dakwaan sidang rz

83
^l -j t(P1( KOilISI PilBERATITASAil KORUFSI REPUBLIK IIIDOT{ESIA .I UI{TUK KEADILAN ' SURAT DAKWAAN Nomor: DAK- 2912411012013 dalam perkara atas nama Terdakwa: H.M. RUSTI ZAINAL Jakafta, 24 Oktober 2013 )

Upload: riau-corruption-trial

Post on 29-Mar-2016

270 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

Dakwaan KPK sidang Rusli Zainal

TRANSCRIPT

Page 1: Dakwaan Sidang RZ

^l-j

t(P1(KOilISI PilBERATITASAil KORUFSI

REPUBLIK IIIDOT{ESIA

.I UI{TUK KEADILAN '

SURAT DAKWAANNomor: DAK- 2912411012013

dalam perkara atas nama Terdakwa:

H.M. RUSTI ZAINAL

Jakafta, 24 Oktober 2013

)

Page 2: Dakwaan Sidang RZ

7

KPI(Komisi Pemberantasan Korupsi

"Untuk Keadilan"

A. IDENTITAS TERDAKWA:

Nama Lengkap

Tempat Lahir

Umurffanggal Lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan

Tempat Tinggal

Agama

Pekerjaan

Pendidikan

B. PENAHANAN:

1. Penyidik

SURATDAKWAAN

Nomor : DAK -29 I 24 I 10 I 2013

HM.RUSLIZAINAL

Mandah Riau

55 tahun/ 03 Desember 1957

Laki-laki

lndonesia

- Jl.Diponegoro No.32 Pekanbaru Riau.- Jl.Oto lskandar Dinata Jakarta Timur .

lslam

Gubernur Riau

S-2 Master Pembangunan

: - Ditahan di Rutan KPK Cabang Rutan Kelas I JakartaTimur sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengantanggal 03 Juli 2013;

- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013;

- Diperpanjang oleh Ketua PN Tipikor Pekanbarusejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengantanggal 1 1 September 2013;

- Diperpanjang oleh Ketua PN Tipikor Pekanbarusejak tanggal 12 September 2013 sampai dengantanggal 11 Oktober 2013;

Ditahan di Rutan Klas ll Pekanbaru sejak tanggal 10Oktober 2013 sampai dengan dilimpahkan kePengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru.

2. Penuntut Umum

Page 3: Dakwaan Sidang RZ

7

G. DAKWAAN:

KESATU

PR|MAIR 6

------------Bahwa terdakwa HM. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Propinsi Riau

periode tahun 2OO3 sampai dengan tahun 2008, bersama-sama dengan lr.

SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, H. TENGKU

MMUN JMFAR, SH (masing-masing telah diputus Pengadilan dan telah

^"dp"roleh kekuatan npkum) H. TENGKU ZUHELMI, Drs. EDI SURIANDI

Ikeduanya qelakg Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, eelak*Eupati

r"'**".r$t MERBAU pELALAWAN LESTAR;, pr MtrM TAN1NU5A

SEJATI, PT RIMBA MUTIAM PERMAI, PT SELARAS ABADI UTAMA, CV

BHAKTI PRAJA MULIA, PT MITRA HUTANI JAYA, PT SATRIA PERKASA

AGUNG, CV PUTRI LINDUNG BULAN dan bersama-sama dengan lr. H. AMIN

BUDYADI, MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak, H. ARWIN AS,

SH selaku Bupati Siak, dan PT SERAYA SUMBER LESTARI, pada hari dan

tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu bulan Desember

2OO2 sampai dengan bulan Mei 2004 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

dalam tahun 2002 s/d 2004, bertempat di Kantor Bupati Pelalawan Jalan Raya

Lintas Timur No.379 Pangkalan Kerinci Pelalawan, Kantor Dinas Kehutanan

Kabupaten Pelalawan Jalan Raya Lintas Timur Pangkalan Kerinci Pelalawan,

Kantor Bupati Siak Jl. Sultan lsmail No. 1 17 Siak Sri lndrapura, Kantor Dinas

Kehutanan Kabupaten Siak Jl. Sultan Syarif Kasim No. 9 Siak Sri lndrapura,

Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Riau Jl. Jendral Sudirman No. 468 Pekan Baru

Riau kantor Gubernur Propinsi Riau Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Pekanbaru

Riau, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal' 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak

Pidana Korupsk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan

mengadilinya telah melakukan atau turut serta melakukan serangkaian

perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri

sendiri sehingga merupakan beberapa keiahatan, secara melawan hukum

yaitu menilai dan mengesahkan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) yang dimohonkan

oleh perusahaan-perusahaan pemegang IUPHHKHT yaitu PT MERBAU

Page 4: Dakwaan Sidang RZ

7

I

PELALAWAN LESTARI, PT MITRA TANINUSA SEJATI, PT RIMBA MUTIARA

PERMAI, PT SELAMS ABADI UTAMA, CV BHAKTI PMJA MULIA, PT MITRA

HUTANI JAYA, PT SATRIA PERKASA AGUNG, CV PUTRI LINDUNG BULAN

yang areal kerjanya di wilayah Kabupaten Pelalawan dan perusahaan pemegang

TUPHHKHT yaitu PT SEMYA SUMBER LESTARI yang areal kerjanya di wilayah

Kabupaten Siak, secara bertentangan dengdn Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor: 10.1/Kpts-ll/2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman

Pemberian ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman,

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 21lKpts1ll2001 tanggal 31 Januari 2001

tentang Kriteria dan Standar ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Hutan

Tanaman pada $utan Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-

lll2113 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun,

Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-11i2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang

Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-1V2003 tentang

Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-ll/2005

tanggal 26 Desember 2005 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor: SK.45/Menhut-ll/2004 tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-ll/2003 tentang Rencana Kerja,

Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usahag

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Peraturan Pemerintah

Nomor: 34 Tahun 2002 tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 32lKpts -ll/2003 tanggal 5 Pebruari 2003

tentang Pemberian lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan AlamB

atau Hutan Tanaman melalui Penawaran Dalam Pelelangan, memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu telah memperkaya PT

MERBAU PELELAWAN LESTARI sejumlah Rp 17.751.015.979,36 (tujuh belas

milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh

sembilan rupiah tiga puluh enam sen), PT MITRA TANI NUSA SEJATI sejumlah

Rp 21 .229.074.314,82 (dua puluh satu milyar dua ratus dua puluh sembilan jutac'

tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah depalan puluh dua sen), PT

Page 5: Dakwaan Sidang RZ

7

g

RIMBA MUTIARA PERMAI sejumlah Rp 7.688.163.703,29 (tuiuh milyar enam

ratus detapan putuh detapan juta seratus enam puluh tiga ribu tuiuh ratus f/'i7a

rupiah dua putuh sembilan sen), PT SELARAS ABADI UTAMA sejumlah Rp

38.290.637.659,55 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh iuta

enam ratus tiga putuh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah lima

putuh lima senf;, CV BHAKTI PRAJA MULIA sejumlah Rp 66.442.117.964,88

(enam puluh enam milyar empat ratus empht puluh dua iuta serafus tuiuh belas

ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen), PT

MITRA HUTANI JAYA sejumlah Rp 47.140.691.525,99 (empat puluh tuiuh milyar

serafus empat putuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus dua

putuh lima rupiah sembitan puluh sembilan sen), PT SATRIA PERKASA AGUNG

sejumlah Rp 25S86.333.013,64 (dua puluh lima milyar delapan puluh enam iuta

tiga ratus tiga putuh tiga ribu tiga belas rupiah enam puluh empat sen), CV

PUTRI LINDUNG BULAN sejumlah Rp 40.078.637.838,76 (empat puluh milyar

tujuh putuh detapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh

delapan rupiah tujuh puluh sen), PT SERAYA SUMBER LESTARI sejumlah Rp

1.T05.694.169,91 (safu milyar tujuh ratus lima juta enam ratus sembilan puluh

empat ribu serailts enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh safu sen), yang

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu telah

merugikan keuangan negara keseluruhannya sejumlah Rp 265.912.366.170,20

(dua ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus dua belas iuta tiga ratus enam

putuh enam ribu seratus tujuh puluh rupiah dua puluh sen),atdu setidak-tidaknya

sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

s

A. Pengesahan BKT-UPHHKHT perusahaan-perusahaan yang areal kerjanya

di wilayah Kabupaten Pelalawan.

. H. TENGKU AZMUN JAAFAR, SH selaku Bupati Pelalawan pada sekitar

bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Januari 2003, telah

menerbitkan ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutang

Tanaman"(IUPHHKHT) kepada PT MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT

MITRA TANINUSA SEJATI, PT RIMBA MUTIAM PERMAI, PT SELARAS

ABADI UTAMA, CV BHAKTI PMJA MULIA, PT MITRA HUTANI JAYA,

PT SATRIA PERKASA AGUNG, CV PUTRI LINDUNG BULAN, Areal yang

diberikan IUPHHKHT tersebut memiliki potensi kayu lebih dari 5 M3/Ha

sehingga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam

Kepmenh6ut No. 10.1/Kpts-ll/2000 tanggal 06 Nopember 2000 dan

4

Page 6: Dakwaan Sidang RZ

7

1.

Kepmenhut No. 2llKpls-1112001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria

dan Standar ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan

Tanaman pada Hutan Produksi, Yaitu:

Kepuiusan Bupati No. 522.21||UPHHKHT/X|1120021004 tanggal 17

Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT

MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas t 5.590 Ha di Kabupaten

Pelalawan;

Keputusan Bupati No. 522.21|IUPHHKHT/XU120021005 tanggal 30

Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PTb

SELAMS ABADI UTAMA seluas t 13.600 Ha (brutto) dan t. 11.690

Ha (netto)di Kabupaten Pelalawan;

Keputusan Bupati No. 522.21tlUPHHKHT/l/2003/0Og tanggal 27

Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT MITRA

TANI NUSA SEJATI seluas t 7.300 Ha di Kabupaten Pelalawan;

Keputusan Bupati No. 522.211|UPHHKHT/|/2003/008 tanggal 27

Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT RIMBA

MUTIARA PERMAI seluas t 9.000 Ha di Kabupaten Pelalawan;

Keputusan Bupati No. 522.21|IVPHHKHT/X|120031011 tanggal 28

Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada CV BHAKTI

PRAJA MULIA seluas t 5.800 Ha di Kabupaten Pelalawan;3r

Keputusan Bupati No. 522.21|!UPHHKHT/1120031014 tanggal 29

Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT MITRA

HUTANI JAYA seluas t 10.000 Ha di Kabupaten Pelalawan.

Keputusan Bupati No. 522.21|!UPHHKHT/1120031013 tanggal 29

Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT SATRIA

PERI(ASA AGUNG seluas t 12.000 Ha di Kabupaten Pelalawan.

Keputusan Bupati No. 522.21llUPHHKHT/|/2003/005 tanggal 31

Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada CV PUTRI

LINDUNG BULAN seluas t 2.500 Ha di Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan IUPHHKHT yang diterbitkan oleh H. TENGKU MMUN

JAAFAR,,SH tersebut, selanjutnya PT MERBAU PELALAWAN LESTARI,

PT MITRA TANI NUSA SEJATI, PT RIMBA MUTIARA PERMAI, PT

SELAMS ABADI UTAMA, CV BHAKTI PMJA MULIA, PT MITRA

J,

4.

5.

6.

7.

8.

Page 7: Dakwaan Sidang RZ

HUTAN] JAYA, PT SATRIA PERKASA AGUNG, CV PUTRI LINDUNG

BULAN mengajukan permohonan penilaian 9"n pengesahan Usulan

Rencana Kerja Tahunan (URKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Pada Hutan Tanaman (UPHHKHT) kepada lr. SYUHADA TASMAN selaku

Kepala Dtnas Kehutanan Propinsi Riau sebagai dasar untuk melakukan

penebangan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT dengan alasan dalam

rangka penyiapan lahan atau land clearing yang isinya antara lain memuat

rencana penebangan dan target produksi penebangan hutan alam,

masing-masing dengan surat:

1. Surat: dari PT SELARAS ABADI UTAMA, Nomor: 049/SAU/X2003

tanggal 22 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan

Pengesahan BKTUPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004, yang

ditandatangani oleh tr. HASRUL selaku Direktur;

2. Surat dari CV BHAKTI PMJA MULIA, Nomor : 015/BPMlXl2003

tang$al 22 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan

Pengesahan Usulan BKTUPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004,

yang ditandatangani oleh SAID EDDY selaku Direktur;

3. Surat dari CV PUTRI LINDUNG BULAN, Nomor: A29lPLBlXl2003

tanggal 22 Oktober 2003 yang ditujukan kgpada Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Riau perihal Usulan Bagan Kerja UPHHKHT

tahun 2004 an. CV PUTRI LINDUNG BULAN;

4. Surat dari PT MITM TANINUSA SEJATI, Nomor : 069/MTSlxl 2003

tanggal 30 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Riau perihal Usulan RKT UPHHKHT Tahun 2004,

yangditandatangani oleh S. ERWIN selaku Direktur;

5. Surat dari PT MITRA HUTANI JAYA, Nomor : 019/MHJ-101X12003

tanggal 30 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan

Pengesahan Usulan Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan pada Hutan Tanaman (UBKT-UPHHKHT) Tahun 2004 a.n. PT

MITRA HUTANI JAYA, yang ditandantangani MULYADI GANI selaku

Direktur:

Page 8: Dakwaan Sidang RZ

7

7.

