SURAT DAKWAAN DAPAT MENJADI DUA SEGI :

POSITIF :

Bahwa keseluruhan isi dari surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan, Harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusannya.

NEGATIF :

Bahwa apa yang dapat dinyatakan terbukti dalam persidangan, harus dapatDiketemukan kembali dalam surat dakwaan.

ADA 2 HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PENUNTUT UMUM SEBELUM MENYUSUN SURAT DAKWAAN

a. MENGUASAI MATERI PERKARA :Menguasai materi perkara berarti mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana, kapan perbuatan tersebut dilakukan, dimana terjadinya perbuatan tersebut, cara bagaimana perbuatan dilakukan dan dengan alat apa perbuatan dilakukan. Selanjutnya, juga apa akibat dari perbuatan tersebut dalam arti siapa yang menjadi korban atau siapa yang dirugikan. Semua itu harus didukung oleh bukti-bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan undang-undang.

b. MENGUASAI MATERI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN :Berarti pembuat surat dakwaan yang mengetahui secara tepat dan rinci unsur-unsur dari pasal yang direncanakan akan didakwakan, dimana unsur-unsur tersebut cocok dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Mis : istilah “Penipuan”, secara awam sering kali diartikan sebagai “Tidak Menepati Janji”. Padahal menurut Pasal 378 KUHP tidak demikian pengertiannya.

SYARAT-SYARAT SURAT DAKWAANPasal 143 ayat (2) KUHAP

A. SYARAT FORMAL :a. Surat Dakwaan harus diberi tanggal dan di tandatangani oleh Penuntut Umum.b. Berisi identitas terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur

atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.

B. SYARAT MATERIIL :Surat Dakwaan harus memuat secara Cermat, Jelas dan Lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa. Jika syarat materiil ini tidak dipenuhi, maka dakwaan dinyatakan batal demi hukum vide Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

PENGERTIAN SURAT DAKWAAN HARUS CERMAT, JELAS DAN LENGKAP

C E R M A T :Artinya ketelitian JPU dalam mempersiapkan SD yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain :a. Apakah ada pengaduan, dalam hal delik khusus?;b. Apakah penerapan hukumnya sudah tepat ?;c. Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana itu ?d. Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah daluwarsa ?;e. Apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak ne bis in idem ?.

J E L A S :Artinya JPU harus mampu merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Harus dihindari adanya pencampuran adukan unsur suatu pasal tertentu dengan pasal yang lain dalam suatu surat dakwaan. Dalam Praktik masih sering dijumpai adanya penggabungan unsur Pasal 55 dan Pasal 56, Pasal 372 dan Pasal 378, Pasal 362 dengan Pasal 480 KUHP, sehingga dakwaan jadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel) yang diancam kebatalan.

L E N G K A P : Artinya uraian surat dakwaan harus mencukupi semua unsur-unsur yang

ditentukan secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam surat dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

WAKTU TERJADINYA TINDAK PIDANA(TEMPUS DELICTI)

PENYEBUTAN WAKTU TINDAK PIDANA ADALAH PENTING KARENA BERKAITAN DENGAN :a. Asas Legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan kemungkinan adanya perubahan terhadap undang-undang (Pasal 1 ayat (2) KUHP).b. Apakah pelaku tindak pidana tersebut recidive (Pasal 486-488KUHP);c. Bagi terdakwa untuk membuktikan dirinya bahwa dalam waktu tersebut

terdakwa tidak berada di tempat kejadian (alibi), sehingga dia tidak tahu apa yang didakwakan;

d. Apakah tindak pidana tersebut telah daluarsa (Pasal 78-82 KUHP);e. Untuk menentukan umur terdakwa (Pasal 45 KUHP);f. Untuk menentukan umur korban dalam tindak pidana tertentu (Pasal 287 KUHP);g. Untuk menentukan keadaan-keadaan yang bersifat memberatkan pidana (Pasal 363 KUHP) atau secara tegas disyaratkan oleh undang- undang untuk dapat dipidananyaterdakwa (Pasal 123 KUHP).