GUBERNUR JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang a. bahwa Dmarketplace Pengadaan Barang/JasaPemerintah mempunyai peran yang pentingdalam upaya peningkatan pelayanan publik di DaerahProvinsi Jawa Barat;

b. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (2) huruf b PeraturanPresiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, diperlukan suatu petunjukteknis bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Baratuntuk pembelian melalui toko daring dalampemanfaatan Dmarketplace Pengadaan Barang/Jasa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Gubernur tentang Petunjuk TeknisPembelian Melalui Toko Daring dalam Pemanfaatan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;

Mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentangPembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita NegaraRepublik Indonesia tanggal4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang PemerintahanDjakarta Raya (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1950 Nomor 31, Tambahan l,embaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telahdiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 29 Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai lbukotaNegara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahanlrmbaran Negara Republik IndonesiaNomor 47441 danUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentangPembentukan Propinsi Banten (kmbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

1

,g'

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 05 TAI{UN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING DALAMPEMANFAATAN E-MARKETPLACE PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor5679],;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292, Tambahanl,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentangPerdagangan melalui Sistem Elekronik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 222,Tambahan tcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor64021;

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

6. Peraturan [rmbaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor7621;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNISPEMBELIAN MELALUI TOKO DARING DALAMPEMANF'AATAN E-MARKETPLACE PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal 1

I'

2

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:l. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan Daerah Provinsi.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.4. Biro Pengadaan Barang/Jasa adalah Biro Pengadaan

Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalampenyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah Provinsi.

6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnyadisebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatanPengadaan Baralg/Jasa Perangkat Daerah Provinsi yangdibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi yang diproses sejak identifikasi kebutuhansampai dengan serah terima hasil pekeq'aan.

7. Dmarketplae Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnyadisebut E-marketplace adalah pasar elektronik yangdisediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasapemerintah.

8. Platform Emarketplace Pihak Ketiga adalah F-marketplace yang dikembangkan/diselenggaralan olehpihak swasta penyedia sarana komunikasi elektronik danmedia transalsi pembelian atau Pengadaan Barang/Jasamelalui toko daring.

9. Toko Daring adalah tempat pelaku usaha/penyediabarang/jasa menjual produk melalui media elektronikPlatform Dmarketplace Pihak Ketiga.

10. Pembelian Melalui Toko Daring dalam Pemanfaatan .&marketplace Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangselanjutnya disebut Pembelian melalui Toko Daringadalah metode pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untukmendapatkan penyedia barang/jasa yang proses dantransaksinya dilakukan melalui serangkaian sistem,perangkat, komunikasi, dan prosedur elektronik PlatformE- marketplace Pihak Ketiga.

11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat danprosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ataumenyebarkan informasi elektronik.

12. Komunikasi Elektronik adalah setiap komunikasi berupapernyataan, deklarasi, permintaan, pemberitahuan ataupermohonan, konfirmasi, penawaran, penerimaanterhadap penawarair, yang memuat kesepakatandiantara para pihak untuk pembentukan ataupelaksanaan suatu pedanjian/kontrak yang dilakukansecara elektronik (daring).

13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PAadalah pejabat pemegang kewenangan penggunaanzrnggaran Perangkat Daerah.

14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkatKPA adalah pejabat yang diberi kuasa untukmelalsanalan sebagian kewenangan PenggunaAnggaran dalam melaksanakan sebagian tugas danfungsi Perangkat Daerah.

15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkatPPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPAuntuk mengambil keputusan dan/ atau melakukantindakan yang dapat mengakibatkan pengeluarananggaran belanja Daerah Provinsi.

J

,8'

4

16. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP adalahpejabat administrasi/pejabat fungsional/personal yangbertugas melaksanakan pengadaanlangsung/penunjukan langsung/e-purchasing lpembelian melalui toko daring, sesuaidengan nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasayang menjadi lingkup kewenangannya.

17. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnyadisingkat BPP adalah personalia yang berwenangmelaksanakan pembayaran atas transaksi PengadaanBarang/Jasa, berdasarkal ketentuan peraturanperundang-undangan.

18. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnyadisingkat UKPBJ adalah Biro Pengadaan Barang/JasaSekretariat Daerah Provinsi.

19. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Elektronik yangselanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian antaraPA/KPA/PPK dengan Penyedia barang/jasa yang dibuatmelalui Sistem Elektronik.

