upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sistem

680

UPAYA PEMERINTAH DAERAH

DALAM MENINGKATKAN SISTEM PELAYANAN e-KTP

(DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA

BATU)

Dyana Dzuliya Pratiwi1, Okta Dwi Pratiwi2

Universitas Muhammadiyah Malang

[email protected] , [email protected]

ABSTRAK

Pelayanan adalah pemecahan permasalahan antara manusia sebagai konsumen dan perusahaan atau

instansi sebagai penyelenggara pelayanan. Pelayanan ini didefiniskan sebagai aktivitas seseorang,

sekelompok, atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.

Dalam pelayanan ini juga berguna untuk melayani orang atau masyarakat. Pelayanan publik yang

dapat didefinisikan sebagai definisi pelayanan dan definisi publik secara terpisah. e-KTP merupakan

suatu program yang diselenggarakan oleh pemerintah sejak tahun 2011 dan belum juga terselesaikan

hingga tahun 2016. Dalam pembuatan e-KTP ini juga sangat berguna sekali dalam aktivitas

masyarakat. Dalam kebijakan publik dapat juga berarti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan

dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi

kepentingan seluruh orang dan masyarakat. Penelitian ini berfokus kepada upaya yang dilakukan

oleh pemerintah daerah Kota Batu dan Catatan Sipil Kota Batu.

Kata kunci : Pelayanan Publik; E- KTP; Kartu Identitas Anak

ABSTRACT

Service is solving problems between humans as consumers and companies or agencies as service

providers. This service is defined as the activities of a person, group, or organization both directly

and indirectly to meet needs. In this service it is also useful to serve people or the community. Public

services can be defined as separate service definitions and public definitions. e-KTP is a program

organized by the government since 2011 and has not been completed until 2016. In making e-KTP

this is also very useful in community activities. In public policy can also mean a series of actions

determined and carried out or not carried out by the government that has a specific purpose for the

benefit of all people and society. This research focuses on the efforts made by the local government

of Batu City and the Civil Registry of Batu City.

Keywords : Public Service, e-KTP, KIA Card

PENDAHULUAN

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah salah satu identitas yang resmi

menjadi penduduk serta menjadi bukti diri yang berlaku di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang bertujuan untuk mewujudkan

kepemilikan satu Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk satu penduduk

diperlukannya kode keamanan dan rekaman elektronik pada satu Kartu Tanda

Penduduk tersebut. Ini berguna untuk suatu efektivitas rekaman elektronik pada

Kartu Tanda Penduduk yang berbasis Nomor Induk Kependudukan tersebut, pelu

adanya suatu perubahan dalam muatan rekaman pada sidik jari tangan penduduk.

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

681

E-KTP card atau kartu identitas elektronik adalah suatu dokumen yang

berisi demografi dalam suatu sistem keamanan atau kontrol baik dari administrasi

atau teknologi informasi dengan sesuai database yang berdasarkan populasi

nasional. Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun yang berisi tentang

administrasi kependudukan bahwa pemerintah wajib memberikan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk Indonesia serta mencantumkannya

di dalam setiap dokumen kependudukan. Dengan kebijakan pemerintah yang

menerakan KTP yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan

Pasal 6 Perpres No. 26 Tahun 2009 yang bertujuan untuk terbangunnya dalam

penyimpanan database kependudukan yang akurat di tingkat Kabupaten, Kota,

Provinsi dan Pusat dengan menggunakan rekaman elektronik yang berupa biodata,

tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.

Pada saat ini perkembangan masyarakat sangat maju, maka dari itu

masyarakat membutuhkan pelayanan juga harus meningkat. Dengan demikian

masyarakat ini membutuhkan pelayanan yang sangat cepat, ekonomis dan terjamin

dengan adanya kepastian. Sehingga dalam pelayanan publik yang diberikan oleh

pemerintah yang diharpakan dapat memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan

harapan masyarakat. Dalam penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah

khususnya pemerintah di daerah kota Batu yang masih belum efektif dan efisien

serta dengan berbagai hal lainnya seperti kesulitan pada akses, prosedur dan biaya

pembuatan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.1 Dalam

pembuatan e-KTP ini memiliki banyak manfaat dibandingkan dengan kartu KTP

biasanya yang dapat mencegah dalam kepemilikan identitas ganda, mencegah

dalam daftar pemilihan pemilu yang palsu, pencegahan perdagangan orang dan

sebagainya.

Dalam pelayanan ini yang terdiri dari definisi pelayanan dan definisi publik

secara terpisah. Pelayanan ini didefiniskan sebagai suatu aktivitas seseorang,

sekelompok, atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk

memenuhi kebutuhan. Menurut Moenir, mendefinisikan pelayanan sebagai

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan

1 Sahya Anggara. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV. Pustaka Setia. Hal. 567-568 Citra

682

tertentu untuk meningkatkan keinginan yang dapat dirasakan oleh orang yang

melayani atau dilayani, tergantung dalam penyedia jasa yang dapat memenuhi

harapan masyarakat.

Strategi dalam ini yang dimana dikemukakan oleh Chandler, bahwa strategi

adalah penentuan tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta

pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai

tujuan tersebut. Jadi, startegi merupakan suatu bentuk rencana, kebijakan,

keputusan, tindakan, pendayagunaan dan alokasi sumber daya yang dapat

didefinisikan sebagai organisasi atau instansi yang tepat dengan sasaran waktu.

Menurut James E. Anderson, kebijakan publik ini dapat dikelompokkan

sebagai : 1.) Substantive Policies adalah kebijakan yang dilihat dari suatu substansi

masalah yang dihadapi pemerintah. 2.) Material policies adalah kebijakan-

kebijakan dalam pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material bagi para

penerimanya. 3.) Public Goods and Private Goods Policies. Public Goods Policies

merupakan suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang dan

pelayanan untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan Private Goods Policies

merupakan kebijakan-kebijakan tentang penyediaan barang atau pelayanan untuk

kepentingan perorangan yang tersedia di pasar bebas, dengan imbalan tertentu.

