telaah hukum kelayakan pemekaran kecamatan (studi kasus .... ivan fauzani r.pdf · hukum...
TRANSCRIPT
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016
Hal 1
Telaah Hukum Kelayakan Pemekaran Kecamatan (Studi Kasus: Pemekaran
Calon Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci)
Oleh:
Ivan Fauzani Raharja1
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan pemekaran calon Kecamatan
Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu dengan mengacu pada ketentuan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Metode
penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif
(legal research) yang didukung penelitian empiris dimana data yang berupa
kenyataan empiris dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan dan
mempertimbangkan ketentuan normatif, yang berhubungan dengan upaya
pemekaran kecamatan. Hasil dari kajian ini adalah calon Kecamatan Danau
Kerinci Barat telah layak dan memenuhi persyaratan pembentukan kecamatan,
yaitu persyaratan administratif, persyaratan fisik kewilayahan dan teknis. Untuk
persyaratan teknis Calon Kecamatan Danau Kerinci Barat memperoleh penilaian
(skor) 391, sehingga keduanya berada pada kategori Mampu dan
direkomendasikan untuk dibentuk menjadi kecamatan baru. Terkait hal tersebut,
berdasarkan pertimbangan pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri, untuk
sementara proses pemekaran daerah ditunda pembahasannya, karena saat ini
pemerintah sedang menyelesaikan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah)
tentang Penataan Daerah dan Desartada (Desain Besar Penataan Daerah) sebagai
payung hukum dalam pembentukan dan penyesuaian daerah ke depan. Yaitu
rancang bangun penataan daerah tingkat nasional yang meliputi strategi penataan
daerah dan kondisi daerah otonom yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu
2016-2025. Sehingga diharapkan melalui penataan daerah kedepan, pemekaran
daerah menjadi lebih rasional, adil, dan sesuai dengan kebutuhan dengan tidak
mengabaikan aspirasi lokal.
Kata Kunci: Kelayakan, Pemekaran, Administratif, Fisik Kewilayahan, dan
Teknis,
1 Dosen Hukum Administrasi Negara Fak. Hukum Universitas Jambi.
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016
Hal 2
A. PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini berdasarkan ketentuan
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai
Negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah
berdasarkan pada hukum yang berlaku (wetmatigheid van bestuur).2 Dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV menyebutkan bahwa.
“membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial”.
Indonesia juga adalah negara kesatuan yang berbentuk republik,
sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi
atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah
yang diatur undang- undang, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Hadirnya kebijakan desentralisasi merupakan solusi yang tepat dengan
keberadaan wilayah Indonesia yang begitu luas. Pembangunan di seluruh daerah
akan semakin berhasil jika pembangunan wilayah dilaksanakan dengan
manajemen otonomi sebagai sistem dalam proses pembangunan nasional.3
Perwujudan otonomi pada daerah akan meningkatkan kreatifitas aparatur
pemerintah daerah, terutama karena daerah memiliki kesempatan untuk secara
aktif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan
pembangunan di daerah.
Kecamatan merupakan salah satu unsur organisasi perangkat daerah yang
memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sebagai sebuah organisasi
2 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara (edisi revisi), PT RajaGrafindo Persada:
Jakarta. 2011, hal. 17. 3 Lukman Santoso Az, Hukum Pemerintahan Daerah (Mengurai Problematika
Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia), Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2015, Hal. 99.
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016
Hal 3
perangkat daerah, kecamatan mempunyai kedudukan yang cukup strategis dan
memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan,
pembangunan, serta kemasyarakatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di
Indonesia Organisasi Kecamatan telah mengalami beberapa kali perubahan
terutama dari segi pengaturannya yang tentu saja berimbas pada kedudukan,
pembentukan, penghapusan, penggabungan maupun sistem penyelenggaraan
pemerintahannya.
Dalam daerah kecamatan terdapat beberapa desa yang berada dalam suatau
kawasan wilayah tertentu. Sejatinya desa adalah ‘negara kecil’ atau apa yang
dimaksud Ter Haar sebagai doorps republiek,4 karena sebagai masyarakat hukum
desa memiliki semua perangkat suatu negara: teritori, warga, aturan atau hukum
(rules or laws), dan pemerintahan. Wilayah kecamatan yang terlalu luas secara
langsung memberikan dampak yang signifikan dalam menentukan program-
program pembangunan desa. Rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh
menjadi salah satu faktor pendorong yang melahirkan aspirasi masyarakat dalam
pembentukan suatu desa. Jarak yang terlalu jauh menuju pusat pemerintahan
kecamatan untuk mendapatkan jasa dan pelayanan pemerintah serta birokrasi
yang terlalu panjang, dipandang sebagai suatu masalah yang menyebabkan
lambannya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Solusinya adalah dengan
melakukan pembentukan kecamatan baru, sehingga masyarakat sebagai pelanggan
lebih dekat dengan pemberi layanan dan berharap mendapat pelayanan prima
yang nantinya berdampak positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Faktor lainnya yang menjadi alasan pembentukan kecamatan baru adalah
kesamaan sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat. Pemekaran
kecamatan pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah desa
menjadi lebih dari satu wilayah, atas dasar prakarsa masyarakat dengan
memperhatikan asal-usul dan adat-istiadat maupun sosial budaya masyarakat
setempat, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat
4 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak
Kemerdekaan Hingga Era Reformasi), Setara Press: Malang, 2015, hal. 34.