Surat dari PT SATRIA PERKASA AGUNG, Nomor : 082/SPA-

1O1XI2O03 tanggal 30 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan

Pengesahan Usulan Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutaru pada Hutan Tanaman (UBKT-UPHHKHT) tahun 2004 a.n. PT

SATRIA PERKASA AGUNG Unit Serapung, yang ditandatangani oleh

HENDRAWAN GAMULJA selaku Direktur;

Surat dari PT MERBAU PELALAWAN LESTARI, Nomor:

2I1MPL1BKT/X|/2OO3 tanggal 6 Nopember 2003 yang ditujukan

kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan

Pengbsahan Bagan Kerja Tahunan (BKT) Tahun 2OO4 a.n. PT

MERBAU PELALAWAN LESTARI yang ditandatangani oleh lr. GUNO

WIDAGDO selaku Direktur;

Surat dari PT RIMBA MUTIARA PERMAI, Nomor : 148/RMP/PKU-

Xll/2003 tanggal 01 Desember 2003 yang ditujukan kepada Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Usulan Bagan KerjaY

UPHHKHT tahun 2004 a.n. PT RIMBA MUTIARA PERMAI, yang

ditandatangani oleh lr. AMRIL ABUZAR selaku Direktur;

Surat dari PT SATRIA PERKASA AGUNG, Nomor : 166/SPA-

lONllt2OO4 tangggl 20 Juli 2OO4 yang ditujukan kepada Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan usulan tambahan target

Rencgna Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hdsil Hutan pada Hutan

Tanaman (URKT-UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. PT SATRIA PERKASA

AGUNG, yang ditandatangani oleh DlDl HARSA selaku Direktur;

yang tembusan surat dari PT MITRA TANI NUSA SEJATI, PT RIMBA

MUTIARA PERMAI, PT SELARAS ABADI UTAMA, CV BHAKTI PRAJA

MULIA, PT MITRA HUTANI JAYA, PT SATRIA PERKASA AGUNG, CV

PUTRI ITNIOUruE BULAN, PT MERBAU PELELAWAN LESTARI tETSEbUt

disampaikan kepada H. TENGKU ZUHELMI selaku Kepala Dinas

Kehutanan Kabupaten Pelalawan dan tembusan surat tambahan target

dari PT SATRIA PERKASA AGUNG disampaikan kepada Drs. EDI

SURIANDI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan yang

menggantikan H. TENGKU ZUHELMI.

8.

9.

Page 9: Dakwaan Sidang RZ

7

l.

H. TENGKU ZUHELMI, setelah menerima surat tembusan dari masing-

masing perusahaan tersebut kemudian melakukan survey untuk

mengetahui potensi tegakan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT yangs

dimohonk-an penilaian dan pengesahan BKT, yang hasilnya disampaikan

kepada lr SYUHADA TASMAN sebagai pertimbangan teknis untuk

melakukan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT, yaitu masing-

masing melalui surat:

Surat Nomor: 522.05lPHTFyPl/200312928 tanggal 23 Desember 2003

perihal Pertimbangan Teknis BKT-UUPHHK pada Hutan Tanaman

tahun 2004 a.n. PT MITRA HUTANI JAYA yang isinya antara lain

menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam Tahun 2004

sebanyak 399.524,93 M3 di areal seluas 5.390,20 ha;

S u rat No mo r: 522.05 I Pl I P HTR/P l/Xll 12003 I 2928 tangg al 23 Desember

2003 perihal Pertimbangan Teknis BKT-UPHHK pada Hutan Tanaman

Tahufi 2OO4 a.n. PT SATRIA PERKASA AGUNG yang isinya antara

lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam Tahun 2004

sebanyak 286.751,00 M3 di areal seluas 3.719,10 ha;

Surat Nomor: 522.05lPHTNPllll2004/008 tanggal 03 Januari 2004

perihal Pertimbangan Teknis BKUUPHHK pada Hutan Tanaman

tahun 2004 a.n. PT SELAMS ABADI UTAMA yang isinya antara lain

menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutpn alam yang akan

dilakukan penebangan Tahun 2004luncuran 2003 sebanyak 238.460

M3 di areal seluas 2.047 ha dan UBKT 2004 sebanyak 711.029 M3 di

areal seluas 6.965 ha;

Surat Nomor: 522.05lPHTRyPl/20041011 tanggal 03 Januari 2004

perihgl Pertimbangan Teknis BKUUPHHK pada Hutan Tanaman

tahun 2004 a.n. CV BHAKTI PRAJA MULIA yang isinya antara lain

menyebutkan inventarisasi tegakan kayu' hutan alam yang akan

dilakukan penebangan Tahun 2004 UBKT 2004 (luncuran 2003)

sebanyak 382.810 M3 di areal seluas 2.205 ha;

Surat Nomor: 522.05lPHTRlPllll2004l012 tanggal 3 Januar, 2004

perihul Pertimbangan Teknis BKUPHHK pada Hutan Tanaman tahun

2004 a.n. CV PUTRI LINDUNG BULAN yang isinya antara lain

)

3.

5.

Page 10: Dakwaan Sidang RZ

7

6.

menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam Tahun 2004

sebanyak 163,1 86 M3 di areal seluas 1 ,220 ha:

Surat Nomor: 522.05lPllPHTR/l/2004/096 tanggal 17 Januari 2004

perih5l Pertimbangan Teknis BKUUPHHK pada Hutan Tanaman

tahun 2004 a.n. PT MITRA TANINUSA SEJATI yang isinya antara lain

menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan

dilakukan penebangan Tahun 2004 luncuran 2003 sebanyak 29.972

M3 di areal seluas 400 ha dan UBKT 2004 sebanyak 108.949,50 M3

di areal seluas 990 ha;

ISurai Nomor: 522.05lPllPHTR/l/2004/095 tanggal 17 Januari 2004

perihal Pertimbangan Teknis BKUUPHHK pada Hutan Tanaman

tahun 2OO4 a.n. PT RIMBA MUTIAM PERMAI yang isinya antara lain

menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan

dilakukan penebangan Tahun 2004 luncuran 2003 sebanyak 25.788

M3 di areal seluas 400 ha dan UBKT 2004 sebanyak 122.085 M3 di

arealsseluas 1.125 ha;

Sedangkan Drs. EDI SURIANDI selaku Kepala Dinas Kehutanan

Kabupaten Pelalawan yang menggantikan H. TENGKU ZUHELMI

memberikan pertimbangan teknis kepada lr. SYUHADA TASMAN yaitu

masing-masing melalui surat:

c

1. Surat Nomor : 522.05tPltPHTNllt2OO4t182 tanglgal 03 Februari 2OO4

perihal Pertimbangan Teknis BKUUPHHK pada Hutan Tanaman

Tahun 2004 a.n. PT MERBAU PELALAWAN LESTARI yang isinya

antara lain menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang

akan dilakukan penebangan Tahun 2004 luncuran 2003 sebanyak

53.Ogp M3 di areal seluas 500 ha dan UBKT Tahun 2004 sebanyak

146.205.80 M3 di areal seluas 1.378 ha;

2. Surat Nomor : 522.2lPlNllll20$4l1343.B tanggal 31 Agustus 2004

perihal Pertimbangan Teknis RKT-UPHHK pada Hutan Tanaman

Tahun 2004 a.n. PT SATRIA PERKASA AGUNG yang isinya antara

lain menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan

dilakukan penebangan Tahun 2004 sebanyak 296.222,59 M3 di areal

seluas 4.891,79 ha.

7.

Page 11: Dakwaan Sidang RZ

77

lr. SYUHADA TASMAN atas permohonan penilaian dan pengesahan

UBKT UPHHKHT dari perusahaan-perusahaan dan pertimbangan teknis

dari TENGKU ZUHELMI dan Drs. EDI SURIANDI tersebut karena

mengetahui bahwa rencana penebangan kayu hutan alam di areal

lUPHHKt'yang diterbitkan tidak sesuai dengan Kepmenhut No. 10.1/Kpts-

ll/2000 tanggal 06 Nopember 2000 dan Kepmenhut No. 21lKpts-ll/2001

tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar ljin Usaha

Pemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan

Produksi kemudian meminta petunjuk ke Departemen Kehutanan Rl

mengenai sah atau tidaknya perizinan IUPHHKHT di Propinsi Riau, yang9

kemudian dibalas oleh Menteri Kehutanan yang intinya Surat Keputusan

(SK) IUPHHKHT yang ada di Propinsi Riau dinyatakan tidak sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dan Menteri Kehutanan meminta kepada

Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan SK IUPHHKHT yang diterbitkan

oleh para Bupati di Propinsi Riau yang salah satu tembusannya ditujukan

kepada Gubernur Riau dan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau,I

sehingga lr. SYUHADA TASMAN tidak bersedia menilai dan

mengesahkan permohonan tersebut.

lr. SYUHADA TASMAN selanjutnya melaporkan kepada Terdakwa bahwa

ada permohonan pengesahan dan penilaian UBKT-IUPHHKHT dari

beberapa perusahaan pemegang IUPHHKHT yang areal kerjanya di

Kabupaten Pelalawan, namun karena IUPHHKHT, tersebut diterbitkan

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka lr. SYUHADA TASMAN

tidak bersedia menyetujui dan mengesahkan permohonan UBKT-

IUPHHKHT. Atas laporan lr. SYUHADA TASMAN tersebut kemudian

Terdakwa menyampaikan karena BKT IUPHHKHT merupakan hal yang

rutin dan guna percepatan hutan tanaman untuk pemenuhan bahan baku,

maka Terdakwa meminta untuk disiapkan keputusan tentang pengesahang

UBKT-UPHHKHT yang akan ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa

juga meminta agar lr. SYUHADA TASMAN membuat Nota Dinas ditujukan

kepada Terdakwa yang isinya tentang permintaan pengesahan UBKT

UPHHKHT agar seolah-olah pengesahan UBKT tersebut sesuai ketentuan

yang berlaku, padahal sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor: 151/Kpts-1112003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja,

Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, Terdakwa tidak

10

Page 12: Dakwaan Sidang RZ

mempunyai kewenangan untuk melakukan Penilaian dan Pengesahan

UBKT UPHHKHT.

Atas penYrintaan Terdakwa tersebut kemudian lr. SYUHADA TASMAN

membuat dan menandatangani Nota Dinas yang ditujukan kepada

Terdakwa selaku Gubernur Propinsi Riau untuk mengesahkan UBKT

UPHHKHT yang dimohonkan perusahaan-perusahaan disertai Konsep

Surat Gubernur tentang pengesahan BK UPHHKHT yang isinya antara

lain menyebutkan rencana penebangan hutan alam, yaitu:

c

1. Nota Dinas Nomor: 522.21PK16704 tanggal 25 Februan2004 perihal

Pengesahan Rencana Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. CV,

BHAKTI PMJA MULIA;

2. Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor:t,

522.21PK16804 tanggal 25 Februari 2004 perihal Pengesahan Bagan

Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman

(BK UPHHK-HT) Tahun 2004 a.n. PT SELAMS ABADI UTAMA.

3. Nota Dinas Nomor: 522.21PK6404 tanggal 25 Februan 2004 perihal

Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

padaeHutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. CV PUTRI

LINDUNG BULAN; f

4. Nota Dinas Nomor: 522.21PK2905 tanggal 8 Maret 2OO4 perihal

Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 a.n. PT MERBAU

PEL+AWAN LESTARI;

5. Nota Dinas Nomor: 522.21PK11306 tanggal 17 Maret 2004 perihal

Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. PT RIMBA

MUTIARA PERMAI;

6. Nota Dinas Nomor: 522.21PK1406 targgal 17 Maret 2004 perihal

Pengesahan Bagan Keria Usaha Pernanfaatan Hasil Hutan Kayu

pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 20A4 a.n. PT MITRA

TANINUSA SEIATI:

Page 13: Dakwaan Sidang RZ

7. Nota Dinas Nomor: 522.21PK12408 tanggal 17 April 2004 perihal

Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

pada Hutan Tanaman (BK-UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. PT SATRIAs

PERKASA AGUNG di Kabupaten Pelalawan;

8. Nota Dinas Nomor: 522.21PK12608 tanggal 17 April 2004 perihal

Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2004 a.n. PT.MITM

HUTANI JAYA.

s

Terdakwa setelah menerima Nota Dinas dan konsep Surat Gubernur

tentang pengesahan BK UPHHKHT dari lr SYUHADA TASMAN

selanjutnya secara bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor: 151/Kpts-1112003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja,

Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, menandatangani

dan mengesahkan BK UPHHKHT yang diajukan perusahaan yaitu:

1. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.138llll2004 tanggal 27

Februari 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. CV PUTRI

LINDUNG BULAN dengan luas areal 1.950 ha (brutto) atau seluas

.1.300 s ha (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana

penebangan kayu hutan alam;

2. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.140/1112004 tanggal 27

Februari 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. CV BHAKTI

PRAJA MULIA dengan luas areal 2.505 ha (brutto) atau seluas 2.375

na (ndtto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan

kayu hutan alam;

3. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpls.142llll2004 tanggal 27

Februari 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT

SELAMS ABADI UTAMA dengan luas areal 10.295 ha (brutto) atau

selua$ ha 8.950 (netto), yang isinya antara tain menyebutkan r&rcana

penebangan kayu hutan alam;

t2

Page 14: Dakwaan Sidang RZ

7

Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.244lllll2004 tanggal 26 Maret

2OO4 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT RIMBA

MUTIARA PERMAI dengan luas areal 2.060 ha (brutto) atau seluas

1J65 ha (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana

penebangan kayu hutan alam.

Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.243lllll2004 tanggal 26 Maret

2OO4 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT MITRA TANI

NUSA. SEJATI dengan luas areal 1.685 ha (brutto) atau seluas ha

1.560 (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana

penebangan kayu hutan alam;

Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.242lllll2004 tanggal 26 Maret

2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT MERBAU

PELATeAWAN LESTARI dengan luas areal ha 2.634 (brutto) atau

seluas ha 2.252 (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana

penebangan kayu hutan alam;

Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.286AVl2004 tanggal 21 April

2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT MITRA

HUTA$ll JAYA dengan luas areal 6.414,7 ha ,(brutto), yang isinya

antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;

Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.29OllVl2OO4 tanggal 21 April

2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004 a.n. PT SATRIA

PERKASA AGUNG di Kabupaten Pelalawan dengan luas areal

4.079,77 ha (brutto) atau seluas 3.738,06 ha (netto), yang isinya antara

lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;

. Atas dasar pengesahan BK UPHHKHT oleh Terdakwa tersebut,

selanjutnya perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan

pengesahan BKT melakukan penebangan kayu hutan alam pada areal

IUPHHKHT dengan jumlah tebangan sebagai berikut :tl

NoNama

Perusahaan

Rekapitulasi Jumlah Produksi Kayu

Meranti Campuran KBK BBS

13

4.

5.

6.

7.

Page 15: Dakwaan Sidang RZ

(M') (M') (M1 (M1

1 PT $erbauPelalawanLestari

8.206,40 35.464,95 131 .322,U 0,00

2 PT MitraTaninusaSejati

240,28 706,52 10 .087,09 52.102,52

3 PT RimbaMutiaraPermai

g

5. 845,89 19.898,18 50.675,74 174.636,26

4 PT SelarasAbadi Utama

1 .170,04 163,96 45.373,88 83.672,36

5 CV BhaktiPraja Mulya

452,18 2.377,98 57.U8,48 307.196,66

6 PT blitraHutani Jaya

265,98 680,00 58.788,04 200.u8,49

7 PT SatriaPerkasaAgung

276,80 2.158,U 31.105,51 170.926,93

8 PT PutriLindung Bulan

5

510,50 1.672,47 24.791,00 192.271,5n

Dari hasil penebangan kayu hutan alam yang dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan tersebut yang dihitung berdasarkan lapoian hasil penebangan

dikalikan dengan tarif/harga satuan kayu yang ditetapkan Menteri

Perdagangan dan Perindustrian/Menteri Perdagangan Rl pada waktu

penebangan diperoleh nilai kayu sebesar:s

No Nama PerusahaanNILAI KAYU

(Rp)

1 PT Merbau Pelalawan Lestari 21.665.672.400,00

2 PT Mitra Tani Nusa Sejati 23.731.050.520,00

3 PJ Rimba Mutiara Permai 9.621.697240,00

4 PT Selaras Abadi Utarna 51.555.366240,m

5 CV Bhakti Praja Mulia 75.3(D"69!.560,m

6 PT Miba Hutani Jaya 532m-841.98,(Il

l4

Page 16: Dakwaan Sidang RZ

7

7 PT Satria Perkasa Agung 28.501.866.160,00

8 CV Putri Lindung Bulan 45.037.834.840,00

Jumlah 308.621.021.888,00

Atas perbuatan Terdakwa mengesahkan UBKT-UBKT tersebut, telah

memperkaya perusahaan-perusahaan atau korporasi yang dihitung dari

nilai seluruh hasil penebangan kayu hutan alam setelah dikurangi setoran

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dengan

jumlah mAsing-masing sebagai berikut :

l. PT MERBAU PELALAWAN LESTARI sejumlah Rp 17.751.015.979,36

(tujuh belas milyar tuiuh ratus lima puluh satu iuta lima belas ribu

sembilan ratus tuiuh puluh sembilan rupiah tiga puluh enam sen).

PT MITRA TANI NUSA SEJATI sejumlah Rp 21 .229.074.314,82 (dua

pululf satu milyar dua ratus dua puluh sembilan iuta tuiuh puluh empat

ribu tiga ratus empat belas rupiah depalan puluh dua sen).

PT RIMBA MUTIARA PERMAI sejumlah Rp 7.688.163.703,29 (tuiuh

milyar enam ratus delapan puluh delapan iufa serafus enam puluh tiga

ribu tujuh ratus tiga rupiah dua puluh sembilan sen).

PT SELAMS ABADI UTAMA sejumlah Rp 38.790.637.659,55 (tiga

puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga

putuh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan iupiah lima puluh lima

sen).

CV BHAKTI PRAJA MULIA sejumlah Rp 66.442.117.964,88 (enam

puluh enam milyar empat ratus empat puluh dua juta serafus tujuh

belasc ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah delapan puluh

delapan sen).

PT MITRA HUTANI JAYA sejumlah Rp 47.140.691.525,99 (empat

puluh tujuh milyar serafus empat puluh juta enam ratus sembilan

puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah sembilan puluh

sembilan sen).g

PT SATRIA PERKASA AGUNG sejumlah Rp 25.086.333.013,64 (dua

puluh lima milyar delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga

ribu tiga belas rupiah enam puluh empat sen).

)

J,

4.

5.

6.

7.

l5

Page 17: Dakwaan Sidang RZ

8. CV PUTRT LINDUNG BULAN sejumlah Rp 40.078.637.838,76 (empat

putuh mityar tujuh putuh delapan iuta enam ratus tiga puluh tuiuh ribu

detapan ratus tiga puluh delapan rupiah tuiuh puluh sen).

Perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan

negara sejumlah Rp 264.206.672.000,29 (dua ratus enam puluh empat

milyar dua ratus enam iuta enam ratus tuiuh puluh dua ribu rupiah dua

puluh sembilan sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang

berasal dari nilai hasil penebangan kayu hutan alam yang diperoleh

secara rfrelawan hukum setelah dikurangkan dengan setoran Provisi

Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dengan perincian

sebagai berikut:

NoNama

Perusahaan

NILAI KAYU PenyetoranKerugianKeuangan

Negara/daerah

(Rp) PSDH (RP) DR (Rp) (Rp)

"l PT MerbauPelalawan

Lestari

21 .665.672.400,00 733.080.952,00 3.'t 81 .575.468,64 17.751 .015.979,36

2 PT MitraTani Nusa

Sejati

23.731 ,050.520,00 410.779.622,80 2.091 .196.582,38 21.229.074.314.82

3 PT RimbaMutiaraFgrmai

9.621 .697.240,00 555.667.029,40 1 .377.866.507.31 7.688.163.703,29

4 PT SelarasAbadiUtama

sl .555.366.240,00 2.228.627.511,40 10.536.101 ,069,05 38.790.637.659,55

5 CV BhaktiPraja Mulla

75.306.692.560.00 1 .895.609.978,00 6.968.964.617,12 66.442.117.964,88

o P[ MitraHutinl Jaya

53.200.841.928,00 1 .641 .6E5.916,40 4.418.464.465,61 47.140.691 .525,99

7 PT SatriaPerkasaAgung

28.501 .866.160,00 897.746.614,72 2.517.786.531,64 25.086.333.013,64

I GV PutrlLindungBulan

45.037.834.840,00 942.416.360,20 4.016.780.641.04 40.078.637.838.76

Jumlah 308.621.021.888,00 9.305.613.984,92 35.108.735.902,79 264.206.672.000,25

Page 18: Dakwaan Sidang RZ

7

B. Pengesahan RKT-UPHHKHT perusahaan-perusahaan yang lokasi areal

kerjanya di wilayah Kabupaten Siak.

. H. ARWIN AS, SH selaku Bupati Siak pada sekitar bulan Januari 2003,

telah menerbitkan ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan

Tanaman (IUPHHKHT) kepada PT SERAYA SUMBER LESTARI, yang

mana areal yang diberikan IUPHHK-HT tersebut memiliki potensi kayu

lebih dari.5 M3/Ha sehingga bertentangan dengan ketentuan Kepmenhut

No. 10.1/Kpts-1112000 tanggal 06 Nopember 2000 dan Kepmenhut No.

21lKpts-ll12001tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar ljin

Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada

Hutan Produksi, yaitu Keputusan Bupati No. 03/lUPHHKll2003 tanggal

27 Januan 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT Seraya

Sumber Lestari seluas t 16.875 Ha di Kab. Siak.6

. Berdasarkan IUPHHKHT yang diterbitkan oleh H. ARWIN AS, SH

tersebut, PT SEMYA SUMBER LESTARI mengajukan permohonan

penilaian dan pengesahan Usulan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (BK-UPHHKHT) kepada lr.

SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau

sebagai alasar untuk melakukan penebangan kayu hutan alam di areal

IUPHHKHT dengan alasan dalam rangka penyiapan lahan atau land

clearing yang isinya antara lain memuat rencana penebangan dan target

produksi penebangan hutan alam dengan surat'Nomor : 011/SSL-

DlRyX2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan

Pengesa"fan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan

Tanaman Tahun 2004 PT SEMYA SUMBER LESTARI, yang

ditandatangani oleh lr. DELTA selaku Direktur, yang tembusannya

disampaikan kepada lr. H. AMIN BUDYADI, MM selaku Kepala Dinas

Kehutanan Kabupaten Siak.

. lr. H. AMIN BUDYADI, MM, setelah menerima surat tembusan dari

perusahdan PT SEMYA SUMBER LESTARI selanjutnya melakukan

survey untuk mengetahui potensi tegakan kayu hutan alam di areal

IUPHHKHT yang dimohonkan penilaian dan pengesahan BKT, yang

hasilnya disampaikan kepada lr. SYUHADA TASMAN sebagai

pertimbangan teknis melalui surat Nomor : 522.2lProdl520 tanggal 8

I7

Page 19: Dakwaan Sidang RZ

7

Maret 2OO4 perihal pertimbangan teknis Usulan BK-UPHHKHT tahun

2OO4 a.p. PT SEMYA SUMBER LESTARI yang isinya antara lain

menyebutkan Rencana Penebangan kayu hutan alam luas areal 2.875

Ha dengan volume 264.241,25M3;

lr. SYUHADA TASMAN atas permohonan penilaian dan pengesahan

UBKT UPHHKHT dATi PT SERAYA SUMBER LESTARI dAN

pertimbangan teknis dari AMIN BUDYADI tersebut karena mengetahui

bahwa rgncana penebangan kayu hutan alam di areal IUPHHKT yang

diterbitkan tidak sesuai dengan Kepmenhut No. 10.1/Kpts-|112000 tanggal

06 Nopember 2000 dan Kepmenhut No. 2llKpts-1112001 tanggal 31

Januari 2001 tentang Kriteria dan Standarlzin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi kemudian meminta

petunjuk ke Departemen Kehutanan Rl mengenai sah atau tidaknya

perizinarg IUPHHKHT di Propinsi Riau, yang kemudian dibalas oleh

Menteri Kehutanan yang intinya Surat Keputusan (SK) IUPHHKHT yang

ada di Propinsi Riau dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan Menteri Kehutanan meminta kepada Menteri Dalam Negeri

untuk membatalkan SK IUPHHKHT yang diterbitkan oleh para Bupati di

Propinsi Riau yang salah satu tembusannya ditujukan kepada Gubernur

Riau darg Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, sehingga lr. SYUHADA

TASMAN tidak bersedia menilai dan mengesahkan permohonan tersebut.

lr. SYUHADA TASMAN selanjutnya melaporkan kepada Terdakwa bahwa

ada permohonan pengesahan dan penilaian UBKT-IUPHHKHT dari

beberapa perugafraan pemegang IUPHHKHT yang areal kerjanya di

Kabupate'3&,%munkarenalUPHHKHTtersebutditerbitkantidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka lr SYUHADA TASMAN

tidak bersedia menyetujui dan mengesahkan permohonan UBKT-

IUPHHKHT. Atas laporan lr. SYUHADA TASMAN tersebut kemudian

Terdakwa menyampaikan karena BKT IUPHHKHT merupakan hal yang

rutin dan guna percepatan hutan tanaman untuk pemenuhan bahan baku,

maka Terdakwa meminta untuk disiapkan keputusan tentang pengesahan

UBKT-uirHHKHT yang akan ditandatangani oleh Terdakwa dan

Terdakwa juga meminta agar lr. SYUHADA TASMAN membuat Nota

Dinas ditujukan kepada Terdakwa yang isinya tentang permintaan

pengesahan UBKT UPHHKHT agar seolah-olah pengesahan UBKT

tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, padahal sesuai ketentuanl8

Page 20: Dakwaan Sidang RZ

7

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-1112003 tanggal 02 Mei

2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja

Tahunanudan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada

Hutan Tanaman, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk

melakukan Penilaian dan Pengesahan UBKT UPHHKHT.

Atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian pada tanggal 24 April

2OO4,lr. SYUHADA TASMAN membuat dan menandatangani Nota Dinas

Nomor : 522.21PK8008 tanggal 24 April2004 perihal Pengesahan Bagan6

Kerja Uiaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (BK

UPHHK-HT) Tahun 2A04 a.n. PT SEMYA SUMBER LESTARI di

Kabupaten Siak yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Gubernur

Propinsi Riau untuk mengesahkan UBKT UPHHKHT yang dimohonkan

PT SEMYA SUMBER LESTARI disertai Konsep Surat Keputusan

Gubernur tentang pengesahan BK UPHHKHT yang isinya antara lains

menyebulkan rencana penebangan kayu hutan alam;

Terdakwa setelah menerima Nota Dinas dan konsep Surat Gubernur

tentang pengesahan BK UPHHKHT dari lr SYUHADA TASMAN

selanjutnya secara bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor: 151/Kpts-1112003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja,

Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja UsahaI

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, menandatangani

dan mengesahkan BK UPHHKHT yang diajukan PT SERAYA SUMBER

LESTARI yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan

kayu hutan alam, dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubemur Riau

Nomor : KPTS.324N|2004 tanggal 10 Mei 2004 tentang Pengesahan

Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutanc

Tanaman tahun 2004 a.n. PT SEMYA SUMBER LESTARI di areal

seluas 3.187 Ha (Bruto) atau 2.525 Ha (Netto);

. Atas dasar pengesahan BKT UPHHKHT oleh Terdakwa tersebut,

selanjutnya PT SEMYA SUMBER LESTARI yang telah mendapatkan

pengesahan BKT melakukan penebangan kayu hutan alam pada areal

IUPHHK|IT dengan jumlah tebangan sebagai berikut :

l9

Page 21: Dakwaan Sidang RZ

7

No

E

NamaPerusahaan

Rekapitulasi Jumlah Produksi Kayu

Meranti Campuran KBK BBS

(M') (M') (M') (M')

1 PT SerayaSumberLestari

31.312,73 33.322,73 50.304,44 150.048,07

Dari hasii penebangan kayu hutan alam yang dilakukan oleh PT SEMYA

SUMBER LESTARI tersebut yang dihitung berdasarkan laporan hasil

penebangan dikalikan dengan tarif/harga satuan kayu yang ditetapkan

Menteri Perdagangan dan Perindustrian/Menteri Perdagangan Rl pada

waktu penebangan diperoleh nilai kayu sebesar Rp 2.280.558.800,00

(dua milyar dua ratus delapan puluh iuta lima ratus lima puluh delapan

ribu detaban ratus rupiah).