(Sutopo dam Sugiyanto, 2007:5). 4.) Distributive, Redistributive, and Self

Regulatory Policies. Distributive Policies merupakan suatu kebijakan yang

mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan bagi individu-individu,

kelompok-kelompok, perusahaan-perusahaan atau masyarakat tertentu. Sedangkan

Redistributive Policies adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan

alokasi kekayaan, pemilikan atau hak-hak diantara kelas-kelas dan kelompok-

kelompok penduduk. Dan yang terakhir, Self Regulatory Policies merupakan suatu

kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelarangan perbuatan, tindakan

bagi seseorang atau sekelompok orang.’

Jumlah anak yang sudah mendapatkan Kartu Identitas Anak atau yang

disebut dengan (KIA) di kota Batu.

Tabel 1. Anak usia 0 sampai taman kanak- kanak kota Batu

683

No Nama Kecamatan Jumlah

1 Batu 1.380

2 Bumiaji 381

3 Junrejo 433

Total 2.194

Tabel 2. Anak Sekolah Dasar Kota Batu


1 Batu 3.803

2 Bumiaji 2.033

3 Junrejo 1.343

Total 7.179

Tabel 3. Anak Sekolah Menengah Pertama


1 Batu 1.227

2 Bumiaji -

3 Junrejo -

Total 1.227

Tabel 4. Anak Sekolah Menenggah Atas


1 Batu -

2 Bumiaji 22

3 Junrejo -

Total 22

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan

Fenomenologi. Jadi, Penelitian Fenomelogi merupakan suatu Strategi penelitian

dimana peneliti mengidentifikasi intisari pengalaman manusia tentang fenomena

seperti yang dideskripsikan oleh Partisipan. Yang dimana penelitian ini

menggunakan penelitian kualitatif yaitu dalam penerapannya lebih menekankan

684

pada analisis mendalam terhadap suatu objek yang menjadi pusat penelitiaannya.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian secara kualitatif yaitu

penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan yang berdasarkan fakta- fakta atau

fenomena - fenomena yang ada didalam suatu studi lapangan. Dalam penelitian ini

yang menjadi subyek penelitian di Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota

Batu yang kami wawancarai tersebut yaitu dalam Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Batu dan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Batu. Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik deskriptif kualitatif,

yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informasi yang

dideskriptifkan secara menyeluruh. Teknik analisis data yang dilakukan pada

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara data yang diperoleh dari

hasil wawancara dengan informan dideskriptifkan dengan secara menyeluruh.

KERANGKA TEORI

Soetopo mendefinisikan pelayanan sebagai suatu usaha untuk membantu

menyiapkan mengurus apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan, Menurut

Moenir yang mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh

seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem

prosedur dan dengan metode tertentu dalam rangka untuk memenuhi kepentingan

orang lain sesuai dengan haknya. Sementara Menurut Boediono, yang dimaksud

dengan pelayanan publik adalah pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi atau

lembaga lain yang tidak termasuk dalam badan usaha swasta, yang tidak

berorientasi pada laba atau profit. Pelayanan publik ini juga dapat diartikan sebagai

suatu pemenuh untuk keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara

Negara.

Pelayanan publik menurut Sinambela (Harbani Pasolong, 2010:199)

adalah sebagai “Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah

manusia yang memiliki setiap kegiatan dan menawarkan kepuasan meskipun

hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”. Menurut Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, “Ruang lingkup

pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan

administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Ruang lingkup

tersebut termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal,

685

komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi,

perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis

lainnya. Menurut Moenir (2005:47), Pelayanan merupakan proses pemenuhan

kebutuhan melelui aktivitas orang lain secara langsung. Pada definisi ini pelayanan

juga merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia maupun pada dinas di

pemerintahan.

Dalam definisi pelayanan ini yang berguna untuk mendapatkan kepuasan

atau pemenuhan dalam suatu hal-hal tertentu didalam sebuah dinas atau

pemerintahan

Teori menurut Zangwill, bahwa inovasi merupakan suatu hal yang penting

dalam mencapai keunggulan kompetitif. Tanpa inovasi, perusahaan ini akan mati.

Perusahaan yang melakukan inovasi secara terus-menerus akan mendapatkan

mendominasi pasar, dengan kreasi, model dan penampilan produk yang baru. Pada

akhirnya dengan strategi inovasi akan memunculkan keunikan produk yang sulit

ditiru oleh pesaing. Menurut Van Meter dan Van Horn (dikutip Leo

Agustino,2012:139), implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang

dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan

yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Pada pasal 13 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang pendaftaran

penduduk menyebutkan bahwa:

a. Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK).

b. Nomor Identitas Kependudukan berlaku seumur hidup dan selamanya, yang

diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada

setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

c. Nomor identitas kependudukan di cantumkan dalam setiap dokumen dalam

kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, sim, nomor pokok wajib

pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen

identitas lainnya.

Menurut Hesti (2011 : 179), Kinerja Pelayanan Publik yani tugas seseorang

birokrasi yang ada di Indonesia yang masih memiliki kekuasaan tersebut.Kualitas

dalam pelayanan publik sangat penting dikarena menurut Goetsh dan Davis yakni

686

kualitas yang memiliki peran penting yang menghubungkan baik atau buruk suatu

jasa, produk, manusia, dan sesuai dengan keinginan masyarakat fokus pada

pandangan pelayanan publik pemerintahan.

Berkaitan dengan pengertian kebijakan tersebut, Carl Friedrich memberikan

pengertiannya sebagai berikut : Kebijakan yaitu sebagai suatu arah tindakan yang

diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan

tertentu, yang dapat memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan

terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam

rangka mencapai dalam suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran tertentu.

Istilah kebijakan ini lebih ditujukan kepada kebijakan publik dan kebijakan yang

dibuat oleh negara.

