tidak memiliki izin - audit board of indonesiaga pencabutan izin. kami tidak mau gara-gara melayani...
TRANSCRIPT
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perwal<il;:n Provinsi Ball
Hadar Salil
Ed isi
Hal
,, j,tmll, 6 9e$arnSer at'91
1.ll1l
.,'.i;ii ?i..i;..',
,{it1'$5J*$o'\,+#/
Tidak Memiliki IzinDENPASAR - Era laminan Kesehatan Nasional
(fIC.[), produk dari Badan Penyelenggara faminanSosial (BPfS) Kesehatan di Denpasar mendapatimasalah. Pasalnya, setelah dana kapitasi ditransferlangsung kepada puskesmas tanpa melalui Diskeslagi, maka pengadaan obatnya pun dilakukan dipuskesmas sendiri. Sayangnya, mayoritas pusk-esmas di Denpasar tak memiliki izin, sehinggadistributor obat ogah melaya4i pemesanan obat. "Bukan'kami tidak mau melayani. I(ami senangsaja m&yani. Thpi, kalau syaranrya tidakterpenuhi,kamitidakbisa melayanipesanan obat dari puskes-mas atau dari lainnyai' jelas salah satu sumber daripedagangbesarfarmasi (PBF) alias distributor obatdi Denpasar kepada koran ini Senin (1al9).
Sumber yang merupakan pimpinan cabangsalah satu distributor obat ini menjelaskan, PBFhanya bisa mendistribusikan kepada pihak-pihakyang memenuhi syarat. Di antaranyakepada fasil-itas pelayanan kefarmasian yang meliputi apotek,klinit puskesmas, toko obat, praktikbersam4 daninstalasi farmasi rumah sakit. Namun, pihak-pihakdimaksud harus memiliki izin operasional. Ken-yataannya, dia menyebutkan di Denpasar may-oritas puskesmas tidak memiliki izin operasional.
"Karena distribusi obat itu ada regulasinya. Salahsatunya harus memiliki izin operasional. Kenapa?Karena obat ini kan racwr, kalau dosisnya tepatmaka bisa menyembuhkan, kalau tidak tepat atauoverdosis malah jadi penyaki(' nrkasnya.
Syarat lainny4 calon pembeli obat ini juga harusmemiliki penanggungjawab, yakni apoteker, sertaadanya manajemen keuangan yang baik "IGlauizin dan apoteker ad4 tapi kemampuan memba-yamya seret y4, tidak kami layanij' beber dia r
) Baca Pembelian... Hal35
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perwal<ilarr Provirtsi Bali
Hadan Sall
Edisi . ,h.qai, l8 kgt 2otr
IHal :
--
l"o''-----l
r PEtEElltll...Sambungan dari hal 21
Sumber ini mengatakan, se-jatinya sejumlah puskesmasmeminta kepada distributoragar bisa dilayani pembelianobatnya. Bahkan, ada pihakpuskesmas yang merengek-rengek serta siap bertanggungjawab. Namun, diakui bahwahal ini tetap tidak bisa dibe-narkan, sebab kalau distributorberani melayani puskesmasyang tidak memiliki izin terse-but, maka pihak distributoryang bisa kena sanksi olehKementeiian Kesehatan.
"sanksinya dari tegtrran h.ing- .
ga pencabutan izin. Kami tidakmau gara-gara melayani pusk-esmas, kami yang kena sanksi.Ini berat buat kamii' terang dia.
Ketua Gabungan Pengusaha
Farmasi (GP Farmasi) DaerahBali IGNWarsika mengakri, dis-tribusi obat tidak bisa dilaktrkansembarangan. Harus ada syaratyang terpenuhi, yakni izin op-erasional pihak pemesan, mau-pun adanya penanggungjawabyalcri apoteker.
'Aturannya memang harusbegitui' terang Warsika.