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016
Hal 4
pembangunan.
Oleh sebab itu, dipandang perlu untuk dilakukan sebuah kajian hukum
dalam rangka mengetahui kelayakan pembentukan kecamatan tersebut. Kajian
hukum yang dimaksud, selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan,
juga berpedoman pada konsep teoritis pemekaran wilayah. Sehingga diharapkan
menjadi dasar yang kuat untuk melakukan pembentukan calon kecamatan yang
baru.
Pengaturan mengenai persyaratan pemekaran daerah setelah berlakunya
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya
ditulis UU No. 23 Tahun 2014), menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan
desentralisasi dilakukan penataan daerah. Penataan daerah sebagaimana dimaksud
bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,
mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan
kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,
meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah dan memelihara
keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.
Untuk mencapai tujuan penataan daerah tersebut, maka dilakukan
pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Pembentukan daerah dimaksud
dapat berupa pemekaran daerah dan dapat juga berupa penggabungan daerah.
Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tidak mengatur secara spesifik mengenai
persyaratan pembentukan kecamatan, karena peraturan lebih lanjut dan lebih
spesifik akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) terkait penataan daerah.
Pada masa transisi ini, proses pengajuan pemekaran wilayah terus bergulir di
daerah-daerah, salah satunya adalah pemekaran calon kecamatan Danau Kerinci
Barat Kabupaten Kerinci. Berdasarkan kaidah hukum, maka penulis dalam
penelitian ini mengacu pada regulasi sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (selanjutnya ditulis PP No. 19 Tahun
2008), untuk mengkaji kelayakan pembentukan/ pemekaran wilayah kecamatan
tersebut.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membatasi rumusan
masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016
Hal 5
1. Bagaimana bentuk pengaturan persyaratan pemekaran kecamatan
berdasarkan ketentuan PP No. 19 Tahun 2008?
2. Apakah pemekaran calon kecamatan Danau Kerinci Barat telah layak
memenuhi persyaratan administratif, fisik kewilayahan, dan teknis?
B. METODEPENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian
yuridis normatif (legal research) yang didukung penelitian empiris. Menurut F
Sugeng Istanto,5 penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau
diberlakukan khusus pada Ilmu Hukum. Seterusnya, berdasarkan jenis, sifat dan
tujuannya penelitian hukum dibedakan atas penelitian hukum normatif dan
penelitian hukum empiris.6 Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif. Sebab, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti
bahan data sekunder berupa bahan hukum dan bahan pustaka.
Namun demikian, data yang akan juga dijadikan acuan dalam penelitian
ini merupakan data empirik yang diperoleh dari berbagai kegiatan penelitian
empiris yang dilakukan terhadap kondisi permasalahan kebutuhan Kabupaten
Kerinci untuk melakukan penataan kecamatan dengan membentuk Kecamatan
Danau Kerinci Barat.
Analisis dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif tersebut lalu
diuraikan secara deskriptif dan perspektif. Analisis deskriptif dan perspektif
berdasarkan analisis yuridis sistematis dan dikembangkan substansi mengenai
perlunya adanya kebijakan Kabupaten Kerinci untuk melakukan pembentukan
Kecamatan Danau Kerinci Barat.
5 F. Sugeng Istanto, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007, hal. 29.
6 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.
13.
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016
Hal 6
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Persyaratan Pemekaran Daerah Kecamatan Berdasarkan
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 PP No. 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan menyatakan bahwa “Pembentukan Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik
kewilayahan”. Berdasarkan hal tersebut, akan dijabarkan syarat-syarat tersebut.
