ANGGARAN UNTUK KONSERVASI DI KOTA CIMAHI

TUGAS

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Dalam Mata Kuliah

Keanekaragaman Hayati

DISUSUN OLEH :

INDRA NUGRAHA

250120140011

MAGISTER ILMU LINGKUNGAN

UNIVERSITAS PADJAJARAN

2015

ii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................................. ii

DAFTAR TABEL ....................................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1

BAB II SEKILAS TENTANG STATUS LINGKUNGAN KOTA CIMAHI ........ 3

2.1. Profil Kota Cimahi ........................................................................................ 3

2.1.1. Letak Geografis .................................................................................. 3

2.1.2. Kemiringan Lereng ............................................................................. 3

2.1.3. Morfologi ............................................................................................ 3

2.1.4. Hidrogeologi ....................................................................................... 4

2.1.5.Geologi ................................................................................................ 4

2.1.6. Jenis Tanah ......................................................................................... 4

2.1.7. Tingkat Erodibilitas ............................................................................ 5

2.1.8. Curah Hujan Rata-Rata ....................................................................... 5

2.1.9. Daya Dukung Lahan ........................................................................... 5

2.2. Potensi Wilayah dan Isu Strategis ................................................................ 5

2.2.1. Potensi Wilayah .................................................................................. 5

2.2.2. Kawasan Lindung ............................................................................... 6

2.2.3. Kawasan Resapan Air ......................................................................... 7

2.2.4. Kawasan Rawan Bencana ................................................................... 7

2.3. Penggunaan Lahan Kota Cimahi ................................................................. 8

2.3.1. Kawasan Lindung ............................................................................... 9

2.3.2. Kawasan Budidaya ............................................................................. 9

iii

BAB III PENGANGGARAN KONSERVASI ................................................ 12

3.1. Anggaran konservasi Kota Cimahi ............................................................... 12

3.2. perbandingan Jumlah Anggaran dan Jumlah Kebutuhan Konservasi .......... 14

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan ................................................................................................... 19

4.2. Saran ............................................................................................................. 19

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 21

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Pembagian Anggaran Konservasi Kota Cimahi .............................. 13

Tabel 3.2. Perbandingan Anggaran Konservasi dan Non Konservasi ............... 14

v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Pola Pemanfaatan Wilayah Kota Cimahi .................................. 8

1

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan usaha-usaha untuk

membangun manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini penting sebab tingkat

pertambahan penduduk di Indonesia yang relatif tinggi akan mengakibatkan

implikasi-implikasi sosial dan ekonomi. Pembangunan yang tidak merata

mengakibatkan sejumlah penduduk terkonsentrasi dengan jumlah kepadatan

tertentu terpusat di wilayah pembangunan, seperti kota dimana tidak terlepas dari

kota itu sendiri yaitu sebagai pusat pertumbuhan, pemerintahan, perdagangan,

industri, pendidikan dan sebagainya, sehingga kota menjadi tempat pemusatan

penduduk dengan kepadatan yang tinggi. Sebagian penduduk berpandangan

bahwa dari kota dapat memenuhi semua kebutuhan manusia dan dapat

meningkatkan kemakmurannya. Hal itu tentu akan berdampak pada

perkembangan penduduk yang tinggi di wilayah perkotaan, terutama dengan

adanya gejala urbanisasi, jumlah penduduk di wilayah kota meningkat dengan

cepat, yang kemudian menyebabkan terjadinya berbagai masalah lingkungan

(Anonim, 2008).

Perkembangan Kota Cimahi sejak tahun 2000 sebelum menjadi kota hingga

tahun 2007 setelah menjadi kota menunjukkan laju pertumbuhan yang cukup

besar yaitu 2,63 %. Seiring pertumbuhan penduduknya yang cukup besar,

membawa pengaruh terhadap peningkatan kebutuhan akan lahan hunian,

transportasi, kesehatan, pendidikan serta fasilitas lain yang mendukung

kelangsungan kehidupan sosial ekonomi penduduk Kota Cimahi tersebut,

diantaranya air dan lahan (Status Lingkungan Hidup Kota Cimahi).

Pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan kota menyebabkan

kebutuhan lahan di kota meningkat sehingga terjadi penurunan kualitas

lingkungan hidup, seperti perubahan pada lingkungan fisik maupun kimia,

perubahan iklim yang selanjutnya berdampak pada efek rumah kaca, sehingga

suhu menjadi semakin panas, serta lingkungan biologi mulai gundul seperti ruang-

ruang terbuka hijau menjadi semakin terbatas. Setiap pembangunan akan

menimbulkan perubahan dan setiap perubahan selalu ada dampaknya terhadap

2

lingkungan. Seperti yang dikemukakan Soemarwoto (2004:0) yang menyatakan

bahwa faktor yang sangat penting dalam permasalahan lingkungan ialah besarnya

populasi manusia. Dengan pertumbuhan populasi manusia yang cepat kebutuhan

akan pangan, bahan bakar, tempat pemukiman dan kebutuhan lain serta limbah

doestik juga bertambah dengan cepat.

Bertambahnya penduduk dan berubahnya lahan dengan berbagai

penggunaannya, bisa membawa dampak negatif bagi kelangsungan ekosistem

yang ada di daerah perkotaan. Pembangunan fisik untuk memenuhi kebutuhan

warga sering tidak seimbang dengan usaha-usaha mempertahankan kualitas

kehidupan masyarakat. Contohnya adalah pembangunan pemukiman, pusat bisnis

atau pertokoan dan daerah industri yang tidak sesuai dengan luasan daerah terbuka

hijau yang seharusnya dimiliki oleh suatu daerah perkotaan atau daerah yang

sedang berkembang. Dampak dari pembangunan kota ini adalah minimnya ruang

terbuka hijau yang menjadi hak kota itu sendiri dan menjadi hak warganya.

