmu Administrasi Pembangunan dari Universitas Gajah Mada, 15 April 1995.
Kuntjorojakti,D, 1980, Bureaucracy in the Third World: Instrument of the People,Instrument of the Rulers or the Ruler?, dalam Prisma (edisi bahasa Inggris), Nomor.19, Desember 1980.
Lane, J.E,1995, The Public Sector, London, SAGE Publication. Michels, Robert, 1984, Partai Politik: Kecenderungan Oligarkhis dalam Birokrasi, Jakarta, Rajawali Press.
Moertono, Soemarsaid, 1985, Negara dan Usaha Bina Negara Di Jawa MasaLampau: Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai XIX, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
Muhaimin, Yahya, 1980, Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia, Prisma No.10, Jakarta, LP3ES.
Ndraha, Taliziduhu, 1986, Birokrasi Pembangunan : Dominasi atau Alat Demokratisasi, Jurnal Ilmu Politik 1, Jakarta, Gramedia.
Osborn, David and Gaebler,Ted, 1996, Mewirausahakan Birokrasi: ReinventingGovernment, Mentransformasi Semangat Wirausaha Ke Dalam Sektor publik, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo.
Osborne, David dan Plastrik, Peter, 2000, Memangkas Birokrasi: Lima StrategiMenuju Pemerintahan Wirausaha, Jakarta, PPM.
Painter, Chris, 1994, Public Service Reform: Reinventing or Abonding Government?,dalam The Political Quartely, Oxford: Blackwell Publishers.
Palombara, La, 1967, Bureaucracy and Political Development, New Jersey, Princeton.
Parkinson,C.Northcote,1962, Parkinson’s Law, Houghton Mifflin, Boston. Perrow, Charles, 1979, Complex Organization, Scott Foresman, Glenview, Illinois.
Putra, Fadillah dan Arif, Saiful, 2001, Kapitalisme Birokrasi: Kritik ReinventingGovernment Osborne Gaebler, Yogyakarta, LKiS.
Rourke, Francis, 1992, American Exceptionalism: Government without Bureaucracy, dalam L.B Hill (ed), The State of Public Bureaucracy, New York:M.E, Sharpe, Inc.
Santoso, Priyo Budi, 1993, Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Perspektif Kulturaldan Struktural, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
Setiono, Budi, 2002, Jaring Birokrasi: Tinjauan dari Aspek Politik dan Administrasi, Cakung Payangan Bekasi, Gugus Press.
69
Sharrock,W and Watson.R, 1988, Autonomy among Social Theory, dalam Nigel G.Fielding, ed, Action and Structure: Research Methods and Social Theory, London; Sage Publications.
Siagian, SP, 1994, Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi Dan Terapinya, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Steinberg, Sheldon.S dan Austern, David T, Government, Ethics And Managers : Penyelewengan Aparat Pemerintahan, Bandung, Remaja Rosda Karya.
Sumoprawiro, Hariyoso,2002, Pembaruan Birokrasi Dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta, Peradaban.
Surbakti, Ramlan, 1994, Karakteristik Dan Penampilan Birokrasi Perkotaan,Surabaya, Program Pasca sarjana Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Airlangga.
Sutherland, Heather, 1983, Terbentuknya Sebuah Elite Birokasi, Jakarta, Sinar Harapan.
Tjokrowinoto, Moeljarto,2001, Birokrasi dalam Polemik, Saiful Arif (editor), Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Thoha, Miftah dan Dharma, Agus (editor), 1999, Menyoal Birokrasi Publik, Jakarta, Balai Pustaka.
Turner, Jonathan H, 1974, The Structure of Sociological Theory, Georgetown Ontario, The Dorsey Press.
Vroom,CW, 1982, Pembangunan Organisasi: Sebuah Telaah Ulang tentang Tesis Birokrasi Patrimonial Rasional di Asia, Jakarta, Prisma 6, LP3ES.Peraturan :Permenpan No 20 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokras
70