tindak lanjut rakorbangpus 2017 : penyelesaian...
TRANSCRIPT
1
REPUBLIK INDONESIA
TINDAK LANJUTRAKORBANGPUS 2017 :
PENYELESAIAN PAGU INDIKATIF K/L 2018
Oleh:Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D
Direktur Daerah tertinggal, Transmigrasi dan PerdesaanKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Jakarta, 21 April 2017
2
Faktor Produksi PAPUA MALUKU NUSA TENGGARA SULAWESI KALIMANTAN JAWA SUMATERA
Lahan
Benih/ Bibit
Bahan Baku
Peralatan
Modal
Pengetahuan/ Teknologi
Informasi
Manajemen Usaha
Pendamping
Prasarana danSarana (listrik, air bersih, transportasi)
BaikSangat kurang Cukup
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN EKONOMI PERDESAAN
3
FAKTA PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH PAPUA
Indikator Baseline Target 2019
jumlah desa tertinggalke berkembang 6.139 280
jumlah desa berkembangke mandiri 601 33
Penyebab ketertinggalan di
Papua:➢ SDM➢ Prasarana dan
Sarana Dasar➢ Aksesibilitas➢ Ekonomi
o Masih adanya kampung dan distrik yang terisolasikhususnya di PEGUNUNGAN TENGAH disebabkanoleh terbatasnya akses transportasi darat dan tingginyabiaya transportasi udara sehingga menyebabkanDISPARITAS HARGA sangat tinggi.
o Terbatasnya akses AIR BERSIH, LISTRIK danTELEKOMUNIKASI.
o Terbatasnya pola budidaya masyarakat yang masihbersifat SUBSISTEN
o Rendahnya PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH danPENDAPATAN karena terbatasnya BENIH/BIBIT,terbatasnya PENGETAHUAN dan KETERAMPILANTEKNOLOGI produksi, kurangnya TENAGAPENYULUH dan PENDAMPING, rendahnya hilirisasiPENGOLAHAN produk unggulan, terbatasnya aksesPASAR
o Konflik LAHAN dan TANAH ULAYAT
o Rendahnya angka MELEK HURUF dan PARTISIPASI pendidikan, terutama di wilayah pegunungan tengah
o tingginya angka KEMATIAN IBU melahirkan dan ANAK; angka PENYAKIT MENULAR (malaria, HIV/AIDS, kolera); dan GIZI BURUK, dan lainnya
o Terbatasnya dan tidak meratanya DISTRIBUSI TENAGA PENDIDIKAN dan KESEHATAN
o Terbatasnya AKSES menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan
Isu Strategis1. Dana Desa: Belum optimalnya manfaat dana desa karena belum
memadainya alokasi dana desa dan rendahnya kualitas belanja.2. Pendampingan: Belum efektifnya pendampingan karena kurang
memperhatikan kondisi sosial budaya dan adat masyarakat kampung. 3. Prasarana: Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik
dan informasi; dan terbatasnya akses transportasi dari kampung-kampung dan distrik ke pusat kegiatan ekonomi.
4. Ekonomi: Terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi seperti koperasi dan BUMDesa.
4
Indikator Baseline Target 2019
jumlah desa tertinggalke berkembang
1.358351
jumlah desa berkembang ke mandiri
87843
FAKTA PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH MALUKUo Masih adanya desa-desa yang terisolasi khususnya di
PULAU-PULAU KECIL yang disebabkan olehterbatasnya transportasi laut dan tingginyakerentanan pada perubahan cuaca laut sehinggamengakibatkan tingginya HARGA PANGAN danBEBAN BIAYA HIDUP (DISPARITAS HARGA).
o Terbatasnya akses AIR BERSIH, LISTRIK danTELEKOMUNIKASI
o Rendahnya PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH danPENDAPATAN karena terbatasnya BENIH/BIBIT,terbatasnya PENGETAHUAN dan KETERAMPILANTEKNOLOGI produksi, kurangnya TENAGAPENYULUH dan PENDAMPING, rendahnya hilirisasiPENGOLAHAN produk unggulan, terbatasnya aksesPASAR
o Rentan terhadap KONFLIK sosial
o Rendahnya angka MELEK HURUF dan PARTISIPASI pendidikan, terutama di PULAU-PULAU KECIL
o tingginya angka KEMATIAN IBU melahirkan dan ANAK; dan GIZI BURUK, dan lainnya
o Terbatasnya dan tidak meratanya DISTRIBUSI TENAGA PENDIDIKAN dan KESEHATAN
o Terbatasnya AKSES menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan
Penyebab ketertinggalan di
Maluku:➢ SDM➢ Prasarana dan
Sarana Dasar➢ Aksesibilitas➢ Ekonomi
Isu Strategis1. Dana Desa: Belum optimalnya manfaat dana desa karena belum
memadainya alokasi dana desa dan rendahnya kualitas belanja.2. Pendampingan: Belum efektifnya pendampingan karena kurang
memperhatikan kondisi sosial budaya dan adat masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Prasarana: Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan informasi; dan terbatasnya akses transportasi dari desa-desa ke pusat kegiatan ekonomi.
