program sjsn oleh bpjs kesehatan
DESCRIPTION
BPJS KESEHATANTRANSCRIPT
-
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)
JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL (JKN)NASIONAL (JKN)
Kantor Pusat
BPJS Kesehatan
Jl. Letjen. Soeprapto - Cempaka Putih
Jakarta Pusat, Indonesia - 10510
-
Pengantar
Kepesertaan
Iuran
PT. Askes (Persero)
Manfaat Jaminan Kesehatan
Koordinasi Manfaat
Fasilitas Kesehatan
-
PENGANTAR
-
Jaminan Sosial adalah bentuk pelindungan sosial untuk menjamin
seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya
yang layak
Tujuan
-
Sistem Jaminan Sosial Nasional
Standar minimal Jaminan Sosial (Tunjangan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjanganpersalinan, tunjangan kecacatan, tunjangan ahli waris
Konvensi ILO 102 tahun 1952
Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkanPasal 28 H ayat 3
Hak konstitusional setiap orang Wujud tanggung jawab negara+
Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkanpengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat".
Pasal 28 H ayat 3 UUD 45
"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruhrakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidakmampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".
Pasal 34 ayat 2
UUD 45
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur
-
Kegotong-royongan
Nirlaba
Keterbukaan
Kehati-hatian
9 Prinsip
Jaminan Kesehatan
(diselenggarakan oleh
BPJS Kesehatan mulai 01
Jan 2014
5 Program Kemanusiaan
Manfaat
Keadilan sosial bagiseluruh rakyatIndonesia
3 Azas
Sistem Jaminan Sosial Nasional
Akuntabilitas
Portabilitas
Kepesertaan wajib
Dana amanat
Hasil pengelolaan danadigunakan seluruhnyauntuk pengembanganprogram dan sebesar-besarnya untukkepentingan peserta
Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan Hari Tua
Jaminan Kematian
Jaminan Pensiun
(diselenggarakan oleh
BPJS Ketenagakerjaan
mulai 01 Juli 2015)
Indonesia
-
Dasar Hukum
1 JANUARI 2014, PT ASKES (PERSERO) MENJADI BPJS KESEHATAN
-
KEPESERTAAN
-
Peserta Jaminan
Bukan PenerimaBantuan Iuran
(Bukan PBI)
Pekerja Penerima Upah(PPU)
Pekerja BukanPenerima Upah
Bukan PekerjaPeserta JaminanKesehatan
Bukan Pekerja
Penerima BantuanIuran
(PBI)
Miskin
Orang Tidak Mampu
-
Pegawai
Anak kandung, anak tiri
dan/atau anak angkat yang
sah dari peserta
(maksimal 3 orang)
Isteri/Suami yang sah dari
Pegawai
Peserta
(maksimal 3 orang)
Tidak atau belum pernahmenikah atau tidak mempunyaipenghasilan sendiri
Belum berusia 21 (dua puluhsatu) tahun atau belum berusia25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikanformal
Anggota keluarga yang ditanggung Perusahaan sebanyak-banyaknya berjumlah 5 (lima) orang yaitu
Pegawai dengan status K3
-
PHK/Cacat Total Tetap
Tidak bekerjakembali dan tidak Bekerja kembali
Peserta dengan Status PHK & Cacat Total Tetap
Dalam hal karyawan/pekerja yang menjadi Peserta Bukan PBI (Penerima Bantuan Iuran) mengalami
PHK / Cacat Total Tetap :
kembali dan tidakmampu bayar iuran
(6 bulan)
Menjadi
Peserta PBI
(Penerima Bantuan
Iuran)
Bekerja kembali
(6 bulan)
Perpanjang status kepesertaan dan bayar
iuran
-
IURAN
-
Berdasarkan Batas Upah (ceiling wage) Pegawai yang ditetapkanmaksimum 2x PTKP Status Wajib Pajak K1
