TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR

08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

TERHADAP TANGGUNG JAWAB MUTLAK PADA KLAUSULA

BAKU DI PERTOKOAN PASAR KARANGGEDE KABUPATEN

BOYOLALI

SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam

Oleh:

INTAN PRATIWI

NIM: 21414067

PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI’AH

FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SALATIGA

2018

ii

iii

iv

v

MOTTO

MENGETAHUI TUJUAN ANDA DAN KEINGINAN

UNTUK MENCAPAINYA, TIDAK AKAN MEMBAWA

ANDA DEKAT KEPADANYA, HANYA TINDAKAN

YANG MAMPU BERBUAT DEMIKIAN

(GEORGE ELD)

vi

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta sebagai motivator terbesar dalam hidupku yang

tak mengenal lelah dan mendoakan aku serta menyayangiku, terima kasih atas

semua pengorbanan, keringat dan kesabaran mengantarkanku sampai kini.

2. Ketiga adik-adiku yang telah memberikan dukungan yang berunsur bullyan

untuk segera menyelesaikan skripsiku.

vii

Kata Pengantar

Rasa syukur yang dalam penulis sampaikan kepada kehadirat Allah SWT,

karena berkat rahmat – Nya penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan sesuai

dengan yag di harapkan. Penulis juga bersyukur atas rizki dan kesehatan yang telah

diberikan oleh – Nya, sehingga penulis dapat menyusun penulisan skripsi ini.

Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi, kekasih, spirit

perubahan Rasulullah SAW beserta segenap keluarga dan para sahabat – sahabatnya,

syafa‟at beliau sangat penulis nantikan di hari pembalasan.

Penulisan Skripsi ini disusun untuk diajukan sebagai salah satu persyaratan

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), Progam Studi Hukum Ekonomi

Syari‟ah, Fakultas Syari‟ah, yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-

Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap

Tanggung Jawab Mutlak Pada Klausula Baku Di Pertokoan Pasar Karanggede

Kabupaten Boyolali” Penulis mengakui bahwa dalam menyususn penulisan skripsi

ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Karena itulah

penulis mengucapkan penghargaan yang setinggi – tingginya, ungkapan terima kasih

kadang tak bisa mewakili kata – kata, namun perlu kiranya penulis mengucapkan

terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmat Hariyadi, M. Pd, selaku Rektor IAIN Salatiga.

2. Ibu Dr. Siti Zumrotun, M. A, selaku Dekan Fakultas Syari‟ah IAIN Salatiga.

viii

3. Ibu Evi Ariyani, M. H, selaku Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syari‟ah

IAIN Salatiga.

4. Ibu Luthfiana Zahriani, M. H. Selaku dosen pembimbing yang selalu

memberikan saran pengarahan dan masukan berkaitan dengan penulisan

skripsi sehingga dapat selesai dengan maksimal sesuai dengan yang

diharapkan.

5. Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar dan seluruh staf administrasi

Fakultas Syari‟ah yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selalu

memeberikan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa

halangan apapun.

6. Para informan di Pasar Karanggede yang telah berkenenan saya wawancarai.

7. Sahabat – sahabatku Jama‟ah Rasan-Rasan yang selalu memberikan semangat

dalam menyelesaikan skripsi.

8. Teman – temanku yang budiman Nurcahyo Andri S. Pd., Fuad S. Pd., dan

Ario Hermawan yang telah membantuku banyak dalam menyelesaikan

skripsi.

9. Teman – teman Jurusan Hukum Ekonomi Syari‟ah angkatan 2014 di IAIN

Salatiga yang telah banyak memberikan cerita selama menempuh pendidikan

di IAIN Salatiga.

10. Bapak Lurah dan Bapak Ibu Perangkat Desa Bandung yang telah memberikan

pengertian kepada saya dispensasi waktu dan tenaga dalam bekerja guna

menyelesaiakan skripsi.

ix

11. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun memberikan

kontribusi hebat dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balsan yang

lebih dari yang mereka berikan kepada penulis, agar pula senantiasa mendapatkan

maghfiroh, dan dilingkupi rahmat dan cita-Nya, Amiin.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini maaih jauh dari

sempurna, baik dari segi metodologi, penggunaan bahasa, isi, maupun analisisnya,

sehingga kritik dan saran yang konstruktif, sangat penulis harapkan demi

kesempurnaan penulisan skripsi ini, sehingga mudah dipahami.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis

sendiri dan u mumnya bagi pembaca.

Salatiga, 24 September 2018

Penulis.

INTAN PRATIWI

NIM.2141406

x

ABSTRAK

Pratiwi, Intan. 2018. Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen Terhadap Tanggung Jawab Mutlak Pada Klausula Baku Di Pertokoan

Pasar Karanggede Kabupaten Boyolali. Skripsi. Fakultas Syari‟ah. Progam Studi Ekonomi Syari‟ah.

Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pembimbing: Lutfiana Zahriani, SH.MH

Kata Kunci: Hukum Islam, Klausula baku, Perlindungan Konsumen.

Perkembangan ekonomi bisnis membuat perubahan pranata hukum terutama terkait dengan

keberadaan konsumen. Dalam pembuatan perjanjian konsumen pada posisi tawar yang rendah

sehingga adanya suatu perlindungan hukum. Pada saat konsumen berhadapan dengan pelaku usaha

dalam kontek penandatangan perjanjian baku yang mengandung klausula baku maka posisinya

menjadi lemah. Pencantuman klausula baku dalam perjanjian baku yang mengalihkan tanggung

jawab pelaku usaha kepada konsumen yang tentunya berimplikasi pada perlindungan konsumen

membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana aturan klausula baku yang diberlakukan di

Pertokoan Pasar Karanggede Kabupaten Boyolali dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-

Undang No.08 Th.1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap klausula baku di Pertokoan Pasar

Karanggede Kabupaten Boyolali. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana aturan klausula baku

yang diberlakukan di Pertokoan Pasar Karanggede Kabupaten Boyolali dan bagaimana tinjauan

hukum Islam dan Undang-Undang No.08 Th.1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap

klausula baku di Pertokoan Pasar Karanggede Kabupaten Boyolali.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan metode pengumpulan data

wawancara. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis

sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau

lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju

pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah, dengan jenis penelitian

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh, penulis menyimpulkan beberapa pertokoan di Pasar

Karanggede Kabupaten Boyolali telah memberlakukan aturan klausula baku yang berbunyi

“Memecahkan Berarti Membeli”, “Membuka Segel Berarti Membeli”, dan “Barang Yang Sudah

Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan”.Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap klausula baku di Pertokoan Pasar Karanggede

Kabupaten Boyolali ada yang telah sesuai dan ada yang belum sesuai, Dari lima toko yang telah

diteliti, hanya ada dua toko yang telah sesuai baik itu menurut hukum Islam maupun UUPK, yaitu

Toko PAS dan Toko Buku Pepak, karena dalam bertransaksi telah ada unsur sukarela antara pelaku

usaha dan konsumen, dan dalam penempatan tulisan klausula baku cukup jelas. Dan yang telah

sesuai dengan hukum Islam tetapi belum sesuai menurut UUPK adalah Toko A3 dan Toko Salwa,

telah sesuai karena telah ada unsur sukarela tetapi dalam segi penulisan klausula baku kurang jelas.

Sedangkan pada Toko KN Jaya belum sesuai baik itu secara hukum Islam maupun UUPK, karena

tidak ada tulisan yang menyebutkan bahwa apabila ada kerusakan barang dagangan yang disebabkan

konsumen maka konsumen harus membelinya.

xi

DAFTAR ISI

COVER ..................................................................................................... i

NOTA PEMBIMBING ............................................................................ ii

PENGESAHAN SKRIPSI ....................................................................... iii

PERNYATAAN KEASLIAN .................................................................. iv

MOTTO .................................................................................................... v

PERSEMBAHAN ..................................................................................... vi

KATA PENGANTAR .............................................................................. vii

ABSTRAK ................................................................................................ x

DAFTAR ISI ............................................................................................. xi

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................ xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ......................................................................... 5

C. Tujuan Penleitian ........................................................................... 6

D. Manfaat Penelitian ........................................................................ 6

E. Penegasan Istilah ............................................................................ 7

F. Tinjauan Pustaka ............................................................................ 9

G. Metode Penelitian........................................................................... 13

H. Sistematika Penulisan..................................................................... 17

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Hak dan Kewajiban Konsumen.................................... 18

B. Pengertian Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha ............................... 21

C. Pengertian Klausula Baku .............................................................. 25

D. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

Terhadap Produk ............................................................................ 26

xii

E. Dasar Hukum Islam dan UUPK Tentang Prinsip Tanggung

Jawab Mutlak Pada Klausula Baku ................................................ 32

F. Tujuan dan Asas Undang-Undang No.08 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen ................................................... 42

BAB III ATURAN KLAUSULA BAKU YANG DIBERLAKUKAN DI

PERTOKOAN PASAR KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI

A. Wawancara dengan Pelaku Usaha Berkaitan Aturan

Klausula Baku yang Diberlakukan di Pertokoan

Pasar Karanggede Kabupaten Boyolali .......................................... 51

B. Respon Konsumen Terhadap Aturan klausula Baku

di Pertokoan Pasar Karanggede ..................................................... 55

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN U NDANG-UNDANG

NOMOR 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

TERHADAP TANGGUNG JAWAB MUTLAK PADA

KLAUSULA BAKU DI PERTOKOAN PASAR KARANGGEDE

KABUPATEN BOYOLALI ................................................................... 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .................................................................................... 64

B. Saran ............................................................................................... 65

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 66

LAMPIRAN-LAMPIRAN

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Nota Pembimbing Skripsi

2. Surat Penunjukkan Skripsi

3. Lembar Konsultasi

4. Surat Keterangan Lulus Ujian Komperehensif

5. Foto Penulis Bersama Informan

6. Daftar Nilai SKK

7. Daftar Riwayat Hidup

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin banyaknya jumlah pertumbuhan penduduk, tentu menjadikan

kebutuhan semakin meningkat, terutama dalam hal kebutuhan ekonomi.

Kebutuhan ini bisa dikatakan kebutuhan wajib yang harus dipenuhi guna

bertahan hidup karena tidak bisa dipungkiri bahwasannya kebutuhan ini harus

dipenuhi setiap harinya.

Kemudian didukung pula dengan adanya perkembangan

perekonomian, khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan yang

mana telah menghasilkan berbagai variasi barang atau jasa yang dapat

dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang

didukung oleh kemajuan teknologi telah memperluas ruang gerak arus

transaksi barang dan/atau jasa untuk melintasi batas-batas wilayah suatu

negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan menjadi bervariasi,

baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi tersebut memang menguntungkan bagi para konsumen karena

kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta

semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas

barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Namun di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan

2

kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan

konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktivitas

bisnis untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha

melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang

merugikan konsumen.

