temuasn beberapa masalah hukum acara dalam … · pemanggilan dilakukan bukan pada hari dan jam...
TRANSCRIPT
Oleh : DRS. H.MUHTADIN,S.H
TEMUAN BEBERAPA MASALAH
HUKUM ACARA DALAM PRAKTEK
PERADILAN DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDUNG
2/14/2012 1MUHTADIN
ASAS-ASAS HUKUM ACARA
PERDATA
• BERACARA HARUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
Waktu mengadili perkara di hadapan Pengadilan Negeri,tidak dapat diperhatikan acara yang lebih atau lain daripada yang ditentukan dalam reglemen ini (Pasal 393HIR.).
• ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA
Hakim bersifat menunggu (Ps. 56 (1) UU. No.7/1989, Ps.10 (1) UU. No. 48/2009).
Hakim Pasif (Pasal 130 dan 178 ayat 2 dan 3 HIR.).
Sidang terbuka untuk umum ( Ps. 59 (1) UU.No. 7/1989, Ps. 13 (1) UU. No. 48/2009).
2/14/2012 2Drs. MUHTADIN, SH.
Mendengar kedua belah pihak, audi etalteram partem (Ps. 131 HIR.).
Putusan harus disetai alasan-alasan (Pasal184 (1) dan 319 HIR., 62 (1) UU. No.7/1989, 50 (1) dan 53 (2) UU. No. 48/2009)
Beracara dikenakan baiya (Pasal 121 ayat 4,182, dan 183 HIR.).
Negara menanggung biaya perkara bagipencari keadilan yang tidak mampu (Ps. 56(2) UU. 48/2009).
Tidak ada keharusan mewakilkan (Pasal 123HIR.).
2/14/2012 3Drs. MUHTADIN, SH.
HUKUM ACARA PERADILAN
AGAMA• Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Agama (Pasal 54UU. No. 7/1989).
• Hukum Acara Peradilan Umum: HIR./R.Bg.• Yang diatur secara khusus dalam Undang-
undang ini: pemeriksaan sengketaperkawinan (Pasal 65 – 91 UU. No.7/1989).
• Yang tidak diatur dalam aturan umum dankhusus, mempedomani sumber hukum acaralainnya, Rv., yurisprudensi, dan praktekperadilan.
2/14/2012 4MUHTADIN
TEMUAN BEBERAPA MASALAH HUKUM ACARA
DALAM PRAKTEK PERADILAN AGAMA
1. PEMANGGILAN
Sering terjadi verzet karena panggilan tidakpatut.
Bertita acara pemanggilan (relaas) tidak jelas dantidak lengkap sehingga hakim ragu dalam menilai sahtidaknya panggilan.
Panggilan tidak disampaikan di tempattinggal/diamnya pihak yang dipanggil.
Pemanggilan dilakukan bukan pada hari dan jamkerja.
Stempel/cap dinas Desa/Kelurahan masih terjadiperbedaan pendapat.2/14/2012 5Drs. MUHTADIN, SH.
2. UPAYA PERDAMAIAN/MEDIASI
Hanya satu pihak (Penggugat) yang hadir,hakim berusaha mendamaikan.
Penunjukan mediator dengan putusan sela
Ketua Majelis menunjuk dirinya sebagaimediator.
Ketua Majelis dalam penundaan sidangdiikuti penetapan jadwal mediasi.
Hari sidang pertama langsung mediasi.
2/14/2012 6MUHTADIN
3. PEMERIKSAAN PERKARA
Pemeriksaan perkara tidak tuntas.
Hakim hanya memperhatikan jawab-menjawab secara tertulis, hal-hal pentinglainnya tidak ditanyakan
Saksi tidak ditanyakan sebab-sebabpengetahuannya
Terjadi kerancuan dalam perkara perceraian
berdasarkan Pasal 19 f PP. No. 7/1975antara mendengar keluarga (Pasal 22 ayat(2) PP. No. 9/1975 dengan mendengar saksikeluarga (Pasal 76 ayat (1) UU. No.9/1975).
2/14/2012 7MUHTADIN
Tuntutan provisi, UBV, dan dwangsom seringtidak dipertimbangkan.
Eksepsi kompetensi tidak diputus lebihdahulu.
Penggantian majelis tidak dibuat PMH baru.
Kartu keanggotaan advokat yang habis masaberlakunya sering menjadi masalah.
Penetapan Concervatoir Beslaag (CB)dengan putusan sela.
2/14/2012 8MUHTADIN
Pemerikasaan setempat kadang diikuti denganpemeriksaan saksi-saksi.
4. KUMULASI Penggabungan antara perkara perceraian dengan
penguasaan anak, nafkah, dan harta bersama seringdinyatakan tidak dapat diterima, karena:
Pertimbangan beda hukum acaranya
Perkara perceraian berlaku acara khusus yang sifatpemeriksaannya tertutup untuk umum
Perkara-perkara akibat perceraian berlaku acara umumyang sifat pemeriksaannya terbuka untuk umum
Mengacu pada Surat MARI No.: 17/TUADA-AG/IX/2009perihal Kumulasi Perceraian dengan Harta Bersama, Nafkahanak, dan Hadlonah
2/14/2012 9MUHTADIN
5. PUTUSAN
Jawaban Tergugat, replik, dan duplikdicantumkan seutuhnya.
