tahun 2013 - bappeda.sintang.go.idbappeda.sintang.go.id/admin/dokumen/rkpd/rkpd_2013.pdf · daftar...
TRANSCRIPT
Tema:
“PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI
PENINGKATAN KUALITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DASAR YANG SERASI DAN SEIMBANG, KETAHANAN
PANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT”
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2012
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2013
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
i
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ............................................................................................................
DAFTAR TABEL ......................................................................................................
Halaman
i
ii
BAB 1 PENDAHULUAN
A.
B.
C.
D.
E.
Latar Belakang ......................................................................
Dasar Hukum ........................................................................
Hubungan Antar Dokumen ...................................................
Sistematika Dokumen RKPD ...............................................
Maksud dan Tujuan ..............................................................
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
1
1
3
3
4
BAB 2 EVALUASI HAIL PELAKSANAAN RKPD 2011 DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
A.
B.
C.
Gambaran Umum Kondisi Daerah ........................................
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
Tahun 2011 dan Realisasi RPJMD 2011-2015 ..................
Permasalahan Pembangunan Daerah Tahun 2012 ..........
2
2
2
-
-
-
1
2
3
BAB 3 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
A.
B.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .........................................
Arah Kebijakan Keuangan Daerah .......................................
3
3
-
-
1
11
BAB 4 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2013
A.
B.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan ....................................
Prioritas Pembangunan ........................................................
4
4
-
-
1
4
BAB 5 RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2013 ................................................................................
5
-
1
BAB 6 PENUTUP ...................................................................................... 6 - 1
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
ii
DAFTAR TABEL
Halaman
2.1. Realisasi Belanja Langsung pada Setiap SKPD Tahun 2011 .............. 2 - 3
2.2. Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011 – 2015 .................. 2 - 4
3.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang Menurut Sektor Tahun
2006 – 2010 (Persen) .............................................................................
3
-
1
3.2. Struktur Perekonomian Kabupaten Sintang Tahun 2006 – 2010
(Persen) .....................................................................................................
3 - 2
3.3. Perkembangan PDRB Per Kapita Tahun 2006 – 2010 ....................... 3 - 3
3.4. Indeks Harga Implisit dan Laju Inflasi Kabupaten Sintang dan
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 – 2010 ...................................
3
-
3
3.5. Indeks LQ Kabupaten Sintang Terhadap Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2010 .............................................................................................
3
-
4
3.6. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Sintang Tahun 2010
– 2014 .....................................................................................................
3 - 12
3.7. Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Sintang Tahun 2010 –
2014 .........................................................................................................
3 - 12
4.1. Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan .................... 4 - 3
4.2. Penjelasan Program Pembangunan Daerah ......................................... 4 - 5
5.1. Program Prioritas SKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013 ................... 5 - 2
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Pendahuluan Bab 1 - 1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa salah satu perencanaan
pembangunan daerah yang harus disusun oleh daerah adalah Rencana
Tahunan Daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Dalam proses penyusunan RKPD, terlebih dahulu disusun Rancangan RKPD
yang disusun oleh BAPPEDA selaku institusi perencanaan pembangunan di
daerah. Rancangan RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan
perkiraan maju. Sehingga RKPD harus mencerminkan aktualisasi dari visi dan
misi pembangunan daerah seperti tertuang dalam RPJMD pada tahun yang
direncanakan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat : Rancangan kerangka ekonomi
daerah yang memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan
dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun
sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan, Program prioritas
pembangunan daerah yang memuat program-program yang berorientasi pada
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang
berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan,
Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber
dari APBD yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan
kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari
tahun anggaran yang direncanakan.
B. Dasar Hukum
Dalam menyusun RKPD Kabupaten Sintang tahun 2013 ini mengacu
pada landasan hukum sebagai berikut:
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Pendahuluan Bab 1 - 2
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (RKP);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun
2006-2026;
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Pendahuluan Bab 1 - 3
18. Peraturan Bupati Sintang Nomor 47 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun
2011-2015.
C. Hubungan Antar Dokumen
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan
rencana kerja tahunan daerah tentunya merupakan penjabaran dari RPJMD
Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015.
D. Sistematika Dokumen RKPD
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
Bab 1 Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Hubungan Antar Dokumen
D. Sistematika Dokumen RKPD
E. Maksud dan Tujuan
Bab 2 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011 DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
A. Gambaran Umum Kondisi Daerah
B. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
Tahun 2011 dan Realisasi RPJMD Tahun 2011-2015
C. Permasalahan Pembangunan Daerah
Bab 3 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Bab 4 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN
2013
A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
B. Prioritas Pembangunan
Bab 5 RENCANA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2013
Bab 6 PENUTUP
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Pendahuluan Bab 1 - 4
E. Maksud dan Tujuan
Maksud Penyusunan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
adalah:
1. Untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang
dilaksanakan SKPD berdasarkan Renstra SKPD yang mengacu pada
kebijakan pada RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2011-2015.
2. Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam proses
perencanaan pembangunan tahunan daerah.
3. Menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
pembangunan daerah.
Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Sintang Tahun
2013 adalah:
1. Tersusunnya RKPD Kabupaten Sintang sesuai dengan kebutuhan dan
aspirasi masyarakat;
2. Tersusunnya prioritas program pembangunan Kabupaten Sintang pada
tahun 2013 yang mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Sintang
Tahun 2011-2015.
3. Terwujudnya sinergi antara perencanaan pembangunan daerah dan
penganggaran pembangunan daerah tahun 2013.
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2011 Bab 2 - 1
BAB 2
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011 DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
A. Gambaran Umum Kondisi Daerah
1. Aspek Geografi dan Demografi
Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten bagian timur
di Provinsi Kalimantan Barat yang dilalui oleh garis Khatulistiwa dengan
Ibu kotanya Sintang, terletak di antara 1o05’ Lintang Utara dan 0o46’
Lintang Selatan serta 110o50’ Bujur Timur dan 113o20’ Bujur Timur.
Kabupaten ini memiliki luas wilayah 21.635 km². Letak geografisnya yaitu
Utara: berbatasan dengan Serawak, Malaysia Timur, dan Kabupaten
Kapuas Hulu, Selatan: berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan
Kabupaten Melawi, serta Kabupaten Ketapang, Timur: berbatasan dengan
Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas Hulu dan Barat: berbatasan
dengan Kabupaten Ketapang, Sanggau dan Sekadau.
Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang memiliki luas
wilayah ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten
Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Luas wilayah Kabupaten Sintang
yaitu 21.635 km². Dari luas tersebut, sebagian besar merupakan wilayah
perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km² atau 62,74 persen.
Kabupaten Sintang dilalui oleh dua sungai besar, yaitu Sungai
Kapuas dan Sungai Melawi. Selain sungai juga terdapat empat gunung
yang cukup tinggi, yaitu: Gunung Batu Raya (tinggi 2.278 m) di Kecamatan
Serawai, Gunung Batu Maherabut (tinggi 1.170 m), Gunung Batu Baluran
(tinggi 1.556 m), dan Gunung Batu Sambung (tinggi 1.770m) di
Kecamatan Ambalau. Seluruh wilayah Kabupaten Sintang terbagi menjadi
14 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 281 Desa. Kecamatan-kecamatannya
adalah: Ambalau, Binjai Hulu, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kelam
Permai, Ketungau Hilir, Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Sungai Tebelian,
Sepauk, Serawai, Tempunak dan Kecamatan Sintang. Kecamatan
Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah berbatasan langsung dengan
Malaysia.
Karena rentang kendali Propinsi Kalimantan Barat yang cukup luas
yaitu mencakup 14 kabupaten/kota, maka Kalimantan Barat diwacanakan
untuk dimekarkan menjadi 1 Propinsi Baru di wilayah Timur yaitu Propinsi
Kapuas Raya. Selain itu Kabupaten Sintang juga memiliki arti yang
strategis dalam pengembangan kawasan di wilayah timur Kalimantan
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2011 Bab 2 - 2
Barat. Karena letaknya yang sangat strategis yaitu berada di tengah 5
(lima) kabupaten di wilayah timur, juga berbatasan langsung dengan
negara Malaysia yaitu Malaysia Timur. Dan Kabupaten Sintang juga
diwacanakan sebagai ibukota Propinsi Kapuas Raya apabila nantinya
Provinsi Kalimantan Barat dimekarkan menjadi Propinsi Baru.
Selain itu itu juga karena, memiliki arti yang strategis dengan
wilayah perbatasan, maka Kabupaten Sintang juga telah diwacanakan
untuk dimekarkan kembali sehingga wacana persiapan Kabupaten
Ketungau telah mulai dipersiapkan.
