tahun 2016-2021 reviu - bandungkab.go.id · maksud penyusunan rencana strategi kecamatan...
TRANSCRIPT
1
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021
REVIU
KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG
2
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya,
Rencana Strategis Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 dapat
diselesaikan.
Penyusunan Renstra Kecamatan Pameungpeuk tersebut berdasarkan dinamika
perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat, khususnya berkenaan dengan telah
ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, dengan demikian penyempurnaan
dokumen tersebut mutlak diperlukan melalui penajaman pada indikator sasaran,
outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang
berkualitas dan profesional.
Dalam penyusunan perencanaan strategis, Kecamatan Pameungpeuk
mempertimbangkan berbagai permasalahan strategis yang dihadapi. Penyempurnaan
Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi
Kecamatan Pameungpeuk dalam menyesuaikan strategis organisasi khususnya dalam
memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder.
Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran serta
keberhasilan Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung dalam upaya mewujudkan
visi dan misinya
Pameungpeuk , Juli 2017
Camat Pameungpeuk,
Drs. Asep Suryadi Pembina
NIP.19730804 199202 1 001
3
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1
1.2
Latar Belakang
Landasan Hukum
1
2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II
2.1 Tugas,Fungsi & Struktur Organisasi 7
2.2
2.3
2.4
Sumber Daya SKPD Kecamatan Pameungpeuk
Kinerja Pelayanan Kec. Pameungpeuk
Tantangan & Peluang
29
34
36
BAB III
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan SKPD
39
3.2 Telaahan Visi, Misi & Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih
40
3.3 Telaahan Renstra Kec. Pameungpeuk 41
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup strategis
43
3.5 Penentuan Isu isu Strategis 44
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Pameungpeuk
46
4.2 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Pameungpeuk 48
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDAAN
INDIKATIF
50
INDIKATOR KINERJA SKPD KECAMATAN
4
BAB VI PAMEUNGPEUK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
64
BAB VII PENUTUP 69
LAMPIRAN
5
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyelenggaraan otonomi daerah, sebagaimana di atur dalam Undang-undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bertujuan untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Pencapaian kesejahteraan masyarakat diselenggarakan melalui
pelaksanaan urusan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, urusan dan kewenangan
dalam otonomi daerah diselenggarakan oleh perangkat daerah.
Guna memberikan pedoman dan arah dalam pencapaian kesejahteraan
masyarakat, pemerintah kabupaten bandung telah menyusun rencana pembangunan
jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2016 Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah,
sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, berkewajiban menyusun rencana strategis
kecamatan sebagai tindak lanjut terhadap RPJMD.
Disamping sebagai instrument perencanaan, Sentra-SKPD berfungsi pula sebagai
salah satu alat ukur penilaian kinerja perangkat daerah. Penilaian kinerja mengacu pada
penyelenggaraan urusan, tugas pokok dan fungsi SKPD. Bertolak dari hal tersebut maka
salah satu bahan penyusunan Sentra-SKPD didasarkan pada tugas pokok, fungsi dan
kewenangan SKPD.
Rencana Strategis Kecamatan Pameungpeuk tahun 2017-2021 yang telah
tersusun yang berdasarkan Perda RPJMD 2016-2021 tersebut, dalam perkembangannya
mengalami perubahan yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung tahun 2010-2015 yang
selanjutnya Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai
dengan prioritas yang akan dicapai.
Berdasarkan uraian di atas, dan sejalan dengan terbitnya peraturan pemerintah
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata
6
Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung, Struktur Organisasi Kecamatan Pameungpeuk
Kabupaten, maka Kecamatan Pameungpeuk menyusun Rencana Strategis Kecamatan
Pameungpeuk Tahun 2016-2021.
Rencana strategis Kecamatan Pameungpeuk berisikan kebijakan, sasaran,
program dan kegiatan yang disusun melalui proses musyawarah rencana pembangunan
dan koordinasi pada lingkup pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan
Pameungpeuk. Rencana strategis Kecamatan Pameungpeuk ini juga disusun dengan
mengacu pada pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu yang bersifat indikatif
dan memuat program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh
Kecamatan Pameungpeuk. Sesuai dengan karakteristik Kecamatan yang berbaris
Pemerintahan Kewilayahan, maka strategi pencapaian Renstra Kecamatan Pameungpeuk
dirumuskan melalui penguatan fungsi dan kewenangan Kecamatan, yaitu :
1. Fungsi Pembinaan Wilayah, yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah Kecamatan
Pameungpeuk yang kondusif yang memiliki daya dukung bagi penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di
Kabupaten Bandung.
2. Fungsi Pelayanan Publik, yang bertolak dari posisi Kecamatan Pameungpeuk sebagai
perangkat daerah yang terdekat posisinya dengan masyarakat dan sejalan dengan
strategi pendekatan institusi pelayanan kepada masyarakat.
1.2 Landasan Hukum
Adapun landasan hukum yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana
strategi (RENSTRA) Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung tahun 2061-2021
adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah di
ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7
b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah kedua kali dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik IndonesianTahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelakasanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
8
j. Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
k. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolan Keuangan Daerah sebaimana telah di ubah dengan Peraturan Mentri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Mentri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
m. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangaun
Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor
0199/MPPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK07/2010, tentang Penyelarasan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
n. Peraturan Negri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2003 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat ( Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E );
p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
r. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Transparasi
dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Kabupaten Bandung;
s. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tatacara
Penyusunan Dan Perencanaan pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);
9
t. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007
Nomor 2);
u. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Urusan
Pemerintahaan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2007 Nomor 17);
v. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
w. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2013 Nomor 4);
x. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Dan
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor
12).
y. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Transisi SKPD menjadi PD.
z. Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penetapan Renstra PD Kabupaten
Bandung Tahun 2016-2021.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2016-2021
adalah dalam rangka mengoptimalkan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan sasaran sesuai
tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pameungpeuk yang berdasarkan pada RPJMD
Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.
Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Pameungpeuk
Tahun 2016-2021 adalah :
1. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja
tahunan Kecamatan Pameungpeuk.
2. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah Kecamatan Pameungpeuk dalam
mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu,
terarah dan terukur.
10
3. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah Kecamatan Pameungpeuk untuk
memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional
tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
4. Untuk dijadikan landasan/ pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan
Pameungpeuk Kabupaten Bandung.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pameungpeuk Tahun
2017-2021 adalah sebagai berikut :
BAB I
1.1
1.2
1.3
1.4
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan
Sistematika Penulisan
BAB
II
2.1
2.2
2.3
2.4
GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN PAMEUNGPEUK
Tugas dan Fungsi dan Susunan Organisasi SKPD
Sumber Daya SKPD
Kinerja Pelayanan SKPD
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih
Telaahan Renstra Kecamatan Pameungpeuk
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Penetuan isu-isu Strategis
BAB IV
4.1
4.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Strategi dan Kebijakan
11
BAB
V
RENCANA PROGAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
12
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PAMEUNGPEUK
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 99 Tahun 2016
Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung,
Struktur Organisasi Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung terdiri atas :
1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
a. Sub Bagian Program dan Keuangan
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan Umum
4. Seksi Pelayanan
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Seksi Prasarana dan Sarana Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional
13
Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Pameungpeuk sebagai berikut:
Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Tugas,
Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung, Camat mempunyai
Tugas Pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan
mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan
oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.
Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan,
melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan
yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi:
a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan
umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat,
ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
CAMAT
SEKRETARIS KECAMATAN
SUBBAG PROGRAM DAN
KEUANGAN
SEKSI SOSIAL BUDAYA
SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
SEKSI PEMBANGUNAN
SEKSI KETRENTAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SEKSI PEMERINTAHAN
14
b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang
pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum,
pembangunan dan sosial budaya;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.
Uraian tugas Camat, adalah sebagai berikut:
a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas
umum pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan
fungsinya;
b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan
tugas umum pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi
dan program kerja Kecamatan serta kondisi dinamis masyarakat;
c. mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat,
ketentraman ketertiban umum, pembangunan dan kegiatan sosial budaya di
tingkat Kecamatan;
d. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa,
melalui :
1) fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
2) fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
3) fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
4) fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5) fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
6) fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
7) fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
8) rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
9) fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan
pembangunan Desa;
10) fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
11) fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
12) fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga
15
kemasyarakatan;
13) fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
14) fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
15) fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta
penetapan dan penegasan batas Desa;
16) fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat Desa;
17) koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
18) koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
e. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan
tugas dan kegiatan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat,
ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
f. mengkoordinasikan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan
oleh UPTD dan oleh unsur swasta dan masyarakat di wilayah kerjanya;
g. menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar
pelayanan mininal pelayanan dasar pada wilayah kerjanya;
h. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan
Rencana Kerja Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja
Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur
(SOP), Standar Pelayanan (SP) Kecamatan serta mengkoordinasikan kebutuhan
data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta
dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan
pelaporan kinerja lainnya;
i. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan
mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas Kecamatan;
j. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik
teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
k. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada staf baik secara lisan maupun
16
tertulis sesuai bidang tugasnya;
l. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk
langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
m. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan
program kerja Kecamatan;
n. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan
karier staf;
o. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum
ditandatangani;
p. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai
(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;
q. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris Desa PNS berdasarkan
rekomendasi kepala desa melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk
mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya
tindak lanjut;
r. memberikan rekomendasi untuk penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi
Kepala UPT di lingkup wilayah kerjanya;
s. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis
maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
t. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada pimpinan;
u. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut
bidang tugas Kecamatan; dan
v. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
w. menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam
tugas instansi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4), camat mendapatkan
17
pelimpahan sebagian kewenangan bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;
(1) Pelimpahan kewenangan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan
berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan
dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan;
(2) Pelimpahan kewenangan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan
dengan keputusan bupati berpedoman pada peraturan pemerintah.
(3) Camat membawahkan:
a. Sekretariat;
b. Seksi Pemerintahan;
c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
e. Seksi Pembangunan
f. Seksi Sosial Budaya
g. Jabatan Fungsional.
Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 3
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris;
Sekretaris mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang
meliputi pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi
dan pelaporan juga mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretaris mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
b. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
18
d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan
kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN);
f. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.
(3) Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
a. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup
kesekretariatan;
b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;
c. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja
Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar
Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) serta dokumen-dokumen
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
d. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi data
rencana anggaran dan belanja kegiatan Kecamatan yang bersumber dari seksi;
e. menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan
surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan kebutuhan rumah tangga
kedinasan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan;
f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, serta keuangan,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
g. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai konsep
tata naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan Kecamatan
berdasarkan pendoman dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang
berlaku;
19
h. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan
pelaksanaan rencana kerja Seksi;
i. menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan kinerja Kecamatan;
j. memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang
diambil dalam lingkup tugasnya;
k. menginventarisasi, mengeindentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan
masalah di bidang tugasnya;
l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau
lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
m. mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup sekretariat sesuai bidang tugasnya;
n. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf;
o. mengkoordinasikan tugas staf di lingkup sekretariat melalui rapat atau langsung
agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
p. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup sekretariat agar dapat
melaksanakan tugas dengan baik;
q. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup sekretariat untuk mengetahui
kesesuaiannya dengan rencana;
r. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas
kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya;
s. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai
(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;
t. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang
berlaku;
u. mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di lingkungan
Kecamatan agar terwujud tertib administrasi;
v. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
w. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan
struktural di bawahnya dan jabatan fungsional umum;
20
x. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan
perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan Kecamatan, serta
menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi
serta dokumentasi Kecamatan;
y. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala atau
sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
z. mengkoordinasikan laporan kegiatan masing-masing bidang untuk disampaikan
kepada pimpinan;
aa. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan
penyusunan laporan program kegiatan Kecamatan sesuai dengan ketentuan;
bb. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya; dan
cc. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
dd. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN); (uraian tugas terkait PATEN mohon diurai rinciannya oleh
Bag Organisasi sesuai Permendagri).