Salah satu bentuknya yaitu pelaku usaha dalam menerapkan adanya

klausula baku, Keberadaan klausula baku ini memang dianggap sebagai media

untuk mempermudah transaksi jual beli yang dilakukan antara produsen

dengan konsumen, akan tetapi ternyata klausula ini disalah gunakan produsen

dengan memberikan persyaratan yang sangat merugikan bagi konsumen

antara lain dalam perjanjian kredit perbankan, perjanjian asuransi, perjanjian

penitipan barang, maupun perjanjian jula beli secara konvensional dan melalui

e-commerce (Agus dkk, 2015: 123).

Para pelaku usaha kebanyakan dalam meminimalisir kerugian, mereka

menerapkan klausula baku tersebut, seperti halnya di toko-toko sekitar Pasar

Karanggede, beberapa toko di sana yang menjual barang-barang yang mudah

rapuh/ pecah sudah pasti ada klausul seperti tulisan “Memecahkan Berarti

Membeli” dan “Membuka Segel Berarti Membeli” .

Pada kasus klausula baku yang berbunyi “Membuka Segel Berarti

Membeli” merupakan tindakan pelaku usaha yang membatasi hak konsumen,

3

padahal konsumen berhak mengetahui kualitas dan kuantitas suatu barang

yang akan dibelinya, sedangkan dalam kasus klausula baku yang berbunyi

“Memecahkan Berarti Membeli” dan melimpahkan seluruh kerugiannya

kepada konsumen merupakan suatu yang tidak adil, apalagi konsumen

tersebut merusakkan barang tanpa di sengaja.

Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada aturan yang mengatur

mengenai masalah klausula baku, akan tetapi beberapa pelaku usaha tidak

menerapkan peraturan tersebut dalam membuat klausula baku, bahkan

diantara mereka tidak tahu kalau ada peraturan yang mengatur klausula baku,

kemudian dipengaruhi lagi dengan minimnya pengetahuan konsumen akan

hal-hal tersebut, kebanyakan konsumen mereka tidak mengetahui adanya hak-

hak konsumen, didukung dengan keadaan yang seperti itu membuat pelaku

usaha tidak perlu repot memperhatikan peraturan.

Namun ada juga beberapa konsumen yang merasa dirinya dirugikan

akan adanya klausula-klausula tersebut, dan mereka tidak bisa menuntut apa-

apa karena memang tulisan klausula tadi sudah tertera di sana, maka dari itu

perlunya ditegaskan adanya penerapan undang-undang, agar pelaku usaha

mengetahui penerapan peraturan dalam tokonya yang sesuai maupun yang

tidak sesuai dengan peraturan undang-undang.

4

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang biasanya disingkat

dengan UUPK merupakan upanya pemerintah untuk memberikan jaminan

perlindungan kepada para konsumen, namun Jauh sebelum diberlakukannya

UUPK, secara yuridis formal prinsip product liability sebenarnya telah diatur

dalam beberapa pasal dalam KUH Perdata, walaupun dengan catatan, ruang

lingkup materinya tidak se-ekstensif ketentuan yang diatur dalam UUPK.

Pada KUHPerdata secara umum apabila ada seorang yang melakukan

perbuatan melawan hukum (PMH) maka seseorang tersebut diwajibkan untuk

memberikan ganti kerugian. Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan lima

syarat suatu perbuatan dapat masuk dalam kategori perbuatan melawan

hukum, yaitu:

1. Adanya perbuatan,

2. Perbuatan tersebut melawan hukum,

3. Adanya kerugian,

4. Adanya kesalahan, dan

5. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan

melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkannya.

Jadi apabila seseorang melakukan sesuatu tindakan perbuatan melawan

hukum, maka seseorang tersebut harus mengganti kerugian, dalam hal ini bisa

di kaitkan dengan penerapan klausula baku karena dalam klausula baku

ditegaskan seakan-akan semua kerugian atas barang di limpahkan kepada

5

konsumen dengan membelinya, baik kesalahan tersebut dilakukan secara

sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis

akan meneliti lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan klausula baku yang

sesuai dan boleh diberlakukan baik itu menurut hukum Islam maupun

peraturan perundang-undangan.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan

judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR

08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

TERHADAP TANGGUNG JAWAB MUTLAK PADA KLAUSULA BAKU

DI PERTOKOAN PASAR KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada analisa latar belakang diatas, maka dapat

dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan klausula baku yang diberlakukan di Pertokoan

Pasar Karanggede Kabupaten Boyolali?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 08

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap klausula

baku di Pertokoan Pasar Karanggede Kabupaten Boyolali?

6

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana aturan klausula baku yang diberlakukan di

Pertokoan Pasar Karanggede Kabupaten Boyolali.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang

Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap klausula

baku di Pertokoan Pasar Karanggede Kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

a. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah agar bermanfaat bagi

pengembangan pengetahuan dan keilmuan tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diharapkan

memberikan pengembangan terhadap studi hukum tentang

perlindungan konsumen di Indonesia khususnya terkait dengan

klausula baku.

b. Sebagai sarana dalam rangka meningkatkan kreatifitas dalam

membuat tulisan ilmiah.

c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum di IAIN Salatiga.

7

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat praktis ditujukan sebagai pemberian manfaat atau

sumbangsih yang akan diperoleh dari penelitian ini bagi

masyarakat ataupun komunitas publik secara keseluruhan

atau stakeholder tertentu secara khusus.

b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat

dalam mendapatkan pengetahuan terhadap klausula baku,

hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha dan

penyelesaian penyelesaian sengketa.

c. Mengembangkan penalaran,membentuk pola pikir dinamis

dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam

menerapkan ilmu yang diperoleh.

d. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan

selama di bangku perkuliahan dengan kenyataan di

lapangan.

E. Penegasan Istilah

Untuk membatasi dan menghindari kesalahfahaman arti pada judul

penelitian ini, maka penulis akan menegaskan istilah-istilah yang

berhubungan dengan konsep-konsep pokok arti judul dalam penelitian ini

yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

8

TERHADAP TANGGUNG JAWAB MUTLAK PADA KLAUSULA BAKU

DI PERTOKOAN PASAR KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI”

sebagai berikut:

1. Hukum Islam (syari'at Islam) adalah rangkaian dari kata “hukum” dan

kata “Islam” untuk mengetahui arti hukum Islam perlu diketahui lebih

dahulu arti kata “Hukum”. Hukum yaitu seperangkat peraturan tentang

tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat itu dan

mengikat seluruh anggotanya. Hukum Islam artinya seperangkat

peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah

laku manusia yang diakui dan diyakini serta mengikat untuk semua

yang beragama Islam (Syarifuddin, 1997:4-5).

2. Undang-Undang No 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

yang akan digunakan sebagai dasar penelitian ini, yang mana

menjelaskan mengenai hak-hak dan jaminan konsumen.

3. Tanggung Jawab Mutlak adalah unsur kesalahan tidak perlu

dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.

( UU NO.32 Th. 2009).

4. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat

yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak

oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau

9

perjanjian yang mengikat atau wajib dipenuhi oleh konsumen. (UU

NO.8 Th. 1999).

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau kajian pustaka berkedudukan sangat penting

dalam sebuah penelitian, karena penggunaan teori untuk dijadikan kerangka

pemikiran tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada tinjauan pustaka. Hanya

perlu diperhatikan bahwa dalam tinjauan pustaka tidak perlu menguraikan

penjelasan yang panjang lebar, sehingga tampak seperti memindahkan

pendapat orang secara keseluruhan ke dalam tinjauan pustaka, tanpa sedikit

pun pemilihan substansi uraian-uraiannya (Saebani, 2008: 160).

Berikut adalah penelitian terdahulu yang membahas tentang

perlindungan konsumen:

1. SKRIPSI tahun 2017 yang di tulis oleh Rokhana Puji Astuti ( Institut

Agama Islam Negeri Salatiga) dengan judul “TINJAUAN HUKUM

ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SYSTEM PROMO

(STUDI KASUS TOKO JAKARTA PONSEL, SALATIGA)”. Dengan

rumusan masalah bagaimana penerapan sistem promo di Toko Jakarta

Ponsel Salatiga, kemudian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap

sistem promo di Toko Jakarta Ponsel Salatiga, serta bagaimana tinjauan

Undang-Undang No.8 Th 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap

10

sistem promo di Toko Jakarta Ponsel Salatiga. Dalam penelitian tersebut

di simpulkan bahwa dalam penerapan sistem promo di Toko Jakarta

Ponsel Salatiga menggunakan media brosur yaitu yang pertama dengan

melakukan promosi besar-besaran dengan harga yang sangat murah, yang

kedua dengan penurunan harga secara temporer yaitu dengan cara di

lakukan menurunkan harga barang tertentu dalam jangka waktu tertentu

atau waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, pemberian hadiah yaitu

yang pembeli membeli barang tertentu di Toko Jakarta Ponsel dan

mendapatkan hadiah secara cuma-cuma. Adapun tinjauan hukum Islam

terhadap bisnis yang dilakukan toko tersebut boleh, akan tetapi

bertentangan dengan syariat Islam, karena ada pihak yang terdzolimi.

Sedangkan tinjauan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen terhadap system promo tersebut, konsumen

berhak mendapatkan perlindungan konsumen yang menjamin adanya

kepastian hukum.

2. SKRIPSI tahun 2015 yang tulis oleh Anur Janatin Na‟im (Institut Agama

Islam Negeri Tulungagung) dengan judul “PERLINDUNGAN

KONSUMEN DALAM JUAL-BELI PERUMAHAN DITINJAU DARI

UNDANG-UNDANG NO. 08 TAHUN 1999 DAN FATWA DEWAN

SYARIAH NASIONAL NO.06/DSN-MUI/IV/2000 (STUDI KASUS DI

PERUM TAMAN NIRWANA KEDIRI)”. Dengan rumusan masalah

bagaimana pelaksanaan jual-beli di Perum Taman Nirwana Kediri dan

11

bagaimana hubungan perlindungan konsumen dalam jual-beli di Perum

Taman Nirwana dengan Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 dan Fatwa

Dewan Syariah Nasional No.06/DSN-MUI/IV/2000. Hasil penelitian ini

di simpulkan bahwa, pertama dalam pelaksanaan jual-beli di Perum

Taman Nirwana Kediri, pembeli di beri kebebasan untuk memilih

objeknya dan pembayaran boleh dilakukan baik secara tunai maupun

kredit. Yang kedua ketentuan Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 belum

sepenuhnya terlaksana. Yang ketiga pelaku usaha di Perum Taman

Nirwana Kediri dalam transaksi jual-beli rumah telah melanggar ketentuan

Undang-Undang No. 08 Tahun 1999, sehingga pelaku usaha harus

dikenakan sanksi yang tegas. Dan juga melanggar ketentuan Fatwa Dewan

Syariah Nasional No.06/DSN-MUI/IV/2000, karena hak-hak konsumen

yang belum terpenuhi terutama dalam fasilitas umum dan kontruksi

bangunan yang kurang bagus.

