tahun 2016 - satpolppsidoarjo.orgsatpolppsidoarjo.org/download/lakip satpol 2015.pdf · tingkat...
TRANSCRIPT
0
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2015
Disusun :
TAHUN 2016
1
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat berdasarkan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP disusun untuk mengetahui
peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi
pemerintah, serta untuk mewujudkan good governance. Sebagai media pertanggung jawaban,
LAKIP sangat diperlukan untuk mengukur kinerja perangkat daerah sehingga dapat dievalusi
tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatannya untuk mempertanggung jawabkan
anggaran yang telah belanjakan.
LAKIP ini diharapkan dapat membantu penyusunan rencana stratejik dan rencana
kinerja, serta pelaksanaan pengukuran kinerja, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP
secara keseluruhan.
Kami menyadari bahwa penyajian LAKIP ini jauh dari sempurna, namun setidaknya
malalui LAKIP ini kami dapat mengukur seberapa jauh kemampuan kinerja Satuan Polisi Pamong
Kabupaten Sidoarjo. Akhirnya semoga LAKIP ini dapat berguna bagi semua pihak terutama bagi
staf di jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.
Demikian laporan yang kami susun semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
Sidoarjo, Januari 2016
KEPALA SATUAN POLISI PAMONGPRAJAKABUPATEN SIDOARJO
Drs. MULYAWAN, SIP, MMPembina Utama MudaNIP. 19660902 198602 1 006
2
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
DAFTAR ISIHal.
KATA PENGANTAR……………………………………………………………………………………………………................ 1
DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………………………………………............ 2
DAFTAR TABEL………………………………………………………………………………………………………………........... 3
DAFTAR GRAFIK……………………………………………………………………………………………………………............ 4
IKHTISAR EKSEKUTIF……………………………………………………………………………………………………............. 5
BAB I : PENDAHULUAN 7
1.1. Latarbelakang 7
1.2. Gambaran Umum SKPD
a) Struktur Organisasi 9
b) Tugas Pokok dan Fungsi 9
c) Kondisi SKPD (Internal & Eksternal) 17
BAB II : PERENCANAAN KINERJA 19
2.1. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD 19
2.2. Perencanaan Strategis 19
a) Matriks Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 19
b) Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 20
c) Program dan Kegiatan 22
2.3. Perjanjian Kinerja 27
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 29
3.1. Pengukuran Kinerja 29
a) Pengukuran Kinerja Tujuan 29
b) Pengukuran Kinerja sasaran 29
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 30
a) Evaluasi Capaian Kinerja Per-Tujuan dan Per-Sasaran. 30
b) Perkembangan (Tren) Capaian Tujuan dan Sasaran selama 5 tahun 31
c) Analisis Keberhasilan dan Kegagalan 34
d) Program dan Kegiatan yang mendukung 37
3.3. Akuntabilitas Keuangan 38
- Realisasi Anggaran 39
BAB IV : PENUTUP……………………………………………………………………………………………………………………… 41
LAMPIRAN
1. Form IKU
2. Matrik Renstra
3. Perjanjian Kinerja Kepala SKPD s.d. Eselon IV
4. Hasil Pengukuran KInerja
5. Lain-Lain yang dianggap perlu
3
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
DAFTAR TABEL
1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sidoarjo Tahun 2015;
2. RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 - 2015;
3. Matriks Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Program/Kegiatan;
4. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tibuntranmas;
5. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Linmas;
6. Program/Kegiatan, Indikator Program, Indikator Kegiatan & Nilai Anggaran;
7. Perubahan Perjanjian Kinerja;
8. Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan;
9. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran;
10. Evaluasi Capaian Kinerja Per-Tujuan dan Per-Sasaran;
11. Informasi Kinerja Linmas;
12. Program / Kegiatan Yang Mendukung;
13. Laporan Realisasi Anggaran.
4
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
DAFTAR GRAFIK
1. Presentase Kasus Pelanggaran Perda Yang Dapat Diselesaikan;
2. Jumlah Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda;
3. Pelanggaran Perda Trantib dari Tahun 2011 – 2015.
5
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
IKHTISAR EKSEKUTIF
Berdasarkan telaah Visi Misi Satpol PP dapat ditarik kesimpulan terdapat
beberapa isu strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja yang menjadi kebutuhan untuk segera ditangani antara lain :
1. Masih rendahnya kualitas pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan;
3. Tingginya pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah antara lain yang
mengatur tentang ketentraman dan ketertiban umum, tata ruang, lingkungan, pajak
dan retribusi, serta peraturan daerah lainnya;
4. Meningkatnya ancaman akan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di
lingkungan aset pemerintah daerah, kegiatan pemerintah dan masyarakat oleh pihak-
pihak kurang bertanggung jawab.
Dengan mampu menganalisa dan menyelesaikan beberapa isu strategis di atas
maka diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dapat mendorong
dan mengawal berbagai agenda pembangunan pemerintah daerah, Propinsi, maupun
pusat dalam mengatasi berbagai isu-isu strategis yang ada sehingga terwujud sidoarjo
yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan.
Berdasarkan isu-isu strategis tersebut di atas menunjukan bahwa tugas dan
fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di masa mendatang akan semakin kompleks dan
berat dalam upaya mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di
Kabupaten Sidoarjo.
Oleh karena itu diperlukan perubahan-perubahan sebagai berikut :
a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami ketentuan peraturan
daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kegiatan
penyuluhan dan sosialisasi;
b. Melakukan koordinasi secara intensif untuk mensinergikan program dan kegiatan
guna mencarikan solusi terbaik dalam menangani permasalahan gangguan
trantibum dan pelanggaran peraturan daerah dengan instansi terkait;
c. Memasukan penanganan PKL dalam prioritas pembangunan di Kabupaten
Sidoarjo;
d. Merubah Peraturan Daerah yang memiliki sanksi pidana maksimal 6 (enam) bulan
menjadi 3 (tiga) bulan untuk memudahkan dalam proses pemberkasan penyidikan.
6
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Satuan Polisi Pamong Praja,disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah
Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan
Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan
Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Di
Propinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah
tanggung jawab Gubernur melalui Sekretaris Daerah sedangkan di Daerah Kabupaten/Kota,
Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah tanggung
jawab Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Dan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo
telah melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka Memelihara dan
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah.
Untuk mendukung Program dan Kegiatan tersebut, mengacu pada Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (SAKIP). SAKIP tidak saja menekankan pada output
(keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcome (hasil), dengan
demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. LAKIP sebagai
salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahunan yang telah disusun dalam
Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk
mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan.
Pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah, diharapkan mampu menjadi pendorong Pemberdayaan Daerah (Legislatif dan
Eksekutif Daerah), sehingga memiliki inisiatif, kreatifitas dan produktifitas yang tinggi dalam
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Untuk mendorong Pemerintah Daerah agar lebih mampu melaksanakan
pembangunan Daerah secara efesien, efektif, demokratis dan partisipatif perlu adanya
pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban
7
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
pemerintah dalam mencapai visi, misinya, sebagaimana Instruksi Presiden RI Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang selanjutnya
secara teknis penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
Kabupaten/Kota.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti
dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tersebut telah ditindak
lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo, sebagai langkah operasional mengacu pada
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo. Sebagai salah satu perangkat otonom
bertekad dan berkewajiban untuk menyusun dokumen LAKIP yang didasarkan pada tugas
dan fungsi organisasi dan ditindaklanjuti dengan PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas
Capaian Kinerja. Untuk itu sebagai Satuan Penegak diwajibkan untuk menyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015.
8
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
1.2. Gambaran Umum SKPD
a) Struktur Organisasi
Menguraikan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.
