tijauan yuridis sjsn
DESCRIPTION
sister Jamainan Sosial NasionalTRANSCRIPT
JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 2 Nomor 8 (2013) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2013
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT BAGI WARGA MISKIN DI KABUPATEN KUTAI BARAT
Ferdinandus Ami Firdaus Anggriawan1 ([email protected])
Ivan Zairani Lisi2 ([email protected])
Abstrak
Ferdinandus Ami Firdaus A. 0710015270. Ivan Zairani Lisi SH., S.Sos., M.Hum. Insan Tajali Nur SH., M.H. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Bagi Warga Miskin Di Kabupaten Kutai Barat.
Kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama ini tergolong rendah. Tingkat
kemiskinan menyebabkan masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang tergolong mahal. Kesehatan adalah hak dan
investasi, setiap warga negara berhak atas kesehatannya termasuk masyarakat miskin, untuk itu diperlukan suatu sistem yang mengatur pelaksanaan bagi upaya
pemenuhan hak warga negara untuk tetap hidup sehat. Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan tersebut, Negara telah
menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan kajian terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi warga miskin di Kabupaten Kutai
Barat, apakah telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
903/MENKES/PER/V/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris, yaitu penelitian untuk
menganganalisis ketentuan peraturan pokok tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
903/MENKES/PER/V/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat dan sumber-sumber hukum yang berlaku dan akan dilanjutkan dengan meneliti bagaimana implementasi yang diterapkan dilapangan.
1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 2 Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 8
2
Bahwa pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di kampung Tiong Ohang kecamatan Long Apari Kabupaten Kutai Barat masih
belum berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Sasaran yang
tidak tepat, pelayanan kesehatan yang belum efektif, pendanaan program yang belum jelas, serta pengorganisasian, peran dan fungsi pemerintah yang tidak
optimal. Saran penulis agar pemerintah lebih serius dalam melakukan sosialisasi dan
koordinasi serta melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan pihak pemberi
pelayanan kesehatan demi terwujudnya program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang efektif.
Kata kunci : Jaminan Kesehatan Masyarakat
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Program (Ferdinandus Ami)
3
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pembangunan nasional merupakan sarana yang penting untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahwa pada hakekatnya pembangunan
nasional itu adalah pembangunan manusia seutuhnya yaitu untuk membangun
kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya, sedangkan tujuan
pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan
makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Republik Indonesia.
Ruang lingkup pembangunan nasional sangat luas, maka
pelaksanaannya harus secara berencana, menyeluruh, bertahap dan berlanjut.
Pada tiap-tiap tahap diharapkan dicapai keselarasan dalam kemajuan lahiriah dan
batiniah yang merata mencakup seluruh rakyat, dengan kadar keadilan sosial
yang meningkat, dengan demikian pembangunan adalah suatu proses yang
berjalan terus menerus. Masyarakat adalah pelaksana utama pembangunan
sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan
menciptakan suasana yang menunjang menuju tercapainya tujuan pembangunan
nasional. Kesehatan adalah hak dan investasi, setiap warga negara berhak atas
kesehatannya termasuk masyarakat miskin, untuk itu diperlukan suatu sistem
yang mengatur pelaksanaan bagi upaya pemenuhan hak warga negara untuk
tetap hidup sehat. Kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama ini tergolong
rendah, selama ini masyarakat terutama masyarakat miskin cenderung kurang
memperhatikan kesehatan mereka. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya
tingkat pemahaman mereka akan pentingnya kesehatan dalam kehidupan,
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 8
4
padahal kesadaran rakyat tentang pemeliharaan dan perlindungan kesehatan
sangatlah penting untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Disisi lain, rendahnya derajat kesehatan masyarakat dapat pula disebabkan oleh
ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena
mahalnya biaya pelayanan yang harus dibayar. Tingkat kemiskinan menyebabkan
masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan
yang tergolong mahal. Jika tidak segera diatasi, kondisi tersebut akan
memperparah kondisi kesehatan masyarakat Indonesia, karena krisis ekonomi
telah meningkatkan jumlah masyarakat miskin dan mengakibatkan naiknya biaya
pelayanan kesehatan, sehingga semakin menekan akses mereka karena biaya
yang semakin tak terjangkau.
