UNDANG-UNDANG PERBENDAHARAAN INDONESIA *)(Terjemahan dari Indonesische Comptabiliteitswet denganperubahan menurut Undang-undang Republik Indonesia). Peraturan tentang cara pengurusan dan pertanggungan jawab Keuangan Negara Republik Indonesia. Ditetapkan sebagai wet 23 April 1864, stbl.1864 No.106 dan diundangkan lagi teks nya yang telah diperbaharui untuk ketiga kalinya terakhir dalam Stbl. 1925 No. 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam L.N. 1954 No. 6;1955 Np. 49 dan terakhir Undang-undang No.9 tahun 1968.

BAB PERTAMA TENTANG BADAN HUKUM INDONESIA DAN CARA PENGURUSAN KEUANGAN NEGARA BAGIAN I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Keuangan Negara Republik Indonesia diurus dan dipertanggung-jawabkan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang ini x).

BAGIAN II. TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA. Pasal 2. Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, maka Pemerintah memerinci pospos dari bab-bab pengeluaran, sekedar susunan pos-pos itu emungkinkannya, dalam dana (kredit) belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal (Stbl.1925 No.417 jo.1933 No.8 dan LN.1957 No.54). *) Diterjemahkan oleh DIM Pengarang buku Pedoman bendaharawan. x) Pasal 1 Undang-undang ini terdiri dari pada 3 ayat, Yang tercantum di atas ialah apa yang tertera dalam ayat 3. Ayat 1 dan 2 dianggap tidak berlaku lagi berhubung dengan penyerahan pengakuan souvereiniteit (kedaulatan) Negara Republik Indonesia. Bersamaan dengan perincian tersebut, pos-pos dibagi-bagi dalam pasal-pasal dan pada tiap-tiap pasal ditunjuk mata anggaran-mata anggaran, yang akan dibebani pengeluaran-pengeluaran. Pada tiap-tiap pasal dan mata-anggaran dicantumkan perkiraan jumlah yang telah diperhitungkan dalam rangka serta batas-batas kredit yang ditentukan untuk pos yang bersangkutan. Dapat pula ditunjuk pos-pos yang pengeluarannya akan dibebankan pada pos-pos lain dalam bagian anggaran yang sama atau pada bagian anggaran lain, untuk mana bilamana perlu di tambah bagian kecil atau lebih (yaitu pasalpasal/mata-anggaran-mata-anggaran) tersendiri pada pos-pos tersebut

belakangan ini jumlah-jumlah yang dibebankan paga bagian-bagian kecil itu pada perhitungan anggaran termaksud dalam pasal 69 dibandingkan / diperhitungkan dengan pos-pos yang untuk itu telah disediakan kreditnya. Penetapan-penetapan dan keputusan-keputusan yang mengatur perincian pada pospos tersebut diatas ditempatkan dalam Lembaran Negara.

Pasal 3. Tidak dijalankan, berhubung dengan kedaulatan.

Pasal 4. Dihapus dengan Stbl.1933 No.8. Pasal 5. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang timbul dalam sesuatu tahun anggaran secara mendadak, maka dengan surat keputusan Pemerintah untuk menutup ketekoranketekoran yang diharapkan akan terjadi pada pos-pos anggaran yang bersangkutan dapat di tunjuk jumlah-jumlah kredit yang termasuk pos untuk pengeluaran tak tersangka yang telah tersedia pada bagian-bagian anggaran yang bersangkutan. Dengan cara demikian pula (jadi dengan surat keputusan Pemerintah pula) pospos untuk pengeluaran yang tidak tersangka ditunjuk untuk dibebani dengan kebutuhan-kebutuhan yang timbul dalam sesuatu tahun anggaran, yang tidak dapat dibebankan kepada salah satu mata-anggaran dari anggaran belanja (Th. 13488). Penunjukan yang telah dilakukan berdasarkan ayat 1 pasal ini dalam perhitungan anggaran termaksud dalam pasal 69 di cantumkan pada pos-pos yang berkenaan dengan menyebut keputusan-keputusannya. Pada pos-pos untuk pengeluaran yang tidak tersangka dalam perhitungan anggaran tersebut diterangkan untuk keperluan pos-pos yang sama sampai jumlah-jumlah berapa penunjukan-penunjukan seperti dimaksud telah dilakukan. Pembeban-pembebanan berdasarkan ayat 2 pasal ini diuraikan dan dipertanggung jawabkan dalam perhitungan anggaran termaksud pada pos-pos untuk pengeluaran yang tidak tersangka yang bersangkutan menurut banyak nya penggolongan mata-anggaran yang masing-masing telah dibebani dengan pengeluaran untuk kebutuhan termaksud dengan menyebutkan surat-keputusan -surat-keputusan yang telah digunakan sebagai dasar pembebanan tadi.

Pasal 6. Bila undang-undang penetapan perubahan anggaran terjadi sesudah hari terakhir masih terbukanya tahun dinas anggaran, maka undang-undang itu dianggap berlaku pada hari itu juga.

BAGIAN III

TENTANG TAHUN DINAS. Pasal 7. Dirubah dengan Undang-undang Darurat no.3 tahun 1954=L.N.tahun 1954 No.6 jo Undang-undang No.12 tahun 1955 = L.N.: tahun 1955 No.49 dan Undang-undang No.9 tahun 1968.

Tahun dinas anggaran berlaku dari tanggal satu April sampai dengan tanggal tiga puluh satu Maret tahun berikutnya.

Pasal 8. Dirubah dengan Undang-undang Darurat No.3 tahun 1954 = L.N. tahun 1945 No.6 jo. Undang-undang No.12 th 69 L.N.tahun 1955 No.49. Yang termasuk dinas sesuatu tahun ialah : a. Semua jumlah uang, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari Kas Negara atau Kantor-kantor yang diserahi pekerjaan Kas Negara; b. Semua perhitungan, yang merupakan penerimaan atau pengetahuan anggaran, yang selama tahun itu dilakukan antara bagian-bagian anggaran; c. Semua jumlah uang, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu dilakukan atas daftar-daftar perhitungan tertentu, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan; d. Semua jumlah uang, yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran yang selama tahun itu diterima atau dikeluarkan oleh Wakil-wakil Republik Indonesia; e. Pembayaran-pembayaran berkenan dengan tahun itu yang diterima dari atau diberikan kepada perusahaan-perusahaan Negara yang berdasarkan "Indonesische Bedrijvenwet", f. Sisa-sisa dari uang-uang untuk diperhitungkan kemudian yang pada akhir tahun itu, yang dalam waktu dua bulan sesudah itu telah diberikan perhitungannya. Pasal 8a. Dicabut dengan Undang-undang Darurat No.3 tahun 1954 = L.N. tahun 1954 No.6 jo Undang-undang No.12 tahun 1955 = L.N. tahun 1955 No.49

Pasal 9. Dirubah dengan Undang-undang Darurat No.3 tahun 1954 = L.N. tahun 1954 No.6 jo Undang-undang No.12 tahun 1955 = L.N. tahun 1955 No.49

Pasal 10. Dirubah dengan Undang-undang Darurat No.3 tahun 1954 = L.N. 1954 No.6 jo.Undang-undang No.12 tahun 1955 = L.N.tahun 1955 No.49 tahun

(1) Tentang semua jumlah yang merupakan penerimaan atau pengeluaran anggaran yang termasuk pada pasal 8 huruf a sampai dengan f, disampai-kan pertelaan-pertelaan kepada Departemen-departemen didalam waktu yang demikian, sehingga daftar perhitungan anggaran, yang disebut dalam pasal 69, dapat dibuat selambat-lambatnya enam bulan sesudah akhir bulan. (2) Menteri Keuangan membuat peraturan-peraturan mengikat tentang pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1).

Pasal 11. Dicabut dengan Undang-undang Darurat No.3 tahun 1954 = 1954 No.6 jo.Undang-undang No.12 tahun 1955 = L.N. 1955 No.49. L.N. tahun

Pasal 11a. Dicabut dengan Undang-undang Darurat No.3 tahun 1954, = L.N. tahun 1954 No.6 jo.Undang-undang No.12 tahun 1955 = L.N. tahun 1955 No.49.

BAGIAN IV. TENTANG PENERIMAAN. Pasal 12. Hasil-hasil bumi atau kerajinan, yang ditanam atau dibuat atas biaya Negara dan tidak dimaksudkan untuk dijual eceran oleh Pemerintah pada penduduk, atau diberikan kepada Departemen-departemen Pemerintah umum dengan jalan perhitungan (regularisasi), dan juga barang-barang yang diserahkan pada Negara berupa hasil bumi (innatura), harus dijual dihadapan umum. Akan tetapi Pemerintah dapat memberikan kuasa untuk menjualnya dibawah tangan dalam hal dianggapnya perlu bagi kepentingan Negara.

Pasal 13. Barang-barang tetap yang masih diperuntukan tidak boleh dipindah tangankan (vervreemd). bagi dinas-dinas Negara

Akan tetapi dari larangan ini dikecualikan bentuk-bentuk yang karena sebab-sebab yang mendesak, diserahkan atau dijual pada pihak ketiga atau kepada para pemborong untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Negara Bb.2669 jo.5291,4625,4811; Stbl.1901/325 p.18.

Pasal 14. Barang-barang bergerak lainnya milik Negara yang penjualannya dianggap perlu untuk kepentingan-kepentingan Negara, senantiasa harus dijual dihadapkan umum, kecuali dalam hal-hal istimewa, dimana pemerintah telah memberi kan kuasa atau perintah, untuk menjualnya dibawah tangan (Stbl.1916 No.527;4477.4625). Pasal 15. Barang-barang milik Negara tidak boleh digadaikan tanggungan untuk mendapatkan pinjaman (belemd). ataupun dijadikan

Dikecualikan dari larangan ini adalah hasil-hasil Negara bilamana penggadaian atau peminjamannya karena hal-hal mendesak, demi kepentingan Negara lebih diutamakan dari pada dijual (Bb.3038,6454, dan ps.14.jar.Stbl. 1898 No.164/O.Stbl.1941 No.60). Pasal 16 Peraturan-peraturan tentang mengadakan pajak baru, menaikkan atau menurunkan atau penghapusan pajak-pajak yang ada ataupun peniadaan salah satu sumber pendapatan tidak boleh dijalankan sebelum hal itu dinyatakan dalam anggaran Pendapatan (Bb.4774, ps.23 U.U.D.),

Pasal 17. Pengembalian atau pembebasan pajak hanya dapat dilakukan dalam halhal dan dengan cara yang ditentukan dengan peraturan Umum (Bb.4525, 10842). Bukti-bukti pengembalian disertai dengan segala surat atau daftar yang menyatakan alasan dan perintah untuk mengembalikan itu disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Jumlah uang pengembalian pajak-pajak dikurangkan dari Penerimaan yang sejenis dari tahun dinas dalam mana pengembalian itu telah dilakukan (Sbtl.1932/483;Bb.4274,11260,12423). Ketentuan-ketentuan pada ayat kedua dan ketiga pasal tiap-tiap pengembalian dari uang yang telah diterima. ini berlaku bagi

Apabila yang dikembalikan itu melebihi dari pada yang dapat dikurangkan dari penerimaan-penerimaan, maka selisih lebihannya itu dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran.

