talaud presentase
TRANSCRIPT
KERANGKA KAJIAN RANCANG BANGUN HUKUM DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PULAU-
PULAU KECIL DAN PERBATASAN
Oleh :DENNY KARWUR
Pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Sulawesi Utara
Isues kelautan 1. Aspek geopolitik2. Aspek ekonomi3. Aspek politis (teritorial)4. Aspek pertahanan keamanan5. Struktur geografi dan volume wilayah6. Fungsi pemerintahan/birokrasi.
19 Potensi konflik di ruang pesisir dan lautan
1. Penetapan batas laut dengan negara tetangga
2. Penetapan batas wilayah pesisir laut provinsi
3. Penetapan kawasan konservasi laut dan suaka alam laut
4. Penetapan kawasan rawan bencana5. Perencanaan kawasan sempadan pantai
6. Perencanaan kawasan pelabuhan7. Penetapan alur-alaur laut kepulauan8. Penetapan kawasan suaka perikanan9. Penetapan bagan dan rumpon jalur migrasi
ikan10.Penetapan wilayah pengelolaan perikanan11.Perencanaan kawasan budidaya laut12.Pengakomodasian hak nelayan tradisional
negara tetangga
13.Pengembangan instalasi lepas pantai14.Lokasi pengerukan pasir laut15.Perencanaan reklamasi pantai16.Perencanaan kawasan wisata bahari17.Perencanaan kawasan ekonomi terpadu18.Pembagian wewenang antar sektor19.Pembagian wewenang antar pusat dan
daerah
Permasalahan
Permasalahan di wilayah perbatasan:
1. Batas wilayah Negara Indonesia dengan Negara Philipina belum disepakati dan ditetapkan secara bersama antara kedua negara.
2. Hak berdaulat pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya di Zona Ekonomi Eklsklusif (ZEE) dan Landas Kontinen (LK).
3. Hukum, sosial, dan ekonomi 4. Pertahanan dan keamanan negara Indonesia.
5. Kegiatan transnational crimes, illegal fishing, illegal logging, woman and child trades (trafficking), illegal imigrant, people smuggling, peredaran narkotika, pintu masuk teroris, dan potensi konflik sosial dan politik.
6. Terisolasi karena sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil terluar sangat terbatas, sehingga menjadikannya terisolir.
7. Pemanfaatan Potensi pulau-pulau kecil terluar belum dimanfaatkan secara optimal.
Kebijakan pengelolaan PPKT• UU 17/1985. Pengesahan UNCLOS III (Hukum Laut)• UU 5/1990 KSDAE• UU 21/1992 Pelayaran• UU 26/2007 Tata Ruang• UU 6/1996 Perairan Indonesia• UU 23/1997 PLH• UU 3/2001 Pertahanan Negara• UU 2/2002 Kepolisian• UU 32/2004 Pemda• UU 34 2004 TNI• PP 38/2002 Daftar Koordinat Geografis Titik Pangkal Kepulauan Indonesia.• Kepmen Perik-Kel. No.41 Thn 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan PPK• KepMen Perik-Kel. No.39 Thn 2004 tentang Pedoman Umum Investasi PPK• Kepmen Perik-Kel. No. 341/M.PPN/12/05 tentang Kebijakan & Strategi Nasional
Pengembangan PPK (Pokja SP4K).• PerPres No. 78 Thn 2005 tentang Pengelolaan PPKT• PerPres No. 112 Thn 2006 tentang Tim Nas Pembakuan Nama Rupabumi.
FOKUS RANCANG BANGUN HUKUM DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PULAU PULAU KECIL TERLUAR
SUMBERDAYA ALAM HUKUM &
KELEMBAGAAN
SOSIAL EKONOMI BUDAYA
KONSERVASI STAKEHOLDERS TATA KELOLA KELEMBAGAAN
PENEGAKAN HUKUMPENGELOLAAN SUMBERDAYA TERPADU
PENGELOLAAN BERKELANJUTAN
KESEJAHTERAANMASSYARAKAT
PENETAPAN BATAS NEGARA
PENGAKUAN KEARIFAN LOKAL
COASTAL PROBLEMATIC
PENDANAAN COMMUNITY BASED MANAGEMENT
TUJUAN
TINDAKAN
KEBIJAKAN
3 Prinsip PWPL
1. Transparansi/keterbukaan2. Partisipasi3. Koordinasi & Keterpaduan
Transparansi/keterbukaan
I. Dalam penyusunan Perda akan memberikan informasi kepada masyarakat dengan ditetapkannya suatu kebijakan.
II. Selain itu transparansi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukkan dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah.
III. Proses transparansi ini harus mampun meniadakan batas antara pemerintah dan non-pemerintah
Partisipasi
I. Mendorong terciptanya komunikasi publik, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan oleh pemerintah
II. Partisipasi mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam penerapan suatu kebijakan dan mendukung penerapan akuntabilitas, dan mendorong publik untuk mengamati apa yang dilakukan oleh pemerintah
Koordinasi dan KeterpaduanI. Koordinasi dan keterpaduan
berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan organiasi non-pemerintah dalam upaya menyediakan mekanisme yang melibatkan instasi lain dalam pengambilan keputusan yang utuh.
II. Keterpaduan tidak mengurangi kewenangan suatu instasi, melainkan sekedar menguragi sifat keotonomiannya. Keterpaduan menghasilkan pemerintah yang lebih efisien
Tujuan, penyusunan Perda• Untuk mewujudkan pemanfaatan, perlindungan,
pelestarian sumberdaya pesisir secara terpadu.• Menciptakan kepastian huku, transparansi dan
akuntabilitas dalam pemenfaatan potensi ekonomi dan jasa-jasa lingkungan wilayah pesisir secara optimal dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyak
• Untuk mengakomodasikepentingan dan aspirasi masyarakat pesisir; dan
• Untuk mendorong pentaatan masyarakat terhadap hukum dalam pengelolaan sumberdaya pesisir
Manfaat, penyusunan Perda• Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara
berkelanjutan;• Meningkatnya kesejahteraan seluruh pelaku
usaha, khususnya masyarakat pesisir;• Terciptanya pentaatan terhadap peraturan
perundang-undangan pengelolaan pesisir; dan • Terwujudnya keberlanjutan keberadaan
sumberdaya pesisir.
RANCANG BANGUN HUKUM DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN - PPKT
1. RANPERDA PENGELOLAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
2. RANPERDA TATARUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
3. RANPERDES PENGELOLAAN PESISIR DESA
Terima kasih