tuan supriyadi, sarjana hukum - askarindo.or.id · sarjana hukum, notaris di jakarta dengan...

1

PERNYATAAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL

ASOSIASI KAROSERI INDONESIA

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Nomor: 10

- Pada hari ini , Senin, tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2013 -

(dua ribu tiga belas); -------------------------------------------------

- Jam : 10.16 W.I.B (sepuluh lewat enam belas menit Waktu --

Indonesia Barat); ----------------------------------------------------

- Berhadapan dengan saya, GEORGE HANDOJO HERMAWI, -

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan dihadiri 2 (dua) -----

orang saksi akta yang nama-namanya akan disebutkan pada ----

akhir akta ini: --------------------------------------------------------

- Tuan SUPRIYADI, Sarjana Hukum , lahir di Jakarta , pada -

tanggal 14 (empat belas) November 1956 (seribu sembilan -----

ratus l ima puluh enam), Warga Negara Indonesia, karyawan ---

swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor , Komplek PWI -

(Persatuan Wartawan Indonesia) Jaya Blok A10 Nomor 1 , ------

Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 08, Kelurahan Cilebut Barat

Kecamatan Sukaraja , pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -

Induk Kependudukan: 32.03.09.141156.18459, yang berlaku ---

hingga tanggal 14 (empat belas) November 2014 (dua ribu -----

empat belas); --------------------------------------------------- ------

- untuk sementara berada di Jaka rta; ------------------------------

- menurut keterangannya berdasarkan Keputusan Dewan --------

Pembina Asosiasi Karoseri Indonesia, tertanggal 20 (dua -------

puluh) Oktober 2012 (dua ribu dua belas) ------------------------

Nomor: KEP-01/DP/ASKARINDO/X/2012, tentang -------------

Pengangkatan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Karoseri --------

2

Indonesia, yang aslinya d ilekatkan pada minuta akta ini, dalam

hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua ---------------

Kompartemen Hukum dari Asosiasi yang akan disebut , dan ---

berdasarkan Surat Tugas yang dibuat di bawah tangan, ---------

tertanggal 26 (dua puluh enam) Februari 2013 (dua ribu tiga ---

belas) bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada minuta -

akta ini telah mendapatkan tugas dari tuan JOHNNY -----------

BASUSENO DHEWO , lahir di Madiun, pada tanggal 11 -------

(sebelas) Juli 1946 (seribu sembilan ratus empat puluh enam) ,-

Warga Negara Indonesia, Ketua Umum dari Asosiasi yang akan

disebut , bertempat t inggal di Kabupaten Sidoarjo, Jalan --------

Nanas VI 528 - PCI, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 06, ----

Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Waru, pemegang Kartu -----

Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: -------------------

12.14.14.110746.0001 dan berdasarkan ketentuan-ketentuan ---

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (2) --------

Anggaran Dasarnya telah memberikan tugas sesuai dengan -----

kedudukannya seperti tersebut di atas dan karenanya bertindak

untuk dan atas nama seluruh anggota ASOSIASI KAROSERI --

INDONESIA, (selanjutnya cukup disebut ASKARINDO), ------

berkedudukan di Ibukota Negara , yang anggaran dasar berikut -

perubahan seluruh anggaran dasarnya berturut-turut dimuat ----

dalam: ----------------------------------------------------------------

a.- akta Pendirian tertanggal 20 (dua puluh) November 2003 ---

(dua ribu tiga) Nomor: 01, dibuat dihadapan HELMY -------

PANUH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan ------------

b.- akta Perubahan tertanggal 18 (delapan belas) November ----

2008 (dua ribu delapan) Nomor: 15, dibuat dihadapan ------

DWI KIMTORO, Sarjana Hukum, Notaris di Mertoyudan, -

3

Kabupaten Magelang; -------------------------------------------

- kedua akta tersebut di atas semuanya telah mendapatkan -----

Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------

Republik Indonesia, tertanggal 05 (lima) Maret 2009 (dua ribu -

sembilan) Nomor: AHU-27.AH.01.06.Tahun 2009. --------------

- Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -----

tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu : -------------------

- bahwa sesuai dengan Keputusan Musyawarah Nasional -------

Asosiasi Karoseri Indonesia ke VI tahun 2012, tentang Tata ---

Tertib Musyawarah Nasional Asosiasi Karoseri Indonesia ------

ke VI Tahun 2012, tertanggal 30 (tiga puluh) Juni 2012 (dua --

ribu dua belas) Nomor: KEP-02/MUNAS/VI/2012 yang aslinya

diperlihatkan kepada saya, Notaris dan fotocopynya dilekatkan

pada minuta akta ini, bertempat di Hotel SANTIKA, Taman ---

Mini Indonesia Indah, Jakarta, pada hari Sabtu – Minggu ------

tanggal 30 (t iga puluh) Juni 2012 (dua ribu dua belas), sampai-

dengan tanggal 01 (satu) Juli 2012 (dua ribu dua belas) telah --

diselenggarakan Musyawarah Nasional ASKARINDO VI -------

tahun 2012 dan untuk selanjutnya akan disebut Munas ----------

ASKARINDO VI; ----------------------------------------------------

- bahwa dalam Munas ASKARINDO VI, tersebut telah ---------

dihadiri/diwakili oleh perwakilan dari Perusahaan ---------------

Karoseri/Anggota Asosiasi Karoseri Indonesia yaitu sebanyak -

69 (enam puluh sembilan) peserta yang mempunyai hak suara -

yang sah dalam Musyawarah; --------------------------------------

- bahwa seluruh peserta yang hadir dalam Musyawarah tersebut

telah memberi tugas kepada Dewan Pengurus Pusat terpilih ----

untuk memproses dan mengesahkan isi perubahan seluruh ------

anggaran dasar pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia –

4

Republik Indonesia, hal mana dilaksanakan oleh penghadap ---

dalam akta ini; -------------------------------------------------------

- bahwa penghadap menjalani jabatannya seperti tersebut di ---

atas, telah setuju dan sepakat untuk menyatakan kembali -------

keputusan yang telah diambil dalam Rapat tersebut, khusus ----

mengenai perubahan seluruh anggaran dasar dalam suatu akta -

yang dibuat dihadapan Notaris, guna memperoleh pengesahan –

dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----------

Indonesia, hal mana dilaksanakan oleh penghadap dalam akta -

ini --------------------------------------------------------------------

- Sehubungan dengan hal -hal yang telah diterangkan di atas, --

maka penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan

ini menyatakan bahwa dalam Musyawarah telah mengambil ----

keputusan dengan suara bulat sebagai berikut : ------------------

1. Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga-

Asosiasi Karoseri Indonesia khususnya mengenai Anggaran -

Dasar yang diuraikan lebih lanjut di bawah ini. ---------------

2. Menugaskan kepada Dewan Pengurus Pusat yang dipilih -----

untuk menyelaraskan khususnya Anggaran Dasar sesuai -----

dengan Hasil Sidang Komisi A (Komisi Organisasi). ---------

3. Ketetapan berlaku se jak tanggal 01 (satu) Juli 2012 (dua ----

ribu dua belas) . ---------------------------------------------------

- Berhubung seluruh acara Musyawarah juga t elah diketahui ---

oleh seluruh yang hadir dan setelah Pimpinan Sidang -----------

mengadakan pembahasan di antara para hadirin, maka MUNAS

ASKARINDO VI dengan suara bulat mengambil keputusan : ---

MENYETUJUI untuk menyusun kembali seluruh anggaran -----

dasar ASKARINDO sehingga untuk selanjutnya seluruh -------

ketentuan dalam anggaran dasar berbunyi sebagai berikut: -----

5

------------------------------ MUKADIMAH ------------------------

- Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa bahwa dalam usaha ---

lebih meningkatkan pembangunan nasional pada umumnya dan

pembangunan di bidang ekonomi pada khususnya, perlu --------

mengambil langkah-langkah untuk terus mengembangkan iklim

usaha yang sehat sehingga dapat mengembangkan dan ----------

mendorong seluas-luasnya keikutsertaan masyarakat -----------

pengusaha dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. --------

- Bahwa berhubung dengan itu, masyarakat pengusaha di ------

bidang industri karoseri pada tanggal 9 (sembilan) Januari -----

1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) , telah sepakat

menghimpun diri dalam suatu wadah yang diberi nama Asosiasi

Karoseri Indonesia, disingkat ASKINDO, yang merupakan -----

wadah pembinaan untuk meningkatkan kemampuan pro fesi ----

pengusaha Indonesia dalam kedudukannya sebagai pelaku ------

ekonomi nasional, dan sebagai wadah penyaluran aspirasi ------

dalam rangka keikutsertaan dalam pelaksanaan pembangunan --

di bidang ekonomi sesuai dengan Pasal 33 Undang -Undang ----

Dasar 1945. ----------------------------------------------------------

- Pada Musyawarah Nasional Asosiasi Karoseri Indonesia ------

Ke IV di Jakarta pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Juli 2003 –

(dua ribu tiga) , singkatan nama ASKINDO diganti dengan -----

ASKARINDO. -------------------------------------------------------

- Bahwa memperhatikan perkembangan organisasi serta dalam -

rangka meningkatkan peran serta, fungsi dan tugas pokok ------

organisasi serta profesional kepengurusan ASKARINDO, ------

dengan ini menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan ---------

Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut : -----------------------

6

--------------------------------- BAB I -------------------------------

------------------------ KETENTUAN UMUM ----------------------

--------------------------------- Pasal 1 ------------------------------

Dalam Anggaran Dasar ini, yang dimaksud dengan : ------------

(1) Asosiasi Karoseri Indonesia, disingkat ASKARINDO -------

adalah organisasi persekutuan yang berbentuk Perkumpulan

Perusahaan dan merupakan wadah persatuan dan kesatuan -

bagi perusahaan-perusahaan Indonesia yang didirikan ------

secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan -----

yang berlaku atas dasar persamaan jenis usahanya, yaitu ---

industri karoseri , industri komponen dan industri komoditi -

penunjang karoseri kendaraan bermotor roda empat atau ---

lebih, selanjutnya disebut perusahaan karoseri . --------------

(2) Perusahaan Karoseri adalah setiap Perusahaan Perseroan ---

(P.T.) maupun Comanditer Venoschap (C.V.) yang ----------

menjalankan jenis usaha industri karoseri . -------------------

(3) Perusahaan Komoditi Penunjang Karoseri adalah setiap ----

Perusahaan Perseroan (P.T.) maupun Comanditer -----------

Venoschap (C.V.) yang menjalankan usaha industri ---------

komoditi penunjang karoseri . ----------------------------------

(4) Pemerintah Pusat adalah Kementerian yang memiliki tugas -

pokok dan fungsi dalam pembinaan dan pengembangan -----

industri karoseri dan/atau memiliki tugas pokok dan fungsi

di bidang perhubungan khususnya terkait dengan ------------

penggunaan produk industri karoseri . -------------------------

(5) Pemerintah Daerah adalah Dinas Provinsi dan ---------------

Kabupaten/Kota yang memiliki tugas pokok dan fungsi ----

dalam pembinaan dan pengembangan industri karoseri -----

dan/atau memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang --------

7

perhubungan, lalu l intas dan angkutan jalan khususnya ----

terkait dengan penggunaan produk industri karoseri . -------

-------------------------------- BAB II -------------------------------

------- NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN DAN --------

-------------------------- WILAYAH KERJA -----------------------

---------------------------------- Pasal 2 -----------------------------

--------------------------------- N a m a -----------------------------

Organisasi Perkumpulan Perusahaan ini merupakan organisasi -

perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ------

Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri , dan -

diberi nama Asosiasi Karoseri Indonesia, dan selanjutnya ------

dalam Anggaran Dasar ini disingkat dengan ASKARINDO. ----

-------------------------------- Pasal 3 -------------------------------

------------------------------- W a k t u ------------------------------

ASKARINDO didirikan pada tanggal 09 (sembilan) Januari ----

1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) , dan ----------

didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. ------------

--------------------------------- Pasal 4 ------------------------------

--------------------------- Tempat Kedudukan ----------------------

a. ASKARINDO Pusat, berkedudukan di Ibukota Negara ------

Republik Indonesia. ----------------------------------------------

b. ASKARINDO Daerah, berkedudukan di ibukota Provinsi. --

--------------------------------- Pasal 5 ------------------------------

---------------------------- Wilayah Kerja ---------------------------

a. Wilayah Kerja ASKARINDO Pusat meliputi seluruh wilayah

Negara Republik Indonesia. -------------------------------------

b. Wilayah Kerja ASKARINDO Daerah meliputi wilayah ------

provinsi yang bersangkutan. -------------------------------------

--------------------------------- BAB III -----------------------------

----------------- ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN -------------