Atas perbuatan Terdakwa mengesahkan UBKT tersebut, telah

memperkaya PT SEMYA SUMBER LESTARI atau korporasi yang

dihitung dari nilai seluruh hasil penebangan kayu hutan alam setelah

dikurangi setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana

Reboisasi (DR), sebesar Rp 1.705.694.169,91 (safu milyar tuiuh ratusa

Iima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh

sembilan rupiah sembilan puluh safu sen);

Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugign keuangan negara

sejumlah Rp 1.705.694.169,91 (safu milyartujuh ratus lima juta enam

ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan

rupiah suembilan puluh safu sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah

tersebut yang berasal dari nilai hasil penebangan kayu hutan alam yang

diperoleh secara melawan hukum setelah dikurangkan dengan setoran

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dengan

perincian sebagai berikut:

No Nama

Perusahaan

NILAIKAYU Penyetoran KerugianKeuangan

Negara/daerah

(Rp) PSDH (Rp) DR (Rp) (Rp)

1 PT. SerayaSumberLestari

2.280.558.800,00 192.080.839,00 382.783.791,09 1.705.694.169,91

20

Page 22: Dakwaan Sidang RZ

Dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di

atas teldh mengakibatkan kerugian keuangan negam keseluruhannya

berjumlah Rp 265.912.366.170,20 (dua tatus enam ptluh lima milyar

sembilan ratus dua

serafus tuiuh puluh

sekitar jumlah tersebut.

belas juta tiga ra&ts enam puluh enam rtbu

rupiah dua puluh sen) atau setidak-tidaknya

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 2 ayal (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor : 31 tahun '1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUH

Pidana.

SUBSIDAIR

---------Bahwa terdakwa HM. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Propinsi Riau

periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2008, bersama-sama dengan lr.

SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, H.

TENGKU AZMUN JAAFAR, SH (masing-masing telah diputus Pengadilan dan

telah memperoleh kekuatan hukum tetap), H. TENGKU ZUHELMI, Drs. EDI

SURIANDI keduanya selffu Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan,

SEbK€&FdI*A'W*SPT MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT MITRA

TANINUSA $EJATI, PT RIMBA MUTIARA PERMAI, PT SELARAS ABADI

UTAMA, CV BHAKTI PMJA MULIA, PT MITRA HUTANI JAYA, PT SATRIA

PERKASA AGUNG, CV PUTRI LINDUNG BULAN dan bersama-sama

dengan lr. H. AMIN BUDYADI, MM selaku Kepala Dinas Kehutanan

Kabupaten Siak, H. ARWIN AS, SH selaku Bupati Siak, dan PT SEMYA

SUMBER LESTARI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi

dalam kurunuwaktu bulan Desember 2002 sampai dengan bulan Mei 2004

atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002 s/d 2004,

bertempat di Kantor Bupati Pelalawan Jalan Raya Lintas Timur No.379

Pangkalan Kerinci Pdalauan, Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan

Jalan Raya Urtas Tilrur Paqgldan l(erinci Pddawan, Kantor Bupati Siak Jl.

Page 23: Dakwaan Sidang RZ

Sultan lsmail No. 117 Siak Sri lndrapura, Kantor Dinas Kehutanan lGbupaten

Siak Jl. Sultan Syarif Kasim No. 9 Siak Sri lndrapura, Kantor F)inas Kehutanan

propinsi Riau Jl. Jendral Sudirman No. 468 Pekan Baru Riau kanbr Gubernur

propinsi Riau Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Pekanbaru Riau, atau setidak-

tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 |r Pasal 35 ayat (2)

Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan

mengadilinya, telah melakukan atau turut serfa melakukan serangkaian

perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang

berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa keiahatan, dengan tuiuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu

telah menguntungkan PT MERBAU PELELAWAN LESTARI sejumlah Rp

17.75L01b.979,36 (tujuh belas mityar tujuh ratus lima puluh satu iuta limas

belas ribu sembilan ratus tujuh putuh sembilan rupiah tiga puluh enam sen),

PT MITRA TANI NUSA SEJATI sejumlah Rp 21 .229.074.314,82 (dua puluh

satu milyar dua ratus dua putuh sembilan juta tujuh puluh empat ribu tiga

ratus empat belas rupiah depalan puluh dua sen\, PT RIMBA MUTIARA

PERMAI sejumlah Rp 7.688.163.703,29 (tuiuh milyar enam ratus delapan

puluh delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tuiuh ratus tiga rupiah dua.spuluh sembilan sen), PT SELARAS ABADI UTAMA sejumlah Rp

38.790.637.659,55 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh iuta

enam ratus tiga putuh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah lima

putuh lima sen), CV BHAKTI PRAJA MULIA sejumlah Rp 66.442.117.964,88

(enam putuh enam milyar empat ratus empat puluh dua iuta serafus tuiuh

belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah delapan puluh delapan6

sen), PT MITRA HUTANI JAYA sejumlah Rp 47.140.691.525,99 (empat puluh

tujuh milyar seratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu

lima ratus dua putuh lima rupiah sembitan putuh sembilan sen), PT SATRIA

PERKASA AGUNG sejumlah Rp 25.086.333.013,64 (dua puluh lima milyar

delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tigTa ribu tiga belas rupiah enam

putuh empat sen), CV PUTRI LINDUNG BULAN sejumlah Rp

40.078.632.63g,20 (empat puluh milyar tuiuh puluh ehpan iuta enam ratus

tiga putuh tujuh ribu delapan rafrts tiTa puluh delryn ruphh tuiuh puluh sen),

PT SERAYA SUlrrtsER LESTARI seFr*'dr Rp. 1.705.694.169,91 (safu milyar

tujuh nfus lrna W er'rrn rat s serrtlrl rrmt ernoeit rbu seratus enam

Page 24: Dakwaan Sidang RZ

puluh sembllan rupiah *mhilan puluh safu sen), menyalahgunakan

kewenangan, kesemptan atau sarana yang ada padanya karena iabatan

atau kedudukan yaitu terdakwa selaku Gubemur Riau telah menilai dan

mengesahkan Bagan Kerja Tahunan (Blfi) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) yang dimohonkan oleh perusahaan-

perusahaan pemegang IUPHHKHT yaitu PT MERBAU PELALAWAN

LESTARI, P} MITRA TANINUSA SEJATI, PT RIMBA MUTIARA PERMAI, PT

SELARAS ABADI UTAMA, CV BHAKTI PRAJA MULIA, PT MITRA HUTANI

JAYA, PT SATRIA PERKASA AGUNG, CV PUTRI LINDUNG BULAN YANg

areal kerjanya di wilayah Kabupaten Pelalawan dan perusahaan pemegang

IUPHHKHT yaitu PT SERAYA SUMBER LESTARI yang areal kerjanya di

wilayah Kabupaten Siak, tanpa mengindahkan Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor: 10.1YKpts-ll/2000 tanggal 06 November 2000 tentang Pedoman

Pemberian ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman,

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 2llKpts-1112001 tanggal 31 Januari

2001 tentang Kriteria dan Standar ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu

Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:

151/Kpts-lll2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima

Tahun, Rencena Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-ll/2004 tanggal 23

Januari 2OO4 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:

1S1/Kpts-llt2OO3 tentang Rencana Kerja, Rencana Liira Tahun, Rencana

Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada

Hutan Tanaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-ll/2005 tanggal 26 Desember 2005 tentang

perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.45/Menhut-ll/2004

tanggal 23 Januari 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor: 151/Kpts-llt2}O3 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun,

Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu pada Flutan Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor: 34 Tahun 2OO2

tanggal 08 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana PerBelolaan Hutan,

Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Keputusan

Menteri Kehutanan Nonpr : 32lKpF {lfzm3 tanggd 5 Pebruari 2003 tentang

Penberian lzin usdra Persfraet Hast ttrHr lGyn Pada Hutan Alam atau

Page 25: Dakwaan Sidang RZ

Hutan Tanaman melalui Penawaran Dalam PelelarEan, yang dr,patg

merugikan keuangan nqara atau perckonomian tryalaa yaifu tdah

merugikan keuangan negara keseluruhannya sepmlah Rp.

265.912.366.170,20 (dua ratus enam puluh lima milyar *mbllan ratus dua

belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu serafus tuiuh puluh rupiah dua

putuh sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yarp dilakukan

Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:6

Pengesahan BKT-UPHHKHT perusahaan-perusahaan yang areal

kerjanya di wilayah Kabupaten Pelalawan.

. H. TENGKU AZMUN JMFAR, SH selaku Bupati Pelalawan pada sekitar

butan Desember 2OO2 sampai dengan bulan Januari 2003, telah

menerbitkan ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan

Tanaman (IUPHHKHT) kepada PT MERBAU PELALAWAN LESTARI, PT

MITRA TANINUSA SEJATI, PT RIMBA MUTIAM PERMAI, PT

SELAMS ABADI UTAMA, CV BHAKTI PMJA MULIA, PT MITRA

HUTANI JAYA, PT SATRIA PERKASA AGUNG, CV PUTRI LINDUNG

BULAN, yang mana areal yang diberikan IUPHHKHT tersebut memiliki

potensi {<ayu lebih dari 5 M3/Ha sehingga bertentangan dengan

ketentuan sebagaimana diatur dalam Kepmenhut No. 10.1/Kpts-lll20D}

tanggal 06 Nopember 2000 dan Kepmenhut No. 21lKpts-ll/2001 tanggal

31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar ljin Usaha Pemanfaatan

Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, yaitu:

1. Keputusan Bupati No. 522.21IIUPHHKHT/X||/20021004 tanggal 17

Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT

MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas t 5.590 Ha di Kabupaten

Pelalawan;

Keputusan Bupati No. 522.21IIUPHHKHT/)(II/20021OOS tanggal 30

Desember 2002 tentang Pemberian Hak IUPHHK-HT kepada PT

SELARAS ABADI UTAMA seluas * 13.600 Ha (brutto) dan t. 11.690

Ha (netto) di Kabupaten Pelalawan;

Keputusan Bupati No. 522.21llUPHHKl-1Tff2003f009 tanggal 27

Januari 2003 tentarg Pen{rerian Hak IUPHHK}IT kepada PT MITRA

TANI NUSA SE TATI sduas + 7.300 Fta di lGirupaten Pelalawan;

2.

J.

24

Page 26: Dakwaan Sidang RZ

4.

5.

6.

7.

8.

t

Keputusan Bupati No. 522.21|IUPHHKHT/112003/008 tanggal 27

JanrJari 2OO3 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT Rl[v@A

MUTIARA PERMAI seluas t 9.000 Ha di Kabupaten Pddarvan;

Keputusan Bupati No. 522.21llUPHHKHTXlll2003/011 tanggnl 28

Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada CV

BHAKTI PMJA MULIA seluas t 5.800 Ha di Kabupaten Pdalawan;

Kepgtusan Bupati No. 522.21llUPHHKHT/ll2OO3lO14 tanggal 29

Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT MITRA

HUTANI JAYA seluas t 10.000 Ha di Kabupaten Pelalawan.

Keputusan Bupati No. 522.21llUPHHKHT/ll2}O3lO13 tanggal 29

Januari 2OO3 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada PT

SATRIA PERKASA AGUNG seluas + 12.000 Ha di Kabupaten

Pelalawan.

Keputusan Bupati No. 522.211|UPHHKHT/|/2003/005 tanggal 31

Januari 2003 tentang Pemberian Hak IUPHHKHT kepada CV PUTRI

LINDUNG BULAN seluas * 2.500 Ha di Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan IUPHHKHT yang diterbitkan oleh H. TENGKU MMUN

JAAFAR, SH tersebut, selanjutnya PT MERBAU PELALAWAN LESTARI'

PT MITRA TANI NUSA SEJATI, PT RIMBA MUTIARA PERMAI, PT

SELAMS ABADI UTAMA, CV BHAKTI PMJA MULIA, PT MITRA

HUTANI JAYA, PT SATRIA PERKASA AGUNG, CV PUTRI LINDUNG

BULAN mengajukan permohonan penilaian dan pengesahan Usulan

Rencana Kerja Tahunan (URKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Pada Hutan Tanaman (UPHHKHT) kepada lr. SYUHADA TASMAN

selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau sebagai dasar untuk

melakukan penebangan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT dengan

alasan dalam rangka penyiapan lahan atau land clearing yang isinya

antara lain memuat rencana penebangan dan target produksi

penebangan hutan alam, masing-masing dergan surat:

1. Surat dari PT SELARAS ABADI UTAIiA, Nornon 049/SAUD02003

tanggal 22 Oktober 2003 yang dihrFkan kepada Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Riau perihd Penrphonan Penilaian dan

Pengesahan BKTUPHI-K @a Fbtan Tanrnan Tahun 2004, yang

ditandatarEpri oleh lr- l{ASRt L sddilr EXrektq

25

Page 27: Dakwaan Sidang RZ

J-.