Jumlah penduduk Kabupaten Sintang hasil Sensus Penduduk
2010 sebanyak 364.759 jiwa atau rata-rata jumlah penduduk per
desa/kelurahan sebanyak 1.271 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk
sebesar 1,61% per tahun periode 2000-2010. Penduduk ini tersebar di
empat belas kecamatan, namun persebarannya tidak merata. Jumlah
penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sintang (59.410 atau 15,72%),
dan jumlah ini hampir lima kali lipat dari jumlah penduduk di Kecamatan
Binjai Hulu (11.332 atau 3,26%). Secara keseluruhan jumlah penduduk
laki-laki lebih banyak daripada perempuan (sex ratio 107) dan kondisi ini
terdapat di semua kecamatan. Kabupaten Sintang dapat dikategorikan
pada berpenduduk jarang karena kepadatan penduduknya baru mencapai
17 jiwa/km2. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan
Sintang (214 jiwa/km2) dan terendah berada di kecamatan Ambalau (2
jiwa/km2). Berdasarkan data Lembaga PPD Kabupaten Sintang tahun
2009, penduduk yang memiliki KTP baru mencapai 78,64%. Kepemilikan
akte lahir meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya dan kini sudah
mencapai 44,55%.
2. Fokus Kesejahteraan Sosial
a. Pendidikan
Pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Sintang dapat dilihat
dari beberapa indikator. Jika pada tahun 2006 angka kelulusan siswa
pada semua jenjang pendidikan berada pada kisaran 80,70–98,06
maka pada tahun 2010 angka kelulusan siswa sudah di kisaran
91,89–98,92%. Angka kelulusan tertinggi pada jenjang pendidikan
SD/MI (98,92%) dan terendah (90,70%) pada jenjang SMP/MTs.
Terkait kelulusan tersebut, angka rata-rata lama sekolah penduduk
bertambah menjadi 6,59 tahun pada tahun 2010 dari 5,5 tahun di
tahun 2005. Pada periode yang sama, rata-rata nilai UAN siswa
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2011 Bab 2 - 3
menunjukkan peningkatan, kecuali SMP/MTs mengalami sedikit
penurunan. Rata-rata nilai UAN SD/MI meningkat dari 5,82 menjadi
6,00; SMP/MTs menurun dari 4,76 menjadi 4,75; SMA/MA meningkat
dari 4,48 menjadi 5,55 dan SMK meningkat dari 4,92 menjadi 6,90.
Pada tahun 2010, Angka Partisipasi Kasar (APK) pada semua jenjang
pendidikan menunjukkan peningkatan. APK SD/MI meningkat tajam
dari 109,17% (2006) menjadi 118,19% (2010). Pada periode yang
sama APK SMP/MTs meningkat dari 81,22% menjadi 88,18%, APK
SMA/MA dari 32,02 menjadi 29,84% dan SMK meningkat dari 4,22%
menjadi 10,42%.
Gambar 2.1
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sintang
Tahun 2006 - 2010
Seiring dengan kenaikan APK, Angka Partisipasi Murni (APM) pada
semua jenjang pendidikan juga mengalami peningkatan pada periode
yang sama. APM SD/MI meningkat dari 85,35% menjadi 93,64% pada
tahun 2009, APM SMP/MTs meningkat dari 48,90% menjadi 59,68
persen, APM SMA/MA bertambah dari 20,97% menjadi 23,97% dan
APM SMK bertambah dari 3,29% menjadi 3,95%.
Gambar 2.2
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Sintang
Tahun 2006 - 2010
0
20
40
60
80
100
120
2006 2010
109,17118,21
81,2284,59
32,02 29,84
4,2210,42
SD/MI
SMP/MTs
SMA/MA
SMK
0
20
40
60
80
100
2006 2010
85,3593,64
48,959,68
20,9723,97
3,29 3,95
SD/MI
SMP/MTs
SMA/MA
SMK
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2011 Bab 2 - 4
Pada tahun 2010 untuk jenjang pendidikan SD, jumlah bangunan
sekolah sebanyak 389 unit dengan jumlah guru sebanyak 3.265
orang dan rasio murid terhadap guru sebesar 18,43 artinya setiap
guru melayani 18 murid. Sementara itu pada tahun yang sama jumlah
SLTP sebanyak 90 unit dengan jumlah guru sebanyak 1.114 orang
dan rasio murid terhadap guru sebesar 14,15 artinya setiap guru
melayani 14 murid. Selanjutnya, jumlah SLTA sebanyak 39 unit
dengan guru sebanyak 712 orang dan rasio murid terhadap guru
sebesar 12,58 artinya setiap guru melayani 12 siswa. Perbandingan
guru dan murid di Kabupaten Sintang dalam 5 tahun terakhir (2006 –
2010) dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :
Tabel 2.1
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Sintang Tahun 2006 - 2010
NO Jenjang Pendidikan 2006 2007 2008 2009 2010
1 SD/MI
1.1. Jumlah Guru 2.881 3.120 2.795 2.795 3.265
1.2. Jumlah Murid 53.762 55.639 57.266 58.829 60.172
1.3. Rasio 18,66 17,83 20,49 21,05 18,43
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah Guru 862 938 919 919 1.114
2.2. Jumlah Murid 12.332 12.984 14.060 15.673 15.768
2.3. Rasio 14,30 13,84 15,30 17,05 14,15
3 SMA/MA
3.1. Jumlah Guru 512 462 478 478 712
3.2. Jumlah Murid 6.993 4.269 6.542 9.722 8.942
3.3. Rasio 13,66 9,24 13,68 20,34 12,56
Sumber : KDA Kabupaten Sintang, 2011
b. Kesehatan
Dalam beberapa tahun terakhir indikator kesehatan di Kabupaten
Sintang mengalami peningkatan. Angka Kematian Bayi (AKB)
menunjukkan penurunan dari 54 per 1000 kelahiran hidup tahun
2004 menjadi 39 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2010. Angka
Kematian Ibu (AKI) tergolong tinggi yakni 410 per 100.000 kelahiran
hidup. Angka Kematian Balita (AKABA) tahun 2010 relatif rendah 8,80
per 1000 kelahiran hidup. Seiring dengan penurunan AKB, Usia
Harapan Hidup (UHH) bertambah dari 66,4 tahun pada tahun 2004
menjadi 68,32 tahun pada tahun 2010.
Sarana dan prasarana kesehatan masih terbatas kuantitas dan
kualitasnya. Hingga 2010 sarana dan prasarana kesehatan yang
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2011 Bab 2 - 5
tersedia adalah RSUD 2 unit, Puskesmas 20 buah (meliputi
puskesmas non perawatan 14 buah dan perawatan 6 buah),
puskesmas pembantu 85 buah, Balai Pengobatan 8 buah dan
Polindes 105 buah, poskesdes 103 buah dan Pusat Pelayanan Gizi
Buruk (PPGB) 1 buah.
Sementara itu tenaga kesehatan yang tersedia pada tahun 2010
masih relatif terbatas. Tenaga kesehatan yang dimiliki pemerintah
Kabupaten Sintang hingga yaitu Tenaga Medis (dokter spesialis 5
orang, dokter umum 32 orang, dokter gigi 9 orang), Tenaga
Kefarmasian (apoteker 10 orang, D3 Farmasi dan Ass. Apoteker 21
orang), Tenaga Keperawatan 410 orang, Tenaga Bidan 155 orang,
Tenaga Gizi 23 orang, Tenaga Sanitasi 21 orang, Tenaga Kesehatan
Masyarakat 24 orang dan Tenaga Teknis Medis 38 orang.
3. Kondisi Infrastruktur Dasar
Mengenai infrastruktur jalan berdasarkan jenis permukaan di Kabupaten
Sintang dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini.
Tabel 2.2
Infrastruktur Jalan di Kabupaten Sintang
Status Panjang Jalan
(Km) Rasio (%)
Jenis Permukaan
Aspal Kerikil Tanah Lainnya
Nasional 193,56 6,20 193,56 - - -
Provinsi 135,30 4,36 76,43 - 52,87 6,00
Kabupaten 1.099,34 35,20 381,20 55,10 741,51 -
Desa 1.694,53 54,27 30,90 90,99 1.560,29 12,40
Jumlah 3.122,73 603,62 146,09 2.354,17 18,40
Sumber : KDA Kabupaten Sintang, 2011
Untuk kondisi jalan yang ada dalam 3 tahun teakhir, dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.
Tabel 2.3
Panjang Jalan Kabupaten Sintang Menurut Kondisi Jalan
Tahun 2008-2010 (Kilometer)
No. Kondisi Jalan 2008 2009 2010
1 Baik 391,87 531,97 433,77
2 Sedang 774,28 745,83 773,37
3 Rusak 1.001,23 732,20 800,13
4 Rusak Berat 955,39 1.112,78 1.115,49
Jumlah 3.122,78 3.122,78 3.122,78 Sumber : KDA Kabupaten Sintang, 2011
Adapun infrastrukut pada sumber daya air, mengenai air bersih
merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi penduduk baik untuk
memasak/minum maupun mencuci/mandi. Bagi daerah Kabupaten
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2011 Bab 2 - 6
Sintang, khususnya di daerah pedalaman secara tradisional penggunaan
air bersih masih bersumber dari sungai/danau dan air hujan. Akan
tetapi di sebagian kecamatan air bersih dikelola sebagai komoditas
industri oleh PDAM. Untuk menyediakan sarana air bersih dan sehat,
Perusahaan Daerah Air Minum terus berupaya meningkatkan
peranannya.