8

--------------------------------- Pasal 6 ------------------------------

---------------------------------- A s a s ------------------------------

ASKARINDO berasaskan Pancasila sebagai satu -satunya asas. -

-------------------------------- Pasal 7 -------------------------------

------------------------------- Landasan ------------------------------

ASKARINDO berlandaskan : ---------------------------------------

a. Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar -------

Dagang dan Industr i sebagai landasan struktural. -------------

c. Keputusan Musyawarah Nasional ASKARINDO sebagai ----

landasan operasional. --------------------------------------------

--------------------------------- Pasal 8 ------------------------------

------------------------------- T u j u a n ----------------------------

ASKARINDO bertujuan mewujudkan dunia usaha industri -----

karoseri yang kuat dan berdaya cipta dan ber daya saing tinggi-

dalam wadah ASKARINDO yang profesional di seluruh --------

t ingkat dengan : ------------------------------------------------------

a. Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan ----

kepentingan perusahaan industri karoseri dalam rangka ------

mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional -

yang sehat dan tertib berdasarkan ketentuan Pasal 33 --------

Undang-Undang Dasar 1945. ------------------------------------

b. Menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang --

kondusif, bersih dan transparan yang memungkinkan ---------

keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi perusahaan industri -

karoseri sehingga dapat berperan secara efek tif dalam -------

pembangunan nasional dalam tatanan ekonomi pasar dalam -

percaturan ekonomi global. --------------------------------------

-------------------------------- BAB IV ------------------------------

9

------------------------ BENTUK DAN SIFAT ---------------------

---------------------------------- Pasal 9 -----------------------------

--------------------------------- B e n t u k --------------------------

ASKARINDO adalah organisasi perusahaan yang merupakan --

wadah persatuan dan kesatuan bagi perusahaan-perusahaan ----

karoseri di Indonesia yang didirikan secara sah berdasarkan ---

peraturan perundang-undangan yang berlaku. --------------------

--------------------------------- Pasal 10 -----------------------------

--------------------------------- S i f a t ------------------------------

ASKARINDO bersifat mandiri , bukan organisasi pemerintah, --

bukan organisasi polit ik dan tidak merupakan bagiannya, dan -

dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba. ------------------

--------------------------------- BAB V ------------------------------

--------------------- FUNGSI DAN TUGAS POKOK --------------

--------------------------------- Pasal 11 -----------------------------

------------------------------- F u n g s i -----------------------------

ASKARINDO berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan dan

memperjuangkan aspirasi para anggotanya dan wahana ---------

komunikasi, informasi, representasi , konsultasi , fasil i tasi dan -

advokasi para anggota , antara para anggota dengan pemerintah,

dan antara para anggota dengan perusahaan lain tentang hal-hal

terkait dengan industri karoseri dalam rangka menciptakan ----

serta memelihara iklim usaha yang sehat, transparan dan -------

profesional guna mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi-

nasional dan global. ----------------------------- --------------------

--------------------------------- Pasal 12 -----------------------------

------------------------------ Tugas Pokok ---------------------------

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 --

Anggaran Dasar ini, ASKARINDO mempunyai tugas pokok : -

10

a. Menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan pemerintah -

kepada anggota yang berkaitan dengan pembinaan industri --

karoseri dan pasar global industri karoseri . --------------------

b. Menyampaikan informasi mengenai permasalahan dan -------

perkembangan internasional di bidang industri karoseri ------

kepada pemerintah dan anggota. --------------------------------

c. Memfasili tasi penciptaan sinergi aspirasi dan kepentingan -

para anggota dalam rangka keikutsertaan dalam ---------------

pembangunan nasional di bidang industri karoseri . -----------

d. Melakukan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan ----

pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha-

industri karoseri . ----------------------------------------- --------

e. Mewakili para anggota dalam forum penentuan kebijakan ---

pemerintah di bidang industri karoseri . ----------------------- -

f. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan kegiatan - ------

kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan -

pengembangan kemampuan para anggota secara ---------------

berkelanjutan. --------------------------------------------------- --

g. Meningkatkan efisiensi dunia usaha industri karoseri dengan

menyediakan pelayanan di bidang informasi pengembangan -

usaha, solusi teknologi, sumberdaya manusia (SDM), --------

manajemen kendali mutu (MKM), manajemen energ i, --------

l ingkungan, dan sebagainya. -------------------------------------

h. Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menunjang -

dan saling menguntungkan antar anggota termasuk -----------

pengembangan keterkaitan antara bidang industri karoseri --

dan sektor ekonomi lainnya. -------------------------------------

i . Memelihara kerukunan antar anggota disatu pihak serta ------

upaya pencegahan persaingan usaha yang tidak sehat --------

11

diantara para anggota dan mewujudkan kerjasama yang sehat

dan serasi antar unsur/pelaku ekonomi yang bergabung ------

sebagai anggota serta menciptakan pemerataan kesempatan -

berusaha. ------------------------------------------- ---------------

j . Meningkatkan hubungan dan kerjasama antar anggota dan ---

perusahaan diluar negeri seiring dengan kebutuhan dan ------

kepentingan pengembangan di bidang Industri Karoseri -----

sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. ------------------

k. Melakukan pembinaan hubungan kerja yang serasi antara ---

pekerja dan pengusaha dalam lingkup usaha industri ---------

karoseri . ---------------------------------------------------------- -

l . Melakukan upaya penyeimbangan dan pelestarian serta ------

pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup ----

yang berkaitan dengan usaha para anggota. ---------------------

---------------------------------- Pasal 13 ----------------------------

Selain melaksanakan fungsi dan tugas pokok sebagaimana -----

di maksud dalam Pasal 11 dan 12 Anggaran Dasar ini, dalam --

rangka membina dan menciptakan iklim usaha yang sehat ------

dan tertib bagi para anggota dan sepanjang tidak bertentangan -

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----------

Organisasi ASKARINDO dapat : -----------------------------------

a. melakukan jasa-jasa, baik dalam bentuk surat keterangan, -

penengahan/mediasi dan rekomendasi mengenai usaha para -

anggota termasuk legalisasi surat -surat yang diperlukan ---

bagi kelancaran usaha para anggota. --------------------------

b. mendirikan badan usaha, yayasan, koperasi dan lembaga- --

lembaga. ----------------------- -----------------------------------

c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ---------

pemerintah. ------------------------------------------------------

12

------------------------------- BAB VI -------------------------------

---------------------------- KEKAYAAN ----------------------------

------------------------------- Pasal 14 -------------------------------

----------------------------- Sumber Dana ---------------------------

(1).- ASKARINDO mempunyai kekayaan berupa uang tunai ---

yang hingga saat ditandatanganinya akta ini untuk -----------

ASKARINDO PUSAT, berjumlah Rp.

satu dan lain seperti ternyata dari

tertanggal

nomor:

yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. ----------------

(2).- Sedangkan untuk membiayai kegiatan organisasi ----------

diperoleh dari : ---------------------------------------------------

a. Uang pangkal dan uang iuran anggota; -------------------

b. Sumbangan anggota; ---------------------------------------

c. Bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat; ---------

d. Usaha-usaha lain yang sah . --------------------------------

(1) Ketentuan pelaksanaan ayat (2) Pasal 14 Anggaran Dasar -

ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ; -----------------

------------------------------- Pasal 15 ------------------------------

------ Penggunaan Dana dan Pengelolaan Perbendaharaan ------

Dewan Pengurus setiap tingkatan organisasi bertanggung - -----

jawab atas pengawasan penggunaan dana dan pengelolaan harta

kekayaan organisasi pada tingkatannya masing -masing. --------

------------------------------- Pasal 16 -------------------------------

----------------- Tahun Buku dan Laporan Tahunan ---------------

(1) Tahun Buku ASKARINDO ini dimulai dari Awal Bulan --

Januari sampai dengan Akhir bulan Desember t iap -tiap ---

tahun. --------------------------- --------------------------------

13

(2) Pada akhir Desember dari t iap -tiap Tahun Buku -----------

ASKARINDO Pusat dan Daerah harus ditutup dan ---------

selambat-lambatnya dalam tempo 2 (dua) bulan ------------

sesudahnya, dari penutupan buku-buku tersebut oleh ------

Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah harus

dibuat suatu perhitungan tentang penerimaan dan ----------

pengeluaran ASKARINDO Pusat dan Daerah selama tahun

buku yang lampau. ------------------------------------ ---------

(3) Perhitungan tersebut disertai surat -surat pertanggung -----

jawaban berikut laporan tahunan masing -masing harus ----

segera disampaikan oleh :-------------------------------------

- Dewan Pengurus Pusat kepada Dewan Pembina; --------

--

- Dewan Pengurus Daerah kepada Dewan Pengurus

Pusat;-

- untuk dimintakan persetujuan dan pengesahannya. -----

--

(4) Pengesahan dari perhitungan dan pertanggung jawaban ---

tersebut oleh : --------------------------------------------------

- Dewan Pembina, memberikan pelunasan dan pem bebasan

sepenuhnya kepada Dewan Pengurus Pusat; ---------------

- Dewan Pengurus Pusat, memberikan pelunasan dan ------

pembebasan sepenuhnya kepada Dewan Pengurus --------

Daerah, --------------------------------------------------------

- Atas segala t indakan Dewan Pengurus yang bersangkutan

terhadap ASKARINDO sesuai t ingkatannya selama tahun

buku yang bersangkutan. ------------------------------------

(5).- Semua kekayaan Perkumpulan dipergunakan untuk --------

mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan ASKARINDO.-

--------------------------- BAB VII -----------------------------

14

-------------------------- KEANGGOTAAN -------------------------

-------------------------------- Pasal 17 ------------------------------

----------------------------- Keanggotaan ----------------------------

(1) Kelompok Keanggotaan ASKARINDO terdiri dari : -------

1) Anggota Biasa; ---------------------------------------------

2) Anggota Kehormatan; dan ---------------------------------

3) Anggota Luar Biasa; ---------------------------------------

(2) Keanggotaan ASKARINDO dinyatakan sah sebagai --------

anggota bilamana telah memenuhi semua persyaratan yang

diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ---------------------

(3) Tata Cara Penerimaan anggota ASKARINDO ditetapkan -

dalam Anggaran Rumah Tangga. -----------------------------

--------------------------------- Pasal 18 -----------------------------

----------------------------- Hak Anggota ---------------------------

(1) Anggota Biasa mempunyai : ---------------------------------

a. Hak suara, adalah hak anggota untuk memberikan suara

dalam pemilihan, pengambilan keputusan dalam --------

Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar ----

Biasa, Musyawarah Daerah, Musyawarah Daerah Luar -

Biasa. ------------------------------------------------------- -

b. Hak dipilih adalah hak anggota dalam Musyawarah ----

Nasional, Musyawarah Nas ional Luar Biasa, ------------

Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar ----

Biasa menerima kepercayaan menduduki jabatan dalam

kepengurusan ASKARINDO. ------------------------ ------

c. Hak bicara adalah hak mengajukan usul, saran dan -----

pendapat dan mengajukan pertanyaan. -------------------

d. Hak pelayanan adalah hak untuk mendapatkan ----------

informasi, bantuan, bimbingan dan perlindungan -------

organisasi dalam menjalankan usa hanya sejalan dengan

15

tujuan, fungsi dan tugas pokok organisasi ---------------

ASKARINDO. ----------------------------------------------

(2) Anggota Kehormatan : -----------------------------------------

a. Hak dipilih adalah hak untuk menerima kepercayaan --

menduduki dalam kepengurusan ASKARINDO akan ---

tetapi t idak mempunyai hak suara seperti yang dimiliki

oleh Anggota Biasa. ----------------------------------------

b. Hak bicara adalah hak untuk mengajukan usul, saran --

dan pendapat dan mengajukan pertanyaan. --------------

(3) Anggota Luar Biasa : ------------------------------------------

a. Hak dipilih adalah hak untuk menerima kepercayaan --

menduduki dalam kepengurusan ASKARINDO akan ---

tetapi t idak mempunyai hak suara seperti yang dimiliki

oleh Anggota Biasa. ----------------------------------------

b. Hak bicara adalah hak untuk mengajukan usul, saran --

dan pendapat dan mengajukan pertanyaan. --------------

c. Hak pelayanan adalah hak untuk mendapatkan ----------

informasi, bantuan, bimbingan dan perlindungan -------

organisasi dalam menjalankan usahanya seja lan dengan

tujuan, fungsi dan tugas pokok organisasi ---------------

ASKARINDO. ----------------------------------------------

-------------------------------- Pasal 19 ------------------------------

-------------------------- Kewajiban Anggota -----------------------

Setiap anggota ASKARINDO berkewajiban : ---------------------

a. mentaati dan melaksanakan semua ketentuan -ketentuan ----

dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan --

ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh ---------------

ASKARINDO. ---------------------------------------------------

b. menjaga dan menjunjung tinggi citra dan nama baik --------

organisasi ASKARINDO. ---------------------------------------

16

c. memenuhi kewajiban keanggotaan sebagaimana ditetapkan-

organisasi. -------------------------------------------------------

d. aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh Perkumpulan

e. mengisi formulir keanggotaan yang ditujukan kepada -------

Pengurus. ---------------------------------------------------------

f. menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan. –

g. mentaati keputusan-keputusan musyawarah/rapat . -----------

------------------------------- BAB VIII ----------------------------

---------------------- STRUKTUR ORGANISASI, -----------------

----------- KEMITRAAN DAN HUBUNGAN KERJA ---------

--------------------------- Bagian Pertama --------------------------

-------------- Struktur Organisasi dan Hubungan Kerja ----------

-------------------------------- Pasal 20 ------------------------------

-------------------------- Struktur Organisasi -----------------------

a. Organisasi ASKARINDO, terdiri dari : ------------------------

1) Di tingkat Nasional disebut ASKARINDO Pusat. ---------

2) Di tingkat provinsi disebut ASKARINDO Daerah, diikuti

nama provinsi yang bersangkutan. --------------------------

b. Dalam hal di tingkat kabupaten/kota terdapat sekurang- -----

kurangnya 5 (l ima) perusahaan karoseri , apabila dipandang -

perlu dapat dibentuk ASKARINDO Kabupaten/Kota . ---------

---------------------------------- Pasal 21 ----------------------------

---------------------------- Hubungan Kerja -------------------------

(1) ASKARINDO Pusat merupakan induk ASKARINDO ------

Daerah dan berada dalam satu garis hubungan jenjang ----

dalam struktur organisasi ASKARINDO. --------------------

(2) ASKARINDO Pusat bertanggung jawab atas penyusunan -

dan pelaksanaan Program Organisasi sebagai Gar is Besar-

Program Tingkat Nasional sesuai dengan Keputus an -------

Musyawarah Nasional. ----------------------------------------

17

(3) ASKARINDO Daerah bertanggung jawab atas penyusunan

dan pelaksanaan Program Organisasi sebagai Garis Besar -

Program Tingkat Provinsi sesuai dengan keputusan --------

Musyawarah Daerah. ------------------------------ ------------

(4) Dalam mengembangkan dan memajukan dunia usaha ------

industri karoseri di wilayah kerjanya, ASKARINDO ------

Daerah menjalankan fungsi sebagai koordinator, ----------

pendorong, dan fasil i tator peningkatan kemampuan -------

ASKARINDO Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing - --

masing. ----------------------------------------------------------

----------------------------- Bagian Kedua --------------------------

------------------------------ Mitra Kerja ----------------------------

-------------------------------- Pasal 22 ------------------------------

(1) Mitra Kerja ASKARINDO, yaitu: ----------------------------

a. ASKARINDO Pusat , terdiri dari: --------------------------

(a) Menteri Perindustrian Repulik Indonesia dan --------

Menteri Perhubungan Republik Indonesia, sebagai --

pelindung. -----------------------------------------------

(b) Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis -------

Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian --------

Republik Indonesia dan Direktur Jenderal -----------

Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan ------

Republik Indonesia, sebagai Pembina . ----------------

b. ASKARINDO Daerah, terdiri dari: -----------------------

(a) Gubernur/Kepala Daerah Provinsi , sebagai ----------

Pelindung. -----------------------------------------------

(b) Kepala Dinas Perindustrian dan Kepala Dinas -------

Perhubungan/Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -------

Daerah Provinsi sesuai wi layah kerja Dewan --------

Pengurus Daerah masing-masing, sebagai Pembina. -

18

(2) Hubungan kerja ASKARINDO dengan Mitra Kerja --------

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 20 Anggaran --

Dasar ini, bersifat kemitraan. ---------------------------------

-------------------------------- BAB IX ------------------------------

--------- MUSYAWARAH, RAPAT DAN KEPUTUSAN ---------

---------------------------- Bagian Pertama -------------------------

------------------------------ Musyawarah ---------------------------

-------------------------------- Pasal 23 ------------------------------

Musyawarah/Rapat ASKARINDO terdiri dari : ------------------

a. Musyawarah Nasional . -------------------------------------------

b. Musyawarah Nasional Luar Biasa . ------------------------------

c. Musyawarah Daerah. ---------------------------------------------

d. Musyawarah Daerah Luar Biasa . --------------------------------

e. Rapat Kerja Nasional . --------------------------------------------

f. Rapat Kerja Daerah. ----------------------------------- -----------

--------------------------------- Pasal 24 -----------------------------

------------------------ Musyawarah Nasional ----------------------

(1) Musyarawah Nasional , disingkat Munas adalah perangkat-

organisasi ASKARINDO Pusat sebagai lembaga -----------

perwakilan anggota yang mempunyai kekuasaan tertinggi -

dalam Perkumpulan -------------------------------------------

(2) Munas diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun

oleh Dewan Pengurus Pusat dan pelaksanaannya paling ---

lambat 6 (enam) bulan sesudah masa jabatan ---------------

kepengurusannya berakhir . ------------------------------------

(3) Munas mempunyai wewenang melakukan : -----------------

a. Penetapan perubahan dan penyempurnaan Anggaran ---

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau ----------------

mengamanatkan penyelenggaraan Munas yang khusus -

19

untuk perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar -

dan Anggaran Rumah Tangga. ----------------------------

b. Penilaian dan penetapan keputusan atas laporan --------

pertanggung-jawaban pelaksanaan Program Kerja ------

Organisasi, Keuangan dan perbendaharaan dari Dewan -

Pengurus Pusat . ---------------------------------------------

c. Penetapan Program Organisasi sebagai Garis Besar ----

Program Organisasi Tingkat Nasional, dan --------------

d. Pengusulan dan pemilihan calon Dewan Pengawas dan-

Dewan Pengurus. -------------------------------------------

(4) Peserta Munas terdiri dari : -----------------------------------

a. Setiap utusan Anggota Biasa . -----------------------------

b. Setiap utusan Anggota Luar Biasa dan Anggota --------

Kehormatan. ------------------------------------------------

c. Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah . --

d. Peninjau atau Tamu Undangan. ---------------------------

(5) Ketentuan-ketentuan mengenai hak suara peserta Munas --

diatur dalam Anggaran Rumah Tangga . ---------------------

-------------------------------- Pasal 25 -----------------------------

------------------ Musyawarah Nasional Luar Biasa ---------------

(1) Musyawarah Nasional Luar Biasa, disingkat Munaslub ----

adalah Munas yang diselenggarakan di luar jadwal berkala

Munas untuk meminta pertanggung-jawaban Dewan -------

Pengurus Pusat mengenai pelanggaran-pelanggaran --------

prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

dan atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan ---

organisasi oleh Dewan Pengurus Pusat, dan atau tidak ----

berfungsinya Dewan Pengurus Pusat sehingga ketentuan ---

ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga -

20

dan atau Keputusan-keputusan Munas t idak terlaksana ----

sebagaimana mestinya. ----------------------------------------

(2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Munaslub -----

akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ---------------

-------------------------------- Pasal 26 ------------------------------

------------------------ Musyawarah Daerah ------------------------

(1) Musyarawah Daerah, disingkat Musda adalah perangkat -

organisasi ASKARINDO Daerah sebagai lembaga ---------

perwakilan anggota . ------------------------------------------ -

(2) Musda diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun

oleh Dewan Pengurus Daerah dan pelaksanaannya paling -


kepengurusannya berakhir. ------------------------------------

(3) Musda mempunyai wewenang melakukan : ------------------

a. Pemilihan perwakilan dari perusahaan karoseri di ------

wilayah kerja masing-masing untuk menjadi anggota --

Dewan Pembina dan Dewan Pengawas yang disahkan --

dalam Munas. -----------------------------------------------

b. Penilaian dan penetapan keputusan atas laporan --------


Organisasi, Keuangan dan perbendaharaan dari Dewan

Pengurus Daerah. -------------------------------------------

c. Penetapan Program Kerja Organisasi sebagai Garis ----

d. Besar Program Kerja Organisasi Tingkat Daerah. ------

e. Pemilihan calon-calon anggota Dewan Pembina dan ---

Dewan Pengawas untuk ditetapkan pengangkatannya --

dalam Munas. ------------------------------ ----------------

f. Pemilihan Dewan Pengurus Daerah. ----------------------

(4) Peserta Musda terdiri dari : -----------------------------------

a. Setiap utusan Anggota Biasa . -----------------------------

21

b. Setiap utusan Anggota Luar Biasa dan Anggota --------

Kehormatan. ------------------------------------------------

c. Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah . --

d. Peninjau atau Tamu Undangan. ---------------------------

(5) Ketentuan Hak Suara Peserta Musda diatur dalam ---------

Anggaran Rumah Tangga . -------------------------------------

--------------------------------- Pasal 27 -----------------------------

------------------ Musyawarah Daerah Luar Biasa -----------------

(1) Musyawarah Daerah Luar Biasa, disingkat Musdalub ------

adalah Musda yang diselenggarakan di luar jadwal berkala

Musda untuk meminta pertanggung-jawaban Dewan -------

Pengurus Daerah mengenai pelanggaran -pelanggaran ------


dan atau penyelewengan keuangan dan perben daharaan ---

organisasi oleh Dewan Pengurus Daerah, dan atau tidak --

berfungsinya Dewan Pengurus Daerah sehingga ketentuan -


dan atau Keputusan-keputusan Musda tidak terlaksana ----


(2) Ketentuan-ketentuan lain mengenai Musdalub akan diatur -


------------------------------ Bagian Kedua -------------------------

--------------------------------- R a p a t -----------------------------

--------------------------------- Pasal 28 -----------------------------

---------------------------- Rapat Kerja Nasional -------------------

(1) Rapat Kerja Nasional, disingkat Rakernas adalah rapat ---

kerja antara Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan ---

Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah dalam rangka

koordinasi, sinkronisasi dan upaya -upaya sinergistik ------

22

dalam perencanaan dan pelaksanaan program -program ----

Kerja antar jajaran. ---------------------------- ----------------

(2) Rapat Kerja Nasional sekurang-kurangnya ------------------

diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setiap periode .--------

(3) Rakernas mempunyai wewenang : ----------------------------

a. menjabarkan Program Kerja Tahunan serta pembagian -

tugas setiap jajaran organisasi . ---------------------------

b. melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi -

dan upaya-upaya sinergistik dalam perencanaan dan ---

pelaksanaan program-program kerja antar jajaran, dan-

c. melaporkan kepada Dewan Pembina mengenai hasil --

kerja Dewan Pengurus Pusat . -----------------------------

(4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai Rakernas diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga. -------------------------------------

-------------------------------- Pasal 29 ------------------------------

------------------------- Rapat Kerja Daerah ------------------------

(1) Rapat Kerja Daerah, disingkat Rakerda adalah rapat kerja

antar Dewan Pengurus Daerah dalam rangka koordinasi, --

sinkronisasi dan upaya -upaya sinergistik dalam ------------

perencanaan dan pelaksanaan program kerja antar jajaran.

(2) Rapat Kerja Daerah sekurang-kurangnya diselenggarakan-

1 (satu) kali dalam setiap periode .----------------------------

(3) Rakerda mempunyai wewenang : -----------------------------

a. Melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi –



b. Melaporkan kepada Dewan Pengurus Pusat mengenai --

hasil kerja Dewan Pengurus Daerah . ---------------------

23

Ketentuan-ketentuan lain mengenai Rakerda diatur dalam ------

Anggaran Rumah Tangga. ------------------------------------- -----

---------------------------- Bagian Ketiga ---------------------------

---------------- Mekanisme Pengambilan Keputusan --------------

------------------------------- Pasal 30 -------------------------------

(1) Semua keputusan yang diambil dalam setiap forum --------

musyawarah dan rapat diambil berdasarkan musyawarah --

untuk mufakat . -------------------------------------------------

(2) Dalam hal t idak diperoleh mufakat, maka keputusan dalam

forum musyawarah dan rapat diambil berdasarkan suara –

terbanyak. ------------------------------------------------------

(3) Pemungutan suara dilakukan secara l isan, baik secara -----

serempak atau anggota demi anggota. -----------------------

(4) Pengambilan keputusan yang menyangkut orang dilakukan

secara tertutup, sedangkan pengambilan keputusan yang --

menyangkut kebijakan dilakukan secara terbuka. ----------

(5) Musyawarah dan Rapat dinyatakan mencapai korum dan --

sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per t iga) dari anggota –

yang mempunyai hak suara. -----------------------------------

(6) Apabila peserta kurang dari 2/3 (dua per t iga) dari --------

anggota yang hadir, maka musyawarah atau rapat ditunda -

selama 1 (satu) jam, dan apabila dalam waktu 1 (satu) jam

belum juga mencapai korum, maka pimpinan sidang -------

berhak memutuskan sidang dilanjutkan. ---------------------

-------------------------------- BAB X -------------------------------

-------------------------------- Pasal 17 ------------------------------

------------------ STRUKTUR KEPENGURUSAN -----------------

24

-------------------------------- Pasal 17 ------------------------------

Struktur Kepengurusan ASKARINDO terdiri dari : -------------

a. Di tingkat Nasional adalah : -----------------------------------

1) Dewan Pembina; ---------------------------------------------

-

2) Dewan Pengawas; --------------------------------------------

3) Dewan Pengurus Pusat ; -------------------------------------

-

b. Di tingkat Daerah adalah Dewan Pengurus Daerah. ---------

---------------------------- Bagian Pertama ------------------------

--------------------------- Dewan Pembina -------------------------

-------------------------------- Pasal 18 ------------------------------

---------------------- Susunan Keanggotaan ------------------------

(1) Dewan Pembina merupakan perangkat organisasi ----------

ASKARINDO Pusat yang menggambarkan representatif ---

dari perusahaan-perusahaan karoseri di seluruh Indonesia.

