uraian pendekatan metodologi dan program kerja
TRANSCRIPT
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
1/133
1 | P a g e
E.1. UMUM
1. Latar Belakang
Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan adalah kegiatan yang
bertujuan mengendalikan pemanfaatan ruang dan menciptakan
lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas serta menambah
vitalitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Oleh karenanya penyusunan
dokumen RTBL, selain sebagai pemenuhan aspek legal-formal, yaitu
sebagai produk pengaturan pemanfaatan ruang serta penataan bangunan
dan lingkungan pada kawasan terpilih, juga sebagai dokumen
panduan/pengendali pembangunan dalam penyelenggaraan penataan
bangunan dan lingkungan kawasan terpilih supaya memenuhi kriteria
perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan meliputi :
pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan, peningkatan
kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan
ruang publik, perwujudan pelindungan lingkungan, serta peningkatan
vitalitas ekonomi lingkungan.
Selain hal tersebut RTBL mempunyai manfaat untuk mengarahkan
jalannya pembangunan sejak dini, mewujudkan pemanfaatan ruang secara
efektif, tepat guna, spesifik setempat dan konkret sesuai dengan rencana
tata ruang wilayah, melengkapi peraturan daerah tentang bangunan
gedung, mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas
bangunan gedung dan lingkungan/kawasan, mengendalikan pertumbuhan
fisik suatu lingkungan/kawasan, menjamin implementasi pembangunan
agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
2/133
2 | P a g e
pengembangan lingkungan/kawasan yang berkelanjutan, menjamin
terpeliharanya hasil pembangunan pasca pelaksanaan, karena adanya rasa
memiliki dari masyarakat terhadap semua hasil pembangunan.
Konsep kota hijau (kota berkelanjutan) merupakan kota yang dibangun
dengan tidak mengorbankan aset kota, melainkan terus menerus
memupuk semua kelompok aset meliputi manusia, lingkungan terbangun,
sumber daya alam, lingkungan dan kualitas prasarana perkotaan. Kota
hijau juga dapat dipahami sebagai kota yang ramah lingkungan
berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, antara lain dengan
memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air dan energi,
mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin
kesehatan lingkungan, dan mensinergikan lingkungan alami dan buatan.
RTBL adalah sebuah produk pengaturan yang disusun diharapkan dapat
mensinergikan seluruh perencanaan yang ada di suatu kawasan sehingga
dapat mendukung dan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kota
hijau yang berkelanjutan.
RTBL adalah juga merupakan upaya konservasi kawasan berskala
lingkungan dalam dokumen yang disusun sesuai Pedoman RTBL
(Permen PU No. 06/PRT/M/2007). Upaya tersebut diharapkan tercapai
dengan fokus pada penciptaan ide-ide kreatif sebagai target hijau kawasan
yang :
1. Menciptakan suasana kondusif dalam rangka pembangunan bangunan
gedung hijau;
2. Fokus pada desain lingkungan yang dapat menghemat penggunaan
sumber daya tak terbarukan/fossil fuel; dan
3. Pendetilan tata cara pelaksanaan di tingkat basis masyarakat untuk
mencapai target sasaran hijau di wilayahnya.
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
3/133
3 | P a g e
2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Kerangka Acuan Kerja ini merupakan acuan bagi para
Pihak/Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana
Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sukawati Kecamatan
Sukawati, Kabupaten Gianyar.
b. Tujuan
Terarahnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di
Kawasan Sukawati Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sesuai
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007
tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
(RTBL) guna mewujudkan tata bangunan dan dan lingkungan layak
huni, berjati diri, produktif dan berkelanjutan, sebagaimana
diamanatkan oleh UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung.
3. Sasaran
Sasaran dari kegiatan ini adalah :
a.Tersusunnya Dokumen Penyusunan Penyusunan Rencana TataBangunan dan Lingkungan Kawasan Sukawati Kecamatan
Sukawati, Kabupaten Gianyar, sesuai dengan Pedoman Penyusunan
RTBL yang terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.
06/PRT/M/2007, yang dapat digunakan sebagai panduan dalam
penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan di kawasan
tersebut;
b. Tersusunnya Naskah Peraturan Bupati/Walikota tentang penetapan
Dokumen Penyusunan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan Kawasan Sukawati Kecamatan Sukawati, Kabupaten
Gianyar, sebagai produk pengaturan yang legal di kawasan tersebut.
4. Lokasi Kegiatan
Gambaran umum kawasan dan batas deliniasi kawasan perencanaan studi
penyusunan RTBL pada Kawasan Sukawati, Kecamatan Sukawati,
Kabupaten Gianyar, disampaikan dalam Lampiran 1 Kerangka Acuan
Kerja (terlampir).
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
4/133
4 | P a g e
5. Referensi Hukum
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan didasarkan pada :
a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang
Cagar Budaya;
c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana;
d. Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
e. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung;
f. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentangLingkungan Hidup;
g. Peraturan Presiden R.I. No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
h. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun
2002 tentang Bangunan Gedung;
k. Peraturan Menteri PU Nomor 29/PRT/2006 tentang Pedoman
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008
tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
di Kawasan Perkotaan;
m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/.2010
tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan;
n. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/SE/M/2009
tentang Modul Sosialisasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
5/133
5 | P a g e
o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 06/PRT/M/2007 tentang
Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
p. Peraturan Menteri PU Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Persyaratan
Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan
Lingkungan;
q. SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan
Perumahan di Perkotaan;
r. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 01/SE/DC/2009
perihal Modul Sosialisasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
s. Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) pada Kabupaten/Walikota tempat lokasistudi; dan
t. Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan
Gedung pada Kabupaten/Walikota tempat lokasi studi.
6. Keluaran
Tersusunnya Penyusunan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan Kawasan Sukawati Kecamatan Sukawati, Kabupaten
Gianyar sesuai dengan Pedoman Penyusunan RTBL yang terdapat padaPeraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007, yang dapat
digunakan sebagai panduan dalam penyelenggaraan bangunan gedung
dan lingkungan di kawasan tersebut.
E.2. APRESIASI DAN INOVASI
1. Pengertian Dasar RTBL
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan adalah rencana teknik dan
program dari tata bangunan dan lingkungan serta pedoman
pengendaliannya yang merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang
yang diberlakukan pada suatu lingkungan atau kawasan tertentu (urban
design and development guidelines).
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) merupakan bagian dari
sistem manajemen pembangunan karena merupakan paduan wujud
bangunan dan lingkungan dalam bentuk tiga dimensi serta pengendali
pengembangan suatu kota atau suatu kawasan. Idealnya suatu RTBL
dipersiapkan untuk kawasan dalam kota sesuai dengan identifikasi yang
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
6/133
6 | P a g e
telah ditetapkan pada setiap kawasan oleh pemerintah daerah dan harus
sesuai pula dengan beban kawasan yang dipersiapkan dalam
pengembangannya sebagai kawasan prioritas pembangunan.
Prioritas pengembangan suatu kota atau kawasan diutamakan pada pusat
kegiatan kota atau kawasan tersebut, terutama kawasan yang mengalami
pertumbuhan sangat pesat sehingga untuk memperoleh perkembangan
yang optimal dan terarah diperlukan pengendalian yang lebih cermat.
Untuk kawasan pusat kota atau pusat kawasan terutama pada kawasan
perdagangan, pertokoan, kawasan lain yang dipandang perlu dilindungi
dengan adanya bangunan yang bersejarah, ataupun kawasan yang
memiliki ciri khusus (bangunan lama yang bernilai sejarah/berarsitektur
unik, tempat peribadatan dan lain-lain) yang perlu diperhatikan secara
khusus.
Diharapkan RTBL akan memberikan pegangan nilai estetika ruang pada
bentuk rencana bangunan yang diperkenankan dikembangkan pada
kawasan tersebut. Dengan pegangan tersebut perencana bangunan atau
pengembang (developer) telah dapat membaca gambaran kebijaksanaan
pemerintah daerah arah pengembangan pembangunan pada kawasan
tersebut.
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) diperlukan sebagai
perangkat pengendali pertumbuhan serta memberi panduan terhadap
wujud bangunan dan lingkungan pada suatu kawasan. RTBL disusun
setelah suatu produk perencanaan tata ruang kota disahkan oleh
Pemerintah Daerah setempat sebagai peraturan.
Dengan mengacu pada rencana Tata Ruang Kota yang berlaku,
selanjutnya disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
yang memberikan arahan pengendalian pemanfaatan ruang dan
menindaklanjuti Rencana Rinci Tata Ruang, serta sebagai panduan
rancangan kawasan dalam rangka perwujudan kualitas bangunan gedung
dan lingkungannya. Dengan demikian RTBL akan memberikan arahan
terhadap wujud pemanfaatan lahan, ragam arsitektural dari bangunan-
bangunan sebagai hasil rencana teknis/rancang bangunan (building
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
7/133
7 | P a g e
design), terutama pada kawasan/daerah tertentu yang memiliki karakter
khas seperti dimaksud diatas.
Dengan arahan tersebut, perencana kawasan dan bangunan (urban
designer dan arsitek) akan mempunyai kejelasan menyangkut
kebijaksanaan pembangunan fisik dari Pemerintah Daerah setempat,
termasuk di dalamnya yang menyangkut kepentingan umum, citra dan jati
diri lokasi yang perlu dikemukakan. Pada gilirannya seluruh tatanan
bangunan dan lingkungan yang dirancang akan memberikan kontribusi
positif terhadap kawasan.
Di dalam proses penyusunannya, suatu RTBL harus memperhatikan dan
memenuhi : kepentingan umum atau aspirasi masyarakat, pemanfaatan
sumber daya setempat, dan kemampuan daya dukung lahan yang optimal.
Karena itu, RTBL harus memuat : Pedoman Rencana Teknik (Desain
Tiga Dimensi), Program Tata Bangunan dan Lingkungannya dan
Pedoman-pedoman untuk mengendalikan perwujudan bangunannya
(urban/environmental-building design and development guidelines).
Substansi dari produk RTBL sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman
Penyusunan Produk Penataan Bangunan (Departemen Pekerjaan Umum,
Tahun 1995/1996) mencakup hal-hal sebagai berikut :
Penetapan lokasi dan deliniasi RTBL (disetujui Dinas Teknis,
Pemerintah Kota);
Program Bangunan dan Lingkungan;
Program Investasi;
Rencana Umum (Design Plan);
Rencana Detail (Design Guidelines);
Administrasi Pengendalian Program dan Rencana;
Arahan Pengendalian Pelaksanaan;
Draft Pengaturan Kepala daerah berupa Draft Perda/SK Bupati/Wali
Kota memberikan status hukum serta mengoperasionalkan muatan
pengaturan RTBL yang telah disusun.