3. Jurnal Privat Law tahun 2015 yang tulis oleh Danty Listiawati

(Universitas Sebelas Maret Surakarta) dengan judul “KLAUSULA

EKSONERASI DALAM PERJANJIAN STANDARD DAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN”. Yang rumusan

masalahnya mengenai kedudukan klausula eksonerasi dalam perjanjian

standart serta kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen. Yang

disimpulkan bahwa keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian tidak

lepas dari asas kebebasan berkontrak. Artinya para pihak bebas membuat

12

perjanjian apa saja, termasuk bebas menentukan isi, luas dan bentuk

perjanjian(Listiawati,http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/

508, diakses 12 Januari 2018).

4. Jurnal Hukum Forum Akademika tahun 2014, yang ditulis oleh Taufik

Yahya, Dwi Suryahartati, dan Firya Oktaviarni (dosen Universitas Jambi).

dengan judul “PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KLAUSULA

EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JASA PERPARKIRAN DI

KOTA JAMBI” dan dengan rumusan masalah Bagaimana Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi

pelayanan parkir di Kota Jambi serta Bagaimanakah Model Perjanjian

Jasa Perparkiran yang memenuhi konsep-konsep Keseimbangan dan

Kepastian Hukum. Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor. 3 Tahun 2010 tentang Retribusi

Pelayanan Parkir di tepi jalan umum belum diterapkan dengan maksimal.

Dibuktikannya masih ada titik parkir yang disinyalir merupakan titik

parkir tidak terdaftar di kantor pengelolaan parkir pasar Jambi. mengenai

nilai retribusi yang diharapkan menjadi kekuatan peningkatan PAD Kota

Jambi tidak begitu mendapat perhatian khususnya dari para juru parkir

yang berkewajiban menyetorkan dana parkir, karena masih terjadi

tunggakan-tunggakan pembayaran parkir oleh juru parkir di tiap titik

parkir, dan juga Klausula Baku yang terdapat dalam karcis Parkir di Kota

Jambi masih menyandang klausula eksonerasi yang merugikan konsumen.

13

klausula tersebut bertentangan dengan konsep penitipan barang menurut

KUHPerdata. Dengan demikian klausula tersebut adalah cacat hukum, dan

dapat dinyatakan bahwa sedari awal tidak pernah ada hubungan hukum

antara pihak-pihak yang berkaitan terhadap kontrak tersebut (Yahya dkk,

http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357, diakses 12 Januari

2018).

Dari penelitian-penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa yang

menjadi perbedaan dalam penelitian adalah pada fokus masalah

bagaimana pelaksanaan klausula baku di Pertokoan Pasar Karanggede

Kabupaten Boyolali dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-

Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap

klausula baku di Pertokoan Pasar Karanggede Kabupaten Boyolali.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah faktor yang sangat penting dalam

sebuah penulisan penelitian dan harus di tulis secara rinci. Adapun metode

yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, artinya

suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat

atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk

14

menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada

akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah ( Soekanto, 1982: 10).

Dan jenis penelitiannya adalah kualitatif. Penelitian kualitatif

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

diamati (Moleong, 1998: 4).

2) Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini penulis bertindak sebagai instrument

sekaligus pengumpul data, yang mana penulis hanya berperan sebagai

pengamat partisipan, dan kehadiran peneliti tidak ketahui statusnya

sebagai peneliti oleh subjek atau informan dan juga tempat objek

penelitian.

3) Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Pasar Karanggede, dikarenakan

lokasi tersebut merupakan Pasar terbesar dan pusat kegiatan ekonomi

utama di daerah Jalan Raya Sruwen-Wonosegoro.

4) Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini, sumber data yang diperlukan penulis

sebagai berikut:

15

1. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti dengan cara melakukan

wawancara terhadap informan yaitu pelaku usaha dan konsumen di

Pertokoan Pasar Karanggede Kabupaten Boyolali.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder, atau data tangan kedua adalah data

yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh

peneliti dari subjek penelitiannya. (Azwar, 1998:91).

Adapun data tersebut adalah Kitab suci Al-Quran, Hadist, kitab

undang-undang hukum Perdata, kitab undang-undang hukum

Dagang, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, buku-buku tentang klausula baku, buku-buku tentang

perlindungan konsumen, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari

kalangan hukum yang dituangkan dalam majalah ataupun jurnal

hukum.

5) Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari lapangan dalam penelitian ini

penulis menggunakan pedoman wawancara secara langsung kepada

informan yaitu pelaku usaha dan konsumen. Tujuannya agar data yang

diperoleh tidak jauh menyimpang dari yang diharapkan dalam

penelitian ini serta untuk memperoleh data secara lengkap.

16

6) Analisis Data

Kemudian penulis mengolah data yang didapat dari hasil penelitian

lapangan sehingga penulis dapat mengetahui apakah prinsip klausula

baku yang diterapkan di Pertokoan Pasar Karanggede telah sesuai

dengan hukum Islam serta ketentuan-ketentuan sebagaimana di atur

dalam Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.

7) Pengecekan Keabsahan Temuan

Adapun dalam pengecekan keabsahan penelitian ini, penulis

berusaha sesering mungkin mendatangi lokasi penelitian agar

menghasilkan penelitian dengan maksimal.

17

H. Sistematika Penulisan

Agar pembaca mudah memahami kerangka penulisan ini, maka

penulis memberi gambaran yang lebih jelas sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, tinjauan pustaka,

metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI meliputi pengertian konsumen dan pelaku usaha,

hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, prinsip-prinsip tanggung

jawab dan tanggung gugat terhadap produk, dasar hukum Islam dan UUPK

tentang prinsip tanggung jawab mutlak, tujuan, asas dan manfaat Undang-

Undang No 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB III HASIL PENELITIAN meliputi aturan klausula baku yang

diberlakukan di Pertokoan Pasar Karanggede Kabupaten Boyolali

BAB IV PEMBAHASAN meliputi tinjauan hukum Islam dan Undang-

Undang No 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai

klausula baku di Pertokoan Pasar Karanggede Kabupaten Boyolali.

BAB V PENUTUP meliputi kesimpulan dan penyampaian saran saran.

18

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian, Hak dan Kewajiban Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Konsumen merupakan pemakai barang/ jasa, yang dibedakan menjadi dua

yaitu konsumen perantara dan konsumen akhir. Konsumen perantara adalah

konsumen yang membeli produk/barang tidak untuk dikonsumsi sendiri,

tetapi untuk dijual lagi. Sedangkan pengertian konsumen akhir dijelaskan

dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2)

menyatakan bahwa: “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau

jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

diperdagangkan”.

2. Hak Konsumen

Dalam sejarahnya, pada tahun 1962 hak-hak konsumen telah dicetuskan

oleh presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, yang disampaikan dalam

Kongres Gabungan Negara-Negara Bagian di Amerika Serikat, kemudian di

masukan dalam progam konsumen European Economic Community (EEC) di

mana hak-hak konsumen meliputi:

a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan

b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi

19

c. Hak untuk memperoleh ganti rugi

d. Hak atas penerangan

e. Hak untuk didengar

Menurut Ernes Barker, agar hak-hak konsumen itu sempurna harus

memenuhi tiga syarat, yakni hak itu dibutuhkan untuk perkembangan

manusia, hak itu diakui oleh masyarakat, dan hak itu dinyatakan demikian,

dan arena itu dilindungi dan dijamin oleh lembaga Negara. Jika tidak

memenuhi ketiga syarat tersebut, maka hak-hak itu bukanlah hak yang

sempurna, tetapi merupakan hak yang semu (quasright) (Sutedi, 2008:50).

Sedangkan di Indonesia, hak-hak konsumen telah terkandung dalam

pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen, yaitu:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengonsumsi barang dan / atau jasa;

b. Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan

barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan

kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi

dan jaminan barang atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau

jasa yang digunakan;

20

e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya

penyelesaian konsumen secara patut;

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta

tidak deskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian,

apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan

perjanjian atau sebagaimana mestinya;

i. Hak – hak yang diatur dalam peraturan perundang – undangan

lainnya.

Selain hak-hak konsumen diatas, ada dua hak konsumen yang

berhubungan dengan pertanggungjawaban produk, yaitu hak untuk

mendapatkan barang yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik serta

aman, dan hak untuk mendapatkan ganti kerugian, jika barang yang dibelinya

itu cacat, rusak atau telah membahayakan konsumen, ia berhak mendapatkan

ganti kerugian yang pantas.

3. Kewajiban Konsumen

Konsumen memiliki hak yang dapat diberikan apabila kewajibannya

sebagai konsumen telah terpenuhi, adapun mengenai kewajiban konsumen

dijelaskan dalam pasal 5 UUPK, yakni sebagai berikut:

21

a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur

pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan

dan keselamatan;

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang

atau jasa;

c. Membayar dengan nilai tukar yang telah disepakati;

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan

konsumen secara patut.

B. Pengertian, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Secara umum pelaku usaha dapat diartikan sebagai orang yang

melakukan usaha bisnis yang tujuan utamanya mencari untung. Istilah

pelaku usaha dipakai dalam Undang-Undang No.08 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 butir 3 menyatakan pelaku

usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum

Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan badan usaha dalam

berbagai bidang ekonomi (Mansyur, 2007:33).

22

2. Hak Pelaku Usaha

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen merupakan landasan hukum paling pertama dan utama

dalam penyelesaian permasalahan konsumen yang menderita kerugian

akibat pelaku usaha yang kurang menyadari hak dan kewajiban

mereka dalam menjalankan usahanya. Pelaku usaha sudah sepantasnya

mengerti dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban yang

dimiliki dalam menjalankan usahanya, sehingga tidak ada pihak lain

yang menderita kerugian akibat kelalaian dan itikad tidak baik yang

sering mereka lakukan. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 6

antara lain sebagai berikut :

e. Hak Untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan

kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau

jasa yang di perdagangkan;

f. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan

konsumen yang beritikad tidak baik;

g. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam

penyelesaian hukum sengketa konsumen;

h. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara

hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh

barang dan/jasa yang diperdagangkan;

23

i. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang –

undangan lainnya.

3. Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam UUPK memiliki kewajiban untuk

beritikad baik didalam melakukan atau menjalankan kegiatan

usahanya. Sedangkan bagi konsumen diwajibkan beritikad baik dalam

melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal tersebut

tentu saja disebabkan oleh karena kemungkinan akan terjadi kerugian

bagi konsumen yang dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi

oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen

kemungkinan untuk dapat merugikan produsen adalah saat melakukan

transaksi dengan produsen (Dewi, 2015:58).