(4) Sekretaris membawahkan:
a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Pasal 4
(1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
(2) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok menyusun
program dan melaksanakan pengelolaan adminsitrasi keuangan;
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan perencanaan dan pelayanan administrasi perencanaan dan
bahan rencana anggaran Kecamatan;
b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan Kecamatan;
c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Kecamatan;
21
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bagian
Program dan Keuangan.
(4) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan berdasarkan sasaran,
kebijakan teknis, strategi dan program kerja Kecamatan;
b. mengkaji bahan-bahan petunjuk teknis/pedoman tentang pendataan pengolahan
sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
c. mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana kerja masing-
masing seksi pada Kecamatan;
d. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan program
dan kegiatan masing-masing seksi untuk bahan penyusunan prioritas program
dan kegiatan bagi pimpinan;
e. melaksanakan fasilitasi pengolahan data, pengolahan sistem informasi,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah
ditentukan;
f. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai bahan penyusunan
rencana kerja Kecamatan;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA),
Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja
(TAPKIN) dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja lainnya;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan
i. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan
triwulan, semesteran, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen
pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya yang telah
ditentukan;
j. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran;
22
k. melaksanakan teknis penatausahaan keuangan;
l. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta
pembayarannya;
m. melaksanakan perbendaharaan keuangan Kecamatan
n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan
keuangan;
o. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;
p. melaksanakan akuntansi keuangan;
q. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
r. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
s. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
t. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Program dan
Keuangan;
u. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;
v. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi
terkait dalam lingkup tugasnya;
w. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
x. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
y. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
z. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Program dan Keuangan untuk
mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
aa. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai
(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;
bb. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk
memperoleh konsep surat yang benar;
cc. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada pimpinan;
dd. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya; dan
23
ee. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai
dengan bidang tugasnya.
(5) Kepala Subbagian Program dan Keuangan, membawahkan:
a. JFU ~~~ (sesuai ketentuan JFU daerah)
b. JFU ~~~
Pasal 5
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyusun dan
melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan,
kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan kebutuhan rumah
tangga kedinasan, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan
pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya juga menyelenggarakan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian,
kelembagaan serta ketatalaksanaan;
b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan,
keprotokolan, barang milik daerah/aset, kebutuhan rumah tangga kedinasan
dan administrasi kepegawaian;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian
Umum dan Kepegawaian.
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
(4) Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan dalam lingkup
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
24
b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbagian Umum dan
Kepegawaian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja
Kecamatan;
c. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan,
kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja;
d. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset Kecamatan;
e. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas
Kecamatan;
f. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,
pemeliharaan, perawatan, inventarisasi serta pelaporan dan usulan penghapusan
barang milik daerah/aset daerah yang digunakan oleh Kecamatan;
g. melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan
ruang kerja serta lingkungan Kecamatan;
h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data
dan informasi Kecamatan;
i. menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai untuk kepentingan Kecamatan;
j. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan
pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
k. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK),
sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan
pegawai;
l. menyiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam
lingkup Kecamatan;
m. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti
pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
n. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti ujian dinas
dan izin/tugas belajar;
o. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
p. menyiapkan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar
kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
q. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian;
25
r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai media
referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai
kepentingan Kecamatan serta melaksanaan pelayanan hubungan masyarakat;
s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi
terkait dalam lingkup tugasnya;
t. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para staf;
u. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
v. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
w. menyelia kegiatan staf di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk
mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
x. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana
kerja yang ditetapkan;
y. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai
(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;
z. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk
memperoleh konsep surat yang benar;
aa. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada pimpinan;
bb. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya; dan
cc. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai
dengan bidang tugasnya; dan
dd. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN); (uraian tugas terkait PATEN mohon diurai rinciannya oleh
Bag Organisasi sesuai Permendagri).
(5) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan :
a. JFU ~~~ (sesuai ketentuan JFU daerah)
b. JFU ~~~
Bagian Ketiga
26
Seksi Pemerintahan
Pasal 6
(1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
(2) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan
teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
c. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pemerintahan;
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi
Pemerintahan.
(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis data
Seksi Pemerintahan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan
sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Kecamatan;
d. melaksanakan pengolahan data, administrasi kependudukan, pertanahan dan
pembinaan pemerintahan desa/kelurahan;
e. menyiapkan bahan penerbitan dan penandatangan surat keterangan ahli waris,
surat keterangan domisili, surat keterangan pindah antar Kecamatan dalam
kabupaten serta legalisasi fotocopy dokumen kependudukan;
f. menyiapkan bahan rekomendasi untuk penerbitan izin tinggal tetap/sementara
untuk warga negara asing;
g. menyiapkan bahan rekomendasi untuk penerbitan Izin Peruntukan Penggunaan
Tanah (IPPT) dan bahan rekomendasi yang berkaitan dengan usulan peralihan
pelepasan dan mutasi aset desa;
27
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan serta
pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, lembaga
desa/kelurahan, lembaga adat dan tradisi lainnya serta melaksanakan pembinaan
dan bimbingan tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan
pemberhentian kepala desa;
i. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan
desa/kelurahan;
j. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan
administrasi desa/kelurahan;
k. melakukan pembinaan, pengawasan terhadap kepala desa/lurah dan perangkat
desa/kelurahan
l. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat
Kecamatan;
m. menyiapkan bahan pengawasan atas tanah-tanah objek landreform, batas
kawasan hutan dan keutuhan kawasan hutan dan penyaluran dana bantuan
desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
n. menyiapkan bahan pengawasan dan melaksanakan fasilitasi administrasi
keuangan desa, pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
o. melaksanakan faslitasi perselisihan antar desa/kelurahan lingkup Kecamatan;
p. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program dan
kegiatan pemerintah skala nasional, provinsi dan kabupaten lingkup Kecamatan
meliputi pemilihan umum, pemilihan kepala daerah/bupati, pemilihan kepala
desa dan program-program lainnya;
q. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi aspirasi masyarakat bersama
pemerintah desa/kelurahan dalam pemekaran desa/kelurahan dan aspirasi-
aspirasi lainnya untuk kemajuan dan kemandirian desa/kelurahan;
r. menyiapkan bahan fasilitasi untuk pelaksanaan evaluasi Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah (SKPKD);
28
s. menyiapkan bahan fasilitasi untuk pelaksanaan evaluasi laporan
pertanggungjawaban kepala desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa;
t. menyiapkan bahan administrasi pengesahan panitia pencalonan dan pemilihan
kepala desa;
u. menyiapkan bahan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ketua dan
anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
v. melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan kepada
masyarakat berupa administrasi kependudukan dan surat keterangan lainnya
yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat;
w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup
Seksi Pemerintahan;
x. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi
terkait dalam lingkup tugasnya;
y. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
z. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
aa. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui
kesesuaiannya dengan rencana kerja;
bb. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana
kerja yang telah ditetapkan;
cc. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai
(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;
dd. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk
memperoleh konsep surat yang benar;
ee. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada pimpinan;
ff. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya;
gg. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada Camat di
bidang pemerintahan; dan
29
hh. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya
(5) Kepala Seksi Pemerintahan, membawahkan :
a. JFU~~(sesuai ketentuan JFU daerah)
b. JFU~~.
Bagian Keempat
Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 7
(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
(2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan
kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi
Pemberdayaan Masyarakat;
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan
Masyarakat;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
c. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya; dan
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi
Pemberdayaan Masyarakat.
(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan
Masyarakat;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis
data Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan penyusunan rencana
kegiatan;
c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi
Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan
program kerja Kecamatan;
30
d. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan
pemberdayaan masyarakat lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah
perencanaan pembangunan di desa;
e. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat dan
desa berdasarkan hasil koordinasi dengan perangkat daerah / unit kerja
dan/atau lembaga/organisasi terkait;
f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik
pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
g. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di
wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun
swasta;
h. melaksanakan pembinaan pada penggunaan lahan, pengelolaan usaha tani dan
pemasaran hasil pertanian serta pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air
(P3A), mitra cai dan kelompok-kelompok tani lainnya;
i. menyiapkan bahan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan ekonomi
masyarakat, program penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya yang
dilaksanakan oleh pihak pemerintah, swasta dan masyarakat;
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi program dan kegiatan
pemberdayaan yang diselenggarakan oleh UPTD, unsur swasta dan masyarakat
di wilayah kerjanya;
k. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian;
l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup
Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi
terkait dalam lingkup tugasnya;
n. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
o. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
p. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui
kesesuaiannya dengan rencana kerja;
31
q. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana
kerja yang telah ditetapkan;
r. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai
(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;
s. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf;
t. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada pimpinan;
u. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya;
dan
v. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada Camat di
bidang pemberdayaan masyarakat; dan
w. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
(5) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
a. JFU ~~(sesuai ketentuan JFU daerah)
b. JFU ~~.
Bagian KelimaSeksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pasal 8
(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
(2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan
rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Umum;
c. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
32
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
e. pelaksanaan tugas tambahan ex-officio Kepala Seksi Ketenteraman dan
Ketertiban Umum pada Kecamatan sebagai Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi
Pamong Praja; dan
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi
Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
(4) Uraian tugas Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketentraman
dan Ketertiban Umum;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis
data Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai bahan penyusunan
rencana kegiatan;
c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi
Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan sasaran, kebijakan teknis,
strategi dan program kerja Kecamatan;
d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya ketentraman dan ketertiban
umum, perlindungan masyarakat berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi
terkait;
g. melaksanakan tugas tambahan ex-officio Kepala Satuan Unit Pelaksana Polisi
Pamong Praja;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama dan
tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk
mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
i. menyiapkan bahan rekomendasi untuk penerbitan izin keramaian, izin
pertambangan serta izin pengambilan air bawah tanah dan air permukaan di
wilayah kerjanya;
j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat dalam
rangka perlindungan masyarakat (LINMAS) dan pencegahan serta
penanggulangan bencana alam;
33
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan sadar hukum dan
terpeliharanya hak asasi manusia (HAM), serta pembinaan ketertiban umum di
wilayah kerjanya;
l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap sub agen dan
pangkalan gas serta minyak tanah;
m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap pencegahan serta
pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT);
n. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga masyarakat,
tenaga kerja dan pemutusan hubungan kerja di wilayah kerjanya;
o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi
terkait dalam lingkup tugasnya;
q. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
r. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
s. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui
kesesuaiannya dengan rencana kerja;
t. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana
kerja yang telah ditetapkan;
u. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai
(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;
v. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk
memperoleh konsep surat yang benar;
w. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada pimpinan;
x. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya;
dan
y. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada Camat di
bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
34
z. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
(5) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahkan :
a. JFU ~~(sesuai ketentuan JFU daerah)
b. JFu ~~.
Bagian Keenam
Seksi Pembangunan
Pasal 9
(1) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
(2) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan
teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pembangunan;
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan;
c. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Pembangunan;
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi
Pembangunan.
(4) Uraian tugas Kepala Seksi Pembangunan adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis
data Seksi Pembangunan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi
Pembangunan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja
Kecamatan;
d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup
Seksi Pembangunan;
35
e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi
terkait dalam lingkup tugasnya;
f. menyiapkan bahan penyelenggaraan musrenbang kecamatan;
g. melaksanaan pembinaan dan monitoring musrenbangdes;
h. menyiapkan bahan usulan untuk penyelenggaraan musrenbang kabupaten;
i. menyiapkan bahan penerbitan dan penandatanganan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) rumah tinggal sesuai dengan ketentuan;
j. menyiapkan bahan pengawasan pengendalian dan monitoring kegiatan
pembangunan yang dibiayai oleh APBD, APBD Provinsi, APBN dan sumber
pembiayaan lainnya;
k. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang lingkungan hidup;
l. menyiapkan bahan pengawasan terhadap kondisi dan fungsi fasilitas umum dan
fasilitas sosial, pengawasan dan pengendalian fungsi Rencana Umum Tata Ruang
(RUTR), penataan perkotaan dan perdesaan;
m. mengkoordinasikan bahan pengawasan dan pengendalian fungsi Daerah Aliran
Sungai (DAS) serta fungsi prasarana dan sarana pengairan baik teknis maupun
non teknis serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dan
pertambangan di wilayah kerjanya;
n. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana
pelayanan umum yg dilaksanakan oleh perangkat daerah;
o. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
p. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
q. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui
kesesuaiannya dengan rencana kerja;
r. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana
kerja yang telah ditetapkan;
s. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai
(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;
t. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf;
36
u. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada pimpinan;
v. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya;
w. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada Camat di
bidang pembangunan; dan
x. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
(5) Kepala Seksi Pembangunan, membawahkan :
a. JFU ~~(sesuai ketentuan JFU daerah)
b. JFu ~~.