Mengingat pengembangan kawasan yang ditangani melalui pendekatan
perencanaan tata bangunan dan lingkungan akan menyerap dana yang
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
8/133
8 | P a g e
cukup besar, suatu RTBL harus sudah mencakup program investasi serta
program penanganan administrasinya.
Dengan demikian hasil produk dari RTBL tersebut akan ditindaklanjuti
dengan perencanaan dan pelaksanaan fisik di kawasan perencanaan
RTBL disertai dengan managemen pengelolaannya. Bentuk
penindaklanjutan dari hasil produk RTBL dapat dilihat pada gambar
berikut ini.
Gambar - Produk dan Tindak Lanjut Penyusunan RTBL
SASARANRTBL
- Kawasan- Bagian Kawasan
- Terbangun
- Pengembangan
- Baru- Dilindungi/dilestarikan
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
9/133
9 | P a g e
Sumber : Buku Panduan PBL 2006, Dep. PU Dirjend Cipta Karya
2. Kedudukan RTBL dan Kawasan Perencanaan
Kedudukan Dokumen RTBL
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
10/133
10 | P a g e
Dalam pelaksanaan, sesuai kompleksitas permasalahan kawasannya,
RTBL juga dapat berupa :
1) Rencana aksi/kegiatan komunitas ( community-action
plan/CAP);
2) Rencana penataan lingkungan (Neighbourhood-Development
Plan/NDP);
3) Panduan rancang kota ( Urban-Design Guidelines/UDGL).
Seluruh rencana, rancangan, aturan dan mekanisme dalam
penyusunan Dokumen RTBL harus merujuk pada pranata
pembangunan yang lebih tinggi, baik pada lingkup kawasan, kota,
maupun wilayah. Kedudukan RTBL dalam pengendalian bangunangedung dan lingkungan sebagaimana digambarkan dalam gambar
berikut ini.
Gambar - Kedudukan RTBL Dalam Pengendalian Bangunan Gedung dan
Lingkungan
Kawasan Perencanaan
RTRW
Nasional
RTRW
Provinsi
RTR Pulau
RTR Kawasan
Strategis Provinsi
RDTR Kota
RTR Kawasan
Strategis Kota
RTR Kawasan
Perkotaan
RTR Kawasan
Agropolitan
RDTR Kabu aten
RTR Kawasan
Strategis Kabupaten
RTR Kawasan
Perdesaan
Rencana Tata Bangunan
dan Lingkungan
Perbaikan Kawasan
Pengembangan
Kembali Kawasan
Pengembangan Baru
Kawasan
Pelestarian/PerlindunganKawasan
Proses IMB dan
Penyelenggaraan
Bangunan Gedung dan
Lingkungan
Peraturan Daerah
Bangunan Gedung
RTRW
Kota
RTRW
Kabupaten
Penataan Ruang Penataan Bangunan dan Lingkungan
Termasuk Peraturan Zonasi
Sumber : Pedoman Umum RTBL
RTR Kawasan
Strategis Nasional
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
11/133
11 | P a g e
Penetapan lokasi untuk perencanaan RTBL memiliki kriteria sebagai
berikut :
1) Merupakan kawasan strategis kota dimana pembangunannya
dapat menimbulkan dampak penting terhadap kondisi
lingkungan kota tersebut, baik dari segi perubahan bentuk atau
wajah kotanya, jaringan prasarana, fasilitas sosial ataupun
fasilitas umumnya.
2) Kawasan kota yang memiliki aset dan kualitas kawasan yang
penting yang harus dilindungi dan dilestarikan (Urban
Heritage).
3) Kawasan kumuh pada lokasi strategis kota yang dapatdikembangkan.
4) Kawasan kota dengan pertumbuhan pesat dimana Pemerintah
Daerah dan masyarakat memiliki kepentingan untuk
mengendalikan pertumbuhan kawasan tersebut.
5) Kawasan kota yang akan dikembangkan secara terpadu.
Kawasan perencanaan mencakup suatu lingkungan/kawasan dengan
luas 5-60 hektar (Ha), dengan ketentuan sebagai berikut:1) Kota metropolitan dengan luasan minimal 5 Ha;
2) Kota besar/sedang dengan luasan 15-60 Ha;
3) Kota kecil/desa dengan luasan 30-60 Ha.
Penentuan batas dan luasan kawasan perencanaan (delineasi)
berdasarkan satu atau kombinasi butir-butir di bawah ini :
1) Administratif, seperti wilayah RT, RW, kelurahan, kecamatan
dan bagian wilayah kota/desa;
2) Non administratif, yang ditentukan secara kultural tradisional
(traditional cultural-spatial units), seperti desa adat, gampong
dan nagari;
3) Kawasan yang memiliki kesatuan karakter tematis, seperti
kawasan kota lama, lingkungan sentra perindustrian rakyat,
kawasan sentra pendidikan, dan kawasan permukiman
tradisional;
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
12/133
12 | P a g e
4) Kawasan yang memiliki sifat campuran, seperti kawasan
campuran antara fungsi hunian, fungsi usaha, fungsi sosial-
budaya dan/atau keagamaan serta fungsi khusus, kawasan sentra
niaga (central business district), industri, dan kawasan
bersejarah;
5) Jenis kawasan, seperti kawasan baru yang berkembang cepat,
kawasan terbangun yang memerlukan penataan, kawasan
dilestarikan, kawasan rawan bencana, dan kawasan gabungan
atau campuran.
3. Struktur dan Sistematika Dokumen RTBL
Sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan PemerintahNomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung pasal 27 ayat (2),
struktur dan sistematika dokumen RTBL sebagaimana digambarkan
dalam gambar berikut ini.
4. Materi RTBL
Lebih jelasnya dokumen penyusunan RTBL telah diatur dalam Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007, tanggal 16 Maret 2007,
tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan,
materi yang termuat antara lain :
Program Bangunan dan Lingkungan
Program bangunan dan lingkungan merupakan penjabaran lebih lanjut
dari perencanaan dan peruntukan lahan yang telah ditetapkan untuk kurun
waktu tertentu, yang memuat jenis, jumlah, besaran dan luasan bangunan
gedung, serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas
sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan dan sarana penyehatan
lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada
maupun baru.
Analisis Kawasan dan Wilayah Perencanaan
1) Merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisis,
memetakan dan mengapresiasikan konteks lingkungan dan nilai
lokal dari kawasan perencanaan dan wilayah sekitarnya.
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
13/133
13 | P a g e
2) Komponen Analisis Kawasan dan Wilayah Perencanaan
meliputi : Perkembangan Sosial Kependudukan, Prospek
Pertumbuhan Ekonomi, Daya Dukung Fisik dan Lingkungan,
Aspek Legal Konsolidasi Lahan Perencanaan, Daya Dukung
Prasarana dan Fasilitas Lingkungan, Kajian Aspek Signifikansi
Historis Kawasan.
Gambar -
Struktur dan Sistematika
Dokumen RTBL
TAHAP ANALISIS
KAWASAN
PERENCANAAN
TAHAP
PERUMUSAN DAN
PENGEMBANGAN
PERANCANGAN
1
TAHAP
PENGEMBANGAN
DUKUNGAN
PELAKSANAAN
PROGRAM BANGUNAN
DAN LINGKUNGAN
2 RENCANA UMUM
DAN PANDUAN RANCANGAN
RENCANA
UMUM
PERUNTUKAN LAHAN MAKRO
& MIKRO
RENCANA PERPETAKANRENCANA TAPAK
RENCANA SISTEM
PERGERAKAN
RUANG TERBUKA HIJAU
RENCANA PRASARANA DAN
SARANA LINGKUNGAN
TATA KUALITAS LINGKUNGAN
KETENTUAN UMUM
IMPLEMENTASI RANCANGAN
PRINSIP-PRINSIP
PENGEMBANGAN RANCANGAN
KAWASAN
3 RENCANA INVESTASI
POLA KERJASAMA OPERASIONAL
INVESTASI
4
5
KETENTUAN
PENGENDALIAN RENCANA
PEDOMAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
ASPEK-ASPEK PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
STRUKTUR PENGENDALIAN RENCANA
STRATEGI PENGENDALIAN RENCANA
ANALISIS
KAWASAN DAN
WILAYAH
PERENCANAAN
ANALISIS
PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN
BERBASIS PERAN
MASYARAKAT
KONSEP DASAR
PERANCANGAN
TATA BANGUNANDAN
LINGKUNGAN
VISIPEMBANGUNAN
PANDUAN
RANCANGAN
Sumber : Pedoman Umum RTBL
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
14/133
14 | P a g e
Analisis Pengembangan Pembangunan Berbasis Peran Masyarakat
Pembangunan berbasis peran serta masyarakat (community-based
development) adalah pembangunan dengan orientasi yang optimal
pada pendayagunaan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak
langsung, masyarakat diberikan kesempatan aktif beraspirasi dan
berkontribusi untuk merumuskan program-program bangunan dan
lingkungan yang tidak sesuai dengan tingkat kebutuhannya.
Konsep Dasar Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan
1). Konsep dasar perancangan tata bangunan dan lingkungan yang
merupakan hasil tahapan analisis program bangunan dan
lingkungan, memuat gambaran dasar penataan pada lahan
perencanaan yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penjabaran
gagasan disain secara lebih detail dari masing-masing elemen
desain.
2). Komponen Dasar Perancangan :
(a) Visi Pembangunan : merupakan gambaran spesifik
karakter lingkungan di masa mendatang yang akan dicapai
sebagai hasil akhir penataan suatu kawasan yang
direncanakan, disesuaikan dengan seluruh kebijakan dan
rencana tata ruang yang berlaku pada daerah tersebut.
(b) Konsep Perancangan Struktur Tata Bangunan dan
Lingkungan : yaitu gagasan perancangan dasar skala
makro, dari intervensi desain struktur tata bangunan dan
lingkungan yang hendak dicapai pada kawasan
perencanaan, terkait dengan struktur keruangan yangberintegrasi dengan kawasan sekitarnya secara luas dan
dengan mengintegrasikan seluruh komponen perancangan
kawasan yang ada.
(c) Konsep komponen perancangan kawasan : yaitu suatu
gagasan perancangan dasar yang dapat merumuskan
komponen-komponen perancangan kawasan (peruntukan,
intensitas, dll).