Kebutuhan air bersih di daerah kawasan Bandung (Kota Bandung, Kota

Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat) terutama untuk

kebutuhan air minum, dipenuhi oleh PDAM yang bersumber dari penjernihan

Sungai Cikapundung, Cibeureum, Mata air, dan dari beberapa sumur bor

diperkirakan mencapai 99,6 I/detik. Kebutuhan air bersuh Kabupaten Bandung

dipenuhi dari beberapa sumurbor, mata air Cikole dan penjernihan Sungai

Cisangkuy, untuk pengambilan air tanah dari 19 buah sumur bor diperkirakan

mencapai 99,6 L/detik pada tahun 1996. Pada tahun 1996, di Kodya Bandung dan

Kabupaten Bandung, tercatat pengambilan air sebesar 76,8 juta m3/tahun dari

2.628 air tanah baik yang terdaftar ataupun tidak terus berlangsung sehingga

menimbulkan dampak terhadap muka penurunan muka air tanah berkisar antara

0,12 m hingga 14,4 m/tahun (Hanadi et., al, 2006).

Makalah ini akan berisi tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh

Pemerintah Kota Cimahi untuk melakukan konservasi terhadap sumberdaya alam

yang dimilikinya, serta analisis dengan kesesuaian besar anggaran yang ada

dengan standar pengelolaan sumberdaya alam.

3

BAB II

SEKILAS TENTANG STATUS LINGKUNGAN KOTA CIMAHI

2.1. Profil Kota Cimahi

2.1.1. Letak Geografis

Secara geografis, Kota Cimahi terletak pada koordinat 1060 – 400 bujur timur dan

60-550 Lintang Selatan, dengan variasi ketinggian 700-1.075 meter diatas permukaan

laut, dan memiliki temperatur berkisar 18 – 29 C. Luas Kota Cimahi secara keseluruhan

mencapai 4.025,73 Ha meliputi, Kecamatan Cimahi Utara yang terdiri atas 4 Kelurahan,

83 RW dan 418 RT, Cimahi Tengah, 6 Kelurahan, 107 RW dan 413 RT, dan Cimahi

Selatan terdiri dari 5 kelurahan, 111 RW dan 628 RT, dengan batas-batas wilayah sebagai

berikut (www.cimahikota.go.id) :

Sebelah Utara : Kecamatan Parompong, Kecamatan Cisarua, dan

Kecamatan Ngamprah Kabupaten bandung Barat

Sebelah Timur : Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan

Cicendo, dan Kecamatan Andir Kota Bandung

Sebelah Selatan : Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, dan

Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung

Sebelah barat : Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Batujajar

Kabupaten Bandung Barat.

2.1.2. Kemiringan Lereng

Kota Cimahi memiliki kemiringan lereng yang cukup bervariasi yaitu daerah yang

memiliki kemiringan lereng 0-8% di wilayah Kota Cimahi adalah 3.601,75 ha, terletak di

sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan, daerah yang memiliki

kemiringan lereng 8-15% ini di wilayah Kota Cimahi adalah 216,07 Ha, terdapat di

sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Tengah dan Utara, daerah yang memiliki

kemiringan lereng 15-25% ini di wilayah Kota Cimahi adalah 144,15 ha dan daerah yang

memiliki lereng ini di wilayah Kota Cimahi adalah 22,68 ha (www.cimahikota.go.id).

2.1.3. Morfologi

Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, morfologi wilayah Kota Cimahi dapat

digolongkan sebagai berikut (SLHD, 2014) :

4

Satuan Morfologi Dataran

Satuan morfologi dataran ini adalah bentuk bentang alam yang didominasi oleh

daerah yang relatif datar dengan kisaran kemiringan lereng antara 0-8%. Bentuk

bentang alam ini mendominasi wilayah Kota Cimahi dengan luas sekitar 3,601,75

ha.

Satuan Morfologi Perbukitan

Bentang alam perbukitan di wilayah Kota Cimahi terdiri atas perukitan landai

dengan kemiringan berkisar antara 8-15% seluas 216,07 ha, perbukitan sedang

dengan kemiringan berkisar antara 15-40% seluas 233, 22 ha, dan perbukitan terjal

dengan kisaran kemiringan dari 40% seluas 22,68 ha.

2.1.4. Hidrogeologi

Keadaan hidrogeologi diwilayah Kota Cimahi adalah terdapatnya daerah aliran

langka, potensi mata air langka dengan daerah penyebarannya di Kecamatan Cimahi

Selatan seluas 553,02 ha dan disebagian kecil wilayah Kecamatan Cimahi Tengah seluas

3,73 ha. Disamping itu terdapat akuifer produktif di wilayah kecamatan Cimahi Selatan

seluas 855,12 Ha, Kecamatan Cimahi Tengah seluas 1.303,15 ha, dan Kecamatan Cimahi

Utara seluas 713,51 ha (SLHD, 2014).

2.1.5. Geologi

Berdasarkan kondisi geologinya wilayah Kota Cimahi terdiri dari formasi batuan

lempung dan batuan tufa formasi batu lempung yang terdapat di wilayah Kecamatan

Cimahi Selatan dan Kecamatan Cimahi Tengah dengan total luas 715,75 ha. Sedangkan

formasi Raja Mandala anggota batu gamping hanya terdapat di wilayah Kecamatan

Cimahi Selatan seluas 708,10 ha, Kecamatan Cimahi Tengah seluas 1.091,69 ha, dan

Kecamatan Cimahi Utara seluas 1.359,89 ha (SLHD, 2014).