4.

5.

Surat dari CV BHAKTI PRAJA MULIA ltlornor : 015/BPMD(/20(B

tanggal 22 Oktober 2003 yang dittiukan kepada Kepda Ellus

Kehutanan Provinsi Riau perihal Pennohonan Pedldan dan

Pengesahan Usulan BKTUPHHK pada Hutan Tanaman Tahrt AX)4,

yang ditandatangani oleh SAID EDDY sdaku Direttun

Surd dari CV PUTRI LINDUNG BULAN, l'.lorpn 029lPLB/Xt2003

tanggal 22 Oktober 2003 yang dituiukan kepada Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Riau perihal Usulan Bagan Kerja UPHHKHT

tahun 2004 an. CV PUTRI LINDUNG BULAN;

Surat dari PT MITRA TANINUSA SEJATI, Nomor : 069/MTSlxl 2003

tanggal 30 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas

Kehdtanan Provinsi Riau perihal Usulan RKT UPHHKHT Tahun

2004, yang ditandatangani oleh S. ERWIN selaku Direktur;

Surat dari PT MITM HUTANI JAYA, Nomor : 019/MHJ-101X12003

tanggal 30 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan

Pengesahan Usulan Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan6

Hasil Hutan pada Hutan Tanaman (UBKT-UPHHKHT) Tahun 2004

a.n. PT MITRA HUTANI JAYA, yang ditandantangani MULYADI

GANI selaku Direktur;

Surat dari PT SATRIA PERI(ASA AGUNG, - Nomor : 082/SPA-

101X12003 tanggal 30 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala

Dinag Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian dan

Pengesahan Usulan Bagan Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan pada Hutan Tanaman (UBKT-UPHHKHT) tahun 2004

a.n. PT SATRIA PERKASA AGUNG Unit Serapung, yang

ditandatangani oleh HENDRAWAN GAMULJA selaku Direktur;

Surat dari PT MERBAU PELALAWAN LESTARI, Nomor:

21tl\tPLtBKT/Xl/2003 tanggal 6 Nopember 2003 yang ditujukan

kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan

Pengesahan Bagan Kerja Tahunan (Blfi) Tahun zO04 a.n. PT

MERBAU PELALAWAN LESTARI yang ditandatargani oleh lr.

GUNO WIDAGDO sdaku EIre*filc

Surat dari PT RIIGA ltlt TIARA PEFIMAI, Norpr : 148/RMP/PKU-

)olfA0ffi rrggd 01 Desenser Ant yilg ftfikan kepada Kepala26

7.

Page 28: Dakwaan Sidang RZ

DinaEs Kehutanan Provinsi Riau perihal Usulan Bagan Keria

UPHHKHT tahun zO04- a.n. PT RIMBA MUTIARA PER[rAl, yang

ditandatangani olefr lr. AMRIL ABUZAR selaku Direktun

9. Surat dari PT SATRIA PERKASA AGUNG, Nomor : 166/SPA-

10N1112004 tanggal 20 Juli 2OO4 yang ditujukan kepada Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan usulan tambahan9

target Rencana Keria Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

pada Hutan Tanaman (URKT-UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. PT

SATRIA PERIGSA AGUNG, yang ditandatangani oleh DlDl HARSA

selaku Direktur;

yang tembusan surat dari PT MITRA TANI NUSA SEJATI, PT RIMBA

MUTIARA PERMAI, PT SELARAS ABADI UTAMA, CV BHAKTI PRAJA

MULIA, PT MITRA HUTANI JAYA, PT SATRIA PERKASA AGUNG, CV

PUTRI LINDUNG BULAN, PT MERBAU PELELAWAN LESTARI tersebut

disampaikan kepada H. TENGKU ZUHELMI selaku Kepala Dinas

Kehutanan Kabupaten Pelalawan dan tembusan surat tambahan target

dari PT SATRIA PERKASA AGUNG disampaikan kepada Drs. EDI

SURIANDI selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan yang

menggantikan H. TENGKU ZUHELMI.

H. TENGKU ZUHELMI, setelah menerima surat tembusan dari masing-

masing perusahaan tersebut kemudian melakukan survey untuk

mengetahui potensi tegakan kayu hutan alam di areal IUPHHKHT yang

dimohon[5an penilaian dan pengesahan BKT, yang hasilnya disampaikan

kepada lr SYUHADA TASMAN sebagai pertimbangan teknis untuk

melakukan penilaian dan pengesahan URKT UPHHKHT, yaitu masing-

masing melalui surat:

Surat Nomor: 522.05lPHTRyPl/200312928 tanggal 23 Desember 2003

perihal Pertimbangan Teknis BKT-UUPHHK pada Hutan Tanamang

tahun 2004 a.n. PT MITM HUTANI JAYA yang isinya antara lain

menyebutkan rencana penebargan kayu hrtan alarn Tahun 2O0/;

sebanyak 399.524,93 M3 di ared sduas 5.3S)20 ha;

Surat lSrnon 522.G5/P|/FHTRIFIDO[fNB[N2S tanggal 23

Dqsember 20(B pedH rurmaqgm Tdsis BKT-UPHHK pada

}bTAN Til|AMTT Td,ilN AN4 A.NI FT SATRA PERI(ASA AGUNG27

1.

Page 29: Dakwaan Sidang RZ

3.

yang isinya antara lain menyebutkan renclna penebangan kap

hutan alam Tahun 2004 sebanyak 286.751,00 M3 di areal sduas

3.719,10 ha;

Surat Nomor: S22.OSlPHTRyPl/l/2004/008 tanggal 03 Januari zO04

perihal Pertimbangan Teknis BKUUPHHK pada Hutan Tanaman

tahun 2004 a.n. PT SELARAS ABADI UTAMA yang isinya antara lain

merrryebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan

dilakukan penebangan Tahun 2004luncuran 2003 sebanyak 238.460

M3 di areal seluas 2.047 ha dan UBKT 2004 sebanyak 711.029 M3 di

areal seluas 6.965 ha;

Surat Nomor: 522.05lPHTFyPl/20041011 tanggal 03 Januan 2004

perihal Pertimbangan Teknis BKUUPHHK pada Hutan Tanaman

tahtin 2OO4 a.n. CV BHAKTI PRAJA MULIA yang isinya antara lain

menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan

dilakukan penebangan Tahun 2004 UBKT 2004 (luncuran 2003)

sebanyak 382.810 M3 di areal seluas 2.205 ha;

Surat Nomor: 522.05lPHTNPllll20O4lO12 tanggal 3 Januari 2004

perihal Pertimbangan Teknis BKUPHHK pada Hutan Tanaman tahun

2004 a.n. CV PUTRI LINDUNG BULAN yang isinya antara lain

menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam Tahun 2004

sebanyak 163,186 M3 di areal seluas 1 ,220 hai

Surat Nomor: S22.OSlPltPHTRyl/2004/096 tanggal 17 Januan 2OO4

perihal Pertimbangan Teknis BKUUPHHK pada Hutan Tanaman

tahgn 2004 a.n. PT MITRA TANINUSA SEJATI yang isinya antara

lain menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan

dilakukan penebangan Tahun 2004luncuran 2003 sebanyak 29.972

M3 di areal seluas 400 ha dan UBKT 2004 sebanyak 108.949,50 M3

di areal seluas 990 ha;

Surat Nomor: 522.05lPllPHTRyl/2004/095 tanggal 17 Januari 2OO4

perliral Pertimbangan Teknis BKUUPHHK pada Hutan Tanaman

tahun 2004 a.n. PT RIMBA MUTIARA PERMAI yang isinya antara

lain menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan

dilakukan penebargan Tahun 2W lunrm 2003 sebanyak 25.788

M3 di arel sdrrc /fin ha dil tBlff aill4 sebanyak 122.A85 M3 di

arcd sdur !-lffi hq

4.

5.

7.

28

Page 30: Dakwaan Sidang RZ

l.

Sedangkan Drs. EDI SURIANDI selaku Kepala Dnas Kehutanan

Kabupaten Pelalawan yang menggantikan H. TENGKU ZUHELMI

memberikan pertimbangan teknis kepada lr. SYUFIADA TASMAN yaitu

masing-masing melalui surat:

SuratrNomor ; 522.05/Pl/PHTFylll2OO4l182 tanggal 03 Februad 2W4

perihal Pertimbangan Teknis BKUUPHHK pada Hutan Tanaman

Tahun 2004 a.n. PT MERBAU PEIALAWAN LESTARI yang isinya

antara lain menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang

akan dilakukan penebangan Tahun 2004 luncuran 2003 sebanyak

53.090 M3 di areal seluas 500 ha dan UBKT Tahun 2004 sebanyak

146.ro5.80 M3 di areal seluas 1.378 ha;

Surat Nomor : 522.2lPlNllll2004l1343.B tanggal 31 Agustus 2004

perihal Pertimbangan Teknis RKT-UPHHK pada Hutan Tanaman

Tahun 20A4 a.n. PT SATRIA PERKASA AGUNG yang isinya antara

lain menyebutkan inventarisasi tegakan kayu hutan alam yang akan

dilakukan penebangan Tahun 2004 sebanyak 296.222,59 M3 di areal

selua3 4.891,79 ha.

lr. SYUHADA TASMAN atas permohonan penilaian dan pengesahan

UBKT UPHHKHT dari perusahaan-perusahaan dan pertimbangan teknis

dari TENGKU ZUHELMI dan Drs. EDI SURIANDI tersebut karena

mengetahui bahwa rencana penebangan kayu hutan alam di areal

IUPHHKT yang diterbitkan tidak sesuai dengan Kepmenhut No.

10.1/Kpts-ll/2000 tanggal 06 Nopember 2000 dan Kepmenhut No.

21.lKpts-1112001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar ljin

Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada

Hutan Produksi kemudian meminta petunjuk ke Departemen Kehutanan

Rl mengenai sah atau tidaknya perizinan IUPHHKHT di Propinsi Riau,

yang kemudian dibalas oleh Menteri Kehutanan yang intinya Surat

Keputusan (SK) IUPHHKHT yang ada di Propinsi Riau dinyatakan tidak

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan lvlenteri Kehutanan neminta

kepada Menteri Dalam Negeri untuk rnembatalkan SK IUPHHKHT yang

diterbitkan oleh para Bupati di Proftiffi Riau )tang salah satu

tembusannya ditujukan kepada Gubecnt Riau dan Kepala Dinas

KehutanEn Propinsi Riau, seliBm ts- SYLrllADA TASMAN tidak

bersedia menilai dan meruesd*m psnnlnrwr brsebtn.t9

Page 31: Dakwaan Sidang RZ

t!

.$

lr. SyUnnDA TASMAN selanjutnya melaporkan kepada Terdakwa bahwa

ada permohonan pengesahan dan penilaian UBKT-IUPHHKHT dari

beberapa perusahaan pemegang IUPHHKHT yang areal kerjanya di

Kabupaten Pelalawan, namun karena IUPHHKHT tersebut diterbitkan

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka lr' SYUHADA

TASMAT! tidak bersedia menyetujui dan mengesahkan permohonan

UBKT-IUPHHKHT. Atas laporan lr. SYUHADA TASMAN tersebut

kemudian Terdakwa menyampaikan karena BKT IUPHHKHT merupakan

hal yang rutin dan guna percepatan hutan tanaman untuk pemenuhan

bahan baku, selanjutnya Terdakwa dengan menyalahgunakan

kewenangannya selaku Gubernur Riau memerintahkan lr. SYUHADA

TASMADI untuk menyiapkan keputusan tentang pengesahan UBKT-

UPHHKHT yang akan ditandatangani oleh Terdakwa dan Terdakwa juga

memerintahkan agar lr. SYUHADA TASMAN membuat Nota Dinas

ditujukan kepada Terdakwa yang isinya tentang permintaan pengesahan

UBKT UPHHKHT agar seolah-olah pengesahan UBKT tersebut sesuai

ketentuan yang berlaku, padahal sesuai ketentuan Keputusan Menteri

Kehutaryn Nomor: 151/Kpts-1V2003 tanggal 02 Mei 2003 tentang

Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan

Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan

Tanaman, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan

Penilaian dan Pengesahan UBKT UPHHKHT

Atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian lr. SYUHADA TASMAN

membuet dan menandatangani Nota Dinas yang ditujukan kepada

Terdakwa selaku Gubernur Propinsi Riau untuk mengesahkan UBKT

UPHHKHT yang dimohonkan perusahaan-perusahaan disertai Konsep

Surat Gubernur tentang pengesahan BK UPHHKHT yang isinya antara

lain menyebutkan rencana penebangan hutan alam, yaitu:

1. Nota Dinas Nomor: 522.21PK16704 tanggal 25 Februari 2004 perihalB

Pengesahan Rencana Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

Kayu pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2OO4 a.n. CV

BHAKTI PRAJA MULIA;

2. Nota Dinas Kepala F)inas Kehutianan Rovinsi Riau Nomor:

5'22.U1ry/6804 tansd 25 Februai AX)4 perihal Pengesahan BaganiA

30

Page 32: Dakwaan Sidang RZ

3.