Tabel 1
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SIDOARJO
b) Tugas Pokok dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo adalah perangkat pemerintah
Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo terdiri dari :
a. Kepala Satuan;
b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
KEPALA SATUAN
SEKRETARIS
SUB BAGIANPROGRAM
SUBBAGIANUMUM &KEPEGAWAIAN
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
BIDANG PENEGAKANPERUNDANG-UNDANGAN
DAERAH
BIDANG KETERTIBAN UMUM &KETENTRAMAN MASYARAKAT
BIDANG PERLINDUNGANMASYARAKAT
SEKSI PEMBINAAN,PENGAWASAN &
PENYULUHAN
SEKSI PENYELIDIKAN &PENYIDIKAN
SEKSI OPERASIONAL &PENGENDALIAN
SEKSI PENGAMANAN
SEKSI SATUAN LINMAS
SEKSI BINA POTENSIMASYARAKAT
SUB BAGIANKEUANGAN
9
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
c. Bidang penegakan Perundangan-undangan Daerah, terdiri atas:
1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
2. Seksi penyelidikan dan penyidikan;
d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
2. Seksi Pengamanan;
e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
1. Seksi Satuan Linmas
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:
1. Kepala Satuan
Kepala Satuan mempunyai tugas pokok merumuskan program kerja,
mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan
melaporkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat.
Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Satuan mempunyai fungsi sebagai
berikut :
a. perumusan program kerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja;
b. pengkoordinasian seluruh kegiatan operasional;
c. pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur;
d. pengarahan seluruh kegiatan operasional;
e. penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan teknis operasional
dan administrasi.
10
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
2. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
merencanakan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur,
melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil penyusunan program dan
kegiatan, pelaksanaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian,
serta pelaporan.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;
b. Pengelolaan administrasi keuangan;
c. Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan;
d. Pengelolaan urusan rumah tangga;
e. Pengelolaan administasi kepegawaian;
f. Penyelenggaraan kegiatan kesamaptaan bagi anggota Polisi Pamong Praja;
g. Pengiriman peserta Diklat Dasar polisi Pamong Praja, Diklat Teknis
Fungsional, dan bimbingan teknis;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan.
2.1. Sub Bagian Program:
Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas
pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, menyelia,
mengumpulkan dan mengolah data, menyusun formasi perkembangan, mengevaluasi
dan membuat laporan hasil kegiatan perencanaan program dan kegiatan serta
pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Penyusunan Renstra, Renja, RKA, Penetapan Kinerja serta LAKIP dan laporan
lainnya;
b. Pelaksanaan kegiatan administrasi Sub Bagian Program;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program, kegiatan dan
anggaran.
2.2. Sub Bagian Keuangan :
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas
pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, menyelia,
11
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
mengumpulkan, dan mengolah data, menyusun formasi perkembangan, mengevaluasi
dan membuat laporan hasil kegiatan administrasi keuangan.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Pengumpulan dan penganalisaan dokumen sumber;
b. Penyelenggaraan akuntansi satuan kerja;
c. Pembuatan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran,
neraca dan catatan atas laporan keuangan.
2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing,
memeriksa, menyelia, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun formasi
perkembangan, mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan administrasi umum,
ketatausahaan, perlengkapan, urusan kerumahtanggaan, serta kepegawaian.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian;
b. Pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, dan perlengkapan;
c. Pengelolaan urusan rumah tangga;
d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
e. Penyelenggaraan kegiatan kesamaptaan anggota Polisi Pamong Praja;
f. Pengiriman peserta Diklat Dasar polisi Pamong Praja, Diklat teknis
fungsional, dan bimbingan teknis;
g. Pembuatan laporan pengelolaan barang dan laporan administrasi
kepegawaian.
3.Tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan daerah
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh
Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, membagi
tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, melaksanakan, mengevaluasi, dan
12
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan serta
memfasilitasi proses penyelidikan dan penyidikan oleh PPNS.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan Daerah;
b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap
masyarakat, aparatur, dan/atau badan hukum untuk meningkatkan
kesadaran, kepatuhan dan ketaatan terhadap Peraturan daerah dan/ atau
Peraturan Bupati;
c. Pelaksanaan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh
PPNS;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.
3.1. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan :
Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing,
memeriksa, menyelia, mengumpilkan dan mengolah data, menyusun formasi
perkembangan, mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan pembinaan,
pengawasan dan penyuluhan.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Penyusunan usulan rencana kerja dan anggran seksi pembinaan,
pengawasan, dan penyuluhan;
b. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pengarahan dan pembinaan dan/ atau
sosialisasi kepada masyarakat, aparatur dan/ atau badan hukum;
c. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan/ atau badan
hukum dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
d. Pelaksanaan penindakan preventif non yustisial terhadap pelanggar
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Pembuatan laporan hasil kegiatan.
13
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
3.2. Seksi Penyelidikan dan penyidikan :
Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai
tugas pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa,
menyelia, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun formasi perkembangan,
mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan penindakan yustisial oleh PPNS.
Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala seksi mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran seksi penyelidikan dan
penyidikan;
b. Pelaksanaan fasilitasi penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan
pemanggilan yang dilakukan oleh PPNS dalam rangka penindakan yustisial;
c. Pembuatan laporan hasil kegiatan.
4.Tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Bidang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dipimpin oleh kepala
bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, membagi tugas,
memberi petunjuk, menyelia, mengatur, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan
pelaksanaan kegiatan opersi penertiban dan pengamanan dalam rangka ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat.
Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala bidang mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran serta kegiatan operasi penertiban
dan pengamanan;
b. Pelaksanaan operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat;
c. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
d. Pengamanan dan pengawalan pejabat dan orang-orang penting;
e. Pengamanan tempat-tempat penting;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
4.1. Seksi Operasi dan Pengendalian:
Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai
tugas pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa,
14
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
menyelia, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun formasi perkembangan,
mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan operasi penertiban dan
pengendalian.
Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala seksi mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran seksi operasi dan
pengendalian;
b. Penyusunan rencana operasi penertiban pelanggaran ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;
c. Pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian dalam rangka
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
d. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
4.2. Seksi Pengamanan:
Seksi Pengamanan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, menyelia,
mengumpulkan dan mengolah data, menyusun formasi perkembangan, mengevaluasi
dan membuat laporan hasil kegiatan pengamanan.
Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala seksi mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran serta rencana kegiatan
pengamanan seksi pengamanan;
b. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
c. Pengamanan dan pengawalan pejabat dan orang penting;
d. Pengamanan tempat-tempat penting;
e. Pembuatan laporan hasil kegiatan.
5.Tugas Bidang Perlindungan Masyarakat
Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai
tugas pokok merencanakan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia,
mengatur, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan
pembinaan operasional, pengembangan, pengerahan dan pengendalian Satuan
Perlindungan Masyarakat.
15
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran serta rencana kegiatan pembinaan
operasional, pengembangan, pengerahan dan pengendalian Satuan
perlindungan Masyarakat;
b. Pelaksanaan pembinaan operasional, pengembangan, pengerahan dan
pengendalian Satuan perlindungan Masyarakat;
c. Pelaksanaan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan informasi
dan kesiagaan;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan
bidang perlindungan masyarakat.
5.1. Seksi Satuan Linmas :
Seksi satuan linmas dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, menyelia,
mengumpulkan dan mengolah data, menyusun formasi perkembangan, mengevaluasi
dan membuat laporan hasil kegiatan pengerahan dan pengendalian Satuan
Perlindungan Masyarakat.
Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala seksi mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran serta rencana kegiatan
pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat;
b. Pelaksanaan pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan
Masyarakat;
c. Pelaksanaan evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan informasi dan kesiagaan;
d. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
5.2. Seksi Bina Potensi Masyarakat:
Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai
tugas merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, menyelia,
mengumpulkan dan mengolah data, menyusun formasi perkembangan, mengevaluasi
dan membuat laporan hasil kegiatan pembinaan operasional dan pengembangan
Satlinmas.
16
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala seksi mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. Penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran serta rencana kegiatan
pembinaan operasional dan pengembangan Satlinmas;
b. Pelaksanaan pembinaan operasional dan pengembangan Satlinmas;
c. Pembuatan laporan hasil kegiatan.