Dalam hal ini, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk untuk

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur karena ketiadaan

informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu

cacat informasi yang akan sangat merugikan konsumen. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikatakan sebagai

pelaku usaha itu tidak hanya terbatas pada produsen yang

memproduksi dan menghasilkan barang, melainkan seorang

distributor, dan juga pedagang dapat juga disebut seorang pelaku

usaha.

24

Kewajiban pelaku usaha sebagimana tercantum di dalam Pasal 7

Undang –Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen antara lain adalah:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi

penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c. Memperlakukan atau melayani konsummen secara benar dan

jujur serta tidak diskriminatif;

d. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan/ atau di

perdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan

jasa yang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan

mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberikan

jaminan dan garansi atas barang yang dibuat dan

diperdagangkan;

f. Memberikan kompensasi, ganti-rugi dan penggantian atas

kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang

dan jasa yang diperdagangkan;

g. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila

barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai

perjanjian.

25

C. Pengertian Klausula Baku

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan defenisi

klausula baku dalam Pasal 1 ayat 10 yaitu: Setiap aturan atau ketentuan

dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu

secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen

dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Berdasarkan pengertian klausula baku menurut UUPK, dapat

disimpulkan bahwa klausula baku terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Dalam bentuk perjanjian

Dalam hal ini, suatu perjanjian telah disiapkan terlebih dahulu

konsepnya oleh salah satu pihak, umumnya produsen. Perjanjian ini selain

memuat aturan-aturan umum yang tercantum dalam suatu perjanjian,

memuat pula persayaratan-persyaratan khusus baik berkenaan dengan

pelaksanaan perjanjian, menyangkut hal-hal tertentu dan/atau berakhirnya

perjanjian itu.

Dalam bentuk suatu perjanjian tertentu ia memang merupakan suatu

perjanjian, dalam bentuk formulir atau lain-lain, dengan materi (syarat-

syarat) tertentu dalam perjanjian tersebut. Misalnya memuat ketentuan

tentang syarat berlakunya kontrak baku, syarat syarat berakhirnya, syarat-

syarat tentang resiko tertentu, hal-hal tertentu yang tidak ditangggung dan

atau berbagai persyaratan lain yang pada umumnya menyimpang dari

ketentuan yang umumnya berlaku. Berkaitan dengan masalah berlakunya

26

ketentuan syarat-syarat umum yang telah ditentukan atau ditunjuk oleh

perusahaan tertentu, termuat pula ketentuan tentang ganti rugi, dan jaminan-

jaminan tertentu dari suatu produk (Fuady, 2007: 76).

2. Dalam bentuk persyaratan-persyaratan

Perjanjian ini dapat pula dalam bentuk bentuk lain, yaitu syaratsyarat

khusus yang termuat dalam berbagai kuitansi, tanda penerimaan atau tanda

penjualan, kartu-kartu tertentu, pada papan-papan pengumuman yang

diletakkan di ruang penerimaan tamu atau di lapangan, atau secarik kertas

tertentu yang termuat di dalam kemasan atau pada wadah produk yang

bersangkutan (Nasution, 2007:99-100).

D. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Terhadap

Produk

Tanggung jawab produk dan tanggung gugat produk merupakan dua

istilah yang mempunyai arti hampir sama, perbedaannya terletak pada

darimana datangnya tuntutan atau gugatan dan pihak mana yang harus

tanggung jawab.

Tanggung jawab dan tanggung gugat produk dalam kontek

perlindungan konsumen merupakan hubungan yang bersifat kausal antara

perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul, artinya tanggung

27

jawab pelaku usaha timbul jika produk yang ditawarkan pelaku usaha tersebut

merugikan konsumen.

Secara theoritik prinsip-prinsip yang ada dalam mewujudkan tanggung

gugat produk antara lain ( Mansyur, 2007:60-61):

a. Pertanggungjawaban Kontraktual (Contractual Liability)

Artinya hubungan yang timbul dari pelaku usaha dengan

konsumen adalah berdasarkan hubungan perjanjian(contract),

karenanya pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produk

yang dipasarkan juga berdasarkan kontrak, artinya tanggung jawab

perdata atas dasar perjanjian/ kontrak dari pelaku usaha, atas

kerugian yang dialamikonsumen akibat mengkonsumsi barang

yang dihasilkannya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya.

Dalam konteks ini, dasar gugatan konsumen/pembeli mendasarkan

pada wanprestasi dari suatu perjanjian.

b. Pertanggungjawaban Produk (Produk Liability)

Artinya adalah pertanggungjawaban produk terjadi manakala

setiap produk yang sampai di tangan konsumen, yang karena

hubungan langsung, jika menimbulkan kerugian bagi konsumen,

maka produsen harus bertangggungjawab. ketentuan umum

mengenai pertanggungjawaban seseorang atas kerugian yang

28

ditimbulkan oleh benda dapat kita temukan dalam pasal 1367 ayat

(1) kitab undang-undang hokum perdata yang berbunyi

“seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang

disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian

yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi

tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada

di bawah pengawasannya”

Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian mengenai

pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum orang lain,

bahwa ketentuan pasal 1367 ayat 1 kitab undang-undang hokum

perdata menyaratkan adanya kesalahan dalam diri orang yang

dimintakan pertanggungjawaban tersebut, meskipun perbuatan

melawan hokum yang menerbitkan kerugian tersebut bagi orang

lain, bukanlah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang

dimintakan pertanggungjawaban tersebut ( Widjaja dan Kartini,

2005:197-198).

c. Pertanggungjawaban Professional (Professional Liability)

Artinya adalah pertanggungjawaban berdasarkan profesi,

dalam hal ini jika profesi berupa jasa. Pertanggungjawaban

professional dapat ditempuh melalui dua cara:

a) Jika hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan

konsumen, dalam hal ini pemberi jasa dan peneima jasa,

29

yang jasanya tersebut tidak terukur, maka

pertangggungjawabannya bagi pelaku usaha mendasarkan

pada tanggung jawab perdata secara langsung (strick

liability).

b) Jika hubungan perjanjian pelaku usaha dengan konsumen,

dalam masa prestasinya berupa jasa yang dapat diukur,

maka tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan pada

perjanjian (contractual liability).

d. Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability)

Dalam hal hubungan pelaku usaha dengan negara dalam

memelihara keselamatan dan keamanan masyarakat (konsumen),

maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada

pertanggungjawaban pidana.

Sedangkan secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum

dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kelasalahan (fault

liability) atau liability based of fault adalah prinsip yang cukup

umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan

sesorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika

ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

30

b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat dianggap bertanggung jawab

(presumption of liability princple), sampai ia dapat membuktikan ia bersalah.

Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.

c. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga

untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumtion nonliability principle)

hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan

pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.

Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah “Memecahkan Berarti Membeli”,

“Membuka Segel Berarti Membeli”, dalam hal ini, pelaku usaha tidak dapat

dimintai pertanggung jawaban.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikkan

dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute liability). Substansi hokum

perlindungan konsumen mengalami perubahan, dari hokum yang

berkarakteristik represif, dalam bentuk prinsip tanggung jawab tanggung

jawab berdasarkan kesalahan (fault based liability) ke prinsip tanggung jawab

yang berpihak atau responsif terhadap kepentingan konsumen, dalam bentuk

tanggung jawab mutlak (strict liability). Hal ini dilakukan dalam rangka

menghadapi perkembangan perdagangan yang terus mengglobal untuk

melindungi hak-hak konsumen.

31

Adapun alasan-alasan yang memperkuat penerapan prinsip tanggung

jawab mutlak yang di dasarkan pada Prinsip Social Theory (Barkatullah,

2008:175).

3. Manufacturer adalah pihak yang berada dalam posisi keuangan

yang lebih baik untuk menanggung beban kerugian, dan pada

setiap kasus yang mengharuskannya mengganti kerugian dia

akan meneruskan kerugian tersebut dan membagi resikonya

kepada banyak pihak dengan cara menutup asuransi yang

preminya dimasukan ke dalam perhitungan harga dari barang

hasil produksinya. Hal ini dikenal dengan deep pockets theory.

4. Terdapatnya kesulitan dalam membuktikan adanya unsur

kesalahan dalam suatu proses manufacturing yang demikian

kompleks pada perusahaan besar (industry) bagi seorang

konsumen/korban/penggugat secara individual.

Namun, ada pengecualian – pengecualian yang memungkinkan untuk

dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeur. Sebaliknya,

absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada

pengecualian.

e. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability

principle) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan

sebagai klausula baku dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Misalnya

32

dalam perjanjian pengiriman barang, barang yang akan dikirimkan itu hilang

atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka konsumen hanya

dibatasi ganti rugi sebesar sepuluh kali harga barang yang rusak tersebut.

Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara

sepihak oleh pelaku usaha.

Dalam Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen, seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan

klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung

jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus berdasararkan pada peraturan

perundang – undangan. Pembuktian inilah yang nantinya akan terlihat

kelemahannya, ketika menggunakan pasal 19 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan kerugian

yang dialami oleh konsumen.

E. Dasar Hukum Islam dan UUPK Tentang Prinsip Tanggung Jawab

Mutlak Pada Klausula Baku

Pada dasarnya semua hukum muamalah adalah boleh kecuali ada dalil

yang melarangnya, karena tujuan dari muamalah adalah memperhatikan

kemaslahatan manusia, maka segala sesuatu yang akan mewujudkan sebuah

kemaslahatan adalah boleh. Berinteraksi dengan akad-akad baru yang tidak

dikenal sebelumnya juga sah melalui qiyas, istihsan, ijma‟, atau kebiasaan

yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip syariat (urf‟).

33

Ijtihad para ulama terbagi menjadi dua pendapat mengenai prinsip membuat

berakad ini, artinya dalam memilih aturan-aturan tertentu untuk menjadi

sebuah akad antara dua pihak atau memilih jenis akad tertentu yang tergolong

baru di samping akad-akad yang telah dikenal sejak dulu (Mahfudh, 1994:27).

Adapun dasar hukum Islam mengenai tanggung jawab mutlak pada klausula

baku sendiri masih bersifat umum, berikut beberapa ayat Al-Qur‟an dan

Hadist yang dijadikan landasan hukum Islam mengenai tanggung jawab

mutlak pada klausula baku.

1. Landasan Al-Qur‟an

a. Surat Al An‟am 164

ر ر ى رثا رإل ر ررك ها رول رتزر روازرة روز ر رأخ رعلي سب ركل رن ف س رإلا و رل رت رفيه رت تلفون ر ربا ركن ت ف ي نبكئ

Artinya: “Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri dan seorang yang

berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada

Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang

kamu perselisihkan.”