Pertimbangan hukum tidak jelas alur berpikir(logika hukumnya) sehingga hakimmemutuskan demikian.
Amar putusan tidak jelas dan tidak tegas.
Mengabulkan lebih dari yang dituntut.
Amar putusan dalam berita acarapersidangan berbeda dengan yangtercantum dalam putusan.
2/14/2012 10Drs. MUHTADIN, SH.
6. EKSEKUSI
Pernah terjadi kesalahan dalam aanmaning.
Kesalahan terjadi karena Ketua PengadilanAgama tidak mempelajari isi putusan secaracermat hanya mempercayakan panitera.
Putusan yang akan dieksekusi amarnya tidakbersifat kondemnatoir.
2/14/2012 11MUHTADIN
ATURAN HUKUM ACARA YANG SEHARUSNYA
DILAKSANAKAN
1. PEMANGGILAN
Psl. 121 ayat (2) HIR., panggilan kepadaTergugat disertai salinan dan pemberitahuan
Pasal 22 HIR., tempo hari pemanggilan tidakboleh kurang dari tiga hari kerja.
Pasal 390 ayat (1) HIR., surat panggilanharus disampaikan di tempattinggal/diamnya. Jika tidak bertemu, kepadaKepala Desa/Lurah
2/14/2012 12MUHTADIN
Pasal 390 ayat (2) HIR., Kalau sudahmeninggal kepada ahli warisnya. Jika tidakada disampaikan kepada Kades/Lurah ditempat tinggal terakhirnya
Pasal 390 ayat (3) HIR.,jika tidak diketahuitempat tinggal/diamnya disampaikan kepadaBupati. Perkara perceraian, diumumkan sesuaiPasal 27 PP. No.9/1975
Berita acara ditulis secara jelas dan lengkapsesuai keadaan senyatanya menurut undang-undang
2/14/2012 13MUHTADIN
2. UPAYA PERDAMAIAN/MEDIASI
Upaya perdamaian harus mengacu padaPasal 130 HIR., implementasinya sesuaidengan PERMA No. 1/2008, antara lain:
Setiap Hakim wajib mengikuti prosedurpenyelesaian sengketa melalui mediasi yangdiatur dalam Perma (Pasal 2 ayat 2).
Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuhmediasi (Pasal 7 ayat 1).
Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasidalam Perma kepada para pihak (Pasal 7 ayat 6)
Hakim wajib menunda proses persidanganperkara untuk menempuh mediasi (Ps. 7 ayat 5).
2/14/2012 14MUHTADIN
Dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkanbahwa perkara yang bersangkutan telahdiupayakan perdamaian melalui mediasi denganmenyebutkan nama mediator untuk perkara yangbersangkutan (Pasal 2 ayat 4).
Para pihak berhak memilih mediator, antara lain:Hakim bukan pemeriksa perkara, dan HakimMajelis pemeriksa perkara (Pasal 8 ayat (1) hurufa dan d).
Jika pihak-pihak gagal memilih mediator, KetuaMajelis segera menunjuk Hakim bukan pemeriksapokok perkara yang bersertifikat untukmenjalankan fungsi mediator (Pasal 11 ayat 5 ).
2/14/2012 15MUHTADIN
Jika tidak ada Hakim bukan pemeriksa pokokperkara yang bersertifikat, Ketua Majelis menunjukHakim pemeriksa pokok perkara baik bersertifikatmaupun tidak bersertifikat (Pasal 11 ayat 6).
Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwalpertemuan mediasi kepdada para pihak untukdibahas dan disepakat (Pasal 15 (1).
Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwaproses mediasi telah gagal (Pasal 7 ayat 1).
Catatan: Ketua Majelis hanya membuat penetapanpenunjukan mediator kalau yang menjadi mediatoradalah hakim.
2/14/2012 16MUHTADIN
3. PEMERIKSAAN PERSIDANGAN Meskipun yang dikejar kebenaran formil, menurut
Dr. Wiryono Projodikoro, S.H. hakim dalammengejar kebenaran tidak boleh lijdelijk (menunggudan menyerah) melainkan leluasa penuh akanmeminta keterangan kepada para pihak tentang apasaja yang dianggap perlu untuk menjatuhkanputusan yang tepat. (Pasal 132 HIR.).
Dalam perkara perceraian alasan Pasal 19 f PP.No.9/1975, imperatif bagi hakim untuk mendengarsaksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengankedua belah pihak (Pasal 76 ayat (1) UU. No.7/1989).
2/14/2012 17MUHTADIN
Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR:
(1). Tiap-tiap kesaksian harus berisi sebab
pengetahuannya.
(2). Pendapat-pendapat atau persangkaan
yang istimewa, yang disusun dengankata akal, bukan kesaksian.