1.1. Persyaratan Administratif
Dalam pasal 4 PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dinyatakan secara
tegas bahwa syarat administratif pembentukan kecamatan meliputi:
a) Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;
b) Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan
dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
c) Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa
dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh
wilayah kecamata baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru
maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
d) Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau
nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan
menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang
persetujuan pembentukan kecamatan;
e) Rekomendasi Gubernur
1.2. Persyaratan Fisik Kewilayahan
Mengacu pada ketentuan Pasal 5 PP No. 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan, dinyatakan secara tegas bahwa syarat fisik kewilayahan terbentuknya
kecamatan adalah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan
prasarana pemerintahan. Pasal 6 PP tersebut menegaskan bahwa:
a) Cakupan wilayah untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa/
kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan.
b) Lokasi calon ibukota memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas,
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016
Hal 7
aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi,
sosial politik, dan sosial budaya.
c) Sarana dan prasarana pemerintahan meliputi bangunan dan lahan untuk
kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
1.3. Persyaratan Teknis
Dalam Pasal 7 PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dinyatakan
secara tegas bahwa persyaratan pembentukan kecamatan harus memenuhi
persyaratan teknis yang meliputi:
a) Jumlah Penduduk;
b) Luas Wilayah;
c) Rentang Kendali Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan;
d) Aktivitas Perekonomian;
e) Ketersediaan Sarana Dan Prasarana.
Untuk menentukan kelayakan pemekaran calon kecamatan, dilihat dari
aspek persyaratan teknis tersebut, maka diperlukan kajian. Peraturan Pemerintah
tersebut telah mengatur secara detail faktor, indikator, proses perhitungan
kuantitatif, dan metode penilaian terhadap suatu wilayah kecamatan yang akan
dimekarkan.
Tabel: Faktor Dan Indikator Pembentukan Kecamatan
FAKTOR
INDIKATOR
1. Penduduk 1. Jumlah Penduduk
2. Luas Daerah 2. Luas wilayah keseluruhan 3. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan
3. Rentang Kendali 4. Rata-rata jarak desa ke pusat pemerintahan kecamatan
5. Rata-rata waktu perjalanan ke pusat pemerintahan kecamatan
4. Aktivitas Perekonomian 6. Jumlah bank
7. Lembaga keuangan non bank
8. Kelompok pertokoan
9. Jumlah Pasar
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016
Hal 8
5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana
10. Rasio Sekolah Dasar per penduduk usia Sekolah Dasar
11. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
12. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
13. Rasio tenaga medis per penduduk
14. Rasio fasilitas kesehatan per pendudut 15. Persentase rumah tangga yang mempunyai
kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor
16. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga
17. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor
18. Rasio sarana peribadatan per penduduk
19. Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk
20. Jumlah balai pertemuan
Sumber : Lampiran PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
1.4. Metode Penilaian
a) Penilaian yang digunakan adalah sistem skoring, untuk pembentukan
kecamatan baru terdiri dari dua macam metode yaitu: (1) Metode Rata-
rata, dan (2) Metode Kuota.
b) Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap
calon kecamatan dan kecamatan induk terhadap besaran/nilai rata-rata
keseluruhan kecamatan di kabupaten/kota. Dalam hal terdapat kecamatan
yang memiliki besaran/nilai indikator yang sangat berbeda (di atas 5 kali
dari besaran/nilai terendah), maka besaran/nilai tersebut tidak
diperhitungkan.
c) Metode Kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai
kuota penentuan skoring baik terhadap calon kecamatan maupun
kecamatan induk.
d) Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1-5, dimana skor 5 masuk
dalam kategori sangat mampu, skor 4 kategori mampu, skor 3 kategori
kurang mampu, skor 2 kategori tidak mampu dan skor 1 kategori sangat
tidak mampu.
e) Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama
dengan 80% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 4 apabila besaran/nilai
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016
Hal 9
indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata,
pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama
dengan 40% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 2.
f) apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20%
besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 1 apabila besaran/nilai indikator
kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata
1.5. Pembobotan
Setiap faktor dan indikator mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai
dengan perannya dalam pembentukan kecamatan.
a). Bobot untuk masing-masing faktor dan indikator:
No. FAKTOR DAN INDIKATOR BOBOT
1. Penduduk 20
1. Jumlah pendudk 20
2. Luas daerah 10
1. Luas wilayah keseluruhan 5
2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan 5
3. Rentang Kendali 20
1. Rata-rata jarak desa ke pusat pemerintahan kecamatan (ibukota kecamatan)
10
2. Rata-rata waktu perjalanan dari desa ke pusat pemerintahan (ibukota kecamatan)
10
4. Aktivitas perekonomian 10
1. Jumlah bank 2
2. Jumlah lembaga keuangan bukan bank 2
3. Jumlah kelompok pertokoan 2
4. Jumlah pasar 4
5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana 40
1. Rasio Sekolah Dasar per penduduk usia Sekolah Dasar
4
2. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat
4
3. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas per penduduk usia Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
4
4. Rasio fasilitas kesehatan per penduduk 4
5. Rasio tenaga medis per penduduk 4
6. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau
3
7. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga
3
8. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan Bermotor
3
9. Rasio sarana peribadatan per penduduk 4
10. Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk 3
11 . Jumlah balai pertemuan 4
Total 100
Sumber : Lampiran PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
b). Nilai indikator adalah hasil perkalian skor dan bobot masing-masing
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016
Hal 10
indikator. Kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan
kategori:
Kategori Total Nilai Seluruh Indikator Keterangan
Sangat Mampu 420 s/d 500 Rekomendasi
Mampu 340 s/d 419 Rekomendasi
Kurang Mampu 260 s/d 339 Ditolak
Tidak mampu 180 s/d 259 Ditolak
Sangat Tidak Mampu 100 s/d 179 Ditolak
Sumber : Lampiran PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
c). Suatu calon kecamatan direkomendasikan menjadi kecamatan baru apabila
calon kecamatan dan kecamatan induknya (setelah pemekaran)
mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu
(420-500) atau mampu (340-419).
