Pendahuluan

Jika kita melihat jauh kebelakang, ibukota Turki yakni Istanbul,

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah kekaisaran Eropa. Istanbul

dahulu dikenal dengan nama Byzantium dan juga dengan nama Konstantinopel.

Daerah ini pada dasarnya bukan daerah biasa-biasa saja, sebab Konstantinopel ini

pernah menjadi ibukota kekaisaran Romawi Kuno, tepatnya ibukota kekaisaran

Romawi Timur.

Saat ini, nama Byzantium ataupun Konstantinopel sudah tidak dipakai

lagi, meskipun di dunia barat kota ini lebih terkenal dengan nama tersebut

daripada namanya saat ini, yaitu Istanbul. Turki saat ini sudah jauh berbeda

dengan pada masa romawi kuno. Turki saat ini menjadi negara dengan penduduk

mayoritas muslim.

Letak geografis Turki adalah Timur dekat, Eropa Selatan dan Laut Tengah

bagian Timur. Daratan Turki terletak di kawasan dimana 3 benua membentuk

dunia kuno. Benua Asia, Afrika dan Eropa berdekatan satu sama dan Turki

terletak di antara Eropa dan Asia. Secara geografis, Negara ini terletak di bumi

belahan utara pada titik tengah antara khatulistiwa dan Kutub Utara. Tepatnya

pada garis bujur 36 hinga 42 derajat lintang utara dan 26 sampai 45 derajat bujur

timur. Kawasan Turki pada umumnya menyerupai bentuk persegi empat panjang

dengan panjang, 1,660 km dari timur ke barat serta lebarnya 550 km dari utara ke

selatan.

Berdasarkan letak geografis dan latar belakang sejarah dari Turki itu

sendiri, maka tentunya negara tersebut ingin sekali bergabung dengan Uni Eropa.

Keinginan tersebut tidak berjalan dengan mulus. Sudah beberapa tahun sejak

Turki mengajukan diri untuk menjadi anggota Uni Eropa, namun sampai saat ini

belum juga diberikan status keanggotaannya oleh Uni Eropa. Upaya-upaya yang

dilakukan pun sudah sangat banyak sekali, mulai dari penyesuaian aturan

perundang-undangan Uni Eropa, sampai kepada konsep ekonomi Uni Eropa itu

sendiri, tapi tetap juga masih belum bisa diterima untuk masuk dalam

keanggotaan Uni Eropa.

Turki dan Uni Eropa

Pada tahun 1964, Turki telah menjalin hubungan asosiasi dengan Uni

Eropa. Hubungan tersebut adalah hubungan tentang kepabeanan atau yang dikenal

dengan Ankara Association Agreement. Perjanjian ini mengatur upaya-upaya yang

akan dilakukan untuk merancang suatu persetujuan Uni Pabean antara Turki

dengan Uni Eropa.

Turki secara formal mengajukan lamaran untuk menjadi anggota penuh

Uni Eropa pada tanggal 14 April 1987. Hal ini diajukan oleh Turki sebab telah

merasa percaya diri terhadap kerangka Uni Pabean yang telah dia pegang teguh.

Sebagai jawaban atas lamaran tersebut, Uni Eropa menolak lamaran yang

diajukan oleh Turki pada tanggal 20 Desember 1989 dengan alasan masih terjadi

kesenjangan sosio-politik dan ekonomi antara Turki dan Uni Eropa.

Pada saat itu, ekonomi Turki masih 1/3 dari rata-rata ekonomi Uni Eropa.

Industri di Turki pun masih sangat diproteksi, sehingga dikhawatirkan tidak dapat

bersaing dalam kompetisi pasar di Uni Eropa. Inflasinya mencapai angka 60% dan

pengangguran cukup tinggi. Sementara itu separuh tenaga kerja Turki bergantung

pada sektor pertanian.

Turki telah melakukan segala macam upaya untuk dapat bergabung

menjadi anggota tetap Uni Eropa. Lamaran yang diajukan Turki tidak pernah

ditanggapi secara serius oleh Uni Eropa, Uni Eropa tidak pernah menolak secara

tegas dan tidak pula langsung menerima Turki. Uni Eropa hanya memberikan

janji-janji untuk segera menetapkan tanggal untuk menerima Turki dan

memasukan Turki ke dalam daftar anggota yang paling potensial. Sejak status

tersebut dikeluarkan pada 1987 hingga sekarang Turki belum mengalami

kemajuan dimata Uni Eropa dan selalu menjadi kandidat dari setiap pertemuan

Uni Eropa.