Pasal 18. Perselisihan-perselisihan mengenai tagihan-tagihan dapat diselesaikan Pemerintah dengan jalan (daging) damai untuk hal mana jika yang menjadi pokok perselisihan mengenai nilai uang lebih dari Rp.10.000,- diperlukan pengesahan dengan Undang-undang (KUHS 1851).

Tiap-tiap tahun dari persetujuan damai yang tidak memerlukan persetujuan-persetujuan dengan Undang-undang, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 19. Pemerintah memberikan pembebasan penagihan kecuali jika jumlah pembebasannya melampaui Rp. 10.000,dalam hal mana pembebasan itu ditetapkan dengan Undang-undang. Pemerintah hanya memberikan pembebasan sesudah mendapat (advise) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ketentuan tersebut pada ayat 1 dan 2 berlaku uang dalam hal jumlah tagihan itu telah dilunasi. bagi pengembalian uang-

Pasal 20. Sebagai penerimaan dari tahun dinas anggaran yang berjalan dibukukan sebagai "penerimaan yang tidak tersangka" ialah jumlah-jumlah uang yang kiranya telah dibayarkan secara tidak sah, sedang pengembaliannya baru dilakukan sesudah penutupan anggaran, dari pengeluaran tersebut.

Pasal 21. Pemerintah mengatur cara penelitian sesuai dengan Undang-undang ini. Dalam peraturan setahun sekali Keuangan. (verificatie) penerimaan-penerimaan

itu diusahakan agar para Bendaharawan sekurang-kurangnya menyampaikan perhitungan mereka kepada Badan Pemeriksa

Jikalau Bendaharawan dalam menyampaikan daftar perhitungan itu berpegang pada surat-surat bukti yang sedianya dilampirkan akan tetapi lebih dahulu telah disampaikan kepada Kepala-kepala dari Cabang-cabang Pemerintahan (Kepala Direktorat) terhadap siapa mereka menurut instruksi harus memberikan pertanggungan jawab, maka atas permintaan yang berkepentingan atau atas permintaan Badan Pemeriksa Keuangan surat-surat bukti-bukti tersebut harus dikirimkan kepada yang berkepentingan atau diteruskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (Stbl.1901 No.325 jo. 1902/134 dan 1906/289; Sbtl.1907/324, Bb.6702).

BAGIAN V. TENTANG PENGELUARAN Pasal 22. Pengawasan atas pengeluaran dan penerimaan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini ataupun yang akan ditetapkan kemudian. Pasal 23. (Tidak dijalankan, berhubung dengan kedaulatan).

Pasal 24. Pengeluaran-pengeluaran diluar atau yang melampaui anggaran tidak boleh terjadi. Dikecualikan dalam hal pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian, pembikinan, pengangkutan dan penjualan hasil-hasil bumi/kerajinan dan upah-upah menurut persentase yang sehubungan dengan itu.

BAGIAN VI TENTANG PENGURUSAN ANGGARAN Pasal 25. Pemerintahan memegang urusan (U.U.D. pasal 4 ayat 1). umum Keuangan Negara (dan milik mutlaknya)

Pasal 26 (Tidak dijalankan, berhubung dengan kedaulatan).

Pasal 27. Kecuali yang ditentukan pada pasal 42 tidak diperkenankan menghapuskan atau menyisihkan jumlah-jumlah uang yang merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran tagihan yang besarnya baru dapat diketahui kemudian.

Pasal 28. Kredit-kredit yang disediakan dalam anggaran tidak boleh ditambah (dinaikkan) baik langsung maupun tidak langsung, karena adanya sesuatu keuntungan bagi Negara, terkecuali yang ditentukan dalam pasal 29.

Pasal 29. Jika barang-barang yang dibeli ataupun dihasilkan untuk dinas negara diserahkan kepada Departemen lain dari Departemen yang memberi perintah membeli atau menghasilkan barang-barang itu, maka kredit pada mata anggar an untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan serupa itu didalam tahun didalam mana penyerahan barang-barang dilakukan (tidak pandang dibeli atau dihasilkan barang-barang itu) ditambah dengan jumlah sebesar harga taksiran dari barangbarang yang diserahkan itu dan dengan jumlah yang sama diberati mata anggaran, dari Departemen yang memerlukan pengeluaran untuk melunasi pembayaran bagi barang-barang yang dibutuhkan itu (Lih.Stbl.1866 No.151 jo.1928 No.58, 1949 No.323 dan T.L.N.1073). Pasal 30. Barang-barang berupa apapun, tidak boleh diserahkan kepada mereka

yang mempunyai tagihan terhadap negara dengan menguntungkan mataanggaran dari anggaran belanja yang menyediakan kredit untuk dapat dibebani dengan piutang tsb. Pasal 31. Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan pembelian barang-barang serta penyelenggaraan pengangkutan untuk Negara harus dilakukan dengan surat perjanjian dasar penawaran umum. Hanya bila pemerintah demi kepentingan Negara menganggap perlu, dapat diadakan cara yang menyimpang. Dalam hal ini alasan-alasannya harus dimuat dalam keputusan yang memerintahkan dilakukannya pekerjaan-pekerjaan, pembelian barang dan pengangkutan-pengangkutan itu. Bb.4948, 5843, 10955, 13578 jo. 13590, 13683, Sbtl. 1916/349, 350 dan 632; 1925/693; 1926/425; 1932/651; 1933/145; Sbtl. 1933/146; jis.365 dan 1935/446 = Regl.tentang mengadakan penawaran umum dan penawaran terbatas untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Negara Sbtl. 1934/576 jo. 1035/550 dan 594 = Regl.tentang mengadakan penawaran umum untuk penyerahan-penyerahan barang (leveringen), transport-transport dan mengerjakan apa-apa untuk Negara. Pasal 32. Dalam penawaran umum ditentukan syarat-syaratnya yang harus dipenuhi untuk dapat turut serta sebagai pelamar (calon peminat) pada suatu penawaran (Bb.4033). Pasal 33. Hak dan kewajiban Badan-badan yang menyelenggarakan penawaran umum itu, demikian pula hak dan kewajiban pemborong, pelamar (calon) pemborongan dan rekanan-rekanan (leverancers), dan segala cara dan bentuk yang harus diperhatikan dalam hal itu diatur oleh Pemerintah. Pasal 34. Dilarang bagi semua Pegawai Negeri untuk melakukan pekerjaan pemborongan atau pemasukan barang kebutuhan bagi Negara Republik Indonesia atau menjadi penjamin untuk hal-hal itu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Larangan itu tidak berlaku bagi Kepala-kepala bangsa Timur Asing, baik yang digaji maupun tidak. (1). Kepala-kepala bangsa Timur Asing seperti Mayor, Kapten, Letnan, Wijkmeester bangsa Cina, Arab, sekarang tidak ada lagi). BAGIAN VII. TENTANG PELAKSANAAN PENYELESAIAN PENGELUARAN.

Pasal 35. Tagihan-tagihan atas beban anggaran diselesaikan oleh Presiden atau kuasanya (Sbtl.1933/381 jo.1934/175;Bb.3177 jo.6487.14088). Pasal 36.

Setiap pembebanan anggaran harus didasarkan atas surat tanda bukti atau bukti-bukti atas hak yang telah diperoleh dari pihak-pihak berpiutang (Bb.4462,10953). Pasal 37. (Tidak dijalankan lagi). Pasal 38. (Tidak dijalankan lagi). Pasal 39. Bila pemeriksaan tentang tagihan-tagihan bagi B.P.K. menimbulkan keberatan sedangkan ordonnanteur tidak dapat menyetujuinya, maka ordonnanteur itu berhak untuk melaksanakan pembayaran tanpa mengurangi tanggung jawabnya berdasarkan pasal 74 Undang-undang ini (Bb.2470). Pasal 40. Dengan Peraturan Pemerintah ditentukan macam dan bentuk surat-surat bukti tagihan yang harus disampaikan pihak krediteur untuk memperkuat tagihan-tagihan mereka (Sbtl.1933/381 p.4). Pasal 41.

Pada perjanjian-perjanjian untuk melakukan penyerahan barang, melaksanakan pemborongan pekerjaan atau memberikan jasa tidak boleh dijanjikan kepada pemborong atau rekanan suatu bunga tertentu karena kelambatan yang terjadi dalam penglunasan tagihan-tagihan mereka (Bb.3113). Pasal 42.

Uang muka (Persekot) dapat diberikan kepada pemborong atau rekanan dan dalam hal-hal yang ditentukan Pemerintah, atas gaji, termasuk juga gaji cuti,gaji non aktip, uang tunggu, uang upah pelaut/prajurit (gagement), pensiun, deklarasi untuk biaya perjalanan dan penginapan, dan pembayaranpembayaran tetap (vasie uitkeringen). Uang untuk dipertanggung jawabkan (=UUDP) dapat diberikan dalam batas-batas anggaran untuk kebutuhan Angkatan Bersenjata dan untuk keperluan pengurusan rumah tangga yang ditunjuk Pemerintah. Dirubah dengan Undang-undang Darurat No.3 tahun 1954 = L.N. tahun 1954 No.jo. Undang-undang No.12 tahun 1955 = L.N. tahun 1955 No.49 Dari jumlah-jumlah itu selambat-lambatnya didalam dua bulan sesudah penutupan tahun dinas anggaran, diadakan perhitungan dan sisa yang tidak dikurangkan dari pengeluaran-pengeluaran untuk mata-anggaran yang telah dibebani dengan pengeluaran-pengeluaran itu. BAGIAN VIII. TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. Pasal 43 s/d padal 52 dicabut dengan Perpu No.6/1964 jo Undang-undang No.17/1965. Pasal 53.

(Ditiadakan).

Pasal 54.

Pengawasan Badan Pemeriksaan Keuangan atas pengeluaran meliputi pemeriksaan. Ke- Apakah kredit yang tersedia, pada pos-pos anggaran yang bersangku-tan, 1. sesudah diperinci berdasarkan pasal 2 (1) Undang-undang ini mencukupi; Ke- Apakah pengeluaran untuk tujuan yang telah ditentukan itu telah di 2. bebankan pada mata-anggaran yang betul/tepat; Ke- Apakah tidak terdapat percampuran dari dana-dana dari berbagai 3. tahun dinas anggaran ataupun bagia-bagian anggaran yang dapat merupakan akibat dari Pengeluaran itu; Ke- Apakah bukti-bukti yang disampaikan memenuhi syarat-syarat yang 4. telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan untuk diterima sebagai bukti pengeluaran yang sah dalam pertanggungan-jawab para Bendaharawan. (Inst.B.P.K.35; Bb.7135). Pasal 55.