20. Surat Pesanan adalah bentuk Kontrak dalampelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui pembeliandi Toko Daring.

21. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan ataubadan usaha, baik yang berbentuk badan hukummaupun bukan badan hukum yang didirikan danberkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayahhukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupunbersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakankegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

22. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnyadisebut Penyedia adalah Pelalu Usaha yangmenyediakal barang/jasa berdasarkan Kontrak.

23. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yangselanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha Mikro, UsahaKecil dan Usaha Menengah sesuai pengertian dankualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

24. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidakberwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapatdiperdagangkan, dipakai, dipergunakan ataudimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

25. Jasa l,ainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yangmembutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan / atauketerampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telahdikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatupekerjaan.

Pasal 2

(l) Petunjuk Teknis Pembelian melalui Toko Daringtercantum dalam l,ampiran, sebagai bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

,9'

5

(21 Petunjuk Teloris Pembelian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi:a. tugas dan wewenang para pihak dalam Pembelian

melalui Toko Daring;b. ketentuan dan syarat pengunaan Pembelian melalui

Toko Daring;c. tata cara Pembelian melalui Toko Daring pada

Platform Dmarke@lace Pihak Ketiga; dand. pendampingan, pengawasan, dan pelaporan

aktivitas transaksi Pengadaan Barang/Jasa melaluiPembelian melalui Toko Daring.

Peraturan Gubernurdiundangkan.

Pasal 4

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap or€mg mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Gubernur ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandungl0 Januarl 2020

s(9

NUR JAWA BARAT,

RTDWAN KAMrr{)\

Diundangkan di Bandungpada tanggal ]0 Januari 2O2c

\', sEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA BARAT

\ \ 4DAUD ACHMAD

Pasal 3

Petunjuk Teknis Pembelian sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 dilaksanakan oleh PPK, PP, Penyelenggaran PlatformE-marketplace Pihak Ketiga, Pelaku Usaha/Penyedia, BPPuntuk melaksanakan Pembelian melalui Toko Daring.

.lr

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 1411IJP .O2O NOMOR 05

6

A

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARATNOMOR : 05 TAHUN 2o2o

TANGGAL : 10 Jznuazi 202O

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PEMBELIANMELALUI TOKO DARING DALAMPEMANFAATAN E-MARKETPI,ACE PENGADAANBARANG/JASA PEMERINTAH

PETUNJUK TEKNIS PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING

TUGAS DAN WEWENANG PARA PIHAK DALAM PEMBELIAN MELALUITOKO DARING

Para Pihak yang terlibat beserta tugas dan kewenangan dalamPembelian melalui Toko Daring meliputi:

1. PPK bertugas dan berwenang:

a menetapkan spesilikasi teknis/kerangka acuan kerja;

mencari referensi harga Barang/Jasa(termasuk biaya pendukung);

yang akan diadakan

menetapkan rancangan Surat Pesanal;

melakukan persiapan dan pelaksanaan Pembelian melalui TokoDaring pada Platform E-marketplace Pihak Ketiga untukPengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling sedikit di atasRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

menyampaikan spesifikasi teknis/kerangka acuan keg'a, referensiharga dan rancangan Surat Pesanan kepada PP, dalam halPengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daringdilakukan oleh PP;

menolak/menyetujui kesepakatan negosiasi teknis dan hargayang dilakukan oleh PP dan Pelaku Usaha/Penyedia;

b

c

d

f.

6 melakukan pemeriksaan atas Barang/Jasadikirimkan / dilaksanakan oleh Penyedia sesuai denganPesanan;

yangSurat

LAMPIRAN

e.

h. melakukan konfirmasi penerimaan Barang/Jasa kepada Penyediauntuk Surat Pesanan bernilai paling banyak Rp50.000.O00,00(lima puluh juta rupiah) atau melakukan serah terima pekerjaanbersama Penyedia yang dituangkan dalam berita acara serahterima untuk Surat Pesanan bernilai paling sedikit di atasRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

i. menetapkan tim atau tenaga ahli;

j. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepadaPA/KPA;

,t

7

2

menyemhkan hasil peke{aan pelaksanaan kegiatan kepadaPA/ KPA dengan berita acara penyerahan;

menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumenpelaksanaan kegiatan; dan

m. menilai kinerja Penyedia.

