PRODUK PERENCANAAN

PRODUK RENCANA TATA RUANGMENURUT UU. NO. 26 TAHUN 2007

Produk rencana tata ruang menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 terdiri dari :

Rencana Umum Tata Ruang: RTRW Nasional RTRW Provinsi RTRW Kabupaten/Kota

Rencana Rinci Tata Ruang : RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Srtategis Nasional RTR Kawasan Strategis Provinsi RDTR Kabupaten/Kota dan RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Peraturan Zonasi

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Hal-hal yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, adalah :

1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional harus memerhatikan :a. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

b. Perkembangan permasalahan nasional dan global, serta hasil pengkajian

implikasi penataan ruang basional.

c. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;

d. Keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;

e. Daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup;

f. Rencana pembangunan jangka panjang nasional;

g. Rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan

h. Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah

kabupaten/kota

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Hal-hal yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, adalah :

1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional harus memerhatikan :a. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

b. Perkembangan permasalahan nasional dan global, serta hasil pengkajian

implikasi penataan ruang basional.

c. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;

d. Keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;

e. Daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup;

f. Rencana pembangunan jangka panjang nasional;

g. Rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan

h. Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah

kabupaten/kota

2. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat :

a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional;

b. Rencana struktur ruang wilayah nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama;

c. Rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis

nasional;

d. Penetapan kawasan strategis nasional;e. Arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka mengengah lima tahunan;

f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk:

a. Penyusunan rencaan pembangunan jangka panjang nasional;b. Penyusunan rencana pembangunan jangka mengengah nasional;c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah

nasional;

d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, dan serta keserasian antar sektor;

e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;

f. Penataan ruang kawasan strategis nasional; dan

g. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/ kota.

4. Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali

Jangka waktu Rancana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun, dan ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun.

Dalam kondisi strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana besar yang ditetapkan dengan undang-undang, atau perubahan batas teritorial Negara yang ditetapkan dengan undang-undang; RTRW Nasional ditinjau kembali lebih dari satu kali dalam lima tahun.

5. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

RTRW NasionalRencana struktur tata ruang nasional.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

1. Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada :

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

b. Pedoman bidang penataan ruang; dan

c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

2. Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memerhatikan:

a. Perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi;

b. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi;

c. Keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/ kota

d. Daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup;

e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

f. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang berbatasan;

g. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi; dan

h. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota.

3. Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat:

a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;

b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi.

c. Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi;

d. Penetapan kawasan strategis provinsi;

e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan

f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sangsi.

4. Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;c. Pemanfaatan ruang dan penendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;

d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan kesimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/ kota, serta keserasian antar sektor;

e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;

f. Penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan

g. Penataan ruang wilayah kabupaten/ kota.

5. Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali

Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun, dan ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun.

Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau perubahan batas teritorial negara dan/ atau wilayah provinsi yang ditetapkan dengan undang-undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ditinjau kembali lebih dari satu kali dalam lima tahun.

6. PenetapanRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

RTRW Jawa TimurRencana struktur tata ruang provinsi.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

1. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah propinsi;

b. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan

c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

2. Penyusunan RTRW Kabupaten harus memperhatikan:

a. Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;

b. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;

c. Keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;

d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

f. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang berbatasan; dan

g. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

3. RTRW Kabupaten memuat:

a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;

b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan presarana wilayah kabupaten;

c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budidaya kabupaten;

d. Penetapan kawasan strategis kabupaten;

e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan

f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan,

ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sangsi.

4. RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk:a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

b. Penyusunan Rncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;

d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;

e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

f. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

5. RTRW Kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

6. Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali Jangka waktu RTRW Kabupaten 20 tahun, dan ditinjau kembali satu kali dalam

lima tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana

alam skala besar dan/ atau perubahan batas tritorial negara, wilayah provinsi, dan/ atau wilayah kabupaten, RTRW Kabupaten ditinjau kembali lebih dari satu kali dalam lima tahun.

7. PenetapanRTRW Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

RTRW KabupatenRencana pola ruang RTRW Kabupaten Malang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

1. Penyusunan RTRW Kota mengacu pada:a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi;

b. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan

c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

2. Penyusunan RTRW Kota harus memperhatikan:a. Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi

penataan ruang kabupaten;

b. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kota;

c. Keselarasan aspirasi pembangunan kota;

d. Daya dukung dan daya tampung lingkung Daerah;

f. RTRW Kota /Kabupaten yang berbatasan; dan

g. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota.

3. RTRW Kota memuat:

a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kota;

b. Rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kota.

c. Rencana pola ruang wilayah kota yang meliputi kawasan lindung kota dan kawasan budidaya kota;

d. Penetapan kawasan strategis kota;

e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan

f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sangsi.

4. RTRW Kota menjadi pedoman untuk :a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota;

d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;

e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

f. Penataan ruang kawasan strategis kota.

5. RTRW Kota menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

6. Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali Jangka waktu RTRW Kota adalah 20 tahun, dan ditinjau kembali satu kali

dalam lima tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana

alam skala besar dan/ atau perubahan batas tritorial negara, wilayah provinsi, dan/ atau wilayah kota, RTRW Kota ditinjau kembali lebih dari satu kali dalam lima tahun.

7. PenetapanRTRW Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota.

8. Ruang Terbuka Hijau :Rencana Ruang Terbuka Hijau di dalam wilayah kota mencakup :

a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;

b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau; dan

c. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang

dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial d. Proporsi

Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. - Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah

kota.

- Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas

wilayah kota.

Distribusi ruang terbuka hijau publik di dalam wilayah kota disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

RTRW Kota SurabayaRencana Struktur Tata Ruang Kota Surabaya.

Rencana Terinci Kawasan Strategis Nasional

Rencana rinci kawasan strategis basional tata ruang diatur dengan Peraturan

Presiden. Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang

diatur dengan Peraturan Menteri.

Rencana Terinci Kawasan Strategis Provinsi Rencana rinsi tata ruang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang

diatur dengan Peraturan Menteri.

Rencana Terinci Kawasan Strategis Kabupaten Rencana rinsi tata ruang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten. Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang

diatur dengan Peraturan Menteri.

Rencana Terinci Kawasan Strategis Kota Rencana Rinci Tata Ruang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota. Ketentuan mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang

diatur dengan Peraturan Menteri.

Rencana Kawasan Strategis NasionalJabodetabekpunjur.

Rencana Kawasan Strategis KabupatenRencana penggunaan lahan Kawasan Bisnis Kota Kotabaru Kalimantan Selatan

Rencana Kawasan Strategis Kota Rencana penggunaan lahan Koridor Akim Kayat-MH. Thamrin-Abdul Kadir, Gresik

Rencana Kawasan Strategis KotaRencana pengembangan Kawasan Kaki Suiramadu Sisi Surabaya