6.Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.
c) Kondisi SKPD (Internal & Eksternal)
1. Jumlah Pegawai Satpol PP : 125 Orang
Laki-laki : 119 Orang
Perempuan : 6 Orang
Status :
Pegawai Negeri Sipil : 125 Orang
Non Pegawai Negeri Sipil/Honorer : 1 Orang
Non PNS Tenaga Bantu : 87 Orang
Status Kewenangan Penyidik : 35 Orang
Dengan Perincian Sebagai berikut :
PPNS SATPOL PP : 7 Orang
PPNS SEKDA : 1 Orang
PPNS PU Cipta Karya : 2 Orang
PPNS BPPT : 2 Orang
PPNS DPPKA : 3 Orang
PPNS BAPPEKAB : 1 Orang
PPNS DINSOSNAKER : 10 Orang
PPNS DISPERTANBUK : 1 Orang
PPNS DISHUB : 5 Orang
PPNS DINKOPERINDAGSDM : 1 Orang
PPNS B L H : 1 Orang
PPNS D K P : 1 Orang
17
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
2. Rincian Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja :
Tingkat Pendidikan
NO PENDIDIKAN JUMLAH
1 S2 52 S1 213 D3 14 SLTA 945 SLTP 46 SD -
Jumlah 125
Kepangkatan / Golongan
NO GOLONGAN JUMLAH1 I 42 II 703 III 474 IV 4
Jumlah 125
Jenis Kediklatan
NO JENIS KEDIKLATAN JUMLAH1 STRUKTURAL 142 FUNGSIONAL 63 PEMERINTAHAN 144 TEKNIS 65 DIKLAT DASAR POL PP 23
Jumlah 63
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dari SATPOL PP
Kabupaten Sidoarjo telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut :
1. Luas tanah : ± 2.000 m2
2. Peralatan dan Mesin
a. Kendaraan roda empat : 22 unit
b. Kendaraan roda dua : 54 unit
c. Speed Boat : 1 unit
18
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
3. Alat kantor dan rumah tangga : 549 unit
4. Alat studio dan komunikasi : 28 unit
5. Alat-alat keamanan : 113 unit
6. Gedung dan Bangunan
a. Gedung A (Ruang Kasat, Bagian TU : 200 m2
dan Bidang Opwas )
b. Gedung B (Ruang Nyidak) : 80 m2
c. Gedung C (Ruang Gedung Baru) :
Lantai 1 : 165 m2
Lantai 2 : 165 m2
d. Gedung D (Rumah jaga & mushollah) : 75 m2
7. Jalan, Irigasi dan Jaringan
a. Listrik : 33.000 watt
b. Telephon : 7 line
c. Fax : 1 Unit
Dan sarana penunjang lainnya.
19
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD
Perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja memiliki keterkaitan dengan
RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 – 2015 sebagai berikut:
Tabel 2
RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 – 2015
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan tatanan
kehidupan masyarakat
yang berkepribadian,
beriman serta dapat
memelihara kerukunan,
ketentraman, dan
ketertiban.
- Peningkatkan
tatanan
kehidupan
masyarakat
yang
berkepribadian
dan beriman
Peningkatan ketertiban
masyarakat
- Jumlah
pelanggaran
masyarakat
terhadap perda
(pengamanan)
2.2. Perencanaan Strategis
a) Matriks Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo adalah:
“ TERWUJUDNYA SIDOARJO YANG TENTRAM DAN TERTIB
BERLANDASKAN NORMA-NORMA HUKUM UNTUK MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA,
MANDIRI DAN BERKEADILAN ”
20
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
Tabel 3
Matriks hubungan Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Program/Kegiatan
MISI TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR
KINERJA
PROGRAM/KEGI
ATAN
Menciptakan
tata
kehidupan
masyarakat
yang tertib
dan tentram
- Mewujudkan
ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat
- Meningkatkan
kualitas
perlindungan
masyarakat
oleh Aparat
Satlinmas
- Prosentase
penegakan
perda
- Perbandingan
jumlah linmas
dengan RT
- Meningkatnya
ketertiban
umum dan
ketentraman
masyarakat
- Meningkatnya
perlindungan
masyarakat
-
- Presentase kasus
pelanggaran
perda yang
dapat
diselesaikan
- Rasio linmas
dibandingkan
dengan RT
- Program
pemeliharaan
kantrantibmas
dan
pencegahan
tindak kriminal
Pemeliharaan
kantrantibmas
dan
Pencegahan
tindak kriminal
b) Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
VISI : Terwujudnya Sidoarjo yang tentram dan tertib berlandaskan norma -
norma hukum.
MISI : Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram.
Tujuan 1 : Mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Indikator Tujuan : Presentase penegakan perda
Target : 95%
21
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
Tabel 4
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat oleh Aparat Satlinmas.Indikator Tujuan 2 : Perbandingan Jumlah Linmas dengan RTTarget : 1 : 1
No. Sasaran Strategis DefinisiOperasional &
FormulaPerhitungan
TahunDasar
Target Tahunan Strategi PencapaianSumber
Data/PenjabUraian
IndikatorKinerjaUtama
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kebijakan Program/Keg.
1 Meningkatnyaketertibanumum danketentramanmasyarakat
Presentasekasuspelanggaranperda yangdapatdiselesaikan
- Ketertiban umumdan ketenteramanmasyarakat adalahsuatu keadaandinamis yangmemungkinkanPemerintah,pemerintah daerah,dan masyarakatdapat melakukankegiatannyadengan tenteram,tertib, dan teratur.
- Pelanggaran yangdimaksud adalahsegalaperbuatan/tindakanyang dilakukanoleh seseorang,badan hukumdan/atauperkumpulan, yangdilarang di dalamketentuan perda.
- Diselesaikanadalah tuntasnyapenangananpelanggaran yangdiindikasikandengan pemberiansanksiadministratifberupa teguran,peringatan,pencabutan izin,pembongkaran danatau pengajuan kepengadilan sesuaidengan ketentuanperda.
80% 83% 86% 90% 93% 95% Meningkatkanmodal sosial,kegiatansosial danketertibanmasyarakat
ProgramPemeliharaanKantrantibmas danPencegahantindakkriminal
DataOperasi danPersidangan
Jumlah Kasus pelanggaran perda
yang dapat diselesaikan
Jumlah kasus Pelanggaran PerdaYang diketemukan
x 100%
22
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
Tabel 5Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
No.Sasaran Strategis Definisi
Operasional &Formula
Perhitungan
TahunDasar
Target Tahunan Strategi PencapaianSumber
Data/PenjabUraian
IndikatorKinerjaUtama
2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kebijakan Program/Keg.
2 MeningkatnyaPerlindunganMasyarakat
Rasio linmasdibandingkandengan RT
SatlinmasadalahOrganisasiyang dibentukolehpemerintahDesa/Kelurahandanberanggotakanwargamasyarakatyang disiapkandan dibekalipengetahuansertaketerampilanuntukmelaksanakankegiatanpenangananbencana gunamengurangidanmemperkecilakibat bencana,serta ikutmemeliharakeamanan,ketenteramandan ketertibanmasyarakat,kegiatan sosialkemasyarakatan
- - - - - 1 : 1 PeningkatanKeamanandanKenyamananLingkungan
PemeliharaanKantrantibmasdanPencegahanTindakKriminal.
BidangLinmas
JumlahAnggota
Satlinmas :Jumlah RT
1 : 1
c) Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja disusun sesuai program/kegiatan yang
tercantum dalam DPA Perubahan tahun anggaran 2015. Beserta indikator program (outcome),
indikator kegiatan (output) dan nilai anggarannya.
23
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
Tabel 6
Tabel Program/Kegiatan, Indikator Program, Indikator Kegiatan & Nilai Anggaran
Program danKegiatan
Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan (output)
CapaianKinerja
pdtahunawal
perencanaan
Target KinerjaProgram dan
KerangkaPendanaan
Kondisi Kinerja Pada AkhirPeriode Renstra Unit Kerja
PenanggungjawabTahun 5
TargetRp.