2.1.6. Jenis Tanah

Jenis tanah di wilayah Kota Cimahi meliputi jenis tanah aluvilal Coklat kekelabuan

yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan luas total 1.968,29 ha, jenis tanah

latosol coklat yang tersebar di wilayah Kecamatan Cimahi Tengah seluas 216,06 ha dan

di wilayah Kecamatan Cimahi Utara seluas 1.359,50 ha dan jenis tanah podsolik kuning

5

yang tersebar di wilayah Kecamatan Cimahi Selatan seluas 522,09 ha dan di wilayah

Kecamatan Cimahi Tengah seluas 8,36 ha (SLHD, 2014).

2.1.7. Tingkat Erodibilitas

Berdasarkan data tingkat erodibilitas lahan di wilayah Kota Cimahi memiliki

tingkat erodibilitas ringan dan sedang. Lahan dengan tingkat erodibilitas ringan

menunjukkan bahwa daerah inis ecara umum relatif aman dari bahaya longsor atau

pergerakan tanah. Kondisi tanah diwilayah Kecaatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi

Utara dan di sebagian kecil wilayah Kecamatan Cimahi Tengah (SLHD, 2014).

2.1.8. Curah Hujan Rata-Rata

Berdasarkan data curah hujan, wilayah Kota Cimahi mempunyai curah hujan rata-

rata berkisar antara 2.000-5.000 mm/tahun (SLHD, 2014).

2.1.9. Daya Dukung Lahan

Analisis daya dukung lahan dalam pengembangan wilayah Kota Cimahi dibagi

kedalam tiga jenis lahan yang meliputi kawasan lahan potensial, kendala dan limitasi

dengan kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990.

2.2. Potensi Wilayah dan Isu Strategis

2.2.1. Potensi Wilayah

Dari hasil analisis wilayah dan penyesuaian dengan kriteria daya dukung lahan,

maka dapat diidentifikasi kawasan potensial, kawasan kendala dan kawasan limitasi

seperti diuraikan pada uraian dibawah ini (SLHD, 2014) :

1) Kawasan Potensial

Kawasan manfaat atau kemungkinan kawasan dengan tingkat kesesuaian lahan

yang baik untuk dikembangkan dan dibangun menjadi kawasan budidaya

perwilayahan dan non perwilayahan dengan kriteria kelerengan 0-15% dan bukan

daerah rawan bencana serta memiliki ketinggian tanah secara keseluruhan antara 0-

1.500 mdpl yang meliputi kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa,

kawasan industri, kawasan pertanian dan perkebunan, kawasan pariwisata serta

kawasan ruang terbuka hijau.

6

2) Kawasan Kendala

Kawasan kendala adalah potensi untuk dikembangkan namun masih memerlukan

persyaratan khusus seperti adopsi teknologi dalam pembangunannya. Menurut

hasil analisis, kriteria dalam menentukan kawasan kendala yang terdapat di Kota

Cimahi yaitu dengan klasifikasi kelerengan antara 15-40%. Kawasan kendala di

Kota Cimahi mencakup wilayah sebagian Kelurahan Leuwigajah, sebagian

Kelurahan Cibeber, sebagian Kelurahan Padasuka, sebagian Kelurahan Citeureup

dan sebagian Kelurahan Cipageran.

3) Kawasan Limitasi

Wilayah limitasi adalah wilayah yang kondisi fisik dasarnya memiliki lahan yang

tidak dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya, baik budidaya perkotaan

maupun budidaya non perkotaan walaupun diberi masukan teknologi. Wilayah ini

memiliki >40% dengan ketinggian >2.000 mdpl dan sangat peka terhadap erosi.

Umumnya wilayah ini memiliki intensitas curah hujan tinggi dan menyebabkan

kerusakan tanah dan tata air. Oleh karena itu, wilayah dengan karakteristik seperti

ini sebaiknya diarahkan sebagai kawasan lindung. Berdasarkan hasil analisis, di

Kota Cimahi tidak terdapat kawasan limitasi dengan kecuraman lahan >45%

namun didominasi oleh kawasan potensial dan kawasan kendala yang berpotensi

untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, lahan di Kota Cimahi memiliki lahan

potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya. Karena wilayah Kota

Cimahi ditunjang dengan kondisi fisik lahan yang relatif datar yang dapat

difungsikan sebagai berbagai jenis penggunaan lahan. Namun, terdapat kawasan

kendala yang terdapat di Kawasan Utara Kota Cimahi yang merupakan Kawasan

Bandung Utara dimana pada kawasan ini dapat dikembangkan sebagai kawasan

budidaya namun perkembangannya harus dibatasi.

2.2.2. Kawasan Lindung

Adapun kawasan lindung di Kota Cimahi ini terdiri dari kawasan lindung

keanekaragaman hayati dan perlindungan terhadap ekosistem flora dan fauna,

perlindungan tata guna air dan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro.

7

Kawasan yang memberikan perlindungan keanekaragaman hayati dan

perlindungan ekosistem terdapat di sebagian Kelurahan Leuwigajah, sebagian Kelurahan

Setiamanah dan sebagian Kelurahan Padasuka. Sedangkan kawasan yang memberikan

perlindungan terhadap tata guna air terdapat di Kawasan Utara Kota Cimahi yang

merupakan Kawasan Bandung Utara yang memiliki fungsi sebagai kawasan resapan air.

Oleh karena itu, pengembangan wilayah di kawasan ini harus dikelola dengan sangat baik

untuk mengantisipasi rawan air tanah dengan menetapkan peraturan mengenai zonasi

wilayah khususnya mengenai penentuan koefisien dasar bangunan di kawasan utara Kota

Cimahi ini. Sedangkan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan

iklim makro di Kota Cimahi terdapat di wilayah Kelurahan Baros dengan terdapat

hutankota/taman kota RA. Kartini.