Kepala UPT Puskesmas Den-pasar Utara III AA Ngurah Taru-maWijaya ketika ditemui koranini mengakui pengadaan obatuntuk memenuhi pelayananIKN agak terlambat. Dikatakan,sejak era IKN, maka pengadaanobat JIg{ dilakukan puskesmas,tidak lagi melalui Diskes. IGrenapengadaan obatnya langsungdilakukan puskesmas, makajumlah pembelian obatnyasedikit, tidak sekalian banyak
Dia mengalcri puskesmas yang
dipimpinnya tidak memiliki izin.Namun, dia menampikkalau per-masalahan izin ini menjadi dasarpenolakan disributor melayanipernbelian obat dari puskesmas."Bukan masalah izin. Memangagak lambatkarena baru. IGrni dipuskesmas baru belajar melalcr-kan pengadaan. Sebelumnyakan melalui Diskes. Kami tinggalngamprah di Diskes lalu diber-ikan obatrya. Tapi, untuk obatdari APBD tetap pengadaannyadi Disked' papar Thrurna lViiayabeberapa hari lalu
Kepala Puskesmas Dentim [VAA Dewi juga mengakui, pusk-esmas yang dipimpinnya be-lum memiliki izin bperasional,termasuk izin-izin lainnyasepertti IMB, HO, dan lain-lain. Sebab, puskesmas selamaini dianggap milik pemerintah,sehingga tidak perlu adanya
pengurusan izin seperti itu.Kemudian karena dari peratur-an yang baru mengenai JKN,maka mewajibkan puskesmasmelakukan pengadaan obatsendiri, tidak melaH Diskes.
"Sekarang kami mulai mengi-.luti proses itu (mengurus izin).Termasuk penetapan akreditasisetiap puskesmasi' terang dia.
Kepala Puskesmas DenPasarTimur II I Made Buda Wesna-'wa ketika dikonfirmasi Punmengakui, semua Puskesmasdi De-npasar tidak memiliki izinoperasional. Karena Puskesmasrelama ini harrya berbekal SK'
Walau demikian, dia mengakrsaat ini sedang diProses untukoengurusan izin tersebut.' oiiinggung soal izin Puskes-mas yang meniadi kendala Pi-trat distributor dalam melaYanipengadaan oba! Buda menga-
kui hal tersebut menjadi Perso-alan. Namun, dia mengalcu halini sempat dikomunikasiliandengan BPOM, agar pengadaanobat tidakn#rlu harus ada izin.
"Dari BilM akhimra mem-perbolehkarl, untuk Puskesmasyang belum Punya izin tetapbisa melakukan pdngadaanobat. Tapi, harus ada Penang-gungjary{bnYa minimal asistenapotekdrj't*as dia.
Karena itu, Buda pun mengalc.rsaat ini pengadaan obat Pusk-esmas untuk pelayanan JKN,sudah bisa dilakukan' beberaPapuskesmas. Narnun, dia men-gakui belum semua puskesmasmendapa&an obat yang diPe-san. Ketika ditanya puskesmasmana sajayang sudah mendaPatobat untuk pelayanan JXOI, diamengaku hampir semua.'Adabeberapajenis obat yang sudah
datang, tapi sebagian masihkami tunggui terangnya.
Namun, Kepala Dinas Kese-hatan Denpasar Luh Putu SriArmini ketika dihubungi koranini membantah izin operasionalpuskesmas menjadi kendaladalam pengadaan qbat' Diamengakui, masalahnya hanYapada proses pengadaan obatyang saat ini harus menggu--hakan e-tatalog. (ara/yor/yes)
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perwal<ilan Provinsi Bali
ffiadan Sall
Edisi , _gtry+, \8 Qtleurber ots
Haf :21
-
..,Sti'.,-,,tw'
t
,. Sebelum adanya JKN, Puskesmas di Denpasarmelakukan penqadaan obat di Diskes Denoasar.
Setelah era JKN yang menjadi program BPJSKesehatan, Puskesmas langsung menerima danakapitasi.
Dari dana kapitasi itu, 60 persen untuk jasapelayanan, dan 40 persen untuk obat, alkes habispakai, dan operasional.