Pemberi Kerja : 4%
Pekerja : 0,5% *)
Berlaku 01 Jan 2014 30 Jun 2015
Iuran bersumber dari : Pemberi Kerja
Pekerja
PekerjaPenerima Upah
(PPU)
Iuran
Kelas 1 Rp.59.500,-/org/bln
Kelas 2 Rp.42.500,-/org/bln
Kelas 3 Rp. 25,500,-/org/bln
Iuran bersumber dari :individu peserta
Pekerja BukanPenerima Upah(PBPU)
Bukan Pekerja(BP)
Keterangan :
*) Per 1 Juli 2015, kontribusi Pekerja meningkat menjadi 1%
-
Simulasi Perhitungan IuranDaftar PTKP per bulan
PTKP K/3 2.700.000
PTKP K/2 2.531.250
PTKP K/1 2.362.500
PTKP K/0 2.193.750
PTKP TK/0 2.025.000
Perhitungan Iuran Jaminan Kesehatan
Besaran Iuran untuk Penerima Upah Sesuai Pasal 16 C Perpres JK adalah
4% Ditanggung Pemberi kerja
BPJS Kesehatan
4% Ditanggung Pemberi kerja
0,50% Ditanggung oleh pekerja
Batas Minimum adalah UMK
Batas Maksimum adalah PTKP K1
1 Apabila pekerja gajinya dibawah PTKP
Perhitungannya :
Batas UMK 1.000.000
Gaji si A 1.500.000
Iuran BPJS adalah
Pemberi Kerja 60.000 4%
Pekerja 7.500 0,50%
Total 67.500
Berlaku sd
Juni 2015
-
Simulasi Perhitungan Iuran2 Apabila pekerja gajinya sama PTKP
Perhitungannya :
Batas UMK 1.000.000
Gaji si A 2.362.500
Iuran BPJS adalah
Pemberi Kerja 94.500 4%
Pekerja 11.813 0,50%
Total 106.313
3 Apabila pekerja gajinya diatas PTKP K1
Perhitungannya :
Batas UMK 1.000.000
Berlaku sd
Juni 2015
BPJS Kesehatan
Batas UMK 1.000.000
Gaji si A 4.000.000
Iuran BPJS adalah
Pemberi Kerja 160.000 4%
Pekerja 20.000 0,50%
Total 180.000
4 Apabila pekerja gajinyadiatas 2 kali PTKP
Perhitungannya :
Batas UMK 1.000.000
Gaji si A 10.000.000
Iuran BPJS adalah
Pemberi Kerja 189.000 4% 4.725.000,00 Batas Max
Pekerja 23.625 0,50%
Total 212.625
Berlaku sd
Juni 2015
Berlaku sd
Juni 2015
-
MANFAAT JAMINAN KESEHATAN
-
Bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup :
pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan obat,
bahan medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan
1. Manfaat Medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang
dibayarkan
Manfaat Jaminan Kesehatan
dibayarkan
2. Manfaat Non Medis yang ditentukan berdasarkan skala besaran
iuran yang dibayarkan, termasuk didalamnya manfaat akomodasi
Ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengankondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan
-
Pelayanan Kesehatan Tingkat
Pertama (RJTP dan RITP)
Pelayanan Kesehatan Rujukan
Tingkat Lanjutan (RJTL dan RITL)
Pelayanan Kesehatan yang Dijamin
Tingkat Lanjutan (RJTL dan RITL)
Pelayanan Kesehatan Lain yang
ditetapkan oleh Menteri
-
Faskes Primer meliputi
pelayanan
1. Administrasi pelayanan;
2. Pelayanan promotif dan preventif, meliputi :
Penyuluhan Kesehatan
Imunisasi Dasar
Keluarga Berencana
Screening Kesehatan
3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
(Faskes Primer)
pelayanankesehatan non
spesialistik yang mencakup:
4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun
non operatif;
5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
6. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat
pratama; dan
8. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi
medis (144 jenis penyakit yang hanya dilayani di FaskesPrimer).