Perkembangan jumlah pelanggan air minum dari tahun 2006 hingga
tahun 2010 di Kabupaten Sintang telihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.4
Banyaknya Pelanggan Air Minum Menurut Jenis Pelanggan
Tahun 2006-2010
No. Jenis Pelanggan 2006 2007 2008 2009 2010
1 Rumah Tangga 3.219 3.017 3.206 3.053 2.513
2 Sosial 26 26 23 23 47
3 Kantor Pemerintah 46 47 49 56 83
4 Niaga Besar 165 189 198 361 240
5 Niaga Kecil 388 369 367 276 318
6 Industri - - - - 1
7 Hidran Air 11 11 11 6 -
Jumlah 3.855 3.659 3.854 3.775 3.202 Sumber : KDA Kabupaten Sintang, 2011
4. Kondisi Pertanian
Potensi lahan untuk pengembangan tanaman pangan di Kabupaten
Sintang cukup besar. Pada tahun 2010 produksi padi (padi sawah dan
ladang) di Kabupaten Sintang sebesar 90.820 ton dengan luas panen
sebesar 33.089 Ha dan rata-rata produksi sebesar 27,45 kuintal/Ha.
Produksi padi terbesar yaitu padi sawah sebesar 68.918 ton dengan luas
panen sebesar 20.355 Ha dan rata-rata produksi sebesar 33,86
kuintal/Ha. Sedangkan sisanya adalah padi ladang dengan produksi
sebesar 21.902 ton dengan luas panen sebesar 12.734 Ha dan rata-rata
produksi sebesar 17,20 kuintal/Ha. Untuk tanaman palawija produksi
yang mengalami peningkatan hanya ubi jalar sebesar 10,39persen,
sedangkan yang lain mengalami penurunan yaitu jagung 6,94 persen,
kedelai 11,76 persen, kacang tanah 4,20 persen, kacang hijau 35,85
persen dan ubi kayu 17,55 persen
Di bidang kehutanan, Kabupaten Sintang merupakan salah satu
kabupaten yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas yaitu sekitar
21,99 persen dari luas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Barat
(9.178.760 ha).
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2011 Bab 2 - 7
Gambar 2.3
Luas Kawasan Hutan Kabupaten Sintang
Luas kawasan hutan Kabupaten Sintang berdasarkan Rencana Tata
Ruang Wilayah pada tahun 2010 seluas 2.163.920 Ha. Pemanfaatan
terbesar untuk pertanian lahan kering yaitu 8,58 persen yang lainnya
sebesar 29,01 persen untuk hutan produksi terbatas sebesar 20,47
persen untuk hutan lindung, sisanya untuk hutan produksi biasa dan
taman nasional.
Sedangkan di bidang perkebunan, hasil perkebunan yang diutamakan
untuk menunjang keperluan industri yaitu tanaman karet dan kelapa
sawit. Peningkatan produksi tanaman karet diusahakan melalui Program
Pengembangan Perkebunan Rakyat. Jumlah petani karet rakyat
mendominasi popluasi petani perkebunan di Kabupaten Sintang. Pada
tahun 2010 jumlah petani karet sebesar 39.998 orang, petani sawit
11.288 orang, petani lada 2.862 orang, petani kelapa hibrida 1.710
orang, petani kelapa dalam 1.419 orang, petani kapuk/randu 1.336
orang dan petani kopi 1.093 orang.
Perkembangannya selama lima tahun terakhir cukup pesat, hal ini dapat
dilihat dari peningkatan luas areal maupun produksinya. Luas arel
perkebunan pada tahun 2010 didominasi oleh karet dan kelapa sawit.
Luas tanaman Karet pada tahun 2010 adalah 81.635 Ha dan luas
tanaman kelapa sawit adalah 74.673 Ha. Pada tahun 2009 produksi
tanaman karet sebesar 34.600,74 ton dan pada tahun 2010 mengalami
peningkatan menjadi 34.719,64 ton.
Produksi tanaman kelapa sawit pada tahun 2009 sebesar 503.355,85
ton, sedangkan pada tahun 2010 meningkat menjadi 511.189,29 ton.
Selain dua komoditi utama di atas, produksi tanaman perkebunan lainnya
mengalami peningkatan walaupun sumbangannya sangat kecil.
TN; 68603,0 HL; 446799,90
HPT; 623505,1
HP; 188469,25
PLK; 834808,750
HW; 1334
TN
HL
HPT
HP
PLK
HW
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2011 Bab 2 - 8
Adapun di bidang perternakan, populasi ternak dibedakan menurut jenis
ternaknya yaitu ternak besar, ternak kecil dan unggas.
Populasi tenak besar maupun kecil di Kabupaten Sintang pada tahun
2010 pada umumnya mengalami kenaikan, kecuali ternak sapi dan
kambing yang sedikit mengalami penurunan. Populasi ternak besar pada
tahun 2010 yaitu sapi berjumlah 20.475 ekor dan kerbau berjumlah 555
ekor, sedangkan ternak kecil seperti babi berjumlah 73.710 ekor dan
kambing 12.278 ekor, untuk ternak kecil seperti ayam ras berjumlah
1.091.431 ekor, ayam buras 444.435 berjumlah ekor dan itik berjumlah
22.785 ekor.
Pada tahun 2010 produksi perikanan mengalami peningkatan sebesar
1,39 persen, yaitu produksi yang berasal dari perairan umum mengalami
peningkatan sebesar 1,9 persen, dan dari budidaya kolam dan keramba
terjadi peningkatan yaitu sebesar 0,99 persen. Produksi ikan terbesar
adalah jenis ikan gabus yang terdapat di perairan umum dengan jumlah
tangkapan sebesar 141,8 ton.
Dibidang energi listrik pada tahun 2010, tenaga listrik yang dibangkitkan
sebesar 72.235.131 Kwh mengalami peningkatan dibandingkan tahun
2009 yang sebesar 61.540.392 Kwh atau meningkat 17,38 persen.
Sampai saat ini jumlah pelanggan listrik PLN mencapai 27.860, dengan
jumlah pelanggan terbesar adalah rumah tangga yaitu sebesar 83,52
persen.
5. Kondisi Pemerintahan Daerah
Sebagai sebuah Kabupaten yang relatif cukup berkembang diwilayah
bagian Timur Provinsi Kalimantan Barat, permasalahan-permasalahan
yang dihadapi dalam bidang pemerintahan di antaranya adalah,
bagaimana meningkatkan ketersediaan sumberdaya aparatur pemerintah
daerah yang berkualitas, profesional dan memiliki kompetensi yang
dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sintang sampai dengan
tahun 2010 adalah sebanyak 6.127 orang.
Dari jumlah PNS yang ada tersebut, 1,76 persennya golongan I; 29,66
persen golongan II; 43,64 persen golongan III; dan 24,94 persennya
golongan IV. Jika jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dirinci menurut jenis
kelamin maka sebagian besar berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2011 Bab 2 - 9
61,04 persen sedangkan pegawai perempuan sebanyak 38,96 persen.
Pegawai Negeri Sipil Daerah menurut jenjang pendidikan formalnya, maka
yang berpendidikan SD sebanyak 97 orang, SLTP sebanyak 136 orang,
SLTA sebanyak 2.230 orang, Sarjana Muda sebanyak 1.923 orang, DIV
atau setara S1 sebanyak 1.557 orang, dan yang berpendidikan S2
sebanyak 185 orang. Dengan demikian, sebagian besar atau 36,4% dari
jumlah keseluruha PNS di Kabupaten Sintang adalah berpendidikan SLTA
dan 1,58% saja yang berpendidikan SD.
Kelembagaan pemerintahan daerah atau Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Sintang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, 14 Dinas, 6 Badan, Inspektorat, 3 Kantor, Satuan Polisi Pamong
Praja, dan satu RSUD. Secara Administratif, Pemerintahan Kabupaten
Sintang memiliki 14 Kecamatan yang terbagi menjadi 281 desa dan 6
kelurahan. Sejalan dengan tujuan dari otonomi daerah dan dibentuknya
suatu daerah otonom adalah, untuk meretas rentang kendali yang begitu
jauh dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih memadai.
Kondisi pelayanan umum yang bersifat mendasar di Kabupaten Sintang
saat ini masih belum sepenuhnya mampu terpenuhi. Pelayanan listrik
misalnya, masih menjadi persoalan yang cukup krusial hampir diseluruh
daerah Kabupaten Sintang. Begitu juga halnya dengan pelayanan di
bidang administrasi pemerintahan yang di dasarkan pada SPM masih
belum begitu optimal. Hal tersebut terjadi dikarenakan selain belum di
dukung oleh bangunan sistem managemen yang berbasis pada e-
government, juga masih terbatasnya berbagai fasilitas pendukung dan
belum sepenuhnya mampu di dukung oleh sumberdaya aparatur yang
profesional.
B. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2011 dan Realisasi
RPJMD Tahun 2011-2015
1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2011
Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 dapat terlaksana
dengan baik, hal ini dapat dilihat pada realisasi anggaran belanja langsung
pada setiap SKPD sampai dengan akhir Desember 2011. Realisasi belanja
lansung SKPD Kabupaten Sintang Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2011 Bab 2 - 10
Tabel 2.5
Realisasi Belanja Langsung pada setiap SKPD Tahun 2011
No SKPD JUMLAH REALISASI
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Dinas Pendidikan 128.451.252.960,00 73.817.453.590,00 57,47
2 Dinas Kesehatan 14.475.107.977,00 14.246.840.167,00 98,42
3 Rsud Ade M Djoen 20.822.999.195,00 20.625.776.143,00 99,05
4 Dinas Pekerjaan Umum 100.083.290.994,00 93.754.485.488,00 93,68
5 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah 7.383.844.680,00 7.323.193.388,00 99,18
6 Dinas Perhubungan 2.199.635.000,00 2.138.266.772,00 97,21
7 Badan Lingkungan Hidup 3.237.730.680,00 3.199.214.936,00 98,81
8 Dinas Kebersihan, Pertamanan
Dan Pemadam Kebakaran 14.253.339.585,00 14.045.595.815,00 98,54
9 Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil 2.130.222.216,00 2.062.248.965,00 96,81
10 Badan Keluarga Berencana Dan
Pemberdayaan Perempuan 2.792.439.900,00 2.704.031.365,00 96,83
11 Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi 1.689.677.650,00 1.624.565.100,00 96,15
12 Badan Penanggulangan
Bencana Daerah 1.715.684.690,00 1.697.452.100,00 98,94
13 Dinas Kebudayaan Dan
Pariwisata 1.606.301.204,00 1.581.560.013,00 98,46
14 Bakesbanglinmas 1.360.171.560,00 1.326.995.496,00 97,56
15 Satuan Polisi Pamong Praja 1.045.200.500,00 1.040.722.060,00 99,57
16 Sekretariat Daerah 35.047.953.592,00 31.514.062.499,00 89,92
17 Sekretariat DPRD 11.337.853.373,00 10.635.725.598,00 93,81
18 Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan Dan Aset 12.246.223.230,00 9.084.666.872,00 74,18
19 Inspektorat Kabupaten 4.407.655.635,11 4.332.093.000,00 98,29
20 Badan Kepegawaian Daerah 6.763.752.500,00 6.276.157.312,00 92,79
21 Kantor Camat Sungai Tebelian 431.505.140,00 414.953.710,00 96,16
22 Kantor Camat Kelam Permai 920.365.150,00 888.893.015,00 96,58
23 Kantor Camat Binjai Hulu 386.670.000,00 383.679.000,00 99,23
24 Kantor Camat Tempunak 370.802.940,00 337.085.250,00 90,91
25 Kantor Camat Dedai 761.791.758,00 731.693.030,00 96,05
26 Kantor Camat Sepauk 488.389.100,00 430.395.885,00 88,13
27 Kantor Camat Ketungau Hilir 386.831.000,00 354.703.600,00 91,69
28 Kantor Camat Ketungau Tengah 417.841.000,00 404.771.020,00 96,87
29 Kantor Camat Ketungau Hulu 754.802.900,00 743.981.215,00 98,57
30 Kantor Camat Kayan Hilir 385.071.000,00 344.728.125,00 89,52
31 Kantor Camat Kayan Hulu 418.143.000,00 391.712.170,00 93,68
32 Kantor Camat Serawai 365.519.000,00 357.401.230,00 97,78
33 Kantor Camat Ambalau 419.176.000,00 413.485.250,00 98,64
34 Kantor Camat Sintang 715.894.400,00 686.215.092,00 95,85
35
Kantor Pelayanan Terpadu Satu
Pintu 1.176.450.000,00 1.174.520.740,00 99,84
36 Kelurahan Tanjung Puri 126.300.000,00 123.554.067,00 97,83
37 Kelurahan Kapuas Kiri Hulu 209.725.250,00 201.243.425,00 95,96
38 Kelurahan Kapuas Kiri Hilir 99.260.000,00 97.013.150,00 97,74
39 Kelurahan Kapuas Kanan Hilir 107.809.000,00 105.918.420,00 98,25
40 Kelurahan Ladang 104.956.350,00 91.369.580,00 87,05
41 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu 380.966.172,06 374.743.015,00 98,37
42 Kantor Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa 2.626.690.350,00 2.539.269.945,00 96,67
43 Kantor Arsip Dan Perpustakaan
Daerah 1.006.616.000,00 994.063.180,00 98,75
44 Dinas Pertanian, Peternakan
Dan Perikanan 17.618.629.668,00 17.060.951.693,00 96,83
45 BP4KP 3.349.752.300,00 3.155.091.728,00 94,19
46 Dinas Kehutanan Dan
Perkebunan 14.340.470.461,50 5.264.815.087,00 36,71
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2011 Bab 2 - 11
2. Realisasi RPJMD Tahun 2011-2015
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sintang
Tahun 2011 – 2015 mengalami penyesuaian penyusunan berdasarkan
amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
Capaian realisasi belum dapat diperhitungkan karena masih
diperlukan penyempurnan dari rencana yang telah ditentukan. Perubahan
ini disebabkan karena pada saat penyusunan RPJMD dilakukan pada
tahun 2010 sedangkan penyesuaian dilakukan pada awal tahun 2012.
Adapun target capaian RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011 – 2015
adalah sebagai berikut :
Tabel 2.6
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015
NO. INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN KINERJA
Hasil
2010
Target
2012
Target
2013
1. Pertumbuhan Ekonomi 5,21 % 5,67 % 5,21 %
2. PDRB Per Kapita Rp. 10.734.891 Rp. 11.671.036 Rp. 12.118.605
3. Inflasi 6,85 % 7,47 % 6,14 %
4. Tingkat Kemiskinan 10,90 % 10,07 % 8,62 %
5. IPM 68,31 68,80 69,40
C. Permasalahan Pembangunan Daerah
Dalam upaya mempertajam identifikasi isu strategis pembangunan
daerah, akan dipaparkan isu tersebut hingga tahun 2013 yang dipilah
berdasarkan agenda pembangunan Kabupaten Sintang berikut ini :
a. Masih terdapat kemiskinan yang disebabkan terbatasnya akses terhadap
kegiatan ekonomi;
b. Rendahnya produktifitas pertanian dan perkebunan rakyat ;
c. Rendahnya kualitas infrastruktur dasar khususnya jalan, yang dapat
menghambat pengembangan usaha, pelayanan publik dan investasi;
d. Sulitnya membuka akses daerah terpencil yang mendukung
pengembangan pemukiman sekaligus mengurangi ketimpangan
pembangunan;
1 2 3 4 5
47 Dinas Pertambangan Dan Energi 1.100.586.960,00 1.071.764.040,00 97,38
48 Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi Dan
UKM
7.950.644.390,00 7.760.934.682,00 97,61
Total 430.471.996.410,67 349.930.057.023,00 81,29
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2011 Bab 2 - 12
e. Tidak seimbangnya antara pertumbuhan angkatan kerja dengan
pertumbuhan kesempatan kerja sehingga menyebabkan munculnya
pengangguran.
f. Kurangnya kesadaran pemangku kepentingan terhadap kelestarian
lingkungan telah menyebabkan timbulnya konflik pemanfaatan lahan dan
menimbulkan kecenderungan penurunan daya dukung lingkungan
g. Tinggingya frekuensi tindak kriminal yang merupakan ancaman serius
terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat
h. Rendahnya akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan akibat
terbatasnya fasilitas dan belum meratanya persebaran tenaga pendidikan
dan kesehatan
i. Belum optimalnya kinerja aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan
publik yang ramah investasi
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah& Kebijakan Keuangan Daerah Bab 3 -1
BAB 3
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2012
a. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010
1) Pertumbuhan Ekonomi 2010
Padatahun2010,
pertumbuhanekonomiKabupatenSintangmencapai5,21persen,pert
umbuhaninilebih rendah dibandingkantahun 2009 yang mencapai
5,38 persen.
Selamatahun 2010, semuasektorekonomi yang membentuk
PDRB
KabupatenSintangmengalamipetumbuhanpositif.Pertumbuhanterti
nggidihasilkanolehsektorpengangkutandankomunikasisebesar
9,15persen, kemudiansektor bangunan sebesar 8,33 persen,
disusulsektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar
6,75 persen.Sedangkan pertumbuhan terendah dihasilkan sektor
industri pengolahan sebesar 3,09 persen.