Sejak era JKN, pengadaan obat untuk pelayananJKN di Puskesmas pun dilakukan langsung tanpamelalui Diskes Denoasar.
Ternyata, seluruh Puskesmas di Denpasar belummemiliki izin operasional, karena juga tidak memilikilMB. HO, izin linqkunqan dan lainnva.
. Karena puskesmas tidak memiliki izin, pihak
distributor atau pedagang farmasi besar (PBF) maupunPBF cabang tidak mau melayani pengadaan oba{ti.Karena bisa melanggar PP 51 Tahun 2009 tentangPekerjaan Kefarmasian, dan Peraturan lGpala BPOMRl NOMOR HK.03.1.34.11.12.75421ahun 2012 Tentang
izin distributor.
Akibatnya, hingga saat ini puskesmas di Denpasarkesulitan mendapatkan obat untuk pelayanan JKN.
" Di sisi lain, proses pengurusan izin puskesmas belumselesai hinooa kini.
.. Kalau sampai Oktober obat untuk puskesmas belumsampai, maka pelayanan JKN di Denpasar bisateroanoou slok obat mulai meniDis.
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPt( tll Perwal<il;rn Provinsi Bali
Radan Sall
Edisi
Hal' -?(
,or'tlli|'''- '
W
APBD Perubahan Badung MandekDewan Ngaku perubahan 2015, anggaran be-
lanja mencapai Rp 4 triliun.Akibat dari belqm ditetap-
kannya APBD perubahan 2015, .
maka kegiatan yang pengan-garannya pada APBD Peru-bahan tidak dapat diekskusi.Terkait belum ditetapkannyaAPBD Perubahan 2015, KomisiIII DPRD Badung yang mem-bidangi keuangan tak menolakKetua Komisi III I NyomanSatria menjelaskan, penetapanbelum dilakrkan karena belumada surat keputusan (SK) darigubemur Bali. Seperti diketahui,setelah dibahas di kabupaten,ABPD dikaji kembiili di PemprovBali. "Pembahasan dilakukan
bila gubernur telah mengelu-, arkan SK. Begitu SK gubemur
turun, langsung rapat denganTAPD mengesahkan APBD Pe-rubahani katapya.
Lantas kapan SK turun? Di-jelaskan Satria pihaknya belummemegang SK tersebut Namun,lanjut Satri4 biasanya SK guber-nur paling lambat 14 hari kerjasetelah APBD Perubahan diser-ahkan ke Provinsi. "Kami kerjacepat jika memang semuanyasudah oke, termasuk sudah adaSK gubemud' tandasnya Secaraterpisah, Wakil Ketua II DPRD3m1r5gg,1 1&4s Srrxarta tuenga-takan, SK gubemur sudah turunpada hari Rabu ( 16/9). (san/yes)
Terganjal SK GubernurMANGUPURA - Sudah
dua bulan berlalu, AnggaranPendapatan dan Belarja Daerah
, (APBD) Perubahan KabupatenBadung 2015 disepakati. Na-mun hingga kini belum APBDsebesar Rp 4 triliun itu belumditetapkan. DPRD padung dsneksekutif melalui TAPD (TimAnggaran Pemerintah Daerah),sepakat APBD perybahan ang-garan belanja melonjak hinggaRp 500 miha, Pada APBDinifuk'2015, belanja dipasang Rp 3,5triliun, sementara pada APBD
: 'J.Irql' , i8 kpt eo$
Sub Bagiarr Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perwal<ilan Provinsi Bali
Hadar Sall
Stok Obat Mulai MeniPisKEPAII\'Rrskesmas DenpasarTimur II I Made BudaWesnarva
menyatakaq, Frengenai pengadaan obat unnrk pelavanan IKN
vanesumt*#narlya aariaanatcapitasi dia alcri memangbanyak
ir"iUd|fd,,*pai. Dia pun mengalori, kalau kondisi ini ber-
i*rdsuttg sumpai bkober maka bisa mempengaruhi pelayanan'
"{alari tatnpai Oltober tidak juga datang obatnya, bisa
mpngganggu pgtalanra. Karena perbekalan obat sudah tipisi'
aku Buda yang juga ketua Forum Puskesmas se-Denpasar ini'oia menLraigkin, sejatinya pihak puskesmas menghendaki
aear pengadaai obat,iitatutcin di Diskes Denpasar slia' H-al
iill i"'gu,riln* memudahkan, sehingga puskesmas tidak perlu
rn"iuf"f.u" pengadaan lain. Namun, harapan ini bertepuk
sebelahtangan * , Baca$to..,. Hvr u
".Dana Ditransfer Setiap Bulanr Sf0K..