Kebijakan publik ini juga dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang

ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang

mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan untuk seluruh masyarakatnya. Bentuk

kebijakan publik itu dapat berupa undang-undang atau peraturan daerah. Menurut

James Anderson, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan

oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah kota Batu memberikan pelayanan e-KTP kepada stakeholders

yang terkait. Stakeholder merupakan orang yang mempunyai minat maupun

kepentingan dalam suatu Instansi atau kepentingan lainnya. Yang dimana ini sudah

menjadi salah satu tugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang sudah

menjadi tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan yang baik salah

satunya pelayanan pembuatan e-KTP. Maka dari itu informasi dalam pembuatan e-

KTP sudah merupakan tanggung jawab dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

kota Batu untuk mempertahankan tanggung jawabnya yang sudah tertulis pada

peraturan perundang- undangan yang berlaku. Maka dari itu pemerintah daerah

khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dituntut untuk selalu

memberikan informasi yang relevan dan up to date dalam pembuatan e-KTP.

Pelayanan e-KTP merupakan salah satu pelayanan yang mendasar bagi

masyarakat atau warga negara yang sudah memenuhi berbagai persyaratan-

persyaratan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinas

687

Kependudukan dan Catatan Sipil harus memberikan informasi yang akurat dengan

empat indikator yang terdiri dari (1) informasi persyaratan pembuatan e- KTP sudah

benar, (2) informasi persyaratan pembuatan e-KTP sudah lengkap, (3) informasi

persyaratan pembuatan e- KTP memiliki maksud yang jelas, (4) mampu

menanamkan kepercayaan kepada masyarakat. Ada beberapa prosedur atau tata

cara dalam pembuatan e- KTP untuk Warga Negara Indonesia (WNI) antara lain

(1) sudah berusia 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin, (2) foto copy Kartu

Keluarga atau KK untuk membuata e- KTP yang baru. Syarat pembuatan e- KTP

baru untuk orang asing yang mempunyai izin tetap adalah:

1. sudah berusia 17 tahun, sudah kawin atau sudah pernah kawin,

2. membawa foto copy Kartu Keluarga atau KK,

3. harus membawa dokumen perjalanan,

4. kartu izin tinggal tetap atau menetap.

Persyaratan penerbitan e-KTP untuk Warga Negara Indonesia atau disingkat

dengan (WNI) yang pindah dari suatu daerah ke daerah lainnya. (1) membawa surat

keterangan pindah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari kabupaten atau

kota asal, (2) membawa foto copy Kartu Keluarga (KK). Persyaratan pembuatan e-

KTP bagi Warga Negara Indonesia yang baru datang dari luar negeri (1) harus ada

dan membawa surat keterangan pindah dari perwakilan Indonesia, (2) membawa

foto copy Kartu Keluarga atau KK. Untuk persyaratan penerbitan atau pembuatan

e- KTP untuk orang asing yang telah mempunyai izin untuk tinggal dan menetap di

Indonesia dengan cara mencantumkan surat keterangan pindah.

Dalam persyaratan penerbitan dan pembuatan e-KTP dikarenakan adanya

perubahan data-data untuk Warga Negara Indonesia atau disingkat dengan (WNI)

maupun untuk Warga Negara Asing atau yang disingkat dnegan (WNA) yang

mempunyai perizinan untuk tinggal menetap di Indonesia (1) membawa foto copy

Kartu Keluarga atau KK, (2) membawa e- KTP yang lama, (3) mempunyai dan

membawa kartu izin untuk menetap di wilayah tersebut, (4) mempunyai surat

keterangan atau bukti perubahan data. Syarat penertiban e- KTP karena peranjangan

bagi orang asing yang mempunyai izin untuk tinggal dan menetap di Indonesia (1)

membawa foto copy Kartu Kelurga atau KK, (2) membawa e- KTP yang lama, (3)

mempunyai dan membawa dokumen perjalanan, (4) mempunyai kartu perizinan

688

untuk tinggal dan menetap di wilayah tersebut. Untuk pengurusan dan penerbitan

e- KTP karena hilang atau rusak diperuntukkan Warga Negara Indonesia dan Warga

Negara Asing : (1) Dengan membawa surat keterangan hilang dari pihak kepolisian,

(2) Dengan membawa e-KTP yang rusak, (3) Dengan membawa foto copy Kartu

Keluarga atau KK, (4) Dengan membawa dokumen perjalanan RI atau dokumen

perjalanan, (5) Dengan mempunyai dan membawa kartu perizinan untuk tinggal

tetap. Jadi, pada proses perekaman dan penertiban e- KTP yang baru oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten atau kota di luar domisili dilakukan

dengan cara tidak melakukan perubahan data penduduk dan harus membawa foto

copy Kartu Keluarga atau KK. 2

Selain dengan syarat pemberlakuan dalam membuatan e-KTP, syarat dalam

pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA juga harus memenuhi syarat dan

ketentuan sebagai berikut (1) Warga Negara Indonesia atau WNI yang berusia

dibawah 17 tahun dan belum pernah kawin, (2) cara pembuatan Kartu Tanda

Penduduk Anak atau Kartu Identitas Anak atau KIA harus dilakukan oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten atau kota, (3) untuk ketentuan yang

lebih lanjut dalam soal penerbitan Kartu Identitas Anak atau KIA akan diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri atau PERMENDAGRI. Dalam pembuatan Kartu

Identitas Anaka atau KIA, Peraturan Menteri Dalam Negeri atau PERMENDAGRI

menetapkan UU Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak atau KIA

dibagi menjadi dua bagian yaitu (1) untuk anak usia 0- 5 tahun tanpa menggunakan

foto, (2) untuk anak- anak yang berusia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang

satu hari harus menggunakan foto. Untuk syarat membuat Kartu Tanda Penduduk

Anak atau Kartu Identitas Anak / KIA yang sudah tercantum dalam peraturan

tersebut meliputi foto coppy akta kelahiran, foto copy KTP orang tua, foto copy

Katu Keluarga atau KK dan harus melampirkan foto yang berukuran 2 x 3.