2.2.3. Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air di Kota Cimahi terdapat di Bagian Utara Kota Cimahi ini

merupakan Kawasan Bandung Utara (KBU) dan menjadi Kawasan Strategis Propinsi

Jawa Barat, yang memiliki fungsi sebagai kawasan lindung dan kawasan resapan air.

Sementara itu, seiring perkembangan jumlah penduduk Cimahi yang kian pesat

menyebabkan pengembangan permukiman mengalami kecenderungan mengarah ke

bagian utara Kota Cimahi yang merupakan kawasan Bandung Utara, dengan demikian

pengembangan permukiman di bagian utara Kota Cimahi perlu di kendalikan dengan

adanya peraturan zonasi mengenai koefisien dasar bangunan agar di bagian utara Kota

Cimahi ini masih memiliki fungsi sebagai kawasan resapan air (SLHD, 2014).

Disamping bagian utara Kota Cimahi yang dijadikan sebagai kawasan resapan air,

terdapat kawasan lindung di Kota Cimahi yang dapat difungsikan sebagai kawasan

tangkapan/resapan air yang terdapat di sebagian Kelurahan Leuwigajah dan Kelurahan

Padasuka.

2.2.4. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi

mengalami bencana alam. Tujuan dari identifikasi kawasan rawan bencana adlah

melindungi manusia dan keigatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun

secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Adapun jenis bencana yang dipengaruhi

oleh faktor alam yang rawan terjadi di Kota Cimahi adalah erosi tanah, gerakan tanah dan

aliran lava dari Gunung Tangkuban Perahu.

8

Adapun lokasi rawan erosi di Kota Cimahi dengan tingkat kepekaan agak peka

terdapat di Kelurahan Cipageran dan tingkat kepekaan tidak peka terdapat hampir di

seluruh wilayah Kota Cimahi, secara umum tingkat erosi di Kota Cimahi tidak terlalu

membahayakan melihat kepekaan tanah yang agak peka dan tidak peka.

Sedangkan kawasan bencana lainnya yaitu rawan gerakan tanah yang terdapat di

Kota Cimahi terdapat di bagian utara Kota Cimahi dan kawasan bencana daerah beresiko

aliran lahar terdapat di bagian timur laut Kota Cimahi.

2.3. Penggunaan Lahan Kota Cimahi

Penggunaan lahan di Kota Cimahi terbagi menjadi dua jenis penggunaan, yaitu :

penggunaan lahan terbangun dan penggunaan lahan terbangun. Pola pemanfaatan ruang

terbangun di Kota Cimahi pada tahun 2007 didominasi oleh penggunaan lahan sebagai

perumahan tidak teratur (781,25 ha) dan industri (501,25 ha). Sedangkan luas lahan tidak

terbangun di Kota Cimahi pada tahun 2007 didominasi oleh penggunaan lahan sebagai

pertanian lahan kering seluas 1.110,50 ha. Dapat dilihat pada peta berikut.

Gambar 1. Peta Pola Pemanfaatan Wilayah Kota Cimahi (Isfriana, 2013)

9

2.3.1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung atau kawasan yang berfungsi lindung yang terdapat wilayah Kota

Cimahi berdasarkan hasil analisis meliputi (SLHD, 2014) :

1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, yaitu kawasan

hutan lindung. Dengan keberadaannya dalam wilayah kota, maka secara khusus

diidentifikasi sebagai hutan kota atau hutan konservasi. Kawasan hutan kota/hutan

konservasi ini terdapat di Kelurahan Leuwigajah, Cibeber dan Padasuka, dengan

perkiraan luas 118,90 ha, atau sekitar 2,93% dari luas kota.

2) Kawasan perlindungan setempat, yaitu sempadan sungai. Sempadan sungai ini

diterapkan pada masing-masing sungai yang utama atau menonjol pada masing-

masing sistem sungai yang ada di wilayah Kota Cimahi (menurut 4 sistem sungai

yang ada). Oleh karena itu sempadan sungai ini tersebar di semua kelurahan.

Dengan memakai pendekatan normatif penetapan sempadan sungai di kawasan

perkotaan, maka perkiraan luas sempadan sungai ini adlaah 139,37 ha atau sekitar

3,43% dari luas kota.

3) Dalam konteks penetapan kawasan lindung ini, wilayah Kota Cimahi juga terdapat

subjek-subjek yang selayaknya berfungsi lindung namun tidak merupakan

kawasan; yaitu subjek-subjek cagar budaya, berupa bangunan bentuk lainnya yang

bernilai historis.

2.3.2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan

fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,

sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di wilayah Kota

Cimahi berdasarkan hasil analisis adalah sebagai berikut (SLHD, 2014) :

1) Kawasan Pusat Pemerintahan, yang terletak di Jalan Cihanjuang Kelurahan Cibabat

Kecamatan Cimahi Utara.

2) Kawasan Pusat Kota, yang terletak di bagian tengah wilayah kota, yaitu di

Kelurahan Cimahi, Setiamanah, dan Karangmekar, dengan perkiraan luas adalah

100,60 ha, atau sekitar 2,48% dari luas kota. Dalam kawasan pusat kota ini terdapat

fungsi atau kegiatan atau penggunaan lahan perdagangan dan jasa skala regional

dan kota, ruang terbuka utama kota (alun-alun), fasilitas umum/sosial skala kota

dan regional, perumahan/permukiman pusat kota.