Mengingat kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan
masyarakat, maka pemerintah harus menciptakan suatu pembangunan kesehatan
yang memadai sebagai upaya perbaikan terhadap buruknya tingkat kesehatan
selama ini. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
pasal 28 H ayat (1) telah diatur hak untuk memperoleh hidup sehat. Dan dalam
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 pasal 4
tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan.
Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh
perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur
agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat
miskin dan tidak mampu.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Program (Ferdinandus Ami)
5
Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan sejak
tahun 2005 Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan dan
kendala tersebut melalui pelaksanaan kebijakan Program Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat Miskin. Program ini diselenggarakan oleh Departemen
Kesehatan melalui penugasan kepada PT Askes (Persero). Program ini dalam
perjalanannya terus diupayakan untuk ditingkatkan melalui berbagai perubahan-
perubahan. Meskipun program Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi warga miskin
ini telah dilaksanakan dan telah berjalan, pada kenyataannya pelaksanaan
program dilapangan khususnya di Kabupaten Kutai Barat belum berjalan secara
optimal karena masih banyak ditemukan berbagai hambatan dan kendala yang
dihadapi. Adanya hambatan dan kendala yang dihadapi berpengaruh sangat
besar dalam manghambat kelancaran program jaminan kesehatan masyarakat
miskin. Salah satu syarat keberhasilan program ini sangat tergantung pada
ketepatan pengidentifikasian sasaran.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka
dapat disampaikan perumusan masalah sebagai berikut :
1. Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat Bagi Warga Miskin Di Kabupaten Kutai Barat?
2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Untuk Mendapatkan
Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Bagi Warga Miskin Di
Kabupaten Kutai Barat?
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 8
6
Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan beberapa hal sebagai
berikut :
Untuk mengetahui hambatan yang timbul dalam Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat Bagi Warga Miskin Di Kabupaten Kutai Barat.
Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan masyarakat dalam mendapatkan
pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Bagi Warga Miskin Di Kabupaten Kutai
Barat.
Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Menurut jenis sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif yaitu
suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti
mungkin tentang manusia atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini
bersifat pemaparan dan menjelaskan untuk memperoleh gambaran
secara menyeluruh dan sistematis mengenai pelaksanaan jaminan
kesehatan masyarakat bagi warga miskin di Kabupaten Kutai Barat.
2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian
empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer.
Yang artinya penulisan skripsi ini berdasarkan atas suatu kajian aspek
hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma–
norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sehingga dapat
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Program (Ferdinandus Ami)
7
diketahui prosedur pelaksanaan jaminan kesehatan bagi masyarakat
miskin di Kabupaten Kutai Barat.
3. Pendekatan Masalah
Pendekatan masalah merupakan strategi penelitian untuk menyelesaikan,
memecahkan, mencari solusi yang efektif dan efisien terhadap
permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sehingga mencapai
tujuan yang diinginkan. Pendekatan masalah yang akan dilakukan oleh
penulis adalah sosiologi approach, yaitu membahas permasalahan yang
terjadi di dalam masyarakat dengan melakukan wawancara kepada pihak-
pihak yang terkait untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh
penulis, serta meninjau pada undang-undang yang berlaku (statute
approach).
4. Lokasi Penelitian
Pada bagian ini memuat tentang tempat dimana penelitian tersebut
dilakukan untuk mendapatkan data-data yang berasal dari responden
yaitu masyarakat kampung Tiong Ohang dan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Kutai Barat. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kampung
Tiong Ohang Kecamatan Long Apari dan di Dinas Kesehatan Komplek
Perkantoran Pemkab Kubar Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai
Barat.
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 8
8
5. Waktu dan Jadwal Penelitian
Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini menurut persetujuan dan
penunjukan dosen pembimbing penulis adalah sejak tanggal 16 Januari
2012 dan berakhir tanggal 16 Juni 2012.
PEMBAHASAN
Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28H dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
tersebut mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak
memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan Negara bertanggung
jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi
masyarakat miskin dan tidak mampu. Jamkesmas adalah program jaminan
kesehatan yang diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin.
Program Jamkesmas memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk
menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh
pemerintah agar kebutuhan dasar kesehatannya yang layak dapat terpenuhi.
Iuran bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dalam Program Jamkesmas
bersumber dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) dari mata
anggaran kegiatan belanja bantuan sosial. Pada hakikatnya pelayanan kesehatan
terhadap peserta menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu seluruh daerah,
termasuk Kabupaten Kutai Barat sangat diharapkan dapat berpartisipasi
membantu pemerintah pusat didalam pengembangan Jaminan Kesehatan ini.