e- KTP juga mempunyai banyak manfaat yaitu sebagi identitas diri,

membuka rekening di bank, mengajuakan kredit, untuk mengurus berbagai macam

surat izin, sebagai suatu persyaratan untuk melakukan pemilihan umum (pemilu),

mencegah dalam pemalsuan KTP, dan untuk mendapatkan database kependudukan

2 https://www.cermati.com/artikel/makin-mudah-begini-cara-membuat-e-ktp-tanpa-surat-

pengantar-rtrw di akses tanggal 28 November 2019

https://www.cermati.com/artikel/makin-mudah-begini-cara-membuat-e-ktp-tanpa-surat-pengantar-rtrw

https://www.cermati.com/artikel/makin-mudah-begini-cara-membuat-e-ktp-tanpa-surat-pengantar-rtrw

689

yang akurat. Adapun tata cara dalam pembuatan Kartu Identitas Anaka (KIA)

meliputi sebagai berikut: (a) pemohon atau orang tua anak menyerahkan berbagai

persyaratan yang telah ditentukan mulai dari foto coppy akta kelahiran, foto coppy

KTP dari orang tua, foto coppy kartu keluarga/ KK, dan melampirkan foto 2 x 3

,(b) kemudian Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil akan segera memproses dan

menerbitkan Kartu Identitas Anak/ KIA tersebut, (c) Kartu Identitas Anak atau KIA

dapat diberikan kepada orang tua atau pemohon melalui dinas tersebut atau melalui

kecamatan dan desa/ kelurahan dimana pemohon tersebut tinggal, (d) dinas dapat

menerbitkan kartu tersebut melalui berbagai pelayanan yang salah satunya adalah

pelayanan keliling dengan menggunakan mobil keliling atau mobiling.

Jumlah anak yang sudah mendapatkan Kartu Identitas Anak atau biasa

disingkat dengan KIA di kota Batu sebagai berikut:

Tabel 1. Anak usia 0 sampai taman kanak- kanak kota Batu


1 Batu 1.380

2 Bumiaji 381

3 Junrejo 433

Total 2.194

Tabel 2. Anak Sekolah Dasar Kota Batu


1 Batu 3.803

2 Bumiaji 2.033

3 Junrejo 1.343

Total 7.179

Tabel 3. Anak Sekolah Menengah Pertama


1 Batu 1.227

2 Bumiaji -

3 Junrejo -

Total 1.227

690

Tabel 4. Anak Sekolah Menenggah Atas


1 Batu -

2 Bumiaji 22

3 Junrejo -

Total 22

Sumber daya mempunyai faktor yang sanggat penting bagi

mengimplementasikan Kartu Identitas Anak atau KIA . Adapun beberapa faktor-

faktor penghambat dalam pelaksanaan dan pembuatan Kartu Identitas Anak atau

KIA yaitu dikarenakan jauhnya jarak dari tempat tinggal untuk menuju ke kantor

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil atau DISPENDUKCAPIL yang jauh,

kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat,

kurangnya keinginan dari masyarakat yang terutama orang tua akan pentingnya

adanya Kartu Identitas Anak.

Terdapat hambatan kebijakan dalam membuat Kartu Identitas Anak atau

KIA yang terjadi kota Batu yang terkait dengan adanya sarana dan prasarana,

koneksi antar jaringan listrik yang membutuhkan waktu, serta adanya tenaga

pegawai yang sangat terbatas. Dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Batu diperlukan juga adanya pegawai yang khusus untuk melakukan kegiatan

sosialisasi kepada masyarakat dalam hambatan internal yang juga merupakan salah

satu faktor pendukung untuk pelayanan dan jika tidak adanya pendukung yang baik

maka pelayanan tersebut akan sulit untuk dilakukan. Selain adanya hambatan

internal ada juga hambatan yang eksternal yaitu adanya masyarakat yang kurang

dalam memahami dan menangkap adanya informasi dan kurang memahami

pelaksanaan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil Kota Batu kepada masyarakat, serta kurang adanya partisipasi dari

masyarakat tentang adanya Kartu Identitas Anak atau KIA.

Dalam hal ini ada beberapa upaya untuk mengatasi hambatan dalam

membuat Kartu Identitas Anak yaitu antara lain pihak dari Dinas Kependudukan

Dan Catatan Sipil di Kota Batu ini harus memberikan suatu pemahaman kepada

masyarakat mengenai pentingnya Kartu Identitas Anak atau KIA. Dalam hal ini

691

juga akan mendapat respon dan tanggapan yang baik dari masyarakat terutama dari

orang tua yang memiliki anak yang berumur 17 tahun kebawah. Dalam upaya

tersebut Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batu akan mengadakan

sosialisasi kepada masyarakat melalui sekolah-sekolah, melalui para orang tua,

desa- desa, dan RT/ RW yang ada di wilayah Kota Batu. Sehigga masyarakat akan

lebih memahami dan mengerti dengan adanya program pembuatan Kartu Identitas

Anak atau KIA. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batu sanggat

berupaya keras supaya masyarakat dalam mengurus dokumen dalam pembuatan

Kartu Identitas Anak atau KIA tidak lagi mengalami kesulitan karena sudah adanya

suatu program layanan yang telah menggunakan mobil keliling atau mobiling. Ada

empat inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Batu dalam melakukan pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA yaitu

antara lain sebagai berikut ini (1) pelayanan saeama 30 menit, (2) pelayanan mobil

keliling atau disingkat mobiling, (3) pelayanan yang dilakukan secara online, (4)

pelayanan tri in one.

Adapun proses dalam pembuatan e- KTP meliuti antara lain yaitu (1)

mendatangi kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil atau

DISPENDUKCAPIL yang ada di kota atau kabupaten dimana kita tinggal dengan

membawa foto copy Kartu Keluarga atau KK. (2) mengambil nomor antrian.