Pengurusan barang-barang dalam gudang-gudang Negara dan tempattempat penyimpanan lainnya ada dalam pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan dan dengan cara yang ditentukan dengan peraturan umum (Sbtl.1968/151,327,1919/331 dan 327,1919/331 dan 666,1914/ 578,1922,572,1924,598; Bb.993,3244,3554,3244,3554,4503,5616,7052,7558). Pasal 55a.

Badan Pemeriksa Keuangan berwenang, sesuai dengan aturan yang dimuat dalam instruksinya ditempat, dimana ada uang-uang dan barang-barang milik Negara dan dimana diadakan pembukuan dan tata usaha untuk itu, disemua kantor/dinas Negara dan lain-lain bangunan Negara.Untuk dimintakannya keteranganketerangan untuk diadakannya pemeriksaan uang dan barang, pula untuk diperiksanya buku-buku, perhitungan-perhitungan, pertanggungan- pertanggungan jawab, surat-surat tanda bukti-bukti dan lain-lain surat atau daftar yang dianggapnya perlu untuk melaksanakan tugasnya (Insrt.B.P.K.ps.39a dstb;Bb.14227). Pasal 56.

Badan Pemeriksa Keuangan terbagi dalam dua meja (instansi). Tiap-tiap meja memutuskan dengan dua anggauta. Bila kedua anggauta tidak mencapai kata sepakat, maka Ketua Badan Pemeriksa Keuangan untuk mencapai keputusan bertindak sebagai ketua meja. Apabila seorang anggauta Badan Pemeriksa Keuangan atau lebih berhalangan mengerjakan tugasnya lantaran cuti, sakit atau sebab-sebab lain, ketua berkuasa menetapkan bahwa satu meja memutuskan dengan seorang anggauta. Pasal 57.

Sidang lengkap Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat dilakukan dengan anggauta yang kurang dari tiga orang jumlahnya termasuk ketuanya, dengan pengertian bahwa dalam hal termaksud pada ayat ketiga pasal 80 jumlah itu sekurang-kurangnya harus empat, termasuk ketuanya. Apabila seorang anggauta Badan Pemeriksa Keuangan atau lebih berhalangan mengerjakan tugasnya lantaran cuti, sakit atau sebab-sebab lain, maka ketua berkuasa menetapkan, bahwa akan diadakan suatu sidang yang lengkap dengan dua anggauta, termasuk ketuanya dan dalam hal yang dimaksud dalam ayat ketiga pasal 80 dengan tiga orang anggauta, termasuk ketuanya. Bila dalam sidang lengkap suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, keputusan jatuh dengan menguntungkan Bendaharawan. Pasal 58.

Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan, dimana ditetapkan suatu jumlah yang dalam hal yang menyangkut pengurusan Bendaharawan, harus diganti kepada Negara, atau dimana dikenakan suatu denda bagi seorang Bendaharawan, dikeluarkan atas nama keadilan (Bandingkan : 84/1957). Salinan keputusan itu yang berkepala :"Atas nama Keadilan", yang ditanda-tangani oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kekuatan yang sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama, sebagai keputusan hakim (vonis) yang mempunyai keputusan hukum yang tetap (Bandingkan ps.32 ayat 3 Undang-undang 17/1965) dalam perkara perdata. Pasal 58a.

Badan Pemeriksa Keuangan berwenang berhubung dengan tugasnya, untuk memberi keterangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, bilamana dipandang perlu untuk kepentingan Negara. Pasal 59.

Cara penyumpahan dan segala yang bersangkutan dengan susunan instruksi Badan Pemeriksa Keuangan ditentukan dalam Peraturan Umum sesuai dengan Undangundang ini. (Sbtl.1898/164 jis, 1922, 565, 1927/273, 1930/26, 1032,568. 1933/104 dan 320). Instruksi itu memuat ketentuan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan setiap waktu diwajibkan, menyampaikan usul dan keterangan kepada Pemerintah yang menurut hematnya, dapat menuju kepada pengurangan atau penghematan pengeluaran dan penyederhanaan pengurusan keuangan (Instr, Badan pemeriksa Keuangan ps.41). Dalam instruksi itu kepada Badan Pemeriksa Keuangan dapat diizinkan untuk membatasi pengurusannya dan pekerjaannya, juga yang berdasarkan Undang-undang ini, hingga meliputi sebagian dari tata usaha dan pertanggungan-pertanggungan jawab para Bendaharawan yang diajukan kepadanya sedemikian rupa sehingga menurut keyakinannya merupakan suatu penghematan kerja dan yang dapat dipertanggungjawabkan. BAGIAN IX. TENTANG KEDALUWARSAAN TAGIHAN UANG Pasal 60.

Dengan menyimpang dari pasal-pasal 1954 dan 1967 Kitab Undang-undang Hukum

Sipil, maka hak tagihan-tagihan mengenai utang-utang atas beban Negara, dengan tidak memandang kebangsaan dari pihak-pihak berpiutang, kadaluwarsa sesudah tanggal 31 Desember dan tahun piutang itu sudah dapat ditagih, terkecuali bila piutang piutang itu karena ketentuan-ketentuan Kitab Undangundang Hukum Sipil dikenakan masa kedaluwarsa yang lebih pendek. Selain dari sebab-sebab yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Sipil dapat pula kedaluwarsa termaksud dalam ayat diatas tercegah dengan mengajukan sesuatu tuntutan pada badan administrasi (Instansi Pemerintah) yang bersangkutan (KUHS 1979 dsb.). Untuk membuktikan hal ini, atas permintaan berpiutang dapat diberikan "tanda terima" yang bertanggal, oleh pembesar-pembesar yang ditunjuk untuk itu dengan Peraturan Umum (Sbtl.1936/227 jis, 379 dan 1937/686). Daluwarsa ini berlaku pula terhadap orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dalam pengampuan (kuratil) dengan tidak mengurangi tuntutan mereka terhadap wali atau pengampunya (kurator) masing-masing (KUHS 1987;Bb.4599,10568,12602,12700,12920). Pasal 61.

Ketentuan dasar pasal di atas tidak berlaku untuk tagihan-tagihan mengenai bunga dan cicilan pinjaman uang negara (Sbtl.1938/425) Ps.62, ps.63, ps.64, (Dih, dengan Sbtl.1935 No.1 jo.1936 No.379). BAGIAN X. TENTANG LARANGAN MENYITA UANG, BARANG-BARANG DAN MILIK NEGARA. Pasal 65.

Kecuali sesudah mendapat idzin lebih dahulu dari hakim, tidak diperkenankan menyita : a. Uang-uang Negara, efek-efek atau surat-surat yang bernilaikan uang, yang berada pada badan-badan administrasi maupun pihak ketiga; b. Uang-uang yang harus dibayar oleh pihak ketiga kepada Negara; c. Barang-barang bergerak, barang-barang dagangan dan perkakas rumah tangga kepunyaan Negara, dengan tidak memperdulikan, apakah barang itu dimiliki atau digunakan oleh Negara atau berada pada pihak ketiga; dan d. Barang-barang tetap dan hak-hak kebendaan kepunyaan Negara. Pasal 66.

Idzin itu harus dimintakan kepada Mahkamah Agung dengan mendengar Penuntut Umum (Kejaksaan Agung). Idzin tidak diberikan, kecuali dengan secara singkat dapat dibuktikan bahwa penyitaan tersebut dapat dibenarkan. Idzin itu menunjuk barang-barang mana yang boleh disita. Barang-barang yang karena sifatnya ataupun tujuannya, harus dianggap bukan barang untuk diperdagangkan oleh Undang-undang maupun Peraturan Umum, dinyatakan tidak dapat disita. BAB KEDUA TENTANG PERTANGGUNGAN JAWAB KEUANGAN BAGIAN I PERTANGGUNGAN JAWAB HASIL BUMI

([BPERKEBUNAN) PEMERINTAH. Ps. 67 dan Ps. 68 ditiadakan. BAGIAN II TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN. Pasal 69.

Pemerintah membuat suatu Anggaran dengan menyebutkan tanggal penutupannya. Perhitungan itu menyatakan dengan mempergunakan, urutan susunan anggaran dan dengan uraian-uraian yang sama dari bagian-bagian, bab-bab, pos-pos pasalpasal dan mata anggaran secara terpisah. Mengenai pengeluaran, jumlah taksiran dan jumlah yang dibebankan atasnya. Mengenai pengeluaran, jumlah taksiran dan jumlah yang dibebankan atasnya. Mengenai penerimaan, jumlah taksiran dan jumlah yang telah diterima. Mengenai tiap-tiap pos pengeluaran, perhitungan itu menyatakan secara tersendiri bagi kredit-kredit untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, perbedaan perbedaannya antara perkiraan dan kenyataan realisasinya, dengan penjelasan sekedar perlu tentang perbedaan-perbedaan itu dan dengan penunjukan jumlah-jumlah yang telah diselesaikan (dibebankan), yang telah diuangkan dan jumlah-jumlah yang masih belum terbayar lunas. Mengenai penerimaan-penerimaan, juga diberikan uraian, perbedaan-perbedaan antara perkiraan dan kenyataan hasil pendapatan, dan sekedar perlu dengan penjelasan (ps. 2, 5, 9 dsb. ICW; INSTR.Badan Pemeriksa Keuangan ps.40). Pasal 70.

Pemerintah mengirimkan Perhitungan Anggaran itu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (Bb.5574, 6500.*). Badan Pemeriksa Keuangan membubuhi Perhitungan Anggaran tersebut suatu ket_[Berangan tentang pendapatnya, disertai pemberitahuan tentang keberatan-keberatan dan teguran-teguran yang disebabkan oleh pemeriksaan, juga yang mengenai bukti dari pertanggungan jawab yang disertakan, untuk dalam waktu 4 bulan sesudah diterima, dimana perlu dikirimkan kembali kepada pihak pengirim untuk dijawab dan diperbaiki (72). Pasal 71.

Tiap-tiap tahun, selambat-lambatnya pada 1 April **); Badan Pemeriksa Keuangan mengirimkan suatu laporan lengkap = HAPTAH tentang pekerjaanpekerjaannya mengenai tahun yang lalu kepada Pemerintah dimana juga disebut semua penyelewengan yang ditemukan dan penyimpangan-penyimpangan dari peraturan yang ada serta tindakan-tindakan yang Badan Pemeriksa Keuangan anggap perlu untuk kepentingan pengurusan Keuangan negara (ps.80 ayat 5). Dengan dibubuhi penjelasan seperlunya, Presiden secepat mungkin laporan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Instr.Badan Pemeriksa Keuangan Ps. 21 : Bb.14087 - ps.12). Pasal 72.