Untuk itu pemerintah Kabupaten Kutai Barat berkewajiban memberikan kontribusi
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Program (Ferdinandus Ami)
9
bagi daerahnya sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat
miskin. Program Jamkesmas diselenggarakan berdasarkan konsep asuransi sosial.
Program ini diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk mewujudkan
portabilitas pelayanan sehingga pelayanan rujukan tertinggi yang disediakan
Jamkesmas dapat diakses oleh seluruh peserta dari berbagai wilayah di Indonesia
termasuk Kabupaten Kutai Barat, dan agar terjadi subsidi silang dalam rangka
mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.
Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilaksanakan di kampung Tiong
Ohang kecamatan Long Apari Kabupaten Kutai Barat, beberapa hambatan yang
dihadapi dalam pelaksanaan program jamkesmas antara lain meliputi :
a. Sasaran Kepesertaan
Sasaran kepesertaan yang belum tepat dan akurat. Data peserta Jamkesmas
masih mengacu pada data makro BPS Tahun 2008, dan ditetapkan by name by
address oleh Bupati. Dengan demikian masih banyak terjadi kendala perubahan-
perubahan data di lapangan seperti banyaknya kelahiran baru, kematian, pindah
tempat tinggal, perubahan tingkat sosial ekonomi dan masih ada warga yang
telah di data namun tidak mendapatkan kartu peserta jamkesmas, serta masih
ada warga yang seharusnya menjadi peserta jamkesmas namun tidak terdaftar
menjadi peserta jamkesmas. Menurut penulis seharusnya Pemerintah melakukan
pembaharuan data penduduk secara berkala, tidak berpatokan pada data-data
yang terdahulu. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat bahwa perubahan data-
data penduduk yang ada dilapangan seperti yang telah disebutkan sebelumnya,
bisa terjadi setiap hari bukan setiap beberapa tahun sekali. Pembaharuan data-
data penduduk secara berkala penting dilakukakan demi mendapatkan data yang
akurat, sehingga sasaran peserta Jamkesmas tepat sasaran.
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 8
10
Selain masalah yang ada di atas ternyata masih ada masalah lain yaitu
penyalahgunaan rekomendasi dari institusi yang berwenang, penyalahgunaan
kartu oleh yang tidak berhak. Permasalahan tersebut di atas disebabkan masih
belum adanya kesamaan persepsi antara Verifikator Independen, Petugas di
lapangan dan fasilitas kesehatan.
b. Pelayanan Kesehatan
Kendala dalam pelayanan kesehatan antara lain sebagai berikut :
1) Masih terdapat penolakan pasien Jamkesmas dengan alasan kapasitas puskesmas sudah penuh (meskipun kasusnya sangat sedikit).
2) Masih ada pasien jamkesmas yang belum terlayani secara baik.
3) Sistem rujukan belum berjalan dengan optimal, peserta jamkesmas masih dimintai surat keterangan miskin oleh pihak rumah sakit yang diketahui
oleh pejabat kampung. Seharusnya pihak Rumah Sakit meminta surat keterangan miskin kepada masyarakat yang hendak mengakses
pelayanan program jamkesmas tetapi tidak memiliki kartu peserta
jamkesmas tapi benar miskin dan tidak terdaftar pada kepesertaan jamkesmas.
4) Puskesmas belum menerapkan kendali mutu dan kendali biaya, peserta jamkesmas masih dikenakan biaya dalam mendapatkan obat, AMHP dan
darah serta penyediaan dan distribusi obat belum mengakomodasi kebutuhan pelayanan obat program jamkesmas di Tiong Ohang.
5) Penetapan status kepesertaan jamkesmas atau bukan peserta jamkesmas
sejak awal masuk rumah sakit. 6) Prosedur yang berbelit-belit seakan peserta sedikit dipersulit dalam
mengakses program jamkesmas. 7) Keterbatasan fasilitas kesehatan yaitu keberadaan puskesmas yang hanya
ada satu di kecamatan Long Apari yang berpusat di kampung Tiong
Ohang, sementara jarak antara tiap kampung sangat jauh yang minimal dapat ditempuh dalam waktu paling cepat berkisar satu jam lamanya.
Sedangkan Rumah Sakit hanya berada pada ibukota Kabupaten Kutai Barat, jarak antara kecamatan Long Apari ke ibukota Kabupaten Kutai
Barat sangat jauh yakni ditempuh selama kurang lebih dua hari dua malam lamanya dan hanya dapat ditempuh melalui transportasi sungai.