Tunggu nomer anda untuk dipanggil oleh petugas Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil kemudian petugas tersebut melakukan verifikasi data penduduk dari

kartu Keluarga atau KK dan melakukan pengecekan database kependudukan. (3)

kemudian petugas juga akan melakukan pengambilan foto langsung ditempat,

kemudian melakukan pengambilan tanda tanggan pada alat perekam tanda tanggan

elektronik, perekaman sidik jari (jempol dan telunjuk kanan), selanjutnya

melakukan proses scan retina (iris) mata dan selanjutnya petugas akan

membubuhkan tandatanggan dan stempel pada surat panggilan sebagai bukti bahwa

kalau kita sudah melakukan perekaman foto, tandatanggan, scan retina mata, sidik

jari, dan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan semua itu memerlukan waktu

antara 10 sampai 15 menit. Dan yang terkahir (4) setelah semua itu selesai maka e-

KTP tersebut akan dicetak dan akan memerlukan waktu kurang lebih paling cepat

selama satu jam.

692

Ada beberapa hambatan-hambatan dalam prosedur pembuatan e-KTP yaitu

kurangnya sosialisasi dalam sistem proses pelayanan penerapan Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan atau SIAK dalam pelayanan kependudukan sehingga

masih adanya berbagai proses-proses yang rumit sehingga pihak yang berwajib

harus bisa mengatasi hambatan- hambatan yang dijumpai dalam proses pelayanan

kepada masyarakat yang terutama dalam pembuatan e-KTP dan yang perlu

diperhatikan oleh petugas Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dalam

pembuatan e-KTP yaitu pelayanan yang berkualitas, produktifitas, efektifitas, dan

efesiensi dalam seluruh tatanan administrasi pelayanan publik di dalam Dinas

Kependudukan Dan Catatan Sipil.

Direktorat Jenderal Disdukcapil dan Kementerian Dalam Negeri RI (2012),

bahwa KTP berbasis NIK secara Nasional yang biasa disebut dengan KTP

Elektronik. KTP tersebut yang mempunyai spesifikasi dan format KTP Nasional

yang menggunakan sistem pengamanan khusus dan dapat berlaku sebagai Identitas

resmi yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten atau Kota. Menurut UU RI

Nomor 24 tahun 2013, yang merupakan perubahan atau jo atas UU Nomor 23 tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa KTP Elektronik

selanjutnya disingkat KTP elektonik adalah KTP yang merupakan identitas resmi

penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan Disdukcapil Kabupaten/Kota. NIK

hanya bisa diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan menggunakan

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau disingkat dengan (SIAK). Pada

KTP elektronik untuk Warga Negara Indonesia (WNI) ini berlaku untuk seumur

hidup dan untuk bagi orang Asing ini berlaku sesuai dengan masa izin untuk tinggal

tetapnya. Hal ini juga ditujukan sebagai suatu efisiensi Anggaran.

Dengan adanya KTP elektronik ini masyarakat tidak perlu lagi untuk

memperpanjang tiap lima tahun sekali. Kecuali, bagi warga negara yang mengalami

peristiwa atau perubahan status kependudukannya. Seperti status pernikahan, gelar

pendidikan atau perubahan domisili ataupun KTP elektroniknya hilang atau rusak.

Sedangkan, menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 tahun 2012

yang mengenai Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009

mengenai Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan merupakan : a.

Identitas resmi sebagai bukti domisili penduduk. b. Bukti diri penduduk untuk

693

pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. dan c.

Bukti diri penduduk untuk pengurusan layanan publik di Instansi Pemerintah,

Pemerintah daerah, perbankan dan swasta yang berkaitan dengan dan tak terbatas

pada perijinan, usaha, perdagangan, jasa perbankan, asuransi perpajakan dan

pertanahan.

Berikut alur dalam kepengurusan dokumen Kependudukan termasuk

didalamnya kepengurusan KTP elektronik :

‘

Pada permasalahan mekanisme pengurusan KTP elektronik melalui UPT

Kecamatan yang bertambah lagi dengan adanya ketidakmauan atau keengganan

masyarakat untuk mengurus sendiri dokumen kependudukan khususnya KTP

elektronik sendiri. Sehingga hal tersebut yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang

tidak bertanggung jawab seperti halnya oknum Aparat atau perangkat desa maupun

biro jasa atau calo dalam kepengurusan KTP elektronik tersebut. Dan dimana biro

jasa atau calo dalam kepengurusan dokumen kependudukan atau KTP elektronik

tidak diberi imbalan atas jasa ataupun karena imbalan atas jasa tersebut sedikit,

maka berdampak dalam kepengurusan KTP elektronik tersebut, yaitu dimolorkan

atau tidak jelasnya waktu penyelesaian atau waktu jadi kepengurusan KTP

elektronik tersebut. Sehingga terkesan bahwa layanan kependudukan atau KTP

elektronik melalui UPT Kecamatan yang tidak jelas atau kurang transparan, berbelit

belit, berbayar, tidak pasti kapan jadinya dan lain sebagainya.

Faktor- faktor pendukung dalam proses pelayanan e- KTP adalah sebagai

berikut yaitu setiap penyelenggaraan pelayanan public harus memiliki ptandar

PEMOHON

KECAMATAN

RT/RW DESA/ KEL MENGISI BLNKO

DAN MELENGKAPI

PERSYARAKATAN

UPT

DISPENDUK

DAN

PENCATATAN

SIPIL

PROSES

PENCET

AKAN

KTP

DISPENDUK

DAN

PENCATATA

N SIPIL

UPT DISPENDUK

DAN

PENCATATAN

SIPIL

694

pelayanan dan harus dipublikasikan untuk sebagai jaminan dalam adanya kepastian

untuk penerima pelayanan. Menurut Moenir (2002: 88), dalam pelaksanaan suatu

pelayanan publik terdapat beberapa faktor- faktor yang mendukung antara lain yaitu

seperti adanya kesadaran dari pegawai Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil,

adanya aturan- aturan yang mendukung, adanya faktor- faktor dari organisasi,

adanya faktor kemampuan dan ketrampilan, serta adanya faktor- faktor dalam

sarana dan prasarana yang mendukung dalam suatu pelayanan.