10

3) Kawasan pusat kota baru, yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah yang

meliputi wilayah Kelurahan baros dan Kelurahan Cigugur Tengah, serta mencakup

kecamatan Cimahi Selatan yang meliputi Kelurahan Utama dan Kelurahan

Leuwigajah dengan pusat kota diletakkan di Baros. Adapun fungsi dari pusat kota

baru ini adalah sebagai pusat kota yang berbasiskan teknologi tinggi dan sebagai

pusat Cimahi Cyber Creative City.

4) Kawasan Militer, yang terletak di Kelurahan Baros, Karangmekar, Setiamanah,

Padasuka, dan Cibeber, dengan perkiraan luas kawasan adalah 307,61 ha, atau

sekitar 7,57% dari luas kota. Dalam kawasan militer ini terdapat fungsi atau

kegiatan atau penggunaan lahan : militer, PUSDIK, PUSSEN, Brigade, Resimen,

Batalyon, Kodim, RTM, fasilitas terkait : RS Dustira, UNJANI, Lapangan

Upacara/Olah Raga, Lapangan Tembak, Lapangan Golf, Taman; Perumahan dinas

militer, perumahan anggota militer, perumahan penduduk non militer; fasilitas

umum/ sosial pendukung kawasan, perdagangan dan jasa pendukung kawasan,

ruang terbuka/ruang terbuka hijau lainnya.

5) Kawasan industri dan pergudangan 1, merupakan pengembangan dari zona industri

yang ada dewasa ini, dengan hamparannya terletak di Kelurahan Utama, Melong,

Cibeureum, Leuwigajah, Cigugur Tengah, dan Baros. Perkiraan luas rencana

kawasan industri dan pergudangan ini adlaah 459,59 ha, sekitar 1,32% dari luas

kota. Dalam kawasan industri dan pergudangan ini terdapat fungsi atau kegiatan

atau penggunaan lahan : industri/pabrik dan gudang; perumahan di kawasan

industri : perumahan pekerja industri, perumahan penduduk setempat/non pekerja

industri; perdagangan dan jasa pendukung kawasan; fasilitas umum/sosial

pendukung kawasan.

6) Koridor perdagangan dan jasa, yang terletak sepanjang jalan Amir Mahmud,

dengan lebar 100 m kiri kanan jalan, yang menyambung dengan kawasan pusat

kota hingga ke batas kota sebelah barat ke timur. Koridor perdagangan dan jasa ini

terletak di Kelurahan Cibeureum, Cigugur Tengah, Padasuka, Cibabat,

Karangmekar, dan Setiamanah. Perkiraan luas koridor perdagangan dan jasa ini

adalah 89,25 ha, atau sekitar 2,20% dari luas kota. Dalam koridor perdagangan

&jasa ini terdapat fungsi atau kegiatan atau penggunaan lahan:

perdagangan/niaga/komersial, kegiatan jasa, perkantoran pemerintah dan swasta,

hunian campuran (rumah-toko/ruko).

11

7) Kawasan Rekreasi Air, yang terletak di Ciseupan Kelurahan Cibeber, dengan

memanfaatkan badan-badan air yang ada sebagai potensi utama kawasan. Perkiraan

luas kawasan rekreasi air ini adalah 36,10 ha, atau sekitar 0,89% dari luas kota.

Dalam kawasan rekreasi air ini terdapat fungsi atau kegiatan atau penggunaan

lahan : badan air/ kolam/situ, fasilitas rekreasi, perumahan penduduk, fasilitas

umum/sosial pendukung.

8) Kawasan perumahan, yang merupakan gabungan atau integrasi antara perumahan

penduduk fungsi primer dan perumahan penduduk fungsi sekunder. Kawasan

perumahan ini merupakan gabungan antar aperumahan terncana yang dibangun

oleh pengembang, dan perumahan yang dibangun secara individu oleh pemilik.

Kawasan perumahan ini tersebar di semua kelurahan, dengan perkiraan luas adalah

2.472,87 ha, atau sekitar 60,89 % dari luas kota. Dalam kawasan perumahan ini

terdapat fungsi atau kegiatan atau penggunaan lahan: perumahan terencana,

perumahan individu, fasilitas umum/sosial pendukung kawasan, perdagangan dan

jasa pendukung, fungsi/kegiatan tertentu yang “terselip” dalam kawasan

perumahan.

12

BAB III

PENGANGGARAN KONSERVASI

3.1. Anggaran Konservasi Kota Cimahi

Berdasarkan laporan yang diserahkan kepada DPRD Kota Cimahi, realisasi

anggaran Tahun anggaran 2014, jumlah pendapatan mencapai Rp. 771,7 Miliar,

sedangkan belanja mencapai Rp. 791,303 Miliiar, sehingga terjadi defisit sebesar

Rp. 19,6 Milliar. Dari jumlah anggaran tersebut, porsi anggaran lebih kepada

pembangunan fisik dan pembangunan masyarakat di bidang ekonomi. Sedangkan

anggaran yang diperuntukan untuk konservasi, di sebarkan kepada tugas pokok

dan fungsi SOPD yang ada di Kota Cimahi dapat dilihat dari tabel 3.1 berikut :

