undang undang nomor 25 tahun 2009 - kemenag · 2019. 12. 16. · tentang pelaksanaan undang undang...
TRANSCRIPT
1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Pada Kementerian Agama.
2
Berdasar Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: 1. Pemerintah Berkewajiban Melayani Hak dasar
Masyarakat 2. Saatnya Membangun Kepercayaan Masyarakat
terhadap Pemerintah
3
Pelayanan publik pada hakekatnya pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat.
4 4
5
PEGAWAI
PIMPINAN
MANAJEMEN
MASYARAKAT
PARADIGMA LAMA
MANAJEMEN
MASYARAKAT
PEGAWAI
PARADIGMA BARU
PIMPINAN
Mengutamakan Kepuasan Masyarakat
Saatnya pemerintah mengubah paradigma dalam bidang pelayanan :
PEGAWAI
� Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh nasyarakat;
� Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh masyarakat;
� Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat; dan
� Pelayanan Regulatif yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat;
6
7
§ Kesederhanaan, § Kejelasan, § Kepastian Biaya, § Akurasi/Ketepatan Waktu, § Keamanan, § Tanggungjawab, § Kelengkapan sarana dan prasarana, § Kemudahan Akses, § Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan § Kenyamanan,
8
9
EKTERNAL
LANDASAN
Arahan Menag Benahi administrasi,
tingkatkan transparansi,
implementasikan layana prima, dan
kuatkan kerjasama.
Amanat Rakernas Mencapai poin BB
dalam capaian Kinerja Kemenpan RB
5 Nilai Budaya Kerja Peningkatan kinerja
dengan titik tekan pada profesionalitas
dan inovasi
Transformasi Digiltal Penggunaan TI
dalam menunjang pencapaian sasaran
strategis dan IKU
Arahan Presiden KL harus melakukan pembenahan melalui e-gov dan perbaikan pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat Anggaran harus berbasis money follow program bukan money follow function
Regulasi UU 25 Tahun 2009 Inpres No 3 Tahun 2003 PMA 65 Tahun 2013 PMA 65 Tahun 2016
Tuntutan Publik Masyarakat membutuhkan pelayanan yang sesuai dengan era digital
Tuntutan Inovasi KL lain sudah memiliki berbagai inovasi berbasis teknologi
INTERNAL
9
Kompetensi petugas: Menempatkan petugas yang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang baik
10
02
Prosedur pelayanan: Adanya kejelasan prosedur pelayanan
Waktu penyelesaian: Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan
03 Biaya pelayanan: Kejelasan biaya pelayanan
04 Produk pelayanan: hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
Sarana dan Prasarana: Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh yelenggara pelayanan
05
06
11
Sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit, dan sumber daya manusia yang lamban dalam memberikan pelayanan, mahal, tertutup, dan diskriminatif serta berbudaya bukan melayani melainkan dilayani
Rendahnya Kualitas Pelayanan
Tuntutan akan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur negara yang berdaya guna, produktif dan bebas KKN serta sistem yang transparan, akuntabel dan partisipatif masih memerlukan solusi tersendiri.
Tingginya Penyalahgunaan
Kewenangan (KKN)
Sehingga besar kemungkinan timbul ekonomi biaya tinggi, terjadinya penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlakuan diskriminatif, dan lain-lain
Birokrasi Yang Panjang
dan Tumpang Tindih
11
1. Membangun kesadaran melayani.
2. Membangun kesadaran masyarakat dengan membuka kesempatan untuk menyampaikan saran dan atau pengaduan pelayanan.
3. Memberikan “reward and punishment” yang seimbang.
4. Mengadakan kompetisi pelayanan. 5. Penyusunan anggaran yang lebih baik bagi
pengembangan pelayanan public. 6. Pemenuhan, pemeliharaan sarana pelayanan yang
sudah ada. 12
Kepatuhan Layanan
Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik meningkat dari 75,64 di tahun 2017 menjadi 72,05 di tahun 2018
16,41
13
Nilai Tkt Kepatuhan Zona
0 - 55 Rendah Merah
55 - 88 Sedang Kuning
89 - 110 Tinggi Hijau v
14