(x1.000) Target Rp. (x1.000)
1 2 3 4 5 6 7 8Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Persentase kebutuhanadministrasi perkantoran yangterpenuhi (%)
100 85951.600
85951.600
Penyediaan jasa suratmenyurat
- Jumlah materai danperangko (buah)
117 155 1.100 115 1.100
Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair, listrik
- Jangka waktu pemakaiankomunikasi telepon, listrik& air (bulan)
12 12 150.000 12 150.000
Penyediaan jasa perijinankendaraandinas/operasional
- Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpenuhi perijinanannya(unit)
23 26 16.000 26 16.000
Penyediaan jasaadministrasi keuangan
- Prosentase penyerapananggaran (%)
80 90 160.000 90 160.000
- Persentase kegiatan yangdiselesaikan tepat waktu(%)
80 90 90
Penyediaan jasa kebersihankantor
- Jumlah peralatankebersihan dan bahanpembersih (buah)
256 300 95.000 300 95.000
Penyediaan Alat tuliskantor
- Jumlah alat tulis kantor(buah)
455 1300 19.500 1300 19.500
Penyediaan barang cetakandan penggandaan
- Jumlah barang cetakandan penggandaan (buah)
4733 7000 10.000 7000 10.000
Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
- Jumlah komponen listrikdan penerangan (buah)
112 200 10.000 200 10.000
Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
- Jumlah surat kabar danbuku perundang-undangan(eks)
40 1130 20.000 1130 20.000
Penyediaan bahan logistikkantor
- Volume bahan bakarminyak (L)
21.250 30.000 150.000 30.000 150.000
Penyediaan makanan danminuman rapat
- Jumlah mamin rapat(kotak)
425 1000 20.000 1000 20.000
Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah
- Waktu kegiatan rapatkonsultasi keluar dan kedalam daerah (bulan)
1212
300.00012
300.000
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
Persentase dokumenperencanaan dan pelaporanselesai tepat waktu
100 8025.000
80 25.000
Penyusunan laporancapaian kerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
- Jumlah dokumen yangtersusun (dok)
45 50 25.000 50 25.000
Program Peningkatan Persentase peningkatan jumlah 5 5875.000
5 2.977.925
24
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
sarana dan prasaranaaparatur
sarana dan prasarana (%)
Pengadaan gedung kantor - Luas bangunan (m2) 520- -
620 300.000
Pengadaan KendaraanDinas/ Operasional
- Jumlah kendaraandinas/operasional (unit)
24 unit 2 pickup 350.000 33 unit 1.499.625
Pengadaan peralatangedung kantor
- Jumlah peralatan danperlengkapan kantor (unit)
274 55 85.000 479 371.800
Pengadaan meubeler- Jumlah meubeler (unit) 196 12 85.000 299 314.500
Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
- Persentase gedung kantoryang dipelihara (%)
100 95 120.000 95 120.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Jumlah kendaraandinas/operasional yangdipelihara (unit)
24 27 175.000 27 175.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
- Persentase peralatangedung kantor yangdipelihara (%)
13 35 60.000 100 197.000
Program pemberdayaanmasyarakat untuk menjagaketertiban dan keamanan
Persentase petugas Linmas diKabupaten
0,66 0,60 300.000 0,60 300.000
Pembentukan satuankeamanan lingkungan dimasyarakat
- Jumlah linmas yangdibentuk (orang)
- 20 300.000 80 300.000
- Jumlah peserta pelatihanLinmas (orang)
- 50 - 200
Peningkatan disiplinaparatur
Prosentase Pol PP yangmemakai kelengkapan atributsesuai peraturan (%)
60 80825.000
80825.000
Pengadaan pakaian kerjalapangan
- Jumlah pakaian kerjalapangan (buah)
116 9.356 700.000 9356 700.000
Pengadaan pakaian khusushari-hari tertentu
- Jumlah pakaian khusushari-hari tertentu (buah)
103 900 125.000 900 125.000
Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Persentase Pol PP yangmemahami tugas pokok, fungsiserta prosedur tetap Satpol PP(%)
40 85452.600
85464.600
Pendidikan dan pelatihanformal
- Jumlah Pol PP yangmengikuti pendidikan danpelatihan (orang)
26 53 332.600 268 332.600
- Diksar Pol PP (orang) 4 28 128
- PPNS (orang) 4 0 12
- Bimtek lainnya(orang)
18 25 128
Sosialisasi peraturanperundang-undangan
- Jumlah buku yangtersusun (eksemplar)
- 200 20.000 334 32.000
Bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan
- Jumlah Pol PP yangmengikuti pelatihanimplementasi Per UU(orang)
- 175 100.000 820 100.000
Peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan
- - 50 350.000 200 350.000
Pelatihan pengendaliankeamanan dankenyamanan lingkungan
- Jumlah peserta diklat(orang)
- 50 350.000 200 350.000
25
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
Program pemeliharaanKantramtibmas danpencegahan tindakkriminal
- - - 380.000 - 380.000
Peningkatan kapasitasaparat dalam rangkapelaksanaansiskamswakarsa di daerah
- Jumlah aparat yangmengikuti pelatihan(orang)
- 50 210.000 200 210.000
Pengembangan Kapasitasdan Peningkatan SDMAparat Polisi PamongPraja
- Jumlah Pol PP yangmengikuti kesamaptaan(orang)
55 50 170.000 250 170.000
Peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan
Persentase kegiatan pemerintahdan masyarakat yangdiamankan
70% 85%675.000
85%675.000
Pembinaan kampung aman - Jumlah lomba (kegiatan) - 1 450.000 4 450.000
Pengendalian keamananlingkungan
- Jumlah kegiatanpengamanan (kegiatan)
11331170
225.000 1170 225.000
- Hari Jadi Kab.Sidoarjo
3
- Unjuk rasa 30 20
- Maulid Nabi 1
- HUT RI 2
- Hari Raya Idul Fitri 2
- Hari Raya Idul Adha 2
- Tahun baru 1
- Natal 1
- Pam eventpemerintah
43
- Rumah Dinas Bupati 365
- Gedung DPRDSidoarjo
365
- Kantor SekretariatDaerah
365
Program pemeliharaanKantramtibmas danpencegahan tindakkriminal
Persentase penegakanperaturan daerah (%)
75 202.366.000
1002.366.000
Peningkatan kerja samadengan aparat keamanandalam teknik pencegahankejahatan
- Tingkat penyelesaian K3pada lokasi sasaranpenertiban yang telahdirencanakan (%)
75 20 1.606.000 100 1.606.000
- Penertiban PKL di :