Maksudnya perbuatan yang dilakukan seseorang akan kembali kepada

diri mereka masing-masing, dan juga seseorang tidak akan memikul atau

menanggung dosa dari perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. hadist ini

di jadikan penulis sebagai dasar hukum Islam secara umum mengenai

34

tanggung jawab mutlak, yang pada prinsipnya tanggungjawab dalam Islam

itu berdasarkan atas perbuatan individu saja.

b. An-Nisa Ayat 29

ر ن رأ لا رإ ل اط ال ب ر ن ي ر ل وا رأ وا ل أ ك ت ر وا رل ن رآ ين ا رالاذ ي ه ا رأ ي ر ر راللاه نا رإ ر س ف ن رأ وا ل ت ق رت رول ر ن ر اض رت ن رع رتارة ون ت

ا يم ررح ر ان كArtinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha

Penyayang kepadamu”

Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen

karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan,

oleh karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas

perbuatannya itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya

ganti rugi (dhaman) dapat dibedakan menjadi lima, yaitu (Muhammad &

Alimin, 2014:235-239):

1) Ganti Rugi Karena Perusakan (Dha-man Itlaf) adalah ganti rugi akibat

dari perusakan barang. Ganti rugi itlaf tidak hanya berhubungan dengan

kerusakan harta benda saja, tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota

tubuh manusia;

35

2) Ganti Rugi Karena Transaksi (Dhaman „Aqdin) adalah terjadinya suatu

aqad atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung

jawab;

3) Ganti Rugi Karena Perbuatan (Dhaman Wadh‟u Yadin) adalah ganti rugi

akibat dari kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila

barang belum diserahkan dalam sebuah aqad yang sah dan ganti rugi

karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin;

4) Ganti Rugi Karena Penahanan (Dhaman al-Hailulah) adalah ganti rugi

pada jasa penitipan barang (alwadi) jika terjadi kerusakan atau hilang,

baik kerusakan atau hilangnya itu disebabkan karena kelalaian atau

kesengajaan orang yang dititipi.

5) Ganti Rugi Karena Tipu daya (Dhaman al-Maghrur) adalah ganti rugi akibat

tipu daya. Dhaman al-maghrur sangat efektif diterapkan dalam perlindungan

konsumen, karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain

pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya itu.

5. Landasan Hadist

Nabi Muhammad SAW telah melarang adanya penipuan dalam jual

beli, dan juga melarang jual beli mulamasah dan munaba-dzah, seperti yang

dijelaskan dalam hadist berikut:

36

رعب د راللاه ر ن ردين ر الك رعن نا ر ب ث نا رعب د راللاه ر ن ريوسف رأخ ررضي رحدا رعب د راللاه ر ن رعم ار رعن رأناه ري دع رف رال ب يوع رف قال ر رللنابك رصلاى راللاه رعلي ه روسلا ل رذك هما رأنا رر ت راللاه رعن إذا راي

ف قل رل رخلة ر

Jika kamu berjual beli katakanlah Maaf, namun jangan ada penipuan.

[HR. Bukhari No.1974].

Telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin Yusuf] telah

mengabarkan kepada kami [Malik] dari ['Abdullah bin Dinar] dari ['Abdullah

bin 'Umar radliallahu 'anhu] bahwa ada seorang laki-laki menceritakan kepada

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa dia tertipu dalam berjual beli. Maka

Beliau bersabda: "Jika kamu berjual beli katakanlah "Maaf, namun jangan ada penipuan".

سة روال مناذة رف رال ب ي ع ر رعن رال مل ن هى رالناب رصلاى رالله رعلي ه روسلا

“Nabi Shallallahu „alaihi wa sallam melarang mulamasah dan munaba-

dzah dalam jual beli.”

Adapun maksud dari mulamasah yaitu seseorang berkata, “apabila

engkau menyentuh pakaianku atau aku menyentuh pakaianmu, maka wajib

dijual. Ada juga yang mengatakan menyetentuh barang dengan mata tertutup

kemudian apa yang tersentuh wajib dijual.” Sedangkan munabadzah yaitu dua

orang menjadikan lemparan sebagai tanda jadi jual beli tanpa ada transaksi

lisan (tawar menawar) (Baqi, 2010:437).

Salah satu hak konsumen dalam Islam adalah hak untuk memilih yang

dikenal dengan istilah khiyar. Melalui hak khiyar ini, Islam memberikan

37

ruang yang cukup luas bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan

hak-hak mereka dalam perdagangan apakah melanjutkan aqad/ transaksi

bisnis atau tidak. Para ulama‟ membagi hak khiyar menjadi tujuh macam

yaitu:

1. Khiyar Majlis adalah hak untuk memilih melanjutkan atau

membatalkan transaksi bisnis selama masih berada dalam satu

tempat (majlis) (Al-Jaziri, 2001:41).

2. Khiyar Syarath adalah hak untuk memilih melanjutkan atau

membatalkan transaksi bisnis sesuai dengan waktu yang disepakati

atau syarat yeng telah ditetapkan bersama.

3. Khiyar Aibi adalah hak untuk membatalkan transaksi bisnis apabila

obyek transaksi cacat sekalipun tidak ada perjanjian sebelumnya.

Cacat yang dapat dijadikan alasan untuk mengembalikan barang

adalah cacat yang dapat menyebabkan turunnya harga.

4. Khiyar Tadlis terjadi jika penjual mengelabui pembeli. Dalam hal

ini pembeli memiliki hak Khiyar selama tiga hari (As-Sabatin,

2009:312).

5. Khiyar Ru‟yah adalah hak pilih untuk melanjutkan atau

membatalkan transaksi bisnis yang dilakukan terhadap suatu objek

yang belum dilihat pada saat transaksi dilaksanakan. Untuk sahnya

transaksi jual beli/binis disyaratkan barang dan harganya diketahui

38

dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Maka tidak sah menjual

atau membeli sesuatu yang tidak jelas, karena hal itu akan

mendatangkan perselisihan.

6. Khiyar Al-Ghabn Al-Fahisy (khiyar al-murtarsil) jika penjual dan

pembeli merasa ditipu maka ia memiliki hak khiyar untuk menarik

diri dari transaksi jual beli/bisnis dan membatalkan transaksi

tersebut. Khiyar jenis ini pada suatu saat bisa menjadi hak penjual

dan pada saat yang lain bisa juga menjadi hak pembeli.

7. Khiyar Ta‟yin adalah memberikan hak kepada pembeli untuk

memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan

barang yang dijual kendatipun barang tersebut berbeda harganya,

sehingga konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendaki

(Al-Jaziri, 2001:316).

Dalam hukum Islam kewajiban-kewajiban konsumen tidak dijelaskan

secara spesifik, namun demikian sebagai bentukkeseimbangan dan keadilan

penulis dapat menjelaskannya sebagai berikut;

1. Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa;

2. Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang

dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan;

3. Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan

dilandasi rasa saling rela merelakan (taradhin), yang terealisasi

dengan adanya ijab dan qabul (sighah) ;

39

4. Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan

perlindungan konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen selain memberikan hak

kepada konsumen, konsumen juga dibebani dengan kewajiban-kewajiban

yang harus dipenuhi sebagaimana diatur pada Pasal 5, yaitu :

1. Membaca dan mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau

pemeliharaan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan

keselamatan;

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang

dan/atau jasa;

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

4. Mengikuti upaya penyelesaian hokum sengketa perlindungan

konsumen secara patut.

Kewajiban-kewajiban konsumen seperti yang diatur pada Pasal 5 tidak

dijelaskan secara spesifik dalam hukum Islam, tetapi bila melihat tujuan

pengaturan itu untuk kemaslahatan konsumen dan pelaku usaha, maka

pengaturan itu sesuai dengan hokum Islam dan maqashid al syari‟ah, yaitu

untuk mewujudkan mashlahah (kebaikan). Sedangkan dalam undang-undang

perlindungan konsumen, ketentuan mengenai klausula baku ini diatur dalam

Bab V tentang ketentuan pencantuman klausula baku yang hanya terdiri dari

40

satu pasal, yaitu pasal 18. Pasal 18 tersebut secara prinsip mengatur dua

macam larangan yang diberlakuakan bagi para pelaku usaha yang membuat

perjanjian baku dan/atau mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang

dibuat olehnya (Widjaja&Yani, 2000:54).

Dalam ketentuan pasal 18 ayat 1 dikatakan bahwa para pelaku usaha

dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk

diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada

setiap dokumen dan/atau perjanjian dimana klausula baku tersebut akan

mengakibatkan:

1. Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan

kembali barang yang dibeli konsumen;

3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan

kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang

dibeli oleh konsumen;

4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan

segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli

oleh konsumen secara angsuran;

5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau

pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

41

6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa

atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek

jual beli jasa;

7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa

aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan

yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen

memanfaatkan jasa yang dibelinya;

8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku

usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak

jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara

angsuran.

Selanjutnya dalam pasal 18 ayat 2 dijelaskan bahwa Pelaku usaha

dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit

terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang

pengungkapannya sulit dimengerti.

Jadi sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan

pasal 18 ayat 1 dan 2, maka setiap ketentuan klausula baku yang telah

ditetapkan dalam bentuk dokumen atau perjanjian oleh pelaku usaha

batal demi hukum.

42

Atas kebatalan demi hukum dari klausula sebagaimana disebutkan

dalam pasal 3, maka pada pasal 4 undang-undang tentang

perlindungan konsumen selanjutnya mewajibkan para pelaku usaha

untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-

undang tentang perlindungan konsumen ini.

Jadi pada prinsipnya undang-undang perlindungan konsumen tidak

melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang memuat

klausula baku atas setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi usaha

perdagangan barang/jasa, selama klausula tersebut tidak

mencantumkan ketentuan yang dilarang dalam pasal 18 ayat 1, dan

tidak berbentuk sebagaimana dilarang dalam pasal 2 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen.

F. Tujuan dan Asas Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, disebutkan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian

hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen" maksudnya

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu

antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta

membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan

43

menumbuh-kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan

bertanggungjawab.

Sedangkan dalam Pasal 3 disebutkan mengenai tujuan dari perlindungan

konsumen yang dibagi dalam tiga bagian utama yaitu :

a) Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang

dan/atau jasa kebutuhannya dan menuntut hak-haknya.

b) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-

unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi dan akses untuk

mendapatkan informasi itu.

c) Menumbuhkan kesadaran pelaku perlindungan konsumen sehingga

bertanggung jawab.

Usaha mengenai pentingnya tumbuh sikap jujur dan perlindungan

konsumen yang dijamin undang-undang ini adalah adanya kepastian

hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen, kepastian

hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk

memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya

atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau

membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha

penyedia kebutuhan konsumen tersebut.