SecaralebihrincisumberpertumbuhanekonomiKabupatenSinta
ngdapatdilihatpada tabel 3.1 berikut ini.
Tabel 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang Menurut Sektor
Tahun 2006 – 2010 (Persen)
No. Sektor PertumbuhanEkonomi
2006 2007 2008 2009 2010*)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Pertanian 3,68 3,71 4,09 4,89 3,56
2. PertambangandanPenggalian 3,20 4,07 3,73 4,55 5,04
3. IndustriPengolahan 6,25 6,51 3,96 4,81 3,09
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 2,51 1,21 3,04 5,94 3,48
5. Bangunan 7,07 7,30 6,05 7,32 8,33
6. Perdagangan, Hotel danRestoran 5,53 6,18 5,30 5,50 6,65
7. PengangkutandanKomunikasi 4,88 5,97 6,57 8,20 9,15
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan 4,78 5,12 5,35 7,07 6,75
9. Jasa - jasa 7,48 6,04 5,04 5,05 6,40
PDRB 5,02 5,16 4,70 5,38 5,21
Ket : *) Angkasementara
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah& Kebijakan Keuangan Daerah Bab 3 -2
2) Struktur Perekonomian
StrukturperekonomianKabupatenSintangdalamlimatahuntera
khirmasihdidominasiolehtigasektorekonomiyaitusektorpertanian,
sektorperdagangan, hotel danrestoran serta sektorindustri.
Pada tahun 2010, ketiga sektor tersebut peranannya
mencapai 73,50 persen.
Sektorpertanianmemberikankontribusiterbesaryaitu 39,05persen,
kemudiandiikutisektorperdagangan, hotel danrestoransebesar
25,02 persen, serta sektorindustri sebesar9,44 persen. Sektor
yang paling kecilsumbangannyayaitusektorlistrik, gas danair
bersihsebesar 0,34persen.
SecaralebihrinciStruktur Perkonomian
KabupatenSintangdapatdilihatpada tabel 3.2 berikut ini.
Tabel 3.2 Struktur Perkonomian Kabupaten Sintang
Tahun 2006 – 2010 (Persen)
No. Sektor
StrukturEkonomi
2006 2007 2008 2009 2010
*)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. Pertanian 42,15 41,92 41,27 40,33 39,05
2. PertambangandanPenggalian 3,46 3,43 3,43 3,43 3,45
3. IndustriPengolahan 9,16 9,33 9,46 9,58 9,44
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,38 0,36 0,35 0,35 0,34
5. Bangunan 6,25 6,40 6,50 6,70 6,99
6. Perdagangan, Hotel
danRestoran 23,26 23,42 23,82 24,24
25,0
2
7. PengangkutandanKomunikasi 3,16 3,14 3,16 3,24 3,38
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan 3,08 3,08 3,11 3,17 3,23
9. Jasa - jasa 9,10 8,91 8,91 8,95 9,12
PDRB 100,0
0
100,0
0
100,0
0
100,0
0
100,
00
Ket : *) Angkasementara
3) PDRB Per Kapita
Padatahun 2010 PDRB per
kapitaKabupatenSintangsebesarRp. 10.734.891 yang berarti rata-
rata pendapatansatu orang
pendudukKabupatenSintangselamasetahunadalahsebesarRp.10.7
34.891 atausebesarRp. 894.574 per bulan.
Jikadibandingkantahunsebelumnyaangka PDRB per
kapitameningkatsebesarRp.967.947atau9,91 persen.
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah& Kebijakan Keuangan Daerah Bab 3 -3
Tabel 3.3. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sintang
Tahun 2006 – 2010
Tahun
PRDB Per Kapita
Nilai (Rp.) Pertumbuhan
(%)
(1) (2) (3)
2006 7.266.214 10,08
2007 8.041.631 10,67
2008 8.907.950 10,77
2009 9.766.944 9,64
2010*) 10.734.891 9,91
Ket : *) Angkasementara
4) Inflasi
Laju inflasi atas dasar harga produsen Kabupaten Sintang
tahun 2010 sebesar 6,85 persen, dibandingkan tahun sebelumnya
laju inflasi ini mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2009
mencapai 6,41 persen. Laju inflasi Kabupaten Sintang tahun 2010
ini lebih tinggi dibandingkan angka inflasi Provinsi Kalimantan
Barat yang tercatat sebesar 5,85 persen, ini berarti Provinsi
Kalimantan Barat masih lebih stabil tingkat harganya dibandingkan
Kabupaten Sintang.
Tabel 3.4 Indeks Harga Implisit dan Laju Inflasi Kabupaten Sintang
dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 – 2010
Tahun
Sintang Kalimantan Barat
IndeksHarga LajuInflasi
ADH IndeksHarga
LajuInflasi
ADH
Implisit Produsen (%) Implisit Produsen
(%)
(1) (2) (3) (4) (5)
2006 142,25 7,52 152,27 8,74
2007 152,76 7,39 161,76 6,23
2008 165,06 8,05 179,06 7,01
2009 175,64 6,41 188,61 5,33
2010*) 187,68 6,85 199,64 5,85
Ket : *) Angkasementara
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah& Kebijakan Keuangan Daerah Bab 3 -4
5) Perbandingan dengan Provinsi Kalimantan Barat
Berdasarkan indeks Location Quotient (LQ) Kabupaten
Sintang terhadap Provinsi Kalimantan Barat, sektor-sektor yang
memiliki indeks LQ lebih dari 1 (satu) yaitu sektor pertanian; sektor
pertambangan dan penggalian; dan sektor perdagangan, hotel dan
restoran. Hal ini berarti bahwa ketiga sektor tersebut merupakan
sektor-sektor yang diharapkan dapat menjadi
tumpuan/spesialisasi untuk dikembangkan, bahkan untuk sektor
pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian mampu
untuk menjadi komoditi ekspor Kabupaten Sintang.
Tabel 3.5 Indeks LQ Kabupaten Sintang Terhadap
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010
No. Sektor PeranSektoral *)
L Q Kalbar Sintang
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Pertanian 25,00 38,28 1,53
2. PertambangandanPenggalian 1,76 3,20 1,81
3. IndustriPengolahan 16,79 9,83 0,59
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,43 0,27 0,64
5. Bangunan 8,35 7,23 0,87
6. Perdagangan, Hotel danRestoran 21,22 23,71 1,12
7. PengangkutandanKomunikasi 9,29 3,29 0,35
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan 5,55 3,76 0,68
9. Jasa – jasa 11,61 10,42 0,90
Keterangan : *) Atas Dasar Harga Konstan 2000
b. Perkiraan Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012
Pada tahun 2012, diperkirakan pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Sintang dapat mencapai 5,67 persen. Untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi tersebut dibutuhkan investasi sebesar
Rp.461.102.636.751,84.Pada tahun 2012 diperkirakan juga
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita akan dapat
dicapai sebesar Rp.11.671.036 per tahun atau Rp. 972.586 per
bulan. Selain itu, pada tahun 2012 diperkirakan inflasi sebesar 7,47
%.
Berdasarkan target pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan
dapat membuka lapangan kerja untuk 19.673 orang. Selain itu
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah& Kebijakan Keuangan Daerah Bab 3 -5
diperkirakan pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Kabupaten
Sintang akan menurun sebesar 5,61 persen.
2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan 2014
Pada dasarnya, tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Sintang
tidak lepas dari kondisi faktor internal dan eksternal baik pada level
nasional maupun internasional. Dalam konteks sistem perekonomian
terbuka, dimana Indonesia termasuk negara yang menganut dan aktif
dalam globalisasi, kinerja makroekonomi nasional dan daerah cukup
rentan dengan gejolak eksternal.Namun signifikan tidaknya efek dari
gejolak eksternal tersebut tergantung pada karakteristik ekonomi dan
kekuatan faktor internaldaerah Kabupaten Sintang.
a. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan 2014
Tantangan utama perekonomian Kabupaten Sintang pada tahun 2013
dan 2014secara internal antara lain adalah :
1) Percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
Kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di
Kabupaten Sintang masih dihadapkan pada permasalahan yang
merupakan tantangan antara lain masih terbatasnya infrastruktur
pendukung kegiatan ekonomi, keterbatasan modal usaha,
pengelolaan hasil produksi yang belum berjalan sehingga nilai
tambah produk relatif rendah, serta mekanisme pasar yang
belum memihak pada kepentingan masyarakat (petani).
Percepatan pertumbuhan ekonomi perlu terus dipacu dengan
mengembangkan pertumbuhan yang lebih berimbang, yang
bertumpu pada peran investasi dan ekspor non
migas.Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi,
terjaganya stabilitas ekonomi makro dan dengan pembenahan
yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan dapat
mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja
yang lebih luas dengan fokus utama menurunkan tingkat
pengangguran dan kemiskinan.