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
15/133
15 | P a g e
(d) Kriteria penyusunan konsep komponen perancangan
kawasan :
Secara sistematis, konsep harus mencakup gagasan yang
komprehensif dan terintegrasi terhadap komponen-
komponen perancangan kawasan, yang meliputi kriteria :
i. Struktur peruntukan lahan;
ii. Intensitas pemanfaatan lahan;
iii. Tata bangunan;
iv. Sistem sirkulasi dan jalur penghubung;
v. Sistem ruang terbuka dan tata hijau;
vi. Tata kualitas lingkungan;vii. Sistem prasarana dan utilitas lingkungan;
viii. Pelestarian bangunan dan lingkungan.
(e) Blok-blok pengembangan kawasan dan program
penanganannya yaitu pembagian suatu kawasan
perencanaan menjadi blok-blok pengembangan yang lebih
kecil sehingga strategi dan program pengembangannya
dapat lebih terarah dan rinci. Penetapan atau pun
pembagian blok pengembangan dapat didasarkan pada :
i. Secara fungsional :
Kesamaan fungsi, karakter eksisting atau pun
karakter yang ingin diciptakan;
Kesamaan dan potensi pengembangan;
Kebutuhan pemilahan dan organisasi pekerjaan
serta strategi pengembangannya.
ii. Secara fisik :
Morfologi blok;
Pola/pattern blok;
Kemudahan implementasi dan prioritas strategi.
iii. Dari sisi lingkungan (daya dukung dan kelestarian
ekologi lingkungan) :
Keseimbangan dengan daya dukung lingkungan,
dan perwujudan sistem ekologis yang
berkelanjutan;
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
16/133
16 | P a g e
Peningkatan kualitas kehidupan ruang publik
melalui penyediaan lingkungan yang aman,
nyaman, sehat dan menarik serta berwawasan
ekologis.
iv. Dari sisi pemangku kepentingan :
Tercapainya keseimbangan berbagai kepentingan
yang ada antar pelaku.
Rencana Umum dan Panduan Rancangan
Merupakan ketentuan-ketentuan rancangan tata bangunan dan lingkungan
yang bersifat umum dalam mewujudkan lingkungan/kawasan
perencanaan yang layak huni, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan.
Rencana Umum
Materi rencana umum mempertimbangkan potensi mengakomodasi
komponen-komponen rancangan suatu kawasan sebagai berikut :
1). Struktur Peruntukan Lahan
Merupakan komponen rancang kawasan yang berperan penting
dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahan/tata guna
lahan yangtelah ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan
tertentu berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang
wilayah. Dengan komponen penataan :
(a) Peruntukan lahan makro, yaitu rencana alokasi
penggunaan dan pemanfaatan lahan pada suatu wilayah
tertentu yang juga disebut dengan tata guna lahan.
Peruntukan ini bersifat mutlak karena telah diatur pada
ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah.
(b) Peruntukan lahan mikro, yaitu peruntukan lahan yang
ditetapkan pada skala keruangan yang lebih rinci
(termasuk secara vertikal) berdasarkan prinsip keragaman
yang seimbang dan saling menentukan. Hal-hal yang
diatur adalah :
i. Peruntukan lantai dasar, lantai atas, maupun lantai
besmen;ii. Peruntukan lahan tertentu.
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
17/133
17 | P a g e
2). Intensitas Pemanfaatan lahan
Adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai maksimum
bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya. Dengan
komponen penataan :
(a) Koefisien dasar bangunan (KDB), angka presentase
perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan
gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
(b) Koefisien lantai bangunan (KLB), angka persentase
perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai seluruh
bangunan yang dapat dibangun dan luas lahan/ tanahperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai
(c) Koefisien daerah hijau (KDH). Angka persentase
perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar
bangunan gedung yang diperuntukkan bagi
pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai.
(d) Koefisien tapak besmen (KTB), angka persentase
perbandingan antara luas tapak besmen dan luas tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
3). Sistem insentifdisinsentif pengembangan, terdiri atas :
(a) Insentif luas bangunan: insentif yang terkait dengan KLB
dan diberikan apabila bangunan gedung terbangun
memenuhi persyaratan peruntukan lantai dasar yang
dianjurkan. Luas lantai bangunan yang ditempati oleh
fungsi tersebut dipertimbangkan untuk diperhitungkan
dalam KLB.
(b) Insentif langsung : insentif yang memungkinkan
penambahan luas lantai maksimum bagi bangunan gedung
yang menyediakan fasilitas umum berupa sumbangan
positif bagi lingkungan permukiman terpadu; termasuk
diantaranya jalur pejalan kaki, ruang terbuka umum, dan
fasilitas umum.
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
18/133
18 | P a g e
4). Sistem pengalihan nilai koefisiensi lantai bangunan
(TDR=Transfer of Development Right) : hak pemilik
bangunan/pengembang yang dapat dialihkan kepada pihak atau
lahan lain, yang dihitung berdasarkan pengalihan nilai KLB,
yaitu selisih antara KLB aturan dan KLB terbangun.
Maksimum KLB yang dapat dialihkan pada umumnya sebesar
10% dari nilai KLB yang ditetapkan. Pengalihan nilai KLB
hanya dimungkinkan bila terletak dalam satu daerah
perencanaan yang sama dan terpadu, serta yang bersangkutan
telah memanfaatkan minimal 60% KLB-nya dari KLB yang
sudah ditetapkan pada daerah perencanaan. Pengalihan ini
terdiri atas :
(a) Hak pembangunan bawah tanah;
(b) Hak pembangunan layang (air right development).
Tata Bangunan
Adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta
lingkungannya sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai
aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran
dan konfigurasi dari elemen elemen : blok, kaveling/petak lahan,
bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan, yang dapat
menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang kota yang
akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang
berlangsung dalam ruang-ruang publik. Dengan komponen penataan
yaitu :
1). Pengaturan Blok Lingkungan, yaitu perencanaan pembagian
lahan dalam kawasan menjadi blok dan jalan, dimana blok
terdiri atas petak lahan/kaveling dengan konfigurasi tertentu.
Yang terdiri atas :
(a) Bentuk dan ukuran blok;
(b) Pengelompokan dan konfigurasi blok;
(c) Ruang terbuka dan tata hijau.
2). Pengaturan kaveling/petak lahan, yaitu perencanaan pembagian
lahan dalam blok menjadi sejumlah kaveling/petak lahan
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
19/133
19 | P a g e
dengan ukuran, bentuk, pengelompokan dan konfigurasi
tertentu. Yang terdiri atas :
(a) Bentuk dan ukuran kaveling;
(b) Pengelompokan dan konfigurasi kaveling;
(c) Ruang terbuka dan tata hijau.
3). Pengaturan bangunan, yaitu perencanaan pengaturan massa
bangunan dalam blok/kaveling. Yang terdiri atas:
(a) Pengelompokan bangunan;
(b) Letak dan orientasi bangunan;
(c) Sosok massa bangunan;
(d) Ekspresi arsitektur bangunan.
4). Pengaturan ketinggian dan elevasi lantai bangunan, yaitu
perencanaan pengaturan ketinggian dan elevasi bangunan baik
pada skala bangunan tunggal maupun kelompok bangunan pada
lingkungan yang lebih makro (blok/kawasan). Yang terdiri atas:
(a) Ketinggian bangunan;
(b) Komposisi garis langit bangunan;
(c) Ketinggian lantai bangunan.
5). Sistem sirkulasi dan jalur penghubung
Terdiri dari jaringan jalan, dan pergerakan, sirkulasi kendaraan
umum, sirkulasi kendaraan pribadi, sirkulasi kendaraan
informal setempat dan sepeda, sirkulasi pejalan kaki (termasuk
masyarakat penyandang cacat dan lanjut usia), sistem dan
sarana transit, sistem parkir, perencanaan jalur pelayanan
lingkungan, dan sistem jaringan penghubung. Dengan
komponen penataan :
(a) Sistem jaringan jalan dan pergerakan;
(b) Sistem sirkulasi kendaraan umum;
(c) Sistem sirkulasi kendaraan pribadi;
(d) Sistem sirkulasi kendaraan umum informal setempat;
(e) Sistem pergerakan transit;
(f) Sistem parkir;
(g) Sistem perencanaan jalur servis/pelayanan lingkungan;
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
20/133
20 | P a g e
(h) Sistem sirkulasi pejalan kaki dan sepeda;
(i) Sistem jaringan jalur penghubung terpadu (pedestrian
linkage).
6). Sistem ruang terbuka dan tata hijau
Merupakan komponen rancang kawasan, yang tidak sekedar
terbentuk sebagai elemen tambahan atau pun elemen sisa
setelah proses rancang arsitektural diselesaikan, melainkan juga
diciptakan sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang
lebih luas. Dengan komponen penataan :
(a) Sistem ruang terbuka umum;
(b) Sistem ruang terbuka pribadi;
(c) Sistem ruang terbuka privat yang dapat diakses oleh
umum;
(d) Sistem pepohonan dan tata hijau;
(e) Bentang alam, meliputi :
i. Pantai dan laut, sebagai batas yang melingkupi tepian
kawasan, menentukan atmosfir dari suasana
kehidupan kawasan, serta dasar penciptaan pola tataruang;
ii. Sungai, sebagai pembentuk koridor ruang terbuka;
iii. Lereng dan perbukitan, sebagai potensi pemandangan
luas;
iv. Puncak bukit sebagai titik penentu arah orientasi
visual, serta memberikan kemudahan dalam
menentukan arah.
(f) Area jalur hijau. Dimana pengaturannya untuk kawasan :
i. Sepanjang sisi dalam Daerah Milik Jalan (Damija);
ii. Sepanjang bantaran sungai;
iii. Sepanjang sisi kiri kanan jalur kereta;
iv. Sepanjang area di bawah jaringan listrik tegangan
tinggi;
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
21/133
21 | P a g e
v. Jalur hijau yang diperuntukkan sebagai jalur taman
kota atau hutan kota, yang merupakan pembatas atau
pemisah suatu wilayah.
Tata Kualitas Lingkungan
Penataan kualitas lingkungan merujuk pada upaya rekayasa elemen-
elemen kawasan yang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu
kawasan atau subarea dengan sistem lingkungan yang informatif,
berkarakter khas, dan memiliki orientasi tertentu.
Dengan komponen penataan :
1). Konsep identitas lingkungan: perencanaan karakter (jati diri)
suatu lingkungan yang dapat diwujudkan melalui pengaturan
dan perancangan elemen fisik dan non fisik lingkungan atau
subarea tertentu.
(a) Tata karakter bangunan/lingkungan (built-in signage and
directional system);
(b) Tata penanda identitas bangunan;
(c) Tata kegiatan pendukung secara formal dan informal.