4. Ekonomi: Terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi seperti koperasi dan BUMDesa.
5
Indikator Baseline Target 2019
jumlah desa tertinggalke berkembang 1.582
460
jumlah desa berkembang ke mandiri 2.319
74
FAKTA PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH NUSA TENGGARA
Penyebab ketertinggalan di
Maluku:➢ SDM➢ Prasarana dan
Sarana Dasar➢ Aksesibilitas➢ Ekonomi
o Rendahnya angka MELEK HURUF dan PARTISIPASI pendidikan, terutama di PULAU-PULAU KECIL
o tingginya angka KEMATIAN IBU melahirkan dan ANAK; dan GIZI BURUK, dan lainnya
o Terbatasnya dan tidak meratanya DISTRIBUSI TENAGA PENDIDIKAN dan KESEHATAN
o Terbatasnya AKSES menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan
o Masih adanya desa-desa yang terisolasi khususnya diPULAU-PULAU KECIL yang disebabkan olehterbatasnya transportasi laut dan tingginyakerentanan pada perubahan kondisi cuaca lautsehingga mengakibatkan tingginya HARGA PANGANdan BEBAN BIAYA HIDUP (DISPARITASHARGA).
o Terbatasnya akses AIR BERSIH, LISTRIK danTELEKOMUNIKASI
o Rendahnya PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH danPENDAPATAN karena terbatasnya BENIH/BIBIT,terbatasnya PENGETAHUAN dan KETERAMPILANTEKNOLOGI produksi, kurangnya TENAGAPENYULUH dan PENDAMPING, rendahnya hilirisasiPENGOLAHAN produk unggulan, terbatasnya aksesPASAR
Isu Strategis1. Dana Desa: Belum optimalnya manfaat dana desa karena belum
memadainya alokasi dana desa dan rendahnya kualitas belanja.2. Pendampingan: Belum efektifnya pendampingan karena kurang
memperhatikan kondisi sosial budaya dan adat masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Prasarana: Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan informasi; dan terbatasnya akses transportasi dari desa-desa ke pusat kegiatan ekonomi.
4. Ekonomi: Terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi seperti koperasi dan BUMDesa.
6
Indikator Baseline Target 2019
jumlah desa tertinggalke berkembang 2.063 723
jumlah desa berkembang kemandiri
6.506 173
o Sering terjadinya BENCANA ALAM seperti tanah longsor dan banjir yang menyebabkan terhambatnya aksesibilitas masyarakat
Penyebab ketertinggalan di
Sulawesi:➢ SDM➢ Prasarana dan
Sarana Dasar➢ Aksesibilitas➢ Ekonomi
FAKTA PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH SULAWESI
o Rendahnya PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH danPENDAPATAN karena terbatasnya BENIH/BIBIT,terbatasnya PENGETAHUAN dan KETERAMPILANTEKNOLOGI produksi, kurangnya TENAGAPENYULUH dan PENDAMPING, rendahnya hilirisasiPENGOLAHAN produk unggulan, dan terbatasnya aksesPASAR
o Rentan terhadap KONFLIK sosial
o Rendahnya angka MELEK HURUF dan PARTISIPASI pendidikan, terutama di PULAU-PULAU KECIL
o Terbatasnya dan kurang meratanya DISTRIBUSI TENAGA PENDIDIKAN dan KESEHATAN
o Terbatasnya AKSES menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan
o Masih adanya desa-desa yang terisolasi khususnya diPULAU-PULAU KECIL terluar yang disebabkan olehterbatasnya transportasi laut dan tingginya kerentananpada perubahan kondisi cuaca laut sehinggamengakibatkan tingginya HARGA PANGAN danBEBAN BIAYA HIDUP (DISPARITAS HARGA).
o Terbatasnya akses AIR BERSIH, LISTRIK danTELEKOMUNIKASI
Isu Strategis1. Dana Desa: Belum optimalnya manfaat dana desa karena belum
memadainya alokasi dana desa dan rendahnya kualitas belanja.2. Pendampingan: Belum efektifnya pendampingan karena kurang
memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Prasarana: Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan informasi; dan terbatasnya akses transportasi dari desa-desa ke pusat kegiatan ekonomi.