Untuk mengakses Rumah Sakit yang berada di ibukota Kabupaten Kutai
Barat peserta jamkesmas juga dihadapkan dengan biaya transportasi dan akomodasi yang sangat besar.
8) Keterbatasan sumber daya manusia, tenaga medis pemberi pelayanan kesehatan yang masih sangat minim, hanya ada satu dokter umum dan
beberapa tenaga pembantu dokter seperti perawat, bidan dan mantri.
Keterbatasan sumber daya manusia dilengkapi pula dengan kualitas pelayanan yang masih rendah. Seperti pada saat jam kerja tidak ada
dokter atau perawat di tempat dengan berbagai alasan. Seharusnya
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Program (Ferdinandus Ami)
11
profesi seperti dokter atau perawat pada saat jam kerja wajib ada di
tempat, karena keadaan darurat yang berhubungan dengan kesehatan bisa terjadi kapan saja. Sehingga sudah seharusnya tenaga medis seperti
dokter dan perawat berada ditempat dan selalu siaga pada saat jam
kerja.
c. Pendanaan Program
Pertanggungjawaban pendanaan fasilitas kesehatan pada pelaksanaan
Jamkesmas masih ditemukan dua permasalahan pokok yaitu mengenai teknis
penerapan INA-DRGs dan ketepatan waktu pengiriman klaim. Permasalahan
teknis dalam penerapan pola pembayaran INA-DRGs antara lain:
1) Belum komprehensifnya pemahaman penyelenggaraan pola pembayaran
dengan INA-DRGs terutama oleh dokter dan petugas lainnya yang
menyebabkan belum terlaksananya pelayanan yang efisien dan
mengakibatkan biaya pembayaran paket seringkali dianggap tidak
mencukupi.
2) Belum semua RS memiliki kode RS dan penetapan kelas RS.
3) Belum semua RS pengampu dapat memberikan pembinaan tentang pola
pembayaran dengan INA-DRGs kepada RS di sekitarnya secara optimal.
Permasalahan waktu pengiriman klaim, yaitu ketidaktepatan waktu dalam
mengirimkan pertanggungjawaban klaim, bahkan masih ditemukan
beberapa rumah sakit belum dapat menggunakan format INADRGs secara
benar. Hal-Hal tersebut diatas yang menyebabkan peserta Jamkesmas
terkadang dikenakan biaya pengobatan, padahal peserta Jamkesmas
merupakan tanggungan Pemerintah. Hal tersebut sudah diatur oleh
Negara untuk mempermudah masyarakat miskin dalam mendapatkan
pelayanan kesehatan namun pada kenyataannya yang terjadi dilapangan
masyarakat miskin terbentur kembali pada masalah biaya pengobatan.
Dengan demikian, perlu kerja keras RS dan Tim Pengelola Pusat dan
Daerah agar pertanggungjawaban keuangan dapat diselenggarakan
sesuai dengan pengaturannya.
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 8
12
d. Peran dan Fungsi Pemerintah Kabupaten
Kinerja Tim Pengelola dan Tim Koordinasi Kabupaten dirasakan masih belum
berjalan secara optimal. Kendala yang dihadapi adalah operasional kegiatan
seperti kegiatan sosialiasi tentang pelaksanaan program ini kepada masyarakat
masih kurang optimal, hal tersebut ditandai dengan masih terdapat peserta yang
kurang paham tentang program jamkesmas sehingga tidak antusias terhadap
program ini serta tidak menggunakan kartu peserta jamkesmas dengan
sebagaimana mestinya. Hal tersebut juga dapat dilihat pada masyarakat yang
lebih memilih untuk berobat ke pengobatan tradisional atau dukun kampung.
Keseriusan peran dan fungsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
sangat penting dalam mengkoordinasikan juga mensosialisasikan Program
Jamkesmas kepada seluruh masyarakat miskin. Apabila maksud dan tujuan dari
diselenggarakannya Program Jamkesmas ini tersampaikan dengan baik dan benar
kepada masyarakat, sudah pasti peserta Jamkesmas dapat merasakan manfaat
dari Program Jamkesmas.