2). Konsep orientasi lingkungan : perancangan elemen fisik dan
non fisik guna membentuk lingkungan yang informatif
sehingga memudahkan pemakai untuk berorientasi dan
bersirkulasi. Pengaturan ini terdiri atas :
(a) Sistem tata informasi;
(b) Sistem tata rambu pengarah.
3). Wajah jalan yang terdiri atas :
(a) Wajah penampang jalan dan bangunan;(b) Perabot jalan (street furniture);
(c) Jalur dan ruang bagi pejalan kaki(pedestrian);
(d) Tata hijau pada penampang jalan;
(e) Elemen tata informasi dan rambu pengarah pada
penampang jalan;
(f) Elemen papan reklame komersial pada penampang jalan.
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
22/133
22 | P a g e
Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan
Sistem prasarana dan utilitas lingkungan adalah kelengkapan dasar
fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu
lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
Dengan komponen penataan yaitu :
1). Sistem jaringan air bersih;
2). Sistem jaringan air limbah dan air kotor;
3). Sistem jaringan drainase;
4). Sistem jaringan persampahan;
5). Sistem jaringan listrik;
6). Sistem jaringan telepon;7). Sistem jaringan pengamanan kebakaran;
8). Sistem jaringan jalur penyelamatan atau evakuasi.
Panduan Rancangan
Panduan rancangan merupakan penjelasan lebih rinci atas Rencana
Umum yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bentuk penjabaran
materi utama melalui pengembangan komponen rancangan kawasan
pada bangunan, kelompok bangunan, elemen prasarana kawasan,
kaveling dan blok, termasuk panduan ketentuan detail visual kualitas
minimal tata bangunan dan lingkungan.
Rencana Investasi
Rencana investasi disusun berdasarkan dokumen RTBL yang
memperhitungkan kebutuhan nyata para pemangku kepentingan dalam
proses pengendalian investasi dan pembiayaan dalam penataan
lingkungan dan kawasan.
Rencana ini merupakan rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk
menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan ataupun
menghitung tolok ukur keberhasilan investasi, sehingga tercapai
kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan
Rencana ini menjadi alat mobilisasi dana investasi masing-masing
pemangku kepentingan dalam pengendalian pelaksanaan sesuai dengan
kapasitas dan perannya dalam suatu sistem wilayah yang disepakati
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
23/133
23 | P a g e
bersama, sehingga dapat tercapai kerja sama untuk mengurangi berbagai
konflik kepentingan dalam investasi/pembiayaan.
Rencana investasi juga mengatur upaya percepatan penyediaan dan
peningkatan kualitas pelayanan prasarana/sarana dari suatu
lingkungan/kawasan.
Ketentuan Pengendalian Rencana
Ketentuan pengendalian rencana bertujuan untuk :
Mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun
kelembagaan kerja pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan
pelaksanaan penataan suatu kawasan.
Mengatur pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat dalam
mewujudkan RTBL pada tahap pelaksanaan penataan bangunan dan
lingkungan.
Ketentuan pengendalian rencana disusun sebagai bagian proses
penyusunan RTBL yang melibatkan masyarakat, baik secara langsung
(individu) maupun secara tidak langsung melalui pihak yang dianggap
dapat mewakili serta menjadi alat mobilisasi peran masing-masing
pemangku kepentingan pada masa pelaksanaan atau masa pemberlakuan
RTBL sesuai dengan kapasitasnya dalam suatu sistem yang disepakati
bersama, dan berlaku sebagai rujukan bagi para pemangku kepentingan
untuk mengukkur tingkat keberhasilan kesinambungan pentahapan
pelaksanaan pembangunan.
Pedoman Pengendalian Pelaksanaan
Pedoman pengendalian pelaksanaan untuk mengarahkan perwujudan
pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan/kawasan yang
berdasarkan dokumen RTBL, dan memandu pengelolaan kawasan agar
dapat berkualitas, meningkat dan berkelanjutan.
Dengan pedoman pengendalian pelaksanaan diharapkan :
Menjamin pelaksanaan kegiatan berdasarkan dokumen RTBL;
Menjamin pemanfaatan investasi dan optimalisasi nilai investasi;
Menghindari fenomena lahan tidur atau bangunan terbengkalai
sebagai akibat investasi yang ditanamkan tidak berjalan semestinya;
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
24/133
24 | P a g e
Menarik investasi lanjutan dalam pengelolaan lingkungan setelah
masa pascakonstruksi.
Pengendalian pelaksanaan dilakukan oleh dinas teknis setempat atau unit
pengelola teknis/UPT/badan tertentu sesuai kewenangan yang ditetapkan
oleh kelembagaan pemrakarsa penyusunan RTBL atau dapat ditetapkan
kemudian berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan. Dapat
ditetapkan dan berupa dokumen terpisah tetapi merupakan satu kesatuan
dengan dokumen RTBL, berdasarkan kesepakatan para pemangku
kepentingan, setelah mempertimbangkan kebutuhan tingkat
kompleksitasnya.
Pembinaan Pelaksanaan
Pembinaan pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan oleh
pemerintah bertujuan untuk mewujudkan efektivitas peran pemerintah,
masyarakat dan dunia usaha baik dalam penyusunan RTBL, maupun
dalam penetapan dokumen RTBL melalui peraturan
gubernur/bupati/walikota, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan,
pengelolaan kawasan, serta peninjauan kembali RTBL.
Perwujudan peran pemerintah diselenggarakan melalui optimalisasi
pelaksanaan pengembangan program dan kegiatan pemerintah yang
mendukung pelaksanaan RTBL dalam penataan lingkungan/kawasan.
5. Definisi-definisi
Peristilahan baku yang dipergunakan mengacu pada peristilahan dan
pengertian sebagaimana dimaksud dalam UU No.4/1992 tentang
Perumahan dan Permukiman, UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang
beserta segenap peraturan pelaksanaannya yang masih berlaku.
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang
udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,
tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan dan
memelihara kelangsungan hidupnya.
Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
25/133
25 | P a g e
Perencanaan kota adalah kegiatan penyusunan rencana-rencana kota
maupun kegiatan peninjauan kembali atas rencana kota yang telah
ada untuk disesuaikan dengan kondisi dan situasi kebutuhan
pengembangan kota untuk masa tertentu.
Strategi pengembangan adalah langkah-langkah sistematis penataan
bangunan dan lingkungan serta pengelolaan kawasan yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan/penataan
kawasan yang telah ditetapkan.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah strategi dan arahan
kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah, yang meliputi struktur
dan pola ruang wilayah, serta kriteria dan pola pengelolaan kawasanwilayah.
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan
rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk
mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan
lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan
dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana
investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedomanpengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
Pengertian Penataan Bangunan adalah merupakan salah satu kegiatan
dalam pengelolaan kawasan ataupun lingkungan yang merupakan
kegiatan tindak lanjut dari penataan ruang dalam usaha dapat
mewujudkan rencana teknis tata ruang sesuai yang direncanakan
untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, nyaman dan
terjangkau, serasi, selaras dan seimbang dangan lingkungan fisik
maupun sosial budaya setempat, dengan upaya tertib pembangunan
dan keselamatan bangunan.
Penentuan Rancangan Tata Letak Bangunan, dengan merinci jarak
antar bangunan, ketinggian bangunan, ketinggian lantai dasar
bangunan, kedalaman bangunan, koefisien dasar bangunan (KDB),
koefisien lantai bangunan.
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
26/133
26 | P a g e
Penentuan Rancangan Bangunan, yang menyangkut sarana dan
prasarana dengan memperhatikan kaedah Arsitektur Tradisional
setempat, bahan bangunan lokal dan keandalan bangunan.
Penentuan Rancangan Sistem Utilitas, dengan memperhatikan
penanggulangan banjir dan penanggulangan pencemaran, yang
meliputi : jaringan drainase, air bersih, telepon, listrik, persampahan,
fire hidrant dan tempat parkir.
Penentuan rancangan jaringan jalan, dengan memperhatikan
karakteristik pemakai jalan, arus lalu lintas.
Rencana Tata Lingkungan/Street Furniture, yang meliputi :
pertamanan/tata hijau, reklame dan rambu-rambu.
Rencana Penataan Zoning, meliputi : peruntukan/tata guna lahan
berdasarkan fungsi/kegiatan dengan memperhatikan keamanan,
kenyamanan setiap aktivitas yang diwadahi.
Penentuan Tata Lingkungan, dengan memperhatikan tata hijau,
kenyamanan pejalan kaki dan ketentraman lingkungan.
Peran Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela di
dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusandan/atau kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan
masyarakat pada setiap tahap kegiatan pembangunan (perencanaan,
desain, implementasi dan evaluasi).
6. Gambaran Umum Kawasan Perencanaan
Gambaran umum kawasan yang akan dijelaskan dalam bab ini akan
menekankan pada gambaran umum dan potensi kawasan perencanaan
yang akan dijadikan sebagai acuan pemahaman potensi dan permasalahan
kawasan perencanaan pada tahap pekerjaan selanjutnya.
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
27/133
27 | P a g e
Profil dan Analisis Fisik Kawasan Perencanaan
a. Letak Geografis dan Batas Administrasi
Letak geografis Kecamatan Sukawati adalah 83059
83858 LS dan 1151412,7 1151939,7 BT. Kecamatan
Sukawati terletak diantara ketinggian 0 125 meter diatas
permukaan laut. Luas wilayah Kecamatan Sukawati 55,02
kilometer persegi.
Adapun batas-batas kawasan secara administratif adalah sebagai
berikut :
Sebelah Utara : Kecamatan Ubud
Sebelah Timur : Kecamatan Belah Batu
Sebelah Selatan : Selat Bali
Sebelah Barat : Kota Denpasar
b. Kondisi dan Analisis Topografi
Wilayah Kecamatan Sukawati merupakan kawasan yang berada
di wilayah datar/pesisir. Sesuai dengan analisis Peta Topografi
Kabupaten Gianyar skala 1 : 25.000, daerah-daerah datar hingga
berombak dengan kemiringan lereng 0-15% umumnya berada
dibagian selatan sampai pantai dan daerah bergelombang dengan
kemiringan lereng > 15% terdapat di bagian Utara. Seluruh
wilayah kecamatan Sukawati berada di ketinggian
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
28/133
28 | P a g e
Sesuai Peta Geologi lembar Bali (MM Purbo Hadiwidjojo, dkk,
1998 dalam Inventarisasi Geologi Teknik, 2003), disebutkan
Kabupaten Gianyar tidak tampak adanya struktur geologi,
dengan kata lain wilayah Kabupaten Gianyar aman dari
pengaruh struktur geologi/gerakan tanah (longsor). Namun
demikian daerah-daerah yang mempunyai kemiringan > 40%
rawan akan terjadi gerakan tanah/longsor. Dari peta zona
gerakan tanah Pulau Bali (Sugiharo Nitiharjo, 1982 dalam
Inventarisasi Geologi Teknik, 2003) menunjukkan adanya
indikasi gerakan tanah terutama pada tebing kiri-kanan sungai
yang berkemiringan cukup terjal, dengan kemiringan >30%. Disamping adanya rawan longsor pada tebing kiri-kanan sungai,
juga rawan akan bencana gempa bumi. Sesuai dengan peta zona
seismik dari Nayoan (1976) dalam Inventarisasi Geologi
Teknik, 2003, Kabupaten Gianyar termasuk dalam zona 3
dengan percepatan maksimum 0,80 1,0g yang setara dengan
skala VII pada skala MMI dan merupakan daerah dengan
magnitud antara 66,5 pada skala Richter
Kondisi topografis tersebut memberikan gambaran bahwa di
kawasan perencanaan pada beberapa tempat memiliki kawasan
dengan kelerengan yang cukup terjal disamping kawasan dengan
kelerengan landai sebagaimana umumnya kawasan pesisir
lainnya.