4. Ekonomi: Terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi seperti koperasi dan BUMDesa.
7
Indikator Baseline Target 2019
jumlah desa tertinggalke berkembang 2.452 707
jumlah desa berkembang kemandiri
3.960 146
Penyebab ketertinggalan di Kalimantan:➢ SDM➢ Prasarana dan
Sarana Dasar➢ Aksesibilitas➢ Ekonomi
FAKTA PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH KALIMANTAN
o Sering terjadinya BENCANA ALAM kebakaran hutan yang menyebabkan terhambatnya aksesibilitas dan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat
o Rendahnya PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH danPENDAPATAN karena terbatasnya BENIH/BIBIT,terbatasnya PENGETAHUAN dan KETERAMPILANTEKNOLOGI produksi, kurangnya TENAGA PENYULUHdan PENDAMPING, rendahnya hilirisasi PENGOLAHANproduk unggulan, dan terbatasnya akses PASAR
o Rentan terhadap KONFLIK sosial
o Rendahnya angka MELEK HURUF dan PARTISIPASI pendidikan, terutama di KAWASAN PERBATASAN
o Terbatasnya dan kurang meratanya DISTRIBUSI TENAGA PENDIDIKAN dan KESEHATAN
o Terbatasnya AKSES menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan
Isu Strategis1. Dana Desa: Belum optimalnya manfaat dana desa karena belum
memadainya alokasi dana desa dan rendahnya kualitas belanja.2. Pendampingan: Belum efektifnya pendampingan karena kurang
memperhatikan kondisi sosial budaya dan adat masyarakat desa perbatasan. 3. Prasarana: Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik dan
informasi; dan terbatasnya akses transportasi dari desa dan kecamatan ke pusat kegiatan ekonomi.
4. Ekonomi: Terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi seperti koperasi dan BUMDesa.
o Masih adanya desa-desa yang terisolasi khususnya diKAWASAN PERBATASAN yang disebabkan olehterbatasnya transportasi darat dan udara, dan tingginyabiaya transportasi udara sehingga mengakibatkantingginya HARGA PANGAN dan BEBAN BIAYAHIDUP (DISPARITAS HARGA).
o Terbatasnya akses AIR BERSIH, LISTRIK danTELEKOMUNIKASI
8
Indikator Baseline Target 2019
jumlah desa tertinggal keberkembang
5.982 2.119
jumlah desa berkembang kemandiri
16.476 416
Penyebab ketertinggalan di
Sumatera:➢ Prasarana
dan Sarana Dasar
➢ Aksesibilitas➢ Ekonomi
FAKTA PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH SUMATERA
o Rendahnya PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH danPENDAPATAN karena terbatasnya PENGETAHUAN danKETERAMPILAN TEKNOLOGI, kurangnya TENAGAPENYULUH dan PENDAMPING, rendahnyaPENGOLAHAN produk, dan terbatasnya akses PASAR.
o Kurangnya MANFAAT Perkebunan dan Pertambanganbagi masyarakat desa.
o Rendahnya angka MELEK HURUF dan PARTISIPASI pendidikan, terutama di PULAU-PULAU KECIL dan PEGUNUNGAN
o Terbatasnya dan kurang meratanya DISTRIBUUSI TENAGA PENDIDIKAN dan KESEHATAN
o Terbatasnya AKSES menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan
Isu Strategis1. Dana Desa: Belum optimalnya manfaat dana desa karena rendahnya
kualitas belanja.2. Pendampingan: Belum efektifnya pendampingan karena kurang
memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa/nagari. 3. Prasarana: Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik
dan informasi; dan terbatasnya akses transportasi dari desa-desa dan kecamatan ke pusat kegiatan ekonomi.
4. Ekonomi: Terbatasnya pengembangan lembaga ekonomi seperti koperasi dan BUMDesa.
o Masih adanya desa-desa yang terisolasi khususnya diPULAU-PULAU KECIL dan PEGUNUNGAN yangdisebabkan oleh terbatasnya transportasi laut dandarat sehingga mengakibatkan tingginya HARGAPANGAN dan BEBAN BIAYA HIDUP(DISPARITAS HARGA).
o Terbatasnya akses AIR BERSIH, LISTRIK danTELEKOMUNIKASI
o Sering terjadinya BENCANA ALAM gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran hutan yang menyebabkan terhambatnya aksesibilitas dan rendahnya kualitas kesehatan masyarakat
9
Indikator Baseline Target 2019
jumlah desa tertinggalke berkembang
591 360
jumlah desa berkembang kemandiri
20.282 1.115
Penyebab Ketertinggalan di
Jawa-Bali:➢ Akses pasar
FAKTA PEMBANGUNAN DESA DI WILAYAH JAWA-BALI
o Belum optimalnya PRODUKTIVITAS, NILAITAMBAH dan PENDAPATAN karena terbatasnyahilirisasi PENGOLAHAN produk unggulan, danterbatasnya akses PASAR
Isu Strategis1. Dana Desa: Tingkat penyerapan dan kualitas belanja baik.2. Pendampingan: Pendampingan sudah berjalan dengan baik karena
keterlibatan lembaga penggerak dan pengembangan masyarkat desa dari LSM dan perguruan tinggi.