Rancangan Keputusan penetapan perhitungan penutup (Slotvan rekening) diajukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pada pembukaan sidang biasa yang pertama pada tahun ketiga, berikutnya sesudah penutupan anggaran. Apabila karena keadilan (hal-ikhwal yang tak dapat dielakkan) pengajuan itu

tiada dapat dilaksanakan sebelum atau pada saat tersebut, maka hal itu harus diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Instr. Badan Pemeriksa Keuangan ps.40). Pada rancangan surat keputusan untuk penutupan perhitungan penutup disamping perhitungan dan penjelasan, harus pula diajukan :

Ke-1 ditiadakan Ke-2 ditiadakan ke-3 ditiadakan BAGIAN III

Tentang pertanggungan jawab dan tuntutan ganti rugi bagi ordonnanteur dan pegawai Negeri lainnya karena perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kelalaian-kelalaian terhadap mana mereka tak dapat dituntut sebagai Bendaharawan. Pasal 73.

Tanggung jawab Keuangan pejabat-pejabat Negara Tertinggi diatur bersama sama dengan Undang-undang yang mengatur tanggung jawab keuangan para Menteri ***). --------------------Bb 5574; Berhubung dengan ini Menteri Keuangan diminta menyampaikan perhitungan penerimaan dan pengeluaran anggaran kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya akhir September (dibaca sekarang Desember) dari tahun kedua berikutnya tahun dinas yang berkenan dengan perhitungan itu Bb.6500; Pada perhitungan anggaran itu harus ditambah pemberitahuan tentang kekurangan-kekurangan kas selain Dept. Keuangan juga yang mengenai Departemen-departemen lainnya. **) Sehubungan perubahan tahun dari anggaran kiranya dapat dibaca 1 Juli. ***) Sejak dulu belum ada Undang-undang mengenai hal ini. *) Pasal 74 Semua pegawai Negeri (bukan Bendaharawan) yang dalam jabatannya selaku demikian melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang mereka harus lakukan, baik langsung atau tidak langsung merugikan Negara diwajibkan mengganti kerugian itu. Penuntutan dan penagihan untuk mengganti kerugian terhadap pegawai Negeri, ahli waris dan yang memperoleh peninggalan mereka itu dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah yang telah atau yang akan ditetapkan. Didalam peraturan itu dapat ditentukan bahwa pemeriksaan perselisihan tentang hal itu dapat diserahkan kepada kekuasaan hakim maupun kepada kekuasaan administratif (Sbtl.1904/241 jo. 1923/533; Bb. 3795, 6025, 10491, 10531, 10621, 11195, 11617, 11656, 11960, 12454 jo. T.L.N.1113). Pasal 75.

Sebelum penutupan tiap-tiap tahun dinas, sisa kredit (sisa UUDP) haruslah disetorkan kembali ke Kas Negara dan dengan demikian dikembalikan kepada anggaran.

Pasal 76.

Dalam hal tidak dipatuhi ketentuan pasal yang lalu, maka Pemerintah mengusahakan penagihan jumlah-jumlah yang terutang. BAGIAN IV. TENTANG PERTANGGUNGAN JAWAB DAN PENUNTUTAN BENDAHARAWAN. Pasal 77.

Dengan tidak mengurangi ketentuan pada pasal 67, maka orang-orang dan badan-badan yang oleh karena Negara disertai tugas penerimaan, penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang atau surat-surat berharga dan barang-barang termasuk pada pasal 55, adalah Bendaharawan dan dengan demikian, berkewajiban mengirimkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan perhitungan mengenai pengurusan yang dilakukan mereka (Bb. 11376, 11785, 12395, 14987, ps. 13 dan T.L.N.920). Presiden dapat memberi pembebasan mengenai hal itu kepada mereka yang disamping memangku jabatan-jabatan lain, juga menjadi orang perantara antara publik dan juru terima publik dan juru terima pendapatan-pendapatan Negara (Bb. 5574, 5790). Pemerintah menetapkan contoh-contoh (model-model) dan saat-saat pengiriman perhitungan tersebut (Sbtl.901/325 ps. 5; Bb. 2889, 4016, 12517, 12518). Pasal 78.

Barang siapa diberi hak atau dikuasakan untuk membuat utang-utang, untuk mempertimbangkan dan untuk memeriksa tagihan-tagihan atas beban Negara, demikian juga untuk memerintahkan pembayarannya, tidak boleh merangkap menjadi Bendaharawan. Dalam hal-hal yang khusus dapat diadakan penyimpangan dari ketentuan tersebut (Bb. 2722). Pasal 78a.

Bila Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya atas dasar pasal 55a Undang-undang ini maka badan ini dapat membebaskan Bendaharawan dari kewajiban untuk mengirimkan perhitungan mereka kepadanya. Dalam hal demikian, penutupan Bendaharawan dilakukan atas dasar hasil-hasil pemeriksaan setempat, yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan maupun atas dasar berita acara atau pemberitahuan lain yang mengenai pengurusan Bendaharawan, yang diterima dari Pemerintah. Pasal 79.

Badan Pemeriksa Keuangan menetapkan kepada Bendaharawan-bendaharawan batasbatas waktu tertentu untuk menjawab teguran-tegurannya dan untuk mengajukan keberatan-keberatan mereka terhadap perubahan-perubahan yang diadakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam perhitungan yang dibuat oleh mereka. Setelah lewat batas waktu itu, Badan Pemeriksa Keuangan mengambil keputusannya (Instr.Badan Pemeriksa Keuangan ps.36 dsb.).

Pasal 80.

Bilamana Badan Pemeriksa Keuangan, meskipun Bendaharawan sudah mengajukan keberatan-keberatan terhadap teguran atau perubahan-perubahannya, berpendapat tidak akan kembali keberatan-keberatan atau perubahan-perubahan yang telah dibuatnya itu, maka Bendaharawan dalam waktu satu bulan sesudah keputusan itu diberitahukan kepadanya, dapat mengajukan permohonan untuk meninjau keputusan itu. Pemeriksaan mengenai peninjauan kembali diserahkan kepada anggauta-anggauta Badan Pemeriksa Keuangan, lain daripada anggauta-anggauta yang telah memberikan keputusan yang tidak dapat menerima oleh Bendaharawan itu. Apabila seorang atau beberapa orang anggauta Badan Pemeriksa Keuangan berhalangan lantaran cuti, sakit atau sebab-sebab lain, Ketua berkuasa menyerahkan pemeriksaan itu kepada satu orang anggauta. Keputusan tentang Pemeriksaan kembali diambil dalam suatu sidang lengkap Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap waktu, juga sesudah diberikannya surat bukti termaksud dalam pasal 88, Badan Pemeriksa Keuangan berkuasa untuk meninjau kembali keputusan-keputusan yang telah diambil atas dasar bahan yang kemudian ternyata palsu. Tentang hasil peninjauan kembali ini diberitahukan dalam laporan-laporan termaksud pada pasal 71 (ps. 85 ayat Ke I : Bb.2709). Pasal 81.

Pemerintah menentukan, Bendaharawan-bendaharawan yang mana diwajibkan memberi jaminan *). Pasal 82.

Untuk menjamin kepentingan Negara maka kepada Bendaharawan dapat dikenakan pengganti kerugian sementara dengan keputusan penguasa-penguasa yang ditunjuk Pemerintah (Sbtl. 1926/362 jis.1927/464 dan 513; 1931/420; Bb.2589, 5574 jo.6025). Pasal 83.

Oleh Presiden atau atas kuasanya harus diusahakan : Ke-1 Supaya pemberian jaminan Bendaharawan diatur sebagaimana mestinya, dan ke-2. Supaya akta pemberian jaminan itu terdaftar dalam buku yang tersedia untuk itu. Pasal 84.

Kepala Bendaharawan yang terlambat dalam pengiriman perhitungan, Kepala Departemen menetapkan suatu batas waktu baru. Dalam kelalaian selanjutnya perhitungan-perhitungan dibuat ex-officio (karena jabatan) atas biaya mereka yang lalai oleh seorang pegawai yang ditunjuk untuk itu oleh atau atas nama Pemerintah dan tentang kelalaian itu diberitahukan kepadan Badan Pemeriksa Keuangan yang kalau untuk itu menganggap ada alasan menetapkan denda yang harus dikenakan kepada yang lalai.(Bb.5574, 7111; Instr. Badan Pemeriksa Keuangan ps.16 ayat 2). Sekedar Bendaharawan mendapat penghasilan diri Negara, denda itu tidak akan

melebihi seperduabelas bagian dari gaji selama satu tahun, atau apabila mereka diberi secara persentase, seperduabelas bagian dari penghasilan mereka rata-rata dalam satu tahun. Bagi mereka tidak mempunyai pendapatan dari Kas Negara jumlah denda yang dikenkan, sekali-kali tidal boleh melebihi Rp.50,- untuk tiap-tiap kelalaian (87). Perhitungan-perhitungan selanjutnya dilakukan dan diselesaikan seakan-akan dibuat dan dikirimkan oleh Bendaharawan sendiri (Bb. 10844). Pasal 85.

Pemerintah mengusahakan : Ke1 Ke2 Agar Keputusan keputusan Badan Pemeriksa Keuangan yang tersebut dalam pasal 80 dilaksanakan; Agar denda-denda dan biaya-biaya termaksud dalam pasal 84 dipungut. Pungutan jumlah-jumlah yang terhutang (wajib dibayar) diutamakan dengan pemotong an daripada penghasilan-penghasilan bendaharawan dan dengan memperhitungkan pada jaminan yang mereka telah berikan atau kalau tidak, dengan cara yang ditentukan bagi pungutan pajak-pajak langsung (Bb.4075; L.N. 84/1957).

*) Menurut Sbtl. 1907 No.510 sejak 1 Januari 1908 tidak dijalankan lagi. Pasal 86.