Meskipun begitu, Turki terus memperbaiki kondisi negaranya agar dapat

menyesuaikan diri dengan kerangka Uni Eropa yang dijadikan standar oleh Uni

Eropa. Akhirnya, pada tanggal 31 Desember 1995, Uni Eropa setuju untuk

menandatangani perjanjian Uni Pabean dengan Turki. Adapun isi perjanjian

tersebut adalah penghapusan pajak secara resiprokal bagi barang-barang

manufaktur dalam perdagangan antara Uni Eropa dengan Turki. Selain itu, Turki

juga menyatakan persetujuannya untuk mengadopsi peraturan tarif pabean

bersama.

Berdasarkan keberhasilan tersebut, Turki mencoba kembali untuk melamar

menjadi anggota tetap dari Uni Eropa. Hasilnya, pada tanggal 13 Desember 1997,

KTT Uni Eropa memberikan konfirmasi bahwa Turki telah memenuhi persyaratan

untuk menjadi anggota Uni Eropa dan akan diberi tempat pada Konferensi Eropa.

Konferensi Eropa itu sendiri adalah sarana untuk mempertemukan para

anggota Uni Eropa itu sendiri dan juga para calon anggota. Selain itu, Konferensi

Eropa juga bertujuan untuk menggabungkan serta menyamakan nilai-nilai yang di

anut, serta tujuan internal dan eksternal masing-masing negara.

Ternyata, konfirmasi dari KTT di Luxemburg tersebut, tidak sepenuhnya

merupakan kabar yang baik dari bagi Turki. Dewan Eropa, masih

mempertimbangkan masalah lamaran Turki, sebab kondisi ekonomi dan politik di

Turki masih belum sesuai dengan syarat.

PENOLAKAN TURKI

Runtuhnya kekaisaran Ottoman telah mengubah strategi politik Turki

untuk lebih mendekatkan diri pada negara-negara Eropa (Barat) yang pada saat itu

dianggap sebagai sebuah negara yang dapat menjamin kesejahteraan Turki di

masa depan. Sejak bangkitnya gerakan Nasionalisme Turki dengan sekulerisme di

segala bidang, Turki telah berupaya keras untuk dapat diterima sebagai anggota

Uni Eropa, hal ini berlanjut pada Perang Dunia ke dua bahkan sampai Perang

Dunia ke dua usai. Keinginan negara-negara Eropa untuk tidak bergantung pada

bantuan asing telah merubah sistem internasional dari bipolar menjadi multipolar,

perubahan tersebut tentu saja mempengaruhi hubungan Uni Eropa dan Turki,

yang sudah dianggap tidak terlalu berguna pasca Perang Dunia ke dua.

Kegagalan Turki untuk menjadi anggota tetap Uni Eropa memang patut

dipertanyakan dan menjadi suatu pembahasan yang menarik. Selain karena Turki

tidak mampu untuk memenuhi persyarakatan yang diajukan oleh Uni Eropa,

ketidaksukaan Uni Eropa terhadap Turki juga menjadi salah satu faktor yang

menghambat Turki untuk menjadi anggota tetap Uni Eropa.

Kondisi politik dan ekonomi Turki memang selalu menjadi alasan kuat

Uni Eropa untuk selalu menolak keanggotaan Turki. Ekonomi Turki yang jauh

berbeda dengan negara-negara Uni Eropa lainnya dikhawatirkan akan menjadi

suatu masalah bagi Uni Eropa dan menjadi beban bagi Uni Eropa di masa yang

akan datang. Sebagai negara anggota Uni Eropa (jika Turki diterima) maka Turki

berhak mendapatkan bantuan perekonomian dari negara-negara Uni Eropa melalui

Regional Polcicy-nya. Pertimbangan untung rugi menjadi faktor yang sangat

mempengaruhi keputusan Uni Eropa menolak keanggotaan Turki.

