1

UNI EROPA: SEJARAH, KEANGGOTAAN, DAN STUKTUR KELEMBAGAAN

(Farida Puspitasari,SH,M.Hum)

I. PENDAHULUAN

Manusia pada umumnya, dilahirkan seorang diri1. Sebagai pribadi yang

utuh, manusia terbentuk dan ditempa dari lingkungannya. Dalam hal ini, skup

terkecil dari lingkungan yang pertama kali dikenalnya adalah keluarga. Eksistensi

keluarga terwujud dari kesatuan beberapa manusia yang mempunyai keinginan

yang sama untuk mencapai tujuannya. Keluarga hidup dalam suatu kelompok

sosial, yang kemudian dikenal sebagai masyarakat. Masyarakat bisa diartikan

sebagai satu kehidupan bersama yang anggota-anggotanya mengadakan pola

tingkah laku yang maknanya dimengerti oleh sesama anggota. Masyarakat

merupakan suatu kehidupan bersama yang teroganisir untuk mencapai dan

merealisisasikan tujuan bersama.2

Di dalam hubungan antar manusia dengan manusia lain dalam

masyarakat tersebut, yang agaknya paling penting adalah reaksi yang timbul

sebagai akibat hubungan-hubungan tadi. Reaksi tersebutlah yang menyebabkan

tindakan seseorang bertambah luas. Sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai

dua hasrat atau keinginan pokok. Pertama, keinginan menjadi satu dengan

manusia lain di sekelilingnya, yaitu masyarakat. Kedua, kenginan untuk menjadi

satu dengan suasana alam sekelilingnya. Untuk dapat menghadapi dan

menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan tersebut di atas, manusia

mempergunakan pikiran, perasaan, dan kehendaknya. 3

Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu

tuntutan perseorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.4 Dalam

memenuhi kepentingan-kepentingannya tersebut tidak mustahil jika timbul konflik

atau perselisihan sesama manusia. Konflik kepentingan terjadi ketika dalam

memenuhi kebutuhan atau kepentingannya tersebut seseorang merugikan orang

1 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hal.109.

2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal.1-2.

3 Soerjono Soekanto, opcit, hal.110-111.

4 Sudikno Mertokusumo, opcit, hal.1.

2

lain. Untuk menghindari dan menyelesaikan konflik antar kepentingan, maka

manusia berinisiatif untuk membentuk suatu lembaga kemasyarakatan yang

berfungsi melindungi kepentingan-kepentingannnya. Lembaga kemasyarakatan

itu memuat pedoman bagaimana seharusnya manusia bersikap dan bertingkah

laku agar tidak merugikan dirinya sendiri dan orang lain sehingga terwujud lah

tujuan bersama seperti yang dicita-citakan. Pedoman untuk berperilaku atau

bersikap dalam kehidupan bersama ini disebut norma atau kaedah sosial5 yang

meliputi berbagai aspek, baik manusia dalam aspek kehidupan pribadi maupun

manusia dalam aspek kehidupan antar pribadi.

Suatu masyarakat cenderung bukan merupakan kelompok yang statis,

akan tetapi selalu berkembang serta mengalami perubahan-perubahan baik

dalam aktivitas maupun bentuk sesuai dengan waktu dan tempatnya. Begitu pula

suatu negara, yang semula berkembang dari sekumpulan beberapa manusia,

kemudian menjadi beberapa kelompok sosial yang hidup dalam suatu wilayah

tertentu dan kemudian menjadi bagian komunitas masyarakat dunia yang

mendapat pengakuan dari negara-negara lain akan eksistensinya sebagai suatu

subyek hukum internasional.

Negara sebagai anggota masyarakat internasional tidak bisa eksis tanpa

mengadakan hubungan dengan masyarakat internasional lainnya. Hubungan

simbiosis antara satu negara dan negara lainnya tersebut didasari karena adanya

kepentingan atau tuntutan pemenuhan kebutuhan satu sama lain yang tetap

dan terus menerus serta mencakup berbagai bidang kehidupan. Sejalan dengan

tuntutan pemenuhan kebutuhan tersebut, maka muncul juga tuntutan untuk

memelihara, mengatur, dan menyelesaikan konflik kepentingan yang terjadi

akibat hubungan tersebut melalui cara-cara kelembagaan.

Pada awalnya cara untuk memelihara, mengatur, dan menyelesaikan

konflik tersebut dimulai dari hubungan bilateral diantara dua negara yang saling

bekerjasama melalui lembaga konsul yang timbul sejak zaman Yunani dan

Romawi dengan tugas utamanya adalah melindungi kepentingan warga negara

5 Ibid, hal.4.

3

yang bekerjasama di bidang perdagangan.6 Perkembangan selanjutnya, dari

lembaga konsul kemudian ditingkatkan menjadi lembaga diplomatik yang

menempatkan duta besar sebagai perutusan negara yang mewakili, mengatur

dan mengurus hubungan antara negara pengirim dan negara penerima atau di

negara dimana perutusan diplomatik tersebut ditempatkan.

Timbulnya hubungan internasional secara umum tersebut pada hakikatnya

merupakan proses perkembangan hubungan antar negara, karena kepentingan

dua negara tidak dapat menampung kehendak banyak negara,7 maka untuk itu

harus dicari cara lain yang bisa mewakili kepentingan-kepentingan semua negara

yang terkait dalam hubungan internasional itu. Cara yang ditempuh adalah

dengan membentuk organisasi internasional untuk memenuhi tujuan yang

menjadi kepentingan bersama dan mencakup bidang kehidupan yang luas yaitu

dengan menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat mereka secara pasti

guna melindungi kepentingan masing-masing negara.

Perkembangan organisasi internasional dimulai di benua Eropa. Di dalam

bidang perhubungan misalnya, negara-negara Eropa pada tahun 1815 telah

mengatur hubungan pelayaran melalui Sungai Rhine (Central Commission for the

Navigation of the Rhine), dan di dalam Kongres Paris1856 juga telah disepakati

suatu persetujuan melalui Sungai Danube bagi negara-negara yang dilalui sungai

ini (Danube Commission). Di bidang perdagangan, pada tahun 1933 telah ada

International Wheat Agreement yang mengatur produksi dan pemasaran

gandum Internasional. Pada tahun 1934 beberapa negara telah menyetujui

tentang pengaturan produksi dan ekspor karet melalu Regulation of the

Production and Export of Rubber.8 Kemudian pada tahun 1952 di bentuk suatu

Komunitas Batu Bara dan Baja Eropa (European Coal and Steel Community/

ECSC) yang merupakan cikal bakal proses integrasi Eropa.

Uni Eropa adalah merupakan kumpulan dari negara-negara demokratis di

Eropa yang berkomitmen untuk perdamaian dan kesejahteraan bersama,

6 D.W.Bowett, Hukum Organisasi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal.1.

7 Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional, UI Press, Jakarta, 1990, hal.1.

8 Ibid, hal.2.

4

sehingga merupakan suatu organisasi internasional yang permanen karena

mempunyai tujuan yang berkesinambungan. Uni Eropa bukan merupakan satu

negara yang bertujuan untuk menggantikan negara-negara yang sudah eksis

keberadaannya, tapi lebih merupakan suatu organisasi internasional diantara

negara-negara Eropa. Uni Eropa bisa dikatakan merupakan organisasi

internasional yang unik, karena negara-negara anggotanya menyerahkan

sebagian kedaulatannya secara sukerala. Jadi, untuk hal-hal tertentu dan khusus

mengenai kepentingan bersama diantara mereka bisa diatur secara demokratis

di tingkat Eropa. Penyatuan kedaulatan ini yang kemudian disebut sebagai

“Integrasi Eropa”.