-
Pelayanan Promotif dan Preventif
Penyuluhan Kesehatan adalah Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di Faskes Tingkat I
(Puskesmas, Dokterkeluarga, Klinik) , dan di Faskes Tingkat Lanjutan (Poli Spesialis).
Imunisasi Dasar mencakup BCG, DPT, Polio, campak dan Hepatitis B
Keluarga Berencana :
Pelayanan yang diberikan adalah untuk kontrasepsi mantap : Steril; vasektomi dan
tubektomi yang merupakan pelayanan rujukan di Rumah Sakittubektomi yang merupakan pelayanan rujukan di Rumah Sakit
Pelayanan KB seperti PIL, IUD, susuk, suntik ( alatkontrasepsi) dijamin jasanya di
Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I menjadi bagian dari kapitasi tetapi untuk
alat kontrasepsinya dari program Pemerintah (BKKBN)
Screening Kesehatan :
Pemriksaan IVA maksimal Rp. 25.000.-
Pemriksaan Pap Smear maksimal Rp. 125.000.-
Pemeriksaan gula darah maksimal Rp. 10.000.- Rp. 20.000.-
-
Pelayanan kesehatan
rujukan tingkat lanjutan,
mencakup :
Rawat Jalan tingkat
1. Administrasi pelayanan;
2. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh
dokter spesialis & subspesialis;
3. Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non
bedah sesuai dengan indikasi medis;
4. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
5. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan
indikasi medis;
6. Rehabilitasi medis;
Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
Rawat Jalan tingkat
lanjutan (Poli spesialis
RS) dan
Rawat inap di Rumah
Sakit
yang meliputi :
6. Rehabilitasi medis;
7. Pelayanan darah;
8. Pelayanan kedokteran forensik klinik; dan
9. Pelayanan jenazah pasien yang meninggal di Fasilitas
Kesehatan.
10. Perawatan inap non intensif; dan
11. Perawatan inap di ruang intensif.
12. Pelayanan Kesehatan lain yang di tetapkan oleh Menteri
-
Pelayanan Promotif dan Preventif
Pelayanan PersalinanPersalinan yang ditanggung BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama maupun Tingkat Lanjutan adalah persalinan sampai dengan anak ketiga.
Ambulan. Ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan satu ke
fasilitas kesehatan lainnya, dengan tujuan menyelamatkan nyawa pasien.fasilitas kesehatan lainnya, dengan tujuan menyelamatkan nyawa pasien.
-
Alat Bantu Kesehatan
Nilai Jaminan yang Dibayarkan Syarat Penggantian
(minimal)
Eilibility
Peserta Kelas 1 Rp.300.000 sferis 0,5D
silindris 0,25D
Paling cepat 2 Th.
Sekali sesuai dg.
indikasi medis Peserta Kelas 2 Rp.200.000
Peserta Kelas 3 Rp.150.000
Kacamata
Peserta datang Faskes Tingkat I, secara indikasi medis dirujuk ke polimata di RS jaringan BPJS
Kesehatan, mendapatkan resep kacamata, dilegalisir oleh Petugas BPJS Kesehatan, peserta
ke Optik jaringan BPJS Kesehatan
Nilai Jaminan yang
Dibayarkan
Eilibility
Maksimal
Rp. 1.000.000
Paling cepat 5 tahun sekali
sesuai dengan indikasi
medis
Alat Bantu Dengar
Nilai Jaminan yang
Dibayarkan
Eilibility
Maksimal
Rp. 350.000
Paling cepat 5 tahun
sekali sesuai dengan
indikasi medis
Kruk
ke Optik jaringan BPJS Kesehatan
Pemberian Alat Bantu Kesehatan merupakan pelayanan di Fasilitas Tingkat Lanjutan di Rumah Sakit.
Diberikan dengan Sistem Rujukan dengan bukti penunjang diagnostic dari dokter Spesialis bahwa pasien
membutuhkan alat bantu kesehatan.