Kondisi demokrasi Turki juga menjadi sorotan Uni Eropa, Turki dianggap

belum mampu untuk menegakan demokratisasi di negaranya, hal ini ditandai

dengan masih banyaknya pelanggaran HAM yang sering terjadi di negara

tersebut. Kekuatan militer yang sangat dominan terhadap sipil di Turki dan

metode militerisme yang kerap digunakan untuk menangani berbagai masalah

yang terjadi di negara tersebut menjadi tolak ukur lemahnya demokrasi di Turki.

Kedua alasan diatas menjadi hambatan utama dan selalu dikemukakan Uni Eropa

untuk menolak keanggotaan Turki. Namun bukan berarti penolakan yang tidak

hanya sekali tersebut diartikan bahwa Turki tidak melakukan perbaikan dalam

kedua hal tersebut, namun sebaliknya Turki selalu melakukan perubahan sesuai

yang diinginkan Uni Eropa. RUU pezinahan telah dibatalkan, siaran bahasa Kurdi

mulai diperbolehkan di beberapa radio bahkan kaum sekuler Turki mengeluarkan

pernyataan dan melarang istri kepala negara untuk menggunakan jilbab. Dalam

hal militer masih kuat pengaruhnya, namun masih dapat dikontrol oleh kekuatan

masyarakat madani. Turki telah melakukan segala cara untuk dapat menjadi

anggota tetap Uni Eropa, bahkan Turki telah membuktikan dirinya menjadi satu-

satunya negara Islam yang demokrasinya telah memasuki tahap yang relatif

matang.

Selain hambatan yang selalu dikemukakan Uni Eropa untuk menolak

keanggotaan Turki selama ini, masih ada faktor lain yang lebih disebabkan

ketidaksukaan Uni Eropa teradap Turki dan tidak pernah diakui secara resmi oleh

lembaga Uni Eropa.

Pertama, alasan penolakan Uni Eropa berdasarkan perbedaan ekonomi, hal

ini memang menjadi syarat untuk bergabung dengan Uni Eropa dapat diterima,

tapi kendala hal tersebut tidak berlaku pada Yunani dan Portugal yang pada saat

diterima menjadi anggota tetap Uni Eropa juga mempunyai masalah

perekonomian yang hampir sama pada saat Turki mengajukan lamaran. Kedua,

alasan mengenai lemahnya demokratisasi dan penegakan HAM di Turki memang

sulit dibantah dan menjadi fokus Uni Eropa terhadap Turki. Namun sekali lagi

penulis menanggap ada diskriminasi terhadap hal tersebut, hal ini ditunjukan

dengan diterimanya Irlandia pada tahun 1972 dimana pada saat itu kondisi dalam

negeri negara tersebut, yang sangat dipengaruhi oleh keputusan gereja tidak lebih

baik dari Turki. Hal ini sekali lagi membuktikan ketidaksukaan Uni Eropa

terhadap Turki

Faktor lain yang menyebabkan Turki belum juga diterima menjadi anggota

Uni Eropa adalah faktor sejarah, kebudayaan dan agama di Turki yang bertolak

belakang dengan negara-negara Eropa pada umumnya. Turki memiliki latar

belakang budaya yang cukup berbeda dengan negara-negara Eropa lainnya,

sejarah Islam yang sangat kaya dan sangat penting yang menjadi suatu sejarah

besar bagi perkembangan Islam di Eropa dan Timur tengah terutama pada zaman

Kekaisaran Ottoman. Kekayaan sejarah Islam tersebut disatu pihak menjadi suatu

kebanggaan yang sangat besar bagi Turki sebagai negara yang berhasil

menyebarluaskan Islam ke hampir seluruh penjuru dunia, namun dilain pihak hal

tersebut juga mempengaruhi cara pandang negara-negara Eropa bahkan keputusan

Uni Eropa dalam hal penolakan Turki untuk menjadi anggota tetap Uni Eropa.

Selain itu hal yang juga dianggap sebagai ancaman adalah jumlah populasi

Turki sebesar 74 juta warga setelah Jerman yang berjumlah 82 juta warga. Jerman

adalah populasi terbesar di Eropa. Jumlah populasi sangat menentukan kebijakan

Uni Eropa. Sebab, salah satu sistem polling di Uni Eropa ditentukan dari jumlah

populasi. Tak diragukan lagi, keanggotaan Turki dalam Uni Eropa dapat

mempengaruhi posisi Jerman dan Perancis.