Kerjd Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KaW pada Hutan Tanaman

(BK UPHHK-FIT) Tahun 2OO4 a.n. PT SELARAS ABADI UTAttlA

Nota Dinas Nomor: 522.2lPKlU04 tanggal 25 Februan 2W perihal

Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hadl Hutan l(ant

pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2Oo4. a.n. GV PUTRI

LINtrUNG BULAN;

Nota Dinas Nomor: 522.21PK2905 tanggal 8 Maret 2OO4 perihal

Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KaW

pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 2OO4 a.n. PT

MERBAU PELALAWAN LESTARI;

{Nota Dinas Nomor: 522.21PK11306 tanggal 17 Maret 2OO4 perihal

Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. PT RIMBA

MUTIARA PERMAI;

Nota Dinas Nomor: 522.21PK1406 tanggal 17 Maret 2004 perihal

PenEesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) tahun 2004 a.n. PT MITRA

TANINUSA SEJATI;

7. Nota Dinas Nomor: 522.21PW2408 tanggal 17 April 2004 perihal

Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

padt Hutan Tanaman (BK-UPHHK-HT) tahun 2OO4 a.n. PT SATRIA

PERKASA AGUNG di Kabupaten Pelalawan;

8. Nota Dinas Nomor: 522.21PK12608 tanggal 17 Apnl 2004 perihal

Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KaW

pada Hutan Tanaman (BK UPHHK-HT) Tahun 200/. a.n. PT.MITRA

HUTANI JAYA.,

Terdakwa setelah menerima Nota Dinas dan konsep Surat Gubemur

tentang pengesahan BK UPHHKHT dari lr SYIJF|ADA TASI4AN

selanjutnya dengan menyalatgunakan kesenpatan yang ada pada

Terdakwa selaku Guberrrr Riat tanpa mengmnddrkan Keputusan Menteri

Keturtanan hbnnc lsl/l(FlUAtm tarqgd V2 lr/bi 2003 tentang

" 3l

4.

5.

6.

Page 33: Dakwaan Sidang RZ

6

Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Keria Tahunan dan

Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada llutan

Tanaman, menandatangani dan mengesahkan BK UPHHKHT lr3ng

diajukan perusahaan Yaitu:

1. Kepl.rtusan Gubemur Riau Nomon Kpts.138/lln$Q/. tarpgal 27

Februari 2004 tentang Pengesahan Bagan KerF Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2Wa.n. cv PUTRI LINDUNG BULAN dengan luas areal 1.950 ha

(brutto) atau seluas 1.300 ha (netto), yang isinya antara lain

menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;

2. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.140/llt2}O4 tanggal 27

Februari 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004

a.n. CV BHAKTI PRAJA MULIA dengan luas areal 2.505 ha (brutto)

atau seluas 2.375 ha (netto), yang isinya antara lain menyebutkan

rencana penebangan kayu hutan alam;

3. Ke$rtusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.142llll2004 tanggal 27

Februari 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2004

a.n. PT SELARAS ABADI UTAMA dengan luas areal 10.295 ha

(brutto) atau seluas ha 8.950 (netto), yang isinya antara lain

menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;

4. Keputusan Gubemur Riau Nomor: Kpts.24lllll2004 tanggal 26 Maret

2OO4 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2004 a.n. PT RIMBA

MUTIARA PERMAI dengan luas areal 2.060 ha (brutto) atau sduas

1.765 ha (netto), yang isinya antara lain menyebutkan rencana

penebangan kayu hutan alam.

5. Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.243lllV20B tanggal 26 iraret

2OO4 tentang Pengesahan Bagan Keria Usaha Pernanfaatan Flasil

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman tahun 2W a.n. PT MITRA TAtll

NUSA SEJATI dengan luas areal 1.685 ha (brutb) atau sduas ha

1.560 (netto), yang isinya antana ldn rnentteOuU<an rericana

penebangan kayu hutan darn;

6. Keputusan Gubernur Riau tlonpt: l$ts242/lll/2m4 tanggal 26 itaret

2W tertaqg peqgesatrn B4ilt JGrp Ljsdta Pernanfaatan l-lasil

3l

Page 34: Dakwaan Sidang RZ

7.

8.

ffut"n Kayu pada Hutan Tanaman Tahun z0ot.n. PT MERBAU

PELALAWAN LESTARI dengan luas areal ha 2.63f (brutb) euseluas ha 2.252 (netto), yang isinya antara lain menyebutkan

rencana penebangan kayu hutan alam;

Keputusan Gubemur Riau Nomon Kpts.286tNl2OU brwd 21 MlZOdq tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2OO4 a.n. PT MITRA

HUTANI JAYA dengan luas areal 6.414,7 ha (brutto), yang isinya

antara lain menyebutkan ren€na penebangan kayu hutan alam;

Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.290llVl2004 tanggal 21 April

2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil

HutLn Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2OO4 a.n. PT SATRIA

PERKASA AGUNG di Kabupaten Pelalawan dengan luas areal

4.079,77 ha (brutto) atau seluas 3.738,06 ha (netto), yang isinya

antara lain menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;

Atas dasar pengesahan BK UPHHKHT oleh Terdakwa tersebut,

selanju$rya perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan

pengesahan BKT melakukan penebangan kayu hutan alam pada areal

!UPHHKHT dengan jumlah tebangan sebagai berikut :

NoNama

Perusahaan

5

Rekapitulasi Jumlah Produksi Kayu

Meranti Campuran KBK BBS

(M1 (M') (M') (M')

1 PT MerbauPelalawanLestari

L206,40 35.464,95 131 .322,84 0,00

2 PT MitraTaninusaSejati

240,28 706,52 10.087,09 52j02,52

3 PT RimbaMgtiaraPermai

5. 845,89 19.898,18 50.675,74 174.6#,26

4 PT SelarasAbadiUtama

1.170,M 163,5 45.373,88 &|.672,36

5 CV BhaldiR:*r nft/a

t

454,18 Lgn,* 5t3{q/$ 307.196,66

33

Page 35: Dakwaan Sidang RZ

c

6 PT MitraHutaniJaya

265,S 690,00 58.788,04 200.3/,8,49

7 PT SatriaPerkasaAgung

276,8 2.158,84 31.105,51 170.926,93

8 PTfutriLindung Bulan

510,50 1-672,47 24.791,00 192.271,sfi

Dari hasil penebangan kayu hutan alam yang dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan tersebut yang dihitung berdasarkan laporan hasil

penebangan dikalikan dengan tarif/harga satuan kayu yang ditetapkan

Menteri ferdagangan dan Perindustrian/Menteri Perdagangan Rl pada

waktu penebangan diperoleh nilai kayu sebesar:

No Nama PerusahaanNILAI KAYU

(Rp)

1 PT Merbau Pelalawan Lestari 21.665.672.400,00

2 ST Mitra Tani Nusa Sejati 23.731.050.520,00

3 PT Rimba Mutiara Permai 9.621.697.240,00

4 PT Selaras Abadi Utama 51.555.366 .240,00

5 CV BhaktiPraja Mulia 75.306.692.560,00

6 PT Mitra HutaniJaya 53!200.841.928,00

7 PT Satria Perkasa Agung,IN

28.501.866.160,00

8 CV Putri Lindung Bulan 45.037.834.840,00

Jumlah 308.621.021.888,00

Atas perbuatan Terdakwa mengesahkan UBKT-UBKT tersebut, telah

rngmperkaya perusahaan-perusahaan atau korporasi yang dihitung dari

nilai seluguh hasil penebangan kayu hutan alam setelah dikurangi setoran

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), dengan

jumlah masing-masing sebagai berikut :

1. PT MERBAU PELALAWAN LESTARI sejumlah Rp

17.751.015.979,36 (tujuh belas mitrya tujuh natus lima puluh satu juta

lima belas r&,u *trffit rafils hrjdt puluh senbilan rupiah tiga puluh

errahwr).34

Page 36: Dakwaan Sidang RZ

3.

4.

5.

6.

7.

PT MITRA TANI NUSA SE^,ATI seiumlah Rp 21 .229.074.314,82 (dua

puluh satu milyar dua ratus dua puluh sembilan iuta tuiuh puluh

empat ribu tiga ratus empat belas rupiah depalan puluh dua sen).

PT RIMBA MUTIARA PERMAI seiumlah Rp 7.688.163.703,29 (tuiuhI

mityar enam ratus delapan puluh delapan iuta seratus enam puluh

tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah dua puluh sembilan sen).

PT SELARAS ABADI UTAMA sejumlah Rp 38.790.637.659,55 (tiga

putuh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh iuta enam ratus tiga

puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah lima puluh

limasen).

CV BHAKTI PMJA MULIA sejumlah Rp 66.442.117.964,88 (enam

putuh enam milyar empat ratus empat puluh dua iuta serafus tuiuh

belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah delapan puluh

delapan sen).

PT MITRA HUTANI JAYA sejumlah Rp 47.140.691.525,99 (empat5

puluh tujuh milyar serafus empat puluh iuta enam ratus sembilan

puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah sembilan puluh

sembilan sen).

PT SATRIA PERKASA AGUNG sejumlah Rp 25.086.333.01 3,64 (dua

puluh lima milyar delapan puluh enam iuta tiga ratus tiga putuh tiga

ribu tiga belas rupiah enam puluh empat sen). ;

CV PUTRI LINDUNG BULAN sejumlah Rp 40.078.637.838,76

(empat puluh milyar tujuh puluh delapan iuta enam ratus tiga puluh

tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah tujuh puluh sen).

Perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan

negara sejumlah Rp 264.206.672.000,29 (dua ratus enam puluh empat

milyar dua ratus enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah dua

fduh sembilan sen) atau setidak-tidaknya sekitar irmlah tersebut yang

berasal dari nilai hasil penebangan kayu hutan dam yang diperoleh

secara melawan hukum setelah dikurangkan dergan setoran Provisi

Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Rebdsad (DR) dengan perincian

sebagai berikut:b

35

Page 37: Dakwaan Sidang RZ

t;

NoNama

Perusahaan

NILAIKAYU Poq/doran Kerugian KeuanganNegara/daerah

(RP} PSDH (Rpl DR(Rp) (Rp)

1 PT MerbauPelalawan

Lestari6

21.665.672.400,00 733.080.952,00 3.181 .575.468,64 17.751 .015.979,36

2 PT Mitra TaniNusa SoJatl

23.731.050.520.00 410.779.622,80 2.091 .'t 96.582,38 21.229.074.314,82

3 PT RimbaMutiaraPermai

9.621.697.240,00 555.667.029.40 1.377.866.507,31 7.688.163.703,29

4 PT SelarasAbadi Utama

51 .555.366.240,00 2.228.627.511,40 10.536.101.069,05 38.790.637.659,55

5 CV BhaktiPraja Mulia

75.306.692.560,00 1 .895.609.978,00 6.968.964.617,12 66.442.117.964,88

6 PT MitraHutani Jaya

53.200.841 .928,00 1 .641 .665.916,40 4.418.464.485,61 47.1 40.691 .525,99

7 PT SatriaPerka$aAgung

28.501.866.160,00 897.746.614,72 2.517.786.s31,64 25.086.333.013,64

I CV PutrlLindung

Bulan

45.037.834.840,00 942.416360,20 4.016.780.641,04 40.078.637.E38.76

Jumlah 308.621.021,888,00 9.305.613.984,92 35.108.735.902,79 264.206.672.000,29

I

B. Pengesahan RKT-UPHHKHT perusahaan-perusahaan yang lokasi areal

kerianya di wilayah Kabupaten Siak.

H. ARWIN AS, SH selaku Bupati Siak pada sekitar bulan Januari 2003,

telah menerbitkan ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan

Tanaman (IUPHHKHT) kepada PT SEMYA SUMBER LESTARI, yang

mana areal yang diberikan IUPHHK-HT tersebut memiliki potensi kayu

lebih dari 5 M3/Ha sehingga bertentangan dengan ketentuan Kepmenhut

No. 10.1/Kpts-1112000 tanggal 06 Nopember 2000 dan Kepmenhut No.

21lKpts-lll2OO1 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar ljin

Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Hutan lGru Hutan Tanaman pada

Hutan Produksi, yaitu Kepu[tsan Btpai ]b. 03lUPHHWll2003 tanggal

27 Janlai Ang tertflng Fer$eftn l-Nalc lUPtltlK-HT kepada PT Seraya

Surter l-esfni drmr f6"8t5 l{a d lCttT*n Siak 36

Page 38: Dakwaan Sidang RZ

g

Berdasarkan IUPHHKHT yang diterbitkan oleh H. ARWIN AS, SH

tersebut, PT SERAYA SUMBER LESTARI mengajukan permohonan

penilaian dan pengesahan Usulan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (BK-UPHHKHT) kepada lr.