Adapun prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta
jamkesmas menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut :
1. Peserta yang memerlukan kesehatan dasar berkunjung ke Puskesmas dan
jaringannya 2. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, peserta harus menunjukan
kartu yang keabsahan kepesertaannya merujuk kepada daftar masyarakat miskin yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat. Penggunanan
SKTM berlaku untuk setiap kali pelayanan kecuali pada kondisi pelayanan lanjutan terkait dengan penyakitnya.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Program (Ferdinandus Ami)
13
3. Apabila peserta Jamkesmas memerlukan pelayanan kesehatan rujukan,
maka yang bersangkutan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan disertai surat rujukan dan kartu peserta yang ditunjukan sejak awal
sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, kecuali pada kasus gawat
darurat.
Pelayanan tersebut meliputi :
1. Pelayanan rawat jalan lanjutan (spesialistik) di Rumah Sakit,
BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM; 2. Pelayanan Rawat Inap kelas III di Rumah Sakit;
3. Pelayanan obat-obatan; 4. Pelayanan rujukan spesimen dan penunjang diagnostic; dan
5. Untuk memperoleh pelayanan rawat jalan di BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM dan RS peserta harus menunjukkan kartu
peserta. Bila berkas sudah lengkap, petugas PT Askes (Persero)
mengeluarkan Surat Keabsahan Peserta (SKP), dan peserta selanjutnya memperoleh pelayanan kesehatan.
Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 19 Ayat 2 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional disebutkan bahwa Jaminan kesehatan diselenggarakan
dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Dan
di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat juga menyebutkan bahwa manfaat jaminan yang diberikan
kepada peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh
(komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan
medik.
Adapun standar pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal 21 Undang Undang
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik meliputi ;
1. Dasar Hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, mekanisme dan prosedur
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 8
14
4. Jangka waktu penyelesaian 5. Biaya/tariff
6. Produk pelayanan 7. Sarana, Prasarana dan atau fasilitas
8. Kompetensi pelaksana
9. Pengawasan internal 10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
11. Jumlah pelaksana 12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan
sesuai dengan standar pelayanan
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko
keraguraguan 14. Evaluasi kinerja pelaksana
Peserta Jamkesmas di kampung Tiong Ohang kecamatan Long Apari
Kabupaten Kutai Barat seharusnya mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang
sama seperti masyarakat umumnya dengan adanya program yang dilaksanakan
oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi pada
kenyataannya dilapangan tidak demikian. Masalah kesehatan adalah masalah
bangsa yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak sehingga diperlukan
implementasi tentang pelayanan kesehatan yang baik dan benar. Pemerintah
dalam hal ini mempunyai peran yang sangat penting, hal tersebut tertuang dalam
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
yaitu :
Pasal 14
Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur,
menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya
kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Program (Ferdinandus Ami)
15
Pasal 15
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan,
fasilitas kesehatan, baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Pasal 16
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang
kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Pasal 17
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi,
edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan
memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Pasal 18
Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif
masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
Pasal 19
Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya
kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau.
Setelah memperhatikan dan mencermati peraturan-peraturan tersebut,
pelaksanaan program Jamkesmas di kampung Tiong Ohang kecamatan Long
Apari kabupaten Kutai Barat belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/Menkes/PER/V/2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Undang
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, serta Undang Undang Dasar
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 8
16
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena pada kenyataannya di lapangan,
masyarakat miskin yang merupakan subjek utama dalam program Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang seharusnya terjamin secara penuh
dalam pelayanan kesehatannya serta perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan masih belum dapat merasakan manfaat dari adanya program
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
Upaya Hukum
Pemerintah harus mengakui bahwa hingga saat ini masih terdapat banyak
permasalahan dalam pelaksanaan program jamkesmas yang ditemukan penulis
dalam penelitian ini. Permasalahan pelaksanaan program jamkesmas ini menjadi
kendala dalam mencapai suksesnya tujuan pemerintah untuk menciptakan
pelayanan kesehatan yang merata terhadap masyarakat miskin secara gratis.
Mengenai pelaksanaan Program Jamkesmas untuk masyarakat miskin ini
telah diatur oleh undang-undang, sehingga jika terjadi penyimpangan dalam
pelaksanaan program tersebut apalagi terdapat pihak yang dirugikan dapat
mengambil tindakan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 903/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, penyampaian keluhan atau
pengaduan dapat disampaikan oleh masyarakat penerima pelayanan, masyarakat
pemerhati dan petugas pemberi pelayanan kesehatan serta pelaksana
penyelenggara program.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Program (Ferdinandus Ami)
17
Penanganan keluhan atau pengaduan peserta Jamkesmas dapat dilakukan
dengan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
1. Semua keluhan atau pengaduan harus memperoleh penanganan dan
penyelesaian secara memadai dan dalam waktu yang singkat serta
diberikan umpan balik ke pihak yang menyampaikan.