Alasan lain penolakan atas keanggotaan Turki di Uni Eropa adalah

populasi muslim di negara ini. Banyak para pejabat berhaluan kanan di Eropa,

termasuk Nicolas Sarkozy, berpandangan sentimen terhadap Islam. Tentunya,

mereka tidak menghendaki Turki yang berjumlah 73 juta warga muslim, menjadi

anggota Uni Eropa. Sikap pejabat Uni Eropa, khususnya haluan kanan,

mencerminkan bahwa Uni Eropa adalah organisasi Kristen sehingga masuknya

Turki dalam organisasi ini dapat merusak struktur yang dibangun atas dasar

sektarian. Karena inilah prospek perundingan proses keanggotaan Turki di Uni

Eropa selalu mengambang.

Sejak berdirinya negara republik Turki, Kemal Attaturk, yang pada saat itu

menjadi Presiden pertama Turki memutuskan untuk berkiblat pada Barat

khususnya masyarakat Eropa dan bergabung dengan NATO dengan bantuan

Amerika Serikat yang mempunyai kepentingan terhadap Turki. Keputusan ini

didukung oleh letak geografis Turki yang sangat strategis; dimana pada saat itu

terdapat dua Blok (Barat dan Timur) yang sama-sama menginnginkan Turki

bergabung bersama mereka.

Keinginan Turki untuk disejajarkan dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya

dengan bergabung menjadi anggota tetap Uni Eropa memang mendapat suatu

kesulitan, bahkan hal ini diperparah setelah Perang Dingin berakhir dimana fungsi

dan posisi politik Turki bagi bangsa-bangsa Eropa anggota NATO sudah tidak

lagi terlalu penting. Bubar dan berakhirnya Pakta Warsawa sebagai akibat

kekalahan pihak Soviet dan sekutu, telah memandai bahwa fungsi utama Turki

sebagai ujung tombak NATO telah berakhir pula.

PROSPEK TURKI DALAM UNI EROPA

Prospek Turki untuk diterima sebagai anggota Uni Eropa sangatlah kecil.

Hal ini disebabkan banyaknya sentimen-sentimen dari negara di Uni Eropa itu

sendiri. Utamanya dari Prancis dan Jerman.

Sekarang muncul sebuah pertanyaan; Mengapa para pejabat Uni Eropa

masih menyepakati memulai perundingan proses keanggotaan Turki di Uni

Eropa? Padahal mereka sendiri secara terang-terangan menolak Turki sebagai

anggota Uni Eropa dengan berbagai alasan yang telah dikemukakan pada poin

sebelumnya.

Dalam menjawab pernyataan tersebut, Turki dari sisi posisi ekonomi,

politik dan geografi tak dapat diabaikan Uni Eropa. Karena itulah negara-negara

besar Eropa membiarkan Turki menanti menjadi anggota organisasi selama 30

tahun. Hingga kini, mereka terus mengulur perundingan proses keanggotaan Turki

di Uni Eropa dengan harapan bahwa Turki menerima sebagai anggota kehormatan

atau dengan kata lain sebagai mitra istimewa di organisasi ini.

Tawaran anggota kehormatan bagi Turki di Uni Eropa muncul dari

Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy yang juga didukung penuh oleh Kanselir

Jerman, Angela Merkel. Menyusul usulan itu, para pejabat Turki spontan

menolaknya. Sementara itu, proses keanggotaan Kroasia mendekati akhir

perundingan. Padahal Kroasia dan Turki secara bersamaan diterima Uni Eropa

untuk dikaji terkait keanggotaan kedua negara ini pada tahun 1999. Ada

kemungkinan, Kroasia akan diterima sebagai anggota Uni Eropa tahun depan.

Dengan demikian, Kroasia akan menjadi anggota ke 28 di Uni Eropa. Padahal

proses perundingan Uni Eropa dengan Turki yang harus melewati 35 bagian,

hanya satu bagian yang hingga kini belum mencapai kesepakatan.