2) Penanggulangan kemiskinan
Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan
masih dihadapkan pada beberapa tantangan, sehingga target
pencapaian belum secara tuntas diselesaikan. Beberapa
tantangan pokok yang masih dihadapi antara lain penduduk
miskin yang terkonsentrasi di perdesaan, lemahnya kelembagaan
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah& Kebijakan Keuangan Daerah Bab 3 -6
ekonomi perdesaan dalam mendukung sektor pertanian sebagai
penggerak utama ekonomi, serta pelaksanaan program
penanggulangan miskin yang belum dilaksanakan secara
terintegrasi.
3) Pembangunan sektor pertanian
Pembangunan pertanian masih dihadapkan pada permasalahan
dan tantangan pokok: (1) adanya konflik kepentingan dalam
pemanfaatan lahan yang mempengaruhi tingkat produksi
pertanian, (2) masih kurang memadainya infrastruktur pertanian,
terutama jaringan irigasi dan jalan usaha tani sehingga
menurunkan produktivitas pertanian, (3) lemahnya desiminasi
pengembangan teknologi pertanian dan pemanfaatan teknologi
tersebut secara luas, (4) lemahnya akses petani terhadap sumber
informasi dan permodalan yang ada, dan belum optimalnya
kelembagaan pertanian, khususnya kelembagaan pemerintah
(terbatasnya jumlah PPL) dan kelembagaan masyarakat tani
(SDM Kelompok Tani/Nelayan dan Gapoktan) dalam mendukung
sektor pertanian, masih rendahnya sarana dan prasarana
perikanan, meningkatnya permintaan produk-produk hasil hutan
terutama kayu, sementara pasokan kayu dari hutan alam
semakin menurun.
4) Peningkatan Ketahanan pangan
Dalam hal pencapaian stabilitas ekonomi, salah satu sektor yang
terpenting adalah sektor pangan, terutama dalam hal ketahanan
pangan. Bila ketahanan pangan dapat ditingkatkan, stabilitas
ekonomi akan lebih terjaga. Upaya peningkatan ketahanan
pangan akan dihadapkan pada berbagai permasalahan dan
tantangan pokok seperti: (1) pemenuhan kebutuhan pangan
seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, (2) jumlah
penduduk miskin dan pengangguran terbuka masih cukup besar
dengan daya beli yang semaikn menurun, (3) produktivitas usaha
tani yang relatif rendah, (4) kuantitas dan kualitas sumber daya
alam/lahan yang semakin menurun, (5) konversi lahan pertanian,
khususnya pangan ke penggunaan non pertanian (6) kerusakan
lingkungan dan pemanasan global yang dapat mengancam
produksi pangan, (7) teknologi pertanian yang relatif tertinggal,
(8) masih terbatasnya prasarana dan sarana usaha di bidang
pangan, (9) keterbatasan keterjangkauan pangan terutama pada
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah& Kebijakan Keuangan Daerah Bab 3 -7
kelompok masyarakat miskin dan daerah terpencil, (10)
peningkatan peran daerah dalam ketahanan pangan.
5) Produktivitas dan kompetensi tenaga kerja
Produktivitas tenaga kerja dan kompetensi yang rendah sangat
mempengaruhi daya saing baik di tingkat lokal, regional maupun
nasional.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas
tenaga kerja adalah melalui pendidikan dan pelatihan tenaga
kerja berbasis kompetensi.
Selain itu untuk menciptakan lapangan kerja yang besar dan
sekaligus mengentaskan kemiskinan, alternatif yang dapat dipilih
adalah pengembangan agroibisnis dan agroindustri secara
terpadu dan optimalisasi dalam mendayagunakan angkatan kerja
lokal yang diharapkan mampu mengakses peluang kerja yang
berkembang.
6) Daya tarik investasi daerah
Seiring dengan kondisi ekonomi daerah yang belum stabil,
diperkirakan aliran investasi dari luar juga akan berkurang. Selain
masalah eksternal, berbagai masalah domestik antara lain kurang
terpenuhinya ketersediaan infrastruktur dan energi, serta belum
optimalnya harmonisasi dan sinkronisasi prosedur perijinan
investasi. Mencermati perkembangan tersebut tantangan investasi
di masa datang adalah ketersediaan sarana prasarana
infrastruktur ekonomi, kemudahan dalam perijinan dan faktor
sosial (keamanan dan persoalan lahan)
7) Produktivitas dan akses UMKM dan koperasi kepada sumber daya
produktif
Masih rendahnya produktivitas UMKM dapat mengakibatkan
produk yang dihasilkan kurang memiliki daya saing dan kualitas
yang baik dalam memenuhi permintaan pasar domestik dan pasar
internasional. Masalah daya saing dan produktifitas ini disebabkan
antara lain oleh rendahnya kualitas dan kompetensi
kewirausahaan sumber daya manusia. Dengan demikian
tantangan ke depan adalah bagaimana menumbuhkan wirausaha
yang berbasis iptek, industri kreatif, dan inovasi.
Di sisi lain skala usaha mikro dan kecil dengan keterbatasan modal
dan penguasaan teknologi sangat sulit untuk meningkatkan nilai
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah& Kebijakan Keuangan Daerah Bab 3 -8
tambah usahanya. Hal ini menyebabkan pendapatan yang
diperoleh masih rendah.Oleh karena itu, tantangan usaha mikro
dan kecil dalam meningkatkan nilai tambahnya adalah melalui
penyediaan fasilitas pembiayaan dan penyediaan teknologi serta
perbaikan kinerja wadah kelembagaan usahanya melalui
koperasi.Kinerja lembaga seperti koperasi diharapkan dapat
berperan sebagai wadah gerakan ekonomi rakyat dan
menunjukkan perbaikan kualitas berkoperasi yang signifikan.
Terkait dengan koperasi, kinerja lembaga juga belum menunjukkan
perbaikan berkoperasi yang berarti.Masih banyak UMKM yang
kurang memahami prinsip dan praktek yang benar dalam
berkoperasi. Oleh karena itu, tantangan ke depan terkait dengan
masalah koperasi adalah melakukan revitalisasi kelembagaan
koperasi melalui peningkatan pembinaan dan penyediaan tenaga
penyuluh perkoperasian.
8) Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan.
Kekeringan, banjir, pencemaran air, pencemaran udara,
kebakaran dan penumpukan sampah merupakan masalah serius
yang bisa mempengaruhi stabilitas dan aktifitas perekonomian
daerah.
b. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan 2014
Kondisi perekonomian di Kabupaten Sintang pada tahun 2013-
2014 diperkirakan akanmengalami peningkatan dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan Kabupaten Sintang
memiliki beberapa faktor ekonomi:
1. Karakteristik perekonomian didominasi sektor pertanian
khususnya perkebunan yang merupakan sektor unggulan daerah.
2. Transformasi struktural sektor primer ke sekunder dan tersier
menunjukkan trend positif yang dapat akan memacu perolehan
nilai tambah produksi yang cukup signifikan bagi masyarakat lokal
atau semakin terpacunya pertumbuhan PDRB.
3. Pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, air bersih termasuk
infrastruktur perdesaan telah ikut mendorong kelancaran arus
barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke pasar, dan telah
mengefisienkan sebaran distribusi barang konsumsi masyarakat
sehingga menahan laju inflasi.
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah& Kebijakan Keuangan Daerah Bab 3 -9
4. Sektor UMKM dan koperasi sebagai pilar penting dalam
perekonomian yang tahan krisis berperan penting dalam berbagai
bidang usaha, khususnya pada usaha yang memerlukan teknologi
sederhana/tepat guna dan tidak memerlukan permodalan yang
besar sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja dan
pemerataan pendapatan masyarakat.
5. Kondisi iklim investasi yang semakin membaik dan optimisme
akan hadirnya investor pada sektor-sektor potensial dan unggulan
yang memerlukan teknologi tinggi dan modal yang besar.
Berdasarkan perkiraan kondisi perekonomian Kabupaten
Sintangtersebut di atas, maka prospek perekonomian tahun 2013 dan
2014 dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 diperkirakan akan mengalami
peningkatan yaitu diperkirakan tumbuh sebesar 5,98% dan tahun
2014 mampu tumbuh sebesar 6,33%; yang disebabkan
meningkatnya dorongan permintaan (demand driven) dan juga
sudah mulai tumbuhnya investasi karena situasi atau iklim usaha
yang semakin stabil, dimana ICOR Kabupaten Sintang pada 3
tahun terakhir menurun berkisar antara 3-4;
2. PDRB per kapita pada tahun 2013 diperkirakan akan meningkat
menjadi sebesar Rp.12.118.605,- dan pada tahun 2014 sebesar
Rp.12.563.357;
3. Inflasi tahun 2013 diperkirakan sekitar 6,14% dan pada tahun
2014 inflasi diprediksi sebesar 5,93%. Hal ini sejalan dengan
semakin stabilnya perekonomian nasional yang berlanjut kepada
perekonomian daerah;
4. Tingkat kemiskinan diperkirakan akan berkurang pada tahun
2013sebesar 5,34% dan berkurang lagi pada tahun 2014 sebesar
5,22%;
5. Dengan kondisi di atas diharapkan penciptaan lapangan pekerjaan
baru pada tahun 2013 sebanyak 21.209 orang dan 22.940 orang
pada tahun 2014.