Hasil analisis topografi dan kelerengan mengelompokkan
kawasan perencanaan dalam kawasan-kawasan dengan beberapa
kelompok kelerengan, yaitu landai/agak datar pada kelerengan 0
15%, agak terjal pada kelerengan 15 30% serta terjal pada
kelerengan > 30%..
d. Kondisi dan Analisis Klimatologi
Berdasarkan peta iklim Bali Nusa Tenggara (Oldman, et al,
1980) tipe iklim di Kabupaten Gianyar terbagi dalam 3 tipe
iklim, yaitu tipe iklim E3 (bulan basah < 3 bulan, dan bulan
kering antara 4-6 bulan); tipe iklim D3 (bulan basah 3-4 bulan,
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
29/133
29 | P a g e
dan bulan kering 4-6 bulan); dan tipe iklim C2 (mempunyai
bulan basah 5-6 bulan, dan bulan kering 4-6 bulan).
e. Kondisi dan Analisis Hidrologi
Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang
merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak
sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke
laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah
topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang
masih terpengaruh aktivitas daratan. Sungai-sungai yang ada di
kawasan perencanaan umumnya berair pada musim hujan.
Hidrologi (pola Aliran sungai) di Kabupaten Gianyar ditentukan
berdasarkan interpretasi peta topografi, skala 1 : 25.000 dan juga
dari hasil pengamatan lapangan. Dari hasil interpretasi dan
pengamatan lapangan tersebut memperlihatkan pola aliran
paralel (sejajar). Ciri-ciri dari pola aliran paralel adalah aliran
sungai sejajar dengan lembah dalam (dibagian hulu/utara) dan
semakin ke hilir/selatan sungai makin melebar, hal ini
menunjukkan bahwa erosi horizontal mulai efektif seperti yang
terjadi pada Sungai Yeh Oos, Tukad Petanu, Tukad Pakerisan,
Tukad Ayung dan Tukad Sangsang.
f. Analisa Fisik dan Lingkungan
Lahan pengembangan wilayah merupakan sumber daya alam
yang memiliki keterbatasan dalam menampung kegiatanmanusia dalam pemanfaatan sumberdaya alam tersebut. Banyak
contoh kasus kerugian ataupun korban yang disebabkan oleh
ketidaksesuaian penggunaan lahan yang melampaui
kapasitasnya. Untuk itulah perlu dikenali sedini mungkin
karakteristik fisik suatu wilayah maupun kawasan untuk
dikembangkan, baik potensi sumberdaya alamnya maupun
kerawanan bencana yang dikandungnya, yang kemudian
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
30/133
30 | P a g e
diterjemahkan sebagai potensi dan kendala pengembangan
wilayah atau kawasan.
Analisis fisik dan lingkungan wilayah atau kawasan ini adalah
untuk mengenali karakteristik sumberdaya alam tersebut,
dengan menelaah kemampuan dan kesesuaian lahan, agar
penggunaan lahan dalam pengembangan wilayah dan/atau
kawasan dapat dilakukan secara optimal dengan tetap
memperhatikan keseimbangan ekosistem.
Gambar - Bagan Alir Tata Cara Analisis Aspek Fisik & Lingkungan
(Sumber : Permen PU No 20 Th 2007 ttg Pedoman Teknis Aspek Fisik dan Lingkungan)
Dari hasil super imposed yang menumpangsusunkan beberapa
peta tematik kawasan perencanaan yaitu : peta topografi, peta
ketinggian tempat, peta curah hujan dan peta jenis tanah, maka
diperoleh deliniasi untuk masing-masing fungsi kawasan
sebagai berikut (SK Menteri Pertanian No.
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
31/133
31 | P a g e
683/KPTS/UM/8/1991 dan No. 837/KPTS/UM/11/1980 serta
Keppres No. 32 Tahun 1990) :
1) Kawasan Lindung
Kawasan lindung adalah satuan lahan dengan jumlah skor
175 dan memenuhi salah satu syarat :
Mempunyai kelerengan > 40%;
Tanahnya sangat peka terhadap erosi (regosol, litosol,
organosol dan renzina) dengan lereng > 15%;
Merupakan jalur pengamanan aliran sungai/aliran air
sekurang-kurangnya 100 m;
Merupakan pelindung mata air, sekurang-kurangnya
dengan jari-jari 200 m dari mata air;
Mempunyai ketinggian 2.000 m atau lebih dari
permukaan laut;
Untuk keperluan/kepentingan khusus ditetapkan oleh
pemerintah sebagai kawasan lindung.
2) Kawasan Penyangga
Kawasan penyangga adalah satuan lahan dengan skor
kemampuan lahannya antara 124 sampai dengan 174 dan
memenuhi kriteria sebagai berikut :
Keadaan fisik satuan lahan memungkinkan untuk
dilakukan budidaya secara ekonomis;
Lokasinya secara ekonomis telah dikembangkan
sebagai kawasan penyangga;
Tidak merugikan segi-segi ekologi atau lingkungan
hidup.
3) Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan
Kawasan budidaya tanaman tahunan adalah satuan lahan
dengan jumlah skor 15%.
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
32/133
32 | P a g e
4) Kawasan Budidaya Tanaman Semusim dan
Permukiman
Kawasan budidaya tanaman semusim dan permukiman
adalah satuan lahan dengan jumlah skor < 124 dengan
kriteria sama dengan kawasan budidaya tanaman tahunan
tetapi kemiringan berkisar antara 815%.
5) Kondisi dan Analisis Penggunaan Lahan
Secara umum penggunaan lahan di kawasan perencanaan
terdiri dari tanah sawah, tanah kering, bangunan, hutan, dan
penggunaan lainnya. Pola penggunaan lahan di kawasan
perencanaan terdiri dari berbagai jenis penggunaan.
Tabel Penggunaan Lahan di Kecamatan Sukawati Tahun 2013
Desa/Kelurahan Luas (Ha) sawah tegalan pekarangan perkebunan kuburan lainnya
Batubulan 6440 234 88 196 0 0.37 125.63
Batubulan kangin 3600 214 27 36 0 0.3 82.7
Ketewel 6750 337 104 113 0 5 116
Guwang 4460 224 43 36 0 1 142
Sukawati 7350 394 96 85 0 2.05 157.95
Celuk 2880 131 16 25 0 0.5 115.5
Singapadu 3700 189 60 97 0 0.83 23.17
Singapadu
tengah3100 145 60 48 0 0.84 56.16
Singapadu kaler 3250 158 56 88 0 0.84 22.16
Batuan 4100 135 113 60 0 1.67 100.33
Batuan kaler 2050 99.46 47.11 30.15 0 0.83 27.45
Kemenuh 7340 371 135 138 0 1.5 88.5
Total 55020 2631.46 845.11 952.15 0 15.73 1057.55
Dominasi penggunaan lahan di kawasan ini adalah tanah
sawah 48%, tegalan 16%, pekarangan 17%, kuburan 0.3%
dan penggunaan lahannya sebesar 19%. Dominasi lahan
kering ini menunjukkan bahwa kawasan perencanaan
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
33/133
33 | P a g e
sebagian besar merupakan lahan untuk pengembangan
kegiatan pertanian lahan basah dan penggunaan lainnya.
Gambar Diagram Penggunaan Lahan di Kecamatan
Sukawati Tahun 2013
Sumber: Hasil Analisa
Gambar - Persentase Penggunaan Lahandi Kawasan Perencanaan
Sumber: Hasil Analisa
Kajian terhadap profil pemanfaatan ruang kawasan
perencanaan akan menggambarkan pola pemanfaatan ruang
pada lahan-lahan di kawasan perencanaan. Secara garis
besar profil pemanfaatan ruang kawasan perencanaan
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
34/133
34 | P a g e
disusun dari berbagai hasil kajian yang telah dilakukan
sebelumnya, khususnya yang menyangkut kajian mengenai
fisik dan lingkungan serta pengembangan kegiatan ekonomi
potensialnya. Melalui kecenderungan pola penggunaan
lahan dan teknik super impose maka kemudian dapat
diidentifikasi pola-pola pemanfaatan ruang yang terjadi di
kawasan perencanaan serta berbagai kondisi yang
mendorong suatu kawasan difungsikan untuk pemanfaatan
tertentu. Alokasi pemanfaatan ruang itu sendiri dilakukan
untuk memberikan arahan lokasi dari suatu fungsi dominan
tertentu untuk tujuan optimalisasi penggunaan ruang dalamhubungannya dengan pemanfaatan, peningkatan
produktivitas dan konservasi bagi kelestarian lingkungan.
Dengan tujuan tersebut maka gambaran profil pemanfaatan
ruang kawasan perencanaan secara garis besar akan terbagi
menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu : Kawasan Lindung dan
Kawasan Budidaya. Definisi dari masing-masing jenis
kawasan tersebut yaitu (1) Kawasan Lindung adalahkawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya
alam dan sumber daya buatan; (2) Kawasan Budidaya
adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya
alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
Kawasan Lindung
Kawasan lindung itu sendiri menurut fungsinya
dibedakan menjadi empat, yaitu : (1) kawasan yang
memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya,
misalnya kawasan hutan lindung, kawasan bergambut,
dan kawasan resapan air, (2) kawasan perlindungan
setempat, misalnya daerah sempadan pantai, sempadan
sungai, kawasan sekitar waduk/danau, kawasan sekitarmata air, dan kawasan perlindungan setempat lainnya
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
35/133
35 | P a g e
misalnya berupa kawasan sempadan jurang (3)
kawasan suaka alam dan cagar budaya misalnya
kawasan suaka alam pantai berhutan bakau, dan
kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, dan (4)
kawasan rawan bencana.