Pemberdayaan konsumen itu adalah dengan meningkatkan

kesadaran, kemampuan dan kemandiriannya melindungi diri sendiri

44

sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan

menghindari berbagai ekses negatif pemakaian, penggunaan dan

pemanfaatan barang dan/atau jasa kebutuhannya.

Di samping itu, juga kemudahan dalam proses menjalankan perkara

sengketa konsumen yang timbul karena kerugian harta bendanya,

kesehatan, keselamatan tubuh atau keamanan/kehilangan jiwa konsumen

dalam pemakaian, penggunaan dan/atau pemanfaatan produk konsumen.

Karena sebelum adanya undang-undang ini, konsumen umumnya

lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan dan daya tawar, oleh karena

itu sangat dibutuhkan adanya undang-undang yang melindungi

kepentingan-kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ditetapkan beberapa

asas yang mengayomi serta memberikan perlindungan baik kepada

pelaku usaha maupun konsumen. Asas-asas dalam undang-undang

perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama

berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

1. Asas Manfaat

Maksudnya adalah untuk mengamankan bahwa segala upaya

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen memberikan manfaat

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara

45

keseluruhan. Menyimak asas di atas dapat dimaknai pembentuk undang-

undang tentang perlindungan konsumen ternyata sependapat dengan teori

Jeremy Betham melalui penganalogian yang mengajarkan bahwa

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen dan pelaku usaha

secara keseluruhan adalah memberikan juga kebahagiaan yang terbesar

untuk jumlah yang terbanyak sebagaimana tujuan hukum yang

dikemukakannya.

2. Asas Keadilan

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan

secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku

usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara

adil. Keadilan artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi

bagian atau haknya. Asas keadilan yang dianut oleh pembentuk undang-

undang tentang perlindungan konsumen ini adalah justifikasi dari apa yang

diperkenalkan oleh Aristoteles melalui teori etis yang maknanya bahwa

keadilan jangan dipandang sebagai penyamarataan melainkan bukan

penyamarataan yang kemudian dalam teorinya dijabarkan lebih lanjut

mengenai keadilan distributif dan komutatif.

46

3. Asas Keseimbangan

Maksudnya untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan

konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun

spiritual. Pengembang yang sudah mempunyai kemampuan ekonomi jauh

lebih besar serta mempunyai posisi tawar yang dominan sudah seharusnya

memperhatikan posisi tawar yang lemah dari pembeli.

Asas keseimbangan dapat diproyeksikan lebih ke bawah lagi

sehingga dapat dikemukakan asas yang lebih rinci yaitu, asas perlindungan

konsumen yaitu asas untuk melindungi konsumen terhadap mutu produk

barang/jasa dari produsen yang tidak tanggung jawab misalnya

membahayakan kesehatan, mutu di bawah standar, penipuan atau pemaksaan

kehendak karena secara ekonomis produsen lebih kuat. Asas kebebasan

berkontrak yang merupakan salah satu hak asasi yang perlu ditegakkan agar

tidak terjadi pemaksaan dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain yang

terutama sekali produsen tertentu kepada konsumen. Asas perlindungan

terhadap kepentingan publik/umum yaitu masyarakat umum yang awam

dalam hukum perlu dilindungi terhadap itikad buruk pelaku usaha umumnya

atau produsen khususnya, sehingga perlu adanya syarat-syarat yang harus

dipenuhi oleh perusahaan yang akan menawarkan produknya kepada

masyarakat. Melalui asas keseimbangan ini undang-undang perlindungan

konsumen berupaya memberikan keseimbangan kedudukan dari ketiga unsur

47

yang ada yaitu antara konsumen, produsen dan pemerintah yang tujuannya

adalah mewujudkan tujuan bersama yaitu kesejahteraan umum/rakyat.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan

keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan

pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

Asas ini adalah ditarik dari uraian tentang tanggung jawab produsen

terhadap produksinya, karenanya konsumen berhak untuk mendapatkan

perlindungan terhadap pemasaran barang dan jasa yang membahayakan bagi

kesehatan dan keamanan tubuh manusia. Selanjutnya jika ditinjau dari

tanggung jawab produk (product liability) dulu orang berkata biarkanlah

pembeli yang harus waspada (caveat emptor) kini sudah menjadi

kebalikannya biarkanlah penjual yang harus waspada (caveat vendor),

merupakan tanggung jawab pelaku usaha atas produknya yang

membahayakan keamanan dan keselamatan konsumen.

5. Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati

hukum dan memperoleh keadilan dalam penyalahgunaan perlindungan

konsumen serta menjamin kepastian hukum. Asas ini berkaitan dengan teori

utilitas dikatakan bahwa dalam ketertibanlah setiap orang akan mendapat

48

kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan karena apabila kepastian

hukum terabaikan maka ketertiban niscaya akan terganggu (Macmudin,

2001:27).

49

BAB III

ATURAN KLAUSULA BAKU YANG DIBERLAKUKAN DI

PERTOKOAN PASAR KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI

Klausula Baku merupakan perjanjian sebelah pihak yang dibuat oleh

pelaku usaha tanpa membuat persetujuan dengan konsumen dan dituangkan

dalam bentuk akta tertulis. Klausula baku merupakan klausula yang

mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sepenuhnya

tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada penjual atau pelaku

usaha.

Dengan melihat kenyataan bahwa bargaining position konsumen pada

prakteknya jauh di bawah para pelaku usaha, maka undang-undang tentang

perlindungan konsumen merasakan perlunya pengaturan mengenai ketentuan

perjanjian baku dan/atau pencantum an klausula baku dalam setiap dokumen

atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. undang-undang perlindungan

konsumen tidak memberikan definisi tentang perjanjian baku, tetapi

merumuskan klausula baku sebagai (Widjaja&Yani, 2000:54):

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah

dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha

yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan

wajib dipenuhi oleh konsumen.”

50

Secara umum klausula baku yang diberlakukan pada swalayan-

swalayan berbentuk tulisan yang dibuat oleh pihak pengelola usaha, mereka

membuat isi dari klausula tersebut tanpa sepengetahuan konsumen. Begitu

juga dengan pelaksanaan klausula baku di Pertokoan Pasar Karanggede,

beberapa toko disana membuat klausula baku secara tertulis yang ditempel di

rak, di etalase dan tertulis di struk belanja. Di beberapa Pertokoan Pasar

Karanggede kebanyakan menerapkan klausula baku yang berbunyi

“Memecahkan Berarti Membeli”, “Membuka Segel Berarti Membeli”, dan

“Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan”

Pasar Karanggede merupakan pasar pusat ekonomi yang tersebesar

pada jalur Jalan Raya Sruwen-Wonosegoro, di Pasar Karanggede tidak pernah

sepi, setiap jam selalu ada kegiatan ekonomi, mulai dari pasar pagi yaitu jam

12 malam, dan pasar normal juga sampai jam 12 malam, jadi di Pasar

Karanggede kegiatan ekonominya 24 jam tidak berhenti.

Disana terdapat sekitar 10 toko swalayan yang besar dan satu

Indomaret dan Alfamart. Belum lagi ada banyak kios-kios kecil disekitarnya.

Di dukung pula dengan adanya terminal bus, maka menjadikan suasana pasar

bertambah ramai.

Penulis telah meneliti lima toko di Pasar Karanggede dan

mewawancarai beberapa konsumen baik itu yang pernah mengalami kejadian

51

maupun yang hanya mengetahui adanya pelaksanaan klausula baku di

Pertokoan Pasar Karanggede. Berikut hasil penelitian dan wawancara penulis:

A. Wawancara dengan Pelaku Usaha Berkaitan Aturan Klausula Baku yang

Diberlakukan di Pertokoan Pasar Karanggede Kabupaten Boyolali

1. Toko PAS di Pasar Karanggede

Toko PAS merupakan salah satu toko di Pasar Karanggede yang telah

berdiri pada tahun 2014 yang lalu, yang mana menyediakan kebutuhan pokok

dan kebutuhan-kebutuhan penunjang lainnya, toko tersebut termasuk toko yang

selalu ramai pengunjung, karena di toko tersebut menjual beberapa perlengkapan

mulai dari kebutuhan anak-anak sampai dengan orang dewasa, kebutuhan pribadi

maupun kebutuhan umum rumah tangga, seperti baju, sepatu, alat tulis, make up,

gucci, jam dinding, dan aneka piring, gelas hias untuk kado.

Rina seorang pegawai mengatakan bahwa Toko PAS mempunyai 9

(sembilan) karyawan yang jam kerjanya di bagi kedalam dua shift. Shift pertama

pukul 07.00 – 15.00 dan shift kedua pukul 14.30 – 20.30. Hari kerjanya terdiri

dari 6 (enam) hari kerja dengan hari libur digilir sesuai aturan yang ada. Rina

juga menceritakan tentang pendapat dan pengalaman kejadian mengenai klausula

baku yang berbunyi “Memecahkan Berarti Membeli” sebagai berikut:

“ Ya soalnya barangnya itu riwin mbak, seperti kaca terus plastic kalau jatuh

kan gampang pecah gampang rusak, ya untuk meminimalisir itu makanya di

tulisi kata-kata itu mbak, ya biar konsumen ada tanggung jawabnya juga sih

mbak, jadi kalau memecahkan atau merusakan ya harus membeli. Tetapi kita

juga memberitahu dengan cara baik-baik, sopan, ramah jadi mau tidak mau ya

pembelinya harus membeli. Pernah bebrapa kali kejadian mbak,kalau

52

pembelinya baik ya langsung mau membeli mbak, tetapi ada juga yang

pembeli itu malah marah-marah dan mengata-ngatai karyawan mbak, ya tetap

saja pembeli tersebut mau tidak mau harus membelinya”

Pada toko PAS tulisan klausula baku “Memecahkan Berarti Membeli” ini di

letakkan dan tulis secara jelas di depan barang-barang yang mudah pecah, jadi

pihak toko menganggap bahwa apa yang dilakukannya sudah benar karena sudah

memberi peringatan kepada konsumen secara jelas.

2. Toko A3 Karanggede

Toko A3 ini juga merupakan toko yang menyediakan kebutuhan pokok, akan

tetapi di Toko A3 lebih lengkap dengan tambahan perabotan rumah tangga,

berikut hasil wawancara dengan mbak Sari, anak pemilik Toko A3 Pasar

Karanggede terkait klausula baku yang berbunyi “Memecahkan Berarti

Membeli”.

