tanggapan dprd lkpj akhir jabatan bupati 2005-2010

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor 170/SK-10/V/2010

Tentang :

Persetujuan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Terhadap LKPJ Akhir Masa Jabatan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2005 - 2010

Laporan Keterangan Pertanggungjawabdarian Akhir Masa Jabatan ( LKPJ – AMJ )

Tahun 2005 – 2010 adalah LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD yang berupa informasi

Penyelenggaraan Pemerintahan yang isinya merupakan rangkuman dari LKPJ tahun –

tahun sebelumnya dari tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009

ditambah sisa masa jabatan sampai pertengahan bulan April 2010 yang telah mendapat

rekomendasi dari DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. LKPJ Akhir Masa Jabatan

merupakan perwujudan tanggungjawab dan amanah yang harus dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah. Dalam Perspektif amanah dan substansi kepemerintahan harus

disampaikan kepada DPRD, sekaligus merefleksikan akuntabilitas bersama antara

kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD. Hal tersebut merupakan konsekwensi

atas berbagai kesepakatan bersama dalam memaknai kebutuhan dan aspirasi

masyarakat yang telah dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2005 - 2010. Dengan

demikian LKPJ Akhir Masa Jabatan merupakan wahana untuk saling berbagi peran

dalam menganalisis kinerja Pemerintahan Daerah, hal tersebut akan mendorong

tumbuhnya semangat Obyektivitas dan kemitraan yang harmonis untuk

menyempurnakan kinerja Pemerintahan Daerah dimasa mendatang.

Memaknai kinerja Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan sepanjang tahun

2005 - 2010, tidak terlepas dari dokumen Rencana Pemangunan Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 – 2010, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran ( KUA ) dan Prioritas Plofon

Anggaran (PPA) Tahun 2005 - 2010

Tanggapan LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2005 - 2010 DPRD Kab. Kukar

Inti dari semua dokumen perencanaan tersebut, pada dasarnya merupakan

sebuah kerangka kerja untuk mewujudkan VISI dan MISI dan STRATEGI Pembangnan

yang tertuang dalam Gerbang Dayaku Tahap II, Yaitu “Menghasilkan Pemerintahan

Kabupaten Yang Baik dan Bersih Berlandaskan Asas Keadilan, Kesetaraan,

Keragaman dan Demokrasi Menuju Terbentuknya Masyarakat Yang Berkualitas,

Maju, Mandiri dan Sejahtera”

Dalam upaya tersebut kerangka rencana pembangunan lima tahunan yakni “

akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat guna mendukung pencapaian visi

Kutai Kartanegara 2010 “ dengan memadukan 3 misi yakni :

1. Pemberdayaan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatief) dan penegakan

supremasi hukum

2. Pemberdayaan seluruh komponen ekonomi

3. Pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian sosial dan kemandirian ekonomi

Seiring dengan itu maka berdasarkan Keunggulam Komperatif (comparative

advantage) dan Keuanggulan Kompetitif (competitive advantage) , arah pembangunan

Kabupaten Kutai Kartanegara kedepan memprioritaskan tiga bidang pengembangan

yaitu ;

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia ( Human Resouces )

2. Pengembangan Pertanian dalam arti luas ( Agriculture )

3. Pengembangan industry pariwisata dan Kutai Kartanegara sebagai tujuan wisata

( Tourism )

Ketiga bidang ini akan menjadi tumpuan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara

masa depan yang terus di gali di kembangkan dan harus di tingkatkan.

Sebagai tindaklanjut fungsi DPRD sesuai dengan UU No 32 tahun 2004 Tentang

pemerintah daerah dimana Bupati Tidak bertanggungjawab kepada DPRD tetapi DPRD

sebagai mitra dari Pemerintah yang mempunyai fungsi kontrol atas penyelenggaraan

kepemerintahan. Adapun tujuan tanggapan atas LKPJ dari DPRD adalah untuk


memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Oleh karana itu benyak hal yang akan disampaikan DPRD sebagai berikut:

1. TANGGAPAN ATAS KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

a. Tanggapan Atas Strategi Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan

publik

Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan publik tidak terlepas dari

pembenahan aparaturnya. Dalam hal kepegawaian kabupaten Kutai Kartanegara

mencatat rekor yang tidak menggembirakan seperti jumlah PNS yang besar dan

tidak sebanding dengan beban kerja maupun jumlah T3D yang terbesar di

Indonesia. Kondisi ini tentu saja kecuali membebani anggaran belanja pegawai

juga berpengeruh pada produktivitas pegawai yang rendah.

i. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam upaya meningtkatkan kualitas dan

kapasitas aparaturnya dalam pelayanan publik harus memperhatikan

kebutuhan riil atas fungsi layanan yang diberikan.

ii. Kecuali itu sistem reward dan punishment harus disusun melalui keputusan

Bupati dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan mampu memberi

motivasi pagi pegawai untuk meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan

publik.

iii. Berkaitan dengan kepegawaian hendaknya distribusi PNS dikelola

sedemikian rupa agar tidak terkonsentrasi di pusat Kabupaten tetapi di

Kecamatan-Kecamatan yang jauhpun hendaknya terdistribusi PNS dengan

baik.

b. Tanggapan Atas Strategi Memacu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi

Dalam strategi memacu pertumbuhan ekonomi disebutkan bahwa

pemerintah mendorong usaha dengan mengurangi ketergantungan pada sumber

daya alam yang tidak terbaharuhi (unrenewable resources) kepada sumber daya

alam yang terbaharui (Renewable resources). Namun justru dalam praktek tidak

demikian, dalam dokumen PDRB kontribusi sektor pertambangan non migas dari

tahun ke tahun tren-nya justru semakin meningkat, misalnya tahun 2008 Sektor


Pertambangan dan Penggalian menyumbang sebesar 46,05 % kepada PDRB

dan tahun 2009 meningkat menjadi 47,69%. Sedangkan sektor pertanian tren-

nya justru mengalami penurunan jika tahun 2008 kontribusi terhadap PDRB

sebesar 21,56 % justru pada tahun 2009 menurun menjadi 20,06%. Dengan

demikian upaya pemerintah dalam memelihara komitmen untuk konsisten dalam

pemanfaatan sumber daya yang berorientasi pada pembangunan yang

berkelanjutan (Sustainable develovement) kami nilai gagal.

Berkaitan dengan kondisi riil sebagaimana diuraikan diatas DPRD

memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten:

i. Pemerintah harus konsisten dalam upaya mendorong ekonomi kerakyatan

untuk meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dengan

program kerja yang mempunyai tolok ukur yang jelas tidak hanya sebatas

Output-nya saja tapi harus berorientasi pada Outcame dan inpact.

ii. Disamping itu dalam upaya mengurangi ketergantungan pada sumber daya

alam yang tak terbaharui (misal Tambang) maka pemerintah harus membuat

peraturan daerah yang mengendalikan jumlah produksi pertambangan (misal

batu bara) atau pembatasan produksi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi

eksplotasi pertambangan yang membabi buta sehingga aspek lain seperti

pengendalian dampak lingkungan bisa dikelola dengan baik, juga sektor lain

seperti pertanian tidak terganggu oleh aktivitas pertambangan tersebut.

c. Tanggapan Atas Strategi Peningkatkan Pembangunan Teritorial

Program-program pemberdayaan masyarakat desa dengan melibatkan pihak

perusahaan yang beroperasi di wilayah desa setempat melalui Corporate Social

Responsibitity (CSR) masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini karena

sampai saat ini pemerintah belum membuat payung hukum yang mengatur

mekanisme dan tata kelola CSR dari perusahaan tersebut.

Dalam hal peningkatan kualitas Sumber daya manusia dan pelayanan

Pendidikan dan Kesehatan di pedesaan juga masih memprihatinkan. Banyak

bangunan sekolah yang tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar, banyak

puskesmas yang masih kekurangan tenaga medis. Hal ini menunjukkan kurang


seriusnya pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas SDM khususnya di

pedesaan.

Oleh karena itu kedepan diharapkan pemerintah sebagai berikut:

i. Dalam membuat perencanaan pembangunan harus memperhatikan

kemanfaatan baik dari aspek ekonomi maupun sosial.

ii. Harus ada tolok ukur yang jelas atau harus ada indikator yang nyata atas

keberhasilan pembangunan tersebut. Dalam hal ini setiap SKPD harus

menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan renstra tersebut jangan

hanya dijadikan sebagai buku pustaka yang disimpan rapat-rapat dalam

brangkas, tetapi harus direalisasikan dalam program kerja setiap tahunnya.