d). Usulan pembentukan kecamatan ditolak apabila calon kecamatan atau
kecamatan induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh
indikator dengan kategori kurang mampu (260-339), tidak mampu (180-
259) dan sangat tidak mampu (100-179).
2. Kajian Hukum Persyaratan Administratif, Teknis, dan Fisik Kewilayahan
Calon Kecamatan Danau Kerinci Barat
Kabupaten Kerinci merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor
58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun
1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang. Dalam perkembangannya
sesuai dengan potensi dan kebutuhan pembangunan daerah dalam mewujudkan
tujuan pembentukan negara maka pada tahun 2008 Kabupaten Kerinci
dimekarkan melalui pembentukan Kota Sungai Penuh sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Dengan
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016
Hal 11
demikian terdapat Kabupaten Kerinci sebagai Kabupaten induk dan Kota Sungai
Penuh sebagai kota pemekaran.
Saat ini Kabupaten Kerinci saat ini memiliki 16 kecamatan, dalam
perkembangannya ada kebutuhan, potensi sumber daya manusia dan sumber daya
alam serta dengan memperhatikan harapan dan dinamika masyarakat guna
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik di
Kabupaten Kerinci perlu dilakukan penataan berupa pemekaran kecamatan
dengan memekarkan Kecamatan Keliling Danau (Kecamatan induk) dan
membentuk Kecamatan Danau Kerinci Barat, mengingat dinamika masyarakat
serta guna membuka ruang partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan
Keliling Danau terdiri dari 32 desa, dengan jumlah penduduk 27040 jiwa dan luas
wilayah 38.626.515 Ha.
Selanjutnya, data rencana pemekaran kecamatan Keliling Danau
(Kecamatan Induk pasca pemekaran), terdiri dari 18 desa dengan luas wilayah
11993 Ha, dan rentang kendali ke kecamatan induk adalah 23.158.515 Km
2.1. Kajian Persyaratan Administratif
Merujuk pada ketentuan Pasal 4 PP No. 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan, dengan memperhatikan ketentuan persyaratan dasar dan persyaratan
administrasi dalam hubungannya dengan formulasi kebijakan pemekaran
kecamatan di Kabupaten Kerinci untuk membentuk Kecamatan Danau Kerinci
Barat. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa telah memenuhi
syarat administratif untuk dimekarkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan:
a. jumlah penduduk minimal adalah 15.407. jiwa penduduk
b. luas wilayah minimal adalah15.289,14 Ha/152,89 Km2
c. jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan adalah 14 desa
d. usia minimal Kecamatan yang dimekarkan lebih dari 30 Tahun
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016
Hal 12
Tabel: Hasil Kajian Persyaratan Administratif Calon
Kecamatan Danau Kerinci Barat:
No
Indikator
(1)
Persyaratan
(2)
Kondisi Calon Kecamatan
(3)
Keterangan
(4)
1
Batas Usia
Penyelengaraan
Pemerintahan
Kecamatan
Minimal
5 Tahun
Calon Kecamatan Danau Kerinci
Barat merupakan Pemekaran dari
Kecamatan (Induk) Keliling
Danau yang usia
penyelenggaraan kecamatannya
sudah lebih dari 5 tahun
Terpenuhi
2
Batas Usia
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa/Kelurahan
Minimal
5 Tahun
Calon Kecamatan Danau Kerinci
Barat Terdiri dari 14 Desa
dengan usia penyelenggaraan
pemerintahannya diatas 5 Tahun
Terpenuhi
3
Keputusan BPD
dan/atau Forum
Komunikasi
Kelurahan
(Calon
Kecamatan)
Adanya
keputusan
BPD dan/atau
Forum
Komunikasi
Kelurahan
tentang
persetujuan
pembentukan
kecamatan
Masing-masing BPD yang desa
nya tergabung ke dalam wilayah
Calon Kecamatan Danau Kerinci
Barat telah mengeluarkan Surat
Keputusan persetujuan Tentang
Persetujuan Pembentukan Calon
Kecamatan Danau Kerinci Barat
Terpenuhi
4
Keputusan
Kepala Desa
dan/atau Lurah
(Calon
Kecamatan)
Adanya
Keputusan
Kepala Desa
dan/atau Lurah
tentang
pembentukan
Kecamatan
Masing-masing Kepala Desa
yang desa nya tergabung ke
dalam wilayah Calon Kecamatan
Danau Kerinci Barat telah
mengeluarkan Surat Keputusan
Persetujuan Tentang Persetujuan
Pembentukan Calon Kecamatan
Danau Kerinci Barat
Terpenuhi
5 Rekomendasi
Gubernur
Adanya
rekomendasi
Gubernur
tentang
pembentukan
kecamatan
Sudah mendapat persetujuan
dari Gubernur mengenai
Pembentukan Calon Kecamatan
Danau Kerinci Barat.