Sejarah Uni Eropa dimulai sejak usai Perang Dunia II. Ide integrasi Eropa di

tujukan untuk mencegah agar tidak terjadi lagi perang di antara negara-negara

Eropa seperti yang sudah terjadi di masa lampau. Ide ini pertama kali dituturkan

oleh Robert Schuman, seorang Menteri Luar Negeri Perancis dalam pidatonya

pada tanggal 9 Mei 1950. Tanggal ini lah yang kemudian ditetapkan menjadi hari

ulang tahun Uni Eropa yang dirayakan setiap tahun dan kemudian disebut

sebagai “Hari Eropa”.

Pada awal-awal tahun berdirinya, kerjasama diantara negara-negara Uni

Eropa hanya berkisar pada bidang perdangan dan ekonomi saja, tapi sekarang

kerjasama tingkat Uni Eropa sudah mencakup bidang-bidang yang lebih luas

yang berhubungan langsung dengan hajat hidup manusia. Misalnya tentang hak-

hak warga negara, jaminan kepastian dalam kebebasan, keamanan, dan

keadilan, penciptaan lapangan kerja, perlindungan lingkungan, serta

pembangunan regional. Uni Eropa telah memberi kontribusi setengah abad lebih

pada stabilitas, perdamaian dan kesejahteraan. Selain itu Uni Eropa juga telah

membantu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, membentuk pasar tunggal

Eropa, menyatukan mata uang Eropa (Euro), dan memberi kemudahan layanan

administrasi lintas batas negara.

Eropa adalah suatu benua yang mempunyai banyak perbedaan dalam

tradisi, bahasa, dan juga berbagi dalam nilai atau perilaku. Nilai-nilai ini lah yang

dipertahankan Uni Eropa. Tujuannya adalah untuk mendukung kerjasama

5

diantara masyarakat Eropa, mengedepankan kesatuan dalam keanekaragaman

serta memastikan bahwa segala keputusan yang diambil harus berpihak pada

warganya. Dalam pertumbuhan tingkat ketergantungan yang semakin tinggi di

abad 21 ini, akan lebih baik jika warga Eropa mau bekerjasama dengan orang-

orang dari negara-negara lain dalam semangat rasa keingintahuan, toleransi dan

solidaritas diantara mereka.

II. SEJARAH PEMBENTUKAN UNI EROPA

Organisasi internasional bisa dikatakan merupakan salah satu wujud dari

lembaga kemasyarakatan. Suatu lembaga kemasyarakatan yang bertujuan

untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan pokok manusia pada dasarnya

mempunyai beberapa fungsi, yaitu:9

1. Memberikan pedoman bagi anggota-anggota masyarakat bagaimana

mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi

masalah-masalah yeng berhubungan dengan pemenuhan kepentingan

atau kebutuhan hidupnya;

2. Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan;

3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem

pengendalian sosial (social control) yang merupakan sistem pengawasan

dari masyarakat teradap perilaku anggota-anggotanya.

Suasana Eropa sangat baik untuk tumbuh dan berkembangnya lembaga-

lembaga internasional pada masa setelah Perang Dunia II. Eropa merupakan

pusat tradisi nasionalisme dan kedaulatan negara. Usaha-usaha kerjasama yang

dilakukan mencakup pembatasan-pembatasan atas kedaulatan nasional seperti

yang terlihat dimanapun di dunia. Sumber dinamika ini terletak pada studi

kompleks dari mereka sendiri, yang bila disederhanakan meliputi 4 sumber yaitu:10

1. Kebutuhan kerjasama yang timbul karena adanya hubungan timbal balik;

2. Adanya anggapan bahwa pemulihan perekonomian yang diperlukan

untuk menjalankan kembali roda ekonomi Eropa dan menjadikannya

9 Soerjono Soekanto, opcit, hal.193.

10 D.W.Bowett, opcit, hal 214.

6

mampu bersaing dapat dicapai melalui tindakan yang dilakukan secara

bersama-sama;

3. Daya tarik ideologis “Komunitas Eropa” yaitu semacam perserikatan

negara-negara Eropa yang muncul untuk menggantikan negara-negara

merdeka dan berdaulat;

4. Adanya persaan cemas akan datangnya agresi Uni Soviet terhadap Eropa

Barat yang telah dengan sendirinya terwujud dalam pakta pertahanan

militer Barat.

Organisasi internasional yaitu Uni Eropa yang akan penulis uraikan disini

adalah merupakan organisasi internasional publik, dan bukan merupakan

organisasi internasional privat. Organisasi internasional adalah organisasi yang

dibentuk dengan suatu perjanjian oleh tiga negara atau lebih sebagai pihak-

pihaknya11 untuk saling mengikatkan diri dalam mencapai tujuan bersama yang

telah ditetapkan. Organisasi internasional yang terbentuk biasanya mempunyai

banyak kesamaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu sehingga

mempengaruhi klasifikasi atau pengkategorian organisasi internasional tersebut.

Organisasi internasional, dalam hal ini organisasi internasional publik

dibentuk berdasarkan perjanjian internasional multilateral sekaligus perjanjian itu

menjadi instrumen pokok dari organisasi internasional itu yang berisi asas dan

tujuan, keanggotaan, struktur dan cara kerja organisasi internasional

tersebut.12Adapula organisasi internasional yang dalam instrumen pokoknya

mengatur tentang pembubaran atau pengakhiran berlakunya organisasi

internasional itu,

Boer Mauna, seorang pakar hukum internasional mendefinisikan organisasi

internasional sebagai himpunan negara-negara yang terikat dalam suatu

perjanjian internasional yang dilengkapi dengan suatu anggaran dasar dan

11

Sumaryo Suryokusumo, op.cit.hal.105. 12

F.Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998, hal.125.

7

organ-organ bersama serta mempunyai personalitas yuridis yang berbeda

daripada yang dimiliki oleh negara-negara anggota.13

Sehubungan dengan pembentukan organisasi internasional yang

didasarkan pada perjanjian internasional multilateral, dibenarkan pula oleh Sri

Setianingsih Suwardi14 yang menyatakan bahwa:

Perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara untuk membuat

suatu organisasi internasional biasanya disebut anggaran dasar organisasi

internasional. Misalnya PBB menyebutnya dengan Piagam, Mahkamah

Internasional dan Dewan Eropa menyebutnya dengan Statuta, LBB

menyebutnya dnegan Covenant dan lain-lain.

Sumaryo Suryokusumo15 juga menegaskan bahwa:

Organisasi internasional dibentuk oleh negara-negara anggotanya melalui

instrumen pokok yang telah disetujui bersama pada hakikatnya merupakan

suatu mekanisme untuk mengadakan kerjasama dalam semua kegiatan di

berbagai sektor kehidupan internasional yang menjadi kepentingan

bersama.

Kata “instrumen pokok yang telah disetujui bersama” yang dimaksud oleh

Sumaryo Suryokusumo tidak lain adalah perjanjian internasional yang kemudian

dijadikan sebagai konstitusi suatu organisasi internasional.

Constituent instrument (instrumen pokok) memuat ketentuan-ketentuan

tentang organisasi internaional dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya

sebagai perwujudan hak dan kewajiban yang diperolehnya sebagai subyek

hukum internasional. Instrumen pokok tersebut memuat prinsip-prinsip, tujuan,

struktur, maupun cara organisasi itu bekerja. Dalam beberapa hal, organisasi

internasional juga dapat bertindak sebagai badan pembuat hukum (treaty

making powers) yang menciptakan prinsip-prinsip hukum internasional dalam

berbagai instrumen hukum.

Beberapa literatur menyebutkan kata “Constituent Instrument” sama

artinya dengan “Basic Instrument”. Padahal, sebenarnya dua kata ini sungguh

13

Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni,

Bandung, 2003, hal.419. 14

Sri Setianingsih SuwardiPengantar Hukum Organisasi Internasional, UI Press,Jakarta, , 2004, hal 183-184. 15

Sumaryo Duryokusumo, opcit, hal.128.