3. Prasarana: Belum optimalnya transportasi dari desa ke pusat kegiatan ekonomi.
4. Ekonomi: lembaga ekonomi seperti koperasi dan BUMDesa sudah berkembang.
o Sering terjadinya BENCANA ALAM seperti tanah longsor dan banjir yang menyebabkan terhambatnya aksesibilitas masyarakat
10
REPUBLIK INDONESIA
KONDISI ANGGARAN
10
1. Rancangan Pagu Indikatif per K/L telah disepakati, namun Surat Bersama MenteriPPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif 2018 belum dapatditetapkan
2. Pending issue : KemenKeu menyusun alokasi per Program (non operasional) yangberbeda dengan exercise Bappenas dapat berpengaruh pada prioritas di K/L yangbersangkut
3. Sambil menunggu SB ditetapkan dan menjaga agenda RKP selanjutnya, MenteriPPN/Kepala Bappenas telah menyampaikan Indikasi Proyek Prioritas Rancangan AwalRKP tahun 2018
▪ Per Kementerian/Lembaga kepada K/L (penugasan)
▪ Per daerah kepada pemerintah provinsi
3. Bappenas melakukan finalisasi program dan kegiatan sesuai dengan prioritaspembangunan khususnya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2015-2019.
4. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 harus benar-benar siap,terukur dan berkualitas.
11
REPUBLIK INDONESIA
RANGKAIAN PELAKSANAAN FORUM PENYUSUNAN RKP 2018
➢ PEMBAHASAN:
1. Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan Arah kebijakan dan sasaran RKP 2018, PN, PP, KP, dan KebijakanPresiden dalam sektor terkait, kepada Kementerian/Lembaga.
2. Melakukan pembahasan terkait Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas Nasional, proyek K/L yang mendukung, sertaprogram, kegiatan, output dan indikator K/L termasuk target, lokasi dan alokasi.
➢ OUTPUT : Daftar usulan proyek K/L yang mendukung Prioritas nasional
BILATERAL MEETING
19 Januari 2017
➢ PEMBAHASAN: 1. Memastikan bahwa pemerintah daerah memahami penjabaran sasaran Prioritas Nasional RKP 2018 di masing-
masing daerah.2. Melakukan pengendalian perencanaan (dan pelaksanaan) Prioritas Nasional di daerah dengan memastikan
kesiapan daerah terhadap penjabaran sasaran agenda Prioritas Nasional RKP 2018.
RAKORTEK K/L-PEMDA
KBI: 21 Feb 2017KTI: 28 Feb 2017
➢ PEMBAHASAN: 1. Menyampaikan rancangan awal RKP 20182. Menyampaikan indikasi Proyek Prioritas Nasional dan Proyek K/L per provinsi
RAKORBANGPUS11 April 2017
Slide - 11
➢ PEMBAHASAN:
1. Mengintegrasikan berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur.
2. Menyepakati Proyek Prioritas K/L pasca Multilateral Meeting
MULTILATERAL MEETING
17-20 April 2017
➢ PEMBAHASAN: 1. Menyepakati distribusi indikasi alokasi per program2. Menyepakati Proyek Prioritas K/L pasca Multilateral Meeting
PRA TRILATERAL MEETING
21 April 2017
12
REPUBLIK INDONESIA
LANJUTAN...
12
• CAKUPAN pembahasan antara lain :
− Program, kegiatan prioritas dan Proyek Prioritas K/L
− Memastikan kesiapan pelaksanaan proyek prioritas
• KORIDOR terkait Pagu
− Pagu indikatif merupakan batas yang tidak dapat dilampaui dandapat berkurang berdasarkan hasil kesepakatan
− Pemutakhiran pagu program, pagu dan keluaran kegiatan sertaproyek prioritas dimungkinkan dengan mempertimbangkanpencapaian sasaran RJMN 2015-2019, serta kesiapan pelaksanaan.
− Pergeseran pagu antar sumber pendanaan tidak dapat dilakukan(misal: rupiah murni ke PHLN atau sebaliknya, PNBP ke rupiahmurni atau sebaliknya).