Bagian Ketujuh
Seksi Sosial Budaya
Pasal 10
(1) Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
(2) Kepala Seksi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan
teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sosial Budaya;
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
Kepala Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Sosial Budaya;
c. pengumpulan dan Pengolahan data Seksi Sosial Budaya;
d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang
tugasnya;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sosial
Budaya.
(4) Uraian tugas Kepala Seksi Sosial Budaya adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya;
37
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, serta pengolahan basis
data Seksi Sosial Budaya sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
c. menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta rencana kegiatan Seksi Sosial
Budaya berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja
Kecamatan;
d. menyiapkan bahan rekomendasi bantuan hibah bansos bagi kelompok
masyarakat dan perorangan
e. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pendidikan,
kesehatan, budaya dan pariwisata;
f. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pemuda dan olahraga;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup
Seksi Sosial Budaya;
i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi
terkait dalam lingkup tugasnya;
j. mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
k. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
l. memeriksa hasil kerja dan menyelia kegiatan staf untuk mengetahui
kesesuaiannya dengan rencana kerja;
m. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana
kerja yang telah ditetapkan;
n. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai
(SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;
o. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf;
p. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada pimpinan;
q. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya;
r. melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada Camat di
bidang sosial budaya; dan
38
s. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan bidang tugasnya.
(5) Kepala Seksi Sosial Budaya, membawahkan :
a. JFU ~~(sesuai ketentuan JFU daerah)
b. JFu ~~.
Berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah, dan
hasil Penyesuaian kembali Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Pelimpahan sebagai Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung, maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun
2011 tentang Pelimpahan Sebagai urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat
sebanyak 356 kewenangan meliputi aspek :
a. Perizinan
b. Rekomendasi
c. Koordinasi
d. Pembinaan
e. Fasilitasi
f. Penyelenggaraan
g. Pengawasan
h. Penetapan
i. Pengumpulan data dan Informas
Maksud dilimpahkannya sebagai wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk
mempertegas dan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Camat sebagai Perangkat Daerah. Adapun tujuan dilimpahkannya sebagain wewenang
Bupati kepada Camat adalah untuk meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat serta
meningkatkan kinerja dan Akuntanbilitas Camat.
2.2 Sumber Daya SKPD
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Pameungpeuk berjumlah 22 orang,
terdiri dari 9 pejabat struktural, 13 staf pelaksana. Selain itu, terdapat pula 13 orang
39
tenaga honorer/tidak tetap. Adapun susunan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Kecamatan
Pameungpeuk Kabupaten Bandung tahun 2014, sebagai berikut:
a. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan :
Camat : 1 Orang
Sekretaris Kecamatan : 1 Orang
Kepala Seksi : 5 Orang
Kepala Sub Bagian : 2 Orang
Staf Pelaksana : 13 Orang
b. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan :
1. Golongan IV/a : 1 Orang
2. Golongan III/d : 4 Orang
3. Golongan III/c : 3 Orang
4. Golongan III/b : 2 Orang
5. Golongan III/a : 1 Orang
6. Golongan II/d : 0 Orang
7. Golongan II/c : 4 Orang
8. Golongan II/b : 2 Orang
9. Golongan II/a : 4 Orang
10. Golongan I/c : 1 Orang
11. Golongan I/a
12. CPNS
:
:
0
0
Orang
Orang
c. Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan :
1. Sarjana/S-1 8 Orang
2.Diploma IV 1 Orang
3. Diploma III 1 Orang
4. SMA/SLTA 10 Orang
5. SMP/SLTP 1 Orang
6. SD 1 Orang
40
d. Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Pameungpeuk berdasarkan Diklat
Struktural/Kepemimpianan
No. Pendidikan Jumlah
1 Diklatpim II 0
2 Diklatpim III 2
3 Diklatpim IV 7
JUMLAH 9
e. Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Pameungpeuk berdasarkan Jenis
Kelamin
No. Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki-laki 15
2 Perempuan 7
JUMLAH 22
Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan
Pameungpeuk dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, bangunan kantor,
kendaraan, inventaris, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam
kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik/rusak. Untuk lebih jelasnya, sarana
dan prasarana tersebut dapat dilihat pada data sebagai berikkut :
1. Gedung Kantor : 1 Unit
2. Pendopo : 1 Unit
3. Server : 1 Unit
4. Speda motor : 9 Unit
5. Speda motor Kaisar : 1 Unit
6. Perahu karet : 1 Unit
7. Komputer / Laptop : 20 Unit
8. Printer : 10 Unit
41
9. Stabilizer/Stavolt : 1 Unit
10. Instalasi jaringan : 2 Unit
11. Kabel jaringan simacan : 1 Unit
12. Panel tombol simacan : 1 Unit
13. Scanner : 1 Unit
14. Meja Kerja : 34 Unit
15. Switch Hub : 1 Unit
16. Handy Talky : 4 Unit
17. Kursi Rapat : 89 Unit
18. Lemari besi : 8 Unit
19. Filling Kabinet/Metal : 11 Unit
20. Mesin Absensi/Tempat antrian simacan : 2 Unit
21. Mesin Tik : 3 Unit
22. Faximile : 2 Unit
23. Pesawat Telepon : 1 Unit
24. Meja Rapat : 3 Unit
25. Kursi Rapat : 81 Unit
26. LCD Projector : 1 Unit
27. Meja Komputer : 5 Unit
28. Kursi dan Meja Tamu : 4 Unit
29. Kendaran bermotor : 9 Unit
- Roda empat : 2 Unit
- Roda dua : 6 Unit
- Roda tiga : 1 Unit
30. Infokus : 2 Unit
42
31. Sound System : 1 Unit
32. Tenda Dapur Umum : 1 Unit
33. Lemari Arsip Besi : 2 Unit
34. Gordein : 1 Paket
35. Kamera Digital : 1 Unit
36. Handycam : 1 Unit
37. Lemari makan : 1 Unit
38. Kulkas : 1 Unit
39. Piring/Gelas/Cangkir : 1 Paket
40. Magic Com : 1 Unit
41. Almari Kaca : 1 Unit
42. Kipas Angin : 5 Unit
43. Mesin Absen (Fringer Print) : 1 Unit
44. Almari Arsip Kayu : 1 Unit
45. Almari loker : 1 Unit
46. Almari Buku : 1 Unit
47. Alat-alat Komunikasi Informasi : 1 Unit
48. CCTV : 1 Unit
49. Papan Informasi Petunjuk : 2 Unit
50. Kursi Tunggu : 6 Unit
51. Dispenser : 4 Unit
52. Almari Pakaian : 1 Unit
53. AC : 3 Unit
54. Podium : 1 Unit
55. Velbed : 20 Unit
43
Selain dari faktor sumber daya manusia, berjalannya suatu Organisasi juga
bergantung dari ketersediaan dana atau anggaran yang di butuhkan. Semakin
terpenuhinya kebutuhan anggaran dari Organisasi tersebut, maka semakin memudahkan
organisasi tersebut melaksanakan tugas untuk mencapai tujuannya. Berikut ini kami
uraikan pendanaan yang di kelola kecamatan Pameungpeuk guna menunjang tugas pokok
dan fungsi sebagai berikut :
Tahun 2011 Sebesar : Rp. 420.734.400,-
Tahun 2012 Sebesar : Rp. 808.995.180,-
Tahun 2013 Sebesar : Rp. 1.261.200.000,-
Tahun 2014 Sebesar : Rp. 1.350.840.002,-
Tahun 2015 Sebesar : Rp. 1.161.840.000,-
Untuk lebih jelas anggaran yang telah di laksanakan pada tahun 2006-2010 dari
proyeksi anggaran tahun 2011-2015 dapat di lihat pada table sebagai berikut :
Tabel Anggaran Tahun 2011-2015 dan Peroyeksi 2061-2021
Tahun 2011
(Rp)
2012
(Rp)
2013
(Rp)
2014
(Rp)
2015
(Rp)
Anggaran 420.734.400 808.995.180 1.261.200.000 1.350.840.000 1.161.840.000
Peningkatan
Anggaran
1,92% 1,56% 1,07% 0,86%
56. Alat catering (pemanas makanan) : 1 Unit
57. Exhause Fan : 1 Unit
58. Modem : 1 Unit
59. Mesin Gerjaji : 2 Unit
60. Alat penghancur kertas : 1 Unit
61. Papan nama Instansi : 1 Unit
62. Finger Print : 1 Unit
63. CPU : 1 Unit
44
Pertumbuhan Rata-rata :
Anggaran dan
Poyeksi Tahun 2016 2017 2018 2019 2020
Anggaran 1.480.000.000 1.689.604.960 1.442.824.000 1.486.108.720 1.530.691.982
Peningkatan
Angaran 1,27% 1,14% -0,85% 1,03% 1,03%
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pameungpeuk
Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :
Pembangunan di wilayah Kecamatan merupakan bagian integral dari
Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional. Undang-undang No. 23 Tahun 2024
tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan lebih luas kepada Daerah,
terutama Kabupaten/Kota untuk melaksanaan tugas Pemerintah dan pembangunan yang
bersifat multi sektoral.
Sebagai wujud kemampuan melaksanakan kewenangan yang merupakan sebagian
dari esensi Otonomi Daerah tersebut, Daerah dituntut untuk merumuskan Program
Pembangunan secara komprehensif.
Dengan adanya Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang
Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat, maka Tugas dan
Fungsi Kecamatan menjadi semakin besar. Disamping harus melaksanakan tugas pokok
dan fungsi Kecamatan, memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD lain juga harus mempasilitasi
pelaksanaan tugas dan fungsi Desa.
Namun hal ini belum di dukung dengan sarana dan prasarana, sumber daya yang
memadai, sehingga pelaksanaan tugas dan kinerja Kecamatan Pameungpeuk masih belum
optimal.