Upaya-upaya Pemerintahan Kabupaten Sintang yang dapat
dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 5,98% pada tahun
2013 dan 6,33% pada tahun 2014 antara lain :
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah& Kebijakan Keuangan Daerah Bab 3 -10
1. Meningkatkan pengembangan peran produksi primer dan
sekunder sesuai potensi wilayah dengan pendekatan sektoral dan
spasial berdasarkanWilayah Pengembangan (WP);
2. Menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif dan stabilitas
keamanan dan ketentraman sesuai dengan kewenangan yang
dimiliki oleh daerah bersama aparat keamanan;
3. Meningkatkan pelayanan publik terutama kemudahan-kemudahan
dalam bidang perijinan usaha dalam rangka peningkatan investasi;
4. Melanjutkan pembangunan dan melengkapi infrastruktur
kebinamargaan, irigasi dan keciptakaryaan terutama jalan-jalan
menuju pusat produksi dan obyek wisata untuk menunjang
pertumbuhan ekonomi dan kelancaran arus distribusi barang dan
jasa;
5. Melanjutkan pembangunan infrastruktur perdesaan bersama
masyarakat dengan pola kemitraan dalam rangka percepatan
pemenuhan jalan desa, air bersih, irigasi desa dan perumahan
keluarga miskin;
6. Melanjutkan penerapan sistem pengupahan dalam rangka selalu
menjaga keharmonisan pengusaha dengan tenaga kerja dan
peningkatan produktivitas tenaga kerja;
7. Melanjutkan pemberdayaan UMKM dan koperasi dalam rangka
peningkatan peran serta dalam perekonomian dan pemberdayaan
masyarakat miskin untuk dapat mengurangi angka kemiskinan;
8. Mengembangkan enterpreneurship dan modal sosial khususnya
etos kerja dalam rangka peningkatan produktivitas dunia usaha
dan masyarakat;
9. Melanjutkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dan
dana dalam perekonomian daerah sesuai program perencanaan
termasuk ikut mengawal dana-dana dari provinsi maupun pusat
yang kegiatannya dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sintang.
B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Proses awal pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Sintang dimulai
dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Renja SKPD. Tahapan dalam
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:
Penyusunan dan Penetapan APBD
Pelaksanaan APBD
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah& Kebijakan Keuangan Daerah Bab 3 -11
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Sintang
difokuskan pada upaya untuk mobilisasi pendapatan daerah, dengan arah
kebijakan sebagai berikut:
a. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan cara peningkatan
peran serta masyarakat dan swasta.
b. Intensifikasi pendapatan asli daerah:
Melakukan pemutakhiran data objek pungutan (pajak dan
retribusi) daerah.
Memperbaiki dan mengembangkan sistem informasi dan
manajemen pendapatan (retribusi dan pajak) daerah.
Mengembangkan sistem insentif pengelolaan pendapatan daerah.
c. Ekstensifikasi pendapatan asli daerah, dengan mengidentifikasi
sumber-sumber pendapatan baru (retribusi dan pajak) tanpa
menciptakan ekonomi biaya tinggi.
d. Optimalisasi asset daerah:
Memperbaiki sistem informasi dan pengelolaan asset daerah
Mendorong pendirian Badan Usaha Daerah.
Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain/swasta dalam
pengelolaan asset daerah.
e. Mengoptimalkan perolehan Dana Perimbangan, melalui:
Updating data dan informasi.
Mengoptimalkan penyerapan dan pengelolaan dana.
Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Sintang
Tahun 2010 - 2014
No. Pendapatan Daerah
Jumlah (Rp. Jutaan)
Realisasi
Tahun 2010
Realisasi
Tahun 2011 Tahun 2012
Proyeksi Tahun
2013
Proyeksi
Tahun 2014
1 Pendapatan Asli Daerah 26.869,902 40.656,131 35.170,851 41.150,019 44.471,421
2 Dana Perimbangan 574.404,600 659.867,255 759.128,288 766.435005 808.233,552
3 Lain-lain Pendapatan
yang Sah 86.513,876 106.407,497 46.955,274 41.336,418 42.369,829
TOTAL 687.788,378 806.930,883 841.254,413 766.517.491,442 895.074,802
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah& Kebijakan Keuangan Daerah Bab 3 -12
2. Arah Kebijakan Belanja Daerah
Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengeluaran daerah, maka
arah kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Sintang sebagai
berikut:
Mendukung kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan
visi dan misi serta mencapai tujuan dan sasaran seperti yang
tercantum dalam RPJMD Tahun 2011-2015.
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa
yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik.
Mendorong pengelolaan belanja secara transparan dan akuntabel
melalui publikasi dan pertanggungjawaban anggaran setiap SKPD.
Mendukung penyediaan sarana dan prasarana untuk percepatan
pertumbuhan ekonomi.
Mendukung pengembangan kawasan strategis dan sektor unggulan
daerah.
Mendukung peningkatan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan
publik, pengurangan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja
danpemerataan
Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2010 - 2014
No. Belanja Daerah
Jumlah (Rp. Jutaan)
Realisasi
Tahun 2010
Realisasi
Tahun 2011 Tahun 2012
Proyeksi Tahun
2013
Proyeksi
Tahun 2014
1 Belanja Tak Langsung 418.235,562 448.115,452 452.841,950 357.637,196 359.425,382
2 Belanja Langsung 356.927,730 459.098,473 496.640,361 513.495,509 552.007,672
TOTAL 775.163,292 907.213,925 949.482,311 871.132,705 911.433,054
3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Sintang diorientasikan
untuk memperkuat struktur anggaran daerah, dengan arah kebijakan
sebagai berikut:
1. Pinjaman daerah dimungkinkan untuk hal-hal berikut:
Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup
kekurangan arus kas.
Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai
penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.
Pinjaman jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai proyek
investasi yang menghasilkan penerimaan (cost recovery).
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah& Kebijakan Keuangan Daerah Bab 3 -13
2. Mendorong investasi swasta:
Menyederhanakan prosedur perijinan.
Melakukan sinkronisasi peraturan/kebijakan pemerintah provinsi
dan kabupaten/kota, dan antarsektor.
Meningkatkan kepastian hukum terhadap pelaku usaha.
Mengembangkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif.
Meniadakan tumpang tindih pemungutan.
Meningkatkan infrastruktur pendukung.
Mengembangkan promosi investasi dan kerjasama investasi.
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2013 Bab 4 - 1
BAB 4
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2013
A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Adapun Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sintang
Tahun 2011-2015 adalah :
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang
Produktif, Berkualitas, Sejahtera, dan Demokratis”
MELALUI GERBANG EMAS JAKARTA SELATAN
Ada lima kata kunci dalam visi pembangunan Kabupaten Sintang 2011-
2015, yaitu :
Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Produktif, adalah masyarakat yang
kegiatan ekonominya berkembang dengan baik, kreatif dan inovatif yang
ditandai dengan meningkatnya kegiatan investasi, baiknya infrastruktur
dasar, dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang optimal dengan tetap
berwawasan lingkungan.
Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Berkualitas, adalah masyarakat yang
derajat kesehatan dan tingkat pendidikannya semakin membaik, berakhlak
mulia dan memiliki ketahanan budaya.
Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Sejahtera, adalah masyarakat yang
kebutuhan primer dan kebutuhan sekundernya terpenuhi, serta hidup dalam
lingkungan masyarakat yang aman dan damai.
Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Demokratis, adalah masyarakat yang
kehidupannya berasaskan tertib hukum dan sadar politik serta menegakkan
supremasi hukum dan HAM, dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika
masyarakat dalam suasana yang demokratis dan selaras dengan prinsip–
prinsip good governance.
Gerbang Emas Jakarta Selatan, adalah semangat (jiwa) yang menginspirasi
seluruh stakeholders pembangunan di Kabupaten Sintang untuk bersama-
sama mewujudkan visi pembangunannya, melalui Gerakan Pembangunan
Ekonomi Masyarakat untuk peningkatan kapasitas (ekonomi, sosial, dan
lingkungan fisik) dalam program pembangunan Jalan, Karet, Tanaman
Pangan, Sekolah, dan Kesehatan.
Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang 2011-
2015 tersebut, misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:
1. Memberdayakan potensi usaha ekonomi kerakyatan yang mengarah pada
kemampuan produksi dan pemasaran.
2. Meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan usaha produktif.
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2013 Bab 4 - 2
3. Melaksanakan pembangunan daerah yang serasi dan seimbang memacu
pertumbuhan ekonomi dan didukung dengan percepatan pembangunan
insfrastruktur.
4. Meningkatkan pembangunan insfrastruktur transportasi secara terpadu dan
menyeluruh.
5. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup, serta
pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan.
6. Meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan tuntutan dan
dinamika masyarakat dalam suasana demokratisasi, desentralisasi, dan
otonomi daerah.
7. Menerapkan asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan
publik, serta menegakkan supremasi hukum dan HAM.
Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya pemberdayaan potensi usaha ekonomi kerakyatan yang
mengarah pada kemampuan produksi dan pemasaran.
2. Meningkatnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan usaha produktif.
3. Terwujudnya pembangunan daerah yang serasi dan seimbang dengan
memacu pertumbuhan ekonomi dan didukung dengan percepatan
pembangunan infrastruktur.
4. Meningkatnya pembangunan insfrastruktur transportasi secara terpadu dan
menyeluruh.
5. Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup, serta
pembinaan generasi muda, seni budaya, dan kegiatan keagamaan.
6. Meningkatnya pelayanan publik sehingga sesuai tuntutan dan dinamika
masyarakat dalam suasana demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi
daerah.
7. Terlaksananya asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan
publik.
8. Terlaksananya upaya penegakan supremasi hukum dan HAM.
Berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan di atas, maka sasaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun
2011-2015 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya produksi pertanian dan perkebunan.
2. Meningkatnya akses petani terhadap sumber daya produktif dan pasar.
3. Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani.
4. Meningkatnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan.
5. Meningkatnya peluang mengembangkan usaha produktif.
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2013 Bab 4 - 3
6. Terlaksananya konsep pembangunan daerah yang serasi dan seimbang.
7. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
8. Optimalnya percepatan pembangunan infrastruktur.
9. Meningkatnya pembangunan transportasi darat, transportasi sungai, dan
transportasi udara.
10. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan.
11. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.
12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
13. Meningkatnya kualitas pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan
keagamaan.
14. Optimalnya pelayanan publik.
15. Terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan otonomi daerah.
16. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah.
17. Terciptanya manajemen pemerintahan daerah yang profesional dan
akuntabel.
18. Tersusunnya asas, prinsip, standar dan pola penyelenggaraan pelayanan
publik.
19. Terwujudnya penegakan supremasi hukum dan HAM.
Adapun hubungan antara visi/misi dan tujuan/sasaran dalam RPJMD
Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan /Sasaran Pembangunan
Visi Misi Tujuan Sasaran
Terwujudnya
masyarakat
Kabupaten Sintang
yang Produktif
Memberdayakan
potensi usaha ekonomi
kerakyatan yang
mengarah pada
kemampuan produksi
dan pemasaran
Terwujudnya
pemberdayaan
potensi usaha
ekonomi kerakyatan
yang mengarah pada
kemampuan produksi
dan pemasaran
1. Meningkatnya produksi
pertanian dan perkebunan
2. Meningkatnya akses petani
terhadap sumber daya
produktif dan pasar
3. Meningkatnya kemampuan
kelembagaan petani
Meningkatkan peluang
untuk mendapatkan
pekerjaan dan usaha
produktif
Meningkatnya
peluang untuk
mendapatkan
pekerjaan dan usaha
produktif
1. Meningkatnya peluang untuk
mendapatkan pekerjaan
2. Meningkatnya peluang
usaha produktif
Terwujudnya
masyarakat
Kabupaten Sintang
yang berkualitas
Meningkatkan kualitas
pendidikan, kesehatan
dan lingkungan hidup,
serta pembinaan
generasi muda, seni
budaya dan kegiatan
keagamaan
Meningkatnya
kualitas pendidikan,
kesehatan dan
lingkungan hidup,
serta pembinaan
generasi muda, seni
budaya dan kegiatan
keagamaan
1. Meningkatnya akses dan
kualitas pendidikan
2. Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan
3. Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup
4. Meningkatnya kualitas
pembinaan generasi muda,
seni budaya dan kegiatan
keagamaan
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2013 Bab 4 - 4
Terwujudnya
masyarakat
Kabupaten Sintang
yang sejahtera
Melaksanakan
pembangunan daerah
yang serasi dan
seimbang dengan
memacu pertumbuhan
ekonomi dan didukung
dengan percepatan
pembangunan
infrastruktur
Terwujudnya
pembangunan daerah
yang serasi dan
seimbang dengan
memacu
pertumbuhan
ekonomi dan
didukung dengan
percepatan
pembangunan
infrastruktur
1. Terlaksananya konsep
pembangunan daerah yang
serasi dan seimbang
2. Meningkatnya pertumbuhan
ekonomi
3. Optimalnya percepatan
pembangunan infrastruktur
Meningkatkan
pembangunan
isfrastruktur
transportasi secara
terpadu dan
menyeluruh
Meningkatnya
pembangunan
insfrastruktur
transportasi secara
terpadu dan
menyeluruh
1. Meningkatnya
pembangunan transportasi
darat
2. Meningkatnya
pembangunan transportasi
sungai
3. Meningkatnya
pembangunan transportasi
udara
Terwujudnya
masyarakat
Kabupaten Sintang
yang demokratis
Meningkatkan
pelayanan publik
dengan
memperhatikan
tuntutan dan dinamika
masyarakat dalam
suasana
demokratisasi,
desentralisasi, dan
otonomi daerah
Meningkatnya
pelayanan publik
sehingga sesuai
tuntutan dan
dinamika masyarakat
dalam suasana
demokratisasi,
desentralisasi, dan
otonomi daerah
1. Optimalnya pelayanan publik
2. Terwujudnya pemerintahan
yang berdasarkan otonomi
daerah
3. Meningkatnya kualitas
aparatur pemerintah daerah
4. Terciptanya manajemen
pemerintahan daerah yang
profesional dan akuntabel
Menerapkan asas,
prinsip, standar dan
pola penyelenggaraan
pelayanan publik serta
menegakkan
supremasi hukum dan
HAM
Terlaksananya asas,
prinsip, standar dan
pola penyelenggaraan
pelayanan
publik;menegakkan
supremasi hukum
dan HAM
1. Tersusunnya asas, prinsip,
standar dan pola
penyelenggaraan pelayanan
publik
2. Terwujudnya penegakan
supremasi hukum dan HAM
B. Prioritas Pembangunan
Memperhatikan kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sintang
Tahun 2011-2015, maka RKPD tahun 2013 diarahkan pada tema sentral :
“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas
Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Serasi dan Seimbang, Ketahanan
Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat”
Berdasarkan tema pembangunan tahun 2013 diatas, guna lebih
mempertajam penyelenggaraan pembangunan daerah, ditetapkan prioritas
utama pembangunan daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 dan dikaitkan
dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana, untuk lebih jelas
keterkaitan antara RKPD Tahun 2013 dengan RPJMD tahun rencana dapat
dilihat pada tabel berikut ini :
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2013 Bab 4 - 5
Tabel 4.2
Penjelasan Program Pembangunan Daerah
No. Prioritas Pembangunan Program Pembangunan SKPD
1. Peningkatan Infrastruktur Dasar Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Program Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Program Pengembangan Perumahan
Program Pengembangan Dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan
Jaringan Pengairan Lainnya
Program Pembangunan Infrastruktur
Pedesaan
1. Dinas Pekerjaan
Umum
2. Dinas Kebersihan,
Pertamanan &
Pemadam
Kebakaran
2. Penguatan Ketahanan Pangan Program Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan
1. Dinas Pertanian,
Peternakan &
Perikanan
2. Badan Pelaksana
Penyuluhan PPKKP
3. Dinas Kehutanan &
Perkebunan
3. Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kewirausahaan
UKM
Program Pengendalian Pencemaran &
Perusakan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1. Dinas Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi & UKM
2. Badan Lingkungan
Hidup
3. Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
4. Kantor
Pemberdayaan Masy
& Pemb. Desa
4. Peningkatan Kualitas Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia DIni
Program Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Program Pendidikan Menengah
1. Dinas Pendidikan
5. Peningkatan Kualitas Kesehatan Program Farmasian & Alat Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Pengadaan, Peningkatan &
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
Program Bina Gizi & Keselamatan Ibu
dan Anak
1. Dinas Kesehatan
2. RSUD Ade M. Djoen
6. Optimalisasi Pelayanan Publik Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
Seluruh SKPD
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2013 Bab 5 - 1
BAB 5
RENCANA PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013
Untuk mewujudkan Tema Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2013
yaitu “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas
Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Serasi dan Seimbang, Ketahanan Pangan
dan Pemberdayaan Masyarakat”, maka prioritas pembangunan dijabarkan ke
dalam program-program pada masing-masing SKPD yang disertai dengan target
yang akan dicapai dan kebutuhan pendanaan disajikan dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dari RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013 ini.
RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013
Penutup Bab 6 - 1
BAB 6
PENUTUP
Demikian RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2013 ini disusun dan
diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) guna menyusun
Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten
Sintang Tahun 2013.
Semoga RKPD Kabupaten Sintang tahun 2013 ini dapat memberikan
gambaran tentang program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan
pada tahun 2013 guna mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten
Sintang periode 2011-2015.