“Kita ambil gimana ya mbak ya, padahal kan kita disini jualan, dan barang

yang mudah pecah itu barang yang dari keramik atau gelas-gelas itu ya, iya itu

tidak apa-apa kalau barang tersebut sudah pecah dari pas pengiriman, maka

pihak sana masih mau menerima pengembalian, tetapi kalau barang sudah ada

di toko dan pecah ya otomatis pihak sana tidak mau lah mbak. Dan juga kami

mengambil laba itu sangat sedikit ya kita tidak mau rugi mbak, misalkan

konsumen gak mau ganti, masak mau dikasihkan karyawan, ya itu nggak

mungkin, karena karyawan hanya mengawasi saja dan bukan yang

memecahkan barang tersebut. Itu sudah sering kejadian mbak, bahkan jika

yang memecahkan karyawan pun juga wajib mengganti, tapi alhamdulillah

konsumen disini baik-baik semua, mereka langsung mau membeli barang

tersebut”

Pada Toko A3 terdapat klausula baku yang berbunyi “Memecahkan Berarti

Membeli” dan tulisan itu dibuat sangat kecil sekali, bahkan apabila tidak

diperhatikan, maka konsumen tidak akan tahu kalau ada tulisan tersebut, dan

53

dengan adanya wawancara dengan penulis pihak toko mau memperbaruhi tulisan

tersebut agar lebih jelas dan konsumen bisa lebih berhati-hati dengan adanya

peringatan.

3. Toko SALWA Karanggede

Toko SALWA merupakan toko yang menyediakan aneka kado dan fashion.

yang letakya tepat di lantai dua pasar tradisional Karanggede. Berikut hasil

wawancara penulis dengan Irma, salah satu pegawai toko terkait klausula baku

yang berbunyi “Memecahkan Berarti Membeli”.

“ Kami sudah meletakkan barang-barang yang mudah pecah itu di etalasi

sendiri mbak, dan sudah ada peringatan di sana, jadi apabila pengujung mau

lihat-lihat ya harus berhati-hati biar tidak terjadi yang tidak diinginkan mbak,

pernah kejadian, tapi pelanggan tetap mau mengganti kok mbak, jadi saya kira

ya tidak apa-apa peraturan tersebut di berlakukan, soalnya saya juga kurang

begitu tahu tentang aturan-aturan itu”

Di Toko SALWA ini juga tulisan yang tertera hanyalah tulisan kecil yang di

letakkan di depan etalase, alasannya karena barang tersebut sudah ada di dalam

etalase dan itu dianggap aman, maka kejadian konsumen memecahkan itu sangat

minim sekali.

4. Toko KN JAYA

Toko KN JAYA merupakan toko yang menyediakan perabotan dan kebutuhan

rumah tangga, akan tetapi di toko tersebut tidak ada klausula baku yang berbentuk

tulisan, padahal di toko tersebut lebih banyak perabotan yang terbuat dari kaca

daripada toko-toko sebelumnya. kemudian penulis mewawancarai Siti, yaitu salah

54

satu kasir di Toko KN JAYA, berikut penjelasan Siti mengenai tidak adanya

tulisan klausula baku yang berbunyi “Memecahkan Berarti Membeli” yang

diletakan di Toko KN JAYA.

“Di toko sini, memang belum ada tulisan-tulisan tersebut, tetapi pihak kami

telah memberikan tulisan-tulisan peringatan agar konsumen berhati-hati, yang

digantungkan diatas, dan tulisan itu sangat jelas, jadi kami kira itu sudah

cukup membuat para konsumen mengerti, dan untuk konsumen yang

memecahkan atau merusakan suatu barang baik itu sengaja maupun tanpa

sengaja, kebanyakan konsumen sudah sadar diri dan mau mengganti atau

membeli barang tersebut, karena itu sudah hukum alam, jika dia yang

membuat kesalahan maka dia wajib bertanggungjawab”.

Dari hasil penelitian di Toko KN JAYA, penulis memang tidak menemukan

adanya tulisan klausula baku yang berbunyi “Memecahkan Berarti Membeli, akan

tetapi disana terdapat banyak tulisan yang berisi peringatan terhadap konsumen

yang berbunyi “Awas Barang Mudah Pecah” pada barang-barang yang mudah

pecah, dan peringatan “Mohon tidak diduduki” yang diletakan diatas sofa. dan dari

pihak toko pun tidak ada rencana untuk memberikan tulisan klausula baku

tersebut, karena menurut mereka informasi peringatan tersebut dinilai sudah

cukup.

5. Toko Buku PEPAK

Toko buku Pepak merupakan satu-satunya toko buku bacaan baik itu bacaan

umum, majalah, pelajaran, kitab-kitab pesantren, dan buku tulis yang ada di Pasar

Karanggede, di toko ini terdapat klausula baku yang berbunyi “Membuka Segel

55

Berarti Membeli” yang ditempelkan pada meja tempat buku-buku tersebut

diletakkan. berikut wawancara penulis dengan pihak pemilik toko secara langsung.

“Alasan adanya tulisan tersebut agar pembeli tidak seenaknya membuka-buka

buku, karena apabila buku sudah dibuka plastiknya, maka bukunya cepet

kotor dan rusak, jadi untuk mengantisipasi saja, tapi ada juga beberapa buku

yang saya sediakan contohnya mbak. Namun sejauh ini baru satu kali

mengalami kejadian seperti itu, dan itu saja yang merusakan hanya anak kecil,

setelah saya jelaskan, kemudian ibunya langsung meminta maaf dan bersedia

membeli buku tersebut”.

Di Toko Pepak memang sudah ada beberapa contoh buku, karena disana

menjual banyak buku dan tidak semuanya buku itu ada contohnya, jadi untuk

meminimalisir kerusakan buku, pemilik toko mengantisipasinya dengan

menerapkan klausula baku tersebut.

Dari penelitian dan wawancara yang telah penulis lakukan, penulis dapat

menyimpulkan bahwa peraturan klausula baku yang dilaksanakan oleh pelaku

usaha di Pertokoan Pasar Karanggede adalah bentuk dari antisipasi pelaku usaha

atas kerugian yang nantinya akan merugikannya, dan agar konsumen lebih bisa

berhati-hati dalam melihat barang-barang di toko, dan juga agar konsumen

mempunyai rasa tanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya.

B. Respon Konsumen Terhadap Aturan klausula Baku di Pertokoan Pasar

Karanggede

Selain dengan pelaku usaha, penulis juga mewawancarai konsumen,

baik itu konsumen yang pernah mengalami kejadian maupun belum. Yang pertama

hasil wawancara dari Mbak Lina umur 25 tahun, dia pernah mengalami kejadian

56

tersebut secara langsung di Toko A3, Lina mengaku tidak sengaja memecahkan

sebuah asbak yang terbuat dari kaca dan dia bersedia mengganti dengan membeli

asbak tersebut, karena itu memang kesalahannya, dari pihak toko pun meminta

ganti rugi dengan baik-baik jadi dia merasa sungkan apabila mau menyangkal atau

marah kepada pihak toko dan menurutnya aturan tersebut boleh-boleh saja, karena

kalau tidak begitu, konsumen tidak berhati-hati dan menyepelekan barang-barang

yang ada ditoko.

Wawancara yang kedua yaitu dengan mbak Sannah, berumur 28 tahun

dia mengatakan bahwa dia pernah mengetahui beberapa tulisan peringatan di

Pertokoan Pasar Karanggede, dan tanggapannya mengenai adanya klausula baku

yang berbunyi “Membuka segel berarti membeli” membuat dirinya tidak jadi

membeli barang tersebut.

Wawancara ketiga dengan Ratna, Pegawai BMT di Pasar Karanggede,

dia tidak pernah mengalami kejadian tersebut, tetapi mengetahui adanya tulisan

klausula baku yang berbunyi “Memecahkan Berarti Membeli” di Toko A3 dan

tanggapannya mengenai tulisan itu, dia membenarkan adanya aturan berupa

klausula tersebut untuk meminimalisir kerugian pihak toko.

Wawancara yang keempat, yaitu dengan mas Saiful, berumur 26 tahun,

dia juga belum pernah mengalami kejadian memecahkan ataupun membuka segel

suatu barang sehingga dia disuruh menggantinya. tetapi dia faham mengenai

aturan tersebut, dia mengatakan bahwa pembeli adalah raja, dan juga penjual dan

57

pembeli harus ada ikatan saling suka, yang namanya pembeli itu harus dilayani,

missal mau membeli suatu produk, maka penjual harus memperlihatkan secara

detail barang tersebut, dan juga dalam klausula baku yang berbunyi “Memecahkan

Berarti Membeli”, kalau ada unsure ketidaksengajaan juga sebaiknya jangan serta

merta pembeli disuruh mengganti keseluruhan kerugian atas barang, tetapi dibagi

dengan adil antara penjual dan pembeli, agar keduanya sama-sama tidak merasa

terlalu dirugikan.

Wawancara yang kelima, yaitu dengan Septi, Resa dan Fina, mereka

merupakan murid sma yang sering belanja di Toko PAS, Mereka tahu adanya

tulisan klausula baku “Memecahkan Berarti Membeli” yang diterletak di etalase

paling depan di toko, karena diletakan begitu jelas dan ditulis dengan ukuran yang

cukup besar, setahu mereka itu hanya peringatan biasa dari toko, bukan aturan

yang diatur dalam undang-undang dan hukum. menurut mereka itu boleh

dilakukan oleh pihak toko, agar toko tidak rugi.

Dari hasil wawancara dengan konsumen, penulis dapat menyimpulkan bahwa

beberapa konsumen tidak merasa keberatan akan adanya klausula baku yang

berbunyi “Memecahkan Berarti Membeli” dan “Membuka Segel Berarti Membeli”

yang diterapkan di Pertokoan Pasar Karanggede Kabupaten Boyolali, karena

mereka menyadari bahwa para pihak pelaku usaha tidak mau rugi, namun

beberapa dari mereka juga merasa dirugikan karena membuat mereka tidak bisa

mengetahui informasi lebih lanjut atas barang yang akan di belinya.

58

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 08 TAHUN 1999 TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PERTOKOAN PASAR

KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan

sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini serta mengikat

untuk semua yang beragama Islam. Sedangkan Undang-Undang Perlindungan

Konsumen atau yang sering disebut dengan UUPK merupakan undang-undang yang

dibuat dengan tujuan melindungi konsumen, Dengan diundangkannya UUPK, maka

bersama itu pula tercipta suatu kepastian hukum yang diberikan secara khusus kepada

konsumen, termasuk dalam penerapan aturan klausula baku.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Pertokoan Pasar

Karanggede Kabupaten Boyolali, setelah penulis melakukan penelitian di beberapa

toko dan mewawancari konsumen, penulis dapat mengetahui bahwa beberapa pelaku

usaha yang terdapat di Pasar Karanggede Kabupaten Boyolali ini telah menerapkan

aturan klausula baku di tokonya yang meliputi “Memecahkan Berarti Membeli” dan

“Membuka Segel Berarti Membeli”.