2. Untuk menangani keluhan atau pengaduan dibentuk unit pengaduan
masyarakat (UPM) atau memanfaatkan unit yang telah ada di Rumah
Sakit atau Dinas Kesehatan.
3. Penanganan keluhan dilakukan secara berjenjang dari UPM atau unit
yang telah ada yang terdekat dengan sumber pengaduan di kabupaten
dan apabila belum terselesaikan dapat dirujuk ketingkatan yang lebih
tinggi.
Apabila tidak ada tanggapan yang memuaskan dari pihak Puskesmas atau
pihak Rumah Sakit maka peserta jamkesmas dapat mengambil langkah hukum.
Pasien atau peserta Jamkesmas selaku konsumen yang mengalami kerugian
dapat mengajukan gugatan kepada puskesmas atau Rumah Sakit selaku pelaku
usaha. Berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, langkah hukum penyelesaian sengketa yang dapat
ditempuh adalah sebagai berikut :3
1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan
pelaku usaha melalui pengadilan yang berada dilingkungan umum. 2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan
atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang
bersengketa. 3. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat 2, tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 8
18
4. Apabila telah dilakukan penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila
upaya tersebut diatas dinyatakan gagal atau tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.
Dalam hal ini gugatan tersebut dapat dilakukan perorangan atau lebih dari
satu yang sesuai dengan pasal 46 Undang-undang Perlindungan Konsumen.
Dalam hal ini juga diatur penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu pada
pasal 47 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
yang berbunyi : Penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untuk
mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau
mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak
akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Selanjutnya pada
pasal 48 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
diatur pula penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang mengacu pada
ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan
ketentuan dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.
Berdasarkan pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi
sengketa hukum maka ada dua macam cara penyelesaiannya, yaitu :
a. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi)
Pada bagian ini penyelesaian sengketa hukum dapat dilakukan tanpa melalui
pengadilan, dilakukan dengan mengambil jalan damai melalui pihak ketiga yang
dalam hal ini suatu lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara kedua
belah pihak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dalam prakteknya
dapat ditempuh dengan beberapa macam, yaitu :
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Program (Ferdinandus Ami)
19
1) Negoisasi
Negoisasi merupakan komunikasi dua arah ketika masing-masing pihak saling
mengemukakan keinginannya. Negoisasi adalah proses upaya untuk mencapai
kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang
dinamis dan beraneka ragam. Atau bisa dikatakan, negoisasi merupakan proses
tawar-menawar dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan.
2) Mediasi
Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak
ketiga (mediator), yakni pihak yang member masukan-masukan kepada para
pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Namun, pada masing-masing pihak
tidak terdapat kewajiban untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator.
Mediasi dapat dilakukan di pengadilan atau di luar pengadilan, tergantung
keinginan kedua belah pihak.
3) Konsiliasi
Adapun Konsiliasi prosesnya hampir sama dengan mediasi, tetapi biasanya
diatur oleh undang-undang. Ketika suatu pihak diwajibkan hadir, konsiliator
sebagai pihak ketiga cenderung menekan dan bertanggung jawab atas norma
sesuai undang-undang atau badan terkait, dan langkah hukum akan diambil bila
kesepakatan tidak tercapai.
4) Arbitrase
Arbitrase yaitu penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase. Artinya,
penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim
berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk atau menaati keputusan
yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau mereka tunjuk
b. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi)
Pada bagian ini penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur atau meja
pengadilan. Hal ini diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal
48 yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan mengacu pada ketentuan
tentang pengadilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan pasal
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 8
20
45. Dengan demikian jelas bahwa penyelesaian permasalahan hukum yang
dihadapi oleh peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat dapat diselesaikan melalui
dua cara, yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi) ataupun jalur diluar pengadilan
(non litigasi). Langkah-langkah penyelesaian permasalahan hukum tersebut
dapat diambil dan ditempuh tentunya dengan mengacu pada tata aturan dan
perundang-undangan yang berlaku. Untuk membantu penyelesaian permasalahan
hukum yang dihadapi masyarakat miskin tersebut, Negara telah membentuk
peraturan yang bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak serta mewujudkan
hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan
kedudukan di dalam hukum yaitu Undang-undang nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum, menyebutkan bahwa :4
1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
2. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
Bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum meliputi
masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara baik melalui
pengadilan ataupun diluar pengadilan. Masyarakat miskin selaku penerima
bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya
selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, selama
penerima bantuan hukum tidak mencabut surat kuasa.