1. Sepanjangsempadan relKA Jl. Ry.Waru (depanDeltasari)
√ - - √
2. Jl. Ry. Tebel-Raya Buduran
√ √ - √
3.PKL PepelegiWaru
- √ - √
4. PenampunganPKL selatanRamayana
- √ - √
5.Jl. Ry. GadingFajar
√ - - √
6. Jl. Ry.MedaengWaru (depanpintu masukterminalPurabaya)
- √ - √
7. Alun-alun dansekitarnya
√ - - √
26
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
8. Jl. Ry.Gajahmada,Sisingamangaraja, RadenPatah, danMojopahit
√ - - √
9. PKL Jl. Ry.BasukiRahmad Krian(depan pasarKrian).
√ - - √
- Penertiban asusila di :
1. Randu PituPasarLarangan
√ - - √
2.Pasar SapiKrian
√ - - √
3.PakerinPrambon
√ - - √
4. Tulangan √ - - √
5.TangkisPorong
√ √ - √
- Persentase pelanggargalian C yang ditindak(%)
5 20 - 100
-Penertiban galian Cdi :1. Kec. Jabon - - √
2. Kec. Tarik - - √
- Cakupan patroli petugasSatpol PP (kali)
365 550 - 550
-
Persentase tempat usahayang telah dipantau (%)
4,0 - - -
- Persentase pengaduanyang telah teridentifikasidalam pemantauanpelanggaran PERDA (%)
- - - -
- Luas reklame tetap yangditindak (m2)
642 - - -
- Jumlah reklame insidentilyang ditindak (reklame)
1816 - - -
Penegakan HukumTerhadap PelanggarKetentuan PeraturanDaerah
- Persentase pelanggar yangdiajukan ke pengadilan(%)
2 11 300.000 11 300.000
- Persentase penindakanbangli pada lokasi sasaranpenertiban yang telahdirencanakan (%)
10 25 - 100
- Penertiban bangli di :
1. Jl. Ry.Cemengkalang
- - - √
2. Jl. Ry. Candi - √ - √
3. Jl. Ry.Wonoayu
- - - √
4. Jl. Sidokepung - - - √
5. Jl. Ry.Tanggulangin
- - - √
6. JL. Ry. Tarik - √ - √
7. Jl. Ry. PakerinPrambon
- - - √
8. Jl. Ry.Balongbendo
- √ - √
9. Jl. Ry. By PassKrian
- - - √
10. Jl. Ry.KedungturiTaman
- - - √
- Persentase penindakanRHU melanggar padalokasi sasaran penertibanyang telah direncanakan(%)
5 25 - 100
- Penertiban RHU di:
27
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
1. Kec. Sidoarjo √ - - √
2. Kec. Waru √ √ - √
3. Kec.Gedangan
- - - √
4. Kec. Buduran √ - - √
5. Kec. Candi - √ - √
6. Kec.Tanggulangin
√ - - √
7. Kec. Porong - √ - √
8. Kec. Sedati - - - √
9. Kec. Taman - - - √
10. Kec.Sukodono
- - - √
11. Kec. Krian - - - √
12. Kec. Wonoayu - - - √
13. Kec. Jabon - √ - √
14.Kec.Balongbendo
- - - √
15. Kec. Tarik - √ - √
16. Kec. Prambon - - - √
17. Kec. Tulangan - √ - √
18. Kec.Krembung
- √ - √
Peningkatan pengawasandalam rangka deteksi dinipelanggaran perda
-
Persentase tempat usahayang telah dipantau (%)
4 21 140.000 64 140.000
- Persentase pengaduanyang telah teridentifikasidalam pemantauanpelanggaran PERDA (%)
-60
-60
Peningkatan kesadaranmasyarakat penyelenggarareklame
- Luas reklame tetap yangditindak (m2)
642 952 170.000 3985 170.000
- Jumlah reklame insidentilyang ditindak (reklame)
1816 1667 - 7457
Pembinaan ketentramandan ketertiban umum
- Jumlah orang yang dibina(orang)
198 480 150.000 1858 150.000
- Pembinaan di :
1. Kec. Sidoarjo - - - √
2. Kec. Waru - - - √
3. Kec.Gedangan
- - - √
4. Kec. Buduran - - - √
5. Kec. Candi - - - √
6. Kec.Tanggulangin
- - - √
7. Kec. Porong √ - - √
8. Kec. Sedati - - - √
9. Kec. Taman √ - - √
10. Kec.Sukodono
√ √ - √
11. Kec. Krian √ √ - √
12. Kec. Wonoayu √ √ - √
13. Kec. Jabon - √ - √
14.Kec.Balongbendo
- √ - √
15. Kec. Tarik - √ - √
16. Kec. Prambon - √ - √
17. Kec. Tulangan - √ - √
18.Kec.Krembung
- √ - √
-Persentase pengaduanyang ditindaklanjuti
75% 90% - 90%
28
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
2.3. Perjanjian Kinerja
Disusun sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala SKPD Satuan Polisi
Pamong Praja Tahun Anggaran 2015 yang telah ditetapkan dan sesuai dengan Matrik Renstra
hasil review serta dengan nilai anggaran sesuai dengan Program/Kegiatan SKPD Satuan Polisi
Pamong Praja yang terdapat di DPA Perubahan tahun anggaran 2015.
Tabel 7PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Peningkatan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat .
Prosentase kasus pelanggaran perda
yang dapat diselesaikan.
95 %
2 Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Rasio Linmas dibandingkan dengan
RT.
1 : 1
NO. PROGRAM ANGGARAN KET.
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.560.571.000,00 APBD
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.308.347.996,00 APBD
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 313.920.000,00 APBD
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 134.300.000,00 APBD
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
130.440.000,00 APBD
6 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
5.013.856.150,00 APBD
7 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
4.774.739.000,00 APBD
JUMLAH 15.236.174.146,00
29
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
Perjanjian kinerja berupa dokumen Penetapan kinerja pada dasarnya adalah
pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja
yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja
antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja
aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi
amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.
Satuan Polisi Pamong Praja telah membuat penetapan kinerja tahun 2015
secara berjenjang sesuai dengan kedudukan tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja
ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015.
Penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2015 disusun mengacu pada
Rencana Kinerja Tahun 2014 yang telah ditetapkan.
30
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengukuran Kinerja
a) Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan
Pengukuran capaian kinerja tujuan tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan
antara target dengan realisasinya pada masing-masing indikator kinerja tujuan, dan selanjutnya
membandingkan antara realisasi tahun 2015 dengan realisasi tahun sebelumnya (selama
periode Renstra).
Tabel 8
Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET REALISASI CAPAIAN(%)
1
2
Mewujudkan ketertibanumum dan ketentramanmasyarakat
Meningkatkan kualitasperlindungan masyarakatoleh Aparat Satlinmas
Presentase penegakanperda
Perbandingan JumlahLinmas dengan RT
95%
1 : 1
95%
1 : 0,86
100%
86%
b) Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran
Pengukuran capaian kinerja sasaran tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan
antara target (sebagaimana dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2015 perubahan) dengan
realisasinya pada masing-masing indikator kinerja sasaran, dan selanjutnya juga
membandingkan antara realisasi capaian kinerja sasaran tahun 2015 dengan realisasi tahun
sebelumnya (selama periode renstra).
31
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
Tabel 9
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN(%)
1
2
Meningkatnya ketertibanumum dan ketentramanmasyarakat
MeningkatnyaPerlindungan Masyarakat
Prosentase kasuspelanggaran perda yangdapat diselesaikan
Rasio Linmasdibandingkan dengan RT
95%
1 : 1
95%
1 : 0,86
100%
86%
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
a) Evaluasi Capaian Kinerja Per-Tujuan dan Per-Sasaran
Setelah indikator tujuan dan sasaran diukur sebagaimana point 3.1 tersebut di atas,
maka selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil capaian kinerja baik
keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian targetnya, evaluasi dan analisa tersebut
dapat berupa penjelasan hasil perbandingan antara target dan realisasi atau kondisi terakhir
yang seharusnya terwujud.
Tabel 10
Evaluasi Capaian Kinerja Per-Tujuan dan Per-Sasaran
No.
Sasaran Strategis
Definisi Operasional &Formula Perhitungan
TahunDasar
2011 2012 2013 2014 2015
Uraian
Indikator
Kinerja
Utama
2010 Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
1 Meningkatnyaketertiban umumdanketentramanmasyarakat
Presentasekasuspelanggaranperdayangdapatdiselesaikan
- Ketertiban umum danketenteraman masyarakatadalah suatu keadaandinamis yangmemungkinkanPemerintah, pemerintahdaerah, dan masyarakatdapat melakukankegiatannya dengantenteram, tertib, danteratur.
- Pelanggaran yangdimaksud adalah segalaperbuatan/tindakan yang
80% 83% 90,9% 86% 94,9% 90% 113,7% 93% 114,3% 95% 80,5%
32
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
b) Perkembangan (tren) Capaian Tujuan dan Sasaran selama 5 tahun
Menjelaskan gambaran perkembangan Capaian Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Sidoarjo selama 5 Tahun sebagai berikut:
dilakukan oleh seseorang,badan hukum dan/atauperkumpulan, yangdilarang di dalamketentuan perda.
- Diselesaikan adalahtuntasnya penangananpelanggaran yangdiindikasikan denganpemberian sanksiadministratif berupateguran, peringatan,pencabutan izin,pembongkaran dan ataupengajuan ke pengadilansesuai dengan ketentuanperda.