Bila seorang Bendaharawan berada dalam pengampunan (kuratil), atau melarikan diri atau mati, maka perhitungan yang seharusnya ia bikin, akan dibuat exefficio oleh seorang pegawai yang ditunjuk untuk itu oleh atau atas nama Pemerintah (Instr. Badan Pemeriksa Keuangan ps.16). Perhitungan yang dibuat itu diberitahukan kepada pengampu (wali) atau ahli waris atau mereka yang memperoleh hak peninggalan kepada mereka, diperlihatkan surat-surat surat bukti yang berkenan dengan perhitungan itu dan kepada mereka diberikan suatu batas waktu yang layak untuk mengajukan keberatan-keberatan mereka tentang hal itu. (Sbtl.1903/210 jo.1925/429; Bb.5574.7111.10844). Sesudah diterima jawaban dari pengampu, ahli waris, atau mereka yang memperoleh hak peninggalan ataupun bila mereka tidak mempergunakan batas waktu yang diberikan kepada mereka, maka perhitungan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan yang membicarakan hal ini dalam sidang lengkap dan terhadap keputusannya tidak diadakan kesempatan lagi untuk mengajukan keberatan. Ahli waris dan mereka, yang memperoleh hak peninggalan, dibebaskan dari tanggung jawab 3 tahun telah berlalu : Ke-1.Sesudah meninggalnya Bendaharawan, tanpa diberitahukan kepada mereka tentang perhitungan yang dibuat ex-officio ; Ke-2.Sesudah lewat batas waktu yang diberikan kepada meraka untuk mengajukan keberatan sedang perhitungan itu tidak mendapat pengesahan. asal 87.

Mengenai denda-denda termaksud dalam pasal 84, Presiden dapat memberikan pembebasan atau, dalam hal dendanya sudah dibayar lunas, memberi

pengembaliannya setelah endengar pendapat Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 88.

Para Bendaharawan, mengenai pengurusan yang mereka lakukan, tidak dibebaskan dari tanggung jawab mereka, selain dengan suatu surat keterangan khusus diberikan untuk itu (acquit et decharge) oleh Badan Pemeriksa Keuangan.(ps. 80 ayat 4; Istr. Badan Pemeriksa Keuangan ps.17.38a 1.4; Bb.3102). Surat keterangan itu tidak membebaskan para Bendaharawan atau ahli waris mereka ataupun mereka, yang memperoleh hak peninggalan, dari kewajiban untuk melunasi jumlah-jumlah yang mereka wajib bayar sebagai akibat peninjauan kembali dimaksud dalam ayat 4 dari pasal 80. KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 89.

Undang-undang ini dapat disebut : "Undang-undang Perbendaharaan" (Indonesische Comptabiliteitswet) dengan ditambah tahun dan nomor Staatsblad dalam mana perubahan naskahnya yang terakhir diundangkan. LAMPIRAN II DIHALAMAN SELANJUTNYA

LAMPIRAN II. IKHTISAR ISI "INDISCHE COMPTABILITEITS WET""ICW" dibagi dalam dua "bab" (boofdstak). Bab : 1 memuat ketentuan ketentuan tentang : "badan hukum" "Ned.Indie" dan cara pengurusan keuangan "Ned Idie", dan Bab : II memuat ketentuan - ketentuan tentang "pertanggunganjawab Keuangan "Ned-Indie" Bagian : Bagian (b) : Bagian (c) : Bagian (d) : Bagian (e) : (f) Bagian : (g) Bagian : (h) Bagian (a) I II "Ketentuan umum" (pasal 1); "Tentang Anggaran" (pasal 2 s/d 6);

III "Tentang Tahun Anggaran (pasal 7 s/d 11a); IV V VI "Tentang Penerimaan" (pasal 12 s/d 21); "Tentang Pengeluaran" (pasal 22 s/d 24); "Tentang Pelaksanaan (beheer) anggaran" (pasal 25 s/d 34);

VII "Tentang Pengesahan (verevenen) pengeluaran" (pasal 35 s/d 42); VIII "Tentang Algemeene Rekenkamer di Ned-Indie" (pasal 43 s/d

: Bagian (i) : (j) Bagian :

59); IX X "Tentang daluwarsa hutang-hutang" (pasal 60 s/d 64) dan "Tentang larangan penyitaan uang, barang dan harta benda Negara" (pasal 65 s/d 66);

Bab : II terdiri dari empat bagian dan satu "ketentuan penutup" berturutturut : (a) Bagian: I "Tentang pertanggunganjawab barang-barang hasil produksi Negara" (pasal 67 dan 68); (b) Bagian: II "Tentang perhitungan anggaran (rekeningen)" (pasal 69 s/d 72); (c) Bagian: III "Tentang tanggungjawab dan tuntutan terhadap "ordonnateur" dan pegawai negeri lainnya atas tindakan-tindakan melawan hukum (onrechtmatige handelingen) atau kelalain (nalatigheden), yang untuk itu mereka tidak dapat dituntut sebagai bendaharawan" (pasal 73 s/d 76); (d) Bagian: IV "Tentang tanggung jawab dan tuntutan bendaharawan" (pasal 77 s/d 78 ) dan (e) Ketentuan penutup (pasal 89). (a) Pasal 1 : Menetapkan bahwa "Ned-Indie" adalah badan hukum dengan pemisahan seluruhnya keuangan "Ned-Indie" dari keuangan "Nederland". : Menetapkan bahwa "bagian II" dari Bab : I dan Bab : II "ICW" merupakan pelengkap dari ketentuan - ketentuan dalam Bab : IV "IS". Bagian : II Bab : I "ICW" mengatur pemecahan (splitsing) daripada pos - pos dalam kredit-kredit untuk belanja personil, materiil dan modal dan sekaligus dengan itu pembagian dalam pasal-anggaran (artikelen) serta penunjukan dari pada mata-anggaran (sub-artikelen) dan pada mata anggaran ini akan dibebakan pengeluaran yang disahkan ("verevend"), dengan keputusan "Gurbenur Jenderal" dan dengan cara demikian diperoleh bahan-keterangan yang luas mengenai pos-pos anggaran. mengatur hal melakukan pengeluaran di "Ned-Indie" sekalipun pengeluaran itu direncanakan pada Bab : I dari suatu bagian atau sebaiknya. telah dibatalkan. membuka kemungkinan untuk melakukan "pengeluaran yang tidak tersangka". menentukan bahwa suatu undang-undang yang menetapkan keputusan "Gubernur Jenderal" tentang perubahan anggaran atau suatu undang-undang yang menetapkan perubahan anggaran disahkan sesudah tanngal tutup tahun-anggaran, memiliki kekuatan berlaku surut. Pasal 7 menentukan bahwa tahun-anggaran jatuh bersamaan dengan tahun sipil. menyatakan bahwa mengenai penerimaan, saat menerimanya menentukan tahun-anggaran manakah penerimaan itu harus

(b) Pasal 2 s/d pasal 6

Pasal 3

:

Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6

: : :

(c) Pasal 7 s/d 11 Pasal 8

: :

dipertanggung-jawabkan (Kesstekel) kecuali untuk pajak berkohir pasal 8a). Mengenai pengeluaran ditentukan bahwa saat dimana kreditur memperoleh haknya dari Negara (stelsel van verkregen rechten) yaitu setelah kreditur memberikan prestasinya menentukan tahun-anggaran, dimana pengeluaran itu menjadi bebab pos-pos anggaran. Pengecualian Pasal 9 : : mengatur pembukuan pengeluaran yang dilakukan setelah pertanggungan-jawab tahun-anggaran yang bersangkuta ditutup. : mengatur bahwa Panjar-panjar (ICW pasal 42) yang diberikan dibebankan pada pos-pos anggaran dari tahun panjar-panjar itu dibayarkan. : mengatur bahwa "uang-uang untuk dipertanggungjawabkan" sebelum tutup tahun (lihat pasal 11) pengeluaran pengeluarannya sampai jumlah saldonya, harus dipertanggung-jawabkan atas beban pos-pos anggaran ybs. : menentukan bahwa tahun-anggaran tetap terbuka untuk : (1) Menyelesaikan penyerahan-penyerahan barang atau jasa dan pekerjaan-pekerjaan sampai tanggal 1 April dan untuk itu diperlukan keterangan dari Kepala administrasi (dinas) ybs. mengenai sebabsebabnya mengapa tidak dapat selesai sebelum akhir Desember; untuk melaksanakan pungutan atau peng-ordonansian (2) pengeluaran sampai tanggal 1 Juli berikut tahun anggaran ybs. Pasal 11a : menetapkan bahwa sisa kredit anggaran dari sesuatu tahun anggaran dengan keputusan "Gubernur-Jenderal" dapat dipindahkan keanggaran tahun berikutnya ("virement") lihat Juga "IBW" pasal 12 ayat 4).

Pasal 10

Pasal 42

Pasal 11

(d) Pasal 12 s/d 21 Pasal 12 : menentukan bahwa hasil produksi tanah atau kerajinan yang diusahakan atas beban negara demikian pula barang-barang dalam natura yang diperoleh negara, dijual secara umum (openbaar) akan tetapi "Koning" atau "Gurbenur-Jenderal" dapat memberikan kuasa untuk menjualnya dibawah tangan apabila dianggapnya perlu demi kepentingan Negara. Tidak termasuk penjualan secara umum adalah hasil produksi dijual kepada rakyat dalam jumlah-jumlah yang kecil (seperti garam candu) dan yang diserahkan bagi kepentingan Departemen Pemerintahan umum (diperhitungkan dengan jalan "regularisasi") : menentukan bahwa barang-barang yang dipakai untuk kepentingan dinas dilarang dijual, kecuali diserahkan kepada para pemborong pekerjaan-pekerjaan negara atau karena alasan-alasan mendesak dijual kepada pihak

Pasal 13

Pasal 14

ketiga. : mengatur dalam hal mana barang-barang bergerak demi kepentingan negara lebih baik dijual. Penjualan dilakukan secara umum dan secara dibawah tangan berdasarkan kuasa "Koning" atau "Gurbenur Jenderal" atau atas, nama penguasa-penguasa ini oleh Kepala Departemen Pemerintah Umum. : memuat ketentuan tentang larangan menggadaikan atau "belenen" barang-barang milik Negara dengan pengecualiannya. : memuat ketentuan bahwa peraturan-peraturan tentang pajak-pajak baru, menaikkan pajak, menurunkan atau menghapuskan pendapatan Negara lainnya, tidak dapat berlaku, sebelum pajak-pajak baru, penaikan, penurunan dan penghapusan itu, telah diperhitungkan didalam anggaran. : Menentukan bahwa pengembalian atau pembebasan (vrijdtelling) daripada pajak hanya dapat dilakukan dalam hal-hal dan menurut cara yang ditentukan dalam peraturan-perundangan yang ditetapkan oleh penguasa yang mengatur perpajakn atau penguasa yang lebih tinggi kedudukan dari padanya. Tanda bukti pengembalian di kirim kepada "Algemeene Rekenkamer" Jumlah pengembalian pajak yang tidak termasuk dalam pengertian pasal 8a, dikurangkan dari penerimaan yang sejenis, dari tahun, dimana pengembalian itu dilakukan. Ketentuan ini berlaku bagi tiap pengembalian uang yang diterima. Apabila dikembalikan lebih besar daripada yang diterima, maka kelebihannya dipertanggungkan sebagai pengeluaran. : Perselisihan mengenai hutang-hutang Negara dapat diselesaikan dengan jalan damai ("dading") oleh "Gurbenur-Jenderal" dan jika jumlahnya melebihi 10.000 "gulden" diperlukan pengesahan dengan undang-undang. Mengenai "damai" yang tidak memerlukan pengesahan undang-undang harus diberitahukan kepada "Scaten Generaal". : Memuat ketentuan tentang pembebasan (kwijtsebelding) atas piutang-piutang Negara yang diberikan oleh "Gurbenur Jendeal" dan jika jumlahnya lebih dari 10.000 "gulden" dilakukan dengan undang-undang. Gubernur-Jenderal" tidak emmberikan pembebasan kecuali setelah menerima pertimbangan (advies) dari "Algemeene Rekenkamer" dan jika jumlahnya melebihi 500 "gulden" setelah menerima pertimbangan dari "Raad van NedIndie" Ketentuan tersebut berlaku juga dalam hal piutangpiutang telah dilunasi.(Staatsblad tahun 1928 No. 187