(2) Anggota Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ----

ayat (1) Pasal 18 Anggaran Dasar ini, sebanyak 3 (t iga) --

orang dari masing-masing Dewan Pengurus Daerah di -----

l ingkungan ASKARINDO dan berstatus sebagai pemilik --

(pemegang saham) perusahaan karoseri yang berdomisili -

di wilayah kerja Dewan Pengurus Daerah. ------------------

(3) Unsur representatif dari perusahaan -perusahaan karoseri -

sebagai Anggota Dewan Pembina sebagaimana dimaksud -

pada ayat (2) Pasal 18 Anggaran Dasar ini, dipilih dalam -

Musyawarah Daerah yang diselengga rakan oleh masing- --

masing Dewan Pengurus Daerah untuk keperluan ----------

dimaksud. -------------------------------------------------------

25

(4) Hasil Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud pada ---

ayat (3) Pasal 18 Anggaran Dasar ini, ditetapkan ----------

pengangkatannya dalam Munas untuk jangka waktu 5 -----

(l ima) tahun. ----------------------------------------------------

(5) Ketua Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada -------

ayat (1) Pasal 18 Anggaran Dasar ini, ditetapkan dalam ---

Rapat Dewan Pembina. ----------------------------------------

(6) Anggota Dewan Pembina tidak dapat merangkap sebagai --

anggota Dewan Pengawas, anggota Dewan Pengurus Pusat

maupun anggota Dewan Pengurus Daerah. -------------------

--------------------------------- Pasal 19 -----------------------------

---------------------------- W e w e n a n g -------------------------

Dewan Pembina mempunyai wewenang : --------------------------

a. Pengesahan atas perubahan dan penyempurnaan Anggaran --

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga melalui Musyawarah ---

Nasional yang khusus diselenggarakan untuk keperluan itu. -

b. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan

Dewan Pengurus Pusat ------------------------------------------

c. Penetapan Kebijakan Umum ASKARINDO berdasarkan ----

Anggaran Dasar . -------------------------------------------------

d. Pengesahan Program Kerja dan Rencana Anggaran Tahunan

sebagai pelaksanaan Program Organisasi yang ditetapkan --

oleh Musyawarah Nasional. ------------------------------------

e. Penetapan keputusan tentang penggabungan atau ------------

pembubaran organisasi ASKARINDO melalui ---------------

Musyawarah Nasional yang diselenggarakan secara khusus

untuk keperluan dimaksud. -------------------------------------

-------------------------------- Pasal 20 ------------------------------

-------------------------------- R a p a t ------------------------------

26

(1) Dewan Pembina mengadakan rapat sekurang -kurangnya ---

sekali dalam 1 (satu) tahun , yang disebut Rapat Tahunan -

Dewan Pembina. -----------------------------------------------

(2) Dalam Rapat Tahunan Dewan Pembina sebagaimana ------

dimaksud pada ayat (1) Pasal 20 Anggaran Dasar ini, -----

Dewan Pembina melakukan evaluasi kinerja: ---------------

a. Dewan Pengawas; ------------------------------------------

b. Dewan Pengurus Pusat; ------------------------------------

dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok --------------

ASKARINDO tahun sebelumnya sebagai dasar -------------

pertimbangan perkiraan perkembangan ASKARINDO -----

untuk tahun yang akan datang. -------------------------------

(3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai Rapat Tahunan Dewan

Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 20 ---

Anggaran Dasar ini, diatur lebih lanjut dalam Anggaran --

Rumah Tangga . - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- --- - - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - --

--------------------------------- Pasal 21 -----------------------------

--------------------- Berakhirnya keanggotaan ---------------------

Keanggotaan Dewan Pembina berakhir karena: ------------------

a. Masa Jabatan telah berakhir; ------------------------------------

b. Mengundurkan diri; ----------------------------------------------

c. Telah tidak berstatus sebagai pemilik (pemegang saham) ----

pada perusahaan karoseri ; ---------------------------------------

d. Dinyatakan tidak cakap dan tidak mampu menjalankan tugas

organisasi ; ---------------------------------------------------------

e. Melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap ---------

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; ---------------

f. Diberhentikan oleh Rapat Dewan Pembina ; --------------------

g. Meninggal Dunia; -------------------------------------------------

------------------------------ Bagian Kedua -------------------------

27

--------------------------- Dewan Pengawas -------------------------

--------------------------------- Pasal 22 -----------------------------

------------------------ Susunan Keanggotaan ----------------------

(1) Dewan Pengawas merupakan perangkat organisasi ---------

ASKARINDO Pusat yang menggambarkan representatif --

dari perusahaan-perusahaan karoseri di seluruh Indonesia

dan Mitra Kerja Perusahaan Karoseri . -----------------------

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ---

ayat (1) Pasal 22 Anggaran Dasar ini, terdiri dari : --------

a. 1 (satu) orang dari masing-masing Dewan Pengurus ---

Daerah yang berstatus sebagai pemilik (pemegang -----

saham) perusahaan karoseri yang berdomisili di --------

wilayah kerja Dewan Pengurus Daerah; dan -------------

b. 2 (dua) orang tenaga profesional dan/atau Mitra Kerja -

perusahaan Karoseri dan bersedia bekerja penuh waktu.

(3) Unsur representa tif dari perusahaan-perusahaan karoseri -

sebagai Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) Pasal 22 Anggaran Dasar ini, dipilih dalam--

Musyawarah Daerah yang diselenggarakan untuk ----------

keperluan dimaksud. -------------------------------------------

(4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----

Pasal 22 Anggaran Dasar ini bertugas melakukan ----------

pengawasan dan memberi nasehat kepada Dewan Pengurus

Pusat dan Dewan Pengurus Daerah dalam melaksanakan --

Program Kerja Tahunan yang telah disetujui dan disahkan

Dewan Pembina. -----------------------------------------------

(5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----

Pasal 22 Anggaran Dasar ini, diangkat oleh Dewan --------

28

Pembina dalam Rapat Dewan Pembina untuk jangka waktu

5 (l ima) tahun. -------------------------------------------------

(6) Ketua Dewan Pengawas dipilih dan ditetapkan dalam -----

Rapat Dewan Pengawas. ---------------------------------------

(7) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap sebagai -

anggota Dewan Pembina , anggota Dewan Pengurus Pusat -

maupun anggota Dewan Pengurus Daerah . ------------------

---------------------------------- Pasal 23 ----------------------------

-------------------------- Tugas dan Wewenang --------------------

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 -

Anggaran Dasar ini, wajib dengan it ikat baik dan penuh --

tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk ----

kepentingan ASKARINDO. -----------------------------------


Anggaran Dasar ini, berwenang: -----------------------------

a. memasuki halaman, bangunan atau tempat lain yang ---

dipergunakan sebagai Kantor Dewan Pengurus Pusat --

dan Dewan Pengurus Daerah; -----------------------------

b. melakukan pemeriksaan dokumen dan pembukuan serta

mencocokannya dengan uang kas atau laporan ----------

keuangan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus-

Daerah; ------------------------------------------------------

c. mengetahui segala t indakan yang telah dijalankan -----

Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah; --

d. memberikan masukan kepada Dewan Pengurus Pusat --

dan Dewan Pengurus Daerah; -----------------------------


Anggaran Dasar ini, dapat memberhentikan untuk ---------

29

sementara 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan -------

Pengurus Pusat dan/atau Dewan Pengurus Daerah apabila-

Dewan Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan--

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan /atau -------

peraturan perundang-undangan yang berlaku. --------------

(4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana -


Dewan Pengawas wajib: ---------------------------------------

a. memberitahukan secara tertulis perihal pemberhentian -

sementara serta alasan-alasannya kepada anggota ------

Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Pengurus ------

Daerah yang telah melakukan pelanggaran ket entuan --

sebagaimana dimaksud pada ayat (3); --------------------

b. melaporkan secara tertulis t indakan pemberhentian ----

sementara kepada Dewan Pembina selambat -lambatnya

7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat pemberhentian

sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a; --------

c. mengambil alih tugas Dewan Pengurus Pusat dan/atau -

Dewan Pengurus Daerah yang telah diberhentikan -----

sementara sampai dengan waktu pemberhentian --------

sementara dimaksud berakhir ; ----------------------------

--------------------------------- Pasal 24 -----------------------------

(1) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya ------

laporan tertulis t indakan pemberhentian dari Dewan -------

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4)-

huruf b, Dewan Pembina wajib memanggil anggota -------

Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Pengurus Daerah -

yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri .

30

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal -----------

pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -----

Dewan Pembina melalui keputusan Rapat Dewan Pembina

wajib : -----------------------------------------------------------

a. mencabut keputusan Dewan Pengawas yang -------------

memberhentikan sementara Dewan Pengurus; atau -----

b. memberhentikan anggota Dewan Pengurus yang --------

bersangkutan. -----------------------------------------------

(3) Dalam hal Dewan Pembina tidak melaksanakan ketentuan -


Dasar ini, pemberhentian sementara sebagaimana ----------

dimaksud dalam Pasal 23 Anggaran Dasar ini, batal demi-

hukum dan anggota Dewan Pengurus Pusat dan/atau -------

Dewan Pengurus Daerah yang bersangkutan menjabat -----

kembali pada jabatan semula. ---------------------------------

-------------------------------- Pasal 25 ------------------------------

----------------------- Berakhirnya keanggotaan -------------------

Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir karena: -----------------

a. Masa Jabatan telah berakhir; -----------------------------------

b. Mengundurkan diri; ---------------------------------------------

c. Telah tidak berstatus sebagai pemilik (pemegang saham) ---

pada perusahaan karoseri ; --------------------------------------

d. Dinyatakan tidak cakap dan tidak mampu menjalankan -----

tugas organisasi oleh Dewan Pembina ; ------------------------

e. Diberhentikan oleh Dewan Pembina dengan alasan: ---------

1) Telah melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan --

peraturan perundang-undangan; ----------------------------

31

2) Melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap ----

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; ---------

-

f. Meninggal Dunia; -----------------------------------------------

--------------------------------- Pasal 26 -----------------------------

--------------------------------- R a p a t -----------------------------

(1) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya --

sekali dalam 1 (satu) tahun yang disebut Rapat Tahunan --

Dewan Pengawas. ----------------------------------------------

(2) Dalam Rapat Tahunan Dewan Pengawas sebagaimana ------


Dewan Pengawas melakukan evaluasi kinerja Dewan ------

Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah dalam --------

melaksanakan fungsi dan tugas pokok ASKARINDO ------

tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi ------

perkiraan perkembangan ASKARINDO untuk tahun yan g -

akan datang. ----------------------------------------------------

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Tahunan Dewan ---

Pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ---------

----------------------------- Bagian Ketiga --------------------------

------------------------ Dewan Pengurus Pusat ---------------------

-------------------------------- Pasal 27 ------------------------------

----------------------- Susunan Keanggotaan -----------------------

(1) Keanggotaan Dewan Pengurus Pusat adalah para tenaga –

profesional yang bersedia bekerja penuh waktu dan -------

mampu melakukan perbuatan hukum serta tidak pernah ---

dinyatakan bersalah atau dipidana karena melakukan -----

t indak pidana berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam -

32

jangka waktu 5 (l ima) tahun terhitung sejak tanggal -------

putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----------------

(2) Dewan Pengurus Pusat bertugas melaksanakan Program ---

Kerja ASKARINDO Pusat yang telah disahkan oleh -------

Dewan Pembina. -----------------------------------------------

(3) Dewan Pengurus Pusat diangkat berdasarkan keputusan ---

Rapat Dewan Pembina untuk jangka waktu 5 (l im a) tahun.

-------------------------------- Pasal 28 ------------------------------

(1) Dalam hal jabatan Dewan Pengurus Pusat kosong, maka –

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak

terjadinya kekosongan, Dewan Pembina harus --------------

menyelenggarakan Rapat Dewan Pembina untuk mengisi --

kekosongan itu . --------------------------------------- ----------

(2) Dalam hal semua jabatan Dewan Pengurus Pusat kosong, -

maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak terjadinya kekosongan, Dewan Pembina harus -------

menyelenggarakan Rapat Dewan Pembina untuk -----------

mengangkat Dewan Pengurus Pusat yang baru dan untuk --

sementara tugas-tugasnya diambil alih oleh Dewan --------

Pengawas. -------------------------------------------------------

(3) Dalam hal terdapat penggantian Dewan Pengurus Pusat, --

maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) –

hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Dewan

Pengurus Pusat , Dewan Pembina wajib menyampaikan ----

pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan -

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi ------

terkait . --------------------------------------------- -------------

(4) Anggota Dewan Pengurus Pusat t idak dapat merangkap ---

sebagai anggota Dewan Pembina, anggota Dewan ----------

Pengawas maupun anggota Dewan Pengurus Daerah. ------

33

-------------------------------- Pasal 29 ------------------------------

------------------------- Tugas dan Wewenang ---------------------

(1) Dewan Pengurus Pusat menjalankan tugas -tugas harian --

pelaksanaan Program Kerja Tahunan sesuai dengan --------

Program Organisasi yang telah disahkan oleh Dewan ------

Pembina; --------------------------------------------------------

(2) Membentuk ASKARINDO Daerah dan mengangkat Dewan

Pengurus Daerah sesuai rekomendasi Musyawarah Daerah -

yang bersangkutan. --------------------------------------------

(3) Memberhentikan Dewan Pengurus Daerah sewaktu-waktu

dan mengangkat penggantinya .--------------------------------

(4) Dewan Pengurus Pusat berkewajiban : -----------------------

a. mengajukan rencana Program Kerja dan Anggaran -----

Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan -----------

pengesahan Dewan Pembina; ------------------------------

b. memberikan penjelasan tentang segala hal yang --------

dinyatakan oleh Dewan Pengawas; -----------------------

c. Dengan i t ikad baik dan penuh tanggung jawab ----------

menjalankan tugas-tugasnya dengan mengindahkan ----

peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----------

(5) Dewan Pengurus Pusat berhak mewakili ASKARINDO ----

Pusat di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal -

dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan- -----------

pembatasan untuk : --------------------------------------------

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----------

ASKARINDO Pusat (t idak termasuk mengambil uang -

ASKARINDO Pusat di Bank). ----------------------------

34

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----------

penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam-

maupun di luar negeri . -------------------------------------

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap. ---

d. membeli atau dengan cara lain ----------------------------

mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama --------

ASKARINDO Pusat ----------------------------------------

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan ---

ASKARINDO Pusat serta mengagunkan/membebani --

kekayaan ASKARINDO Pusat. ----------------------------

- harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua ----------

DewanPembina, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan -------

Pembina. ----------------------------------------------------------

------------------------------- Pasal 30 ------------------------------

Dewan Pengurus Pusat t idak berwenang mewakili --------------

ASKARINDO Pusat dalam hal : -----------------------------------

a. mengikat ASKARINDO Pusat sebagai penjamin utang; ----

dan/atau ----------------------------------------------------------

b. membebani kekayaan ASKARINDO Pusat untuk ------------

kepentingan pihak lain. ------------------------ -----------------

-------------------------------- Pasal 31 ------------------------------

(1) Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum berwenang ----------

bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Pusat ----

serta mewakili ASKARINDO Pusat. -------------------------

(2) Sekretaris Jenderal dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil ------