REPUBLIK
INDONESIA
Pembangunan Wilayah
PN PEMBANGUNAN WILAYAH
13
Meningkatnya kesejahteraanmasyarakat
Berkurangnya kesenajanganantarwilayah
Berkurangnya risiko bencana
Meningkatnya keserasian pemanfaatanruang dan pertanahan
KEGIATAN PRIORITAS
Peningkatan sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara
KEGIATAN PRIORITAS
Pelayanan Dasar di Daerah tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara
PROYEK PRIORITAS
Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Air Bersih
Pembangunan/rehabilitasi Ruang Kelas Baru
Pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah
Pembangunan/rehabilitasi Puskesmas/Pustu
Pengadaan alat kesehatan
KEGIATAN PRIORITAS
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
PROYEK PRIORITAS
Distribusi tenaga pendidik
Distribusi tenaga kesehatan
Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Aparatur Pemda
Penguatan kapasitas tenaga kerja dan pelaku usaha
KEGIATAN PRIORITAS
Pengembangan Ekonomi di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara
KEGIATAN PRIORITAS
Pengelolaan PLBN, Kedaulatan dan Lintas Batas
PROYEK PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
Kelembagaan dan Regulasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan
PROYEK PRIORITAS
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL
Penyediaan akses ketenagalistrikan
RANCANGAN PROGRAM PRIORITAS: PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL
PROYEK PRIORITAS
Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan jalan & jembatan
Pembangunan dermaga
Pembangunan dan rehabilitasi bandara
Pelayanan angkutan keperintisan
Penyediaan Akses Telekomunikasi
Penyediaan Moda Transportasi
Penyediaan akses ketenagalistrikan
PROYEK PRIORITAS
Pemberian Bantuan peralatan pengolahan pasca panen
Fasilitasi Pemasaran dan Pengendalian Harga Komoditas Lokal
Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif / UMKM
Peningkatan Kapasitas Nelayan/Petani/ Pelaku Ekonomi Kreatif
Perijinan, Kemitraan dan Penguatan Kelembagaan Usaha
Penyediaan Bahan Baku dan Input Produksi
Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kawasan PLBN
Patroli Pengamanan Batas dan Tanda Batas Wilayah
Pengelolaan Kawasan Maritim
Penataan Kelembagaan Diplomasi Perundingan
Harmonisasi Peraturan Perundangan Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan
Pembuatan Peta Kawasan Perbatasan, Database Regulasi dan Dokumen Teknis Pengelolaan Perbatasan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan
Peraturan tentangPenguatan KelembagaanPengelolaan KawasanPerbatasanPembangunan dan
Peningkatan PrasaranaPemerintahan KawasanPerbatasan Negara
Penyelesaian Segmen Batas
Operasionalisasi Unit Pengelola Teknis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu
Kerjasama Multilateral
Regulasi Eksport Import
Urusan Wajib dan Kewenangan
Pemerintah Pusat14
Kegiatan Prioritas
Pemenuhan SPM di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi
Proyek Prioritas
Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman (Perumahan, Sanitasi, dan Air Bersih)
Penyediaan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan
Penyediaan Sarana Prasarana Listrik dan Komunikasi
Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai Kondisi Geografis Wilayah
Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Sosial dan Ekonomi
Kegiatan Prioritas
Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi
Kegiatan Prioritas
Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi
Kegiatan Prioritas
Penguatan Pemerintahan Desa
Kegiatan Prioritas
Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan
Kegiatan Prioritas
Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota
Kegiatan Prioritas
Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan
Proyek Prioritas
Pembentukan dan Penataan BUMDesa, serta Penguatan Kelembagaan BUMDesa
Pembinaan, Pendampingan dalam Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan teruatama UMKM
Peningkatan Kapasitas dan Aksesibilitas Masyarakat Desa dalam Pemanfataan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
Penguatan Permodalandan Akses Pasar
Proyek Prioritas
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Desa Adat dalam Seluruh Tahapan Pembangunan DesaPendidikan di Desa Berbasis Keterampilan dan Kewirausahaan
Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Desa sebagai Tenaga Pendidikan dan Kader Kesehatan
Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalamPerencanaan dan Pembangunan Desa, termasuk Perempuan, Pemuda, dan PenyandangDisabilitas
Pengembangan KapasitasLembaga KemasyarakatanDesa dan Lembaga Adatdalam Kebudayaan dan Kearifan Lokal
Proyek Prioritas
Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa
Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa
Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa
PembinaanKelembagaanPemerintahan Desa
Peningkatan KapasitasAparat PemerintahDaerah dan Masyarakat Desadalam PengelolaanKeuangan dan AsetPemerintahan Desa
Proyek Prioritas
Supervisi dan PemantauanPenggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana DesaSistem Informasi Hasil Pembangunan Desa serta Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
Proyek Prioritas
Penataan Kawasan Sentra Nelayan
Pengembangan dan Penguatan Destinasi Wisata
Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jalan, Jembatan sebagai penghubung kawasan perdesaan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah
Pengembangan KerjasamaPengembangan Kawasantermasuk PengembanganBUMDes bersama
Peningkatan Fungsi Pasar Antar Desa dan PusatPemasaran
Penerapan Teknologi dan inovasi termasukPengembanganpendidikan kejuruan untukmeningkatkan nilaitambah dan daya saing
Proyek Prioritas
Redistribusi lahan dan hakatas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan
Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim
Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna
Penataan dan Perencanaan Kawasan Hutan
Penetapan, penataan, dan pengelolaan kawasan perdesaan
Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan
Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Akses Internet Desa untuk Interaksi Masyarakat Desa, serta antar desa
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PERDESAANRANCANGAN PROGRAM PRIORITAS:
15
PROGRAM PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
Kegiatan Prioritas
PemberdayaanMasyarakat
Proyek Prioritas
PembentukanMasyarakat TangguhBencana padadaerah risikobencana tinggi
Kegiatan Prioritas
PenguatanKapasitas SDM PenanggulanganBencana
Proyek Prioritas
Sosialisasi danSimulasi Bencana
Kegiatan Prioritas
Sarana danPrasaranaKebencanaan
Proyek Prioritas
Penyediaan SistemPeringatan dini
Kegiatan Prioritas
Pelayanan DasarKebencanaan
Proyek Prioritas
Kegiatan Prioritas
PengembanganEkonomi di Daerah Pascabencana
Proyek Prioritas
Pemulihan danpeningkatanekonomi masyarakatdi daerahpascabencana
Kegiatan Prioritas
Pengelolaan SDA dan LH Berkelanjutan
Proyek Prioritas
Penataan ruangkawasan rawanbencana untukmeningkatkankapasitas kawasan
Pembangunan pusatlogistik kebencanaan
Rehabilitasi DAS
Kegiatan Prioritas
PenguatanKelembagan danRegulasi
Proyek Prioritas
Penyusunan kajiandan peta risiko
Penguatankoordinasipenanggulanganbencana
Pembentukan danpelatihan SDM PenanggulanganBencana Pembangunan
infrastruktur mitigasibencana
Pengembanganteknologikebencanaan
Penyediaan layanandata dan informasibencana
Pemulihanpelayanan dasar di daerahpascabencana
Rehabilitasi pesisir
Pencegahan danPenanggulanganKarhutlan
Harmonisasikebijakan danregulasipenanggulanganbencana
RANCANGAN PROGRAM PRIORITAS: PENCEGAHAN DAN PENANGGULAN BENCANA:
16
18
REPUBLIK INDONESIA
DISTRIBUSI ALOKASI BELANJA NON OPERASIONALKEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018
No. Program
Alokasi (Juta Rupiah)
Bappenas(5 April 2017)
Kemenkeu(11 April 2017)
SelisihUsulan
(20 April 2017)
1 Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
160,044.3 160,044.3
2 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
33,667.2 33,667.2
3 Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi
110,147.3 110,147.3
4 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2,532,034.3 2,532,034.3
5 Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 273,275.7 273,275.7
6 Program Pengembangan Daerah Tertentu 257,406.3 257,406.3
7 Program Pembangunan Daerah Tertinggal 304,208.9 304,208.9