Kerancuan antara mendengar keluarga dansaksi keluarga (Pasal 22 ayat 2 PP. No.9/1975, Pasal 76 ayat 1 UU. No. 7/1989,kembali pada asas hukum acara dan kaidah-kaidah hukum.
2/14/2012 18MUHTADIN
Hakim wajib mengadili atas segala bagiangugatan (178 ayat 2 HIR.), tuntutanprovisionil, uitvoerbar bij voorraad, dandwangsom.
Eksepsi kewenangan baik relatif maupunabsolut harus diputus lebih dahulu (Pasal 133,134, 136 HIR.
Eksepsi selain kewenangan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (136 HIR.)
Putusan sela cukup dalam berita acara. Bolehminta salinan atas biaya sendiri (Pasal 185HIR.).
2/14/2012 19MUHTADIN
Hakim hanya boleh menyidangkan perkaraatas penunjukan Ketua Pengadilan. Karena itupenggantian majelis harus dengan PMH baru(Pasal 92 dan 93 UU. No. 7/1989).
Penetapan selain produk peradilan tidakmenggunakan titel ekskutorial (Pasal 57 ayat(1) dan (2), baca sampai Pasal 64 UU. No.7/1989).
Kartu anggota advokat yang habis masaberlakunya (Ps. 2(2), 3(2), 4(1), 30(1 dan 2),UU. No.23/2004).
CB cukup dengan penetapan Ketua Majelis,bukan Putusan Sela (Pasal 227 ayat (1) HIR.).
2/14/2012 20MUHTADIN
Pemeriksaan setempat (descente), hanyadilakukan untuk memeriksa obyek sengketayang tidak mungkin di periksa di depansidang, gedung, batas tanah (Pasal 153 HIR.,211 Rv.).
Kumulasi antara cerai talak/cerai gugatdengan penguasaan anak, nafkah, hadlanah,dan harta bersama sebagai lex specialis,dibenarkan undang-undang (Pasal 66 ayat 5dan 86 ayat 2 UU. No.7/1989).
Surat Tuada Uldilag tgl. 25-9-2009 No.17/TUADA-AG/IX/2009, himbauan kepadapencari keadilan, tidak mengikat hakim.
2/14/2012 21MUHTADIN
5. PUTUSAN
Jawaban, replik, duplik, dimuat secara singkatdan jelas (184 ayat 1 HIR.).
Putusan harus memuat alasan-alasan dandasar-dasar, pasal-pasal dari aturan yangbersangkutan, atau sumber hukum tak tertulisyang dipakai (Ps. 62(1) UU.7/1989, 50(1) dan53 (2) UU. No. 48/2009).
Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum(Ps. 60 UU.No.7/1989, Ps. 13(2) UU.48/2009)
Ditandatangani Ketua, Hakim, dan Paniterasidang (Pasal 184 ayat 3 HIR., Pasal 62 ayat(2) UU. No. 7/1989).
2/14/2012 22MUHTADIN
Amar putusan harus jelas dan tegas, contohyang tidak jelas dan tidak tegas: menolah dantidak menerima selaian dan selebihnya.
Amar putusan yang tercantum dalam beritaacara persidangan harus sama dengan yang tercantum dalam putusan.
2/14/2012 23MUHTADIN
6. EKSEKUSI
Asas-asas eksekusi:
Putusan harus sudah BHT
Putusan tidak dilaksanakan oleh Tergugat secarasukarela
Amar putusan bersifat condemnatoir
Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinanKetua Pengadilan Agama dilaksanakan olehPanitera atau jurusita
Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.
2/14/2012 24MUHTADIN
Prosedur Eksekusi
Permohonan yang menang kepada Ketua PA(Pasal 196 HIR.).
Aanmanning, maksimal 8 hari setelahdiaanmanning (Pasal 196 HIR.).
Surat perintah eksekusi, berbentuk penetapan(beschiking), ditujukan kepada Panitera/Jst. Dansebut namanya.
Pelaksaan oleh Panitera/Jst. (197 (1) HIR.),dibantu dua orang saksi (197 (6) HIR.),dilaksanakan di tempat obyek, dibuat berita acara,berita acara ditandatangani oleh Panitera/Jst., 2orang saksi, Kades/Lurah/Camat, Tereksekusi.
2/14/2012 MUHTADIN 25
Penangguhan Eksekusi
Eksekusi tidak dapat ditunda kecuali ada alasanhukum sifatnya eksepsional dan sementara, antaralain:
o Perikemanusiaan
o Derden verzet
o Obyek eksekusi masih dalam perkara lain
o Peninjauan kembali
o Pengapusan dwangsom.
2/14/2012 MUHTADIN 26
Eksekusi Tidak Dapat Dilaksanakan
Harta kekayaan tereksekusi tidak ada.
Putusan amarnya bersifat deklaratoir.
Obyek eksekusi di tangan pihak ketiga yang tidakikut digugat.
Eksekusi terhadap penyewa.
Obyek eksekusi dijaminkan kepada pihak ketiga.
Tanah yang akan dieksekusi tidak jelas batasnya.
Dua putusan yang saling berbeda.
Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama.
2/14/2012 MUHTADIN 27