4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Program (Ferdinandus Ami)
21
PENUTUP
Kesimpulan
1. Bahwa pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) di
kampung Tiong Ohang kecamatan Long Apari Kabupaten Kutai Barat masih
belum berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yaitu Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011
Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Hal
ini disebabkan dengan adanya beberapa permasalahan yang timbul sebagai
faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini. Beberapa permasalahan
yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program ini antara lain
sebagai berikut :
a. sasaran kepesertaan yang masih belum tepat sasaran
b. pelayanan kesehatan yang masih sangat jauh dari harapan yang
dipengaruhi oleh minimnya fasilitas kesehatan serta tenaga medis
sebagai penunjang pelayanan kesehatan yang tidak optimal
c. pendanaan program yang masih belum jelas untuk peserta
d. serta pengorganisasian, peran dan fungsi pemerintah kabupaten yang
masih kurang optimal dalam mensosialisasikan program ini kepada
masyarakat sehingga masih banyak ditemukan peserta yang belum
mengerti hak dan kewajiban mereka.
2. Masyarakat miskin dapat menyelesaikan permasalahan hukum melalui dua
cara, yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Kedua upaya hukum yang ditempuh
masyarakat miskin ini dapat ditunjang dengan adanya bantuan hukum yang
disediakan oleh Negara yang bertujuan untuk menjamin masyarakat miskin
dalam menghadapi permasalahan hukum hingga selesai.
Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 8
22
Saran
1. Demi terwujudnya program ini pemerintah diharapkan dapat meningkatkan
kinerja dalam mensosialisaikan kepada masyarakat tentang program jaminan
kesehatan masyarakat, turut mengawasi sacara langsung pelaksanaan
program ini serta cepat tanggap dalam menghadapi permasalahan-
permasalahan yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program
ini sehingga dapat ditanggulangi secara cepat dan tepat.
2. Menurut penulis, permasalahan dilapangan tidak akan terjadi jika Pihak
pemberi pelayanan kesehatan menjalankan kewajibannya dengan benar
sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Pemerintah
juga seharusnya turut mengawasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan
Masyarakat. Dengan melakukan koordinasi yang benar kepada pihak pemberi
pelayanan kesehatan agar melakukan tugas dan kewajibannya sesuai
peraturan yang berlaku. Serta tidak lupa pula untuk melakukan sosialisasi
secara optimal kepada masyarakat miskin selaku peserta Jaminan Kesehatan
Masyarakat agar peserta benar-benar mengetahui dan paham apa saja yang
menjadi hak dan kewajiban dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
Dengan demikian para pihak dapat mengetahui batasan hak dan kewajiban
masing-masing, sehingga pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Masyarakat dapat berjalan secara efektif.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Program (Ferdinandus Ami)
23
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Arikunto, Suharsimi. Dr. Prof, 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Edisi Revisi V, Jakarta
Hadi ,Sutrisno, 1989, Metode Research, Andi Offset, Yogyakarta
Kusuma, Hadi, 1995, Metode Pendekatan Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung
Salim, Emil, 1991, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, PT Mediyatama, Jakarta
Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta Soekanto, Soerjono, 1990, Sosiologi Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta
Sugiyono, 2009, Statistika Untuk Penelitian, Alfabeta, Jakarta
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Masyarakat
C. Dokumen Hukum, Hasil Penelitian, Tesis dan Disertasi
Peksa, Rheka Mardiawati, (2009), “Pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1079/MENKES/SK/XI/2008 Tentang Jaminan Kesehatan
Masyarakat (JAMKESMAS) Di Kota Samarinda. (Studi Di wilayah RT 23
Di Kelurahan Sungai Dama)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda.
D. Artikel, Jurnal Ilmiah, Artikel Koran, Artikel Internet dan Makalah
Seminar
Arikunto, Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Sugiyono, 2002, Statistika Untuk Penelitian www.ppjk.depkes.go.id/index.php/agenda/html diakses tanggal 20 Februari 2012