Surat Rekomendasi akan
dikeluarkan setelah adanya
laporan hasil kajian..
Terpenuhi
Kesimpulan:
Persyaratan Administrasi, Calon Kecamatan Danau Kerinci Barat.
memenuhi ke 5 syarat tersebut. Dengan demikian persyaratan
administratif menjadi Terpenuhi.
Sumber: Data Hasil Olahan Lapangan Tahun 2015-2016
2.2. Kajian Persyaratan Fisik Kewilayahan
Mengacu pada ketentuan Pasal 5 PP No. 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa syarat fisik kewilayahan terbentuknya
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016
Hal 13
kecamatan adalah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan
prasarana pemerintahan. Berikutnya pada ketentuan Pasal 6 menegaskan bahwa:
a) Cakupan wilayah untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10
desa/ kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5
desa/kelurahan.
b) Lokasi calon ibukota memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan
fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan,
sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.
c) Sarana dan prasarana pemerintahan meliputi bangunan dan lahan
untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan cakupan wilayah sesuai dengan ketentuan di atas, dapat
dinyatakan bahwa data rencana pemekaran calon kecamatan Danau Kerinci Barat
telah memenuhi syarat untuk dimekarkan karena jumlah desa yang ada di wilayah
kecamatan Danau Kerinci Barat berjumlah 14 desa, dengan jumlah penduduk
15.407 jiwa dan luas wilayah 15,289.14 Ha.
� Peta Persyaratan Fisik Kewilayahan
Keterangan: Cakupan wilayah Persiapan Pemekaran Kecamatan Danau Kerinci Barat
ditandai
dalam Peta (Wilayah berwarna Merah Muda).
Batas wilayah calon Kecamatan Danau Kerinci Barat sebagai berikut:
a) sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Sitinjau Laut dan
Danau Kerinci;
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016
Hal 14
b) sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Muko-muko
Provinsi Bengkulu;
c) sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kota Sungai Penuh; dan
d) sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Keliling Danau.
Tabel: Kajian Persyaratan Fisik Kewilayahan Calon Kecamatan Danau
Kerinci Barat
No Indikator Persyaratan Kondisi Calon Kecamatan Ket 1 Cakupan Wilayah Minimal 10
Desa dan/atau
Kelurahan
Calon Kecamatan Danau
Kerinci Barat Terdiri dari 14
Desa.
Terpenuhi
2 Lokasi Calon Ibu Kota
Aspek Tata Ruang, Fasilitas, Aksesibilitas, Geograifis, Kependudukan, Sosial Ekonomi, Sosial Politik, dan Sosial Budaya
Telah tersedia lokasi calon Ibu
Kota yang memenuhi aspek
Aspek Tata Ruang,
Fasilitas, Aksesibilitas, Geograifis, Kependudukan, Sosial Ekonomi, Sosial Politik, dan Sosial Budaya yaitu di Desa Serumpun Pauh.
Terpenuhi
3 Sarana dan
Prasarana
Pemerintah
an
Adanya bangunan
dan lahan untuk
kantor camat.
Telaah tersedia bangunan
untuk Kantor Camat
Sementara dan juga sudah
tersedia lahan untuk prasana
dan sarana kantor camat yaitu
di Desa Serumpun Pauh.
Terpenuhi
Kesimpulan: Berdasarkan data yang terkait dengan persyaratan fisik kewilayahan, semuanya Terpenuhi.
Berdasarkan hasil penelitian dengan jajaran kecamatan Keliling Danau
dan jajaran desa di seluruh desa di wilayah kecamatan tersebut, dapat
disimpulkan bahwa sebagian besar menyatakan bahwa lokasi Ibu Kota kecamatan
yang dimekarkan (kecamatan baru) adalah di Desa Serumpun Pauh, dinilai
memiliki aksesibilitas, keterjangkauan, posisi geografis, dan infrastruktur yang
relatif memadai. Berkaitan dengan sarana prasarana pemerintahan, ada komitmen
yang kuat dari berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah kabupaten Kerinci,
jajaran kecamatan Keliling Danau, dan para kepala desa untuk membangun sarana
prasarana pemerintahan kecamatan yang akan dimekarkan secara gotong royong
demi kepentingan masyarakat dan pelayanan masyarakat.