3. TANGGAPAN ATAS KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

a. Tanggapan Terhadap Pendapatan Daerah

Secara Umum sejak Tahun 2005 sampai 2009 komposisi pendapatandi

dominasi oleh Dana perimbangan. Meskipun Pendapatan Asli daerah

capaiannya melampoi target yaitu mencapai namun hal itu componen yang

dominan adalah dari lain-lain pendapatan Asli daerah yang sah. Jika dikaitkan

dengan kinerja pemerintah dalam upaya peningkatan PAD, meskipun PAD

malampoi target namun belum menunjukkan kondisi yang menggembirakan, hal

ini karena pendapatan pajak, pendapatan restribusi dan pendapatan dari hasil

pengelolaan kekayaan yang dipisahkan relatif lebih rendah dari kontribusi lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan. Padahal potensi

pajak daerah dan restribusi daerah demikian besar, namun belum dioptimalkan

dalam menggali potensi tersebut. Kecuali itu pelaksanaan perda mengenai

restribusi juga tidak maksimal.

Dalam hal ini DPRD memberikan rekomendasi:

i. Dalam meningkatkan PAD dari Pajak dan restribusi daerah hendaknya

pemerintah menginventarisir Perda-Perda yang telah ada dan

menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No 28

tahun 2009 tersebut.


ii. Perda tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah hendaknya dibuat agar

tidak cepat kadaluarsa, dalam hal ini penetapan besaran Pajak dan

Restribusi Daerah tidak perlu mencantumkan nilai rupiah karena akan

terpengaruh perkembangan inflasi. Oleh karena itu hendaknya

mencantumkan besaranPajak dan Restribusi dalam satuan lain yang

didasarkan pada bobot layanan yang terukur.

b. Tanggapan Terhadap Capaian Dana Perimbangan

Mengenai rendahnya capaian dana perimbangan, Pemerintah kabupaten

tidak boleh tinggal diam, dalam arti hanya pasrah apa yang ditetapkan

pemerintah Pusat melalui Menteri keuangan. Pemerintah daerah harus proaktif

menelusuri perhitungan serta data-data pendukung untuk menghitung

komponen Dana Bagi hasil (Dana perimbangan). Sebagai contoh hasil temuan

BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) semester II Tahun

Anggaran (TA) 2007 penghitungan DAU tidak seluruhnya sesuai data dasar

yang jelas; data dasar berupa luas wilayah untuk penghitungan DAU belum

sepenuhnya mengacu pada PP 55/2005. Keakuratan data pendukung dalam

perhitungan DAU masih dipertanyakan. Kabupaten Kutai kartanegara tahun

2009 tidak memperoleh DAU lagi, tetapi tidak ada reaksi dari Pemerintah

Kabupaten.

Mengenai Dana bagi hasil Pajak, DPRD menilai bahwa terdapat

permasalahan mengenai hal tersebut. Dana bagi hasil pajak diperoleh dari

Pajak Bumi Dan bangunan, Pajak bea perolehan tanah dan bangunan, pajak

PPh pasal 25, 29 dan PPh pasal 21. Permasalahan dimaksud adalah, pada

perusahaan yang beroperasi di Kutai Kartanegara namun berkantor diluar Kutai

Kartanegara, maka pegawai perusahaan sebagai obyek pajak yang dipungut

pajak karena locusnya tidak di wilayah Kutai kartanegara maka tidak masuk

dalam perhitungan pajak dari kabupaten ini. Parahnya lagi jumlah obyek pajak

tersebut sangat banyak, meskipun belum ada sensus obyek pajak tersebut

tetapi jika melihat data perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutai


Kartanegara namun tidak berkantor di Kutai Kartanegara adalah sangat

banyak.

Dari beberapa uraian diatas DPRD menyarakan dengan sangat agar:

i. Pemerintah Kabupaten Proaktif dalam merebut dana perimbangan dengan

melibatkan semua pihak yang kompeten untuk mengumpulkan data-data

pendukung yang akurat sebagai komponen perhitungan Dana bagi hasil

Pajak maupun non Pajak.

ii. Pemerintah Kabupaten hendaknya melakukan pendekatan kepada

pemerintah Pusat baik secara Politis maupun secara akademis, guna

memperoleh Dana Perimbangan yang adil dan transparan.

iii. Pemerintah kabupaten hendaknya menginventarisir perusahaan yang

beroperasi di kabupaten ini tetapi tidak berkantor di Kutai kartanegara,

selanjutnya mewajibkan agar berkedudukan kantor di Kutai kartanegara

melalui Peraturan Daerah dan dengan pengawasan serta kontrol yang

memadai.

c. Tanggapan Terhadap Belanja Daerah

Secara umum distribusi belanja cukup baik, yaitu untuk belanja tidak

langsung dalam realisasi rata-rata tahun 2005 sampai 2009 sebesar 32 % -an

dari total belanja sedangkan belanja langsung mencapai 68 % dari total belanja.