Jumlah Kasus pelanggaran perda
yang dapat diselesaikan
Jumlah kasus Pelanggaran PerdaYang diketemu
2 MeningkatnyaPerlindunganMasyarakat
RasiolinmasdibandingkandenganRT
Satlinmas adalahOrganisasi yang dibentukoleh pemerintahDesa/Kelurahan danberanggotakan wargamasyarakat yang disiapkandan dibekali pengetahuanserta keterampilan untukmelaksanakan kegiatanpenanganan bencana gunamengurangi danmemperkecil akibatbencana, serta ikutmemelihara keamanan,ketenteraman danketertiban masyarakat,kegiatan sosialkemasyarakatan
Jumlah Anggota Satlinmas: Jumlah RT
1 : 1
- - - - - - - - - 1:1 1:0,86
x 100%
33
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
Grafik 1
Grafik Presentase kasus pelanggaran perda yang dapat diselesaikan
Untuk menilai ketentraman dan ketertiban masyarakat diukur tingkat pelanggaran
masyarakat terhadap perda ketentraman dan ketertiban. Prosentase realisasi kasus
pelanggaran perda yang dapat diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 80,5% dari target
yang sudah ditentukan sebanyak 95% atau mengalami kemajuan yang sangat baik dari
tahun-tahun sebelumnya.
Adapun faktor – faktor yang mendukung pencegahan pelanggaran perda ketentraman
dan ketertiban adalah :
1. Jumlah Pelanggaran Masyarakat Terhadap PERDA (pengamanan)
Jumlah pengamanan yang dilakukan pada Tahun 2015 yaitu pada angka 942 kejadian dan
mengalami penurunan 29,54 % pada tahun 2014 yang sebanyak 1.337 kejadian. Jumlah
sebagaimana terurai pada diagram dibawah merupakan jenis-jenis kegiatan pengamanan
yang dilakukan, meliputi Pengamanan Aset Daerah (Setda Rumdin Bupati dan Rumdin
Wakil Bupati) sebanyak770, Pengamanan unjuk rasa 20 kegiatan, Pengamanan Kegiatan
Pemerintah 134 kegiatan serta kegiatan masyarakat lainnya sebanyak 18 kegiatan.
Kegiatan tersebut membutuhkan pengendalian massa dan berpotensi/berimbas pada
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
0
20
40
60
80
100
120
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
90.994.9
113.7 114.3
80.5
Target
Realisasi
34
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
Grafik 2
Jumlah Pelanggaran Masyarakat Terhadap PERDA (pengamanan)
2. Jumlah PenindakanMasyarakat Terhadap Pelanggaran Perda
Untuk menilai ketentraman dan ketertiban masyarakat diukurdari tingkat
pelanggaran masyarakat terhadap perda ketentraman dan ketertiban. Kondisi
pelanggaran yang terjadi pada tahun 2015 sebanyak 1.865 pelanggaran atau
turun31,25 % dari tahun 2014 yang sebanyak 2.713 pelanggaran.
Adapun faktor – faktor yang mendukung pencegahan pelanggaran perda
ketentraman dan ketertiban adalah :
a. Strategi, arah kebijakan, sasaran, serta program dan kegiatan yang jelas dan sesuai
dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
b. Intensifitas kegiatan penertiban dan pengawasan terhadap pelanggar, sehingga
dapat meminimalisir pengulangan pelanggaran yang sama;
c. Ketegasan petugas di lapangan dalam menghadapi berbagai pelanggaran
ketentraman dan ketertiban umum agar sesuai dengan peraturan daerah;
d. Selain tindakan tegas kepada para pelanggar, upaya - upaya yang lain adalah
pengolahan lokasi eks pelanggaran melalui koordinasi yang terintegrasi dengan
SKPD yang lainnya. Seperti misalnya DKP pada jalur hijau yang telah dibersihkan dari
PKL;
e. Pengamanan dan pengawasan di lokasi eks PKL serta patroli rutin mampu menekan
jumlah pelanggaran yang terjadi;
f. Upaya - upaya pembinaan kepada pelanggar terus dilakukan, dengan melakukan
upaya preventif dalam bentuk sosialisasi dan teguran kepada para pelanggar secara
langsung sehingga dengan memberikan hasil yang signifikan dikarenakan
masyarakat mengetahui bahwa apa yang telah dilakukan melanggar ketentuan
PERDA.
770
20134
18PAM Aset Daerah PAM Unjuk Rasa PAM Event
PemerintahPAM Keg
Masyarakat
0
200
400
600
800
1000
35
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
Grafik 3
PelanggaranPerdaTrantibdaritahun 2011 sampaidengan 2015
Sumber Data : Satpol PP
Tabel 11
INFORMASI KINERJA LINMAS
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1. Meningkatkan kemampuan dan
keahlian anggota Satuan Linmas
Jumlah Anggota Perlindungan
Masyarakat yang dibina
1.800 Personil
( 36 kali )
2. Membagi tugas dan melakukan
pengawasan Sie. Satlinmas untuk
mengkoordinir anggota Linmas
dalam rangka pencegahan dan
kesiapsiagaan menghadapi bencana
serta penyelamatan dan
pertolongan korban bencana /
pengungsi
- Peningkatan kapasitas aparat
untuk Pencegahan dan
kesiapsiagaan menghadapi
bencana serta penyelamatan dan
pertolongan korban bencana /
pengungsi
- Peningkatan kapasitas aparat
untuk membantu kegiatan sosial
kemasyarakatan
12 Kegiatan
3. Membagi tugas dan melakukan
pengawasan Sie. Satlinmas untuk
mengkoordinir anggota Satlinmas
dalam rangka membantu
pemerintah daerah dalam
pemulihan keamanan dan ketertiban
umum serta pembantuan TNI dalam
- Peningkatan kapasitas aparat
untuk membantu pemerintah
daerah dalam pemulihan
keamanan dan ketertiban umum
- Peningkatan kapasitas aparat
untuk membantu TNI dalam
upaya pertahanan negara
12 Kegiatan
41473905
2573 2713
1865
0500
10001500200025003000350040004500
Kejadian
2011 2012 2013 2014 2015
36
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
upaya pertahanan negara
4. Membagi tugas dan melakukan
pengawasan dalam pembuatan
surat/ naskah dinas, menghimpun
bahan dan data untuk evaluasi dan
fasilitasi , pelaksanaan informasi dan
kesiagaan, menyiapkan dukungan
logistik, peralatan dan perlengkapan,
mendokumentasikan kegiatan,
membuat laporan peristiwa
bencana/peristiwa lainnya serta
laporan kerjasama/koordinasi
dengan instansi/lembaga terkait
- Peningkatan kapasitas aparat
untuk membuat surat/naskah
dinas, menghimpun bahan dan
data untuk evaluasi dan fasilitasi
pelaksanaan informasi dan
kesiagaan
12 Kegiatan
c) Analisa Keberhasilan dan Kegagalan
Setelah evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis selanjutnya analisa
keberhasilan dan kegagalan yaitu dapat meliputi penjelasan keberhasilan dan kegagalan
dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan
pencapaian kinerja tersebut, serta rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk
pencapaian yang lebih baik pada tahun anggaran selanjutnya.
Evaluasi keberhasilan Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo antara lain sebagai
berikut :
1. Penyelesaian hukum terhadap para pelanggar peraturan daerah/peraturan Bupati
dengan mengedapankan sistem tipiring;
2. Menekan tumbuhnya pelanggaran dengan kontinuitas patroli rutin secara terintergasi
antara pihak Kabupaten dan Kecamatan;
3. Melakukan penertiban secara humanis sehingga angka pengulangan pelanggaran yang
terjadi lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya.
Kendala / Permasalahan yang dihadapi :
Secara garis besar hambatan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan pencapaian
target yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :
37
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
1. Mengacu pada peralihan, penyesuaian dan masa transisi Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2009 yang konsep pikirnya bersejajar dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah. Sehingga ditengah pelaksanaan kinerja keuangan terdapat
kendala dalam kesamaan pemahaman dari pelaksana atau komponen-komponen yang
ada untuk mencapai target keuangan yang telah ditetapkan;
2. Belum validnya data tentang administrasi barang daerah yang ada di Satuan Kerja
Perangkat Daerah;
3. Kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Tuntutan perkembangan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup,
yaitu di satu sisi pembangunan harus tetap berjalan di pihak lain kelestarian dan fungsi
lingkungan harus tetap terjaga sesuai dengan peruntukannya;
5. Karena kegiatan pemberkasan biasa tidak bisa diserap disebabkan masih adanya
miskomunikasi antara pihak PPNS dengan puhak terkait.