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

memuat ketentuan tentang wewenang untuk pengembalian dan pembebasan pajal dalam hal-hal khusus dan Staatsblad tahun 1940 No. : 26 memuat ketentuan demikian bagi pajak - pajak lokal). : menentukan bahwa sebagai penerimaan tidak terduga dalam tahun anggaran yang berjalan, dibukukan jumlahjumlah yang dibayar secara tidak sah dan yang pengembaliannya dilakukan setelah tutup tahun anggaran, dimana pengeluaran itu dilakukan. : menentukan bahwa oleh "Koning" ditetapkan cara verifikasi daripada penerimaan di "Ned-Indie", harus diatur (Stbl. 1901 No. : 325) dan selanjutnya memuat kewajiban para bendaharawan untuk sekurang-kurangnya sekali setahun memberikan pertanggung jawab mereka kepada "Algemeene Rekenkamer". Dalam penetapan tersebut dimuat pula ketentuan bahwa para bendaharawan ditugaskan untuk menyimpan barang-barang bagi Negara. Selanjutnya dimuat juga ketentuan tentang kewajiban bendaharawan untuk mengirimkan pertanggung-jawabannya yang bermaksud untuk melindungi Negara dari kerugian karena berotak ceroboh dan kelalain. Akhirnya penetapan itu memuat ketentuan mengenai cara bagaimanan menjamin, bahwa apa yang harus diterima juga dipungut dan keharusan pengiriman bahan-bahan keterangan mengenai pajak-pajak yang terhutang dan piutang-piutang lainnya kepada Instansi-instansi yang menerima pertanggung-jawab para bendaharawan untuk disahkan i.c. departemen-departemen pemerintahan umum dan "Algemeene Rekenkamer".

(e) Pasal 22 s/d 24. Pasal 22 : menetapkan bahwa seperti halnya dengan "penerimaan" kontrole atas "pengeluaran" dilakukan oleh "Algemeene Rekenkamer" menurut ketentuan dalam "ICW" dan ketentuan-ketentuan tentang pemeriksaan penerimaan dan pengeluaran Negara yang ada atau akan ditetapkan kemudia (lihat pasal : 54 "ICW"). Pasal 23 : mengatur hubungan keuangan antara "Nederland" dengan Ned-Indie" melalui pembukuan kredit oleh "Minister van Financien" bagi "Minister van Kolonien" untuk kepentingan pembayaran atas beban "Ned-Indie. Kreditkredit tersebut tidak akan melebihi jumlah yang disetorkan ke dalam " 's Rijks Schatkist" dimaksud dalam pasal 26 "IVW". (Selanjutnya lihat juga "IB" pasal 17, ayat 4). Pasal 24 : memuat larangan tentang pengeluaran diluar dan yang melebihi anggaran dengan pengecualiannya bagi pengeluaran untuk membeli, membuat, mengangkut dan menjual barang-barang hasil produksi dan prosentase penggantiannya yang bertalian dengan itu. (Ketentuan pengecualian ini merupakan kelonggaran (seopelheid) dalam anggaran. Lihat juga "IBW" pasal 12). (f) Pasal 25 s/d 34

Pasal 25

: menentukan bahwa "Gurbenur Jenderal" memegang pimpinan umum (algemeen bestuur) atas keuangan dan harta benda Negara dan karena itu berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan keuangan bagi Negara. Wewenang penguasaa (otorisasi) ini olehnya dilimpahkan (didelegasikan) kepada berbagai bagai penguasa ("peraturan pengurusan administratip" ("RAB"). Pasal 26 : menentukan bahwa semua penerimaan bertalian dengan pengurusan "Nederlandsch-Indie", bagaimanapun sifatnya yang dilakukan "Nederland", disetorkan ke dalam" 's Rijks Schatkist" dan semua pembayaran yang menyangkut pengurusan "Ned-Indie" yang dilakukan di "Nederland" di laksanakan dengan bantuan penunjukan-penunjukan (aanwijzingen) kepada "" s Rijks Schatkist". Pasal 27 : memuat ketentuan larangan tentang penghapusan atau penyisihan jumlah-jumlah dari anggaran untuk melunasi hutang-hutang yang baru kemudian ditetapkan besar jumlahnya kecuali yang ditentukan dalam pasal 42 "ICW" (uudp "gtgr"). Pasal 28 : melarang percampuran pengeluaran dengan penerimaan baik langsung maupun tidak, kecuali yang ditentukan dalam pasal 29. (azas "universitas"). Pasal 29 : memuat ketentuan tentang barang-barang yang dibeli yang diserahkan kepada Departemen-departemen, yang oleh departemen yang menyerahkannya boleh dibukukan sebagai kontra pos daripada pengeluarannya. Pasal 30 : menentukan bahwa barang-barang Negara yang diserahkan kepada seseorang kreditur tidak dibukukan sebagai keuntungan pada mata-anggaran yang harus dibebani untuk melunasi hutang itu. Ketentuannya adalah : "dilarang mencapurkan penerimaan dan pengeluaran" (azas universalitas). Pasal 31 : menentukan bahwa demi kepentingan keuangan Negara pelaksanaan pekerjaan umum, penyerahan barang, jasa dan angkutan harus dilakukan dengan jalan penawaran umum dengan pengecualiannya dalam hal kapentingan Negara menghendakinya, berdasarkan pertimbangan "Gurbenur Jenderal". Pasal 32 : menentukan bahwa syarat-syarat penawaran umum itu harus menyebutkan jaminan-jaminan yang diisyaratkan, untuk dapat ikut serta dalam penawaran umum itu. (lihat pasal 33). Pasal 33 : menentukan aturan lebih lanjut yang diperlukan mengenai hak dan kewajiban pemerintah (administratie) demikian pula para pemborong, peserta (inscrijvers) atau leparansir. Dalam hubungan dengan kedua pasal tersebut oleh "Gurbenur Jenderal" ditetapkan : (a) "Reglement op het houden van openbare aanbestedingen voor de uitvoering van's Landswerken (Stbl. 1933 No. :146). (b) "Reglement of het van aanbestedingen met beperkte mededinging voor de uitvoering van's Landswerken dan (Peraturan tentang

penyelenggaraan penawaran terbatas bagi pelaksanaan pekerjaan Negara). (c) "Reglement op het houden van de openbare aanbestedingen voor leveringen, transporten, het verrichten van wekzaambeden, enz.ten behoeve van 's Lands dients in Nederlandsch Indie (Stbl. 1934 No.:576; dan 1955 No.:550 dan 694). (Peraturan tentang penyelenggaraan tentang penawaran umum bagi penyerahan, (barang)jasa, angkutan, melakukan pekerjaan-pekerjaan dst., bagi kepentingan pemerintah ('s Lands dient di Ned Indie.) Pasal 34 ......

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA: memuat ketentuan larangan mutlak bagi pegawai negeri di "NedIndie" ikut serta dalam pemborongan pekerjaan atau penyerahan (barang atau jasa). Disamping itu di tetapkan juga : Pasal 34 (d) "Reglement op de openbare verkopingen in Ned-Indie (Stbl. 1908 No. : 189 diubah dengan Stbl. 1934 No.:175). (g ) Pasal 35 s/d 42 : Pasal : mengatur tentang "vervenen" hutang-hutang atas beban anggaran 35 'Ned Indie". Dengan "verevenen" dimaksudkan "mengesahkan" untuk melakukan pembayaran dari undang-undang Negara. Pada pembayaran harus dinyatakan bahan-bahan keterangan yang diisyaratkan bagi pembukuan yang benar yang juga meliputi penunjukan mataanggaran yang bertalian dengan pengeluaran itu. (Lihat juga "Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer ini Nederlands-Indie, Stbl. 1898 No. : 164 jo. Stbl. 1932 No. : 568. pasal 35). Pengesahan ini harus dilakukan oleh "Gurbenur Jenderal" atau oleh juasa-kuasanya (gedelegeerden). : menentukan bahwa tiap pembayaran harus didasarkan atas tanda bukti daripada hak yang diperoleh para kreditur. : menetapkan bahwa pengesahan ("verevenen") atas dasar perhitungan atau dengan jalan pengurangan hanya dapat dilakukan untuk jasa-jasa yang telah diberikan dan untuk membatasinya masih, ditentukan batas setinggi-tingginya 4/5 dari hak yang diperoleh yang dinyatakan dengan tanda bukti penyerahan jasa. : menentukan bahwa "Algemeene Rekenkanmer menyelidiki atau memeriksa semua hutang atas beban Bab. II daripada anggaran, setelah pembayaran dilakukan (represief) akan tetapi juga mungkin untuk meminta pendapat Rekenkamer sebelum pembayaran dilakukan. Redaksi daripada pasal tersebut menunjukkan bahwa

Pasal 36 Pasal 37

Pasal 38

yang disebut terakhirlah maksud "pembuat undang-undang", akan tetapi karena meluasnya administratie (pemerintah) maka hal demikian itu praktis ternyata tidak dapat dilakukan. Semua tanda bukti pembayaran harus dikirimkan kepada "Algemeene Rekenkamer" untuk diperiksa sebagai pengawasan terakhir atas kebenaran pertanggungan jawab uang-uang Negara. Kebenaran daripada administrasi (pertanggunganjawaban) pada tingkat prtama adalah kewajiban daripada Departemen-departemen dan Instansi-instansi pemerintah lainnya, Oleh pemerintah, kepala Departemen-departemen serta kepala instansi-instansi pemerintah lainnya dikeluarkan peraturan-peraturannya yang bersangkutan. (Bijblad No. 11284 surat edaran Pemerintah tentang "Onjuiste verklaringen in primaire gegevens" (Keterangan-keterangan yang salah dalam bahan-bahan keterangan primatir). Pasal 39 : menentukan bahwa apabila penyelidikan "Algemeene Rekenkamer" menimbulkan keberatan (bedenkingen) yang tidak dapat di setujui oleh para ordonnateur, merek aini berwenang melaksanakan pembayaran, akan tetapi tetap berpegang pada tanggung-jawab mereka berdasarkan pasal 74 "ICW". : menentukan bahwa dengan ordonnantie ditetapkan sifat dan bentuk tanda-tanda bukti yang harus diserahkan kreditur untuk membuktikan piutangnya ("peraturan tentang pengurusan administratip" (RAB), pasal 14). : menentukan bahwa dilarang untuk menjanjikan bungan untuk kelambatan dalam melunasi hutang-hutang Negara kepada para pemborong atau leperansir berhubung dengan penyerahan, pelaksanaan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh mereka. Kelambatan ini bertalian dengan birokrasi (procedure) yang berlaku pada instansi-instansi pemerintah. : menentukan bahwa panjar dapat diberikan kepada para pemborong atau leperansir. Demikian juga dapat diberikan panjar untuk berbagai-bagai pembayaran tetap berdasarkan peraturan "Gurbenur Jenderal". Panjar-panjar ini merupakan pinjaman. Selanjutnya bahwa "u u d p' dapat diberikan untuk melakukan pembayaranpembayaran yang bertalian dengan urusan rumah tangga dan untuk kepentingan angkatan Laut dan Darat.