Namun demikian jika menilik ke dalam komponen belanja masih ada hal yang

bisa diperbaiki lebih lanjut. Dalam belanja tidak langsung, salah satu komponen

adalah belanja hibah dan belanja bansos. Belanja hibah rata-rata mencapai

7,80% dari total belanja tidak langsung sedangkan belanja Bansos rata-rata

mencapai 6,07% dari total belanjaa tidak langsung. Kedua belanja tersebut sulit

terukur kemanfaatannya, apakah untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas

atau untuk kepentingan individu atau kelompok penerima Hibah dan bansos

tersebut.

Untuk belanja langsung mencapai 67.00% -an dari total belanja secara

umum cukup bagus, namun yang perlu mendapat perhatian adalah mekanisme


pelaksanaan belanja langsung khususnya terhadap belanja modal. Selama ini

pemerintah dalam melaksanakan belanja modal melalui proses tender yang

tradisional, dimana antara panitia lelang dan peserta lelang bertemusecara

langsung. Hal ini menimbulkan kerawanan terhadap penyimpangan terhadap

proses tender seperti kasus pembelian dokumen lelang yang beberapa bulan

terakhir menjadi pembicaraan hangat dimedia masa.

Dari uraian diatas DPRD merekomendasikan agar pemerintah kabupaten

untuk:

i. Membuat perda mengenai mekanisme dan pertanggungjawaban Bantuan

Sosial dan Hibah

ii. Melakukan lelang Pengadaan Barang dan jasa secara elektronik (e-

precurement)

iii. Membuat Analisis Standar Belanja(ASB) secara lebih baik dan di update

setiap tahunnya.

iv. Setiap SKPD harus dalam membuat Program dan kegiatan harus

mencantumkan Indikator Kinerja yaitu alat ukur spesifik secara kuantitatif

dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil,

manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja

suatu kegiatan.

v. Untuk mengukur keberhasilan kinerja, setiap SKPD harus menyusun

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu indikator kinerja utama yang

mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan

pemerintahan.

d. Tanggapan Terhadap Pembiayaan Daerah

Berkaitan dengan pengelolaan Pembiayaan daerah DPRD memberikan

rekomendasi sebagai berikut:

i. Perencanaan belanja dibuat lebih matang sehingga tingkat realisasinya

tinggi dan SILPA menjadi rendah.


ii. Pemerintah kabupaten perlu meninjau kembali kinerja Perusahaan

daerah, Bupati sebagai pengelola atas kekayaan daerah yang dipisahkan

perlu meninjau kembali terhadap pengangkatan manajemen perusda

tersebut.

Kecuali beberapa hal yang disampaikan diatas DPRD secara khusus memberikan

rekomendasi sebagai berikut:

1. Program Kapasitas dan Pelayanan public

a. Meningkatkan mutu, disiplin, etos kerja dan profesionalisme lembaga serta

aparatur untuk dapat menjalankan pemerintahan yang partisipasif, transparan

dan akuntabel.

b. Konsolidasi lembaga dan aparatur untuk menjamin kelangsungan pemerintahan

yang baik dimasa depan.

c. Penyempurnaan dan penegakan peraturan Daerah dan per-Undang-undangan

secara tegas.

d. Perencanaan dan pelaksanaan tata ruang secara konsisten.

e. Meningkatkan mutu dan jumlah sarana/prasarana.

2. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

a. Perlu digalakkan terus kegiatan-kegiatan yang berbasis pada penciptaan

lapangan kerja praktis dan penuh kemandirian.

b. Perlu adanya pemberian bantuan dana modal usaha bagi pencari kerja

atau tenaga penganggur yang telah dilatih.

3. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

a. Pemberdayaan kelembagaan koperasi.

b. Pemantapan kelembagaan dana usaha simpan pinjam.

c. Bantuan kepada koperasi dan UKM.

d. Pemberdayaan usaha kecil pedesaan.


4. Program peyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

a. Diharapkan agar sebelum pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga kiranya

perlu dilakukan kajian-kajian secara komperehensif.

b. Penataan dan Penegasan batas wilayah Kabupaten/Kota, kecamatan-

kecamatan dapat dilaksanakan secara cepat.

5. Pelaksanaan program kegiatan bidang pertanahan.

a. Capaian besaran luas lahan bersertifikat perlu ditingkatkan.

b. Penyelesaian kasus tanah Negara.

c. Penyelesaian ijin lokasi.