59

Dari beberapa toko yang penulis teliti ada yang telah menerapkan sesuai hukum

Islam dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen, namun masih ada juga yang

belum sesuai dengan hukum Islam dan Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

Berikut hasil analisis penulis mengenai tinjauan hukum Islam dan Undang-

Undang Perlindungan Konsumen di beberapa Toko Pasar Karanggede Kabupaten

Boyolali:

1. Toko PAS

Toko PAS dapat dikatakan bahwa dalam kasus klausula baku berbunyi

“Memecahkan Berarti Membeli” yang diberlakukan disana telah sesuai dengan

hukum Islam dan UUPK, karena :

a. Pelaku usaha atau pegawai Toko PAS meminta dengan cara baik-

baik atas tanggung jawab ganti rugi barang yang telah dipecahkan

oleh konsumen, sehingga konsumen merasa tidak terimidasi dan

mengganti kerugian tersebut secara suka rela. Yang artinya pada

kasus di toko pas, sudah memenehui unsur kerelaan seperti yang

dijelaskan dalam surah An-Nisa‟ ayat 29 yaitu dalam jalan

perniagaan berlaku suka sama-suka diantara pelaku usaha dan

konsumen.

b. Dari segi UUPK, karena tulisan klausula baku di tulis secara jelas

dan setiap pengunjung pasti dapat melihatnya maka telah sesuai

dengan aturan penulisan klausula baku yang dijelaskan dalam Pasal

18 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang

60

menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula

baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca

secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

2. Toko A3 dan Toko Salwa

Toko A3 dan Toko Salwa dalam kasus klausula baku yang berbunyi

“Memecahkan Berarti Membeli” juga sudah sesuai dengan hukum Islam tetapi

belum sesuai dengan UUPK, karena:

a. Pelaku usaha meminta ganti kerugian dengan cara yang baik, dan

pihak konsumen pun merasa bahwa dirinya bersalah, jadi pihak

konsumen dengan kesadaran dan kerelaan penuh bersedia mengganti

atas kerugian barang tersebut.

b. Dalam pencantuman klausula baku di kedua toko ini bisa dikatakan

kurang jelas, karena walaupun sudah ada tulisan klausula baku

“Memecahkan Berarti Membeli”, tulisan tersebut diletakan didepan

etalase kaca dan penulisannya kecil sekali, jadi penulisan klausula

baku tersebut belum sesuai dengan undang-undang perlindungan

konsumen dan konsumen tidak wajib mengganti rugi atas barang

tersebut, seperti yang dijelaskan pada UUPK pasal 18 ayat 3 yang

berbunyi “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku

usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal

demi hukum”.

61

Ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Pelaku usaha dilarang

mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau

tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit

dimengerti”. Jadi dalam hal ini pihak konsumen boleh menolak apabila di

suruh tanggung jawab atas kerugian barang tersebut.

3. Toko KN Jaya

Toko KN Jaya belum bisa dikatakan sesuai dengan hukum Islam dan

UUPK karena tulisan klausula baku “Memecahkan Berarti Membeli” tidak

dicantumkan pada barang yang mudah pecah, maka konsumen yang

memecahkan barang dengan tidak sengaja akan merasa tidak harus tanggung

jawab sepenuhnya terhadap barang tersebut, misalkan kerugian barang

tersebut bisa dibagi antara pelaku usaha dan konsumen, karena tidak ada

tulisan klausula “Memecahkan Berarti Membeli”. Tetapi ternyata pada Toko

KN Jaya atas barang yang dipecahkan adalah tanggung jawab mutlak ada

pada konsumen, maka konsumen akan merasa bahwa itu tidak adil dan

akhirnya konsumen tidak sepenuhnya rela untuk bertanggung jawab atas

barang tersebut. Dan itu bertentangan dengan hukum jual beli dalam islam

yang menyebutkan bahwa dalam jual beli harus ada perasasaan saling

sukarela, dan juga asas keadilan yang disebutkan dalam undang-undang

perlindungan konsumen yang mana asas keadilan dimaksudkan agar

partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan

62

memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk

memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Keadilan

artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau

haknya.

4. Toko Buku Pepak

Pada Toko Buku Pepak dalam menerapkan klausula baku “Membuka

Segel Berarti Membeli” dapat dikatakan sudah memenuhi hukum Islam dan

UUPK, karena:

a. Pelaku usaha di Toko Buku Pepak ini tergolong ramah, menurut

keteranganya dia juga meminta pertanggung jawaban atas

barangnya yang dijualnya dengan cara baik-baik, jadi konsumen

merasa segan dan dihargai, sehingga konsumen memberikan ganti

rugi atas barang dengan ikhlas dan penuh kerelaan.

b. Pihak pelaku usaha menyediakan contoh buku yang telah di buka

segelnya sebagai informasi dan pengetahuan kepada konsumen

sebelum membeli buku. Jadi apa yang di lakukan pelaku usaha

telah memenuhi hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Poin

C Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan

bahwa “Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai

kondisi dan jaminan barang atau jasa”.

63

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa toko yang menerapkan aturan klausula

baku yang telah sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan

Konsumen adalah Toko PAS dan Toko Buku Pepak, karena dalam bertransaksi telah

ada unsur sukarela antara pelaku usaha dan konsumen, dan dalam penempatan tulisan

klausula baku cukup jelas. Dan yang telah sesuai dengan hukum Islam tetapi belum

sesuai menurut UUPK adalah Toko A3 dan Toko Salwa, telah sesuai karena telah ada

unsur sukarela tetapi dalam segi penulisan klausula baku kurang jelas. Sedangkan

pada Toko KN Jaya belum sesuai baik itu secara hukum Islam maupun UUPK,

karena tidak ada tulisan yang menyebutkan bahwa apabila ada kerusakan barang

dagangan yang disebabkan konsumen maka konsumen harus membelinya.

64

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Beberapa pertokoan di Pasar Karanggede Kabupaten Boyolali

memberlakukan aturan klausula baku yang berbunyi “Memecahkan

Berarti Membeli”, “Membuka Segel Berarti Membeli”, dan

“Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan”.

2. Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap klausula baku di

Pertokoan Pasar Karanggede Kabupaten Boyolali ada yang telah

sesuai dan ada yang belum sesuai, Dari lima toko yang telah

diteliti, hanya ada dua toko yang telah sesuai baik itu menurut

hukum Islam maupun UUPK, yaitu Toko PAS dan Toko Buku

Pepak, karena dalam bertransaksi telah ada unsur sukarela antara

pelaku usaha dan konsumen dalam bertransaksi, dan dalam

penempatan tulisan klausula baku “Memecahkan Berarti Membeli”

di Toko PAS, dan tulisan klausula baku “Membuka Segel Berarti

Membeli” di Toko Pepak cukup jelas sesuai dengan ketentuan

pasal 18 UUPK. Dan yang telah sesuai dengan hukum Islam tetapi

65

belum sesuai menurut UUPK adalah Toko A3 dan Toko Salwa,

telah sesuai karena telah ada unsur sukarela tetapi dalam segi

penulisan klausula baku kurang jelas dikarenakan tulisan tersebut

sangat kecil dan tidak mudah terlihat oleh konsumen, jadi belum

sesuai dengan ketentuan larangan pencantuman klausula baku pada

pasal 18 UUPK. Sedangkan pada Toko KN Jaya belum sesuai baik

itu secara hukum Islam maupun UUPK, karena tidak ada tulisan

yang menyebutkan bahwa apabila ada kerusakan barang dagangan

yang disebabkan konsumen maka konsumen harus membelinya.

B. Saran-saran

1. Bagi pelaku usaha

Pihak toko sebaiknya dapat memberikan informasi lebih lanjut kepada

konsumen terkait barang yang ditawarkan kepada konsumen, dan juga

meletakan peringatan yang ditujukan konsumen secara jelas dan mudah

dimengerti.

2. Bagi konsumen

Dalam jual beli konsumen sebaiknya lebih berhati-hati dalam melihat-

lihat barang, agar tidak terjadi kerugian baik itu dari pihak konsumen

maupun pelaku usaha.

66

DAFTAR PUSTAKA

Abib, Agus Saiful, Doddy Kridasaksana, & Heru Nuswanto. 2015. Penerapan

Klausula Baku Dalam Melindungi Konsumen Pada Perjanjian Jual Beli

Melalui E-Commerce. Dinamika Sosbud , (online), Volume 17 Nomor 2: 122

– 136, (http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/508, diakses 12

Januari 2018).

Iryani, Eva. 2017. Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmiah

Universitas Batanghari Jambi, (online), Vol.17 No.2

(http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357, diakses 12 Januari

2018).

Moleong, Lexy J. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif. Colombus: PT Remaja

Rosdakarya.

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta : UII.

Soeroso. 2011. Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Aplikasi

Hokum. Jakarta: Sinar Grafika.

Widjaja, Gunawan & Kartini Muljadi. 2005. Perikatan Yang Lahir Dari Undang-

Undang. Jakarta: PT Rajagrafindo.

Sutiyoso, Bambang. 2016. Interpretasi Putusan Kontrak Bisnis Dan Problematika Di

Indonesia. Yogyakarta: UII Press.

Patrik, Purwahid . 1986. Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian.

Semarang: Fakultas Hukum Undip.

Khairandy, Ridwan. 2004. Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak. Jakarta:

Fakultas Hokum Universitas Indonesia.

Machmudin, Dudu Duswara. 2001. Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa. Bandung:

Refika Aditama.

Yahya, Mukhtar &Fatchurrahman. 1986. Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh

Islam. Bandung:Alma‟arif.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. Fiqih Muamalah (Sistem Transaksi Dalam

Fiqih Islam). Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Muhammad & Alimin. 2004. Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi

Islam. Yogyakarta: BPFE.

67

Abdurrahman Al-Jaziri. Tanpa Tahun. Fiqih Empat Mazdhab Bagian Muamalah II.

Terjemahan Oleh H. Chatibul Umam & Abu Hurairah. 2001. Yogyakarta:

Darul Ulum Press.

As-Sabatin, Yusuf. 2009. Bisnis Islam Dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis.

Bogor:Al-Azhar Press.

https://www.mutiarahadits.com/80/98/75/tipu-daya-yang-dilarang-dalam-jualbeli.htm

: Tipu Daya yang Dilarang Dalam Jual Beli.

Mahfudh, Sahal. 1994. Nuansa Fiqh Sosial, Yogyakarta: LKIS.

Sutedi, Andrian. 2008. Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan

Konsumen. Bogor : Ghalia Indonesia.

Barkatullah, Abdul Halim. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis

Dan Perkembangan Pemikiran. Banjarmasin:FH Unlam Press.

Simbiring, Sentosa. 2006. Himpunan Undang-Undang Perlindungan Dan Peraturan

Perundang-Undangan Yang Terkait. Bandung: Nuansa Aulia.

Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. 2000. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen.

Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

LAMPIRAN-LAMPIRAN