Adapun Kinerja Pelayanan Kecamatan Pameungpeuk adalah sebagai berikut:
1. Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat :
a. Pembinaan terhadap anggota Satgas Linmas yang berada di Desa;
b. Pembinaan siskamling di tingkat Desa, Dusun atau Lingkungan sampai pada
tingkat RT dan RW;
45
c. Patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa untuk melihat
langsung aktifitas masyarakat dalam bersiskamling;
d. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di seluruh Desa bersama
dengan jajaran Muspika dan dinas atau instasi terkait;
e. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban bersama Muspika dan Instansi
terkait;
f. Mengadaka pembinaan kepada pemerintah Desa untuk membuat peraturan Desa
sebagai dasar atau payung Hukum di tingkat Desa;
g. Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK,
Satpol PP dan Puskesmas;
h. Melaksanakan kegiatan lainnya seperti perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnafal
umum, Pam Lebaran;
2. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan melalui PATEN (Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan)
2. Pembinaan dan pembenahan Administrasi pelayanan di kecamatan dan Desa
3. Pembinaan terhadap Aparat Kecamatan dan Perangkat Desa secara rutin
4. Memberikan kesempatan kepada Aparat Kecamatan dan Desa untuk mengikuti
diklat, Pendidikan dan kursus baik yang di laksanakan pemerintah Kabupaten
maupun pihak lainnya;
5. Pembinaan kelengkapan Administrasi Desa termasuk pendampingan membuat
perdes tentang APBDes, dan susunan Administasi dan tata laksana pemerintahan
Desa;
6. Mengikutsertakan pada kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa;
7. Memberikan sosialisasi bagi perangkat Desa dan Kelurahan terkait dengan
adanya berbagai peraturan perundang-undangan;
3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan
46
1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain
dengan memfasililtasi, membina dan membantu kegiatan peningkatan
ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat;
2. Memfasilitasi, membina dan membantu kegiatan revitalitas pertanian;
3. Pemantauan kegiatan perluasan rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
4. Memfasilitasi, pembinaan dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi
gedung sekolah;
5. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang
Kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi pengusunan rencana strategis kecamatan
dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan
melibatkan para tokoh masyarakat;
4. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemasyarakatan
1. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan
kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah kecamatan;
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyarakat (SANIMAS);
3. Memfasilitasi dan memonitoring pengelolaan tempat pengolah sampah;
4. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keuarga Berencana serta
Kesehatan;
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendanaan Keluarga Sejahtera.
7. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga-lembaga keagamaan;
8. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah;
9. Pelaksanaan peringatan hari-hari besar keagamaan;
10. Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga,
kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berncana;
11. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan
serta peningkatan peraturan pemuda terkait masalah sosial budaya,
ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
47
12. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan
13. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.
2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan
Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam
menetapkan keberhasilan Kecamatan Pameungpeuk dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
kedepan. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci yang diidentifikasi dari permasalahan-
permasalahan yang telah terjadi yaitu:
1. Pelayanan umum yang dilaksanakan di Kecamatan Pameungpeuk belum optimal. Hal
ini disebabkan antara lain:
Sarana pendukung administrasi masih belum optimal
Pemahaman masyarakat tentang standar operasional pelayanan masih kurang,
2. Pendapatan asli daerah telah dapat mencapai target yang ditetapkan, namun
terdapat masih terdapat kendala, antara lain:
Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting kepemilikan IMB.
Belum optimalnya petugas dalam penerapan sanksi bagi bangunan yang belum
memiliki IMB,
Penerapan Ijin Gangguan belum optimal,
3. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang masih belum optimal yang
disebabkan antara lain:
Masih adanya distorsi informasi
Masih terdapatnya kesenjangan ekonomi.
4. Masih dalam tahap adaptasi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13
tahun 2006, sehingga diperlukan cukup waktu dalam rangka penyesuaian pelaksanaan
pengelolaan keuangan yang representatif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.
5. Masih kurang sesuainya tahapan waktu jadwal kegiatan sesuai Peraturan Menteri
Dalam Negeri yang mengakibatkan pada awal tahun anggaran belum bisa diserap dan
pada akhir tahun anggaran dikejar oleh waktu sehubungan masih banyaknya kegiatan
dan pagu anggaran yang belum terserap.
48
6. Masih kurangnya koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas, dimana masih banyak
kekurangan sinkronisasi dalam pencapaian sasaran baik intern SKPD Kecamatan
Pameungpeuk sendiri maupun antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bandung.
7. Belum optimalnya kualitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja.
8. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan
kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.
9. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam
sifat inovasi pada para karyawan yang ada.
10. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran masih belum optimal
11. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem
informasi yang telah tersedia belum optimal.
Melihat fenomena yang telah diungkapkan diatas, maka sesungguhnya keinginan
untuk memperbaiki kinerja Kecamatan Pameungpeuk telah merupakan keharusan dan
menjadi perhatian yang besar. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, KecamatanPameungpeuk menyusun strategi yang mengacu pada faktor
kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal serta faktor peluang dan ancaman
pada lingkungan eksternal.
Faktor kekuatan yang ada pada lingkungan internal Kecamatan Pameungpeuk
adalah sebagai berikut :
1. Jumlah SDM yang menempati posisi yang dibutuhkan
2. Fasilitas dan sarana prasarana perkantoran yang dimiliki sekarang
3. Pengelolaan keuangan daerah melalui Aplikasi SIMDA
4. Loyalitas pegawai terhadap organisasi cukup baik
5. Tingkat pendidikan staf yang cukup memadai
6. Dukungan pimpinan terhadap kinerja unit-unit kerja pada Kecamatan Pameungpeuk
dan pola komunikasi yang lancar antar atasan dan bawahan
Faktor kelemahan yang perlu ditingkatkan pada lingkungan internal Kecamatan
Pameungpeuk adalah sebagai berikut :
49
1. Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja organisasi
2. Masih adanya penempatan SDM yg belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi
pendidikan
3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif
dan inovasi staf
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan
5. Rendahnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dan terkini
6. Konsistensi perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan belum optimal
50
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Kecamatan Pameungpeuk.
Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung
berhubungan dengan masyarakat, kecamatan merupakan kepanjangan tangan dari
Pemerintah Kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak
kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya peran kecamatan belum diimbangi dengan
adanya pendanaan, saran prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa di katakan
bahwa kecamatan adalah “Kabupaten Kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan,
sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pameungpeuk tidak terlepas
dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :
1. Sarana dan prasarana pemerintahan masih kurang memadai,
2. Masih banyak ruas jalan lingkungan yang rusak,
3. Belum akuratnya data potensi seluruh desa,
4. Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan
daerah,
5. Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk bottom up
planning dengan top down planning,
6. Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki,
7. Belum optimalnya pendayagunaan potensi karena keterbatasan kewenangan
Analisis isu-isu strategis bagian penting dan sangat menentukan dalam proses
penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang
telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat
meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana
prasarana telah di uraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan
mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang
51
melaksanakan kegiatan di wilayah kecamatan pameungpeuk, juga pelayanan administasi
dan kependudukan masyarakat.
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Sebagai bagian Integral dari Pemerintah Kabupaten Bandung, Kecamatan
Pameungpeuk yang merupakan salah satu Perangkat Daerah di wilayah, selalu mengacu
kepada Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bandung yang berangkat dari potensi dan
kondisi yang ada.
Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Bandung adalah : “Memantapkan
Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya saing, Melalui Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan berlandaskan
Religius,Kultural dan Berwawasan Lingkungan”.
Visi tersebut dijabarkan kedalam 9 (Sembilan) Misi Pembangunan, yaitu :
1. Meningkatkan Kualitas dan Cakupan Layanan Pendidikan
2. Mengoptimalkan Kuantitas Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Terpadu Dengan Tata Ruang
Wilayah Serta Memperhatikan Aspek Kebencanaan
4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
5. Menciptakan Pembangunan Ekonomi Yang Memiliki Keunggulan Kompetitif
6. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup
7. Meningkatkan Kemandirian Desa
8. Meningkatkan Reformasi Birokrasi
9. Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Wilayah
Perwujudan Visi – Misi tersebut akan dibangunan melalui filosofi nilai luhur budaya
sunda “Sabilulungan”. Budaya Sabilulungan akan menjadi suatu energi positif dalam
membentuk kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dan mendorong keterbukaan
serta memperluas ruang partisipasi.
Dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
mempunyai Arah Kebijakan dan Program Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut :
a. Arah Kebijakan:
52
1. Meningkatkan Kualitas dan Cakupan layanan pendidikan
2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu dengan tata ruang
wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat
5. Menciptakan pembangunan ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif
6. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup
7. Meningkatkan kemandirian desa
8. Meningkatkan reformasi birokrasi
9. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum wilayah
b. Program Kerja:
1. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan
2. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan
3. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS
4. Pemantapan pembangunan wilayah perdesaan
5. Reformasi birokrasi
6. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
7. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah
8. Penanggulangan banjir dan kekeringan
9. Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan.
10. Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan
11. Pengendalian pencemaran lingkungan
3.3 Telaahan Renstra Kecamatan Pameungpeuk
Dalam melaksanakan fungsi Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik
terhadap masyarakat, terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong yang
mempengaruhi terhadap permasalahan pelayanan di kecamatan, sehingga pelaksanaan
pelayanan Publik di kecamatan masih belum optimal.
Adapun faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Pameungpeuk.
terhadap pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah berikut ini:
53
a. Faktor Pendorong.
1. Telah ditetapkannya PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 99 TAHUN 2016
TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN
KABUPATEN BANDUNG, keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai
kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab
seluruh komponen / aparat Kecamatan pameungpeuk;
2. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan
komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kecamatan Pameungpeuk yang sistematik dan terjadwal sehingga
bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat baik
structural maupun fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan
nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana yang relatif cukup memadai untuk kelancaran
pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan;
b. Faktor Penghambat
1. Kuantitas dan Kualitas SDM aparatur kecamatan belum memadai;
2. Kuantitas dan Kualitas SDM aparatur pemerintah desa belum memadai;
3. Sarana dan prasarana kantor yang terbatas;
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk mengakses pelayanan di
kecamatan;
5. Belum memadainya kualitas dan kuantitas koordinasi dengan stakeholder;
c. Faktor Peluang
1. Meningkatkan Kualitas SDM aparatur kecamatan melalui sosialisasi, bintek, diklat,
studi banding dan tugas/ijin belajar;
2. Melakukan analisis kebutuhan pegawai dan mengusulkan tambahan personil
kepada BKPP Kabupaten Bandung;
3. Meningkatkan Kualitas SDM aparatur pemerintah desa melalui sosialisasi, rapat
kerja, bintek yang dilaksanakan secara rutin;
54
4. Memenuhi sarana dan prasarana kantor melalui pengadaan alat dan sarana kerja,
rehab kantor, penataan ruang kerja dan halaman;
5. Membuat sarana komunikasi dengan masyarakat melalui media sosial berupa
website kecamatan, fesbuk kecamatan dan twitter;
6. Membuat layanan SMS Center Kecamatan, pengadaan Kotak Saran, survey
kepuasan masyarakat;
7. Melakukan rapat koordinasi tingkat kecamatan.
d. Faktor Ancaman
1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang
seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan
diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum
memahami arti penting dari proses Reformasi Birokrasi;
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh
pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pameungpeuk;
4. Masih adanya kebijakan yang kadang–kadang tidak berpihak pada masyarakat.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur
terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau
aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung
atau budidaya.
Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi
rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan
dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah
(geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas
wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program
pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan
program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.
55
Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah
rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
Berdasarkan kondisi geografis Kecamatan Pemeungpeuk terletak di sebelah timur
ibukota Kabupaten Bandung (Soreang), mempunyai Luas Wilayah 1.399,925 Ha, dengan
jarak kurang lebihb 8 km dan berada di sebelah selatan jiwa yang merupakan salah satu
kecamatan dari 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung yang terdiri dari 6 Desa, 24 Dusun,
75 RW dan 304 RT. Dengan angka pertumbuhan penduduk rata-rata 2,95 % per tahun.
Besarnya angka pertumbuhan penduduk terjadi karena tingginya migrasi penduduk dari
luar Negara dan luar daerah yang masuk ke wilayah Kecamatan Pameungpeuk sebagai
konsekuensi logis darib berbagai kegiatan industri yang ada di wilayah Kecamatan
Pameungpeuk.