8 Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
257,398.3 257,398.3
9 Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
293,429.5 297,346.2
Total 4,221,611.8 4,225,528.6 3,916.7 4,225,528.6
Penambahan anggaran digunakan untuk Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dalam rangka mendukung Program Prioritas Reforma Agraria untuk Proyek KL Fasilitasi Sertifikasi Lahan Transmigrasi
Alokasi Rupiah Murni Belum Termasuk :
1. Belanja Operasional Pegawai (komponen 001) : 296.714,0
2. Belanja Operasional Barang (komponen 002) : 180.370,5
19
REPUBLIK INDONESIA
Kode Kegiatan
Indikator Output TargetPagu
Indikatif 2018 **)
Program Pengembangan Daerah Tertentu 257.406,35494 Penanganan Daerah Rawan Pangan 29.000,0
Bantuan Input Produksi Pertanian dan diversifikasi pangan di Daerah Rawan Pangan 9 Kab 7.650,0Pembangunan Embung dan Bangunan Air lainnya 10 unit 12.500,0
Pembangunan Gudang Pangan Lokal 8 unit 4.800,05495 Pengembangan Daerah Perbatasan 134.265,4
Pengembangan Investasi Kawasan Perbatasan Negara di daerah tertinggal 12 pelaku usaha 2.000,0
Pembangunan Jalan Sirip Perbatasan di daerah tertinggal 50 Km di 10 Kab 89.000,0
Pembangunan PLTS 15 kWp di Kawasan Perbatasan di daerah tertinggal 5 Unit di 5 Kab 20.000,0Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kawasan Perbatasan di daerah tertinggal 500 KK di 5 Kab 15.000,0
5496 Penanganan Daerah Rawan Bencana 11.500,0
Masyarakat dan pemerintah yang dilatih dalam menghadapi bencana 50 orang di 20 kab
3.750,0
5497 Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 60.000,0
Pengadaan Kapal Barang di Pulau Kecil dan Terluar 4 unit 8.520,0
Pengadaan Kapal Penumpang di Pulau Kecil dan Terluar 4 unit 15.000,0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Pulau Kecil 400 KK di 4 Kab 8.000,0
Pembangunan PLTS 4 unit 8.000,0
Pengembangan Potensi Kelautan dan Perikanan di Pulau Kecil dan Terluar (Aquaculture) 3 kab 15.000,0
5498 Penanganan Daerah Pasca Konflik 8.000,0Pelatihan Aparatur Pemerintah terkait perencanaan dan penganggaran sensitif konflik 4.000,0
Proyek Prioritas K/L dalamProgram Pengembangan Daerah Tertentu
21
REPUBLIK INDONESIA
AGENDA RANGKAIAN MUSRENBANGNAS 2017
21
11 April
Rakorbangpus
26 April
Pembukaan Musrenbangnas
27-28 April 2-3 Mei 4-5 Mei 8-9 Mei
Pembahasan Desk per Prioritas Nasional
Forum Pembahasan bagi Provinsi:• Maluku• Maluku Utara• Papua• Papua Barat
Forum Pembahasan bagi Provinsi:• Kaltara• Kaltim• Sulut• Gorontalo• Sulteng• Sulbar• Sulsel• Sultra• NTB• NTT
Forum Pembahasan bagi Provinsi:• Aceh• Sumut• Riau• Sumbar• Kepri• Jambi• Bengkulu• Kep. Babel• Sumsel• Lampung
Forum Pembahasan bagi Provinsi:• Banten• Jabar• DKI Jakarta• DI Yogyakarta• Jateng• Jatim• Bali• Kalbar• Kalteng• Kalsel
12-21 April(6 hari kerja)
• Multilateral Meeting (dilaksanakan oleh masing-masing penanggungjawab PN)
• Bilateral Meeting(dilaksanakan oleh masing-masing direktorat sektor Bappenas)
Pembahasan Desk Papua
22
REPUBLIK INDONESIA
Kementerian PPN/BappenasDirektur Penanggung Jawab
PNDirektorat Sektor Bappenas
PEMBAHASAN DESK PER PRIORITAS NASIONAL
Kementerian/LembagaKepala Biro Perencanaan K/L
Pemerintah DaerahKepala Bappeda Provinsi
PESERTA
WAKTU DAN TEMPATWaktu Pelaksanaan8 (delapan) hari kerjaKamis tanggal 27 April 2017 sampai dengan hari Selasatanggal 9 Mei 2017
4
Tempat PelaksanaanHotel Bidakara
KONSEP MEKANISME PENYELENGGARAAN
• Pembahasan akan dilakukan dalam bentuk forum multilateral
antara penanggung jawab PN, K/L, dan Bappeda Provinsi.• Teknis pelaksanaan:
• Setiap provinsi diberikan waktu pembahasan selama 1,5
jam untuk masing-masing PN.• Masing-masing provinsi membahas 5 PN dalam 1 hari.• Untuk PN besar (Pro-KL yang dibahas banyak) dipecah
kedalam beberapa desk pada satu ruangan. • Khusus untuk Papua dan Papua Barat terdapat sesi
pembahasan desk Papua.
• Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, DJA dan DJPK Kemenkeu dapat turut hadir dalam setiap desk pembahasan.
23
REPUBLIK INDONESIA
SUBSTANSI PEMBAHASAN PER DESK
Pembahasan yang akan dilakukan dibagi per Prioritas Nasional dengan mempertimbangkan jumlah Program Prioritas sampai dengan Proyek K/L. PN dengan jumlah PP dan Pro K/L banyak dapat dipecah kedalam beberapa desk.