2.3. Kajian Persyaratan Teknis
Dalam Pasal 7 PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dinyatakan
secara tegas bahwa persyaratan pembentukan kecamatan harus memenuhi
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016
Hal 15
persyaratan teknis. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ketentuan
Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tersebut dinilai
berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota sesuai
indikator yang telah ditetapkan. Berikut ini beberapa faktor dan indikator
pembentukan kecamatan, yang terdiri atas faktor penduduk, faktor luas daerah,
rentang kendali, aktivitas perekonomian, serta ketersediaan sarana dan prasarana.
Berdasarkan penelitian terkait persyaratan dasar dan teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a) kemampuan keuangan Daerah yang cukup
b) sarana dan prasarana pemerintahan pada saat dimekarkan dalam
wilayah kecamatan Danau Kerinci Barat meliputi sarana dan
prasarana jumlah SD sebanyak 11, SLTP berjumlah 3, sedangkan
SLTA berjumlah 1, ibadah mesjid berjumlah 4, mushalla 23, fasilitas
kesehatan 4, jumlah pertokoan 173.
Selanjutnya, untuk menentukan kelayakan penataan kecamatan di
Kabupaten Kerinci dengan membentuk Kecamatan Danau Kerinci Barat dilihat
dari aspek persyaratan teknis tersebut, maka diperlukan kajian sebagaimana diatur
dalam PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang mengatur secara faktor,
indikator, proses perhitungan kuantitatif, dan metode penilaian terhadap suatu
wilayah kecamatan yang akan dibentuk/dimekarkan yang dijabarkan dalam 20
indikator/bobot penilaian. Berdasarkan proses perhitungan data kuantitatif
terhadap potensi wilayah yang akan dibentuk di Kabupaten Kerinci yaitu
Kecamatan Danau Kerinci Barat, dipaparkan sebagai pada tabel berikut:
Tabel: Penilaian Kecamatan Danau Kerinci Barat
No Faktor dan indikator Rasio Skor Bobot Nilai
1 Jumlah penduduk
a. total jumlah penduduk Kabupaten Kerinci= 234.882
jiwa (BPS Kerinci dalam angka 2016)
b. rata-rata kecamatan = 13049
c. jumlah penduduk Kec. Danau Kerinci Barat= 15.407.jiwa
d. rasio= jumlah penduduk Kec.Danau Kerinci Barat
dibagi jumlah penduduk rata-rata yaitu=
15.407: 13049= 118%
118% 5 20 100
2. Luas daerah
1. luas wilayah keseluruhan 73% 4 5 20
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016
Hal 16
a. luas wilayah Kabupaten Kerinci = 3328,14 km2
b. luas rata-rata kecamatam = 208,008 Km2
c. luas kecamatan Danau Kerinci Barat= 152,89 Km2
d. rasio = luas wilayah kecamatan Danau Kerinci Barat:
luas rata-rata kecamatan=152,89 Km2: 208,008
Km2= 73%
2. luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan
a. luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan =
3328,04 Km2
b. luas rata-rata wilayah efektif yang dapat
dimanfaatkan = 208,0025 Km2
c. luas wilayah efektif Kabupaten Kerinci secara
keseluruhan = 3328,04 Km2
d. rasio = luas wilayah efektif secara keseluruhan : luas
rata-rata wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan =
luas efektif yang dapat dimanfaatkan = 3328,04 Km2
: 208,0025 Km2 = 1600%
160%
5
5
25
3. Rentang Kendali
1. Rata-rata jarak Desa ke pusat pemerintahan
kecamatan (ibukota kecamatan) = 170.8: 12 Desa
=14,2 Km2, (14,2:12 =1,186 Km2 )
Rasio = 14,2:1,186 =1197%
2. Rata-rata waktu perjalanan dari desa ke pusat
pemerintahan (ibukota kecamatan =57,7 menit)
Rasio 57,7 : 10,35 = 557%
1197%
557%
5
5
10
10
50
50
4 Aktivitas perekonomian
1. Jumlah bank =0
Rasio : 0 : 0,813 (13 bank:16 jumlah kecamatan) = 0 0% 0 2 0
2. Jumlah lembaga keuangan bukan bank = 0
Rasio: 0 : 84 (84:16= 5,25)=
0:5,25= 0
0% 0 2 0
3. Jumlah kelompok pertokoan = 703
Rasio: 703: (44676:16 =2792) =
703:2792 =25%
25% 2 2 4
4. Jumlah pasar = 3
Rasio: 3: (38:16=2,37)