Sekretaris Jenderal bertugas mengelola administrasi -------

Dewan Pengurus Pusat .-----------------------------------------

(3) Bendahara dibantu 2 (dua) orang Wakil Bendahara --------

bertugas mengelola keuangan Dewan Pengurus Pusat . -----

35

(4) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Dewan ----

Pengurus Pusat ditetapkan oleh Dewan Pembina mel alui --

Rapat Dewan Pembina. ----------------------------------------

(5) Dewan Pengurus Pusat untuk perbuatan tertentu berhak ---

mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau ---------

kuasanya berdasarkan surat kuasa. ---------------------------

--------------------------------- Pasal 32 -----------------------------

-------------------------------- R a p a t ------------------------------

(1) Dewan Pengurus Pusat mengadakan rapat sekurang- -------

kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang disebut Rap at

Tahunan Dewan Pengurus Pusat. -----------------------------

(2) Dalam Rapat Tahunan sebagaimana dimaksud pada --------

ayat (1) Pasal 32 Anggaran Dasar ini, Dewan Pengurus ---

Pusat memberikan Laporan mengenai pelaksanaan ---------

Program Kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas

pokok ASKARINDO Pusat t ahun yang lampau sebagai ----

dasar pertimbangan bagi perkiraan perkembangan ---------

ASKARINDO Pusat untuk tahun yang akan datang. --------

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Tahunan Dewan --

Pengurus Pusat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ---

--------------------------- Bagian Keempat --------------------------

----------------------- Dewan Pengurus Daerah --------------------

-------------------------------- Pasal 33 ------------------------------

--------------------------Susunan Keanggotaan ---------------------

(1) Keanggotaan Dewan Pengurus Daerah adalah para tenaga-

profesional yang bersedia bekerja penuh waktu dan -------

mampu melakukan perbuatan hukum serta tidak pernah --

dinyatakan bersalah atau dipidana karena melakukan -----

t indak pidana berdasarkan keputusan pengadilan, dalam -

36

jangka waktu 5(lima) tahun terhitung sejak tanggal --------

putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----------------

(2) Dewan Pengurus Daerah bertugas melaksanakan program-

kerja ASKARINDO Daerah yang telah disahkan oleh -----

Dewan Pengurus Pusat. ----------------------------------------

(3) Dewan Pengurus Daerah diangkat berdasarkan Keputusan -

Rapat Dewan Pengurus Pusat untuk jangka waktu 5(lima) -

tahun. -----------------------------------------------------------

(4) Dewan Pengurus Daerah tidak dapat merangkap sebagai --

anggota Dewan Pembina, anggota Dewan Pengawas -------

maupun anggota dewan Pengurus Pusat. ---------------------

------------------------------- Pasal 34 ------------------------------

(1) Dewan Pengurus Pusat dapat memberhentikan Dewan -----

Pengurus Daerah sewaktu-waktu serta mengangkat --------

penggantinya. ---------------------------------------------- -----

(2) Dalam hal jabatan Dewan Pengurus Daerah kosong, maka -

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) h ari sejak

terjadinya kekosongan, Dewan Pengurus Pusat harus ------

menyelenggarakan rapat Dewan Pengurus Pusat untuk ----

mengisi kekosongan itu. --------------------------------------

(3) Dalam hal semua jabatan Dewan Pengurus Daerah kosong,

maka dalam jangka waktu paling lama 30 ( tigapuluh) hari

sejak terjadinya kekosongan, Dewan Pengurus Pusat harus

menyelenggarakan Rapat Dewan Pengurus Pusat untuk ----

mengangkat Dewan Pengurus Daerah yang baru dan untuk

sementara tugas-tugasnya diambil alih oleh Dewan --------

Pengurus Pusat. ------------------------------------------------

------------------------------- Pasal 35 -------------------------------

------------------------ Tugas dan Wewenang ----------------------

37

(1) Dewan Pengurus Daerah menjalankan tugas -tugas harian –

pelaksanaan Program Kerja Tahunan sesuai dengan --------

Program Organisasi yang telah disahkan oleh Dewan ------

Pengurus Pusat -------------------------------------------------

(2) Dewan Pengurus Daerah berkewajiban : ---------------------

a. mengajukan rencana Program Kerja dan Anggaran -----

Tahunan untuk mendapatkan persetujuan dan -----------

pengesahan Dewan Pengurus Pusat ; ----------------------

b. memberikan penjelasan tentang segala hal yang --------

dinyatakan oleh Dewan Pengawas; -----------------------

c. dengan it ikad baik dan penuh tanggun g jawab ----------

menjalankan tugas-tugasnya dengan mengindahkan ----

peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----------

(3) Dewan Pengurus Daerah berhak mewakili ASKARINDO --

Daerah di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal

dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan- -----------

pembatasan untuk : -------------------------------- ------------

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----------

ASKARINDO Daerah (tidak termasuk mengambil uang

ASKARINDO Daerah di Bank); --------------------------

b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----------

penyertaan dalam berbagai bentuk usaha bai k di dalam-

maupun di luar negeri ; -------------------------------------

c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; --

d. Membeli atau dengan cara lain ----------------------------

mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama --------

ASKARINDO Daerah; -------------------------------------

e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan ---

ASKARINDO Daerah serta mengagunkan/membebani –

kekayaan ASKARINDO Daerah ; --------------------------

38

- harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum -----

Dewan Pengurus Pusat, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan -

Pengurus Pusat. ----------------------------------------------------

-------------------------------- Pasal 36 -----------------------------

Dewan Pengurus Daerah tidak berwenang mewakili -------------

ASKARINDO Daerah dalam hal : ---------------------------------

a. mengikat ASKARINDO Daerah sebagai penjamin utang; --

dan/atau ----------------------------------------------------------

b. membebani kekayaan ASKARINDO Daerah untuk ----------

kepentingan pihak lain. -----------------------------------------

-------------------------------- Pasal 37 -----------------------------

(1) Ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan --

Pengurus Daerah serta mewakili ASKARINDO Daerah . --

(2) Sekretaris bertugas mengelola administrasi Dewan -------

Pengurus Daerah, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris,

maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada --

Sekretaris berlaku juga baginya . -----------------------------

(3) Bendahara bertugas mengelola keuangan Dewan Pengurus

Daerah, dalam hal hanya ada seorang Bendahara , maka ---

segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada --------

Bendahara berlaku juga baginya . -----------------------------

(4) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Dewan ----

Pengurus Daerah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat –

melalui Rapat Dewan Pengurus Pusat . -----------------------

(5) Dewan Pengurus Daerah untuk perbuatan tertentu berhak -

mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau ---------

kuasanya berdasarkan surat kuasa. ---------------------------

--------------------------------- Pasal 38 -----------------------------

--------------------------------- R a p a t -----------------------------

39

(1) Dewan Pengurus Daerah mengadakan rapat sekurang- -----

kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang disebut Rapat

Tahunan Dewan Pengurus Daerah. ---------------------------

(2) Dalam Rapat Tahunan Dewan Pengurus Daerah ------------


Dasar ini, Dewan Pengurus Daerah memberikan laporan --

tahunan mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas pokok ---

ASKARINDO Daerah tahun yang lampau sebagai dasar ---

pertimbangan bagi perkiraan perkembangan ASKARINDO

Daerah untuk tahun yang akan datang. ----------------------

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Tahunan Dewan --

Pengurus Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -

-------------------------------- BAB X ------------------------------

--------- MUSYAWARAH, RAPAT DAN KEPUTUSAN ---------

---------------------------- Bagian Pertama -------------------------

------------------------------ Musyawarah ---------------------------

-------------------------------- Pasal 42 ------------------------------

Musyawarah/Rapat ASKARINDO terdiri dari : ------------------

g. Musyawarah Nasional . -------------------------------------------

h. Musyawarah Nasional Luar Biasa . ------------------------------

i . Musyawarah Daerah. ---------------------------------------------

j . Musyawarah Daerah Luar Biasa . --------------------------------

k. Rapat Kerja Nasional . --------------------------------------------

l . Rapat Kerja Daerah. ----------------------------------------------

--------------------------------- Pasal 43 -----------------------------

------------------------ Musyawarah Nasional ----------------------

(2) Musyarawah Nasional , disingkat Munas adalah perangkat-

organisasi ASKARINDO Pusat sebagai lembaga -----------

perwakilan anggota. -------------------------------------------

40

(2) Munas diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun

oleh Dewan Pengurus Pusat dan pelaksanaannya paling ---


kepengurusannya berakhir . ------------------------------------

(3) Munas mempunyai wewenang melakukan : -----------------

e. Penetapan perubahan dan penyempurnaan Anggaran ---

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau ----------------

mengamanatkan penyelenggaraan Munas yang khusus -

untuk perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar -

dan Anggaran Rumah Tangga. ----------------------------

f. Penilaian dan penetapan keputusan atas laporan --------


Organisasi, Keuangan dan perbendaharaan dari Dewan -

Pengurus Pusat . ---------------------------------------------

g. Penetapan Program Organisasi sebagai Garis Besar ----

Program Organisasi Tingkat Nasional , dan --------------

h. Pengusulan dan pemilihan calon Dewan Pengawas dan-

Dewan Pengurus. -------------------------------------------

(6) Peserta Munas terdiri dari : -----------------------------------

e. Setiap utusan Anggota Biasa . -----------------------------

f. Setiap utusan Anggota Luar Biasa dan Anggota --------

Kehormatan. ------------------------------------------------

g. Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah . --

h. Peninjau atau Tamu Undangan. ---------------------------

(7) Ketentuan-ketentuan mengenai hak suara peserta Munas --

diatur dalam Anggaran Rumah Tangga . ---------------------

-------------------------------- Pasal 44 -----------------------------

------------------ Musyawarah Nasional Luar Biasa ---------------

41

(1) Musyawarah Nasional Luar Biasa, disingkat Munaslub ----

adalah Munas yang diselenggarakan di luar jadwal berkala

Munas untuk meminta pertanggung-jawaban Dewan -------

Pengurus Pusat mengenai pelanggaran-pelanggaran --------



organisasi oleh Dewan Pengurus Pusat, dan atau tidak ----

berfungsinya Dewan Pengurus Pusat sehingga ketentuan ---


dan atau Keputusan-keputusan Munas tidak terlaksana ----


(2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Munaslub -----

akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. ---------------

-------------------------------- Pasal 45 ------------------------------

------------------------ Musyawarah Daerah ------------------------

(6) Musyarawah Daerah, disingkat Musda adalah perangkat -

organisasi ASKARINDO Daerah sebagai lembaga ---------

perwakilan anggota. -------------------------------------------

(7) Musda diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun

oleh Dewan Pengurus Daerah dan pelaksanaannya paling -


kepengurusannya berakhir. ------------------------------------

(8) Musda mempunyai wewenang melakukan : ------------------

g. Pemilihan perwakilan dari perusahaan karoseri di ------

wilayah kerja masing-masing untuk menjadi anggota --

Dewan Pembina dan Dewan Pengawas yang disahkan --

dalam Munas. -----------------------------------------------

h. Penilaian dan penetapan keputusan atas laporan --------


42

Organisasi, Keuangan dan perbendaharaan dari Dewan

Pengurus Daerah. -------------------------------- -----------

i . Penetapan Program Kerja Organisasi sebagai Garis ----

j . Besar Program Kerja Organisasi Tingkat Daerah. ------

k. Pemilihan calon-calon anggota Dewan Pembina dan ---

Dewan Pengawas untuk ditetapkan pengangkatannya --

dalam Munas. ----------------------------------------------

l . Pemilihan Dewan Pengurus Daerah. ----------------------

(9) Peserta Musda terdiri dari : -----------------------------------

e. Setiap utusan Anggota Biasa . -----------------------------

f . Setiap utusan Anggota Luar Biasa dan Anggota --------

Kehormatan. ------------------------------------------------

g. Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah . --

h. Peninjau atau Tamu Undangan. ---------------------------

(10) Ketentuan Hak Suara Peserta Musda diatur dalam ---------

Anggaran Rumah Tangga . -------------------------------------

--------------------------------- Pasal 46 -----------------------------

------------------ Musyawarah Daerah Luar Biasa -----------------

(3) Musyawarah Daerah Luar Biasa, disingkat Musdalub ------

adalah Musda yang diselenggarakan di luar jadwal berkala

Musda untuk meminta pertanggung-jawaban Dewan -------

Pengurus Daerah mengenai pelanggaran -pelanggaran ------



organisasi oleh Dewan Pengurus Daerah, dan atau tidak --

berfungsinya Dewan Pengurus Daerah sehingga ketentuan -


dan atau Keputusan-keputusan Musda tidak terlaksana ----

sebagaimana mestinya . ----------------------------------------

43

(4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai Musdalub akan diatur -


------------------------------ Bagian Kedua -------------------------

--------------------------------- R a p a t -----------------------------

--------------------------------- Pasal 47 -----------------------------

---------------------------- Rapat Kerja Nasional -------------------

(5) Rapat Kerja Nasional, disingkat Rakernas adalah rapat ---

kerja antara Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan ---

Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah dalam rangka

koordinasi, sinkronisasi dan upaya -upaya sinergistik ------

dalam perencanaan dan pelaksanaan program -program ----

Kerja antar jajaran. ------------------------ --------------------

(6) Rapat Kerja Nasional sekurang-kurangnya ------------------

diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setiap periode .--------

(7) Rakernas mempunyai wewenang : ----------------------------

d. menjabarkan Program Kerja Tahunan serta pembagian -

tugas setiap jajaran organisasi . ---------------------------

e. melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi -



f. melaporkan kepada Dewan Pembina mengenai hasil --

kerja Dewan Pengurus Pusat . -----------------------------

(8) Ketentuan-ketentuan lain mengenai Rakernas diatur dalam


-------------------------------- Pasal 48 ------------------------------

------------------------- Rapat Kerja Daerah ------------------------

(4) Rapat Kerja Daerah, disingkat Rakerda adalah rapat kerja

antar Dewan Pengurus Daerah dalam rangka koordinasi, --

44

sinkronisasi dan upaya -upaya sinergistik dalam ------------

perencanaan dan pelaksanaan program kerja antar jajaran.