Keempat jenis fungsi kawasan lindung tersebut
terdapat di kawasan perencanaan dengan jenis
penggunaan dan pemanfaatan yang berbeda. Mengenai
kawasan lindung yang terdapat di kawasan
perencanaan akan diuraikan sebagai berikut :
1) Kawasan lindung yang memberikan perlindungan
pada kawasan bawahannya, jenis penggunaan dan
pemanfaatan yang terdapat di kawasan
perencanaan adalah kawasan hutan lindung dan
kawasan bergambut.
Kawasan ini disesuaikan dengan kriteria bahwa
kawasan hutan lindung adalah kawasan yang
memenuhi salah satu atau lebih kriteria di bawah
ini :
Kawasan yang mempunyai skor lebih dari
175 menurut SK. Menteri Pertanian No.
837/Kpts/Um/11/1980 dan Keppres No. 32.
tahun 1990.
Kawasan yang mempunyai kemiringan lereng
lapangan rata-rata lebih besar dari 40%.
Kawasan yang mempunyai ketinggian 2000
m atau lebih di atas permukaan laut.
Kawasan yang memiliki jenis tanah sangat
peka terhadap erosi, yaitu jenis tanah dengan
nilai 5 (regosol, litosol, organosol, dan
renzina) dan memiliki kemiringan dengan
kelas lereng > 15%.
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
36/133
36 | P a g e
Guna keperluan khusus ditetapkan oleh
Menteri Kehutanan sebagai hutan lindung.
2) Untuk kawasan lindung dengan fungsi
perlindungan setempat, jenis penggunaan yang
ada di kawasan perencanaan antara lain adalah
daerah sempadan pantai, sempadan sungai dan
sempadan jurang. Kriteria masing-masing
kawasan tersebut adalah sebagai berikut :
Kawasan sempadan pantai merupakan
kawasan sepanjang pantai yang memiliki
manfaat penting untuk mempertahankankelestarian fungsi pantai dan melindungi
kawasan pantai dari kegiatan yang
mengganggu kelestarian fungsi pantai.
Kawasan sempadan sungai merupakan
kawasan sepanjang tepi kiri dan kanan
sungai, meliputi sungai alam, buatan, kanal,
dan saluran irigasi primer untuk
melindunginya dari kegiatan manusia yang
dapat mengganggu dan merusak kualitas air
sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai,
serta mengamankan aliran sungai.
Kawasan sempadan jurang adalah kawasan
lereng dengan kemiringan minimal 45% dan
kedalaman sekurang-kurangnya 5 meter dan
daerah datar bagian atas paling rendah 11
meter.
Selanjutnya untuk kawasan lindung dengan fungsi
kawasan suaka alam dan cagar budaya, jenis
penggunaan yang ada di kawasan perencanaan adalah
kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya.
Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya
memiliki kriteria yaitu kawasan berupa perairan laut,
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
37/133
37 | P a g e
perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan
karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa
keragaman dan/atau keunikan ekosistem. Kawasan ini
terdapat di sepanjang laut kawasan perencanaan.
Jenis kawasan lindung lainnya yang ada di kawasan
perencanaan adalah kawasan lindung dengan fungsi
kawasan rawan bencana dengan jenis penggunaan yang
ada di kawasan perencanaan adalah kawasan rawan
bencana. Kawasan rawan bencana merupakan kawasan
yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi
mengalami bencana alam seperti letusan gunung
berapi, gempa bumi, longsor dan lain-lain. Kawasan
rawan bencana yang ada di kawasan perencanaan
adalah kawasan rawan bencana potensial terjadi
gerakan tanah. Untuk kawasan pesisir pantai di bagian
selatan kawasan perencanaan termasuk dalam kawasan
yang rawan terjadi gelombang pasang/tsunami.
Kawasan Budidaya
Kawasan budidaya merupakan fisik binaan yang sudah
dibudidayakan/ dikembangkan menjadi suatu kegiatan
sosial ekonomi dengan jenis penggunaan mencakup :
1) Pertanian Tanaman Pangan merupakan lahan
untuk kegiatan pertanian tanaman bahan makanan,
yang terdiri dari lahan basah (sawah) dengan jenis
tanaman padi dan lahan kering (tegalan) dengan
jenis tanaman seperti buah, sayur, kacang-
kacangan, palawija, hortikultura dan tanaman
pangan lainnya.
2) Perikanan dan budidaya perikanan yang
dikembangkan di perairan darat.
3) Peternakan merupakan kawasan yang
diperuntukkan bagi peternakan hewan besar danpadang penggembalaan ternak.
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
38/133
38 | P a g e
4) Perkebunan merupakan lahan budidaya tanaman
tahunan (tanaman keras), baik yang menghasilkan
tanaman bahan pangan maupun bahan baku
industri seperti kopi, kelapa, cengkeh, kapuk dan
sebagainya.
5) Perumahan merupakan lahan budidaya untuk
kegiatan perumahan dan fasilitas, utilitas, sarana
serta prasarana penunjangnya.
Dari 5 (lima) jenis penggunaan kawasan budidaya
tersebut yang terdapat di kawasan perencanaan adalah
kawasan pertanian tanaman pangan lahan, perikanan,
peternakan, kawasan tanaman perkebunan dan
perumahan.
Pertanian Tanaman Pangan
Kawasan pertanian lahan kering berupa areal yang
ditanami tanaman palawija, sayur-mayur dan lainnya
yang diusahakan pada periode tertentu yaitu pada
musim hujan karena lahan sawah yang terdapat di
kawasan perencanaan adalah sawah tadah hujan.
Kawasan ini terletak di sekitar permukiman penduduk
pada daerah-daerah dataran rendah.
Perikanan
Di kawasan perencanaan, kegiatan perikanan yang ada
adalah perikanan tangkap, kegiatan pembudidayaan
rumput laut dan tiram mutiara.
Peternakan
Untuk kawasan peternakan di kawasan perencanaan
adalah di sekitar permukiman terutama pada tegalan
baik menggunakan kandang maupun yang dibiarkan
bebas. Hewan yang diternakan antara lain sapi, kerbau,
kuda, kambing, ayam buras dan entok. Kawasan ini
menyebar hampir di seluruh kawasan dan biasanya
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
39/133
39 | P a g e
menjadi satu dengan penggunaan lahan lainnya
sehingga tidak terdapat kawasan yang khusus untuk
peternakan.
Perumahan
Perumahan di kawasan perencanaan terletak pada
daerah dataran rendah sepanjang pantai dengan arah
orientasi pengembangan permukiman cenderung
mengikuti pola jaringan jalan yang ada.
PROFIL DAN ANALISIS SARANA DAN PRASARANA
a. Sistem Prasarana Transportasi
Jalan dan jembatan merupakan prasarana perhubungan darat
yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian.
Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan akan
menuntut pembangunan jalan dan jembatan untuk memudahkan
mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari
satu wilayah ke wilayah lain. Kawasan perencanaan dilewati
oleh ruas jalan dari Tohpati-Kusamba.
Terminal barang di Kabupaten Gianyar merupakan suatu
kebutuhan, mengingat tingginya aktivitas bongkar muat
kebutuhan hidup perkotaan maupun aktivitas ekspor. Lokasi
terminal barang diusulkan sebagai berikut :
Lokasinya memiliki akses langsung ke Pelabuhan Laut atau
Bandar Udara melalui jalan arteri primer maupun kolektor
primer.
Memiliki cadangan lokasi lahan yang cukup luas untuk
berbagai aktivitas bongkar muat, parkir kontainer, parkir
angkutan barang, dan fasilitas perkantoran
Berdasarkan syarat-syarat di atas, maka alternatif arahan lokasi
terminal barang adalah di sekitar Sakah, Kecamatan Sukawati.
b. Sistem Prasarana Wilayah Lainnya
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
40/133
40 | P a g e
Sistem prasarana wilayah lainnya yang dimaksud meliputi :
prasarana energi/listrik, telekomunikasi, air bersih dan sistem
persampahan.
1) Listrik
Hampir seluruh kebutuhan listrik di Kabupaten Lombok
Tengah dipenuhi oleh PT. Perusahaan Listrik Negara
(Persero). Pelayanan listrik dari PLN sudah mampu
menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Gianyar,
termasuk di kawasan perencanaan.
2) Prasarana Telekomunikasi
Pelayanan jaringan telepon di Kecamatan Sukawati
umumnya dilayani oleh sambungan telepin dari PT.
Telkom. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa seluruh
wilayah di kecamatan telah dijangkau oleh layanan telepon.
Selain itu terdapat fasilitas warung telekomunikasi (wartel)
untuk menunjang kebutuhan telekomunikasi di kawasan
perencanaan.
3) Air Bersih
Ketersediaan air bersih yang sehat sangat dibutuhkan
masyarakat. Perusahaan yang menangani air bersih atau air
minum di wilayah Kabupaten Gianyar umumnya dan
Kecamatan Sukawati khususnya termasuk di kawasan
perencanaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM). Berdasarkan data Tahun 2013, jumlah penduduk
di kawasan perencanaan yang memanfaatkan air bersih
PDAM adalah sebesar 48%, air sumur 23%, mata air 12%
dan yang memanfaatkan sumber lainnya adalah 17%.
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
41/133
41 | P a g e
Tabel - Sumber Air di Kecamatan Sukawati Tahun 2013
Desa/KelurahanJumlah
RT
Sumber Air
PDAM Pompa SumurMata
AirSungai Lainnya
Batubulan 3677 1406 0 1062 144 0 1065
Batubulan kangin 1481 823 0 355 87 0 207
Ketewel 2405 1005 0 826 145 0 429
Guwang 1934 931 0 731 180 0 92
Sukawati 2357 1098 0 391 462 0 406
Celuk 1079 733 0 38 127 0 181
Singapadu 1152 776 0 50 219 0 107
Singapadu tengah 1142 558 0 241 182 0 161
Singapadu kaler 1065 518 0 76 161 0 310
Batuan 2045 885 0 502 344 0 314
Batuan kaler 757 461 0 155 105 0 36
Kemenuh 2063 961 0 411 309 0 382
Total 21157 10155 0 4838 2465 0 3690
Sumber: Kecamatan Sukawati Dalam Angka, 2013
Gambar
Diagram Sumber Air di Kecamatan Sukawati Tahun 2013
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
42/133
42 | P a g e
Sumber: Kecamatan Sukawati Dalam Angka, 2013
4) Sampah
Pelayanan sampah di kawasan perencanaan masih
individual yaitu dengan dibakar, ditimbun bahkan ada yang
dibuang sembarangan ke lahan-lahan terbuka.