NO Uraian Anggaran Jumlah Anggaran Keterangan

1. Peningkatan konservasi

daerah tangkapan air dan

sumber-sumber air

Rp. 50.000.000,- Kantor

Lingkungan Hidup

2. workshop perlindungan

dan konservasi dan sumber

daya air

Rp. 50.000.000,- Kantor

Lingkungan Hidup

3. Pengadaan Tanaman

Taman Hutan dan

Lingkungan

Rp. 17.545.000.000,- Kantor

Lingkungan Hidup

4. Pengadaan Tanaman

Keras untuk kawasan

Konservasi

Rp. 10.000.000,- Dinas Pertamanan

dan Kebersihan

5. Kegiatan untuk

Konservasi Sumber Air

Rp. 13.451.000.000,- Dinas Pertamanan

dan Kebersihan

6. Kegiatan untuk

Pengolahan Air Limbar,

untuk Persawahan

Rp. 10.600.000.000,- Dinas Pertamanan

dan Kebersihan

7. Penataan Taman dan

Tanaman di Kawasan

Konservasi

Rp. 3.340.000.000,- Dinas Pertamanan

dan Kebersihan

8. Pengadaan tanaman

Pertanian

Rp. 1.575.000.000,- Dinas Koperasi

UMKM

Perindustrian

Perdagangan dan

Pertanian Kota

Cimahi

9. Pengadaan Benih Ikan Rp. 500.000.000,- Dinas Koperasi

13

Lele, Mas, Nila, dan Hias UMKM

Perindustrian

Perdagangan dan

Pertanian Kota

Cimahi

10. Pengadaan hewan Ternak Rp. 475.000.000,- Dinas Koperasi

UMKM

Perindustrian

Perdagangan dan

Pertanian Kota

Cimahi

11. Pengobatan dan

Pengadaan Obat Hewan,

serta monitoring

kepemilikan hewan langka

Rp. 250.000.000,- Dinas Koperasi

UMKM

Perindustrian

Perdagangan dan

Pertanian Kota

Cimahi

JUMLAH Rp. 47.846.000.000, -

Tabel 3.1. Pembagian Anggaran Konservasi Kota Cimahi (Bappeda Kota

Cimahi, data diolah 2015)

Dari tabel 3.1 diatas, dapat diketahui bahwa penggunaan anggaran Kota

Cimahi yang berkaitan dengan kegiatan konservasi sejumlah Rp. 47.846.000.000,-

. Anggaran tersebut terbagi pada SOPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya. Dalam rangka konservasi hutan di serahkan kepada Kantor

Lingkungan Hidup dan Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Cimahi.

Sedangkan untuk konservasi keanekaragaman hayati, diserahkan sebagian oleh

Kantor Lingkungan Hidup sebagian oleh Dinas Koperasi UMKM Perindustrian

Perdagangan dan Pertanian Kota Cimahi.

Kegiatan ini tidak hanya untuk anggaran yang berkaitan dengan pengadaan,

tapi juga dengan manajemen pengelolaannya yang terbagi menjadi belanja

pegawai dan belanja barang jasa lainnya. Kegiatan seperti ini, biasanya dapat

terserap langsung lebih dari 90% anggaran pada akhir tahun, karena lebih mudah

dalam pengadaan penerapan, serta penerimaan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan konservasi serta berkaitan dengan

masyarakat, biasanya diterapkan pada kawasan Ruang Terbuka Hijau dan

Kawasan Konservasi di daerah Kelurahan Cipageran Cimahi Utara dan

14

Leuwigajah Cimahi Selatan. Kawasan itu terpilih karena dijadikan zona

perlindungan / zona budidaya, dimana kawasan ini penting dalam rangka

konservasi sumber daya air dan keanekaragaman hayati yang ada di Kota Cimahi.

Sedangkan untuk pendekatan ke masyarakat di kawasan perkotaan, biasanya

didekati dengan anggaran tanaman yang tidak tertanam langsung di tanah.

Pengadaan lebih ke tanaman pot, ikan budidaya dalam terpal / kolam buatan, serta

pengadaan lain yang tidak memerlukan jumlah lahan yang terlalu besar.

3.2. Perbandingan Jumlah Anggaran dan Jumlah Kebutuhan Konservasi

Total anggaran Kota Cimahi yang berkaitan dengan konservasi, baik itu

konservasi hutan, air, tanah dan keanekaragaman hayati adalah sebesar Rp.

47.846.000.000,-. Sedangkan total anggaran Kota Cimahi secara keseluruhan

adalah sebesar Rp. 771.700.000.000,-. Yang berarti prosentasi anggaran yang

digunakan untuk Konservasi adalah sebesar Rp. 6,20% dari total anggaran.

No Penggunaan Anggaran Jumlah Anggaran Prosentase

Anggaran

1. Anggaran Yang Berkaitan

dengan Konservasi

Rp. 47.846.000.000,- 6,20%

2. Anggaran Pembangunan

Lainnya

Rp. 723.854.000.000,- 93,80%

JUMLAH ANGGARAN Rp. 771.700.000.000,- 100%

Tabel 3.2. Perbandingan Anggaran Konservasi dan Non Konservasi

Prosentasi penggunaan anggaran ini tidak terlepas dengan isu strategis di Kota

Cimahi. Isu strategis Kota Cimahi lebih ke pengembangan ekonomi

kemasyarakatan, sehingga menitik beratkan untuk meningkatkan indeks daya beli

masyarakat yang pada saat ini masih berada dibawah rata-rata IPM daya beli Jawa

Barat. Sedangkan untuk indeks lainnya, sudah diatas rata-rata Provinsi Jawa

Barat. Isu strategis pengembangan wilayah Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1) Tingginya minat investasi, menyebabkan aliran yang sangat besar terhadap

penyebaran dan pembangunan fisik yang sporadis di Kota Cimahi, terutama

oleh kegiatan komersial, perdagangan dan jasa;

15

2) Lahan yang terbatas, tidak dapat mengimbangi kebutuhan akan

pembangunan fisik seperti perumahan, perkantoran, kegiatan komersial, dan

lain sebagainya. Akhirnya rencana tata ruang yang ada sulit untuk

diakomodir, karena tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan yang

ada;

3) Pusat kota yang ada memiliki daya dukung yang terbatas, sulit untuk

mengemban fungsinya. Implikasinya terjadi terkonsentrasi perkembangan

ke arah kawasan Baros dan sekitarnya, yang secara nyata merubah struktur

ruang yang ada;

4) Kota Cimahi bagian dari Metropolitan bandung, secara otomatis harus dapat

menjadi kota yang dapat melayani kota induknya, yaitu Kota bandung.