SYUHADA TASMAN selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi RiauI

sebagai dasar untuk melakukan penebangan kayu hutan alam di areal

IUPHHKHT dengan alasan dalam rangka penyiapan lahan atau land

clearing yang isinya antara lain memuat rencana penebangan dan target

produksi penebangan hutan alam dengan surat Nomor : 011/SSL-

D!RDU2003 tanggal 22 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Riau perihal Permohonan Penilaian danc

Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan

Tanaman Tahun 2004 PT SEMYA SUMBER LESTARI, yang

ditandatangani oleh lr. DELTA selaku Direktur, yang tembusannya

disampaikan kepada lr. H. AMIN BUDYADI, MM selaku Kepala Dinas

Kehutanan Kabupaten Siak.

lr. H. A,ivllN BUDYADI, MM, setelah menerima surat tembusan dari

perusahaan PT SEMYA SUMBER LESTARI selanjutnya melakukan

survey untuk mengetahui potensi tegakan kayu hutan alam di areal

IUPHHKHT yang dimohonkan penilaian dan pengesahan BKT, yang

hasilnya disampaikan kepada lr. SYUHADA TASMAN sebagai

pertimbangan teknis melalui surat Nomor : 522.QlProdl520 tanggal 8

Maret 2QO4 perihal pertimbangan teknis Usulan BK-UPHHKHT tahun

2004 a.n. PT SEMYA SUMBER LESTARI yang isinya antara lain

menyebutkan Rencana Penebangan kayu hutan alam luas areal 2.875

Ha dengan volume 264.241,25M3;

lr. SYUHADA TASMAN atas permohonan penilaian dan pengesahan

UBKT UPHHKHT dari PT SEMYA SUMBER LESTARI dan

pertimbangan teknis dari AMIN BUDYADI tersebut karena mengetahui

bahwa rencana penebangan kayu hutan alam di areal IUPHHKT yang

diterbitkan tidak sesuai dengan Kepmenhut 1.1o. 10.1/Kpts.ll/2000 tanggal

06 Nopember 2000 dan Kepmenhut No. 21ll$tsJ,ll2001 tanggal 31

Januari 2001 tentang Kriteria dan Standu lan Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan KaW Hutan Tanarnan @a Hutan Rodukd kernudian meminta

petuniuk- ke DegalHrcn lGfutman Rl mengenai sah atau tidaknya

petzinan lUPtfll(tlf d Hqtmd ffi4 yilg kernrdian dibalas oleht7

Page 39: Dakwaan Sidang RZ

Menteri Kehutanan yang intinya Surat Keputusan (SK) IUPHHKHT yang

ada di Propinsi Riau dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku dan Menteri Kehutanan meminta kepada Menteri Dalam Negeri

untuk membatalkan SK IUPHHKHT yang diterbitkan oleh para Bupati di

Propinsi Riau yang salah satu tembusannya ditujukan kepada Gubemur

Riau dan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau, sehingga lr. SYUHADA

TASMAN tidak bersedia menilai dan mengesahkan permohonan tersebut.

lr. SYUHADA TASMAN selanjutnya melaporkan kepada Terdakwa bahwa

ada permohonan pengesahan dan penilaian UBKT-IUPHHKHT dari

beberap5 p"ttiil"6ipemegang IUPHHKHT yang areal kerjanya di

Kabupaten &fid+erno;t-, namun karena IUPHHKHT tersebut diterbitkan

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka lr SYUHADA TASMAN

tidak bersedia menyetujui dan mengesahkan permohonan UBKT-

IUPHHKHT. Atas laporan lr. SYUHADA TASMAN tersebut kemudian

Terdakwa menyampaikan karena BKT IUPHHKHT merupakan hal yang

rutin dan'guna percepatan hutan tanaman untuk pemenuhan bahan baku,

maka Terdakwa meminta untuk disiapkan keputusan tentang pengesahan

UBKT-UPHHKHT yang akan ditandatangani oleh Terdakwa dan

Terdakwa juga meminta agar lr. SYUHADA TASMAN membuat Nota

Dinas ditujukan kepada Terdakwa yang isinya tentang permintaan

pengesahan UBKT UPHHKHT agar seolah-olah pengesahan UBKT

tersebut u sesuai ketentuan yang berlaku, padahal sesuai ketentuan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 151/Kpts-1112003 tanggal 02 Mei

2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja

Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada

Hutan Tanaman, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk

melakukan Penilaian dan Pengesahan UBKT UPHHKHT.

Atas per?nintaan Terdakwa tersebut, kemudian pada tanggal 24 Apnl

2004,1r. SYUHADA TASMAN membuat dan menandatangani Nota Dinas

Nomor :522.21PK18008 tanggal 24 Apnl2004 perihal Pengesahan Bagan

Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KaW Hutan Tanaman (BK

UPHHK-HT) Tahun 2OO4 a.n. PT SERAYA SUMBER LESTARI di

Kabupaten Siak yang ditujukan kepada Terdalwa selaku Gubernur

Propinsi h", untuk nrengesahkan UBKT UPHHKHT yang dimohonkan

PT SERAYA SUIIBER LESTAR disertsi l(onsep Surat Keputusan

38

Page 40: Dakwaan Sidang RZ

Gubernur tentang pengesahat BK UPHHKHT yang isinya antara lain

menyebutkan rencana penebangan kayu hutan alam;

Terdakwa setelah menerima Nota Dinas dan konsep Surat Gubernur

tentang npengesahan BK UPHHKHT dari lr SYUHADA TASMAN

selanjutnya secara bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor: 151/Kpts-1a12003 tanggal 02 Mei 2003 tentang Rencana Kerja,

Rencana Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, menandatangani

dan mengesahkan BK UPHHKHT yang diajukan PT SEMYA SUMBER

LESTAR| yang isinya antara lain menyebutkan rencana penebangan

kayu hutan alam, dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Riau

Nomor : KPTS.324NI2004 tanggal 10 Mei 2004 tentang Pengesahan

Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan

Tanaman tahun 2004 a.n. PT SERAYA SUMBER LESTARI di areal

seluas 3.187 Ha (Bruto) atau2.525 Ha (Netto);

Atas dasar pengesahan BKT UPHHKHT oleh Terdakwa tersebut,

selanjutnya PT SERAYA SUMBER LESTARI yang telah mendapatkan

pengesahan BKT melakukan penebangan kayu hutan alam pada areal

IUPHHKHT dengan jumlah tebangan sebagai berikut :

NoNama

Pegusahaan

Rekapitulasi Jumlah Produksi Kayu

Meranti Gampuran KBK BBS

(M1 (M') (M') (M1

'1 PT SerayaSumberLestari

31.312,73 33.322,73 50.304,44 150.048,07

Dari hasil penebangan kayu hutan alam yang dilakukan oleh PT SERAYA

SUMBEB LESTARI tersebut yang dihitung berdasarkan laporan hasil

penebangan dikalikan dengan tarif/harga satuan kayu yang ditetapkan

Menteri Perdagangan dan Perindustrian/Menteri Perdagangan Rl pada

waktu penebangan diperoleh nilai kayu sebesr Rp 2.280.558.800,00

(dua milyar dua ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh delapan

ribu delapan ratus rupiah).

Atas perbuatan Terdakwa rnengesdrktr UBlff tersebut, telah

memperkaya PT SERAYA SulrBER LESTARI atau korporasi yang

39

Page 41: Dakwaan Sidang RZ

dihitung dari nilai seluruh hasil penebangan kap hutan dam setelah

dikurangi setoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana

Reboisasi (DR), sebesar Rp 1.705.694.169,91 (satu milyu tuiuh ratus

Iima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sratus enan puluh

sembilan rupiah sembilan puluh satu sen);

Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara

sejumfah Rp 1.705.694.169,91 (satu milyar tuiuh ratus lima iuta enam

ratus sembiulan puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan

rupiah sembitan putuh safu sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah

tersebut yang berasal dari nilai hasil penebangan kayu hutan alam yangt

diperoleh secara melawan hukum setelah dikurangkan dengan setoran

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dengan

perincian sebagai berikut:

No Nama

Perusahaan

i

NILAIKAYU Penyetoran KerugianKeuangan

Negarddaerah

(Rp) PSDH (Rp) DR (Rp) (Rp)

1 PT. SerayaSumberLestari

2.280.558.800,00 192.080.839,00 382,783.791,09 1.705.694.169,9'l

. Dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas

telah mengakibatkan kerugian keuangan negara keseluruhannya berjumlah

Rp 265.912.E66.170,20 (dua ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus

dua belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh

rupiah dua puluh sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.--

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan-Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ir Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.:

40

Page 42: Dakwaan Sidang RZ

DAtl

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa HM.RUSLI ZAINAL selaku penyelenggara negara yaitu

sebagai Gubernur Riau berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik

lndonesia Nomor 1101P Tahun 2008 tentang Pengangkatan H.M. Rusli Zainal,

S.E. sebagai Gubernur Riau masa jabatan Tahun 2008-2013, bersama'sama

dengan lr. LUKMAN ABBAS, MT selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

(Dispora) Propinsi Riau (perkaranya telah di putus Pengadilan dan telah

memperoteh kekuatan hukum tetap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat

dipastikan dalam bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Maret 2O12 alau

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Hotel

Sheraton Bandara Soekarno Hatta Tangerang Kamar 1208, di rumah dinas(,

Gubernur Riau Jl. Petala Bumi, Pekanbaru, di Lobby Hotel Sultan Jakarta Pusat,

atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang

benruenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan atau turut serta

melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima5

hadiah atau ianii yaitu menerima hadiah berupa ,r"ng sejumlah Rp

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), uang sejumlah Rp 852.000.000,00

(delapan ratus lima puluh dua iuta rupiah\, uang sejumlah U5D427,700.00

(empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat), uang

sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) dari PT Adhi

Karya (Persero) Tbk (PT ADHI), uang sejumlah Rp 1.347.500.000,00 (safu milyarb

tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari PT Pembangunan

Perumahan (Persero) Tbk (PT PP), uang sejumlah Rp 550.000.000,00 (lima ratus

lima puluh juta rupiah) dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (PT Wika), uang

sejumlah Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima iuta rupiah) dari PT

Waskita Karya (Persero) Tbk (PT WK), padahal diketahui atau patut diduga

bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk lrwrygerakkan agar3

melakukan atau tidak melakukan sesuafu dalam jahtannya yang

beftentangan dengan keu.ajihnnya, )raitr penberian hadiah tersebut agar

Terdalcrva sdaku &Denrr Hau dan itgn sd*r Kefira Umum Pengurus Besar

4t

Page 43: Dakwaan Sidang RZ

Pekan Olahraga Nasional (PON) XVlll Riau bersedia untuk mengurus usulan

anggaran program pembangunan Venues PON )0/lll di Propinsi Riau yang akan

dikerjakan oleh PT Adhi Karyna, PT Wika, PT WK PT PP dan rekanan lainnya

yang bersumbefdari dana APBN agar disetujui oleh DPR Rl Komisi X (sepuluh),

secara bertentangan dengan kewajiban Terdahua selaku Kepala Daerah/

Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi,

nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang

mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya sebagaimana

diatur dalam Pasal 28 huruf d Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32

Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang

Republik lndonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan oleh

Terdakwadengancara.caraantaralainsebagaiberikut

Terdakwa HM. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Propinsi Riau yang juga

selaku Ketug Umum Pengurus Besar PON Xvlll Riau pada sekitar Bulan

September 2011 dalam rapat pembahasan pelaksanaan PON XVlll

menerima laporan dari LUKMAN ABBAS selaku Kepala Dinas Pemuda dan

Olahraga (Kadispora) Propinsi Riau yang juga selaku Ketua Bidang Sarana

dan Prasarana Organisasi Pengurus Besar PON (PB PON) XVlll Riau bahwa

anggaran pembangunan Stadion Utama (Main Stadium) dan pembangunan

infrastruktur, Stadion Utama yang dialokasikan pada tahun 2011

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2008

tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk

Pembangunan Stadion Utama PON Xvlll Propinsi Riau, tidak mencukupi

sehingga mengakibatkan Dispora Propinsi Riau sejak Oktober 2011 tidak

bisa membayar Kontrak pembangunan Stadion Utama (Main Stadium)

sejumlah Rp 164.500.665.690,00 (serafus enam puluh empat milyar lima

ratus juta rupiah enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh

rupiah), dan pembangunan infrastruktur Stadion Utama sisa kontrak sejumlah

Rp 125.000.000.000,00 (serafus dua puluh lima milyar rupiah) sehingga

keseluruhan kontrak yang belum dibayar mencapai kurang lebih sejumlah Rp

290.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh milyar ruftiah).

Terdakwa setelah mendengar laporan dari LUKMAN ABBAS tersebut

kemudian rneminta LUKMAN ABBAS untuk rnengurus anggaran ke

Pernerintah Rrsd der{;r Ererqffint 1(h fitar,ts menggaet dana4ana

42

Page 44: Dakwaan Sidang RZ

APBN, coba dirinci berapa kebutuhannya". Atas permintaan Terdakwa

tersebut, selanjutnya LUKMAN ABBAS melakukan koordinasi dengan SF

HARYANTO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Riau untuk

membuat usulan penambahan dana Pembangunan Venues dan lnfrastrukturI

Penunjang PON XVllll2012 dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara

(APBN). Sebagai tindak lanjut, SF. HARYANTO membuat Surat Nomor:

g02lPul38.23a tanggal 10 Oktober 2011 perihal Usulan Program/Kegiatan

Pembangunan Venues dan lnfrastruktur Penunjang PON XVllll2012 Sumber

Dana APBN 2012 ditandatangani oleh Terdakwa yang ditujukan kepada

KementerianoPemuda dan Olah Raga (Kemenpora) dengan tembusan antara

lain ke Komisi lX DPR Rl;

Terdakwa bersama-sama dengan LUKMAN ABBAS dan SF HARYANTO

pada sekitar bulan Februari 2012 menemui SE'|YA NOVANTO selaku Ketua

Fraksi Partai Golkar DPR-RI dan KAHAR MUZAKIR anggota Badan

Anggaran (Banggar) dari Fraksi Golkar di ruangan kerja SETYA NOVANTO

di DPR-RI.g Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa meminta SETYA

NOVANTO agar membantu proses pembahasan dan persetujuan usulan

tambahan anggaran dari APBN untuk pembangunan sarana dan prasarana

PON Xvlll di Riau yang diajukan Pemerintah Propinsi Riau, untuk itu

Terdakwa menyampaikan tembusan Surat Gubernur Riau Nomor :

9021PU138.23a, tanggal 10 Oktober 2011. Atas permintaan Terdakwa

tersebut SETYA NOVANTO menyarankan agar d LUKMAN ABBAS

menghubungi KAHAR MUZAKIR. Setelah pertemuan tersebut kemudian

LUKMAN ABBAS bersama-sama KAHAR MUZAKIR ke ruang kerja I(AHAR

MUZAKIR, dan pada kesempatan tersebut KAHAR MUZAKIR menyarankan

agar pengajuan anggaran tersebut dirinci dengan jelas rencana penggunaan

dan jumlah alokasi dananya, hal tersebut kemudian oleh LUKMAN ABAS

disampaikano kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa memerintahkan agar

LUKMAN ABBAS membuat perinciannya.