Substansi yang dibahas adalah hal-hal yang masih dispute (residu) dari hasil pembahasan secara virtual dalam aplikasi e-planning
Inti pembahasan dalam desk yaitu Program Prioritas PN yang ada dalam e-planning yang ada dilaksanakan di daerah (top-down)
Selain itu, pembahasan secara cepat terkait meliputi :• Usulan dari SIMU yang dibiayai oleh APBN yang mendukung PN• Usulan dari Daerah yang dibiayai oleh APBD yang mendukung PN• Usulan dari Daerah yang dibiayai oleh Pihak Lain (Swasta, BUMN, KPBU dll) yang mendukung PN• Usulan dari Daerah ke K/L yang dibiayai oleh DAK (menunggu arahan Rapim)
Kesepakatan akan dituangkan kedalam berita acara kesepakatan yang ditandangani oleh K/L, Bappeda Provinsi dan Penanggungjawab Program Prioritas
1
2
3
4
5
23
24
REPUBLIK INDONESIA
PEMBAHASAN DESK PER PRIORITAS NASIONAL
24
KODE PN
PRIORITAS NASIONAL JUMLAH DESK
1 PENDIDIKAN 1 desk
2 KESEHATAN 2 desk
3 PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1 desk
4 PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA 1 desk
5 KETAHANAN ENERGI 1 desk
6 KETAHANAN PANGAN 2 desk
7 PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1 desk
8 INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN 1 desk
9 PEMBANGUNAN WILAYAH 3 desk
10 POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN 1 desk
JUMLAH DESK 14 desk
Pembagian Desk per Prioritas Nasional
• Kebutuhan Pembahas dari Kementerian/Lembaga adalah 2 orang di setiap Desk terkait (Pemetaan lihat Lampiran).
• Biro Perencanaan dapat mengirimkan Pejabat/Staf dari unit Eselon I/II yang dapat mengambil keputusan (sebagai Pembahas) di setiap desk tersebut (Pemetaan Program K/L terkait di setiap desk sesuai dengan Lampiran Surat Undangan acara ini).
• Setiap Pejabat yang menjadi Pembahas diharapkan diberikan Surat Tugas untuk pembahasan tersebut serta memberikan nomor kontak (handphone) ke Panitia.
• Surat Tugas paling lambatdiserahkan kepada Panitia padahari Jumat, 21 April 2017 melaluiemail [email protected]
25
REPUBLIK INDONESIA
• Dalam 2 hari terdapat 10provinsi dengan pembagianprovinsi di wilayah paling timurIndonesia berada di haripertama pembahasan, sertawilayah Jawa, Bali dan sebagianKalimantan di hari terakhir.
• Khusus untuk Papua dan PapuaBarat terdapat pembahasandesk Papua yang direncanakanakan dilaksanakan setelahpembukaan Musrenbangnas (26April 2017)
PEMBAHASAN DESK PER PRIORITAS NASIONAL
Pembagian Provinsi untuk Pembahasan Desk
Musrenbangnas Tahun 2017
No Hari Tanggal Provinsi
1Kamis dan
Jum’at
27 dan 28 April 2017
(4 provinsi)
Maluku Papua
Maluku Utara Papua Barat
2Selasa dan
Rabu2 dan 3 Mei 2017
(10 provinsi)
Kalimantan Utara Sulawesi BaratKalimantan Timur Sulawesi Selatan
Sulawesi Utara Sulawesi TenggaraGorontalo NTB
Sulawesi Tengah NTT
3Kamis dan
Jum’at4 dan 5 Mei 2017
(10 provinsi)
Aceh JambiSumatera Utara Bengkulu
RiauKep. Bangka
BelitungSumatera Barat Sumatera SelatanKepulauan Riau Lampung
4Senin dan
Selasa8 dan 9 Mei 2016
(10 provinsi)
Banten Jawa TimurJawa Barat BaliDKI Jakarta Kalimantan Barat
DI Yogyakarta Kalimantan TengahJawa Tengah Kalimantan Selatan
25
26
REPUBLIK INDONESIA
PERAN KEMENDES PDTT
26
• Melakukan PENAJAMAN program dan kegiatan terutama volume, pagu dan lokasi dengan indikator yang benar-benar terukur, nyata dan dapat dicapai;
• Memastikan KESIAPAN pelaksanaan program dan kegiatan dengan melakukan langkah sebagai berikut:
• Rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk mendapat dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran;
• Rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendapat dukungan lokasi program dan kegiatan terutama kesiapan lahan, kesesuaian RTRW, kesiapan lembaga/organisasi, kesiapan aparat, dan kesiapan masyarakat;
• Mengikuti pelaksanaan MUSRENBANGNAS secara aktif dalam setiap program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan yang relevan.