Implikasinya permintaan sektor permukiman menjadi sangat tinggi di Kota

Cimahi (harga lahan lebih murah dibandingkan di Kota Bandung).

5) Terbatasnya sumberdaya air tanah yang disebabkan oleh semakin

berkurangnya kawasan resapan air di wilayah hulu sehingga berdampak

pada perekonomian Kota Cimahi. Dengan terbatasnya ketersediaan air

tanah, perizinan penggunaan air tanah di Kota Cimahi mulai dikurangi dan

bahkan akan dicabut sehingga akan berdampak pada kegiatan sektor industri

tekstil yang terdapat di Kota Cimahi;

6) Kebijakan dalam RTRW Provinsi jawa barat yang menetapkan Kota Cimahi

sebagai Tempat Pembuangan Sampah Akhir, yang memaksa Kota Cimahi

untuk menyediakan lahan kosong untuk kawasan TPA tersebut yang

berbenturan dengan keterbatasan lahan yang ada.

Dengan isu strategis tersebutlah, seharusnya Kota Cimahi lebih menitik

beratkan kepada pemulihan lingkungan yang dimilikinya. Karena daya dukung

lingkungan di Kota Cimahi, dipandang sudah dilampaui kemampuannya,

Perkembangan pertumbuhan Kota Cimahi yang sangat pesat mendorong laju

pertumbuhan penduduk yang signifikan, harus diiringi dengan peningkatan

fasilitas pendukung seperti sistem penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah,

pengelolaan persampahan, dan drainase yang baik karena jika diabaikan akan

memberi tekanan yang sangat besar kepada lingkungan Kota Cimahi yaitu :

16

a. Timbulan sampah domestik yang tidak dikelola dengan baik akan

menyebabkan pencemaran air dan tanah;

b. Peningkatan kebutuhan air bersih akan menyebabkan berkurangnya

cadangan air baku yang berasal dari air tanah maupun air permukaan;

c. Timbulkan air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik akan

menyebabkan pencemaran air tanah dan air permukaan;

d. Peningkatan genagan air yang semakin meluas yang disebabkan

pengelolaan sistem drainase yang tidak optimal.

Pesatnya perkembangan di kawasan perbatasan antara Kota Cimahi – Kota

Bandung, menyebabkan munculnya pusat-pusat pelayanan baru di kawasan ini,

dan berimplikasi pada pengurangan alokasi pelayanan pada wilayah yang lain.

Hal ini menyebabkan peningkatan lalu lintas di jalan-jalan yang terdapat di

wilayah Kota Cimahi. Kemacetan lalu lintas merupakan sumber utama terjadinya

pencemaran udara dan kebisingan kota Cimahi.

Selain itu, keberadaan sektor industri di Kota Cimahi memberi tekanan yang

signifikan terhadap lingkungan berupa :

a. Peningkatan pencemaran air sungai oleh limbah cair industri yang terjadi di

seluruh sungai yang terdapat di Kota Cimahi;

b. Penurunan debit tanah yang disertai dengan land subsdence/penurunan

muka tanah akibat pengambilan air yang sangat intensif;

c. Timbulkan limbah bahan beracun berbahaya (B3) yang berasal dari aktivitas

industri.

Perubahan tata guna lahan menyebabkan semakin berkurangnya kawasan

resapan air di wilayah hulu sehingga menimbulkan dampak sebagai berikut :

a. Meningkatkan debit air larian di Kota Cimahi yang menyebabkan luas

banjir semakin meningkat;

b. Berkurangnya debit air tanah yang disebabkan semaki berkurangnya daerah

tangkapan air tanah;

c. Berkurangnya kawasan ruang terbuka hijau yang menyebabkan kemampuan

tumbuhan untuk menyerap gas rumah kaca semakin kecil.

17

Jika milihat dari isu lingkungan strategis tersebut, seharusnya ada upaya yang

lebih intensif dari Pemerintah Kota Cimahi untuk memperbaiki lingkungannya.

Dengan kota yang sangat padat serta lahan yang sedikit, perlu adanya kegiatan-

kegiatan yang membatasi pembangunan serta memperbaiki lingkungan yang

sudah rusak.

Anggaran-anggaran yang perlu dikeluarkan jika melihat isu lingkungan

strategis tersebut adalah lebih besar dari anggaran pembangunan di Kota Cimahi.

Anggaran tersebut tidak perlu dimasukan kedalam APBD Kota Cimahi, tapi bisa

berasal dari anggaran Provinsi dan Pusat serta CSR-CSR perusahaan industri yang

notabene menjadi penyebab utama dari kerusakan lingkungan di Kota Cimahi.

Anggaran yang diperlukan, antara lain :

a. Anggaran untuk pembebasan lahan. Karena dengan pembebasan lahan,

pemerintah akan lebih mudah dalam pengelolaan lingkungannya. Jika lahan

itu masih dimiliki oleh masyarakat, maka proses perlindungan

lingkungan/konservasi akan sulit karena masyarakat berhak menggunakan

lahannya sesuai kebutuhannya masing-masing. Hal ini terjadi di Kelurahan

Cipageran dimana harga tanah itu semakin tinggi dan masyarakat banyak

menjual tanahnya kemudian dijadikan villa/perumahan oleh pengembang

yang mengakibatkan ruang terbuka hijau semakin berkurang.

b. Anggaran untuk pengolahan air limbah domestik dan air limbah industri.