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

(h )

Pasal : memuat ketentuan-ketentuan tentang "Algemeene Rekenkamer". 43 s/d 49 Pasal : menetapkan susunan anggota "Algemeene Rekenkamer" yang terdiri 43 seorang Ketua dan 4 orang anggota dan syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota. Pasal : memuat ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota 44 dan prosedure pencalonan menjadi anggota. Pasal : memuat ketentuan tentang yang disebut "incomptabiliteiten" untuk 45 menjamin obyektivitas penilaian anggota. Pasal : memuat ketentuan tentang alasan-alasan untuk "pemecatan 46 (ontzetting) dari jabatan", Pasal 47 tentang alsan-alasan untuk "pemberhentian" ("ontslag"_ dan Pasal 49 tentang alasan-alasan

Pasal 48 Pasal 50 Pasal 51 Pasal 52 Pasal 53 Pasal 54

untuk "pemberhentian sementara" ("schorsing") : memuat ketentuan tentang gaji istirahat dan pembebasan dari biaya perjalanan kembali ke Nederland. : memuat ketentuan tentang "uang tunggu" (watch-geld). : memuat ketentuan tentang peradilan dimuka "Hooggrechtshof" dalam hal anggota melakukan tindak pidana dan pelanggaran hukum. : menentukan bahwa penangkapan (gevanggenneming) dan tuntutan karena tindak pidana jabatan, diperlukan izin (machtiging) terlebih dahulu dari "Gurbenur Jenderal". : memuat ketentuan tentang istirahat ke Luar Negeri. : memuat ketentuan tentang pemeriksaan atas pengeluaran (1) apakah kredir anggaran mencukupi (2) apakah sifat daripada pengeluaran yang disyahkan ("verevend") di bebankan kepada mata anggaran yang benar (3) apakah tiada percampuran antara kredit-kredit dari berbagai tahun anggaran atau percampuran antar kreditkredit dari berbagai-bagai bagian dari pada anggaran (4) apakah tanda bukti yang diserahkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk dapat disyahkan sebagai bukti pengeluaran bendaharawan. : menetapkan bahwa ketentuan-ketentuan untuk pengurusan barangbarang materiil didalam gudang-gudang negara diatur dengan ordonansi dan dibawah pengawasan "Algemeene Rekenkamer".) Stbl. 1866 No. : 151 : "Regelen en voorschriften voor het material beheer en bij materieele verstrekkingen" ("Ketentuan dan peraturan untuk pengurusan barang-barang materiil dan penyerahan barang-barang materiil"). : memuat ketentuan tentang wewenang "Algemeene Rekenkakamer" untuk melakukan pemeriksaan setempat dan mengadakan pengamatan atas persediaan uang, barang serta pemeriksaan buku0buku, perhituganperhitungan dlsb. : menentukan bahwa "Kamer" sebagai atas dua buah "meja" (tabel) dan keputusan diambil oleh dua orang anggota. APabila dua orang anggota dari suatu "meja" tidak memperoleh kata sepakat, maka Ketua turut serta sebagai anggota ketiga. : menentukan bahwa dalam hal diperlukan sidang gabungan dari kedua buah "meja" maka harus hadir sekurang-kurangnya tiga orang anggota untuk memperoleh keputusan yang syah. Dalam hal keputusan "naik banding" mengenai penggatian yang dibebankan kepada seorang bendaharawan, maka sidang harus dihadiri oleh empat orang anggota. Apabila sidang gabungan tidak menghasilkan suatu, maka keputusan jatuh sebagai keuntungan bendaharawan. : menetapkan bahwa keputusan mengenai penggatian atau denda ditanda tangani oleh Ketua dan dinyatakan "Atas nama Raja" ("In naam der Konings"). : menentukan wewenang bagi "Algemeene Rekenkamer" untuk menyampaikan laporan kepada "Volksradd" apabila dipandangnya perlu bertalian dengan tugasnya.

Pasal 55

Pasal 55a

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58 Pasal 58a

Pasal 59

: menentukan bahwa instruksi bagi "Algemeene Rekenkamer" ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Instruksi tersebut harus memuat cara mengangkat sumpah, susunan dan cara bekerja. Undangundang mensyaratkan bahwa intruksi akan memuat kewajiban bahwa "Algemeene Rekenkamer" memberitahukan atau mengajukan usul-usul kepada "Gubernur Jenderal" yang akan dapat membantu mengurangi pengeluaran dan penyederhanaan pengurusan uang. Undang-undang tidak melarang bahwa dalam intruksi dimuat ketentuan bahwa urusan dan pekerjaan "kamer" dapat dibatasi sampai sebagian dari tanda-tanda bukti dan pertanggunganjawaban yang diterima, sepanjang hal itu dianggap berfaedah bagi penghematan kerja yang serasi (doelmatig).

(i )

Pasal : memuat ketentuan tentang kadaluwarsa tentang hutang-hutang 60 s/d Negara. 64 Pasal : menentukan bahwa penyimpangan dari ketentuan dalam pasal 1954 60 dan 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hutang-hutang Negara daluwarsa setelah lewat jangka waktu 5 tahun sesudah tanggal 31 Desember dari tahun hutang dapat ditagih kecuali apabila Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan jangka waktu daluwarsa yang lebih pendek. Kecuali sebab-sebab yang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, daluwarsa dapat dibatalkan (gestuit) dengan jalan mengajukan suatu keterangan (deklaratie) pada instansi Pemerintah yang bersangkutan. Pasal : menentukan bahwa ketentuan dalam pasal 60 tidak berlaku terhadap 61 bunga dan angsuran pinjaman Negara (bunga daluwarsa setelah 5 tahun dan angsuran pinjaman setelah 30 tahun mulai dari tanggal timbul hutang bungan dan angsuran itu). Pasal : telah dibatalkan. 62 s/d 64 Pasa : menetapkan bahwa penyitaan harta benda Negara yang disebut dalam l 65 pasal 65 dilarang kecuali dengan izin "Hooggerechtshof". Kejaksaan s/d (openbare Ministerie) diminta pendapatnya mengenai permintaan sita. 66 Izin yang disyaratkan hanya diberikan apabila secara singkat (summierlijk) ternyata kepastian (deugelijkheid) daripada tuntutan piutang itu. Pada izin ayng diberikan ditunjukkan barang-barang yang boleh disita. barang-barang yang karena sifat atau tujuannya bukan merupakan barang dagangan atau dengan undang-undang atau peraturan perundangan umum ditunjuk sebagai tidak dapat disita, sekali-kali tidak dapat dimasukkan kedalam penunjukkan tersebut. B A B : II.. ...

(j )

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

B A B : II(a) Pasal 67 dan : memuat ketentuan-ketentuan tentang pertanggungan jawaban 68 barang-barang hasil produksi Negara. Pasal : menentukan kewajiban bagi mereka yang ditugaskan menjual barang67 barang hasil produksi Negara untuk memberikan perhitungan dan pertanggungan jawaban kepada "Minister van Kolonien". Perhitungan itu berisikan (a) kwantitas barang yang diterima di Nederland, berapa yang dijual, berapa sisa yang disimpan dalam gudang, dengan menyebutkan jenis-jenis dan tahun panen asalnya (b) hasil bruto penjualan dan (c) setoran-setoran kedalam "s Rijks schatkist" yang telah dilakukan. Di samping itu oleh "geconsigneerde" dalam waktu empat bulan setelah tutup tiap tahun menurut cara yang sama dikirimkan perhitungan kepada "Algemeene Rekenkamer" di Nederland. Pada perhitungan itu ditunjukkan (a) kepada daftar-daftar bulanan yang disusun oleh Direktur Departemen pemerintahan di "Ned-Indie", yang menunjukkan kwantitas dan jenis-jenis barang-barang consignatie ke Nederland, sambil menyebutkan panen-panen asalnya dan yang daftar-daftarnya di tanda tangani untuk penerimaan oleh mereka yang menerimanya di Nederland (b) kepada surat-surat (bescheiden) yang diserahkan kepada "Minister van Kolonien". Daftar-daftar dan surat-surat tersebut pada (a) dan (b) selekas-lekasnya dikirimkan kepada "Algemeene Rekenkamer" untuk kepentingan persiapan verifikasi perhitungan tahunan. Pasal : menetapkan bahwa pada pemeriksaan perhitungan tahunan dan 68 pertanggung-jawaban dimasukkan dalam pasal 67, "Algemeene Rekenkamer" menerima tanda-tanda bukti seperti yang bisa digunakan dalam dunia usaha dan akan menghormati syarat-syarat yang berlaku pada penjualan serta usanse-usanse yang berlaku pada dunia perdagangan.Selisih pendapat mengenai hal itu diputuskan oleh "Koning" (b) Pasal 69 s/d : menagtur tentang perhitungan-anggaran (rekeningen). 72 Pasal : menentukan bahwa surat harus dibuat perhitungan anggaran oleh 69 "Gurbenur-Jenderal". Perhitungan anggaran itu menunjukan sesuai dengan urutan anggaran dan dengan uraian yang sama mengenai bagian, bab, pos, pasal dan anak pasal (mata-anggaran) masingmasing terpisah : Jumlah pengeluaran yang dianggarkan dan yang disyahkan ("verevend") dan jumlah penerimaan yang direncanakan dan yang diterima. Tiap pos pengeluaran masih harus diperinci dalam kredit-kredit untuk: personil, materiil dan modal, sambil menyatakan selisihselisihnya antara rencana dengan hasilnya serta memberikan penjelasannya dan menunjukkan jumlah-jumlah yang telah disyahkan ("verevend") dan yang masih terhutang pada tanggal penutupan perhitungan anggaran. Demikian halnya dengan penerimaan yang selisih-selisihnya harus diberikan penjelasan seperlunya. Pasal : menentukan bahawa perhitungan anggaran disusun oleh "Gubernur70 Jenderal" dan dikirimkan kepada "Algmeene Rekenkamer". "algemeene Rekenkamer" memberikan pernyataan mengenai pendapatnya dengan