Sambungan dari hal 21
"Diskes maunya tetaP ialankan agar
J.:uskesmas yang langsung melakukanpengadaatt obat untuk JKN ini"' katanya'' Dii menielastan, dana kapitasi fKN yang
diterima puskesmas sebagai fasilitas kese-
hatan tingkat pefiamd (FKTP) tergantungdari iumlah peserta JKN dalam iangkauanput(etmut ini' Salah satunya Puskesmas
ilentim II, ini mendapat dana sekitar Rp
en untuk;'asa pelayanan yakni untuk upahdoktel perawat, apoteker, dan seluruh pega-
wai yang ada di puskesmas. Dan, sisanya40persen unruk obat, barang pakai habis, dan
operasional. Sekadar diketahui di Denpasarsila lurntatr peserta JKN saat ini mencapai878.245 oiang.
' Sementara itu, bila pengadaan obat un-tuk pelayanan JKN di Denpasar mengala-mi masalah lantaran dilakukan langsungpuskesmas yang temyata tidakpunya izin'iernvata tidak demikian di Karangasem.Hinlga saat ini, meski dana kapitasi |KNuntui. puskesmas ditransfer langsung ke
Ayu Trisnahari, belum lama ini.Dihubungi terpisah, Kadiskes Karangas-
em IGM Tirtayana, juga mengakui, pen-gadaan semua obat untuk semua pusk-esmas di Karangasem, terpusat di Diskes.Termasuk obat untuk JKN. Menurutnya,sebelum melakukan itu, sudah sempatkoordinasi dan kesepakatan semua pusk-
esmas. Pengadaan jenis obatnya jugasesuai usulan masi ng-masing puskesmas'
"Biar pengadaannya sekalian. Karena puslt-
esmas belum SLU (Badan Iayanan Umum)'Dan, itu tidak melanggat'' ielas Tirtayana'
Tak hanya pengadaan yang tersentral-isasi di Diskes, gudang penyimpanan obatuntuk puskesmas juga menjadi saltl diDiskes. Sehingga saat gudang obat Diskes
terbakal beberapa waktu lalu puskesmas
sempat terancam krisis obat. "Pengadaanobaf IxN juga di Dinas Kesehatan. Tapi,
bayarnya-teiap oleh puskesmas," tegas
Tirtayana. (yor/wan/Yes)
puskesmas, ternyata pengadaan obatnyaietap disentralisasi di puskesmas.
uv-^ ^^^-aAaan nl.atnrrq mpmqng tliia, pengadaan obitnya memang din^s kesehatan. Tidak ada pengadaanOinas kese"hatan. Tidak ada pengadaan
obat di puskesmas. Tapi, usulan obatnyatetap dari puskesmas. Kan, puskesrnasyang tahu kebutuhan obatnyai' tuturkepata Puskesmas Rendang Ni Komang
Edisi : .}rqqr, [& ]+fglltrgr-_ie_(t
H'r _i49_}=__
kepada puskesmas di muka, setiap bulan'Ariinva,-ada atau tidak adanya pelayanan
kesehatan untuk pasien JKN, maka tetap
utufr ,tt""auputkan klaim dana kalau sudah
rnfemberikari pelayanan kepada pasien' Diaptin mengaktri dari darra kapitasi, ini 60 pers-
an unruk Pasien JKN, maka tetaP
BPIS kepada Puskesmas. Berbeda
f I(BM, misalnYa di mana Pu*esmas