3 : 2,37 =126%
126% 5 4 20
5 Ketersediaan Sarana Prasarana
1. Rasio Sekolah Dasar per Penduduk Usia Sekolah
Dasar
4504:9 =1: 500,4
1384: 227: =1: 6,1
Rasio:500,4: 6,1= 82
82% 5 4 20
1. Rasio sekolah lanjutan pertama per penduduk 2295:3
= 1:765
12594:67 : 188
Rasio:765,1 : 188,3 = 406%
406% 5 4 20
2. Rasio sekolah lanjutan tingkat atas per penduduk
1260:1 = 1:1260
27871: 16: = 1 : 1741
Rasio: 1260:1741 =72%
72% 5 4 20
3. Rasio fasilitas kesehatan per penduduk
44676:4 =1: 11169
239608:71 = 1: 33749
33% 2 4 8
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016
Hal 17
Rasio: 11169 : 33749= 33%
4. Rasio tenaga medis per penduduk
44676:54: = 1:827
239608:912 = 1:262
Rasio: 827 : 262 =316 %
315% 5 4 20
5. persentase rumah tangga yang memiliki kendaraan
bermotor
44676: 11582 = 1: 3,86
239608: 14870: = 16,11
Rasio= 3,86:16,11 = 23%
23% 2 3 6
6. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah
tangga
44676:11159: = 1: 4,004
239608:18917 = 1: 12,7
Rasio:4, 004: 12, 7 =0,03%
36% 2 3 6
7. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan
bermotor
170 : 11582= 1: 0,015
2856: 1249= 1: 2,29
Rasio: 0,015: 2,29 =0,6%
0,6% 1 3 3
8. Rasio sarana peribadatan
26 : 44676 = 1: 0,58=1,72
465: 239608= 1; 0,00194=0,00194
0,00194 : 1,72 = 11%
11% 1 4 4
9. Rasio fasilitas lapangan olah raga dan balai
pertemuan per penduduk
5: 44676= 0,00082
156: 2396608= 0,000065
0,000119: 0,000065=183%
183% 5 3 15
TOTAL
Kategori mampu, total nilai 391, usulan
direkomendasikan
391
Berdasarkan perhitungan sebagaimana indikator tersebut diatas
pembentukan Kecamatan Danau Kerinci Barat dapat direkomendasi karena
terpenuhi dengan kategori mampu total nilai 391 kategori mampu.
D. PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, mengenai kajian pembentukan calon
Kecamatan Danau Kerinci Barat yang merupakan pemekaran dari Kecamatan
Keliling Danau, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
a. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan,
kedudukan, tugas dan fungsinya diatur dengan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (dapat dilihat dalam ketentuan Pasal
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016
Hal 18
2; Pasal 221; dan Pasal 222). Terkait pengaturan pembentukan kecamatan
didalam undang-undang tersebut tidak diatur secara spesifik dan hingga saat
ini Pemerintah Pusat belum mengeluarkan pedoman/ ketentuan lebih lanjut
sebagai turunannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Oleh karena itu
berdasarkan kaidah hukum, maka kajian hukum ini berpedoman pada
peraturan perundang-undangan sebelumnya, yaitu PP No 19 Tahun 2008
Tentang Kecamatan. Yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 yang
menyatakan “Pembentukan Kecamatan harus memenuhi syarat administratif,
teknis, dan fisik kewilayahan, yaitu:
No. Persyaratan Kriteria Keterangan
1. Syarat
Administratif
Memenuhi /
Tidak
Terpenuhi
Pasal 4 PP No. 19
Tahun 2008
2. Syarat Fisik
Kewilayahan
Memenuhi /
Tidak
Terpenuhi
Pasal 5 dan Pasal 6
PP No. 19 Tahun
2008
3. Syarat Teknis Memenuhi /
Tidak
Terpenuhi
Pasal 7 PP No. 19
Tahun 2008
b. Berdasarkan kajian persyaratan administratif, baik ditinjau dari batas usia
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Keliling Danau dan
penyelengggaran desa di seluruh wilayah kecamatan Keliling Danau, yang
semuanya di atas 30 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa calon Kecamatan
Danau Kerinci Barat telah memenuhi syarat administratif untuk dimekarkan.
Sementara itu, berdasarkan kajian persyaratan fisik kewilayahan, yang
mempersyaratkan cakupan wilayah kecamatan baru untuk daerah kabupaten
paling sedikit terdiri atas 10 desa, maka dapat dikatakan bahwa calon
Kecamatan Danau Kerinci Barat telah memenuhi syarat untuk dimekarkan.