Upaya yang telah dilakukan :
Tercapainya sasaran pada tahun 2015 menunjukan bahwa tugas dan fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja di masa mendatang akan semakin menantang dan berat dalam upaya
mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena
itu diperlukan perubahan-perubahan sebagai berikut :
a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami ketentuan peraturan daerah
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kegiatan penyuluhan dan
sosialisasi;
b. Meningkatkan SDM POL PP Kecamatan dengan mengikutsertakan dalam kegiatan-
kegiatan peningkatan dan pengembangan SDM aparat Polisi Pamong Praja;
c. Melakukan koordinasi secara intensif untuk mensinergikan program dan kegiatan guna
mencarikan solusi terbaik dalam menangani permasalahan gangguan trantibum dan
pelanggaran peraturan daerah dengan instansi terkait;
d. Memasukan penanganan PKL dalam prioritas pembangunan di Kab. Sidoarjo;
e. Merubah Peraturan Daerah yang memiliki sanksi pidana maksimal 6 (enam) bulan
menjadi 3 (tiga) bulan untuk memudahkan dalam proses perbekasan penyidikan;
f. Pengadaan tenaga jasa berupa tenaga bantu pengendali keamanan kenyamanan
lingkungan yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
38
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
INFORMASI PERMASALAHAN KEGIATAN LINMAS
Sebagai komunitas masyarakat „madani’, masyarakatKota Sidoarjo identik dengan
dinamika perkembangan yang cepat dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan
bermasyarakat. Kondisi warga Sidoarjo yang auto kritik ditambah fungsifungsi ketentraman,
ketertiban masyarakat merupakan tantangan yang harus dihadapi Linmas Kabupaten
Sidoarjo dimana para anggota Linmas ini berhadapan secara langsung ditengah dinamika
warga masyarakat.
Beberapa hal yang menjadikan hambatan dalam system operasional kelinmasan selama
ini sebagaiberikut :
a. Faktor Usia dan Fisik, sangat sulit mencari regenerasi anggota satlinmas di usia
produktif di kalangan masyarakat;
b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Terdidik dan Terlatih;
c. Kurangnyapengetahuan anggota Linmas tentang kelinmasan;
d. Belum optimalnya struktur organisasi kelinmasan mulai dari tingkat Kelurahan,
Kecamatan danKabupaten;
e. Minimnya anggaran atau biaya oprasional untuk kegiatan linmas dalam menjalankan
tugas pokok dan fugsinya selama ini tugas, pokok dan fungsi kelinmasan dijalankan
terkesan ala kadarnya, sehingga tidak adanya keseragaman dalammenjalankan tugas
antara kelurahan yang satu dengan kelurahan yang lain;
f. Kurang efektif fungsi pembinaan kelinmasan dari instansi terkait maupun instansi
vertikal baik itu inter dan antar departemen;
g. Sarana dan pra sarana yang minim seperti borgol, pentungan, pos jaga ronda dan masih
banyak yang lainnya.
d) Program / kegiatan yang mendukung
Diuraikan program / kegiatan yang mendukung Satuan Polisi Pamong Praja sesuai
dengan DPA Perubahan Tahun Anggaran 2015.
Tabel 12
Program / Kegiatan Yang Mendukung
SASARANPROGRA
M
INDIKATOR PROGRAM
(OUTCOME)KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
(OUTPUT)
ANGGARAN
Meningkatnya wawasan
masyarakat dalam
menjaga ketentraman &
ketertiban
ProgrampemeliharaanKantram
Tingkat penyelesaian pelanggaran
K3, PKL, penertiban Tindak
asusila, cakupan patroli petugas
satpol pp,
1. Peningkatan kerja sama dengan
aparat keamanan dalam teknik
pencegahan kejahatan
Terlaksananya
kegiatan penertiban
sesuai target
2.046.888.000
39
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
Terwujudnya kondisi
aman & tertib di wilayah
Sda
Meningkatnya wawasan
masyarakat dalam
menjaga ketentraman &
ketertiban
Meningkatnya wawasan
masyarakat dalam
menjaga ketentraman &
ketertiban
Meningkatnya
masyarakat dalam
menjaga ketentraman &
ketertiban
Meningkatnya
masyarakat dalam
menjaga ketentraman &
ketertiban
Meningkatnya
masyarakat dalam
menjaga ketentraman &
ketertiban
Tertindaknya
pelanggaran perda /
perbub
Terwujudnya kesadaran
masyarakat pengguna
fasum & fasos
tibmasdanpencegahantindakkriminal
Tercapainya kualitas & kuantitas
aparat pelaksana siskamswakarsa
Jumlah pol pp yang mengikuti
kesamaptaan
Jumlah persidangan tipiring,
jumlah berkas P21
Persentase pengaduan yang
ditindaklanjuti, angka
kriminalitas, jumlah orang yang
di bina
Persentase tempat usaha yang
telah dipantau, persentase
pengaduan yang ditindak lanjuti
Luas reklame tetap yang ditindak,
jumlah reklame insidentil yang
ditindak
Prosentase penindakan RHU yang
melanggar, cakupan wil RHU
Jumlah bangunan liar yang
ditertibkan
2. Peningkatan kapasitas aparat
dalam rangka pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah
3. Pengembangan kapasitas dan
peningkatan sdm aparat polisi
pamong praja
4. Penegakan Hukum Terhadap
Pelanggar Ketentuan Peraturan
Daerah
5. Pembinaan ketentraman dan
ketertiban umum
6. Peningkatan pengawasan dalam
rangka deteksi dini pelanggaran
Perda
7. Peningkatan kesadaran
masyarakat penyelenggara reklame
8. Penertiban non yustisial
terhadap tindak pelanggaran perda
/perbup
9. Penindakan pelanggaran
pengalihan fungsi fasum & fasos
Meningkatnya
kapasitas pelaksana
siskamswakarsa
Meningkatnya
kapasitas sdm anggota
satpol pp
Meningkatnya
kesadaran masyarakat
terhadap ketentuan
peraturan daerah
Meningkatnya
ketentraman &
ketertiban umum
Meningkatnya tertib
perijinan tempat usaha
Meningkatnya tertib
penyelenggaraan
reklame
Tertibnya RHU yang
melanggar
Tertibnya bangunan
liar yang melanggar
1.264.006.000
281.450.000
205.275.000
181.060.000
203.060.000
307.210.000
37.600.000
248.190.000
Meningkatnya
keamanan &
ketertiban
masyarakat
Meningkatnya
kapasitas petugas
Programpeningkatankeamanan dankenyamananlingkungan
Jumlah tenaga pengendali
keamanan & kenyamanan
lingkungan
Jumlah pelatihan
1. Penyiapan tenaga
pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan
2. Pelatihan pengendali
keamanan & kenyamanan
Terciptanya
keamanan &
ketertiban
masyarakat di
wilayah
kecamatan
Terlaksananya
pelatihan petugas
2.249.810.000
374.926.150
40
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
pengendali
keamanan &
kenyamanan
lingkungan
Meningkatnya
kesadaran
masyarakat dalam
menjaga
ketentraman &
ketertiban
lingkungan
Meningkatnya
keamanan &
ketertiban
masyarakat di
lingkungan aset
pemda
Covering wilayah
monitoring RHU
Kegiatan pengamanan
tempat penting, acara
penting, pengawalan orang
penting & pejabat penting,
unjuk rasa & kerusuhan
massa
lingkungan
3. Pengendalian kebisingan,
dan gangguan dari kegiatan
masyarakat
4. Pengendalian keamanan
lingkungan
Termonitornya
ketertiban RHU
di kab. SDA
Terciptanya
keamanan &
ketertiban
masyarakat di
lingkungan aset
pemda
37.800.000
2.351.320.000
3.3. Akuntabilitas Keuangan
Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran
tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo melalui APBD Kabupaten
Sidoarjo telah dialokasikan dan direalisasikan anggaran sebagai berikut :
Tabel 13
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATANTAHUN ANGGARAN 2015
NO. PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % SISAANGGARAN
1 2 3 4 5 6
A Belanja tidak langsung 8.765.048.018,00 8.486.294.776,00 96,82 278.753.242,00
B Belanja Langsung 15.236.174.146,00 14.372.719.947,00 94,33 863.454.199,00
41
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.560.571.000,00 1.460.851.776,00 93,61 99.719.224,00Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.000,00 1.100.000,00 100,00 -
Keg. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik 186.000.000,00 127.172.509,00 68,37 58.827.491,00Keg. Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas / operasional 25.000.000,00 24.248.600,00 96,99 751.400,00