8

berbeda arti dan maksudnya.16 Constituent Instrument merupakan perjanjian

internasional yang dijadikan sebagai konstitusi suatu organisasi internasional,

sedangkan Basic Instrument merupakan perjanjian internasional yang dijadikan

dasar pembentukan suatu organisasi internasional

Suatu organisasi internasional yang dibentuk berdasarkan perjanjian

internasional dan menetapkan bahwa perjanjian internasional tersebut

merupakan constituent instrument menunjukkan bahwa organisasi internasional itu

telah memiliki personalitas hukum (Legal Personality). Personalitas hukum

menunjukkan bahwa suatu organisasi internasional memiliki kapasitas hukum

(Legal Capacity) yang diperlukannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan

seperti yang diatur dalam hukum internasional.17

Sejarah integrasi negara-negara di Eropa yang kemudian dalam

perkembangannya menjadi Uni Eropa didasarkan pada beberapa basic

instrument. Basic instrument tesebut meliputi:18

1. The Treaty of Paris (ECSC), 1952

Proses integrasi Eropa bermula dari dibentuknya “Komunitas Batu Bara dan

Baja Eropa” (European Coal and Steel Community/ECSC), yang Traktat-nya

ditandatangani tanggal 18 April 1951 di Paris dan berlaku sejak 25 Juli 1952 sampai

tahun 2002. Tujuan utama ECSC Treaty adalah penghapusan berbagai hambatan

perdagangan dan menciptakan suatu pasar bersama dimana produk, pekerja

dan modal dari sektor batu bara dan baja dari negara-negara anggotanya

dapat bergerak dengan bebas. Traktat ini ditandatangani oleh Belanda, Belgia,

Italia, Jerman, Luksemburg,Perancis.

Hasil Utama:

• Pembentukan European Coal and Steel Community (ECSC);

16

Mohd.Burhan Tsani, dalam kuliah Hukum Organisasi Internasional pada tanggal 26 Oktober 2004. 17

DJ.Harris, Cases and Materials on International Law, Sweet & Maxwell, London, 1998, hal.101. 18

www.indonesianmission-eu.org

9

• Penghapusan rivalitas lama antara Jerman dan Perancis, dan memberi

dasar bagi pembentukan "Federasi Eropa".

2. The Treaty of Rome (Euratom dan EEC), 1957

Pada tanggal 1-2 Juni 1955, para menlu 6 negara penandatanganan ECSC

Treaty bersidang di Messina, Italia, dan memutuskan untuk memperluas integrasi

Eropa ke semua bidang ekonomi. Pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma

ditandatangani European Atomic Energy Community (EAEC), namun lebih dikenal

dengan Euratom dan European Economic Community (EEC). Keduanya mulai

berlaku sejak tanggal 1 Januari 1958. Jika ECSC dan Euratom merupakan traktat

yang spesifik, detail dan rigid law treaties, maka EEC Treaty lebih merupakan

sebuah framework treaty. Tujuan utama EEC Treaty adalah penciptaan suatu

pasar bersama diantara negara-negara anggotanya melalui:

• Pencapaian suatu Custom Unions yang di satu sisi melibatkan

penghapusan customs duties, import quotas dan berbagai hambatan

perdagangan lain diantara negara anggota, serta di sisi lain

memberlakukan suatu Common Customs Tariff (CCT) vis-á-vis negara ketiga

(non anggota)

• Implementasi, inter alia melalui harmonisasi kebijakan-kebijakan nasional

anggota, four freedom of movement ( barang, jasa, pekerja dan modal).

Hasil Utama:

• Ketiga Communities tersebut masing-masing memiliki organ eksekutif yang

berbeda-beda. Namun sejak tanggal 1 Juli 1967 dibentuk satu Dewan dan

satu Komisi untuk lebih memudahkan manajemen kebijakan bersama yang

semakin luas, dimana Komisi Eropa mewarisi wewenang ECSC High

Authority, EEC Commission dan Euratom Commission. Sejak saat itu ketiga

communities tersebut dikenal sebagai European Communities (EC);

10

• Pembentukan Dewan Menteri Uni Eropa, yang menggantikan Special

Council of Ministers di ketiga Communities, dan melembagakan "Rotating

Council Presidency" untuk masa jabatan 6 bulan;

• Menbentuk Badan Audit Masyarakat Eropa, menggantikan Badan-badan

Audit ECSC, Euratom dan EEC.

3. Schengen Agreement, 1985

Diadakan pada tanggal 14 Juni 1985, dimana Belanda, Belgia, Jerman,

Luksemburg dan Perancis menandatangani Schengen Agreement. Isi

kesepakatan adalah secara bertahap menghapuskan pemeriksaan di

perbatasan mereka dan menjamin pergerakan bebas manusia, baik warga

mereka maupun warga negara lain. Perjanjian ini kemudian diperluas dengan

memasukkan Italia (1990), Portugal dan Spanyol (1991), Yunani (1992), Austria

(1995), Denmark, Finlandia, Norwegia dan Swedia (1996).

4. Single Act, Brussels, 1987

Berdasarkan White Paper yang disusun oleh Komisi Eropa dibawah

kepemimpinan Jacques Delors pada tahun 1984, Masyarakat Eropa

mencanangkan pembentukan sebuah Pasar Tunggal Eropa. Single European Act,

yang ditandatangani pada bulan Pebruari 1986, dan mulai berlaku mulai tanggal

1 Juli 1987, terutama ditujukan sebagai suplemen EEC Treaty. Tujuan utama Single

Act adalah pencapaian pasar internal yang ditargetkan untuk dicapai sebelum

31 Desember 1992.

Hasil Utama:

a. Melembagakan pertemuan reguler antara Kepala Negara dan/atau

Pemerintahan negara anggota Masyarakat Eropa, yang bertemu paling

tidak setahun dua kali, dengan dihadiri oleh Presiden Komisi Eropa;

11

b. European Political Cooperation secara resmi diterima sebagai forum

koordinasi dan konsultasi antar pemerintah;

c. Seluruh persetujuan asosiasi dan kerjasama serta perluasan Masyarakat

Eropa harus mendapat persetujuan Parlemen Eropa.

5. The Treaty of Maastricht (Treaty on European Union), 1992

Treaty on European Union (TEU) yang ditandatangani di Maastricht pada

tanggal 7 Februari 1992 dan mulai berlaku tanggal 1 November 1993, mengubah

European Communities (EC) menjadi European Union (EU). TEU mencakup,

memasukkan dan memodifikasi traktat-traktat terdahulu (ECSC, Euratom dan

EEC). Jika Treaties establishing European Community (TEC) memiliki karakter

integrasi dan kerjasama ekonomi yang sangat kuat, maka TEU menambahkan

karakter lain yaitu kerjasama dibidang Common Foreign and Security Policy (CFSP)

dan Justice and Home Affairs (JHA).

Hasil Utama:

a. Tiga pilar kerjasama UE, yaitu:

• Pilar 1: European Communities

• Pilar 2: Common Foreign and Security Policy - CFSP

• Pilar 3: Justice and Home Affairs - JHA

b. Memberi wewenang yang lebih besar kepada Parlemen Eropa untuk ikut

memutuskan ketentuan hukum Uni Eropa melalui mekanisme co-decision

procedure, dimana Parlemen dan Dewan Uni Eropa bersama-sama

memutuskan suatu produk hukum. Bidang-bidang yang masuk dalam

prosedur tersebut adalah: pergerakan bebas pekerja, pasar tunggal,

pendidikan, penelitian, lingkungan, Trans-European Network, kesehatan,

budaya dan perlindungan konsumen;

12

c. Memperpanjang masa jabatan Komisioner menjadi 5 tahun (sebelumnya

2 tahun) dan pengangkatannya harus mendapat persetujuan Parlemen;

d. Menambah area kebijakan yang harus diputuskan dengan mekanisme

qualified majority (tidak lagi unanimity), yaitu: riset dan pengembangan

teknologi, perlindungan lingkungan, dan kebijakan social;

e. Memperkenalkan prinsip subsidiarity, yaitu membatasi wewenang institusi

Uni Eropa agar hanya menangani masalah-masalah yang memang lebih

tepat dibahas di level Uni Eropa.