Adapun batasan-batasan wilayah Kecamatan Pameungpeuk adalah sebagai berikut
:
Sebelah Utara : Kecamatan Baleendah dan Arjasari
Sebelah Selatan : Kecamatan Banjaran dan Cangkuang
Sebelah Timur : Kecamatan Baleendah
Sebelah Barat : Kecamatan Katapang
Kecamatan Pameungpeuk mempunyai ketinggian 600 m di atas permukaan laut (
dpl ) bertopografi datar dengan suhu maksimal 32 0 C dan suhu mininum 28 0 C Wilayah
Kecamatan dengan curah hujan rata-rata 2.102 mm / Tahun adapun bentuk wilayah
Kecamatan Pameungpeuk adalah sebagai berikut :
Datar sampai berombak : 100 %
Berombak sampai berbukit : -
Berbukit dapat bergunung : -
Adapun Wilayah Kerja Kecamatan Pameungpeuk sebagai perangkat Daerah
meliputi 6 (enam) Desa yang terdiri dari :
1. Desa Sukasari
56
2. Desa Bojongmanggu
3. Desa Langonsari
4. Desa Rancamulya
5. Desa Rancatungku
6. Desa Bojongkunci.
3.5 Penentuan Isu- isu Strategis
Kecamatan Pameungpeuk sebagai instansi sektor publik telah mengupayakan
penyusunan rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama
kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2010-2015 dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala yang ada. Rencana strategis Kecamatan Pameungpeuk dalam
penyusunannya melibatkan seluruh komponen di kecamatan yang telah menempatkan
Renstra sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan kinerja aparatur Kecamatan
Pameungpeuk yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat,
mudah, murah dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
publik.
Berdasarkan data empirik dan kondisi yang berkembang di wilayah kerja
terdapat isu – isu yang muncul :
1. Pelayan publik masih belum optimal disebabkan mininmya Sumber daya manusia
(SDM) serta sarana dan Pra sarana (Sarpras).
2. Jumlah dan kualitas pelimpahan sebagian urusan kewenangan Bupati kepada camat
yang belum dapat ditangani semuanya karena belum seimbang dengan sumber-
sumber pembiayaan dan personil terlebih dikarenakan petunjuk pelaksana dan
perunjuk teknis belum ada;
3. Rendahnya kualitasnya SDM perangkat Desa yang berimplikasikan terhadap kinerja
Pemerintahan Desa yang belum optimal;
4. Masih terdapat sejumlah pelimpahan kewenangan yang belum dapat dilaksanakan
yang disebabkan karena belum adanya juklak dan juknis dari instansi terkait
Pelayanan Masyarakat belum optimal sehingga dirasakan oleh sebagian masyarakat
pelayanan belum optimal .
Upaya – upaya dalam meminimalisasi permasalahan yang telah dilakukan
Kecamatan Pameungpeuk antara lain sebagai berikut :
57
1. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penataan ruang pelayanan, perbaikan
sistem pelayanan dan peningkatan kualitas SDM petugas layanan.
2. Meningkatkan kinerja aparat Kecamatan sehingga dapat melaksanakan pelimpahan
sebagian urusan kewenangan Bupati Kepada camat.
3. Mengadakan pembinaan terhadap SDM perangkat Desa dalam peningkatan kinerja
Pemerintah Desa;
4. Melaksanakan langkah-langkah koordinasi untuk keselarasan dan kesepahaman
dalam pengambilan keputusan dengan Instansi Pemerintah (SKPD)
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam
proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan
yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat
meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tugas dan fungsi Kecamatan Pameungpeuk dalam memberikan pelayanan,
senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan
aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari
masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh
diabaikan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita identifikasi dari
permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu:
1. Belum optimalnya kualitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja.
2. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan
kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.
3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam
sifat inovasi pada para karyawan yang ada.
4. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran masih belum optimal
5. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem
informasi yang telah tersedia belum optimal.
Suatu kondisi/kejadian yang menjadi permasalahan, apabila tidak diantisipasi
dengan faktor kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan
apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan
58
menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka
panjang.
Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau
belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak
jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi
secara bertahap.
59
BAB IV
VISI, MISI,TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.
Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan, Kecamatan
Pameungpeuk Kabupaten Bandung yang merupakan salah satu Satuan Kerja
pemerintah Daerah Kabupaten Bandung perlu terus menerus mengembangkan
peluang dan melakukan perubahan ke arah perbaikan seiring dengan meningkatnya
persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, transparan
yang demokratis sehingga mendorong lembaga ini untuk senantiasa mempersiapkan
diri agar tetap eksis dalam proses pembangunan. Perubahan tersebut perlu dilakukan
secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat
meningkatkan akuntabililtas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan
manfaat masyarakat pada khususnya.
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi
pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif,
serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang
keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi
pemerintah.
Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Tahun
2016 – 2020 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung
Tahun 2016-2020. Visi Kabupaten Bandung yang tercantum dalam RPJMD yaitu
“Pemantapan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan,
Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”. Visi tersebut
dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu :
1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi.
60
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia/SDM (pendidikan dan kesehatan)
yang berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda.
3. Memantapkan pembangunan perdesaan.
4. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah.
5. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah.
6. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing.
7. Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan
berkelanjutan.
Perwujudan Visi dan Misi tersebut akan dibangun untuk membantu bahu
membahu, dalam budaya sunda yang dikenal istilah “Sabilulungan”, dengan
pengertian sareundeuk, saigel, sabobot sapihanean, rempug jukung sauyunan,
rampak gawe babarengan yang mengandung arti silih asah, silih asuh, silih asih
sareng silih wawangi. Kinerja pemerintahan dan kehidupan masyarakat harus
dilandasi oleh semangat “Sabilulungan” yang identik dengan nyantri, nyunda,
nyantana, nyantika, nyakola dan sikap yang luhur, luhung, parigel, gesit binangkit.
melalui filosofi nilai luhur budaya sunda ini, menjadikan energi kolektif luar biasa yang
secara konstektual dapat terwujud dalam bentuk kerjasama warga dengan
pemerintah atau tumbuhnya sinergitas antara peran pemerintah dengan partisipasi
aktif masyarakat dalam menyelesaikan berbagai isu dan permasalahan.
Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi
pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten, eksis, antisipatif, inovatif
serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang
keadaan masa depan, berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Instansi
Pemerintah, dengan mengacu kepada batasan tersebut dan sesuai dengan tugas dan
fungsi Kecamatan yang merupakan instansi sebagai ujung tombak pelayanan public,
maka Visi Kecamatan c adalah
“TERSELENGGARANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM
RANGKA MENDUKUNG TERWUJUDNYA KECAMATAN PAMEUNGPEUK YANG MAJU,
MANDIRI DAN BERDAYA SAING.”
untuk mewujudkan Visi Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung
maka ditetapkan misi sebagai berikut :
61
1. Mewujudkan Pelayanan Prima yang Efektif.
2. Meningkatkan Kualitas Aparat Kecamatan yang Profesional.
3. Mewujudkan Peningkatan yang Berkelanjutan.
4. Mewujudkan Lingkungan yang Tertib dan Bersih.
5. Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pameungpeuk
Kecamatan Pameungpeuk telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis
yang merupakan bagian internal dalam proses implementasi rencana organisasi untuk
mencapai visi dan merealisasikan misi.
Adapun Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut :
a. Tujuan
1. Mewujudkan peningkatan pembangunan berkelanjutan
2. Mewujudkan lingkungan yang tertib dan bersih
3. Meningkatkan kualitas aparat profesional
4. Meningkatnya kualitas SDM aparatur yang mendukung pelaksanaan Pembangunan
Desa;
b. Sasaran
1. Terlaksananya pembangunan yang merata
2. Terwujudnya lingkungan yang tertib dan bersih
3. Terbinanya aparat Kecamatan yang professional
4. Terwujudnya kinerja pembangunan Desa
Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam
program dan kegiatan. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan
rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi
penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya
organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap
tahunnya.
62
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatik untuk
mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara
konseptual, analilstis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam
kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan.
Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Pameungpeuk,
strategi yang ditempuh adalah:
1. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM aparatur;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa;
4. Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggarakan tugas
pemerintahan;
6. Meningkatkan kualitas pemeliharaan saran pelayanan umum.
7. Membenahi prosedur mekanisme pelayanan di kecamatan ;
8. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia ;
9. Merumuskan perencanaan tahunan dengan efektip dan aspiratif ;
10. Meningkatkan pembinaan penyelengaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan di desa ;
11. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi di tingkat kecamatan dalam
upaya peningkatan IPM ;
12. Mengadakan koordinasi yang efektip dengan SKPD dalam merencanakan,
melaksanakan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan di wilayah kerja.
Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk
konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Internal, yaitu
kebijakan SKPD dalam upaya peningkatan tugas pokok dan fungsi sebagai
berikut:ernal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur,
mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat sebagai berikut:
63
Tabel. 4.1 Tujuan Sasaran dan Indikator Kecamatan Pameungpeuk 2016-2020 setelah kajian
Tujuan Sasaran Indikator
Kondisi Awal
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-
Target Keberhasi
lan
Sebelum Kajian Sesudah Kajian Sebelum Kajian Sesudah Kajian Sebelum Kajian Sesudah Kajian
2016
2017
2018
2019
2020 (%)
1. Mewujudkan
peningkatan
pembanguna
berkelanjutan
2. Meningkatkan
kualitas SDM
aparatur yang
mendukung
pelaksanaan
Meningkatnya
kecamatan
Pameungpeuk Yang
Maju dan Mandiri
Meningkatnya
kecamatan
Pameungpeuk Yang
Maju dan Mandiri
Terlaksananya
Pembangunan yang
merata
Terwujudnya
Kinerja
Pembangunan Desa
1. Meningkatnya
kualitas
pelayanan
public
2. Terwujudnya
Kecamatan
Pameungpeuk
Yang Maju
dan Mandri
Prosentase
ketersediaan
sarana prasarana
pendukung
pelayanan publik
Prosentase
peningkatan
sistem
pengawasan dan
pengendalian
pelaksanaan
penyelenggaraan
pemerintahan
1. Indek
Kepuasan
Masyarakat (
IKM)
1. Jumlah
Perkembangan
Desa menjadi
desa
mandiri/swase
mbada
2. Jumlah
Pelaksanaan
pelimpahan
urusan
pemerintahaan
dari Bupati
-
-
-
-
-
-
78
1
1
85%
80
1
1
86%
82
2
290%
83
2
95%
83
6 desa
95%
64
Kepada Camat
(KDH)
1. Mewujudkan
lingkungan
yang tertib dan
bersih
2. Meningkatkan
kualitas aparat
professional
Meningkatnya
kecamatan
Pameungpeuk
Yang Maju
dan Mandiri
1. Terwujudnya
lingkungan
yang tertrib
dan bersih
2. Terbinanya
aparat
Kecamatan
yang
professional
1. Meningkatnya
Akuntabilita
s Kinerja
Kecamatan
Prosentase
ketersediaan
sarana dan
prasarana
yang
memadai
Prosentase
peningkatan
kualitas
SDM
aparatur
1. Nilai Akip
Kecamatan
Pameungpe
uk
2. Persentase
BMD/Aset
dalam
kondisi baik
-
-
6,1
79
6,2
80
6,3
81
6,4
82
6,4
82
65
Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Pameungpeuk
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SUMBER DATA
1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Permen PAN RB No.14 Tahun 2017 tentang Survey
Kepuasan Masyarakat.