5) Sanitasi/Air Limbah
Penduduk kawasan perencanaan pada umumnya memakai
jamban keluarga dalam pemenuhan kebutuhan sanitasinya.
Limbah cair yang berasal dari hotel/akomodasi pariwisata,
pengelolaannya sebagian besar dikelola sendiri oleh pihak
pengelola hotel.
E.3. PENDEKATAN TEKNIS DAN METODOLOGI PEKERJAAN
Untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan harapan dan untuk
kelancaran serta terkoordinasinya pelaksanaan pekerjaan, maka kegiatan yang
paling pokok adalah penyusunan uraian teknis pelaksanaan pekerjaan. Uraian
teknis pelaksanaan pekerjaan ini menyangkut urutan dan jenis kegiatan yang
akan dilaksanakan.
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
43/133
43 | P a g e
Konsultan dalam melaksanakan pekerjaan ini pada nantinya akan
memperhatikan lingkup pekerjaan yang telah tertuang dalam Kerangka Acuan
Kerja yang telah ada.
Metode pelaksanaan diuraikan sebagai dasar dan tata cara pelaksanaan
pekerjaan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahan dan seluruh
kegiatan dapat dikoordinir dan dipantau dengan mudah.
1. Pendekatan Pelaksanaan Pekerjaan
Pendekatan yang dilakukan dalam proses pembahasan materi ini
menggunakan pendekatan Penataan Struktur Ruang Kota yang berkaitan
dengan Perencanaan Tata Bangunan dan Lingkungan melalui proses
identifikasi dan menganalisa keadaan faktual lapangan dengan Rencana
Tata Ruang Kota dengan hasil akhir dari Produk RTBL seperti yang
terlihat pada gambar Proses Penyusunan RTBL berikut ini.
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
44/133
44|P a g e
PT . DUTA DEWATA KONSUL TAN
Ko n s u l t a n P e r e n c a n a D a n P e n g aw a s
Gambar - Proses Penyusunan RTBL
)
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
45/133
45 | P a g e
PT . DUTA DEWATA K ONSULTAN
Kon s u l t a n Pe r e n c a n a D an Pe n g aw a s
Selain melalui metode pendekatan seperti yang divisualisasikan dalam gambar
tersebut di atas, ada beberapa pendekatan yang juga dapat diterapkan dalam
penyusunan RTBL ini, antara lain :
Pendekatan Lingkungan
Di dalam pendekatan ini, penyusunan RTBL diarahkan untuk mampu
meningkatkan mutu lingkungan serta melestarikan lingkungan atau
berkelanjutan. Dengan demikian dalam penyusunan RTBL ini diharapkan
dapat mencakup seluruh permasalahan penurunan kualitas lingkungan
yang banyak terjadi saat ini akibat degradasi/kerusakan lingkungan
maupun akibat ketidakberlanjutannya suatu pembangunan.
1). Pendekatan Pengelolaan Lingkungan
Di dalam pendekatan pengelolaan lingkungan terdapat beberapa
indikator sebagai pengukur kualitas lingkungan yang tinggi dan
lestari. Indikator kualitas lingkungan yang tinggi dan lestari tersebut
dapat digambarkan pada gambar berikut.
Gambar - Diagram Indikator Kualitas Lingkungan Yang Tinggi dan Lestari
Selain memahami indikator kualitas lingkungan maka dalam
pengelolaan lingkungan hidup dasar pemikiran penataan lingkungan
yang coba dikaitkan dengan penataan ruang kawasan perkotaan dan
perdesaan dapat digambarkan dalam gambar berikut.
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
46/133
46 | P a g e
PT . DUTA DEWATA K ONSULTAN
Kon s u l t a n Pe r e n c a n a D an Pe n g aw a s
Gambar - Dasar Pemikiran Penataan Lingkungan, Penataan Ruang Kawasan
Perkotaan dan Perdesaan
2). Pendekatan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dimaksudkan
untuk mengolah alam dengan bijaksana agar tercipta suatu proses
pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kualitas
hidup rakyat generasi demi generasi sepanjang masa (Emil Salim,
1991). Dalam hal ini maka tertuang pula adanya konsep
pembangunan yang berkelanjutan. Secara garis besar konsep
pembangunan berwawasan lingkungan ini memiliki empat dimensi
yaitu: (1). Ekologis, (2). Sosial ekonomi budaya, (3) Sosial politik,
dan (4). Hukum.
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
47/133
47 | P a g e
PT . DUTA DEWATA K ONSULTAN
Kon s u l t a n Pe r e n c a n a D an Pe n g aw a s
Pendekatan Strategis,
pendekatan ini dilakukan
dengan menentukan skala
prioritas sebuah
permasalahan. Strategic
Approach ini akan
membantu sehingga dalam
penyusunan kriteria maupun tolok ukur guna penyusunan data base
persampahan dan drainase tersebut.
Pendekatan keterpaduan perencanaan dari Atas dan Bawah (BottomUp
Approach), Pendekatan perencanaan dengan merangkum 2 (dua) arah
pendekatan, yaitu : perencanaan dari atas ke bawah sebagai penurunan
kebijaksanaan pembangunan pada tingkat Nasional, maupun
kebijaksanaan pada tingkat regional.
Pendekatan Intersektoral Holistik (Komprehensif), yaitu : Pendekatan
perencanaan yang bertumpu pada perencanaan yang menyeluruh dan
selalu terkait dengan sektor-sektor lain serta wilayah dengan skala lebih
luas secara regional atau nasional. Sehingga pada tahap selanjutnya
didapatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan sektor terkait.
Pendekatan Masyarakat (Community Approach), yaitu : pendekatan
perencanaan dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan
sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam program
pembangunan sarana dan prasarana Penyehatan Lingkungan Permukiman.
Salah satu mertode dalam pendekatan masyarakat ini adalah Metode
PRA.
Pengertian PRA (Participatory Rural Appraisal)
PRA dimaksudkan untuk mengembangkan partisipasi masyarakat.
Partisipasi masyarakat diterjemahkan sebagai keikutsertaan masyarakat.
Pendekatan ini menitikberatkan pada pemikiran bahwa kegiatan
pembangunan pada akhirnya dikembangkan dan dimiliki sendiri oleh
masyarakat, hal ini berarti yang ikut serta adalah orang luar, yakni para
petugas lembaga-lembaga pembangunan masyarakat pada kegiatan
masyarakat. Bukan sebaliknya, masyarakatlah yang ikut serta pada
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
48/133
48 | P a g e
PT . DUTA DEWATA K ONSULTAN
Kon s u l t a n Pe r e n c a n a D an Pe n g aw a s
kegiatan orang luar. Artinya, program bukan dirancang oleh orang luar
kemudian masyarakat diminta ikut melaksanakan, tetapi program
dirancang oleh masyarakat dengan fasilitasi oleh orang luar. Dengan
pemikiran ini, aktivis pembangunan selalu menempatkan masyarakat
sebagai pelaku utama pembangunan.
Pendampingan masyarakat merupakan hal yang berhubungan erat dengan
pendekatan partisipatif. Hal ini dikarenakan keikutsertaan masyarakat
dalam penentuan kebijaksanaan pembangunan merupakan hal yang paling
krusial dalam pendekatan partisipatif.
1). Prinsip-prinsip Metode PRA
Prinsip Mengutamakan yang Terabaikan (Keberpihakan) Sering
terjadi dalam masyarakat, sebagian besar lapisan masyarakat tetap
berada di pinggir arus
pembangunan yang berjalan
cepat. Karena itu, prinsip paling
pertama metode ini adalah
mengutamakan masyarakat
yang terabaikan tersebut agarmemperoleh kesempatan untuk
memiliki peran dan mendapat
manfaat dalam kegiatan
program pembangunan. Keberpihakan terhadap golongan
masyarakat yang terabaikan ini bukan berarti bahwa golongan
masyarakat lainnya (elite masyarakat) perlu mendapat giliran untuk
diabaikan atau tidak diikutsertakan. Keberpihakan ini lebih pada
upaya untuk mencapai keseimbangan perlakuan terhadap berbagai
golongan paling miskin agar kehidupannya meningkat.
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
49/133
49 | P a g e
PT . DUTA DEWATA K ONSULTAN
Kon s u l t a n Pe r e n c a n a D an Pe n g aw a s
2). Prinsip Pemberdayaan (Penguatan) Masyarakat
Pendekatan PRA bermuatan peningkatan kemampuan masyarakat.
Kemampuan itu ditingkatkan di dalam proses pengkajian keadaan,
pengambilan keputusan dan
penentuan kebijakan, sampai
pada pemberian penilaian dan
koreksi terhadap kegiatan yang
berlangsung. Dengan kata lain,
masyarakat memiliki akses
(peluang/ kesempatan) dan
kontrol (kemampuanmemberikan keputusan dan
memilih) terhadap berbagai keadaan yang terjadi di seputar
kehidupannya. Dengan demikian mereka bisa mengurangi
ketergantungan terhadap bantuan orang luar, terutama bila
bantuan itu bersifat merugikan (melemahkan posisi
masyarakat/petani).
3). Prinsip Masyarakat Sebagai Pelaku, Orang Luar Sebagai
Fasilitator
Menempatkan masyarakat sebagai
pusat dari kegiatan pembangunan.
Orang luar harus menyadari
perannya sebagai fasilitator dan
bukannya guru, penyuluh atau
bahkan instruktur. Hal seperti
ini mudah untuk diucapkan, tetapi
tidak mudah untuk dilakukan
karena adanya anggapan bahwa masyarakat miskin itu bodoh.
Bahkan terdapat anggapan bahwa kemiskinan itu disebabkan
kebodohan. Untuk itu, perlu sikap rendah hati serta kesediaan untuk
belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat
sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat
itu. Kalaupun pada awalnya peran orang luar lebih besar, harus
diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
50/133
50 | P a g e
PT . DUTA DEWATA K ONSULTAN
Kon s u l t a n Pe r e n c a n a D an Pe n g aw a s
mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan PRA pada warga
masyarakat itu sendiri.
4). Prinsip Saling Belajar dan Menghargai Perbedaan
Salah satu prinsip dasar adalah pengakuan akan pengalaman dan
pengetahuan masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa
masyarakat selamanya benar
dan harus dibiarkan tidak
berubah. Kenyataan
memperlihatkan bahwa dalam
banyak hal perkembangan
pengalaman dan pengetahuantradisional masyarakat tidak
sempat mengejar perubahan-
perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-
masalah yang berkembang. Namun, sebaliknya telah terbukti pula
bahwa pengetahuan modern yang diperkenankan oleh orang
luar tidak juga memecahkan masalah mereka karena tidak cocok.