6. The Treaty of Amsterdam, 1997

Pada pertemuan mereka tanggal 17 Juni 1997 di Amsterdam, European

Council (para Kepala Negara dan Pemerintahan ke-15 negara anggota Uni

Eropa) merevisi TEU dan menghasilkan sebuah traktat baru. The Treaty of

Amsterdam yang mempunyai 4 (empat) tujuan utama,yaitu:

1. Memprioritaskan hak-hak warga negara dan penyediaan lapangan

kerja. Meskipun penyediaan lapangan kerja tetap merupakan

kewajiban utama pemerintah nasional, Traktat Amsterdam

menekankan perlunya usaha bersama seluruh negara anggota untuk

mengatasi pengangguran, yang dianggap sebagai problem utama

Eropa saat ini;

2. Menghapuskan hambatan terakhir menuju freedom of movement dan

memperkuat keamanan, dengan meningkatkan kerjasama negara

anggota di bidang Justice and Home Affairs;

3. Memberi Uni Eropa suara yang lebih kuat di dunia internasional dengan

menunjuk seorang High Representative for the CFSP;

4. Membuat struktur institusi Uni Eropa lebih efisien dikarenakan teks yang

rumit dan sangat teknokratis. Hal tersebut membuat traktat dasar Uni

Eropa sulit dibaca dan dimengerti, yang pada gilirannya juga dapat

memperlemah dukungan publik terhadap proses integrasi Eropa. Traktat

13

Amsterdam merupakan jawaban terhadap kritikan tersebut karena

traktat ini memasukkan TEU dan TEC, dengan penomoran baru pasal-

pasalnya untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap traktat

mengenai Uni Eropa.

Salah satu kritik yang sering dialamatkan pada berbagai traktat mengenai

Uni Eropa adalah teks yang rumit dan sangat teknokratis. Hal tersebut membuat

traktat dasar Uni Eropa sulit dibaca dan dimengerti, yang pada gilirannya juga

dapat memperlemah dukungan publik terhadap proses integrasi Eropa. Traktat

Amsterdam merupakan jawaban terhadap kritikan tersebut karena traktat ini

memasukkan TEU dan TEC, dengan penomoran baru pasal-pasalnya untuk lebih

memudahkan pemahaman terhadap traktat mengenai Uni Eropa.

Hasil Utama:

a. Memberi wewenang Dewan Menteri untuk menjatuhkan hukuman pada

negara anggota (dengan mencabut sementara beberapa hak mereka,

termasuk hak voting) jika negara anggota tersebut melakukan

pelanggaran HAM;

b. Menyediakan kemungkinan dilakukannya enhanced cooperation, yaitu:

beberapa negara anggota (minimal 8) dapat melakukan suatu

kerjasama meskipun tidak semua negara anggota menyetujuinya.

Negara yang tidak (atau belum) menyetujui kerjasama tersebut dapat

bergabung di kemudian hari. Salah satu contohnya adalah bentuk-

bentuk kerjasama dalam kerangka CFSP;

c. Memasukkan Schengen Agreement dalam TEU (dengan pilihan opt-out

bagi Inggris dan Irlandia).

d. Menjadikan asylum, visa dan imigrasi sebagai kebijakan bersama (kecuali

bagi Inggris dan Irlandia). Dalam waktu lima tahun, negara-negara

anggota dapat memutuskan apakah akan menggunakan qualified

majority voting.

14

7. The Treaty of Nice, 2000

Pertemuan Dewan Eropa pada tanggal 7-9 Desember 2000 di Nice

mengadopsi sebuah Traktat baru yang membawa perubahan bagi empat

masalah institusional: komposisi dan jumlah Komisioner di Komisi Eropa, bobot

suara di Dewan Uni Eropa, mengganti unanimity dengan qualified majority dalam

proses pengambilan keputusan dan pengeratan kerjasama. Traktat ini belum

berlaku, masih menunggu proses ratifikasi di masing-masing negara anggota.

Tanggal 1 Februari 2003, Traktat tersebut mulai berlaku.

Hasil Utama:

a. Dengan memperhatikan perluasan anggota Uni Eropa, membatasi jumlah

anggota Parlemen maksimal sebanya 732 orang dan sekaligus memberi

alokasi jumlah kursi tiap negara anggota (sudah termasuk negara anggota

baru);

b. Mengganti mekanisme pengambilan keputusan bagi 30 pasal dalam TEU

yang sebelumnya menggunakan unanimity dan diganti dengan

menggunakan mekanisme qualified majority voting;

c. Merubah bobot suara negara-negara anggota Uni Eropa mulai 1 Januari

2005 (sudah termasuk negara-negara anggota baru);

d. Mulai 2005, membatasi jumlah Komisioner, 1 Komisioner tiap 1 Negara, dan

batas maksimum jumlah Komisioner akan ditetapkan setelah Uni Eropa

beranggotakan 27 negara, serta memperkuat posisi Presiden Komisi;

e. Memberi dorongan bagi terselenggaranya Konvensi Masa Depan Eropa,

yang digunakan sebagai persiapan bagi penyelengaraan

Intergovernmental Conference 2003.

Pada kesempatan yang sama juga terjadi penggabungan antara The

Treaty of Nice, The Treaty of Rome (TEC), dan juga The Treaty of Maastricht yang

kemudian menghasilkan suatu Charter atau Piagam yang disebut dengan The

Europen Union Charter of Fundamnetal Rights. Untuk pertama kalinya dalam

15

sejarah Uni Eropa, keseluruhan bidang diatur menjadi satu teks, baik yang

mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi dan sosial bagi masyarakat Eropa dan

semua penduduk yang tinggal di wilayah Uni Eropa. Hak-hak dalam Charter

tersebut dibagi menjadi 6 bidang, yaitu tentang Martabat, Kebebasan,

Persamaan, Solidaritas, Hak-hak warga negara, dan Keadilan.

8. The Convention on the Future of Europe and of the Treaty on the Accession of 10

new Member States

Berbagai traktat Uni Eropa tersebut mungkin akan segera mengalami

perubahan, sebagai hasil dari Konvensi mengenai Masa Depan Uni Eropa dan

Traktat Aksesi 10 negara anggota baru yang ditandatangani tanggal 16 April 2003

dan akan mulai berlaku mulai tanggal 1 Mei 2004.

Sementara ini beberapa pembahasan utama adalah di bidang:

a. Penyederhanaan traktat-traktat Uni Eropa kedalam satu Traktat, dengan

penyajian yang lebih jelas dan lebih mudah dimengerti;

b. Demarkasi kewenangan (who does what in the EU, wewenang Uni Eropa,

wewenang negara anggota, dan lain-lain);

c. Peran Parlemen negara-negara anggota dalam struktur Uni Eropa;

d. Status Charter of Fundamental Rights yang diproklamirkan di Nice.

Mengenai status hukum Charter of Fundamental Rights yang diharapkan

bisa menjadi Constituent Instrument dari Uni Eropa masih diperdebatkan dan

sampai sekarang masih menjadi isu penting yang perlu di cari pemecahannya

mengingat akan pentingnya konstitusi bagi keberadaan suatu organisasi

internasional.

III. KEANGGOTAAN UNI EROPA

Berlangsungnya suatu kepentingan merupakan hal yang mendasari

interaksi antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam kelompok-kelompok

16

sosial. Kelompok-kelompok sosial yang mempunyai susunan yang teratur dan

mengenal pembagian tugas kemudian lazim disebut sebagai organisasi atau

lembaga.