Bentuk- bentuk wewenang dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk

Elektronik dapat disingkat dengan (E-KTP) kepada Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Batu. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau

DISPENDUKCAPIL adalah suatu perangkat instansi pemerintah kabupaten atau

kota yang bertanggung jawab dan yang mempunyai wewenang dalam

melaksanakan pelayanan urusan - urusan administrasi kependudukan . Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan suatu instansi dalam pelaksanaan yang

melaksanakan dalam urusan administrasi kependudukan dengan berbagai

kewajiban - kewajiban yang meliputi sebagai berikut ini: (a) mendaftar suatu

peristiwa- peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa- peristiwa yang penting.

(b) memberikan pelayanan- pelayanan yang sama dan harus bisa professional

kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa dalam kependudukan dan

peristiwa penting yang ada dalam masyarakat. (c) Dalam mencetak, menerbitkan

dan mendistribusikan dokumen dalam kependudukan. (d) selanjutnya,

mendokumentasikan hasil dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. (e)

menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa apa yang ada dalam

kependudukan dan peristiwa penting lainnya. (f) melakukan dan melaksanakan

kegiatan verivikasi dan validasi data serta infornasi yang telah disampaikan oleh

penduduk dalam suatu pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu merupakan salah satu

perangkat pemerintah daerah Kota Batu yang bertanggung jawab dan berwenang

dalam melaksanakan suatu pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan

serta memperoleh pelimpahan wewenang pengadaan Kartu Tanda Penduduk

Elektronik atau disingkat dengan (e-KTP) dari Kementerian Dalam Negeri. Dalam

wewenang tersebut dapat diperoleh melalui Pasal 8 huruf C Undang-Undang

695

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan, lembaran Negara Tahun 2013 Nomor

232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475, menyatakan bahwa Instansi

Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan mempunyai

kewajiban yang meliputi sebagai berikut ini : mencetak dokumen, menerbitkan

dokumen - dokumen yang penting, dan mendistribusikan berbagai dokumen-

dokumen kependudukan yang ada dalam kota atau kabupaten tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah lalu, di ubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan daerah dan kemudian kembali di ubah lagi dengan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, kemudian diubah lagi menjadi Negara Republik Indonesia

(NKRI) nomor 5587 yang telah menimbulkan konsekuensi adanya pelimpahan

dalam kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dalam

mengurusi berbagai urusan - urusan rumah tangganya sendiri - sendiri. Dalam suatu

pelaksanaan otonomi daerah juga memungkinkan pemberian suatu wewenang yang

lebih luas lagi kepada pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan di dalam suatu

bidang dalam pemerintahan terutama dalam hal pelayanan publik, salah satunya

adalah dalam penyelenggaraan di dalam bidang administrasi kependudukan. Hal ini

juga sudah sesuai dengan tujuan otonominya yaitu untuk mencapai suatu efektifitas

dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Dalam suatu wewenang yang lebih luas dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi

kependudukan, terlihat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa pemerintah kabupaten atau

kota yang berkewajiban dan bertanggung jawab atas menyelenggarakan urusan

Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati atau walikota dengan

kewenangan yang meliputi sebagai berikut : (a) terdapat koordinasi dalam

penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. (b) terdapat pembentukan Instansi

Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan. (c)

pada pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai

696

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (d) dalam pembinaan dan

sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; (e) pelaksanaan kegiatan

pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan. (f) penugasan

kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi

Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan. (g) penyajian Data

Kependudukan berskala kabupaten atau kota berasal dari Data Kependudukan yang

telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab

dalam urusan pemerintahan dalam negeri. dan (h) koordinasi pengawasan atas

penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dalam penjelasan diatas sudah terlihat bahwa Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil di Kota Batu memperoleh pelimpahan atas wewenang yang

bersifat hukum publik karena wewenang yang telah diberikan akan menimbulkan

akibat - akibat hukum yang bersifat hukum publik seperti mengambil keputusan-

keputusan atau menetapkan suatu rencana yang terkait dengan wewenang mencetak

e-KTP yang diperolehnya. Dalam pelimpahan wewenang tersebut yang diperoleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk mencetak e-KTP

merupakan suatu wewenang pemerintahan yang berasal dari peraturan perundang-

undangan yang melalui cara delegasi. Delegasi merupakan pelimpahan wewenang

pemerintah dalam suatu organ pemerintahan yang telah memperoleh wewenang

secara atributif kepada organisasi lain dengan dasar peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pendelegasian wewenang ini

adalah Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, kemudian diganti lagi dalam Negara

Nomor 5475, yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana dalam melaksanakan

urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: untuk

mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan. Menurut

Ridwan HR, dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini

terdapat syarat-syarat sebagai berikut :

1. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (delegans) yang tidak dapat lagi

menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.

697

2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya

delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan

perundang-undangan.

3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian

tidak diperkenankan adanya delegasi.

4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang

untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;

5. Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan instruksi atau

pentunjuk tentang penggunaan wewenang tersebut meliputi meliputi:

mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan.

Menurut Ridwan HR, dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan

melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

1. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi atau disingkat sebagai (delegans)

tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

2. Delegasi tersebut berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, yang berarti delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan

untuk itu di dalam peraturan perundang-undangan.

3. Delegasi tidak kepada bawahan, yang dimana dalam suatu hubungan hierarki

kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

4. Kewajiban memberikan keterangan atau penjelasan, yang dimana dalam

delegans tersebut dapat berwenang untuk meminta penjelasan tentang

pelaksanaan wewenang tersebut.

5. Peraturan kebijakan atau disingkat dengan (beleidsregel), yang berarti

delegansi tersebut memberikan berbagai instruksi - intruksi atau petunjuk yang

meliputi tentang penggunaan wewenang tersebut.