(5) Rapat Kerja Daerah sekurang-kurangnya diselenggarkan 1

(satu) kali dalam setiap periode .------------------------ ------

(6) Rakerda mempunyai wewenang : -----------------------------

c. Melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi –



d. Melaporkan kepada Dewan Pengurus Pusat mengenai --

hasil kerja Dewan Pengurus Daerah . ---------------------

(7) Ketentuan-ketentuan lain mengenai Rakerda diatur dalam-


-------------------------------- Pasal 49 ------------------------------

-------------------------- Rapat Pengurus ---------------------------

(1) Dewan Pembina, Dewan Pengawas , Dewan Pengurus -----

Pusat, dan Dewan Pengurus Daerah wajib ------------------

menyelenggarakan Rapat Pleno sesuai kebutuhan. ---------

(2) Ketentuan-ketentuan lain mengenai Rapat Pengurus diatur


---------------------------- Bagian Ketiga ---------------------------

---------------- Mekanisme Pengambilan Keputusan --------------

------------------------------- Pasal 50 -------------------------------

(7) Semua keputusan yang diambil dalam setiap forum --------

musyawarah dan rapat diambil berdasarkan musyawarah --

untuk mufakat . -------------------------------------------------

(8) Dalam hal t idak diperoleh mufakat, maka keputusan dalam

forum musyawarah dan rapat diambil berdasarkan suara –

terbanyak. ------------------------------------------------------

(9) Pemungutan suara dilakukan secara l isan, baik secara -----

serempak atau anggota demi anggota. -----------------------

45

(10) Pengambilan keputusan yang menyangkut orang dilakukan

secara tertutup, sedangkan pengambilan keputusan yang --

menyangkut kebijakan dilakukan secara terbuka. ----------

(11) Musyawarah dan Rapat dinyatakan mencapai korum d an --

sah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per t iga) dari anggota –

yang mempunyai hak suara. -----------------------------------

(12) Apabila peserta kurang dari 2/3 (dua per t iga) dari --------

anggota yang hadir, maka musyawarah atau rapat ditunda -

selama 1 (satu) jam, dan apabila dalam waktu 1 (satu) jam

belum juga mencapai korum, maka pimpinan sidang -------

berhak memutuskan sidang dilanjutkan. ---------------------

-------------------------------- BAB XI ------------------------------

-- MASA JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG DAN -

--------------- PERGANTIAN ANTAR WAKTU ------------------

---------------------------- Bagian Kesatu ---------------------------

----------------------------- Masa Jabatan ---------------------------

------------------------------- Pasal 51 -------------------------------

(1) Jabatan Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pengawas, -

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan Ketua Dewan ----

Pengurus Daerah hanya 2 (dua) kali , baik berturut -turut --

maupun tidak berturut -turut. ----------------------------------

(2) Dalam kondisi tertentu, jabatan Ketua Dewan Pembina ---

dapat dipilih kembali lebih dari 2 (dua) periode masa -----

jabatan apabila disetujui oleh Munas. -----------------------

(3) Masa jabatan kepengurusan baru, hasil Munaslub atau ----

Musdalub adalah masa jabatan tersisa dari masa -----------

kepengurusan yang digantikannya. ---------------------------

46

(4) Masa jabatan tersisa lebih dari 2 (dua) tahun dianggap ----

sebagai masa jabatan dalam 1 (satu) periode ---------------

kepengurusan. --------------------------------------------------

------------------------------ Bagian Kedua -------------------------

---------------------- Pendelegasian Wewenang --------------------

-------------------------------- Pasal 52 -----------------------------

Apabila Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pengawas, Ketua

Umum Dewan Pengurus Pusat atau Ketua Dewan Pengurus -----

Daerah berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab –

sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban untuk waktu ------

tertentu, maka Wakil Ketua Dewan Pembina, Wakil Ketua -----

Dewan Pengawas, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat -

atau Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah yang ditunjuk oleh -

Ketua/Ketua Umum yang bersangkutan menjalankan tugas -----

kepengurusan untuk dan atas nama Ketua/Ket ua Umum untuk -

jangka waktu tersebut. ----------------------------------------------

---------------------------- Bagian Kedua ---------------------------

----------------------- Pergantian Antar Waktu ---------------------

-------------------------------- Pasal 53 ------------------------------

(1) Apabila Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pengawas , -

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat atau Ketua Dewan ---

Pengurus Daerah berhalangan tetap dan atau karena -------

sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau -----------

menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan ---------

kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua Dewan -------

Pembina, Ketua Dewan Pengawas, Ketua Umum Dewan ---

Pengurus Pusat, atau Ketua Dewan Pengurus Daerah ------

digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua Dewan --------

Pembina, Wakil Ketua Dewan Pengawas , Wakil Ketua ----

Umum Dewan Pengurus Pusat, atau Wakil Ketua Dewan --

47

Pengurus Daerah, yang masing-masing ditetapkan oleh ---

dan dalam Rapat Dewan masing-masing yang diagendakan

untuk keperluan itu. -------------------------------------------

(2) Apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam -----

keanggotaan Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan --

Pengurus Pusat atau Dewan Pengurus Daerah maka -------

pergantiannya dilakukan dan ditetapkan dalam Rapat -----

Dewan masing-masing, yang mengagendakan hal tersebut -

dalam waktu selambat -lambatnya 30 (tiga puluh) hari -----

(3) sejak terjadinya lowongan jabatan itu. ----------------------

(4) Tindakan yang dilakukan oleh Dewan sebagaimana -------

dimaksud dalam ayat (2) Pasal 53 Anggaran Dasar ini ----

harus dipertanggung-jawabkan kepada Munas dan Musda -

masing-masing. ------------------------------------------------

(5) Jika masa jabatan pengganti Ketua Dewan Pembina, Ketua

Dewan Pengawas, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat ---

dan Ketua Dewan Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud

ayat (1) Pasal 53 Anggaran Dasar ini lebih dari separuh --

masa jabatan atau periode, masa jabatan Ketua atau -------

Ketua Umum Dewan pengganti tersebut dianggap satu ----

periode. ---------------------------------------------------------

(6) Anggota Dewan Pembina dan Dewan Pengawas yang tidak

lagi berstatus sebagai pemilik (pemegang saham) wajib ---

melepaskan jabatannya sebagai Anggota Dewan, dan ------

selanjutnya akan digantikan yang lain mengikuti ----------

ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ----

Pasal 53 Anggaran Dasar ini. ---------------------------------

--------------------------------- BAB XII ----------------------------

------------------------ PERBENDAHARAAN ----------------------

-------------------------------- Pasal 54 ------------------------------

48

----------------------------- Sumber Dana ---------------------------

(2) Keuangan untuk membiayai kegiatan organisasi diperoleh -

dari : ------------------------------------------------------------

e. Uang pangkal dan uang iuran anggota; -------------------

f. Sumbangan anggota; ---------------------------------------

g. Bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat; ---------

h. Usaha-usaha lain yang sah . --------------------------------

(3) Ketentuan pelaksanaan ayat (1) Pasal 53 Anggaran Dasar -

ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ; -----------------

------------------------------- Pasal 55 ------------------------------

------ Penggunaan Dana dan Pengelolaan Perbendaharaan ------

Dewan Pengurus setiap tingkatan organisasi bertanggung - -----

jawab atas pengawasan penggunaan dana dan pengelolaan harta

kekayaan organisasi pada tingkatannya masing -masing. --------

------------------------------- Pasal 56 -------------------------------

----------------- Tahun Buku dan Laporan Tahunan ---------------

(4) Tahun Buku ASKARINDO ini dimulai dari Awal Bulan --

Januari sampai dengan Akhir bulan Desember t iap -tiap ---

tahun. ------------------------------------------ -----------------

(5) Pada akhir Desember dari t iap -tiap Tahun Buku -----------

ASKARINDO Pusat dan Daerah harus ditutup dan ---------

selambat-lambatnya dalam tempo 2 (dua) bulan ------------

sesudahnya, dari penutupan buku-buku tersebut oleh ------

Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah harus

dibuat suatu perhitungan tentang penerimaan dan ----------

pengeluaran ASKARINDO Pusat dan Daerah selama tahun

buku yang lampau. ------------------------------------ ---------

49

(6) Perhitungan tersebut disertai surat -surat pertanggung -----

jawaban berikut laporan tahunan masing -masing harus ----

segera disampaikan oleh :-------------------------------------

- Dewan Pengurus Pusat kepada Dewan Pembina; --------

--

- Dewan Pengurus Daerah kepada Dewan Pengurus

Pusat;-

- untuk dimintakan persetujuan dan pengesahannya. -----

--

(7) Pengesahan dari perhitungan dan pertanggung jawaban ---

tersebut oleh : --------------------------------------------------

- Dewan Pembina, memberikan pelunasan dan pembebasan

sepenuhnya kepada Dewan Penguru s Pusat; ---------------

- Dewan Pengurus Pusat, memberikan pelunasan dan ------

pembebasan sepenuhnya kepada Dewan Pengurus --------

Daerah, --------------------------------------------------------

- Atas segala t indakan Dewan Pengurus yang bersangkutan

terhadap ASKARINDO sesuai t ingkatannya selama tahun

buku yang bersangkutan . ------------------------------------

------------------------------- BAB XIII -----------------------------

---------- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ------------

---------------- PEMBUBABARAN ORGANISASI ----------------

-------------------------------- Pasal 57 ------------------------------

---------------------- Perubahan Anggaran Dasar ------------------

Penyempurnaan atau Perubahan Anggaran Dasar diusulkan dan

disahkan berdasarkan Munas. --------------------------------------

--------------------------------- Pasal 58 -----------------------------

------------------------ Pembubaran Organisasi --------------------

50

(1) Pembubaran organisasi harus melalui Munas yang ---------

diadakan khusus dengan ¾ (tiga per empat) jumlah peserta

Munas yang hadir dan Mitra ASKARINDO. ----------------

(2) Apabila Organisasi dibubarkan, maka Munas ini sekaligus

menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai l ikuidasi . -----

(3) Mekanisme Pembubaran Organisasi ASKARINDO diatur -


------------------------------- BAB XIV -----------------------------

------------------ ANGGARAN RUMAH TANGGA ---------------

-------------------------------- Pasal 59 ------------------------------

(1) Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran ----

Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan -----

t idak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----

(2) Anggaran Rumah Tangga sebagai penjabaran ketentuan - --

ketentuan Anggaran Dasar ini dan disahkan oleh Munas. -

------------------------------- BAB XV ------------------------------

----------------------- PERATURAN KHUSUS ---------------------

-------------------------------- Pasal 60 ------------------------------

(1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam ---------

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ditetapkan -

dalam Peraturan tersendiri oleh Dewan Pembina yang -----

isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar --

dan Anggaran Rumah Tangga. --------------------------------

(2) Dalam hal terjadi pengaturan yang dapat menimbulkan ---

penafsiran yang berbeda, maka menurut urutan berturut - -

turut yang berlaku untuk menjadi dasar penafsiran yaitu : -

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar --

Dagang dan Industri; ---------------------------------------

b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; --------

c. Keputusan Munas/Munaslub; ------------------------------

51

d. Keputusan Rakernas; ---------------------------------------

e. Keputusan Dewan Pembina; -------------------------------

f. Keputusan Dewan Pengawas; -----------------------------

g. Keputusan Dewan Pengurus Pusat; -----------------------

h. Keputusan Musda/Musdalub; ------------------------------

i . Keputusan Rakerda; ---------------------------------- -----

j . Keputusan Dewan Pengurus Daerah. ---------------------

------------------------------ BAB XVI ------------------------------

---------------------- ATURAN PERALIHAN ----------------------

-------------------------------- Pasal 61 ------------------------------

(1) Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan -------------

penyempurnaan dari Anggaran Dasar yang diputuskan ----

dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Karoseri Indonesia -

Ke V tanggal 01 (satu) September 2007 (dua ribu tujuh) --

dan 02 (dua) September 2007 (dua ribu tujuh) di Jakarta --

sebagaimana tercantum dalam Akta tertanggal 18 (delapan

belas) November 2008 (dua ribu delapan) Nomor 15 yang-

dibuat dihadapan Notaris DWI KIMTORO, Sarjana Hukum

dan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Man usia --

Republik Indonesia dalam Keputusannya --------------------

Nomor : AHU-27.AH.01.06 Tahun 2009 tanggal 05 (lima)