Formula:
(Realisasi/Target) x 100%
2 Meningkatkan Kinerja
Penyelenggaraan Tugas Umum
Pemerintahan Kecamatan
Jumlah Perkembangan Desa
menjadi mandiri/swasembada
Permendagri No. 81 Tahun 2015
Instrumen Perkembangan Desa berdasarkan Pasal 9
ayat 5 diklasifikasikan sbb:
Nilai>=451 kategori 451 Desa mandiri/desa cepat
berkembang
301-450 kategori desa berkembang
>300 kategori desa kurang berkembang
Pameungpeuk, 2017 Camat Pameungpeuk Drs. Asep Suryadi NIP.19730804 199202 1 001
66
Kebijakan adalah keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan
sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya. Program adalah langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan yang
merupakan penjabaran dari kebijakan. Kebijakan itu adalah :
1) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
2) Kebijakan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah
3) Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4) Kebijakan Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah
5) Kebijakan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Sektor Swasta Dalam
Pembangunan
6) Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi pembangunan,
7) Kebijakan Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Instabilitas Kehidupan
Masyarakat
8) Kebijakan Penegakan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM :
9) Kebijakan Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat dan Pengembangan Tatanan
Kehidupan Politik yang Dermokratis;
10) Kejakan Peningkatan Kualitas Pendidikan, ;
11) Kebijakan Peningkatan Kapasitas Kesadaran Hidup Sehat dan Kualitas Kesehatan
Masyarakat , ;
12) Kebijakan Pemantapan Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, ;
13) Kebijakan Peningkatan Keberdayan Generasi Muda dan Olah Raga, ;
14) Kebijakan Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial, ;
15) Kebijakan Peningkatan Potensi Perekonomian Daerah dan Penanggulangan
Kemiskinan, ;
16) Kebijakan Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan, ;
17) Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan kualitas Keluarga, ;
18) Kebijakan Peningkatan Intensitas Pembinaan Agama dan Kehidupan Keagamaan, ;
19) Kebijakan Penerapan Nilai-nilai Keimanan dan Ketaqwaan Dalam Kehidupan Sosial, ;
20) Kebijakan Pengembangan Potensi Umat, ;
21) Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama, ;
22) Kebijakan Peningkatan Kesadaran dan Kecintaan Terhadap Budaya Sunda, ;
67
23) Kebijakan Pengembangan dan Pelestarian Budaya Sunda, ;
24) Kebijakan Pemantapan Ketahanan Budaya Masyarakat,
25) Kebijakan Meningkatkan daya Dukung dan Kualitas Lingkungan, ;
26) Kebijakan Menyerasikan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Dalam Sistem Tata
Ruang Yang Terpadu, ;
27) Kebijakan Percepatan Pembangunan Yang berkelanjutan, ;
28) Kebijakan Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Ketahanan Masyarakat
Desa, ;
29) Kebijakan Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan, ;
30) Kebijakan Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perdesaan, ;
68
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
Indikasi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana
Strategis Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2017-2021 berisi program-program prioritas,
baik untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah maupun untuk
pemenuhan layanan masyarakat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
Adapun pagu indikatif kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk
penyusunan program dan kegiatan tahunan.
Prioritas pembangunan dalam Renstra Kecamatan Pameungpeuk diarahkan pada
beberapa hal yang dianggap merupakan isu strategis daerah sehingga perlu mendapatkan
perhatian dan penanganan segera. Hal tersebut antara lain :
1. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan;
2. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan;
3. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS;
4. Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah;
5. Penanggulangan banjir dan kekeringan;
6. Reformasi birokrasi;
7. Pemantapan pembangunan wilayah perdesaan;
Sejalan dengan penetapan tujuh tujuan pembangunan serta penetapan sebelas
prioritas di atas, Bupati Bandung memiliki gagasan untuk mengembangkan lima fokus
pembangunan.Kelima fokus pembangunan tersebut meliputi:
1. Sumber Daya Manusia;
2. Kualitas Infrastruktur;
3. Ekonomi;
4. Ketahanan Pangan, serta;
5. Kualitas Lingkungan;
Pada dasarnya lima fokus pembangunan mewakili tujuan maupun sasaran
prioritas pembangunan Kecamatan Pameungpeuk. Penetapan fokus pembangunan
dianggap mampu mengemas tujuan dan prioritas pembangunan dalam bentuk yang lebih
69
sederhana dan mudah dipahami publik, tanpa mengurangi inti penting dari tujuan dan
prioritas pembangunan Kabupaten Bandung. Harapannya melalui penetapan fokus
pembangunan melalui penggunaan bahasa yang lebih komunikatif dan sederhana, tujuh
tujuan pembangunan Kecamatan Pameungpeuk dapat lebih mudah tersampaikan kepada
masyarakat luas.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Strategis Kecamatan
Pameungpeuk Tahun 2017-2021, akan diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan
program dan kegiatan Dalam rangka menunjang pelaksanaan program dan kegiatan
tersebut, maka pada pelaksanaannya perlu ditunjang oleh anggaran program operasional
pada masing-masingProgram dan Kegiatan. Berdasarkan hasil rekapitulasi anggaran
pendanaan, dapat disimpulkan total belanja langsung Kecamatan Pameungpeuk pada
tahun ke-1 (2016) sebesar Rp 1.480.000,00, pada tahun ke-2 (2017) sebesar Rp
1.689.604.960,00 pada tahun ke-3 (2018) sebesar 1.442.824.000,00, pada tahun ke-4
(2019) sebesar Rp 1.486.108.720,00, sementara pada tahun ke-5 sebesar Rp
1.530.741.982,00.
Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 1 .
70
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
.
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja.
Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-
bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam
bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan
standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas
pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan
sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan
(ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan
berfungsi (ex post)
Indikator Kinerja Kecamatan Pameungpeuk yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang
akan dicapai Kecamatan Pameungpeuk dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung
NO Indikator Satuan
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
RPJMD
Tahun
1
Tahun
2
Tahun
3
Tahun
4
Tahun
5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Prosentase % 20 40 60 80 100 100
71
pemenuhan
opersional
administrasi
perkantoran
2
Prosentase
pemenuhan sarana
dan prasarana
penunjang aparatur
% 20 40 40 60 80 100
3
Prosentase
penunjang kerja
aparatur
% 20 40 40 60 80 100
4
Prosentase
pemenuhan
kualitas sumber
daya aparatur
% 20 40 40 60 80 100
5
Prosentase
ketersusunan
pelaporan capaian
kinerja dan
keuangan
% 20 40 40 60 80 100
6
Rata-rata
Prosentase angka
partisipasi murni
(APM) tingkat
Kecamatan
% 20 40 40 60 80 100
7
Rata-rata
Prosentase angka
partisipasi murni
Pendidikan Dasar
Sembilan tahun
% 20 40 40 60 80 100
8 Rata-rata
Prosentase angkat % 20 40 40 60 80 100
72
partisipasi murni
jelang pendidikan
menengah tingkat
kecamatan
9
Rata-rata
prosentase
persalinan yang
ditolong oleh tenaga
kesehatan yang
berkompeten skala
kecamatan
% 20 40 40 60 80 100
10
Prosentase jalan
mantap kabupaten
(baik dan sedang)
lingkup kecamatan
% 20 40 40 60 80 100
11
Prosentase
lingkungan rumah
sehat perumahan
% 20 40 40 60 80 100
12
Rata-rata
Prosentase usulan
program /kegiatan
kecamatan yang
ditetapkan dalam
RKPD
% 20 40 40 60 80 100
13
Prosentase Cakupan
layanan
persampahan skala
kecamatan
% 20 40 40 60 80 100
14 Prosentase
pengelolaan RTH % 20 40 40 60 80 100
15 Rata-rata
Prosentase cakupan % 20 40 40 60 80 100
73
masyarakat yang
sudah memiliki KK
lingkup Kecamatan.
Rata-ratacakupan
masyarakat yang
sudah memiliki KTP
lingkup Kecamatan
16
Rata-rata
Prosentase Jumlah
kelembagaan
organisasi
perempuan tingkat
kecamatan (LSM
dan Non LSM)
(satuan organisasi)
% 20 40 40 60 80 100
17
Prekuensi
penyuluhan
terhadap pemudan
tingkat kecamatan
% 20 40 40 60 80 100
18
Prosentase Klub
Olahraga menurut
Cabang Olahraga
tingkat Kecamatan
yang dibina
% 20 40 40 60 80 100
19
Prosentase remaja
dari ketergantungan
narkoba
% 20 40 40 60 80 100
20
Prosentase
penataan
usaha/kegiatan
dalam pengendalian
pencemaran
lingkungan
% 20 40 40 60 80 100
74
21
Rata-rata
Prosentase
masyarakat yang
mengikuti sosialisasi
kewaspadaan
dini/deteksi dini
% 20 40 40 60 80 100
22
Rata-rata
Prosentase jumlah
masyarakat yang
mengikuti sosialiasi
tentang wawasan
kebangsaan
% 20 40 40 60 80 100
23
Rata-rata
Prosentase
penanganan
kejadian bencana
Alam
% 20 40 40 60 80 100
24
Rata-rata
prosentase capaian
Retribusi
Kecamatan pada
tahun berkenaan
% 20 40 40 60 80 100
25
Rata-rata
prosentase
adminitrasi
keuangan desa
sesuai aturan.
% 20 40 40 60 80 100
26
Jumlah aplikasi yang
bisa diakses di
Kecamatan
% 20 40 40 60 80 100
27
Rata-rata Prosntase
lembaga dan
organisasi
% 20 40 40 60 80 100
75
masyarakat yang
terlibat dalam
pembangunan
tingkat desa
28
- Jumlah
desa swakarya
- Jumlah desa
swasembada
% 20 40 40 60 80 100
29
Prosentase
perbaikan system
administrasi
kearsipan
% 20 40 40 60 80 100
30
Prosentase
pemenuhan
pemeliharaan
rutin/berkala sarana
dan prasarana
kearsipan
% 20 40 40 60 80 100
76
BAB VII
PENUTUP
Renstra Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2016-2021 merupakan suatu acuan dan
panduan Kecamatan Pameungpeuk, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan
memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan. Penyelesaian isu-isu strategis yang ada
menghasilkan penetapan Tujuan dan Sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan di
tempuh dalam lima tahun kedepan, yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Rencana Strategis Kecamatan Pameungpeuk disusun sebagai rancangan kegiatan
5 (lima) tahunan pada Kecamatan Pameungpeuk yang mengacu kepada Peraturan Daerah
Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung
Tahun 2016-2021.
Renstra Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2016 – 2021 diharapkan menjadi
Kecamatan Pameungpeuk dalam meningkatkan kinerja dan pelayanannya bagi
masyarakat, serta menjdi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) Kecamatan
Pameungpeuk setiap tahun.
Keberhasilan pelaksanaan renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman
dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan
dan Program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun kedepan melalui penajaman
pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan
pembangunan yang berkualitas dan profesional.
Akhirnya dengan telah dibuatnya Rencana Strategis Kecamatan Pameungpeuk ini
diharapkan pada tahun berikutnya dapat dijadikan titik kordinat dalam pelaksanaan
tugasnya, agar di dalam pelaksanaannya kelak dapat dijadikan pedoman yang sekaligus
meruapakan suatu acuan dan komitmen yang lebih rinci bagi para pelaksananya.