KESIMPULAN

Dalam prosedur pembuatan e - KTP mempunyai tujuan yaitu seperti

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang telah ditetapkan dalam Undang-

Undang dan peraturan yang sudah berlaku. Pemerintah kota Batu memberikan

pelayanan e-KTP kepada stakeholders yang terkait. Stakeholder merupakan orang

yang mempunyai kemauan maupun kepentingan dalam suatu Instansi atau

kepentingan lainnya. Yang sudah menjadi salah satu tugas dari Dinas

698

Kependudukan dan Catatan Sipil yang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi, yaitu

memberikan pelayanan yang baik salah satunya pelayanan dalam pembuatan e-

KTP. maka dari itu informasi dalam pembuatan e-KTP sudah merupakan tanggung

jawab dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Batu untuk

mempertahankan tanggung jawabnya yang sudah tertulis pada peraturan

perundang- undangan yang berlaku. Maka dari itu pemerintah daerah khususnya

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dituntut untuk selalu memberikan informasi

yang relevan dan aptudate dalam pembuatan e-KTP.

Pada pasal 13 Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang pendaftaran


a. Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK).

b. Nomor Identitas Kependudukan berlaku seumur hidup dan selamanya, yang



c. Nomor identitas kependudukan di cantumkan dalam setiap dokumen dalam



identitas lainnya. Kartu Tanda Penduduk elektronik, e-KTP atau KTP-

el adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam

Pelaksanaan tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30

April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197

kabupaten atau kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk

yang tersebar di 300 kabupaten atau kota lainnya di Indonesia.

Secara keseluruhan pada akhir tahun 2012 ditargetkan setidaknya ada 172

juta penduduk sudah memiliki e-KTP dan dari awal sampai akhir tahun 2013

perekaman data penduduk tetap berlanjut sampai seluruh penduduk Indonesia wajib

KTP terekam data pribadinya. Permasalahan mekanisme pengurusan KTP

elektronik melalui UPT Kecamatan bertambah lagi dengan ketidakmauan atau

keengganan masyarakat untuk mengurus sendiri dokumen kependudukan

khususnya KTP elektronik sendiri. Sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh

pihakpihak yang tidak bertanggung jawab seperti halnya oknum Aparat atau

perangkat desa maupun birojasa atau calo dalam kepengurusan KTP elektronik

699

tersebut. Dan tatkala birojasa atau calo dalam kepengurusan dokumen

kependudukan atau KTP elektronik tidak diberi imbalan atas jasa ataupun karena

imbalan atas jasa tersebut sedikit, maka berdampak dalam kepengurusan KTP

elektronik tersebut, yaitu dimolorkan atau tidak jelasnya waktu penyelesaian atau

waktu jadi kepengurusan KTP elektronik tersebut. Sehingga terkesan bahwa

layanan kependudukan atau KTP elektronik melalui UPT Kecamatan tidak jelas

atau kurang transparan, berbelit belit, berbayar, tidak pasti kapan jadinya dan lain

sebagainya.


Daerah kemudian di ubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan daerah dan kemudian kembali di ubah lagi dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, kemudian diubah lagi menjadi Negara Republik

Indonesia ( NKRI) nomor 5587 yang menimbulkan konsekuensi adanya

pelimpahan dalam kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk

dalam mengurusi berbagai urusan- urusan rumah tangganya sendiri- sendiri.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah juga memungkinkan dalam pemberian

suatu wewenang yang lebih luas lagi kepada pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan di dalam suatu bidang dalam pemerintahan terutama dalam hal

penyelenggaraan pelayanan publik, salah satunya adalah dalam suatu

penyelenggaraan di dalam bidang administrasi kependudukan. Hal tersebut sudah

sesuai dengan tujuan otonominya yaitu untuk mencapai suatu efektifitas dan

efisiensi dalam pelayanan publik.

Pemberian atas wewenang yang lebih luas dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi

kependudukan, terlihat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun



kota berkewajiban dan bertanggung jawab atas menyelenggarakan urusan


kewenangan meliputi sebagai berikut ini

1) koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

700

2) pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang

Administrasi Kependudukan;

3) pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

4) pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

5) pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi

Kependudukan;

6) penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan

Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;

7) penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data

Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian

yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan

8) koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dalam penjelasan diatas sudah terlihat bahwa Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil di Kota Batu memperoleh pelimpahan atas wewenang yang

bersifat hukum publik karena wewenang yang telah diberikan akan menimbulkan

akibat- akibat hukum yang bersifat hukum publik seperti mengambil keputusan-

keputusan atau menetapkan suatu rencana yang terkait dengan wewenang

mencetak e-KTP yang diperolehnya. Pelimpahan wewenang tersebut yang

diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk mencetak e-

KTP yang merupakan suatu wewenang pemerintahan yang berasal dari peraturan

perundangundangan yang didapat melalui cara delegasi, yaitu pelimpahan

wewenang pemerintah oleh suatu organ pemerintahan yang telah memperoleh

wewenang secara atributif kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-

undangan.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pendelegasian

wewenang ini adalah Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, kemudian

diganti lagi dalam Negara Nomor 5475, yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana

melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang

meliputi: mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan.

701

Menurut Ridwan HR, dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan

melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut :

1. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi atau disingkat dengan (delegans)

tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang

berarti dalam delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam

peraturan perundang-undangan;

3. Delegasi tidak kepada bawahan, yang dimana dalam hubungan hierarki

kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang

untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.

5. Peraturan kebijakan atau disingkat sebagai (beleidsregel), artinya delegans

memberikan instruksi atau petunjuk tentang penggunaan wewenang tersebut

meliputi meliputi: mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen

kependudukan.

Kartu Identitas anak merupakan identitas resmi yang dimiliki oleh anak

yang berusia dibawah 17 tahun dan belum pernah menikah. Pemerintah

menerbitkan Kartu Identitas Anak ini bertujuan sebagai upaya dalam memberikan

perlndungan terhadap anak, meningkatkan pendataan terhadap anak, dan

memberikan pelayanan publik kepada anak untuk memberikan hak- hanya sebagai

anak- anak Warga Negara Indonesia.