PP bertugas dan berwenang:

a. menerima spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensiharga, dan rancangan Surat Pesanan dari PPK;

melakukan persiapan dan pelaksanaan Pembelian melalui TokoDaring pada Platform Emarketplace Pihak Ketiga untukPengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyakRp2O0.0O0.000,0O (dua ratus juta rupiah);

k

b

b

c

d

d

melakukan negosiasi teknis dan harga atas Barang/Jasa yangdipesan bersama Pelaku Usaha/Penyedia; dan

menerbitkan dan mengirimkan Surat Pesanan kepada PelakuUsaha/Penyedia atas persetuj uaan PPK.

3 Penyelenggara Platform B-marketplace Pihak Ketiga bertugas danberwenang:

a menyediakan Platform E-marketplace sebagai sarana KomunikasiEleldronik dan media transaksi Pembelian melalui Toko Daring;

memberikan hak akses/ akun f u.ser id bagt PPK dan/atau PPselaku pemesan Barang/Jasa, serta bagi selaku Pelaku Usahadan/atau Penyedia khususnya UMKM di Daerah Provinsi JawaBarat pada Platform E-marketplace;

memberikan pendampingan dan layanan konsultasi mengenaiteknis penggunaan Platform Dmarketplace dalam rangkaPengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring; dan

menjaga keamanan dan keandalan Sistem Elektronik Platform E-marketplace sesuai dengan ketentuan, standar, dan proseduryang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidangperdagangan melalui Sistem Elektonik.

4. Pelaku Usaha/Penyedia bertugas dan berwenang:

merespon/menanggapi dan menindaklanjuti pemesanan dari PPatau PPK.

melakukan negosiasi teknis dan harga atas barang/jasa yangdipesan;

bertanggung jawab atas pelaksanaan Kontrak, berupa:

1) kualitasbarang/jasa;

2l ketepatan perhitungan jumlah atau volume;

b

c

c.

a.

t.

/

8

3) ketepatan waktu penyerahan; dan

4l ketepatan tempat penyerahan.

d melaksanakan pengiriman / pelaksanaaan atas barang/jasa yangdipesan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam SuratPesanan; dan

melakukan penggantian barang/jasa yangrusak/cacat/malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaiandengan spesifrkasi teknis barang/jasasebagaimana tercantumdalam Surat Pesanan.

5. BPP bertugas dan berwenang:

meneliti kelengkapan dokumenlbukti transaksi Pembelianmelalui Toko Daring berupa Surat Pesanan dan bukti konfirmasipenerimaan Barang/Jasa atau berita acara serah terima;

B. KETENTUAN DAN SYARAT PENGGUNAAN PEMBELIAN MELALUI TOKODARING.

Pembelian melalui Toko Daring dilaksanakan berdasarkan prinsipefisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, denganmempertimbangkan pemerataan ekonomi serta memberikan kesempatanpada UMKM dan Pelaku Usaha lokal Daerah Provinisi dan mengutamakanpembelian Barang/Jasa produk dalam negeri sesuai kebutuhan PerangkatDaerah.

Adapun syarat penggunaan Pembelian melalui Toko Daring sebagaiberikut:

PP, PPK, dan Pelaku Usaha/Penyedia masuk llogin) pada Platform -&marketplace Pihak Ketiga sesuai dengan hak akses/akw luser id yangtelah diberikan oleh penyelenggara Platform Dmarketplace PihakKetiga.

Pembelian melalui Toko Daring pada Platform E-marketplace PihakKetiga dilakukan dengan:

e

1

2

a.

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalamdokumen pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana/surat penyediaan dana baglpembayaran transaksi Pembelian melalui Toko Daring;

d. melalsanakan pembayaran atas transaksi Pembelian melaluiToko Daring kepada Penyedia secara nontunai (transfer), setelahhasil penelitian dan pengujian terhadap dokumen transaksi danpembayaran sah/valid.

e. memungut dan menyetorkan pajak atas transaksi PengadaanBarang/Jasa dalam hal harga Pembelian melalui Toko Daringpada Platform E-marketplace Pihak Ketiga belum termasuk pajak,sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

j-

9

untuk Barang/Jasa l.ainnya yang pagu anggara]rnya bernilaipaling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),dilaksanakan oleh PP.

untuk Barang/Jasa Lainnya yang pagu anggarannya bemilaipaling sedikit diatas Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah),dilaksanakan oleh PPK.