Maret 2009 (dua ribu sembilan) . -----------------------------

(2) Seluruh anggota ASKARINDO sepakat menyatakan bahwa

Anggaran Dasar ini diberlakukan mulai tanggal ------------

diputuskan dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Kar oseri

Indonesia Ke VI yaitu tanggal 01 (satu) Juli 2012 (dua ---

ribu dua belas) . ------------------------------------------------

(3) Selanjutnya menugaskan kepada Dewan Pengurus Pusat --

yang terpilih dalam Munas ASKARINDO Ke VI untuk ----

memproses pengesahan perubahan Anggaran Dasar ini ----

52

kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik -

Indonesia. -------------------------------------------------------

----------------------------- BAB XVII ------------------------------

--------------------- PERATURAN PENUTUP ---------------------

------------------------------- Pasal 62 -------------------------------

(1) Anggaran Dasar ini diusulkan dalam Munas ASKARINDO

Ke VI. dan di sahkan oleh Dewan Pembina tanggal 01 ----

(satu) Juli 2012 (dua ribu dua belas). ------------------------

(2) Sejak diberlakukan Anggaran Dasar ini sebagaimana ------

dimaksud Pasal 60 ayat (1) Anggaran Dasar ini, maka ----

Anggaran Dasar yang ada dan telah berlaku sebelum ------

Anggaran Dasar ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. --------

(3) Agar setiap Anggota ASKARINDO dapat mengetahuinya, -

Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Karoseri Indonesia -------

diperintahkan untuk mengumumkan dan atau ---------------

menyebarluaskan Anggaran Dasar ini kep ada setiap -------

Anggota dan khalayak lainnya. -------------------------------

- Guna melaksanakan hasil keputusan Mu nas VI ASKARINDO,

tertanggal 01 (satu) Juli 2012 (dua ribu dua belas) --------------

Nomor: KEP-06/MUNAS/VI/2012 tentang Pengangkatan -------

Dewan Pembina ASKARINDO, maka telah diangkat : -----------

- DEWAN PEMBINA ASKARINDO untuk periode tahun ------

2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan tahun 201 7 (dua ribu-

tujuh belas) dengan susunan sebagai berikut: --------------------

- Ketua : --------------------------------------------------------------

- Tuan DAVID HERMAN JAYA , lahir di Magelang, ---

pada tanggal 05 (lima) Maret 1952 (seribu sembilan -----

ratus l ima puluh dua , Warga Negara Indonesia, -----------

wiraswasta , bertempat t inggal di Kota Magelang, Jalan –

Taruma Negara 3 , Rukun Tetangga 003, Rukun -----------

53

Warga 008, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan-

Magelang Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

Nomor Induk Kependudukan : 3371010503520004, yang -

berlaku hingga tanggal 05 (lima) Maret 2016 (dua ribu –

enam belas); --------------------------------------------------

- Wakil Ketua : ------------------------------------------------------

- Tuan HENGKY TENACIOUS , lahir di Jakarta Utara ,-

pada tanggal 18 (delapan belas) Desember 1948 (seribu –

sembilan ratus empat puluh delapan), Warga Negara -----

Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota --

Surabaya, Darmo Harapan Regency RC -3, Rukun --------

Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Tanjungsari

Kecamatan Sukomanunggal, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor Induk Kependudukan: -------------------

3578271812480001; ------------------------------------------

- Wakil Ketua : ------------------------------------------------------

- Tuan LIAUW TEDDY LESMANA JAYA , lahir di ----

Sukabumi, pada tanggal 13 (tiga belas) Mei 1956 (seribu

sembilan ratus l ima puluh enam), Warga Negara ---------

Indonesia, wiraswasta, bertempat t inggal di Jakarta ------

Selatan, Jalan Kebon Nanas III , Rukun Tetangga 004, ---

Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan-

Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----

Nomor Induk Kependudukan: 3174061305560005, yang -

berlaku hingga tanggal 13 (tiga belas) Mei 2016 (dua ---

ribu enam belas) ; ----------------------------------------- ----

- Sekretaris : ---------------------------------------------------------

- Tuan PETRUS TANARDI , lahir di Jakarta, pada ------

tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus 1952 (seribu --------

sembilan ratus l ima puluh dua), Warga Negara -----------

54

Indonesia, pegawai swasta, bertempat t inggal di Kota ---

Bogor, Jalan Sukasari 3 Nomor 62, Rukun Tetangga 007,

Rukun Warga 001, Kelurahan Sukasari , Kecamatan ------

Kota Bogor Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

Nomor Induk Kependudukan: 32.7102.230852.0003, -----

yang berlaku hingga tanggal 23 (dua puluh tiga) Agustus

2016 (dua ribu enam belas); ---------------------------------

- Wakil Sekretaris : -------------------------------------------------

- Tuan BUDI TANTONO, Sarjana Hukum , lahir di ----

Surabaya, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 1971 ----

(seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara -

Indonesia, wiraswasta, bertempat t inggal di Kota --------

Surabaya, Villa Valensia CA 2 Nomor 1 , Rukun ----------

Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Lontar, -----

Kecamatan Sambi Kerep, pemegang Kartu Tanda ---------


3578272305710002, yang berlaku hingga tanggal 23 (dua

puluh tiga) Mei 2015 (dua ribu lima belas); ---------------


- Tuan BENGAWAN CIANG , lahir di Padang -----------

Sidempuan, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 1964 -

(seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga --------

Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat t inggal di

Kota Tangerang Selatan, Villa Melati Mas Blok L-8/06, -

Rukun Tetangga 025, Rukun Warga 001, Kelurahan ------

Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, pemegang Kartu ---

Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: -----------


puluh satu) Mei 2015 (dua ribu lima belas); ---------------

55

- Bendahara : --------------------------------------------------------

- Tuan KRISNA HIDAYAT PUSPAWIGUNA, lahir di

Jakarta , pada tanggal 18 (delapan belas) Desember 1954

(seribu sembilan ratus lima puluh empat) Warga Negara

Indonesia, karyawan swasta , bertempat tinggal di Kota –

Tangerang Selatan, Rukun Tetangga 002, Rukun ---------

Warga 006, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk ----------

Kependudukan: 3674051812540001, yang berlaku hingga

tanggal 18 (delapan belas) Desember 2017 (dua ribu -----

tujuh belas); --------------------------------------------------

- Wakil Bendahara : ------------------------------------------------

- Tuan Insinyur IWAN HERIANTO ARMAN , lahir di -

Lasem, pada tanggal 17 (tujuh belas) Maret 1948 (seribu

sembilan ratus empat puluh delapan), Warga Negara -----

Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota --

Semarang, Jalan Kompol Maksum Nomor 197, Rukun ---

Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Peterongan,

Kecamatan Semarang Selatan, pemegang Kartu Tanda ---


33.7407.170348.001; -----------------------------------------

- Wakil Bendahara : ------------------------------------------------

- Tuan I PUTU SOEARTHA ADNYANA, Sarjana -----

Hukum, lahir di Bali , pada tanggal 09 (sembilan) Maret

1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga ---

Negara Indonesia, wiraswasta , bertempat t inggal di Kota

Bandar Lampung, Rukun Tetangga 005, Kelurahan -------

Kali Balau Kencana , Kecamatan Sukabumi, pemegang ---

Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: ----

1871126903570008; ------------------------------------------

56

- Anggota : -----------------------------------------------------------

- Tuan HERMANTO , lahir di Medan, pada tanggal 04 --

(empat) September 1985 (seribu sembilan ratus delapan-

puluh lima), Warga Negara Indonesia, partikelir , ---------

bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Jambi Nomor 53

Medan, Kelurahan Pandau Hilir , Kecamatan Medan ------

Perjuangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---

Induk Kependudukan: 1271180409850005, yang berlaku-

hingga tanggal 04 (empat) September 2014 (dua ribu ----

empat belas); --------------------------------------------------

- Anggota : -----------------------------------------------------------

- Nyonya TASMIYATI MUJIONO , lahir di Magelang, -

pada tanggal 21 (dua puluh satu) Juli 1952 (seribu -------

sembilan ratus l ima puluh dua), Warga Negara -----------

Indonesia, wiraswasta, bertempat t inggal di Jakarta -----

Selatan, Jalan Raya Cilandak KKO/112, Rukun -----------

Tetangga 009, Rukun Warga 008, Kelurahan Ragunan, --

Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda --------



puluh satu) Juli 2016 (dua ribu enam belas); --------------

- Anggota : -----------------------------------------------------------

- Tuan HARIS MULYADI , lahir di Bogor, pada tanggal

27 (dua puluh tujuh) Maret 1959 (seribu sembilan ratus –

l ima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, ----------

pedagang, bertempat t inggal di Kota Bogor, Jalan Sari –

Bentang Nomor 5, Rukun Tetangga 007, Rukun ----------

Warga 004, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota -

Bogor Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -

Induk Kependudukan: 32.7102.270359.0002; -------------

57

- Anggota : -----------------------------------------------------------

- Tuan WIDODO , lahir di Magelang, pada tanggal 02 --

(dua) Juli 1949 (seribu sembilan ratus empat puluh ------

sembilan), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, ---------

bertempat tinggal di Kota Magelang, Jalan Kalingga 149,


Rejowinangun Utara , Kecamatan Magelang Tengah, -----


Kependudukan: 3371010207490004; -----------------------

- Anggota : -----------------------------------------------------------

- Tuan SIMON JETHRO KUSUMO , lahir di Malang, --

pada tanggal 14 (empat belas) Juni 1944 (seribu ---------

sembilan ratus empat puluh empat), Warga Negara -------


Malang, Jalan Wilis Indah D/6-9, Rukun Tetangga 007, -

Rukun Warga 004, Kelurahan Gadingkasri , Kecamatan --

Klojen, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -

Kependudukan: 3573021406440002; -----------------------

- Anggota : -----------------------------------------------------------

- Insinyur nyonya TANEKE ANAWATI RUSTAM , ----

lahir di Surabaya, pada tanggal 17 (tujuh belas) Februari

1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara

Indonesia , karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota --

Surabaya, Karang Empat Timur 1/30 , Rukun --------------

Tetangga 013, Rukun Warga 007, Kelurahan Ploso, ------

Kecamatan Tambak Sari , pemegang Kartu Tanda ---------


3578105702700001, yang berlaku hingga tanggal 17 -----

(tujuh belas) Februari 2017 (dua ribu tujuh belas) ; -------

58

- Hasil keputusan Musyawarah Nasional VI ASKARINDO, -----

tertanggal 01 (satu) Juli 2012 (dua ribu dua belas) --------------

Nomor: KEP-07/MUNAS/VI/2012 tentang Susunan Dewan -----

Pengawas ASKARINDO, maka telah diangkat: -------------------

- DEWAN PENGAWAS ASKARINDO untuk periode ----------

tahun 2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan tahun 2017 ----

(dua ribu tujuh belas) dengan susunan sebagai berikut: ---------

- Ketua : --------------------------------------------------------------

- Tuan JONATHAN PRATAMA , lahir di Jakarta , pada -

tanggal 21 (dua puluh satu) Januari 1959 (seribu ---------

sembilan ratus l ima puluh sembilan) , Warga Negara -----

Indonesia, karyawan swasta , bertempat tinggal di Jakarta

Utara, Sunter Nirwana Asri THP III Blok C/18 , Rukun --

Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Papanggo, -

Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda -------



puluh satu) Januari 2015 (dua ribu lima belas); -----------

- Wakil Ketua : ------------------------------------------------------

- Tuan LIE LEMAN SARIOWAN , lahir di Surabaya, ---

pada tanggal 07 (tujuh) September 1958 (seribu sembilan

ratus l ima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, -----

karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat , ----

Jalan Wijaya Kusumah Nomor 39 , Rukun Tetangga 002,-

Rukun Warga 008, Kelurahan Kota Bambu Utara , --------

Kecamatan Pal Merah, pemegang Kartu Tanda Penduduk


berlaku hingga tanggal 07 (tujuh) September 2017 (dua –

ribu tujuh belas); ------------------------------------ ---------

- Wakil Ketua : ------------------------------------------------------

59

- Tuan HARSOYO, Sarjana Ekonomi , lahir di ----------

Samarinda, pada tanggal 30 (tiga puluh) Oktober 1976 --

(seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara


Surabaya, Dharmahusada Indah 2/L-160 Surabaya, -------

Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, Kelurahan dan-

Kecamatan Mulyorejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor Induk Kependudukan: 3578263010760003, yang--