6. Hendaknya Pemerintah Kabupaten lebih tanggap dalam mengatasi permasalahan

yang berkaitan dengan sengketa lahan masyarakat dengan perusahaan tambang

dan perkebunan.

7. Program dan Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup :a. Penentuan kualitas lingkungan perlu ditingkatkan dan harus dilaksanakan

secara kontinyu.

b. Pengawasan pelaksanaan kebijkan bidang lingkungan hidup, perlu diperbaiki

demi terlaksananya yang ramah lingkungan.

c. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 harus dilaksanakan dengan baik dan harus

ditingkatkan pengawasan yang rutin.

d. Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan, masih banyak

pertambangan yang tidak sesuai dengan yang tedapat di AMDAL.

e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

perlu dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat.

f. Program perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam tentang

pengendalian kerusakan hutan dan lahan perlu dilakukan penindakan bagi

perusak hutan dan lahan.

8. Program rehabilitasi dan pemulihan cadanga Sumber Daya Alam.

a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan

cadangan Sumber Daya Alam perlu dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat.


b. Perlu ditingkatkan bantuan dalam rangka mendukung terwujudnya Kalimantan

Timur Hijau khususnya bantuan keuangan Privinsi APBD – P.Tahun 2011.

9. Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

a. Perlu penambahan pembuatan papan himbauan dan renovasi papan

himbauan.

b. Perlu dilakukan renovasi TPS yang ada di Kota Tenggarong.

c. Perlu ditingkatkan pelatihan pengelolaan persampahan 3 R :

i. Re – Duce

ii. Re – Use

iii. Re - Cycle

d. Perlu peningkatan pengandaan tong sampah dan rehabilitasi container

serta gerobak sampah.

10.Bidang Pertanian Dalam Arti Luas

Agar Bupati mendoronga bidang ini untuk mengadakan perbaikan/perubahan

perda yang ada disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, serta bidang

tersebut mampu menjadi tumpuan struktur ekonomi daerah dan meberikan

kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

11.Bidang Pertambangan Dan Energi

Agar Pemerintah Daera memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Kepastian kepemilikan dan batas wilayah Kuasa Pertambangan

b. Dalam Pemberian ijin Usaha Pertambangan berpedoman pada UU No. 4

Tahun 2009 tentang Minerba, PP. No. 22/2010 tentang Wilayah Tambang dan

PP. No. 23/2010 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan

c. Harus memonitor dan mengevaluasi Lahan Pasca Tambang

d. Harus memonitor pelaksanaan UKP/UPL dan RKL/RPL kegiatan

Pertambangan umum dan energi

e. Melakukan analisis pengembangan Lahan Pasca Tambang dikaitkan dengan

Rencana Penutupan Tambang dan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai

Kartanegara


f. Melaksanakan Inspeksi Pengelolaan lingkungan disekitar Tambang

g. Melakukan Penertiban Pertambangan Tanpa Ijin (PETI)

h. Memonitor Jumlah Produksi dan Jumlah Tonage Penjualan Batubara

i. Melakukan inventarisasi kebutuhan energi listrik dalam wilayah kabupaten

Kutai Kartanegara

j. Mempersiapkan dokumen Perda. Minerba sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun

2009

12.Bidang Perdagangan Dan Perindustrian

Agar Pemerintah Daera memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Untuk menghindari kejolak harga – harga barang yang tinggi ditingkat

konsumen sebaiknya dilakukan operasi pasar.

b. Meningkatkan pengawasan dan identifikasi barang – barang yang kadaluarsa

dan terlarang

c. Meningkatkan sosialisasi UU Perlindungan konsumen

d. Membuat daftar komoditi unggulan pada setiap wilayah Desa dan Kecamatan

e. Melakukan pengembangan Perdagangan dan pangsa pasar komoditi

unggulan daerah

f. Melakukan identifikasi dan pengecekan Alat Ukur dan Timbang

g. Melakukan Terra Ulang Alat Ukur dan Timbang

h. Melakukan Promosi/Expo baik dalam negeri maupun luar negeri komoditas

unggulan daerah

Demikian catatan ini kami sampaikan agar menjadi perhatian.

Tenggarong, 25 Mei 2010

DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua


H. ABDUL RACHMAN MARWAN, SP., M.Si H. FATHUR RACHMAN


tanggapan dprd lkpj akhir jabatan bupati 2005-2010

Documents