TATA CARA PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING PADA PLATFORM-MARKETPLACE PIHAK KETIGA

Pemanfaatan Platfrom F-marketplace Pihak Ketiga sebagai saranaKomunikasi Elektronik dan media transaksi Pengadaan Barang/Jasamelalui Pembelian di Toko Daring, dilakukan atas dasar kerja sama daerahdengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kerja sama daerah.

Pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring pada Platform Bmarketplace Pihat Ketiga dilakukan dengan mekanisme dan alur prosessebagai berikut:

Penyusunan dan Penetapan Spesifikasi Teknis

PPK menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis Barang/Jasayang akan diadakan, dengan didukung justifikasi teknis secaratertulis.

Perkiraan harga

PPK mencari referensi harga Barang/Jasa yang akan diadakan,termasuk biaya pendukung seperti ongkos kirim,instalasi,dan/ atau training (apabila diperlukan).

c Penyusunan rancangan Surat Pesanan

PPK menyusun rancangan Surat Pesanan yang memuat antaralain, hak dan kewajiban para pihak, waktu dan alamatpengiriman Barang/ pelaksanaan pekeq'aan, harga, pembayaran,sanksi, denda keterlambatan, keadaan kahar, penyelesaianperselisihan, dan larangan pemberian komisi.

2. Persiapan dan Pelalsanaan Pembelian melalui Toko Daring

Persiapan Pembelian melalui Toko Daring dilakukan oleh PPberdasarkan spesifi kasi teknis/ kerangka acuan keq'a, referensi hargadan rancangan Surat Pesanan dari PPK, dengan melakukan pencarianpada portal/situs penyelenggara Platform E-marketplane Pihak Ketigadengan memperhatikan antara lain gambar, fungsi, spesifikasi teknis,asal Barang, tingkat komponen dalam negeri, harga Barang, dan biayaongkos kirim/instalasi I training (apabila diperlukan).

a

b

C

b

1. Persiapan Pengadaan / Pembelian melalui Toko Daring, meliputi:

a.

p

10

3. Prosedur Pembelian melalui Toko Daring

Setiap aktivitas dan tahapan pembelian atau pengadaanbarang/jasa dilakukan melalui Platform F-marketploce Pihak Ketiga,sebagai berikut:

a PP melakukan pemesanan Barang/Jasa pada portal/situspenyelenggara Platform Dmarketplace Pihak Ketiga, berdasarkanspesilikasi teknis/kerangka acuan keq'a, referensi harga danrancangan Surat Pesanan dari PPK.

Pelaku Usaha/Penyedia menanggapi pemesanan dari PP.

PP dan Pelaku Usaha/Penyedia melakukan negosiasi teknis danharga melalui fitur negosiasi yang disediakan dalam Platform Bmarketplace Pihak Ketiga. Negosiasi harga dilakukan terhadapharga satuan Barang/Jasa dengan mempertimbangkan kuantitasBarang/Jasa yang diadakan, ongkos kirim, biayainstalasi/ fraining (apabila diperlukan).

b.

c.

d

e

f

PP dan Pelaku Usaha/Penyedia menyepakati hasilteknis dan harga Barang/Jasa, untuk kemudianpersetujuan PPK.

negosiasimendapat

Berdasarkan persetujuan PPK, PP menerbitkan dan mengirimkanSurat Pesanan kepada Pelaku Usaha/ Penyedia. Surat Pesananberlaku sebagai bukti Kontrak melalui Pembelian melalui TokoDaring.

Pelaku Usaha/Penyedia melaksanakanpengiriman/pelaksanaaan atas Barang/Jasa yang dipesanberdasarkan syarat dan ketentuan dalam Surat Pesanan.