Klasifikasi kelompok-kelompok sosial atau organisasi bisa didasarkan atas

beberapa parameter. Fungsi klasifikasi adalah untuk lebih mempermudah dalam

mengorganisir berbagai kepentingan yang timbul didalamnya. Untuk mengetahui

macam-macam organisasi, dalam hal ini tentu saja adalah organisasi

internasional publik, maka bisa dilihat dari kategori atau pengklasifikasiannya

melalui sistem keanggotaannya. Sistem keanggotaan ada yang terbuka dan ada

juga yang tertutup. Sistem keanggotaan terbuka, dalam penerimaannya tidak

mengenal pembatasan-pembatasan tertentu. Sedangkan sistem keanggotaan

tertutup diartikan bahwa dalam penerimaan diadakan pembatasan-pembatasan

yang merupakan syarat keanggotaan. Batasan-batasan tersebut antara lain

meliputi delapan faktor dibawah ini:19

1. Kesamaan wilayah geografis yang saling berdekatan;

2. Kesamaan kegiatan;

3. Kesamaan agama atau budaya;

4. Kesamaan sejarah;

5. Kesamaan sistem kebijakan politik yang dianut anggotanya;

6. Kesamaan tingkat perkembangan ekonomi;

7. Status yang diberikan oleh suatu negara kepada organisasi

internasional yang dibentuk, apakah diatas atau sejajar dengan

negara anggota (intergovernmental);

8. Pemberian status kaitannya dengan kompetensi, ada kompetensi

general dan ada juga kompetensi terbatas.

19

Mohd. Burhan Tsani dalam kuliah Hukum Organisasi Internasional tanggal 28 September 2004

17

Schermers yang dikutip pendapatnya oleh Boer Mauna20 berpendapat

bahwa untuk memiliki personalitas hukum, maka suatu organisasi internasional

harus memenuhi tiga (3) syarat, yaitu:

a. Dibentuk oleh suatu perjanjian internasional;

b. Memiliki organ yang terpisah dari negara-negara

anggotanya;

c. Diatur oleh hukum internasional publik.

Syarat kedua yang dikemukakan oleh Schermers membuktikan bahwa

keanggotaan suatu organisasi internasional sangat penting, dan keberadaannya

bersifat mutlak. Dikatakan demikian karena organ organisasi internasional

dibentuk dari dan oleh anggota organisasi internasional atau dengan kata lain

tanpa adanya anggota, maka organisasi internasional tersebut tidak memiliki

organ dan selama organisasi internasional tidak memiliki organ maka organisasi

internasional tersebut tidak bisa dianggap sebagai suatu organisasi internasional

yang memiliki personalitas hukum dan kapasitas hukum. Keanggotaan suatu

organisasi internasional lazimnya ditetapkan dalam basic instrument atau

constituent instrument suatu organisasi internasional. Tapi, pada kenyataannya,

masalah keanggotaan organisasi internasional tidak diatur secara detail

didalamnya.

Keanggotaan dalam suatu organisasi internasional dipandang perlu

dibatasi oleh karakter atau sifat organisasi internasional itu sendiri.21 Uni Eropa

merupakan organisasi regional di kawasan benua Eropa dan sistem

keanggotaannya tertutup, dimana dalam penerimaannya diadakan

pembatasan-pembatasan tertentu yang merupakan syarat keanggotaan.

Pembatasan-pembatasan itu jika mengacu pada delapan faktor diatas bisa

meliputi, pertama, kesamaan wilayah geografis yang berdekatan, yaitu sama-

sama berada di wilayah benua Eropa, yang kedua tentang status yang diberikan

20

Boer Mauna, opcit, hal.432. 21

D.W.Bowett, opcit, hal.489.

18

suatu negara kepada organisasi internasional yang dbentuk, dimana Uni Eropa

berkedudukan diatas negara-negara anggotanya (supra nasional).

Mengenai masalah syarat dan prosedur keanggotan dalam Uni Eropa tidak

diatur baik dalam basic instrument maupun constituent instrument. Negara-

negara yang berkeinginan untuk menjadi anggota Uni Eropa harus memenuhi

persyaratan-persyaratan tertentu seperti yang ditetapkan oleh Statuta Dewan

Eropa di Kopenhagen, Denmark pada tahun 1993.22 Hal ini menunjukkan bahwa

tidak semua organisasi internasional mengatur prosedur keanggotaan secara

lengkap di dalam basic instrument atau constituent instrument-nya. Syarat-syarat

keanggotaan Uni Eropa tersebut di tuangkankan dalam pasal 3 Statuta Dewan

Eropa, ketiga syarat yang tersebut dibawah ini merupakan syarat substansial:

• Negara yang bersangkutan harus berada di benua Eropa;

• Negara tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi,

penegakan hukum, hak asasi manusia, dan penghormatan serta

perlindungan terhadap golongan minoritas;

• Negara tersebut mampu menjalankan segala peraturan

perundangan Uni Eropa (acquis communautires).

Mengenai prosedur keanggotaan,23 Komisi Eropa menggambarkan secara

jelas laporan tentang keadaan politik dan ekonomi dari negara yang baru yang

berkeinginan untuk bergabung dengan Uni Eropa. Dalam laporan tersebut juga

menjelaskan kemampuan suatu negara untuk melaksanakan prinsip-prinsip dan

peraturan perundangan Uni Eropa, dan kemudian membuat rekomendasi

kepada Dewan Eropa apakah perlu atau tidak memulai perundingan untuk

aksesi. Kegiatan evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh Komis Eropa tersebut

merupakan kegiatan untuk memenuhi syarat-syarat prosedural.

Penerimaan keanggotaan baru Uni Eropa tidak mengenal adanya prinsip

kuantitatif maupun prinsip kualitatif. Tidak mengenal prinsip kuantitatif maksudnya,

untuk penerimaan keanggotaan baru tidak memerlukan persetujuan dengan

22

www.europa.eu.int

23

www.europa.eu.int

19

jumlah suara tertentu dari negara anggota lama. Sedangkan yang dimaksud

dengan tidak mengenal prinsip kualitatif adalah bahwa dalam suatu organisasi

internasional tidak terdapat perbedaan hak antara negara asli (negara pendiri)

dan negara tidak asli (negara biasa), karena semua negara mempunyai hak

yang sama, tidak ada hak-hak istimewa untuk negara-negara tertentu.24

Calon negara anggota tersebut kemudian melakukan persiapan untuk

aksesinya, dan bersedia menerima kewajiban-kewajiban dalam batas waktu yang

telah ditetapkan. Batas waktu untuk negosiasi bisa berbeda dari satu negara dan

negara lainnya.

Keanggotaan Uni Eropa dari tahun ke tahun mengalami penambahan dan

penambahan tersebut dituangkan dalam traktak-traktat yang telah beberapa

kali diamandemen.25 Pada tahun 1957, anggota Uni Eropa meliputi 6 anggota

awal yaitu Belanda, Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Leksemburg. Tahun 1973,

bertambah 3 negara yaitu Denmark, Irlandia, dan Inggris. Tahun 1981 hanya

negara Yunani saja. Pada tahun 1986 meliputi negara Spanyol dan Portugal.

Sedang pada tahun 1995 ada 3 negara, yaitu Austria, Finlandia, dan Swedia.

Proses persiapan dalam rangka perluasan keanggotaan Uni Eropa ke-6

dari 15 negara anggota yang telah disebutkan diatas menjadi 25 negara telah

dilakukan dengan target bahwa pada tahun 2004 jumlah negara anggota Uni

Eropa menjadi 25 negara. Proses negoisasi Uni Eropa dengan ke-10 negara

kandidat telah selesai pada tanggal 13 Desember 2002. Konferensi Tingkat Tinggi

(KTT) Uni Eropa Kopenhagen tanggal 12-13 Desember 2002 memutuskan untuk

menerima keanggotaan 10 negara aplikan mulai tanggal 1 Mei 2004. Negara-

negara tersebut meliputi:26

1. Republik Ceko

2. Estonia

3. Hongaria

24

Mohd.Burhan Tsani, dalam kuliah Hukum Organisasi Internasional pada tanggal 7 Desember 2004. 25

www.indonesianmission-eu.org

26

www.bexi.co.id/worl/europe/eu

20

4. Latvia

5. Lithuania

6. Malta

7. Polandia

8. Siprus

9. Republik Slovakia

10. Slovenia.

Dalam KTT tersebut juga memutuskan akan menerima keanggotaan

Bulgaria dan Rumania yang sampai saat ini masih dalam proses perundingan

aksesi dan akan menandatangani traktat aksesinya pada tanggal 15 April 2005

dan kemudian akan menjadi bagian Uni Eropa pada tahun 2007 mendatang.