Bahkan dalam banyak kasus, malah menciptakan masalah yang
lebih besar lagi. Karenanya harus dilihat bahwa pengalaman dan
pengetahuan masyarakat dan pengetahuan orang luar saling
melengkapi dan sama bernilainya, dan bahwa proses PRA adalah
ajang komunikasi antara kedua sistem pengetahuan itu untuk
melahirkan sesuatu yang lebih baik.
5). Prinsip Santai dan Informal
Kegiatan PRA diselenggarakan dalam
suasana yang bersifat luwes, terbuka,
tidak memaksa, dan informal. Situasi
yang santai ini akan menimbulkan
hubungan akrab, karena orang luar
akan berproses masuk sebagai anggota
masyarakat, bukan sebagai tamu
asing yang oleh masyarakat harus disambut secara protokol.
Terkadang menjadi tradisi bagi masyarakat desa untuk menerima
kedatangan orang di luar komunitasnya dengan semacam
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
51/133
51 | P a g e
PT . DUTA DEWATA K ONSULTAN
Kon s u l t a n Pe r e n c a n a D an Pe n g aw a s
penyambutan, seperti berkumpulnya para tokoh adat dan pemerintah
desa, jamuan dan tarian adat. Barangkali suasana santai dan
informal ini lebih cocok disebutkan sebagai salah satu tip untuk
pemandu, tetapi hal ini menjadi prinsipil karena sering dilanggar.
Penerapan PRA diharapkan untuk sama sekali tidak mengganggu
kegiatan sehari-hari masyarakat. Orang luar harus memperhatikan
jadwal kegiatan masyarakat bukan sebaliknya masyarakat
diharuskan mengikuti jadwal orang luar dalam kegiatan PRA yang
terpatok waktu.
6). Prinsip Triangulasi
Salah satu kegiatan PRA adalah usaha
mengumpulkan dan menganalisis data
secara sistematis bersama masyarakat.
Usaha itu akan memanfaatkan
berbagai sumber informasi yang ada.
Namun kita tahu, tidak semua sumber
informasi itu senantiasa bisa dipercaya
ketepatannya. Untuk mendapatkaninformasi yang kedalamannya itu bisa
diandalkan kita bisa menggunakan
triangulasi yang merupakan bentuk pemeriksaan dan pemeriksaan
ulang (check and re-check) informasi.
Triangulasi dilakukan antara lain melalui penganekaragaman
keanggotaan tim (keanekaragaman disiplin ilmu atau pengalaman),
penganekaragaman sumber informasi (keragaman latar belakang
golongan masyarakat, keragaman tempat, jenis kelamin), dan variasi
teknik.
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
52/133
52 | P a g e
PT . DUTA DEWATA K ONSULTAN
Kon s u l t a n Pe r e n c a n a D an Pe n g aw a s
7). Prinsip Mengoptimalkan Hasil
Dalam upaya mengumpulkan
informasi seringkali dilakukan
pengumpulan informasi
sebanyak-banyaknya dan
ternyata banyak dari informasi
tersebut yang tidak diperlukan
atau tidak dipergunakan.
Walaupun sudah banyak teknik
PRA yang dipergunakan untuk mengkaji, tetapi tim pemandu
seringkali merasa bahwa informasi yang terkumpul belum lengkap
atau belum memadai. Tim pemandu pada saat persiapan perlu
merumuskan secara jelas jenis dan tingkat kedalaman informasi
yang dibutuhkan. Hanya, jangan lupa bahwa kebutuhan informasi
tim pemandu semestinya menyerap juga pendapat masyarakat
tentang informasi-informasi yang menurut masyarakat itu lebih
penting daripada dirumuskan oleh tim pemandu.
Berikut ini adalah penjabaran dari prinsip mengoptimalkan atau
memperoleh hasil informasi yang tepat guna menurut metode PRA :
Lebih baik kita tidak tahu tentang apa yang tidak perlu kita
ketahui (ketahui secukupnya saja).
Lebih baik kita tidak tahu apakah informasi itu bisa disebut
benar seratus persen, tetapi diperkirakan bahwa informasi itu
cenderung mendekati kebenaran (daripada kita tidak tahu
sama sekali).
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
53/133
53 | P a g e
PT . DUTA DEWATA K ONSULTAN
Kon s u l t a n Pe r e n c a n a D an Pe n g aw a s
8). Prinsip Orientasi Praktis
PRA berorientasi praktis, yakni
pengembangan kegiatan. Untuk itu
dibutuhkan informasi yang sesuai dan
memadai, agar program yang
dikembangkan bisa memecahkan
masalah dan meningkatkan kehidupan
masyarakat. Karena itu, PRA bukanlah
kegiatan yang dilakukan demi PRA itu
sendiri. PRA hanya sebagai alat atau
metode yang dimanfaatkan untuk mengoptimalkan program-program yang dikembangkan bersama masyarakat. Penerapan
metode PRA tidak hanya sekedar untuk menggali informasi dari
masyarakat, tetapi menindaklanjuti ke dalam kegiatan bersama.
9). Prinsip Keberlanjutan dan Selang Waktu
Kepentingan-kepentingan dan
masalah-masalah masyarakat
tidaklah tatap, tetapi berubah dan
bergeser sesuai dengan berbagai
perubahan dan perkembangan baru
dalam masyarakat itu sendiri.
Karenaya, pemahaman masyarakat
bukanlah suatu usaha yang sekali
dilakukan kemudian selesai, namun merupakan kegiatan berlanjut.
Metode Pra bukanlah paket kegiatan PRA yang selesai setelah
kegiatan penggalian informasi dianggap cukup, dan orang luar yang
memfasilitasi kegiatan keluar dari desa. PRA merupakan metode
yang harus dijiwai dan dihayati oleh lembaga dan para pelaksana di
lapangan, agar program yang mereka kembangkan secara terus-
menerus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar PRA yang
mencoba menggerakkan potensi masyarakat.
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
54/133
54 | P a g e
PT . DUTA DEWATA K ONSULTAN
Kon s u l t a n Pe r e n c a n a D an Pe n g aw a s
10). Prinsip Belajar dan Kesalahan
Melakukan kesalahan dalam kegiatan PRA adalah sesuatu yang
wajar. Yang terpenting
bukanlah kesempurnaan dalam
penerapannya, yang tentu sukar
dicapai, melainkan penerapan
sebaik-baiknya sesuai dengan
kempuan yang ada. Kemudian,
kita belajar dari kekurangan-
kekurangan/kesalahan yang
terjadi, agar pada kegiatan berikutnya menjadi lebih baik. Satu halyang paling penting diingat adalah bahwa kegiatan PRA bukanlah
kegiatan coba-coba (trial and eror) yang tanpa perhitungan. Kita
harus meminimalkan dan mengurangi kesalahan.
11). Prinsip Terbuka
Prinsip ini menganggap PRA sebagai
metode dan perangkat teknik yang
belum selesai, sempurna, dan pasti
benar. Diharapkan bahwa teknik-
teknik itu senantiasa bisa
dikembangkan sesuai dengan keadaan
dan kebutuhan setempat. Sumbangan-
sumbangan dari mereka yang
langsung menerapkan dan
menjalankannya dilapangan untuk
memperbaiki konsep, pemikiran maupun merancang teknik-teknik
baru, sangat berguna dalam memperkaya metode ini.
2. Metodologi
Metodologi dapat dipandang sebagai bagian dari logika yang mengkaji kaidah
penalaran yang tepat. Jika kita membicarakan metodologi maka hal yang tak
kalah pentingnya adalah asumsi-asumsi yang melatar belakangi berbagai
metode yang dipergunakan dalam aktivitas ilmiah. Dalam pekerjaan
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sukawati
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
55/133
55 | P a g e
PT . DUTA DEWATA K ONSULTAN
Kon s u l t a n Pe r e n c a n a D an Pe n g aw a s
Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, perlu disusun langkah-langkah
yang tersistematis agar mendapatkan hasil sesuai dengan sasaran yang telah
ditetapkan.
Metodologi yang digunakan dalam proses pekerjaan Penyusunan Rencana
Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sukawati Kecamatan Sukawati,
Kabupaten Gianyar, tentunya disesuaikan dengan ruang lingkup dan output
yang telah ditetapkan di dalam Kerangka Acuan Kerja.
Metodologi studi yang akan dilakukan dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian,
yaitu meliputi :
a. Metodologi Pelaksanaan
Metodologi pelaksanaan yang diajukan oleh Konsultan adalah
berdasarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, sebagaimana yang
tercantum dalam KAK dengan beberapa modifikasi guna pencapaian
tujuan dan sasaran kegiatan yang diharapkan.
Metode pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat dirinci dalam tahap-tahap
sebagai berikut :
1). Tahap Persiapan
Pada tahap ini dilakukan persiapan pelaksanaan menyangkut
penyusunan program kerja (alur pikir dan jadwal), penyusunan
instrumen pendataan (kuesioner, peralatan, bahan dan tenaga) yang
akan dilibatkan.
2). Tahap Pengumpulan Data
Tahap pengumpulan data dibagi dalam 2 tahap, yaitu :
(a) Tahap Pengumpulan Data Primer
Data primer dapat juga disebut sebagai data faktual. Data
Primer merupakan data-data dari hasil yang dikumpulkan di
lapangan dengan pengamatan langsung ke lokasi (on site
visit). Dari data primer ini kita dapat mengidentifikasi kondisi
faktual lapangan yang menyangkut bangunan dan
lingkungannya dengan pendokumentasian berupa foto-foto.
-
7/22/2019 Uraian Pendekatan Metodologi Dan Program Kerja
56/133
56 | P a g e
PT . DUTA DEWATA K ONSULTAN
Kon s u l t a n Pe r e n c a n a D an Pe n g aw a s
Selain itu dari data primer dapat menghasilkan issue-issue
baru yang tengah berkembang dan berpengaruh signifikan
terhadap kawasan perencanaan maupun kebijaksanaan tata
ruang yang telah ada. Adapun data primer yang dapat digali
antara lain :
- Potensi fungsi kawasan/lingkungan;
- Potensi ekonomi/sosial/budaya masyarakatnya;
- Kondisi fisik kawasan/lingkungan yang berupa
prasarana/sarana dan fasilitasnya;
- Karakteristik arsitektur setempat/lokal.
(b) Tahap Pengumpulan Data Sekunder
Data sekunder dapat disebut juga dengan pengumpulan data
secara otoritatif. Pengumpulan data yang dapat diperoleh dari
instansi terkait seperti instansi pemerintah baik pusat maupun
daerah, perguruan tinggi,