mengemukakan keberata-keberatannya sebagai hasil pemeriksaan dan dalam batas waktu empat bulan setelah menerimanya mengembalikan perhitungan anggaran itu kepaa "Gurbenur Jenderal" untuk dijawab dan jika perlu diperbaiki. Pasal : menetapkan bahwa tiap tahun "Algemeene Rekenkamer" selambat71 lambatnya tanggal 1 April mengirimkan laporan lengkap mengenai hasil pekerjaannya selama tahun yang lalu, yang didalamnya memuat pula semua kekurangan-kekurangan dan penyimpangan-penyimpangan dari peraturan-peraturan perundangan yang berlaku yang dipandangnya perlu bagi kepentingan pengurusan uang. Laporan "Algemeene Rekenkamer" diberikan penjelasan seperlunya oleh "Gubernur-Jenderal" dan disampaikan kepada "Volksraad". Pasal : menetapkan bahwa rancangan keputusan tentang penetapan saldo 72 perhitungan anggaran disampaikan oleh "Gurbenur-Jenderal" kepada "Volksraad" selambat-lambatnya pada pembukaan sidang biasa pertama tahun ketiga berikut tanggal penutupan anggaran. Apabila karena keadaan yang mendesak waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, maka hal demikian itu diberitahukannya kepada "Volksraad". Pada rancangan keputusan penetapan saldo perhitungan-tahunan di samping perhitungan anggaran dan penjelasannya, masih dilampirkan. (a) daftar tentang penggunaan kredit dimaksud dalam pasal 23 "ICW"; (b) daftar mengenai jumlah-jumlah yang telah disahkan ("verevend") dalam tahun-tahun anggaran terdahulu yang dibayarkan atau daluwarsa dalam tahun-anggaran yang lalu dan yang masih terhutang, masing-masing dipisah-pisahkan menurut tahun-anggarannya; (c) pemberitaan "Algemeene Rekenkamer" dimaksud dalam pasal 70 "ICW" dengan nota-nota jawaban yang bersangkutan dari "Gubenur-Jenderal". (c) Pasal 73 s/d 76 memuat ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti-rugi.

Pasal : menentukan bahwa tanggungjawab keuangan "Gurbenur-Jenderal" akan 73 diatur dengan undang-undang (sampai jabatan itu hapus dari bumi Indonesia undang-undang demikian itu belum pernah ada). Pasal : menetapkan kewajiban ganti-rugi kepada pegawai negeri 74 (landsdienaren) bukan bendaharawan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau kelalaian melakukan kewajibannya menimbulkan kerugian bagi Negara. Tuntutan dan perhitungan terhadap pegawai-pegawai termaksud, ahli warisnya atau mereka yang memperoleh hak atas harta-benda pegawai tersebut, akan diatur oleh "Koning". (Stbl. 1904 No. 241 diubah dengan Stbl. 1936 No. 604) "Regeling der vervolging van en het verhaal op landsdienaren die den lande schade hebben toegebracht". (Peraturan tentang tuntutan dan perhitungan terhadap pegawai Negeri yang telah menimbulkan kerugian bagi Negara).

Penyelesaian mengenai sengketa tentang kerugian yang ditimbulkan bagi Negara dapat diserahkan kepada Pengadilan (Negeri) atau Pengadilan administrasi (Pemerintah). menentukan bahwa sebelum tutup tahun-anggaran semua uang yang Pasal : diambil melebihi kredit-anggaran yang disahkan, harus disetorkan 75 kembali kedalam Kas Negara dan Pasal : memuat ketentuan bahwa apabila penyetoran kembali itu tidak 76 dipenuhi, tuntutannya akan dilakukan oleh "Gubernur Jenderal". Sepanjang dapat diteliti mengenai ketentuan tersebut tiada pelaksanaannya. Pembuat undang-undang tidak menunjukkan syaratsyaratnya untuk memaksakan pegawai melakukan penyetoran kembali kelebihan dimaksud, yang diterimanya secara tidak sah ("ten onrechte"). (d) Pasal 77 s/d 88 memuat ketentuan-ketentuan tentang tanggung jawab dan tuntutan bendaharawan.

Pasal : menentukan bahwa orang atau administrasi (instansi) yang oleh 77 Negara ditugaskan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang, kertas berharga dan barang-barang dalam gudang-gudang Negara ("ICW" pasal 55) adalah bendaharawan dan berkewajiban memberikan pertanggungan-jawab kepada "Algemeene Rekenkamer". "Gubernur Jenderal" dapat memberikan pembebasan dari kedudukan bendaharawan kepada mereka yang memiliki jabatan lain sambil bertindak sebagai perantara antara umum dan Kas Negara untuk melakukan penerimaan Negara. Yang dimaksud dalm hal ini adalah para Lurah yang memungut pajak bumi dan lain-lain, untuk kemudian secara teratur menyetorkannya ke Kas Negara. Bentuk-bentuk perhitungan dan saat-saat pengiriman perhitungan bendaharawan ditetapkan oleh "Gubernur Jenderal". : menentukan larangan terhadap rangkapan jabatan bendaharawan dengan ordonnateur (kontrole intern). Pengecualian dapat diberikan dalam hal-hal yang khusus, yaitu bagi "pemegang kas u u d p" ("I C W" pasal 42 ayat 2). : memberikan wewenang kepada "Algemeene Rekenkamer" untuk membebaskan bendaharawan dari kewajiban pengiriman perhitungan kepadanya berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukannya ("ICW pasal 55a). Sebagai contoh dahulu adalah bendaharawan pada jawatan P.T.T. yang tidak mengirimkan perhitungannya kepada Algemeene Rekenkamer vide "IBW" pasal 24 ayat 3. Pembebasan ini tidak memberikan pengurangan tanggung-jawab bendaharawan atas pengurusan kebendaharaannya. : menetapkan bahwa "Algemeene Rekenkamer" menentukan jangka waktu untuk menjawab keberatannya dan untuk mengajukan keberatankeberatan terhadap perubahan-perubahan yang dibuat oleh "AR" itu. : menentukan bahwa apabila "Algemeene Rekenkamer" tidak dapat menerima keberatan-keberatan bendaharawan, maka kepada bendaharawan diberi hak untuk meminta peninjauan kembali. Peninjauan kembali dilakukan oleh anggota lain daripada anggota

Pasal 78

Pasal 78a

Pasal 79 Pasal 80

yang mengambil kembali keputusan yang dimajukan keberata oleh bendaharawa. Keputusan peninjauan kembali diambil dalam rapat "meja" gabungan. Selanjutnya ditetapkan bahwa "Algemeene Rekenkamer" berwenang meninjau kembali keputusannya yang telah diambilnya berdasarkan tanda bukti yang ternyata p a l s u. Hasil peninjauan kembali dimuat dalam laporan "Algemeene Rekenkamer". Pasal : menentukan bahwa "Gubernur Jenderal" menetapkan bendaharawan 81 manakah yang berkewajiban memberikan jaminan. Pasal : menetapkan bahwa untuk menjamin kepentingan Negara kepada 82 bendaharawan dapat dibebani ganti-rugi sementara oleh "Gubernur Jenderal" atau penguasa yang ditunjuknya. Ketentuan ini bertalian dengan hal bahwa peradilan kebendaharaan didasarkan atas perhitungan bendaharawan yang dikirimkan secara periodik (berkala) dan umumnya sekali setahun, hingga akibatnya yang langsung ialah bahwa pembebanan ganti rugi terlambat yaitu sesudah lewat beberapa waktu lamanya setelah kekurangannya terjadi. : menetapkan bahwa "Gubernur Jenderal" mengatur agar jaminan (borgstellingen) diurus dengan baik dan akte-akte penjaminan didaftarkan dakam register-register yang bersangkutan. (Lihat pasal 81 diatas). : menentukan denda bagi bendaharawan yang terlambat menyampaikan perhitungannya dan pembuatan perhitungan bendaharawan ex officio dalam hal bendaharawan lalai. Besar denda ditetapkan maksimum 1/12 dari gaji setahun dan bagi mereka yang tidak memperoleh pendapatan dari Kas Negara ditetapkan maksimum 50 gulden untuk tiap kelalaian. Perhitungan ex officio dikerjakan seperti yang dibuat oleh bendaharawan sendiri. : menetapkan bahwa "Gubernur Jenderal" menjaga bahwa keputusankeputusan "Algemeene Rekenkamer" dilaksanakan ("ICW" pasal 80) dan denda-denda dimakud dalam pasal 84 "ICW" dipungut. Pemungutan jumlah-jumlah yang terhutang sebaiknya dilakukan dari penghasilan bendaharawan, jaminannya atau dengan cara lain seperti yang berlaku pada pemungutan pajak langsung (surat paksa). : menentukan pembuatan perhitungan ex officio dalam hal bendaharawan berada dibawah waliat (curatele), lari atau meninggal dunia. Perhitungan ex Officio diberitahukan kepada wali atau ahli warisnya atau mereka yang memperoleh hak atas hartabenda bendaharawan dan kepada mereka ini diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mereka. Jika mereka itu tidak mengajukan keberata maka "Algemeene Rekenkamer" mengambil keputusannya dalam sidang gabungan yang tidak memberikan kesempatan peninjauan kembali. Pasal tersebut menetapkan juga jangka waktu pembebasan dari tanggung jawab ahliwaris dan mereka yang berhak atas harta-benda bendaharawan. Pasal : memberikan wewenang kepada "Gubernur Jenderal" untuk memberikan 87 pembebasan dari pembayaran denda atau mengembalikannya apabila

Pasal 83

Pasal 84

Pasal 85

Pasal 86

denda telah dibayar, setelah mendengar pendapat "Algemeene Rekenkamer" yang menetapkan denda itu. Pasal : menetapkan bahwa bendaharawan hanya bebas dari tanggung-jawab 88 atas pengurusan kebendaharaan yang dilakukannya atas dasar "acte acquit en decharge" ayng diberikan oleh "Algemeene Rekenkamer", yang sekalian membebaskan juga ahliwaris dan mereka yang berhak atas harta-benda bendaharawan. Pasal : adalah pasal penutup dan menyatakan bahwa undang-undang ini dapat 89 disebut dengan nama "Indische Comptabiliteitswer". -------------------------