Kroasia telah mengajukan aplikasi sejak Juni 2004, dan pada tanggal 17 Maret

2005 ditetapkan akan dimulai proses perundingan aksesinya. Sementara itu, Turki

yang resmi mengajukan aplikasi sejak 1999, proses perundingan aksesinya baru

dijadwalkan untuk dimulai pada tanggal 3 Oktober 2005. Khusus untuk Turki masih

di dorong untuk melakukan reformasi politik dan ekonomi dalam negerinya agar

memenuh kriteria standar Uni Eropa (Kriteria Kopenhagen). 27

IV. KELEMBAGAAN UNI EROPA

Di dalam suatu masyarakat, untuk mencapai tujuan bersama diperlukan

adanya kekuasaan yang dianggap merepresentasikan keberadaan dari

kumpulan individu-individu tersebut. Selain kekuasaan, dalam masyarakat juga

mengenal wewenang. Kekuasaan itu kemudian melahirkan wewenang.

Wewenang hanya dapat berlaku efektif apabila didukung oleh kekuasaan yang

nyata.

Begitu pula dalam organisasi yang susunannya lebih kompleks dan

mengenal pembagian kerja yang terperinci, wewenang biasanya terbatas pada

hal-hal yang diliputinya, waktunya, dan cara-cara menggunakan kekuasaan itu.

Organisasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan tenaga serta membagi-

27

www.europa.eu.int

21

bagikan kekuasaan dan wewenang tersebut. Apabila dilihat pada pembagian

kekuasannya, maka di suatu organisasi terdapat:28

1. Penguasa dan mereka yang dikuasai;

2. Hierarki, yaitu urut-urutan kekuasaan secara vertikal atau bertingkat dari

atas ke bawah;

3. Ada pembagian tugas horisontal, yaitu pembagian tugas antara

beberapa bagian dimana bagian-bagian itu mempunyai kekuasaan dan

wewenang yang setingkat atau sederajat;

4. Adanya suatu kelompok sosial.

Suatu pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan saluran yang

membawa perintah dari atas ke bawah, akan tetapi juga merupakan saluran

untuk membawa keinginan-keinginan dari bawah ke atas. Dengan kata lain,

saluran tersebut merupakan jalur lintas dua arah (two way traffic).

Pembagian kekuasaan secara horizontal idak menimbulkan perbedaan

tingkat kedudukan, akan tetapi lebih ditekankan pada pembagian kekuasaan

dan wewenang secara mendatar yang didasarkan pada pembagian kerja serta

spesialisasi. Setiap bagian dari pembagian kerja dan spesialisasi dalam

melaksanakan tugasnya dikoordinir oleh kedudukan yang lebih tinggi derjatnya

dan demikianlah seterusnya.

Organisasi juga mempunyai pimpinan dan ada pula yang dipimpin.

Pemimpin mungkin ada pada diri seseorang, mungkin juga pada sekelompok

manusia. Orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi merasa dirinya

sebagai bagian dari kesatuan tersebut. Dan bagi mereka telah tersedia

peraturan-peraturan tertentu yang berlaku bagi anggota-anggotanya yang

dirumuskan ketika organisasi tersebut dibentuk. Kesemuanya itu kemudian disebut

sebagai satu kesatuan atau kelompok sosial.

Dalam suatu organisasi internasional, kata organisasi atau lembaga

(institusion) disini dalam pengertian yang sangat luas dianggap sebagai nomen

generalissimum untuk berbagai ragam bentuk asosiasi negara-negara untuk

28

Soerjono Soekanto, opcit, hal.295.

22

mencapa tujuan bersama. Adalah penting untuk mengetahui dengan cara apa

lembaga-lembaga tersebut tercakup dalam lingkup hukum internasional atau

memberikan sumbangan terhadap perkembagan hukum internasional. 29

Seperti halnya dalam suatu negara modern dimana hak, kewajiban, serta

wewenang dari perangkatnya diatur dalam salah satu cabang hukum

nasionalnya, yaitu Hukum Tata Negara, demikian pula dengan organisasi

internasional yang diatur oleh sekumpulan kaidah hukum yang dapat

digambarkan sebagai hukum tata negara internasional. Organisasi internasional

ini mempunyai tugas-tugas penting untuk dilaksanakan atas nama masyarakat

internasional, baik yang sifatnya universal maupun regional, mengatur masyarakat

tersebut dalam kerangka konstitusionalnya.30

Struktur konstitusional dalam suatu organisasi internasional bisa dianalogikan

seperti struktur konsitusional dalam negara modern yang mengenal pembagian

kekuasaan menjadi 3 bidang, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Ketiga kekuasaan tersebut membentuk suatu sistem kelembagaan yang secara

bersama-sama berusaha mewujudkan tujuan organisasi internasional seperti yang

telah ditetapkan pada awal berdirinya.

Sistem kelembagaan Uni Eropa didasarkan pada tujuan untuk melindungi

kepentingan dan tanggung jawab bersama yang tercermin dalam mekanisme

pengambilan keputusan di Uni Eropa melalui lima lembaga utama yaitu:31

1. Komisi Eropa (European Commission)

2. Dewan Uni Eropa (Council of the European Union)

3. Parlemen Eropa (European Parliament)

4. Mahkamah Eropa (Court of Justice)

5. Court of Auditors.

Ketiga poin pertama diatas disebut Institusional Triangle yaitu merupakan

tiga organ penting yang menetapkan kebijakan dan menyetujui semua bentuk

perundang-undangan (baik berupa petunjuk, peraturan, maupun keputusan-

29

J.G.Starke, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.797. 30

Ibid, hal.798. 31

www.indonesianmission-eu.org

23

keputusan) yang diterapkan di dalam kesatuan (Uni) tersebut. Pada prinsipnya

ketiga lembaga tersebut mencerminkan kekuasaan legislatif, dimana Komisi Eropa

bertanggung jawab untuk membuat rancangan undang-undang Eropa yang

baru, selain itu Komisi juga memegang kekuasaan eksekutif. Sedangkan Parlemen

Eropa dan Dewan Uni Eropa bertanggung jawab untuk menyetujui dan

mengesahkan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang.32

Dua lembaga lainnya yaitu Mahkamah Eropa dan Court of Auditors

memerankan fungsi yang berbeda. Mahkamah Eropa membentuk kekuasaan

yudikatif, sementara Court of Auditors bertanggung jawab mengenai keuangan

dan pendanaan semua kegiatan-kegiatan Uni Eropa.

Selain kelima lembaga utama tersebut diatas, Uni Eropa juga mempunyai

The European Council atau Dewan Eropa yang anggotanya terdiri dari kepala

negara atau kepala pemerintahan negara-negara anggota yang tergabung

dalam Uni Eropa. Berikut ini akan penulis uraikan lembaga-lembaga tersebut

secara mendetail.33

1. Komisi Eropa

The European Commission (biasanya hanya disebut the Commission) atau

Komisi Eropa yang berkantor pusat di Brussels, Belgia adalah the driving force

dalam membangun Eropa. TEC menyatakan bahwa hanya Komisi yang memiliki

hak inisiatif untuk mengajukan proposal (RUU). Tidak ada badan Uni Eropa lain

maupun negara anggota yang berhak untuk mengajukan proposal selain Komisi.