Alasannya, jumlah seluruh desa yang ada di wilayah Kecamatan Keliling
Danau (Kecamatan induk) adalah 32 desa dan sesuai rencana pemekaran
wilayah kecamatan Danau Kerinci Barat terdapat 14 desa.
Selanjutnya, berdasarkan kajian persyaratan teknis, yang mempersyaratkan
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016
Hal 19
adanya penghitungan data kuantitatif terhadap potensi yang ada di kecamatan
Danau Kerinci Barat, maka dapat ditegaskan bahwa calon Kecamatan Danau
Kerinci Barat telah memenuhi syarat untuk dimekarkan, karena total seluruh
indikator yang mencapai skor 391 atau dalam kategori MAMPU. Agar lebih
jelas, terperinci, dan mudah dipahami, maka berikut ini diuraikan dalam bentuk
tabel tentang kelayakan pemekaran Kecamatan Danau Kerinci Barat, sebagai
berikut:
2
2. Saran
a. Nilai harapan masyarakat atas pembentukan calon Kecamatan Danau Kerinci
Barat yang telah terbangun saat ini harus disadari bahwasanya keiinginan
tersebut bersumber dari masyarakat dilevel akar rumput (grassroot), dan tidak
atas keingginan kepentingan elit politik lokal. Dengan berlakunnya Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, syarat dan
mekanisme untuk pembentukan daerah otonom yang baru menjadi lebih
terperinci dan lebih ketat. Mekanisme pengetatan yang dimaksud adalah
dimana Daerah persiapan tersebut ditentukan dengan peraturan pemerintah,
lalu daerah persiapan tersebut diberikan jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk
No. Persyaratan Kriteria Keterangan
1. Syarat
Administratif Memenuhi
Pasal 4 PP No. 19
Tahun 2008
2. Syarat Fisik
Kewilayahan Memenuhi
Pasal 5 dan Pasal 6
PP No. 19 Tahun
2008
3. Syarat Teknis Memenuhi
Pasal 7 PP No. 19
Tahun 2008
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016
Hal 20
melakukan kegiatan administrasi yang dipimpin oleh kepala daerah persiapan.
Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun daerah persiapan bisa memenuhi syarat,
maka barulah daerah persiapan dapat ditetapkan menjadi DOB. Sedangkan
apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun daerah persiapan tidak bisa
memenuhi persyaratan maka daerah persiapan tersebut tidak dapat melakukan
pemekaran atau tidak dapat menjadi DOB. Terkait hal tersebut, berdasarkan
pertimbangan pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri, untuk
sementara proses pemekaran daerah ditunda pembahasannya, karena saat ini
pemerintah sedang menyelesaikan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah)
tentang Penataan Daerah dan Desartada (Desain Besar Penataan Daerah)
sebagai payung hukum dalam pembentukan dan penyesuaian daerah ke depan.
Yaitu rancang bangun penataan daerah tingkat nasional yang meliputi strategi
penataan daerah dan kondisi daerah otonom yang ingin diwujudkan dalam
kurun waktu 2016-2025. Sehingga diharapkan melalui penataan daerah
kedepan, pemekaran daerah menjadi lebih rasional, adil, dan sesuai dengan
kebutuhan dengan tidak mengabaikan aspirasi lokal.
b. Penundaaan pembahasan pembentukan daerah pemekaran oleh Pemerintah,
menurut penulis, sebaiknya pemerintah kabupaten Kerinci dan masyarakat
menunggu ketentuan/ pedoman lebih lanjut yang akan diatur dalam bentuk
regulasi Peraturan Pemerintah (PP) yang sedang dibahas saat ini, dan segera
menyesuaikan kembali persyaratan pembentukan daerah kecamatan yang baru,
sebagaimana diatur dalam ketentuan baru nantinya. Sehingga harapan
masyarakat bisa terpenuhi.
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016
Hal 21
DAFTAR PUSTAKA
Ridwan HR. 2011. Hukum Administrasi Negara (edisi revisi), PT RajaGrafindo
Persada: Jakarta.
Santoso, Lukman. 2015. Hukum Pemerintahan Daerah (Mengurai Problematika
Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia), Pustaka
Pelajar: Yogyakarta.
Huda, Ni’matul. 2015. Hukum Pemerintahan Desa (Dalam Konstitusi Indonesia
Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi), Setara Press:
Malang.
Sugeng Istanto, F, 2007, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta.
Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika,
Jakarta.
D. Juliantara, Gregorius Sahdan, Willy R. Tjandra, 2006, Desentralisasi
Kerakyatan Gagasan dan Praktis, Pondok Edukasi, Panggungharjo
Sewon Bantul.
Nurcholis. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta,
Grasido.
Huda, Ni’matul. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung.
Huda, Ni’matul. 2009. Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan
Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang
Kecamatan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4826.