Alat bantu disediakan oleh Rumah Sakit untuk nantinya ditagihkan ke BPJS Kesehatan oleh Rumah Sakit yang
bekerjasama
-
Alat Bantu Kesehatan
Collar Neck
Nilai Jaminan yang
Dibayarkan
Eilibility
Maksimal
Rp. 150.000
Paling cepat 2 tahun
sekali sesuai dengan
indikasi medis
Nilai Jaminan yang
Dibayarkan
Eilibility
Maksimal
Rp. 2.500.000
Tangan & kaki palsu
paling cepat 5 tahun
sekali sesuai dengan
indikasi medis
Protesa Alat Gerak
Korset Tulang Belakang
Nilai Jaminan yang EilibilityNilai Jaminan yang
Dibayarkan
Eilibility
Maksimal
Rp. 350.000
Paling cepat 2 tahun sekali
sesuai dengan indikasi
medis
Pemberian Alat Bantu Kesehatan merupakan pelayanan di Fasilitas Tingkat Lanjutan di Rumah Sakit.
Diberikan dengan Sistem Rujukan dengan bukti penunjang diagnostic dari dokter Spesialis bahwa pasien
membutuhkan alat bantu kesehatan.
Alat bantu disediakan oleh Rumah Sakit untuk nantinya ditagihkan ke BPJS Kesehatan oleh Rumah Sakit yang
bekerjasama
-
Alat Bantu Kesehatan
Protesa Gigi
Nilai Jaminan yang Dibayarkan Eilibility
Maksimal
Rp. 500.000 untuk masing2 rahang
Paling cepat 2 th. sekali
dengan Indikasi medis
Maksimal
Rp. 1.000.000
untuk gigi yang sama & full protesa
Untuk prothese gigi dapat dilayani Faskes Tk I/ Faskes Primer atau Faskes Tk. Lanjutan
Prothese gigi diberikan kepada Peserta BPJS Kesehatan yang kehilangan gigi sesuai indikasi medis Prothese gigi diberikan kepada Peserta BPJS Kesehatan yang kehilangan gigi sesuai indikasi medis
Penjaminan prothese gigi diberikan atas rekomendasi dari Dokter Gigi,
Prosedur pelayanan :
Peserta dating ke Dokter gigi jaringan BPJS Kesehatan, untuk kemudian dilaksanakan prothese gigi danklaim akan ditagihkan oleh Faskes Dokter gigi .
Atau atas rujukan dari Dokter gigi dirujuk ke Poli Gigi RS jaringan untuk kemudian dilakukan prothesegigi dan klaim akan ditagihkan oleh RumahSakit.
-
PESERTA
Bukan
Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Penerima Bantuan Iuran
(PBI)
Manfaat Akomodasi
PekerjaPenerima
Upah
Kelas I dan II
Pekerja BukanPenerima Upah
Kelas I, II dan III
Bukan Pekerja
Kelas I, II dan III
Miskin
Kelas III
Orang TidakMampu
Kelas III
-
Manfaat Akomodasi
Ruang Perawatan Kelas I
1. Pejabat Negara dan anggota keluarganya;
2. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun pegawai negeri sipil golongan ruang III dan
golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
3. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan
ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
4. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil
golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;
5. Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya;
6. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan
7. Peserta Pekerja Penerima Upah dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan gaji
atau upah diatas 1,5 (satu koma lima) sampai dengan 2 (dua) kali penghasilan tidak kena
pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya; dan
8. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk
Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.
-
Manfaat Akomodasi
Ruang Perawatan Kelas II
1. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan
golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
2. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan
ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
3. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan
ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;
4. Peserta Pekerja Penerima Upah dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan gaji
Ruang Perawatan Kelas III
1. Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
dan
2. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja dengan iuran untuk
Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.