PPK menerima dan melakukan pemeriksaan atas Barang/Jasayang dikirimkan/dilaksanakan oleh Pelal<u Usaha/Penyediasesuai dengan Surat Pesanan. Dalam melakukan pemeriksaanatas barang/jasa dimaksud, PPK dapat dibantu oleh tim/tenagaahli.

h. Dalam ha1 ditemukan kerusakan/ cacat/ malfungsi dan/atauterdapat ketidaksesuaian spesifikasi teknis Barang/Jasa padasaat Barang/Jasa diterima oleh PPK, maka PPK mengajukanpermintaan penggantian Barang/Jasa kepada PelakuUsaha/Penyedia.

i. Pelaku Usaha/Penyedia wajib melakukan penggantianBarang/Jasa yang rusak/ cacat/malfungsi dan/atauketidaksesuaian spesifikasi teknis Barang/Jasa sesuai SuratPesanan / Kontrak, diserahkan/dikirimkan kembali kepada PPKdengan biaya pengiriman/penyerahan ulang menjadi bebanPelaku Usaha/ Penyedia.

j. Setelah pengiriman / pekerjaan Barang/Jasa selesai l00o/o(seratus persen) sesuai dengan syarat dan ketentuan yangtermuat dalam Surat Pesanan, PPK:

/

k

11

1) melakukan konfirmasi penerimaan Barang/Jasa kepadaPenyedia untuk Surat Pesanan bernilai paling banyakRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau

2l membuat berita acara serah terima Barang/Jasa antara PPKdan Penyedia, untuk Surat Pesanan bernilai paling sedikitdiatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan Surat Pesanan, bukti konfirmasi penerimaanBarang/Jasa atau berita acara serah terima, BPP memprosespembayaran atas transaksi Pembelian melalui Toko Daring PengadaanBarang/Jasa kepada Penyedia secara nontunai (transfer).

Surat Pesanan, bukti konfirmasi penerimaan Barang/Jasa atau beritaacara serah terima, serta bukti pembayaran dan/atau dokumen fisiklainnya yang berkaitan dengan transaksi pembelian atau pengadaanbarang/jasa melalui Toko Daring, diterbitkan dan dicetak secaraelektronik melalui Platform E-marketplace Pihak Ketiga yangmerupakan bukti sah pendukung transaksi pembelian dan/ataupembayaran atas Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam hal pelaksana Pembelian melalui Toko Daring pada Platform E-marketplace Pihak Ketiga dilakukan oleh PPK, maka ketentuan dan tatacara Pembelian melalui Toko Daring oleh PP berlaku mutatis mutondis b"giPPK.

Pendampingan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melaluiPembelian di Toko Daring kepada PPK, PP, dan Pelaku Usaha/Penyediabarang/jasa dilakukan oleh UKPBJ bersama Penyelenggara PlatformE-marketplace Pihak Ketiga.

Pengawasan pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring dilakukanoleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa selaku ex. oficio KepalaUKPBJ, sebagai berikut:

a. mengawasi keseluruhan aktivitas transaksi PengadaanBarang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring; dan

b. melakukan tindakan pembinaan, memberikan rekomendasi, danmenyusun kebijakan strategi Pengadaan Barang/Jasa yangdiperlukan dalam rangka mendorong Perangkat Daerahdi lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi melakukan transaksiPengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring.

Pelaporal akvifitas transaksi Pembelian melalui Toko Daringdisampaikan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa selakuex.officio Kepala UKPBJ kepada Gubernur.

Laporan aktivitas transaksi Pembelian melalui Toko Daringsebagaimana dimaksud pada angka 3, merupakan dokumen strategisbukti dukung rencana aksi strategi nasional pencegahan korupsi.

I

1

2

3

4

D. PENDAMPINGAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN AKTIVITASTRANSAKSI PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PEMBELIAN DI TOKODARING

,0'

E. ALUR PROSES PEMBELIAN MELALUIPEMANFAATAN DMARKETPLACE

t2

TOKO DARING DALAM

No.PLATFORM E-MARKEIPI. CE PIHAK KDTIGA

PP/PPK/BPP PENYEDIA

I

Pelaku Usaha/ Penyedia aerespondan meaindaklanjuti pemesanandari PPIPPK;

2

?I

3

4

PPK memeriksa kesesuaranbarang/jasa yang dikirimkan denganSurat Pesanan

Tida*/Ya

A

PPK mengkonfirmasi penerimaanbarang/jasa atau Bembuat beritaacara serah terima

6IIIIIIIIIIIIII

J

5

6

v \

R JAWA BARAT, L5oi

RIDWAN KAMI0.-

PP/PPK meoerbitkan danmengirimkan Surat Pesanan kepadaPenyedia

Penyediaaengiliokan / oelaksa[akanpekerjaan barang/jasa sesuai SuratPesanan