Keg. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan 109.320.000,00 108.470.000,00 99,22 850.000,00
Keg. Penyediaan jasa kebersihan kantor 207.980.000,00 207.569.680,00 99,80 410.320,00
Keg. Penyediaan Alar tulis Kantor 40.215.000,00 40.022.000,00 99,52 193.000,00
Keg. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan 16.680.000,00 13.760.000,00 82,49 2.920.000,00Keg. Penyediaan komponen Ins. Listrik/Penerangan
bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 -
Keg. Penyediaan bahan bacaan dan P. Perundang2an 8.400.000,00 3.276.000,00 39,00 5.124.000,00
Keg. Penyediaan bahan logistik Kantor 540.251.000,00 539.350.000,00 99,83 901.000,00
Keg. Penyediaan makanan dan minuman 20.625.000,00 20.245.500,00 98,16 379.500,00
Keg. Rapat2 Koordinasi dan konsultasi keluar daerah 400.000.000,00 370.637.487,00 92,66 29.362.513,00
2 Pogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.308.347.996,00 3.174.724.314,00 95,96 133.623.682,00Keg. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 728.050.000,00 652.162.750,00 89,58 75.887.250,00
Keg. Pengadaan meubeler 46.500.000,00 45.850.000,00 98,60 650.000,00
Keg. Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung 368.250.000,00 355.396.000,00 96,51 12.854.000,00kantor
Keg. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.807.547.996,00 1.765.815.564,00 97,69 41.732.432,00
Keg. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ops 280.000.000,00 280.000.000,00 100,00 -
Keg. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 78.000.000,00 75.500.000,00 96,79 2.500.000,00
3 Pogram Peningkatan Disiplin Aparatur 313.920.000,00 307.466.155,00 97,94 6.453.845,00Keg. Pengadaan pakaian Kerja lapangan 313.920.000,00 307.466.155,00 97,94 6.453.845,00
4 Pogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 134.300.000,00 127.800.000,00 100,00 6.500.000,00Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal 6.500.000,00 - - 6.500.000,00
Keg. Pelatihan dan kursus ketrampilan non formal 127.800.000,00 127.800.000,00 100,00 -
5 Pogram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 130.440.000,00 104.797.000,00 80,34 25.643.000,00Capaian Kinerja dan Keuangan
Keg. Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar 130.440.000,00 104.797.000,00 80,34 25.643.000,00realisasi kinerja SKPD
6 Pogram Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan 5.013.856.150,00 4.781.483.502,00 95,37 232.372.648,00Lingkungan
Keg. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan 2.249.810.000,00 2.215.247.260,00 98,46 34.562.740,00
42
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
kenyamanan lingkungan
Keg. Pelatihan pengendalian keamanan dan 374.926.150,00 368.112.150,00 98,18 6.814.000,00kenyamanan lingkungan
Keg. Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari 37.800.000,00 36.690.000,00 97,06 1.110.000,00kegiatan masyarakatKeg. Pengendalian Keamanan Lingkungan 2.351.320.000,00 2.161.434.092,00 91,92 189.885.908,00
7 Pogram Pemeliharaan Kantrantibmas dan 4.774.739.000,00 4.415.597.200,00 92,48 359.141.800,00Pencegahan Tindak Kriminal
Keg. Penigkatan kerja sama dengan aparat keamanan 2.046.888.000,00 1.852.872.700,00 90,52 194.015.300,00dalam tehnik pencegahan kejahatan
Keg. Peningkatan Kapasitas aparat dalam rangka 1.264.006.000,00 1.245.007.000,00 98,50 18.999.000,00pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Keg. Pengembangan kapasitas dan peningkatan SDM 281.450.000,00 258.457.500,00 91,83 22.992.500,00aparat Polisi Pamong Praja
Keg. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar 205.275.000,00 197.775.000,00 96,35 7.500.000,00Ketentuan Peraturan Daerah
Keg. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum 181.060.000,00 144.809.500,00 79,98 36.250.500,00
Keg. Peningkatan Pengawasan dalam rangka 203.060.000,00 166.703.000,00 82,10 36.357.000,00Deteksi Dini Pelanggaran Perda
Keg. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Penyeleng- 307.210.000,00 299.052.500,00 97,34 8.157.500,00gara Reklame
Keg. Penertiban non yustisial terhadap tindak pelanggaran 37.600.000,00 18.100.000,00 48,14 19.500.000,00Perda dan/atau peraturan kepala daerah
Keg. penindakan pelanggaran pengalihan fungsi fasilitas 248.190.000,00 232.820.000,00 93,81 15.370.000,00umum dan fasilitas sosial daerah
T O T A L 24.001.222.164,00 22.859.014.723,00 1.142.207.441,00
43
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan
Pertanggungjawaban dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo selama Tahun Anggaran 2015. Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo ini,
merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP yang
selanjutnya disempurnakan di dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No :
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, dan sistematika Penyusunannya didasarkan pada Peraturan Menteri
PAN – RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang ‘Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo ini bertujuan untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program – Kegiatan melalui kebijakan-kebijakan
yang telah ditetapkan dalan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo guna
mencapai sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo yaitu:
1. Peningkatan ketertiban masyarakat melalui penegakan supremasi hukum secara
konsisten dan berkelanjutan;
2. Optimalisasi pelestarian dan kualitas hidup.
Selanjutnya apa yang telah kami lakukan selama tahun anggaran 2015 ini diharapkan
dapat menunjang terhadap visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dapat
memberikan kontribusi yang baik terhadap pencapaian Peningkatan Ketentraman dan
Ketertiban di Kabupaten Sidoarjo.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sidoarjo ini masih jauh dari sempurna, namun setidaknya dari LAKIP ini kita
semua jadi tahu seberapa besar keberhasilan kinerja Instansi di lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Sidoarjo khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam keamanan dan ketertiban
di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mencapai sasaran visi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu
”Terwujudnya Sidoarjo Yang Tentram Dan Tertib Berlandaskan Norma-Norma Hukum
Untuk Menuju Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan” dan visi Kabupaten
Sidoarjo yaitu ”Mandiri, Sejahtera dan Madani” serta terwujudnya Pemerintahan yang
bersih dan berwibawa.
44
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
Langkah – kedepan untuk optimalisasi pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
sebagai berikut:
1) Melibatkan semua aparatur Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengoptimalkan
potensinya, bekerja keras, mempunyai etos kerja dan disiplin kerja yang tinggi untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
2) Memahamkan kepada seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja bahwa substansi
Program dan Kegiatan adalah alat untuk mencapai sasaran yang selanjutnya akan
memberikan konstribusi terhadap capain visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sidoarjo;
3) Mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan pada aktivitas
kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.
Akhir kata semoga apa yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo ini dapat bermanfaat, dan sebagai bahan
perbaikan, evaluasi dan pola yang akan datang, Amin.
45
Laporan Kinerja,Satuan Polisi Pamong Praja Kab. SIdoarjo Th. 2015
Lampiran – Lampiran :
1. Form IKU
2. Matrik Renstra (hasil review) + SK Review Renstra jika ada
3. Perjanjian Kinerja Kepala SKPD s.d. Eselon IV
4. Hasil Pengukuran Kinerja
5. Lain-Lain yang dianggap perlu (Penghargaan, Prestasi, Inovasi, dll)