Pada pasal 13 Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang pendaftaran


A. Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK).

B. Nomor Identitas Kependudukan berlaku seumur hidup dan selamanya, yang



C. Nomor identitas kependudukan di cantumkan dalam setiap dokumen dalam



identitas lainnya.

702

Kebijakan publik dapat juga berarti serangkaian tindakan yang ditetapkan

dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan

tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Bentuk kebijakan publik itu bisa

berupa undang-undang atau peraturan daerah (Perda) dan lain (Dewi, 2002:1).

Menurut James Anderson, dalam Sunggono (2004:23) mengatakan bahwa

kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-

badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah juga

memungkinkan dalam pemberian suatu wewenang yang lebih luas lagi kepada

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan di dalam suatu bidang dalam

pemerintahan terutama dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik, salah satunya

adalah dalam suatu penyelenggaraan di dalam bidang administrasi kependudukan.

Hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan otonominya yaitu untuk mencapai suatu

efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Jadi, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu

memperoleh pelimpahan atas wewenang yang bersifat hukum publik karena

wewenang yang telah diberikan akan menimbulkan akibat- akibat hukum yang

bersifat hukum publik seperti mengambil keputusan- keputusan atau menetapkan

suatu rencana yang terkait dengan wewenang mencetak KTP-el yang diperolehnya.

Pelimpahan wewenang tersebut yang diperoleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Batu untuk mencetak KTP-el merupakan suatu wewenang

pemerintahan yang berasal dari peraturan perundangundangan yang didapat melalui

cara delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah oleh suatu organ

pemerintahan yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain

dengan dasar peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pendelegasian

wewenang ini adalah Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, kemudian

diganti lagi dalam Negara Nomor 5475, yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana

melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang

meliputi: mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan.

703

Pelayanan publik yang dapat diartikan juga sebagai suatu pemenuh keinginan dan

kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara.


Daerah kemudian di ubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan daerah dan kemudian kembali di ubah lagi dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, kemudian diubah lagi menjadi Negara Republik

Indonesia ( NKRI) nomor 5587 yang menimbulkan konsekuensi adanya

pelimpahan dalam kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk

dalam mengurusi berbagai urusan- urusan rumah tangganya sendiri- sendiri.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah juga memungkinkan dalam pemberian

suatu wewenang yang lebih luas lagi kepada pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan di dalam suatu bidang dalam pemerintahan terutama dalam hal

penyelenggaraan pelayanan publik, salah satunya adalah dalam suatu

penyelenggaraan di dalam bidang administrasi kependudukan. Hal tersebut sudah

sesuai dengan tujuan otonominya yaitu untuk mencapai suatu efektifitas dan

efisiensi dalam pelayanan publik.

Dalam pemberian atas wewenang yang lebih luas dari pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi

kependudukan, terlihat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun



kota berkewajiban dan bertanggung jawab atas menyelenggarakan urusan


kewenangan meliputi sebagai berikut ini

1. terdapat koordinasi dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang

Administrasi Kependudukan.

3. terdapat pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. terdapat pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

704

5. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi

Kependudukan.

6. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan

Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan.

7. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten atau kota berasal dari Data

Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian

yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri. Dan yang

terakhir

8. terdapat koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

Baunsele, Desi Andelia Et Al. (2019). Proses Pelayanan E-KTP Dalam Usaha

Tertib. 8(1): 112–15.

Hadi, Krishno, Asworo, Listiana, Taqwa, Iradhad. (2020). “Inovasi Dialogis:

Menuju Transformasi Pelayanan Publik Yang Partisipatif (Kajian Sistem

Pelayanan Malang Online). Journal of Government and Civil Society,

4(1),115–129, DOI: http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v4i1.2438

Mahardika, Rizalaidi, And Cahyo Sasmito. (2017). Pengaruh Sinkronisasi

Informasi Pelayanan Terhadap Voice ( Ekspresi Ketidakpuasan ) Masyarakat.

6(2): 2–7.

Nur Ayyul Hisbani, Musliha Karim, Ihyani Malik. (2015). Penerapan Inovasi

Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten

Enrekang.: Jurnal Administrasi Publik 1(3), 265–76.

Prasetya Eka Pratama, Muhammad Kamil, Salahudin Salahudin. 2019.

Implementation of the Integrity Zone Development Program towards a

Corruption-Free Area and a Serving Clean Bureaucracy Region. Journal of

Local Government Issues, 2 (2), 134-

148, DOI: https://doi.org/10.22219/logos.Vol2.No2.134-148.

Purwadi, S.Kom. M.Si. (2018). Kualitas Pelayanan E-Ktp Elektronik Di

Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.: Kualitas Pelayanan E-Ktp

Elektronik Di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung 1(2012): 1–11.

http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v4i1.2438

https://doi.org/10.22219/logos.Vol2.No2.134-148

705

Ratna, Ria, and Sari Pasaribu. (2018). Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan

Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kota Batu.7(2): 158.

Rusmiati Teti Elis. (2017). Analisis Sistem Pelayanan e- KTP di Kelurahan Poris

Gaga Tangerang, 1(2).

Sahya Anggara. (2012). Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV. Pustaka

Setia.Hal.567-568 citra.

Shofi, M, And Sugeng Rusmiwari. (2019). Proses Pelayanan E-Ktp Dalam Usaha

Tertib Administrasi Kependudukan Implementasi Program Keluarga Harapan

( Pkh ) Dalam Pengentasan Kemiskinan Bidang Pendidikan ( Studi Di Desa

Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu . 8(1): 116–21.

Widiastuti, Ika. (2018). Kebijakan Pelayanan E-Ktp Di Kota Bandung Public

Inspiration : Jurnal Administrasi Publik. 3(1): 16–25.

Wijayanti, Eka, and Anita Sindar. (2018). Implementasi Analytical Hierarchy

Process Dalam Menentukan Tingkat Kepuasan Pelayanan E-Ktp.: Jurnal

Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi, 1, 93–96.

upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan sistem

Documents