Bahkan jika proposal yang diajukan ditolak oleh Dewan Uni Eropa (dan Parlemen

Eropa melalui co-decision procedure), maka hanya Komisi pula yang berhak

merubahnya (kecuali ditolak secara unanimity).

Komisi juga mempunyai peran sebagai the guardian of the Treaties and of

the "acquis communautaire" (seluruh hukum dan perundangan Uni Eropa). Dalam

kaitan ini, salah satu tugas utama Komisi adalah memastikan negara anggota

32

www.europa.eu.int 33

www.indonesianmission-eu.org

24

mematuhi semua hukum Uni Eropa dan karena itu Komisi memiliki kewenangan

investigasi. Komisi juga merupakan badan eksekutif dan karena itu memiliki peran

administratif untuk memastikan tercapainya semua tujuan yang telah dirumuskan

dalam berbagai traktat Uni Eropa. Komisi juga memainkan peran representasi,

yang mewakili Uni Eropa di berbagai organisasi internasional maupun dalam

berhubungan dengan berbagai negara.

Komisi Eropa saat ini terdiri dari 20 orang Komisioner (dua orang untuk lima

negara besar yaitu Inggris, Perancis, Italia, Spanyol, dan Jerman, sedangkan

sepuluh negara lainnya hanya diwakili oleh satu orang Komisioner) dan dipimpin

oleh seorang Presiden.

Sesuai Traktat Maastricht 1992, masa jabatan para Komisioner adalah lima

tahun kecuali ada upaya untuk mengubahnya (censure motion) dari Parlemen

Eropa. Melalui proses konsultasi dengan Parlemen Eropa, pemerintah masing-

masing negara anggota dengan suara bulat mengajukan calon Presiden Komisi

Eropa beserta calon-calon Komisioner yang akan ditunjuk. Presiden Komisi

diangkat dengan kesepakatan bersama Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa.

Berdasarkan Artikel 55 Traktat Roma 1957, Komisi Eropa mempunyai

wewenang untuk:

1. Mengawasi pelaksanaan seluruh ketentuan dan keputusan lembaga-

lembaga Uni Eropa secara tepat. Komisi membuat pertimbangan dan

keputusan berdasarkan permintaan negara anggota yang hendak

memanfaatkan klausula-klausula pengaman dalam Traktat, yang dalam

kasus-kasus tertentu diijinkan untuk tidak memberlakukan atau

membebaskan sementara ketentuan Uni Eropa. Menurut Artikel 169 Traktat

tersebut, Komisi berwenang mengajukan negara-negara anggota yang

dianggap tidak memenuhi kewajibannya ke Mahkamah Eropa;

2. Membuat usulan kebijakan kepada Dewan Menteri mengenai berbagai

kebijakan Uni Eropa di bidang pertanian, industri dan pasar internal, riset,

energi, lingkungan, masalah sosial dan regional, serta perdagangan

eksternal.

25

3. Menerapkan berbagai kebijakan yang didasarkan pada keputusan Dewan

atau penerapan langsung traktat.

Pada perkembangan selanjutnya, wewenang Komisi Eropa semakin besar

yang antara lain diberikan oleh Mahkamah Eropa melalui berbagai

keputusannya. Jika dalam suatu kasus yang diperiksa Mahkamah Eropa

menemukan bahwa kewenangan dalam hal tersebut sebaiknya dimiliki oleh

Komisi (misalnya untuk menjamin berjalannya pasar internal dengan baik).

Kewenangan Komisi tersebut antara lain:

• melakukan investigasi dan menjatuhkan sanksi, baik kepada perorangan

ataupun perusahaan yang menyalahi ketentuan kompetisi UE;

• Komisi juga mengelola dana struktural dan langkah-langkah bagi kemajuan

riset, pertukaran pemuda, perbaikan lingkungan, transportasi dan

sebagainya;

• Komisi juga terlibat dalam pengelolaan bidang ekonomi dan pengawasan

anggaran serta kebijakan luar negeri.

Dana untuk program-program Uni Eropa dikelola oleh Komisi Eropa, dan

sumbernya berasal dari setoran iuran para anggota yang besarnya ditentukan

oleh pendapatan per kapita masing-masing negara dan dari pajak bea masuk

yang dikenakan terhadap barang-barang dari negara ketiga (import duties).

2. Dewan Uni Eropa

The Council of the European Union (biasanya disebut dengan the Council

of Ministers atau cukup the Council) atau Dewan Uni Eropa yang berkantor pusat

di Brussels, Belgia adalah forum pertemuan para Menteri negara-negara anggota

dan merupakan badan pengambil keputusan utama di Uni Eropa. Dewan dapat

mengambil keputusan melalui prosedur unanimity, dan dalam sektor-sektor

dimana keputusan Parlemen dibutuhkan Dewan Uni Eropa untuk mengambil

keputusan melalui qualifiedmajority.Meskipun pada umumnya disebut hanya

dengan "Dewan/Council", pada prakteknya terdapat 16 formasi Dewan, antara

lain: general affairs, pertanian, lingkungan, ekonomi dan keuangan, sosial, dan

26

sebagainya. Perangkat hukum yang ditetapkan, atas usulan Komisi, dapat

berbentuk Regulation, Directive, dan Decision. Selain ketiga hal tersebut yang

sifatnya mengikat secara hukum, Dewan dan Komisi juga dapat mengeluarkan

Recommendation dan Opinions yang tidak bersifat mengikat secara hukum.

Disamping itu, Dewan dan Parlemen Eropa juga dapat mengeluarkan Resolutions

yang sifatnya juga tidak mengikat.

3. Parlemen Eropa

The European Parliament atau Parlemen Eropa yang berkantor pusat di

Brussels, Belgia adalah lembaga legislatif yang mewakili warga Eropa dan

mempunyai fungsi legislatif, budget, dan pengawasan eksekutif. Setelah

penambahan keanggotaan Uni Eropa yang terakhir. Parlemen beranggotakan

626 orang. Berkaitan dengan rencana penambahan anggota Uni Eropa

berikutnya, Traktat Nice menetapkan bahwa jumlah anggota Parlemen Eropa

adalah 732 orang.

Parlemen Eropa mencerminkan kehidupan demokrasi Eropa. Seluruh 626

anggotanya dipilih secara langsung oleh setiap warga negara di negara anggota

UE untuk masa kerja 5 tahun, dan mempunyai tugas yang sama dengan anggota

parlemen nasional, yaitu meratifikasi berbagai macam ketentuan, peraturan dan

hukum yang mengatur kehidupan eksekutif.

Kewenangan Parlemen Eropa semakin ditingkatkan sejak berlakunya

berbagai traktat seperti Single Act (1987), Traktat Maastricht (1992) dan Traktat

Amsterdam tahun 1997. Secara umum, Parlemen Eropa berfungsi mengawasi

kepentingan Eropa, serta melindungi kepentingan dan hak-hak warga Uni Eropa.

Secara pribadi atau melalui kelompok/organisasinya, setiap warga Uni Eropa

memiliki hak untuk mengajukan petisi apabila terjadi ketidakpuasan atas

kebijakan-kebijakan Uni Eropa.

Hubungan antara Parlemen Eropa dan parlemen nasional dilakukan

melalui pertemuan reguler yang diwakili oleh para juru bicara masing-masing

parlemen dan ketua Komite Parlemen Eropa serta anggota Komite Regional.

27

4. Mahkamah Eropa

The European Court of Justice atau Mahkamah Eropa adalah lembaga

yudikatif yang berkantor pusat di Luksemburg. Mahkamah Eropa berwenang

menyelesaikan berbagai konflik kepentingan internal Uni Eropa dan memberikan

opini mengenai berbagai persetujuan internasional yang dilakukan oleh Uni Eropa.