77
Lampiran
Lampiran
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN PAMEUNGPEUK
MISI KE 5 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
Tujuan Sasaran Indikator Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (Output)
Data capaian pada Tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD Penanggung jawab
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Lokasi
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Belanja Rutin - - -
Terwujudny
a kualitas
dan kapabilitas
internal
Meningkat
nya
tatakelola
pemerinta
han
Prosentase
ketersediaa
n sarana
dan
prasarana
yang
memadai x xx 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
xx 1 1
Penyediaan Jasa surat menyurat
Jumlah surat masuk dan keluar
1000 Surat 600,000 1000 Surat 900,000 1000 Surat 900,000 1000 Surat 900,000 1000 Surat
900,000 1000 Surat 4,200,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 1 2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih dan internet 12 bulan 20,000,000 12 bulan 40,000,000 12 buah 25,000,000
12
bulan 25,000,000
12 bulan
25,000,00
0 60 bulan 135,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 1 3
Penyediaan jasa Kebersihan kantor
jumlah petugas kebersihan (ob) jumlah peralatan / bahan kebersihan 33 jenis 20,000,000 35 jenis 25,000,000
35
jenis 25,000,000
35 jenis 25,000,000
35
jenis
25,000,000
173 jenis 120,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 1 9
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
jumlah penyediaan jasa servis perbaikan peralatan kantor (HOK) dan pengadaan suku cadang 7 unit 5,000,000 2 unit 5,000,000
8
unit 7,000,000
8 unit 7,000,000
8
unit
7,000,000 33 unit 31,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 1 10
Penyediaan alat tulis kantor
jumlah penyediaan alat tulis kantor
29 jenis 25,000,000 30 jenis 25,000,000
30 jenis 22,269,140
30
jenis 24,099,214
35 jenis
26,134,19
1 154 jenis 122,502,545
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
78
xx 1 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
jumlah penyediann bahan cetakandan penggandaan
10 jenis 15,000,000 10 jenis 11,454,960
10 jenis 10,000,000
10
jenis 10,000,000
10 jenis
10,000,00
0 50 jenis
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 1 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
jumlah alat-alat listrik dan elektronik
6 jenis 5,000,000 6 jenis 5,000,000
7 jenis 5,000,000
7
jenis 5,000,000
7 jenis
5,000,000
33 jenis 25,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 1 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
jumlah perlatan dan perlengkapan kantor
7 jenis 30,000,000 5 jenis 40,000,000
5 jenis 30,000,000
4
jenis 30,000,000
5 jenis
30,000,00
0 26 jenis 160,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 1 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
jumlah penyediaan alat rumah tangga
1 paket 7,000,000 1 Paket 5,000,000
1 paket 5,000,000
1
paket 5,000,000
1 paket
5,000,000
5 paket 27,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 1 15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan
jumlah penyediaan bacaan dan peraturan perundang undangan( Paket) 12 bln 5,000,000 12 bln 15,000,000
12
bln 5,000,000
12 bln 5,000,000
12
bln
5,000,000 60 bln 35,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 1 17
Penyediaan makanan dan minuman
jumlah penyediaan makanan dan minuman harian pegawai rapat dan tamu(Hok) 1200 box 30,000,000 1170 Bok 25,000,000
2,000
Box 25,000,000
2,000 Box 25,000,000
2,000
Box
30,000,000
8,370 Box 135,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
26 1 18
Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Jumlah pegawai memenuhi undangantk provinsi luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota Negara dan luar provinsi jawa Barat dan ibu kota Negara (HOK)
20 HOK 10,000,000 25 HOK 25,000,000
30 Hok 10,000,000
35
Hok 15,000,000
35 Hok
15,000,00
0 145 HOK 75,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 1 19
Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran
jumlah jasa pendukung teknis(OB)
12 ob 12,000,000 12 OB 27,500,000
12 OB 27,500,000
12
OB 27,500,000
12 OB
27,500,00
0 60 OB 122,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 1 20
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja kedalam wilayah kabupaten (Hok) 210 HOK 25,000,000 300 HOK 50,000,000
300
HOk 25,000,000
300 HOk 25,000,000
300
HOk
25,000,000
1,410 HOK 150,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 1 22
Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah
jumlahn bahan baku penunjang kegiatan hari raya bersejarah( kali)
1 paket 5,000,000 1
5000000
1 paket 5,000,000
1
paket 5,000,000
1 paket
5,000,000
#REF! paket 20,000,001
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
Jumlah ####### ####### ###### ####### ####### #######
79
Terwujudny
a kualitas
dan kapabilitas
internal
Meningkat
nya
tatakelola
pemerinta
han
Prosentase
ketersediaa
n sarana
dan
prasarana
yang
memadai
x xx 2
Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur
Prosentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Penunjang aparatur(%)
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
xx 2 10
Pengadaan Mebeuler
Jumlah mebeuler kantor (jenis)
1 paket 20,000,000 1 Paket 30,000,000 - -
1 paket 60,000,000
1
paket
30,000,000
4 paket 140,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 2 42
Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor
jumlah Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor 1 unit 150,000,000 - ########
-
- -
158,062,142
1 unit 486,884,502
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 2 5
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas Roda dua dan empat(unit) 1 unit 150,000,000 - -
4
unit 120,000,000 5 270,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 2 24
Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua(unit) 13 unit 35,400,000 13 unt 40,000,000
13
unit 40,000,000
13 unit 50,837,031
13
unit
50,000,000
65 unit 216,237,031
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 2 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
jumlah pemeliharaan gedung dan dan halaman kantor 1 paket 15,000,000 1 Paket 15,000,000
1
paket 15,000,000
1 paket 10,000,000
1
paket
10,000,000
5 paket 65,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
31 2 41
Rehabilitasi sedang/berat Rumah dinas
Jumlah rehabilitasi Rumah dinas (unit)
- - -
-
Jumlah
####### ####### ###### ####### ####### #######
Terwujudnya kualitas
dan
kapabilitas
internal
Meningkat
nya
tatakelola
pemerinta
han
Prosentase
ketersediaa
n sarana
dan
prasarana
yang
memadai
x xx 03
Program peningkatan disiplin aparatur
Prosentase Penunjang Kerja aparatur (%)
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
xx 03 02
Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Jumlah penyediaan pakaian dinas(stel)
28 stel 15,000,000 35 stel 11,100,000
35 stel 14,272,500
35
stel 15,000,000
35 stel
15,000,00
0 168 stel 70,372,500
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 03 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
xx 03 04
Pengadaan pakaian KORPRI
- - -
- -
-
xx 03 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya Pakaian batik
35 stel 12,250,000
35 stel -
35
stel
35 stel 140 stel 12,250,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 03 05
jumlah penyediaan pakaian olah raga(stel)
28 stel 10,000,000 35 stel 14,000,000
35 stel 12,250,000
35
stel 12,318,175
35 stel
13,137,72
0 168 stel 61,705,895
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
Jumlah
####### ####### ###### ####### ####### #######
Terwujudny
a kualitas dan
kapabilitas
internal
Meningkat
nya
tatakelola
pemerinta
han
Prosentase pemenuhan kualitas sumber daya aparatur (%) x xx 5
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Prosentase pemenuhan kualitas sumber daya aparatur (%)
100 % 100 %
100 %
100
%
100 % 100 %
80
xx 05 01
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pengiriman peserta diklat aparatur
Jumlah kegiatan diklat aparatur (kegiatan)
5 keg 10,000,000 5 keg 10,000,000 - -
-
-
7 keg 17 keg 20,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 05 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah sosialisasi pemenuhan kapasitas aparatur(kegiatan) 2 keg 20,000,000 2 keg 20,000,000
1
keg 10,000,000
1 keg 10,000,000
1
keg
10,000,000
7 keg 70,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 05 03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah Bintek pemenuhan kapasitas aparatur (kegiatan ) 1 keg 25,000,000 1 keg 49,200,000
1
keg 48,349,500
1 keg 50,099,985
1
keg
51,902,985
5 keg 224,552,470
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
Jumlah
####### ####### ###### ####### ####### #######
Terwujudny
a kualitas
dan kapabilitas
internal
Meningkat
nya
tatakelola
pemerinta
han
Prosentase
ketersediaa
n pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
(%) x xx 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
prosentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
xx 06 01
penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen pelaporan (Lakip,Laptah,Renja ,Renstra ,Laporan Triwulan 8 dok 22,000,000 8 Dok 18,000,000
8
Dok 22,131,500
8 Dok 23,245,445
8
Dok
24,392,808
40 dok 109,769,753
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 06 02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran I dan semesteran II (Dok)
1
Dok 5,000,000
1 Dok 5,000,000
1
Dok
5,000,000 3 dok 15,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 06 03
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Terselenggara penyusunan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu setiap bulan(Dok)
1 dok 3,000,000 1 Dok 5,000,000 2 dok 8,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 06 04
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Dokumen pelaporan keuangan akhir (Dok)
1 dok 10,000,000 1 Dok 12,000,000
1 Dok 10,000,000
1
Dok 10,000,000
1 Dok
10,000,00
0 5 dok 52,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
Jumlah
####### ####### ###### ####### ####### #######
Jumlah Belanja Rutin
####### ####### ###### ####### ####### #######
1
Urusan Wajib
1 1
Pendidikan
-
Terwujudnya Kecamatan Pameungpeuk yang Maju dan Mandiri
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan
Meningkatnya rata-rata angka partisipasi murni (APM) tingkat Kecamatan
1 1 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rata rata angka partisipasi murni (APM) tingkat kecamatan (%)
100 % ####### #######
81
xx 15 65
Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah peserta didik dalam fasilitasi untuk mengikuti pendidikan anak usia dini (orang)
60 orang 25,000,000 #######
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
1 01 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
100 % ####### #######
xx 16 73
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
Jumlah peserta didik dalam fasilitasi untuk mengikuti pendidikan dasar (orang)
60 orang 25,000,000 #######
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
1 1 17
Program Pendidikan Menengah
Rata rata angka partisipasi murni jenjang Pendidikan Menengah tingkat kecamatan (%)
100 % ####### 100 % ###### 100 % ####### 100 % ####### #######
xx 17 67
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi Pendidikan Menengah
Jumlah sosialisasi fasilitasi untuk mengikuti pendidikan menengah tingkat kecamatan (orang) 1 keg 50,000,000
1
keg 53,045,000
1 keg 54,636,350
1
keg
56,275,441
4 keg 213,956,791
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
1 02
Kesehatan
- - -
Meningkatnya Kesehatan ibu dan anak
1 2 32
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Prosentase persalinan yang di tolong oleh tenaga kesehatan yg berkopenten skala kecamatan (%)
100 % ####### 100 % ####### 100 % ###### 100 % ####### 100 % ####### 100 % #######
xx 32 1
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
Jumlah ibu hamil yang difasilitasi untuk persalinan oleh tenaga kesehatan 1 keg 30,000,000 80 orang 30,000,000
80
orang 31,827,000
80 orang 32,781,810
80
orang
33,765,264
321 orang 158,374,074
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
1 03
Pekerjaan Umum
Jumlah pembangunan saluran drainase
1 3 16
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Prosentase pembangunan saluran drainase
100 ####### - - - -
100 % #######
xx 16 03
Pembangunan Drainase gorong-gorong yang dibangun(M)
Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun(m) 90 mtr 120,000,000 - - -
-
90 mtr 120,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
82
1 04
Perumahan
- - -
Meningkatnya kawasan lingkungan sehat perumahan 1 04 16
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Prosentase Lingkungan Rumah sehat Perumahan
100 % ####### 100 % ####### 100 % ###### 100 % ####### 100 % ####### 100 % #######
xx 16 07
Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan
Jumlah rumah yang sesuai dengan kriteria sehat
50 org 30,000,000 50 oramg 25,000,000
50 orang 31,827,000
50
orang 32,781,810
50 orang
33,765,26
4 250 orang 153,374,074
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
Rata rata prosentase usulan Program / kegiatan Kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD (%)
1 6 21
Program perencanaan pembangunan daerah
Rata rata prosentase usulan Program / kegiatan Kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD (%)
100 % ####### 100 % ####### 100 % ###### 100 % ####### 100 % ####### 100 % #######
xx 21 01
Pengembangan partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan kebijakan Layanan publik
Jumlah usulan yang diakomodir oleh RKPD (Kegiatan)
120
usulan
40,000,000 128 usulan 50,000,000
135
usula
n 42,436,000
140
usula
n 43,709,080
145
usula
n
45,020,35
2 668 usulan 221,165,432
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
1 8
Lingkungan Hidup
- - -
Prosentase cakupan pelayanan persampahan (%) 1 8 15
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Prosentase cakupan pelayanan persampahan (%)
100 % ####### 100 % ####### 100 % ###### 100 % ####### 100 % ####### 100 % #######
xx 15 10
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Jumlah sarana dan prasarana persampahan
xx 15 11
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan pengelolaan persampahanpembinaan pemuda(orang) 80 org 25,000,000 80 orang 25,000,000
80
orang 26,522,500
80 orang 27,318,175
80
orang
28,137,720
400 orang 131,978,395
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