4. Peserta Pekerja Penerima Upah dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan gaji
atau upah sampai dengan 1,5 (satu koma lima) kali penghasilan tidak kena pajak dengan
status kawin dengan 1 (satu) anak, beserta anggota keluarganya; dan
5. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja yang membayar iuran
untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II;
-
Peserta
Faskes Primer
dokkel, klinik,
PuskesmasRumah Sakit
Rujuk / Rujuk BalikRujukan Sesuai Indikasi Medis
Alur Pelayanan Kesehatan
PuskesmasRumah Sakit
yang kerjasama dg BPJS
KesehatanKondisi Gawat Darurat
Klaim
Kantor BPJS Kesehatan
-
1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur
dalam peraturan yang berlaku;
2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;
3. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja
terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
4. Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program kecelakaan lalu lintas yang
Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin
4. Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program kecelakaan lalu lintas yang
besifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu
lintas.
5. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
6. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
7. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
8. Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);
9. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
-
10. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat
melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
11. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin
she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian
teknologi kesehatan (health technology assessment);
12. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan
(eksperimen);
13. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Dijamin
13. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
14. Perbekalan kesehatan rumah tangga;
15. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar
biasa/wabah;
16. Biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah
(preventable adverse events); dan
17. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan
Kesehatan yang diberikan.
-
FASILITAS KESEHATANFASILITAS KESEHATAN
-
Penyelenggara Pelayanan Kesehatan
memenuhi persyaratan(credentialing)
wajib bekerjasamadengan BPJS Kesehatan
FasilitasKesehatan
milikPemerintah
memenuhi persyaratan(credentialing)
dapat menjalin kerjasamadengan BPJS Kesehatan
FasilitasKesehatan
milik swasta
-
MEKANISME
PENDAFTARAN PESERTAPENDAFTARAN PESERTA
-
CALON PESERTA
DARI BU/PERUSAHAANKANTOR BPJS KESEHATAN
PEKERJA PENERIMA UPAH (PPU)
1. Pekerja penerima upah didaftarkan oleh Pemberi kerja, mengisi dan menyerahkan
form registrasi Badan Usaha/Badan Hukum Lainnya dengan dilampiri data karyawan
dan anggota keluarga dengan format standar yang telah ditentukan
2. Setelah data BU di entry oleh
petugas maka akan diberi3. Petugas perusahaan Membayar iuran ke Bank
Mekanisme Pendaftaran Melalui Kantor
BPJS Kesehatan
BANK
petugas maka akan diberi
No. Virtual Account
berlaku 1 (satu) perusahaan
3. Petugas perusahaan Membayar iuran ke Bank
sesuai dengan Nomor Virtual Account
4. Dengan membawa bukti pembayaran
untuk dicetakkan Kartu BPJS Kesehatan dan sudah
dapat memanfaatkan jaminan kesehatannya
Pekerja Penerima Upah (PPU) yang tidak didaftarkan oleh Pemberi Kerja, dapat
mendaftarkan secara perorangan mengikuti mekanisme pendaftaran PBPU
-
CALON PESERTA KANTOR BPJS KESEHATAN
PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH (PBPU) & BUKAN PEKERJA (BP)
1. Mengisi Daftar Isian Peserta dengan mebawa :
Kartu Keluarga/KTP/paspor Pas Foto berwarna 3X4 1lbr
2. Setelah data di entry oleh
petugas maka akan diberi
3. Peserta Membayar lewat ATM/i-banking/Tunai
sesuai dengan Nomor Virtual Account
Mekanisme Pendaftaran Melalui Kantor
BPJS Kesehatan
BANKTeller / ATM
petugas maka akan diberi
nomor Virtual Account (VA)
setiap orang 1 (satu) No. VA
sesuai dengan Nomor Virtual Account
4. Dengan membawa bukti pembayaran
untuk dicetakkan Kartu BPJS Kesehatan
-
CALON PESERTA KANTOR BPJS KESEHATAN
4. Ke Kantor BPJS Kesehatan dengan
membawa :
Bukti pembayaran di Bank
Mekanisme Pendaftaran Melalui Bank
Pekerja Bukan Penerima Upah (PPU) & Bukan Pekerja (BP)
BANK
1. Membawa : Kartu Keluarga/KTP
2. Peserta mendaftar di Bank dan akan mendapatkan Nomor Virtual Account
3. Membayar lewat ATM/Tunai
Bukti pembayaran di Bank
KTP/KK sertaPas Foto Berwarna 3X4 1lbr
Untuk dicetakkan Kartu BPJS Kesehatan
-
HAK HAK HAK HAK KEWAJIBAN & SANKSIKEWAJIBAN & SANKSIKEWAJIBAN & SANKSIKEWAJIBAN & SANKSIHAK HAK HAK HAK KEWAJIBAN & SANKSIKEWAJIBAN & SANKSIKEWAJIBAN & SANKSIKEWAJIBAN & SANKSI
-
Hak Peserta
Kartu Peserta
Setiap peserta mendapatkan masing-masing
satu kartu
Akses Informasi
Buku Panduan
Pusat Layanan Informasi BPJS Kesehatan
500 400 7 hari/ 24 jam.
