PENINGKATAN KUALITAS BELANJA DAERAH DAN PERTUMBUHAN

EKONOMI DAERAH

DESIANA NURUL AINI

IKA SETYA SULISTYARINI

ROBITHOH SABILILLAH

Gambaran Umum Belanja Pemda dan Kondisi Ekonomi / Kesejahteraan Daerah

Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Belanja

Daerah dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi serta Kesejahteraan Masyarakat di

Daerah

Top Menu

Studi Kasus

Belanja Pemerintah Daerah

Belanja Daerah Dalam Kaitannya Dengan Kondisi

Ekonomi

First Menu

KEBIJAKAN DI BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI

KEBIJAKAN TRANSFER DAERAH

KEBIJAKAN HIBAH DI DAERAH

KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KEBIJAKAN MELALUI PENDANAAN DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN DAN

URUSAN BERSAMA

Second Menu

APBD Berdasarkan teori keyness

Dalam struktur APBD ada tiga komponen penting

BELANJA PEMERINTAH DAERAH

TREN BELANJA APBD 2007-2010

TAHUN BLNJ TOTAL BELANJA PEGAWAI % thd Total belanja

TOTAL TDK LANGSUNG

LANGSUNG TDK LANGSUNG

LANGSUNG

2007 317.041 121.879 99.506 22.373 31,39% 7,06%

2008 390.392 153.823 128.071 25.752 32,81% 6,60%

2009 429.580 180.439 155.959 24.480 36,30% 5,70%

2010 443.561 198.562 174.763 23.799 39,40% 5,37%

Potret Belanja Pegawai APBD 2007-2010(dalam miliar)

Sebaran Alokasi Dana

Dekonsentrasi Tahun

Anggaran 2008-2011

Sebaran Alokasi Dana

Tugas PembantuanTahun Anggaran

2008-2011

BELANJA DAERAH DALAM KAITANNYA DENGAN KONDISI EKONOMI

Perbandingan Realisasi Belanja Daerah dengan Jumlah

Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin

Perbandingan Realisasi Belanja Daerah dengan Tingkat

Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan

BELANJA APBD PER KAPITA (belum)

Indikator Ekonomi Per Daerah 2008 – 2010

Untuk indikator pertumbuhan ekonomi relatif sangat fluktuatif hampir di seluruh daerah. Hal ini wajar, karena sifat pertumbuhan ekonomi memang berbeda dengan dua indikator lainnya, dimana kemiskinan dan pengangguran dinilai berhasil apabila dapat ditekan dan terus menunjukan penurunan. Sementara fokus keberhasilan pertumbuhan ekonomi adalah apabila menunjukkan pertumbuhan yang positif (tidak harus progresif) dan pertumbuhannya tidak jauh di bawah pertumbuhan ekonomi daerah lainnya ataupun jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan di Bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah

Kebijakan Transfer ke Daerah

Kebijakan hibah ke daerah

Kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

Kebijakan melalui pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS BELANJA DAERAH DAN MENDORONGPERTUMBUHAN EKONOMI SERTA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI

DAERAH

Kebijakan di Bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah

Permasalahan yang umumnya adalah belum memberikan

kontribusi yang signifikan terhadap daerah secara

keseluruhan.

3 TUJUAN POKOK UU PDRD

a. memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalanb. meningkatkan akuntabilitas daerahc. memberikan kepastian bagi dunia usaha

Kebijakan Transfer ke Daerah

DBH,DAU dan

DAK, serta ditambah lagi dengan

berbagai jenis transfer lainnya

Khusus untuk DBH (kecuali DBH CukaiHasil Tembakau dan DBH Dana Reboisasi) dan DAU

bersifat block grant,perhitungan alokasi DAK untuk masing-

masing daerah dilakukan berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis

Pemerintah juga menetapkan satu jenis transfer baru yaitu Dana Insentif Daerah

(DID). Outcome tersebut antara

lain, adalah outcome pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pengurangan

kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Kebijakan hibah ke daerahPMK Nomor 168/2008 tentang

Hibah Daerah dan PMK Nomor 169/2008(cari tahun 2010nya) tentang Tata Cara Penyaluran

Hibah Kepada Pemerintah Daerah

Terdapat tiga kegiatan hibah daerah yang secara efektif

telah disalurkan dananya pada tahun 2010

Kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

Keuangan Daerah (KKD) Latihan Keuangan Daerah

(LKD) KKD Khusus

Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daerah (KKDK)

Kebijakan melalui pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

1)Peningkatan proporsi alokasi pendanaan atas program dan kegiatan

2)Melakukan upaya sinergi pusat dan daerah

3)Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

4)Memperbaiki pola perencanaan

5)Memprioritaskan daerah yang tertinggal atau daerah yang berkinerja baik

Studi Kasus

Mendesak APBD “Pro Poor”Tahun 2010Total Belanja Birokrasi Mencapai 66,11%Belanja Publik 33,89%Tahun 2009Untuk Birokrasi 64,03%Belanja Publik Sebesar 35,97% (Suara Pembaruan, 13/7/10)