Serta pengawasan yang ketat dan regulasi yang tegas dalam pengaturannya.

Anggaran ini diperlukan untuk membatasi/mengurangi limbah yang dibuang

dengan begitu saja kesungai tanpa pengolahan yang cukup.

c. Anggaran untuk pendidikan konservasi bagi pemuda. Dimana pemuda harus

jadi poin aktif dalam upaya perbaikan lingkungan. Pemuda-pemuda yang

berasal dari sekolah biasanya akan lebih mudah digerakan dibanding

penduduk yang sudah bekerja.

d. Anggaran konservasi air yang dibutuhkan untuk melindungi sumber daya air

yang berada di Kota Cimahi. Dengan pembuatan penyimpanan air

sementara atau embung-embung dikawasan tangkapan air, sehingga air yang

18

turun ke wilayah bawah lebih terkontrol dan tidak terlalu banyak membawa

sedimen yang merusak saluran air.

e. Anggaran untuk penghargaan-penghargaan / kompensasi masyarakat yang

turut serta dalam perlindungan lingkungan/ turut melakukan upaya

konservasi. Dimana dengan adanya kompesasi positif terhadap masyarakat,

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan willingness dari masyarakat

untuk melakukan upaya konservasi.

f. Anggaran untuk teknologi dan pengawasan emisi kendaraan bermotor.

Dimana dengan emisi ini, banyak makhluk hidup seperti serangga, burung

yang terganggu kebiasaannya sehingga merusak layanan ekosistem secara

keseluruhan.

19

BAB IV

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Selain membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, upaya konservasi juga

membutuhkan peran serta dari seluruh stakeholder yang ada pada pada kawasan

tersebut. Dengan adanyanya peran serta dari masyarakat serta anggaran yang

cukup, diharapkan upaya konservasi di Kota Cimahi akan lebih memberikan

dampak yang nyata bagi masyarakat secara keseluruhan. Dari makah ini, dapat

disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Anggaran untuk konservasi di Kota Cimahi sebesar Rp. 47.846.000.000,-

atau 6,20% dari jumlah anggaran sebesar Rp. 771.700.000.000,-. Anggaran

ini terbagi pada SOPD-SOPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya, antara lain Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bertanggung

jawab untuk upaya konservasi hutan, Kantor Lingkungan Hidup yang

bertanggung jawab untuk upaya konservasi keanekaragaman hayati dan

ketersediaan air dan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan dan

Pertanian Kota Cimahi yang bertanggung jawab untuk mengkonservasi

keanekaragaman hayati ikan, dan konservasi tanaman padi lokal;

2. Upaya-upaya konservasi di Kota Cimahi masih bersifat top down, jarang

melibatkan masyarakat, sehingga efektivitas dari kegiatan ini dipandang

kurang;

3. Kepemilikan lahan di kawasan konservasi / kawasan budidaya di kota

Cimahi masih banyak dikuasai masyarakat dan perusahaan swasta. Sehingga

upaya untuk menjaga manfaat lahan tersebut akan sulit.

3.2. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memiliki saran untuk pelaksanaan

konservasi di Kota Cimahi, antara lain :

1. Membagi porsi anggaran pembangunan yang sebanding dengan anggaran

konservasi. Sehingga keseimbangan antara pembangunan yang dilakukan

dengan daya dukung lingkungan tetap terjaga. Anggaran tersebut tidak

20

selalu harus dicantumkan dalam APBD Kota Cimahi saja, tetapi bisa berasal

dari APBD Provinsi dan APBN Kemeterian yang berkaitan dengan upaya

konservasi, seperti Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian

Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi dan UKM,

Kementerian Pertanian, dan Kementerian PU. Selain itu, anggaran yang

bersifat untuk mengolah / memperbaiki kondisi lingkungan yang ada,

pemerintah dapat melibatkan swasta melalui dana CSR yang dimilikinya;

2. Pemerintah Kota Cimahi harus lebih mengajak masyarakatnya untuk

berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Melalui sosialisasi, pendidikan-

pendidikan, serta kompensasi yang layak bagi masyarkat yang turut

menjaga lingkungan / melakukan upaya konservasi;

3. Pemerintah kota Cimahi harus membatasi izin pembangunan di kawasan

lindung dan konservasi dengan cara membatasi izin bangunan serta membeli

kepemilikan lahan terbuka yang masih dimiliki masyarakat serta

dijadikannya wilayah tersebut sebagai zonasi larang bangun untuk menjaga

kestabilan lingkungan di Kota Cimahi.

21

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2008. Analisa Jumlah Kebutuhan Hutan Kota dilihat dari Persepsi

Masyarakat. Buletin Biologi. http://a-research.upi.edu/operator/

upload/s_b0351_033296_chapter1.pdf, diakses pada tanggal 29 Maret

2015.

Badan Perencana Pembangunan Daerah. 2015. Rencana Umum Anggaran Belanja. Badan Perencana Pembangunan Daerah. Cimahi.

Hamandi, Dadi. Nanar Iskandar, Salahudin Arief. 2006. Konservasi Air Tanah di

Daerah Bandung dan Sekitarnya. Buletin Geologi Tata Lingkungan.

Vol. 16 No. 2

Isfriana, Fami. Iwan Kustiwan. 2013. Optimalisasi Penyediaan Ruang Terbuka

Hijau Privat di Kota Cimahi. Perencanaan dan Pengembangan

Kebijakan ITB. Bandung.

Kantor Lingkungan Hidup. Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi

Tahun 2014. Kantor Lingkungan Hidup Kota Cimahi.

Pemerintah Kota Cimahi. 2015. Profil Kota Cimahi.

http://www.kotacimahi.go.id, diakses pada tanggal 30 Maret 2015.