Secara umum tugas Mahkamah Eropa adalah memastikan adanya pamahaman,

interpretasi dan aplikasi yang sama dari negara-negara anggota Uni Eropa

terhadap hukum Uni Eropa (Pasal 220 s/d 245 Traktat Masyarakat Eropa). Tugas-

tugas itu antara lain meliputi:

a. Proceeding for annulment

Proceedings for annulment (tuntutan pembatalan) dapat diajukan

terhadap institusi pengambil keputusan Uni Eropa (Dewan Uni Eropa/Parlemen

Eropa, dan Komisi Eropa) baik oleh salah satu negara anggota, individu, atau oleh

sesama institusi Uni Eropa. Tujuan dari tuntutan pembatalan ini adalah untuk

membatalkan keputusan lembaga-lembaga Uni Eropa yang dinilai bertentangan

dengan Traktat Uni Eropa, dan/atau melampaui kewenangan lembaga tersebut.

b. Proceeding for failure to act

Proceedings for failure to act, di lain pihak, ditujukan untuk menuntut

lembaga Uni Eropa yang dinilai gagal memenuhi kewajibannya. Tuntutan

semacam ini dapat diajukan baik oleh salah satu negara anggota, individu, atau

oleh sesama institusi Uni Eropa. Sebagai contoh Parlemen Eropa pada bulan

September 1982 menuntut Dewan Uni Eropa yang dinilai gagal membentuk

kerangka kerja bagi Common Transport Policy.

c. Proceeding for infringement

Mahkamah Eropa juga memiliki jurisdiksi untuk menyidangkan kasus

terhadap negara anggota Uni Eropa. Tuntutan ini dapat diajukan oleh lembaga

Uni Eropa (dalam prakteknya oleh Komisi Eropa), negara anggota Uni Eropa yang

lain, atau oleh individu. Tuntutan yang diajukan ke Mahkamah Eropa merupakan

tahap akhir jika peringatan resmi yang diajukan Komisi gagal dipenuhi oleh

negara anggota. Pasal 228 Traktat Masyarakat Eropa memberi wewenang Komisi

28

untuk membawa kasusnya ke Mahkamah Eropa dan untuk menentukan jumlah

denda yang harus dibayar oleh negara anggota.

5. Court of Auditors

Court of Auditors yang berkantor pusat di Luksemburg merupakan salah

satu lembaga Uni Eropa yang mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan

apakah semua pemasukan dan pengeluaran Uni Eropa dilakukan sesuai dengan

hukum yang berlaku dan tidak melanggar aturan, serta apakah manajemen

keuangan anggaran Uni Eropa dilaksanakan secara sehat.

Court of Auditors juga dapat melakukan pemeriksaan atas permintaan

salah satu lembaga Uni Eropa. Court of Auditors juga dapat melakukan

pemeriksaan di negara anggota Uni Eropa untuk kegiatan-kegiatan yang

dilakukan oleh negara tersebut yang mengatasnamakan Uni Eropa, seperti

penarikan bea masuk, manajemen Regional Funds dan lain-lain.

6. Dewan Eropa

Selain kelima institusi utama tersebut, Uni Eropa juga mempunyai The

European Council atau Dewan Eropa (harap dibedakan dengan The Council of

the European Union atau Dewan Uni Eropa ) . Dewan Eropa adalah forum

pertemuan para Kepala Negara dan Pemerintahan negara-negara anggota Uni

Eropa dan Presiden Komisi Eropa. Pasal 4 TEU mensyaratkan Dewan Eropa untuk

bersidang paling tidak 2 kali dalam setahun dibawah kepemimpinan Kepala

Negara atau Pemerintah negara anggota yang sedang menjabat sebagai

Presidensi Uni Eropa (berganti setiap 6 bulan). Pada prakteknya setiap Presidensi

biasanya mengadakan 1 sidang formal dan 1 sidang informal Dewan Eropa.

Dewan Eropa adalah sebuah forum bagi pertukaran pendapat yang

bebas dan informal diantara para pemimpin negara anggota. Informal dalam

artian Dewan Eropa tidak mengadopsi keputusan apapun yang secara hukum

formal mengikat negara anggota. Setiap deklarasi yang dihasilkan mempunyai

validitas politis, namun tidak mempunyai legal validity. Mereka hanya memberi

dorongan, arahan dan kadangkala memberi jalan keluar bagi masalah-masalah

29

yang menemui jalan buntu di tingkat Dewan Uni Eropa. Saat ini Presidensi Uni

Eropa dipegang oleh Luksemburg yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jean

Claude Juncker untuk periode 6 bulan kedepan yang dimulai pada tanggal 1

Januari 2005 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2005 mendatang. 34

V. PENUTUP

Sebagai penutup dari makalah ini, penulis dapat mengemukakan

beberapa hal penting sehubungan dengan deskripsi tentang Uni Eropa.

1. Uni Eropa adalah merupakan kumpulan dari negara-negara demokratis di

Eropa yang berkomitmen untuk perdamaian dan kesejahteraan bersama,

sehingga merupakan suatu organisasi internasional yang permanen karena

mempunyai tujuan yang berkesinambungan.

2. Sejarah integrasi negara-negara di Eropa yang kemudian dalam

perkembangannya menjadi Uni Eropa didasarkan pada beberapa basic

instrument, yaitu merupakan perjanjian internasional yang dijadikan sebagai

dasar pembentukan suatu organisasi internasional. Uni Eropa sudah

menggabungkan beberapa basic instrument-nya menjadi Charter of

Fundamental Rights, yang sedianya akan dijadikan sebagai constituent

Instrument, namun sampai sekarang masih terjadi perdebatan mengenai

bagaimana status hukum dan kekuatan mengikatnya constituent instrument

tersebut. Basic instrument tentang pembentukan Uni Eropa antara lainmeliputi:

a. The Treaty of Paris (ECSC), 1952

b. The Treaty of Rome (Euratom dan EEC), 1957

c. Schengen Agreement, 1985

d. Single Act, Brussels, 1987

e. The Treaty of Maastricht (Treaty of European Union), 1992

f. The Treaty of Amsterdam, 1997

g. The Treaty of Nice, 2000

34

www.eu2005.lu

30

h. The Convention on the Future of Europe and the Treaty on the

Accession of 10 Member States, 2003.

3. Uni Eropa merupakan organisasi regional di kawasan benua Eropa dan sistem

keanggotaannya tertutup, dimana dalam penerimaannya diadakan

pembatasan-pembatasan tertentu yang merupakan syarat keanggotaan.

Pembatasan-pembatasan itu meliputi dua hal. Pertama, kesamaan wilayah

geografis yang berdekatan, yaitu sama-sama berada di wilayah benua Eropa.

Kedua tentang status yang diberikan suatu negara kepada organisasi

internasional yang dbentuk, dimana Uni Eropa berkedudukan diatas negara-

negara anggotanya (supra nasional), karena negara-negara anggotanya

dengan sukerela menyerahkan sebagian kedaulatannya untuk hal-hal

tertentu dan khusus mengenai kepentingan bersama diantara mereka secara

demokratis di tingkat Eropa. Sampai tahun 2004 keanggotaan Uni Eropa telah

mencapai 25 negara anggota.

4. Sistem kelembagaan Uni Eropa didasarkan pada tujuan untuk melindungi

kepentingan dan tanggung jawab bersama yang tercermin dalam

mekanisme pengambilan keputusan di Uni Eropa melalui lima lembaga utama

yaitu:

a. Komisi Eropa (European Commission), berkantor pusat di Brussels,

Belgia;

b. Dewan Uni Eropa (Council of the European Union), berkantor pusat

di Brussels, Belgia;

c. Parlemen Eropa (European Parliament), berkantor pusat di Brussels,

Belgia;

d. Mahkamah Eropa (Court of Justice), berkantor pusat di Luksemburg;

e. Court of Auditors, berkantor pusat di Luksemburg.

Selain kelima lembaga utama tersebut diatas, Uni Eropa juga mempunyai The

European Council atau Dewan Eropa yang anggotanya terdiri dari kepala negara

atau kepala pemerintahan negara-negara anggota yang tergabung dalam Uni

Eropa.