Jumlah Ruang Terbuka Hijau
1 8 24
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Prosentase pengelolaan RTH
100 % ####### #######
Sosialisasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi RTH (orang) 50 Orang 25,000,000 25,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 24 06
Pemeliharaan RTH
Jumlah RTH yang terpelihara
1 lingkunga
n 25,000,000 25,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
83
1 10
Kependudukan dan Catatan Sipil
- - -
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik
Ideks Kepuasan Masyarakat
1 10 15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Rata rata prosentase cakupan masyarakat yang sudah memiliki KK dan e-KTP lingkup Kecamatan (%)
100 % ####### 100 % ####### 100 % ###### 100 % ####### 100 % ####### 100 % #######
xx 15 08
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
Jumlah masyarakat yang terlayani dalam pelayanan paten malam
1500 org 1500 Orang 12,300,000
1,500 orang 13,045,000
1,500 orang 14,636,350
1,500 orang
16,275,44
1 7,500 orang 56,256,791
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 15 08
Peningkatan layanan Publik dalam bidang kependudukan(pelayanan KTP,KK dan pelaksanaan penerapan E-KTP)
Jumlah sosialisasi kebijakan kependudukan (Kegiatan)
2 keg 50,000,000 2 keg 30,000,000
2 keg 40,000,000
2
keg 40,000,000
2 keg
40,000,00
0 2 keg 200,000,000
1 11
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- - -
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan
Jumlah kelembagaan/ organisasi perempuan
1 11 18
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Rata-rata jumlah kelembagaan organisasi perempuan tingkat Kecamatan (Lsm/ non Lsm,organisasi) (orang)
100 % ####### 100 % ####### 100 % ###### 100 % ####### 100 % ####### 100 % #######
xx 18 01
Kegiatan pembinaan Organisasi Perempuan
Jumlah Pembinaan organisasi Perempuan (kegiatan) 5 keg 50,000,000 5 keg 25,000,000
5
keg 20,000,000
5 keg 20,000,000
5
keg
20,000,000
25 keg 135,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 18 03
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
Jumlah ibu rumah tangga yang mendapat penyuluhan membangun keluarga sejahtera
30 org 60 Orang 30,000,000
60 orang 23,045,000
60
orang 24,636,350
60 orang
26,275,44
1 270 orang 103,956,791
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 18 06
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah organisasi perempuan yang terevaluasi 6 keg 6 keg 15,000,000
6
keg 10,000,000
6 keg 10,000,000
6
keg
10,000,000
6 keg 45,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
1 18
Kepemudaan dan Olahraga
- - -
Jumlah pembinaan terhadap pemuda 1 18 16
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Frekuensi penyuluhan terhadap pemuda tingkat kecamatan 100 % ####### 100 % ####### 100 % ###### 100 % ####### 100 % ####### 100 % #######
84
xx 16 01
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Jumlah peserta pembinaan pemuda (orang) 20 orang 15,000,000 20 orang 15,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 16 08
Pameran prestasi hasil karya pemuda
Jumlah hasil karya pemuda yang dipamerkan (jenis)
20 jns 20,000,000 20 jenis 20,000,000
20 jenis 21,218,000
20
jenis 21,854,540
20 jenis
22,510,17
6 100 jenis 105,582,716
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
Jumlah klub olah raga yang berprestasi
1 18 20
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Prosentase klub olahraga menurut cabang olahraga tingkat kecamatan yang dibina
####### 100 % ####### 100 % ###### 100 % ####### 100 % ####### 100 % #######
xx 20 04
Pembinaan cabang olah raga prestasi di tingkat daerah
Jumlah cabang olah raga berprestasi yang dibina (Cabor)
1 cabor 20,000,000 1 cabor 20,000,000
1 cabor 20,000,000
1
cabor 20,000,000
1 cabor
20,000,00
0 5 cabor 100,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 20 14
Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat
Jumlah cabang olah raga yang berkembang di masyarakat(Cabor)
2 cabor 25,000,000 2 cabor 25,000,000
3 cabor 27,740,500
3
cabor 29,172,715
3 cabor
30,647,89
6 13 cabor 137,561,111
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
Prosentase remaja dari ketergantungan narkoba 1 18 18
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
Prosentase remaja dari ketergantungan narkoba 100 % ####### #######
xx 18 01
Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
Jumlah pemuda yang mendapat penyuluhan narkoba 50 orang 25,000,000 50 orang 25,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
1 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
% - - -
Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 19 15
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Persentase pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan ` 100 % ####### #######
xx 15 03
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan keamanan dan kenyamanan lingkungan 50 orang 30,000,000 50 orang 30,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
Prosentase penurunan tingkat kriminalitas di masyarakat
1 19 16
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Prosentase penurunan tingkat kriminalitas di masyarakat
100 ####### 100 % ####### 100 % ###### 100
####### 100 % ####### 100 % #######
85
xx 16 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Jumlah personil linmas yang mendapat pembinaan (Orang)
80 org 30,000,000 80 Orang 30,000,000
80 orang 30,000,000
30
orang 30,000,000
30 orang
30,000,00
0 300 orang 150,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 16 04
Peningkatan kapasitas dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa (OB)
Jumlah Personil yang melaksanakan siskamswakarsa
720 org 40,000,000 1000 HOK 40,000,000
1,000 HOK 44,263,000
1,000
HOK 46,490,890
1,500 HOK
48,785,61
7 5,220 HOK 219,539,507
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
Prosentase masyarakat yang mengikuti kegiatan
wawasan kebangsaan
1 19 17
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Prosentase jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan
100 % ####### 100 % ####### 100 % ###### 100 % ####### 100 % ####### 100 % #######
xx 17 01
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan Beragama
Frekwensi kegiatan peringatan hari besar islam,tarling,dan forum ulama umaro (keg) 2 keg 40,000,000 2 keg 35,000,000
2
keg 35,000,000
2 keg 35,000,000
2
keg
36,000,000
10 keg 181,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 17 03
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Frekwensi kegiatan peringatan hari besar Nasional dan pameran(kegiatan)
2 keg 50,000,000 3 keg 40,000,000
3 keg 60,481,000
3
keg 63,345,430
3 keg
65,295,79
3 14 keg 279,122,223
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
Prosentase Penanganan Kejadian Bencana Alam (%)
19 #
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Prosentase Penanganan Kejadian Bencana Alam (%)
100 % ####### 100 % ####### 100 % ###### 100 % ####### 100 % ####### 100 % #######
xx 22 01
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
Jumlah kegiatan di titik rawan bencana alam yang terpantau 5 keg 10,000,000
5
keg 10,609,000
5 keg 10,927,270
5
keg
11,255,088
20 keg 42,791,358
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
xx 22 03
Pengadaan Sarana dan Prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/kor
ban bencana alam
Jumlah dan jenis sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam di Kecamatan (Unit) 1 unit 10,000,000 1 unit 10,000,000 2 unit 20,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
1 #
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
- -
86
Prosentase capaian dan retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan
1 # 17
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Prosentase capaian dan retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan
100 % ####### 100 % ####### 100 % ###### 100 % ####### 100 % ####### 100 % #######
xx 17 19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Rata-rata Capaian retribusi pada tahun berkenan
55 Wr 10,000,000 60 WR 20,000,000
50 WR 10,609,000
50
WR 10,927,270
50 WR
11,255,08
8 265 Wr 62,791,358
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
1 # 19
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
100 % ####### 100 % 100 % 100 % 100 % #######
xx 19 01
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
Jumlah Perdes/APBDES yang memenuhi aturan 18 perdes 50,000,000 50,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
Manajemen Pelaksanaan KDH
1 # 20
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Prosentase pelimpahan kewenangan bupati kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan (%)
100 % ####### 100 % ####### 100 % ###### 100 % ####### 100 % ####### 100 % #######
xx 20 03
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Jumlah Urusan yang dilaksanakan oleh kecamatan
6 ursn 200,000,000 5 urusan 115,900,000
5
urusa
n 212,180,000
5
urusa
n 218,545,400
5
urusa
n
225,101,7
62 26 urusan 971,727,162
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
Meningkatnya pemanfaatan TIK
1 # 23
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Jumlah aplikasi yang bisa diakses di kecamatan
100 % ####### 100 % 100 % 100 % 100 % #######
xx 23 01
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
Jumlah sistem informasi terhadap layanan publik
1 keg 45,000,000 1 HOK 45,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
1 #
Pemberdayaa
n Masyarakat Desa
- - -
Prosentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tingkat kecamatan (%)
1 # 15
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Prosentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tingkat kecamatan (%)
100 % ####### 100 % ####### 100 % ###### 100 % ####### 100 % ####### 100 % #######
87
xx 15 01
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
Jumlah penyuluhan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 1 keg 30,000,000 1 keg 30,000,000
1
keg 31,827,000
1 keg 32,781,810
1
keg
33,765,264
keg lemb 158,374,074
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
Prosentase aparatur yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa (%)
1 # 18
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Prosentase aparatur yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa (%)
100 % ####### 100 % ####### 100 % ###### 100 % ####### 100 % ####### 100 % #######
xx 18 02
Pelatihan
aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
Jumlah aparatur
pemerintah desa yang mendapat pelatihan bidang pengelolaan keuangan desa
60 orang 30,000,000 60 orang 32,000,000 60 orang 33,000,000 60 orang
34,000,000
240 orang 129,000,000
xx 18 03
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
Jumlah aparatur pemerintahan desa (orang)
80 orang 60,000,000 60 orang 30,000,000 60 orang 31,654,000 60 orang 32,563,620 60 orang
33,530,529
320 orang 187,748,149
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
1 #
Kearsipan
Meningkatnya manajemen kearsipan
1 # 15
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Prosentase perbaikan sistem administrasi kearsipan
100 % ####### 100 % #######
xx 15 05
Pengadaan sarana penyimpanan
Jumlah sarana penyimpanan arsip (paket) 1 paket 25,000,000 - 1 paket 25,000,000
Kec.Pameungpeu
k
Kec.Pameungpeu
k
1 # 17
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan
Prosentase pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 100 % ####### 100 % 100 % 100 % 100 % #######
xx 17 02
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
Jumlah sarana arsip yang terpelihara (paket)
1 paket 10,000,000 1 paket 10,000,000
Kec.P
ameungpeu
k
Kec.P
ameungpeu
k
1 25
Komunikasi dan Informatika
JUMLAH II ####### ####### ###### ####### ####### #######
JUMLAH I ####### ####### ###### ####### ####### #######
JUMLAH ####### ####### ###### ####### ####### #######
-
-
88
Mengetahui
an. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG
Pameungpeuk, Nopember 2017
Kabid Renbang Kesos dan Pemerintahan Verifikator
CAMAT PAMEUNGPEUK,
Drs. ASEP SURYADI
NIP. 19730804 199202 1 001
89
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN PAMEUNGPEUK Jalan Raya Banjaran No. 544 Tlp.(022) 5940002 Pameungpeuk 40376
Email : Kec_Pameungpeuk@yahoo,com
KEPUTUSAN
CAMAT KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 800/Kep- /2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN KECAMATAN PAMEUNGPEUK
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016-2021
CAMAT PAMEUNGPEUK
Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) memuat arah kebijakan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun;
b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menangani urusan penunjang pemerintahan (perencanaan) Kabupaten Bandung disusun untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Pameungpeuk tahun 2017-2021 berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
c. bahwa sesuai dengan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Renstra PD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Tahun 2017-2021 Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Pameungpeuk tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menangani urusan penunjang pemerintahan (perencanaan) Kabupaten Bandung Tahun 2017-2021.
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
90
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021.
91
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Tahun 2016-2021
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Pameungpeuk Tahun
2016-2021.
KEDUA : Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Pameungpeuk Tahun 2016-2021
disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
KETIGA : Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sebagaimana dimaksud
pada diktum KEDUA berkedudukan dan berfungsi sebagai landasan bagi unit
kerja di lingkungan Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung dalam
melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
PD yang telah ditetapkan
KEEMPAT : Rencana Strategis Perubahan Kecamatan PameungpeukKabupaten Bandung
Tahun 2016 – 2021 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Kecamatan
Pameungpeuk Kabupaten Bandung
KELIMA : Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung
Tahun 2016- 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan
perubahan sebagaimana mestinya
Ditetapkan di Pameungpeuk Pada tanggal Juni 2017
Camat Pameungpeuk
Drs.Asep Suryadi Pembina
NIP. 19730804 199202 1 001