Kantor BPJS Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
Pengaduan/
Kritik/Saran
Kantor BPJS Kesehatan
Pelayanan Berjenjang pada :
Faskes Tk. I yang dipilih
Faskes Tk. Lanjutan berdasarkan rujukan
kecuali dalam kondisi emergency
Kantor BPJS Kesehatan setempat
Hot Line Service BPJS Kesehatan (No.
Mobile di setiap Kantor Perwakilan BPJS
Kesehatan)
-
Melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah Fasilitas Kesehatan Tk. 1.
Menjaga Kartu Peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan olehorang yang tidak berhak.
Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan (prosedur
Kewajiban Peserta
Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan (prosedurBPJS Kesehatan).
-
Pembayaran iuran lebih dari tanggal 10 dikenakan denda 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak, maksimal 3 bulan untuk PPU dan 6 bulan untuk
BPPU dan BP
Lebih dari 3 bulan untuk PPU dan 6 bulan untuk BPPU dan BP penjaminan kesehatan diberhentikan sementara
Apabila tidak mendaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan maka dikenakan Sanksi Administratif sesuai PerPres No.86 tahun 2013 berupa :
Sanksi
Sanksi Administratif sesuai PerPres No.86 tahun 2013 berupa :
Teguran tertulis (2X teguran)
Denda 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang
seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir;
dan/atau
Tidak mendapat pelayanan publik tertentu
-
SANKSI bagi Pemberi Kerja, tidak mendapatkan pelayanan publik meliputi :
Perizinan terkait usaha
Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek
Izin mempekerjakan tenaga kerja asing
Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
Izin Mendirkan Bangunan (IMB)
SANKSI bagi Setiap orang, tidak mendapatkan pelayanan publik meliputi :
Sanksi
SANKSI bagi Setiap orang, tidak mendapatkan pelayanan publik meliputi :
Izin Mendirkan Bangunan (IMB)
Surat Izin Mengemudi (SIM)
Sertifikat Tanah
Paspor; atau
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
-
Contoh Kartu Peserta
Nomor Peserta BPJS Kesehatan
NIK (sebagai Identitas Tunggal peserta)
Fasilitas Kesehatan TK I
Barcode (nomor register)
Tanggal cetak kartu
Peserta dapat menghubungi :
Jika ada keperluan koreksi kartu peserta karena ada
kesalahan data (nama, tanggal lahir, dan data lainnya
yang tidak berdampak pada iuran) maka pencetakan
kartu tersebut dilakukan di cabang BPJS Kesehatan
setempat
-
Peserta dapat menghubungi :
Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat
Pusat Layanan Informasi BPJS Kesehatan 500 400
Untuk pelayanan di RumahSakit dapat menghubungi BPJS Center di Rumah Sakit
provider BPJS Kesehatan
Keluhan dapat dikirimkan ke kantor BPJS Kesehatan terdekat : Kantor Cabang BPJS
Kesehatan, Kantor Layanan Operasional Kota/ Kabupaten BPJS Kesehatan
Pelayanan Informasi
Kesehatan, Kantor Layanan Operasional Kota/ Kabupaten BPJS Kesehatan
-
TERIMA KASIHTERIMA KASIH