berlaku hingga tanggal 30 (tiga puluh) Oktober 2014 ----

(dua ribu empat belas); --------------------------------------

- Sekretaris : ---------------------------------------------------------

- Tuan Haji MUNIR HAKIM , lahir di Batang, pada ----

tanggal 05 (l ima) Oktober 1973 (seribu sembilan ratus --

tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, -

bertempat tinggal di Kabupaten Batang, Sengon, Rukun -

Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Sengon, ----

Kecamatan Subah, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----

Nomor Induk Kependudukan: 3325090510730005, yang--

berlaku hingga tanggal 05 (lima) Oktober 2017 (dua ribu

tujuh belas); --------------------------------------------------


- Tuan EDDY SUWANTO TIRTONO , lahir di ----------

Semarang, pada tanggal 08 (delapan) Oktober 1965 ------

(seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara-

Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di --------

Kabupaten Bekasi , Kampung Mariuk, Rukun --------------

Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Gandamekar

Kecamatan Cikarang Barat , pemegang Kartu Tanda ------

60



(delapan) Oktober 2014 (dua ribu empat belas); ----------

- Bendahara : --------------------------------------------------------

- Nyonya ANIK SULISTYOWAT I , lahir di Gresik, pada

tanggal 20 (dua puluh) Oktober 1967 (seribu sembilan --

ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -------

karyawan swasta , bertempat tinggal di Kabupaten --------

Purwakarta , Perumahan BIP NB II Nomor 10, Rukun ----

Tetangga 012, Rukun Warga 004, Kelurahan Wanakerta,-

Kecamatan Bungursari , pemegang Kartu Tanda Penduduk


berlaku hingga tanggal 20 (dua puluh) Oktober 2017 ----

(dua ribu tujuh belas); ---------------------------------------

- Wakil Bendahara : ------------------------------------------------

- Tuan WIYANTA , lahir di Bogor, pada tanggal 31 (tiga

puluh satu) Maret 1953 (seribu sembilan ratus l ima ------

puluh tiga), Warga Negara Indonesia, wiraswasta , -------

bertempat tinggal di Kota Bogor, Jalan Senam ------------

Nomor 23, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, -----

Kelurahan dan Kecamatan Tanah Sareal , pemegang Kartu


32.7106.310353.0001, yang berlaku hingga tanggal 31 --

(t iga puluh satu) Maret 2014 (dua ribu empat belas); ----

- Hasil keputusan Dewan Pembina Asosiasi Karoseri Indonesia,

tertanggal 20 (dua puluh) Oktober 2012 (dua ribu dua belas) --

Nomor: KEP-01/DP/ASKARINDO/X/2012 tentang --------------

Pengangkatan Dewan Pengurus Pusat ASKARINDO, maka -----

telah diangkat: -------------------------------------------------------

- DEWAN PENGURUS PUSAT ASKARINDO untuk periode –

61

tahun 2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan tahun 2017 ----

(dua ribu tujuh belas) dengan susunan sebagai berikut: ---------

- Ketua Umum : ------------------------------------------------------

- Tuan JOHNNY BASUSENO DHEWO tersebut diatas;

- Wakil Ketua Umum : ----------------------------------------------

- Tuan Haji GREGORY HATIBIE, Sarjana Ekonomi , -

lahir di Surabaya, pada tanggal 09 (sembilan) Juli 1957 -

(seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) , Warga Negara -

Indonesia, karyawan swasta , bertempat tinggal di Jakarta

Selatan, jalan Setiabudi VI Nomor 47 , Rukun -------------

Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan dan ---------

Kecamatan Setia Budi , pemegang Kartu Tanda Penduduk


berlaku hingga tanggal 09 (sembilan) Juli 2017 (dua ribu

tujuh belas); ----------------------------------- ---------------

- Wakil Ketua Umum : ----------------------------------------------

- Tuan RONNY TRIONO , lahir di Rembang, pada ------

tanggal 01 (satu) Januari 1953 (seribu sembilan ratus ---

l ima puluh tiga) , Warga Negara Indonesia, karyawan ----

swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Selo -------

Mas VI/248, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, ---

Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara , --



tanggal 01 (satu) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas); ---

- Wakil Ketua Umum : ----------------------------------------------

- Tuan JIMMY TENACIOUS , lahir di Jakarta Barat , ---

pada tanggal 07 (tujuh) Mei 1979 (seribu sembilan ratus -

tujuh puluh sembilan) , Warga Negara Indonesia, ---------

62

karyawan swasta , bertempat tinggal di Kota Surabaya, --

Darmo Harapan Regency RC3, Rukun Tetangga 008, ----

Rukun Warga 004, Kelurahan Tanjung Sari , Kecamatan -

Sukomanunggal , pemegang Kartu Tanda Penduduk -------


berlaku hingga tanggal 07 (tujuh) Mei 2017 (dua ribu ---

tujuh belas); --------------------------------------------------

- Wakil Ketua Umum : ----------------------------------------------

- Tuan Insinyur JEMBAR SUTARTO WALUYO , ------

lahir di Kudus, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) --------

Februari 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), -

Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat ---

t inggal di Kota Tangerang Selatan, Puri Cireundeu ------

Permai Kaveling 80, Rukun Tetangga 009 , Rukun --------

Warga 005, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat -----

Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk --

Kependudukan: 3674052702610001 yang berlaku hingga

tanggal 27 (dua puluh tujuh) Februari 2017 (dua ribu ----

tujuh belas); --------------------------------------------------

- Wakil Ketua Umum : ----------------------------------------------

- Tuan KETUT SURATHA ARSANA , lahir di -----------

Klungkung, pada tanggal 14 (empat belas) Maret 1962 –

(seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara –

Indonesia, wiraswasta, bertempat t inggal di Jakarta ------

Timur, Pulo Gebang Permai Blok I.8/10 , Rukun ----------

Tetangga 009, Rukun Warga 013, Kelurahan Pulo --------

Gebang, Kecamatan Cakung, pemegang Kartu Tanda ----



(empat belas) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas); ---------

63

- Wakil Ketua Umum : ----------------------------------------------

- Tuan HENDRY , lahir di Medan, pada tanggal 06 ------

(enam) Mei 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh -----

l ima), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta , -------

bertempat tinggal di Kota Medan, Jalangandhi ------------

Nomor 168 A Medan, Kelurahan Sei Rengas II, ----------

Kecamatan Medan Area, pemegang Kartu Tanda ----------



(enam) Mei 2015 (dua ribu lima belas); --------------------

- Sekretaris Jendral : -----------------------------------------------

- Tuan TARCESIUS YOSEF SUBAGIO , lahir di -------

Yogyakarta , pada tanggal 20 (dua puluh) April 1956 -----

(seribu sembilan ratus lima puluh enam), Warga Negara-

Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) , -------

bertempat tinggal di Jakarta Utara , Gading Griya Lestari

Blok C.3/1, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005, ----

Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, pemegang ---

Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: ----


puluh) April 2017 (dua ribu tujuh belas); ------------------

- Wakil Sekretaris Jendral I : -------------------------------------

- Tuan PARLUHUTAN SIMANJUNTAK, lahir di ------

Pematang Siantar , pada tanggal 16 (enam belas) Juni ----

1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua) , Warga ----

Negara Indonesia, karyawan swasta , bertempat t inggal di

Kota Bekasi , Jalan Tunas Kelapa VI/48 , Rukun ----------

Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Sepanjang -

Jaya, Kecamatan Rawalumbu, pemegang Kartu Tanda ---


64


(enam belas) Juni 2015 (dua ribu lima belas); ------------

- Wakil Sekretaris Jendral II : ------------------------------------

- Tuan Insinyur ROEDIANTO TRI NOEGROHO ------

YANI , lahir di Kediri , pada tanggal 05 (lima) Oktober --

1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga --


Kota Bogor, Bukit Cimanggu City Blok A-10 Nomor 4, -


Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal , pemegang Kartu -----



(l ima) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas); ---------------

- Bendahara : --------------------------------------------------------

- Tuan SOWANWITNO LUMADJENG , lahir di --------

Semarang, pada tanggal 18 (delapan belas) Januari 1962-

(seribu sembilan ratus enam puluh dua) , Warga Negara -

Indonesia, karyawan, bertempat t inggal di Jakarta Timur,

Taman Pulo Indah Blok P.I/27 , Rukun Tetangga 002, ----

Rukun Warga 018, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan -

Cakung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -


tanggal 18 (delapan belas) Januari 2016 (dua ribu enam -

belas); ---------------------------------------------------------

- Wakil Bendahara I : ----------------------------------------------

- Nyonya YOHANA MARSELLA LIM , lahir di ---------

Pontianak, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) ---------

November 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh ------

empat), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta , ------

65

bertempat tinggal di Kota Tangerang, Poris Indah --------

Blok G.17A/1, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 001,-

Kelurahan Cipondoh Indah, Kecamatan Cipondoh, -------



tanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2014 (dua ---

ribu empat belas); --------------------------------------------

- Wakil Bendahara II : ---------------------------------------------

- Tuan ANDI KURNIAWAN WIDODO, Bachelor of ---

Engineering , lahir di Magelang, pada tanggal 23 (dua --

puluh tiga) April 1982 (seribu sembilan ratus delapan ---

puluh dua) , Warga Negara Indonesia, wiraswasta , --------

bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, Perumahan --

Valencia H-20 , Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002,

Kelurahan dan Kecamatan Mertoyudan, pemegang Kartu-


3371012304820003 yang berlaku hingga tanggal 23 (dua

puluh tiga) April 2015 (dua ribu lima belas); -------------

- Ketua Kompartemen Tehnik : -----------------------------------

- Tuan Insinyur Haji PURYANTO, Sarjana Ekonomi , -

lahir di Yogyakarta, pada tanggal 05 (l ima) Oktober -----

1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga ---


Jakarta Utara, Jalan Bugis Nomor 118 , Rukun ------------

Tetangga 005, Rukun Warga 001, Kelurahan Kebon ------

Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu ----



(l ima) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas); ---------------

- Ketua Kompartemen Hukum : -----------------------------------

66

- Tuan SUPRIYADI, Sarjana Hukum, tersebut diatas

- Ketua Kompartemen Niaga : -------------------------------------

- Tuan BAMBANG SUTEDJO , lahir di Solo, pada ------

tanggal 09 (sembilan) September 1948 (seribu sembilan -

ratus empat puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ---

pensiunan, bertempat t inggal di Jakarta Timur, Jalan ----

Kudin Nomor 66, Rukun Tetangga 004, Rukun -----------

Warga 003, Kelurahan dan Kecamatan Makasar, ----------


Kependudukan: 3175080909480003; -----------------------

- Ketua Kompartemen Organisasi dan Sosial Masyarakat : --

- Tuan Doktorandus MAULIATE PAKPAHAN , lahir di

Medan, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 1959

(seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga -----


Kota Bekasi , Jalan Merak III Blok KD Nomor 15 , Rukun

Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Jatibening,-

Kecamatan Pondok Gede, pemegang Kartu Tanda --------



(dua puluh empat ) Agustus 2014 (dua ribu empat belas);

- Pengangkatan seluruh anggota Dewan Pembina, Dewan -------

Pengawas dan Dewan Pengurus Pusat ASKARINDO tersebut –

telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. ---------

- SELANJUTNYA Ketua Dewan Pengurus Pusat memberi tugas

dan wewenang kepada Ketua Kompartemen Hukum -------------

ASKARINDO: -------------------------------------------------------

I. – membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar ---------------

ASKARINDO yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk ----

67

diantaranya menandatangani akta Pernyataan Keputusan ---

Musyawarah Nasional Asosiasi Karoseri Indonesia dan -----

memberitahukan akta ini kepada Instansi Yang Berwenang;

II. -. mewakili seluruh anggota Karoseri , menyampaikan --------

pemberitahuan adanya perubahan seluruh anggaran dasar --

ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. --------

III. - melakukan semua tindakan yang diperlukan dan dianggap -

baik oleh Ketua Kompartemen Hukum ASKARINDO, tidak-

ada yang dikecualikan . -----------------------------------------

- Penghadap menjamin bahwa seluruh hasil Musyawarah -------

Nasional Ke VI Asosiasi Karoseri Indonesia tahun 2012 --------

berikut Surat -surat tentang Pengangkatan anggota Dewan ------

Pembina, Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas yang ---

diserahkan kepada saya, Notaris adalah satu -satunya dokumen-

yang sah dan menjamin tidak ada dokumen lain yang dianggap-

juga sebagai dokumen yang sah, t idak pernah dipa lsukan dan --

t idak pernah dibuat duplikatnya. -----------------------------------

- Sehubungan dengan hal tersebut penghadap menyatakan ------

dengan tegas membebaskan notaris pembuat akta ini dari ------

segala tuntutan berupa apapun mengenai hal -hal tersebut. ------

- Penghadap, saya Notaris kenal. ----------------------------------

------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------------

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Timur --

pada hari dan tanggal seperti tersebut dalam kep ala akta ini ---

dengan dihadiri oleh : -----------------------------------------------

1. Nyonya ANIK TRIANI SETYANINGSIH, lahir di Solo, ----

pada tanggal 08(delapan) November 1961 (seribu sembilan -

ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, karyawan

swasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Kudin ----

Nomor 8, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, ----------

68

Kelurahan dan Kecamatan Makasar, pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor Induk Kependudukan : ----------------------

3175084811610003; --------------------------- ------------------

- yang identitas dan wewenangnya di terangkan kepada -----

saya, Notaris; -----------------------------------------------------

2. Nona ADI SUSAN RAVELIA, lahir di Jakarta, pada tanggal -

16 (enam belas) September 1984 (seribu sembilan ratus -----

delapan ratus delapan puluh empat), bertempat tinggal di ---

Jakarta Timur, di Cibubur, Rukun Tetangga 002, Rukun ----

Warga 003, Kelurahan Cibubur, Kec amatan Ciracas, --------

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk --------------

Kependudukan: 3175095609840007; ---------------------------

kedua-duanya saya kenal sebagai saksi. ---------------------------

- Segera setelah akta ini saya Notaris bacakan kepada ----------

penghadap dan saksi -saksi, maka akta ini ditandatangani oleh -

penghadap, saksi -saksi dan saya, Notaris . ------------------------

- Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan. -------------

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempuran. -------

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

tuan supriyadi, sarjana hukum - askarindo.or.id · sarjana hukum, notaris di jakarta dengan...

Documents