Menindak lanjuti permintaan KAHAR MUZAKIR tersebut, kemudian Terdakwa

menandatangani surat Nomor : 90ZDISPORA/42.28, tertanggal 02

November 2011 peihal Usulan Program Pembangunan Venues PON Xvlll

tahun 2012 di Propinsi Riau, yang rnerupd<an rincian dad nilai anggarant

sejumlah Rp.290.000.m0.m0"00 (dua rds serrtilil puluh milyar rupiah)

yarrg sebdurnya tercatrn ddm Srnn ]btm 902/PU/38.23a tanggal 10

43

Page 45: Dakwaan Sidang RZ

2.

Oktober 2011, dengan perincian anggaran untuk pembangunan Venues PON

XVlll beserta Pelaksana Pekeriaan antara lain:g

1. Pembangunan Main Stadium ;

a. Pembangunan Main Stadium dilaksanakan oleh Kef}t Sarna

Operasional (KSO) antara PT Pembangunan Perumahan (PP)' PT

Adhi Karya, PT Wijaya Karya (KSO PP-Adhi-Wika), dana yang

dibutuhkan melalui sumber dana APBN 2012 adalah seiumlah Rpu

90.000.000.000,00

b. Penataan lnfrastruktur Main Stadium dilaksanakan PT Adhi Karya,

dana yang dibutuhkan melalui sumber dana APBN 2012 adalah

sejumlah Rp 1 00.000.000.000,00

Pembarygunan Stadion Atletik dilaksanakan oleh PT Waskita Karya, dana

yang dibutuhkan melalui sumber dana APBN 2012 sejumlah Rp

20.285.000.000,00

Hall Volley Indoor dilaksanakan oleh PT Waskita Karya, dana dari APBN

2012 dibutuhkan sejumlah Rp 15.138.000.000,00

Renovasi stadion Kaharudin Nasution dilaksanakan oleh PT Bosowa

kerjasapa dengan PT Nindya Karya, dana yang dibutuhkan dari APBN

tahun 2012 sejumlah Rp 15.940.400.000,00

Penataan Kawasan Sport Center Rumbai dilaksanhkan oleh PT Bosowa

kerjasama dengan PT Nindya Karya, dana yang dibutuhkan melalui

APBN 2012 sejumlah Rp 9.221.231 .000,00

Asrama Atlit di Kawasan Olahraga Rumbai dilaksanakan oleh PT Adhi

Karya, ndana yang dibutuhkan dari APBN tahun 2012 sejumlah Rp

15.000.000.000,00

7. Peralatan Cabang Olah Raga yang dilaksanakan oleh PT. Orindo Prima,

dana yang dibutuhkan dari APBN tahun 2012 sejumlah Rp

24.415.369.000,00

Surat tersebut dibuat untuk mendukung sunat Terdakwa Nomor:

g)zlPutg8..23a, tanggal 10 Oktober ?0.11, sefiirqga Terdal$a menyetujui

tindakan LUKIIIAN ABAS memberi rnflrr dat tanggal mundur menjadi surat

Nonron 902/D|SPIORN41228, tntggd @ ]$verter 2011. Surat tersebut oleh

LUKMAN ABBAS dafrtm kGpda nlAR ll,lZN(tR di gedung DPR Rl.

u

3.

4.

5.

Page 46: Dakwaan Sidang RZ

Dalam kesempatan tersebut, l(AFl,AR MUZAKIR meminta LUKII AN ABBAS

menyediakan dana sejumlah 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu) dalam

bentuk "gogdrong" atau Dollar Amerika Sefil€t yang senilai 6% (enam

persen) dari total anggaran yang diaiukan seiumlah Rp 290.000.000.000,00

(dua ratus sembilan puluh milyar rupiah) yang akan dibagikan kepada

anggota DPR Rl agar usulan penambahan anggaran PON )0/lll Riau dari

APBN-P 2012 dapat disetujui.

Terdakwa pada sekitar bulan Januari 2012 mengadakan pertemuan dengan

LUKMAN 'neenS. Dalam pertemuan tersebut LUKMAN ABBAS

menyampaikan adanya permintaan uang dari I(AHAR MUZAKIR sejumlah

USD1,700,000.00 dan meminta setengahnya terlebih dulu yakni 3% (tiga

persen). Kemudian Terdakwa menyarankan kepada LUKMAN ABBAS agar

mencari dana dengan cara meminta dari para rekanan yang melaksanakan

proyek pembangunan sarana untuk pelaksanaan PON X/lll Riau;

Atas saran \erdakwa tersebut, selanjutnya LUKMAN ABBAS pada sekitar

akhir Bulan Januari 2012, mengumpulkan para rekanan di kafe di Plaza

Senayan Jakarta yang dihadiri antara lain oleh TRI HARTANTO dari PT

Waskita Karya, DICKY ALDIANTO dan JUDHI PRIYADI dari PT Adhi Karya,

perwakilan dari PT Bosowa dan NUGROHO AGUNG SANYOTO dari PT PP.

Dalam pertemuan tersebut LUKMAN ABBAS menyampaikan adanya

permintaan u dana sejumlah USD1,700,000.00 (seribu tujuh ratus dolar

Amerika Serikat) dari KAHAR MUZAKIR agar usulan penambahan anggaran

PON Xvlll Riau dari APBN-P 2012 dapat disetujui dan LUKMAN ABBAS

meminta setengahnya terlebih dahulu, mengenai pengaturan besaran dana

yang harus disediakan diserahkan kepada masing-masing rekanan;

Sebagai realisasi permintaan dana yang diajukan oleh LUKMAN ABBAS atas

saran Terdhkwa tersebut, selanjutnya LUKMAN ABBAS dan Terdakwa

menbrima sejumlah uang dari rekanan antara lain:

1. Penerimaan uang sejumlah U5D427,700.00 (empat ratus dua puluh

tujuh ribu tujuh ratus Dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp

3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratrs juta rupiah) dari PT Adhi

Karya .

I

. Pada sekitar bulan Febnuai 2012, LUKMAN ABBAS menghubungi

AD.rl SATlirOt(O sdaku l(epda [Iu*S l(onsfruksi lll PT Adhi Karya,

DICI(Y E-IIANTO dil JIIII PRIYADI, meminta segeftr

45

Page 47: Dakwaan Sidang RZ

menyetorkan dana untuk pengurusan anggaran dati npgN yang

menjadi bagian PT Adhi Karya dalam bentL* do[ar ffnerika Sedld

dan paling lambat tanggal 23 Februari ZJ12 $tddt dserafdran

kepaba LUKMAN ABBAS.

Permintaan LUKMAN ABBAS tersebut, kemudian dibahas bersama-

sama antara ADJI SATMOKO, DlCl(Y ELDIANTO, JUDHI PRIYADI

dan HAFIZ BAMBANG PAMUNGKAS dan disetujui untuk dipenuhi.

Selanjutnya ADJI SATMOKO memerintahkan SUWITO selaku Kasir

PT Adhi Karya Divisi Konstruksi lll Medan, mencairkan dana untuk

dibelYkan Dollar AS sebagaimana permintaan LUKMAN ABBAS.

Selanjutnya SUWITO dengan persetujuan HAFIZ BAMBANG

PAMUNGMS mencairkan cek pada tanggal 22 Februan 2012 senilai

Rp 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) yang

kemudian dibelikan Dollar AS pada tanggal 22 Februari 2012

sejumlah USD219,900.00 (dua ratus sembilas belas ribu sembilan

ratus Dolar Amerika Serikat) dan pada tanggal 23 Februari 2012

mencairkan cek senilai Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan

ratus juta rupiah) yang kemudian dibelikan Dollar AS pada tanggal 23

Februari 2A12 sejumlah USD208,800.00 (dua ratus delapan ribu

delapan ratus Dolar Amerika Serikat) yang kemudian seluruhnya

dibungkus dengan kertas kado dan dimasukan dalam tas ransel

warn€ coklat.

Pada tanggal 23 Februari 2012 HAFIZ BAMBANG PAMUNGKAS

bersama-sama dengan SUWITO dan HUSAINI menyerahkan Tas

Ransel berisi uang sejumlah USD427,700.00 (empat ratus dua puluh

tujuh ribu tujuh ratus Dollar Amerika Serikat) dan diterima LUKMAN

ABBAS di kamar 1208 Hotel Sheraton Bandara Soekamo-Hatta.

2. Penerimaan uang sejumlah Rp 2.749.500.000,00 (dua milyar tujuh

ratus empat puluh sembilan juta lima ratrs ribu rupiah) dari KSO

Main Stadium PP-ADHI-WIKA dan penerimaan uang sejumlah Rp

225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima iuta rupiah) dari PT

Waskita Karya.

. Pada sekitar pertengdran Pebruai ?{f12, LUKMAN ABBAS

mengtnftlr;t Dlgff BIIANTO sd*r Ma4er Operasional PT

Adi l(rp Gdilg ffiil rilr* rsqgigd€n anggota KSO Main

6

Page 48: Dakwaan Sidang RZ

Stadium terkait dengan adanya permintaan dana dari lGllAR

MUZAKIR paling lambat dikumpulkan tanggal 23 Februari m12.

Permintaan LUKMAN ABBAS tersebut ditindaklanirti olefi rnadrBr'

masing anggota KSO, yaitu ADll SATII OKO dari ftihak PT Adli

Karya pada tanggal 22 Pebruan 2012 menyerahkan uarg ddam

bentuk dolar Amerika Serikat senilai Rp 852.000.000,00 (ddapan

ratus lima puluh dua juta rupiah) kepada JUDHI PRIHADI di Kantor

PT&ADHI KARYA Jl. Rambutan Pekanbaru untuk dikumpulkan

kepada RAHMAT SYAHPUTRA (Bagian Keuangan KSO Main

Stadium) yang akan dibawa ke Jakarta pada keesokan harinya.

Permintaan LUKMAN ABBAS tersebut juga ditindaklanjuti oleh

anggota KSO yakni NUGROHO AGUNG SANYOTO selaku Kepala

Cabang lX PT PP Pekanbaru Riau, dengan meneruskan permintaan

darp tersebut ke kantor pusat PT PP yang selanjutnya pada tanggal

22 Februari 2012 kantor pusat PT PP merealisasikan permintaan

tersebut dengan melakukan transfer uang sejumlah Rp

1.347.500.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tuiuh iuta lima

ratus ribu rupiah) ke Rekening Operasional Proyek KSO PP-ADHI-

WIKA yang dikelola oleh RAHMAT SYAHPUTM;

Pergnintaan' LUKMAN ABBAS tersebut juga ditindaklanjuti oleh

anggota KSO yaitu WlDl PUJIONO selaku Manager Departemen

PT Wijaya Karya (Wika) dan ADE WAHYU selaku Manager

Keuangan DBG ( MKHC ) PT Wijaya Karya (Wika) pada tanggal 23

Februari 2012 dengan mentransfer uang sejumlah Rp

550.000.000,00 (lima ratus lima puluh iuta rupiah) ke Rekening

Operasional Proyek KSO PP-ADHI-WIKA yang dikelola oleh

MHMAT SYAHPUTRA.

Setelah uang dari KSO Main Stadium PP-ADHI-WIKA terkumpul

dalam rekening Operasional Proyek KSO PP-ADHI-WIIG pada

Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani No Rekening 10&00-

2000200-3 sejumlah Rp 1.897.500.000,00 (safu milyar delapan

ratqs sembilan puluh tujuh lima ratus ribu ruphh) kemudian pada

tanggal 23 Februan 2012 RAI-IMAT SYAHPUTM memindahkan

uang tersebut ke rekenirg lxltrxr : 108.fi)10988336 pada Bank

Itlandiri Gab- Afvnd Yad Pdmbaru # narna PT I(ARYANUSA

SUKSESINDO yilg rpn+*rt $nkonhaktor KSO PP-ADHI-

47

Page 49: Dakwaan Sidang RZ

WIKA. SEtEtAh itu, MHMAT SYAHPUTRA MEM|NIA EIC\

YULIANTO SEIAKU KUASA dATi PT. KARYANUSA SUKSESINDO'0

untlf menerbitkan dua lembar cek dari rekening tersebut yakni Gek

Bank Mandiri norpr 657325 senilai Rp.1.347.500.000,00 (satu

milyar tiga ratus empat putuh tuiuh iuta lima ratus ribu rupiah) dan

cek Bank Mandiri Nomor 657324 senilai Rp 550.000.000,00 (lima

ratus timaputuh iuta rupiah) yang selanjutnya dua lembar cek

tersebut berikut uang tunai dalam bentuk dollar Amerika serikat

,"iit"i Rp 8s2.ooo.00o,o0 (delapan ratus lima putuh dua iuta

rupiah) dibawa ke Jakarta;

Setelah tiba di Jakarta, RAHMAT SYAHPUTRA bersama-sama

dengan SUHARTO dan IRWANSYAH mencairkan cek Bank

Mandiri nomor 657325 dengan nilai Rp.1.347.500.000,00 (satu

mityar tiga ratus empat putuh tuiuh iuta lima ratus ribu rupiah)

se&angkan untuk cek Bank Mandiri Nomor 657324 dengan nilai Rp

550.000.000,00 ftma ratus timapuluh iuta rupiah) ditransfer ke

rekening nomor 108.0009838245 pada Bank Mandiri Cab. Ahmad

Yani Pekanbaru atas nama BAGUS TUMULYO selaku General

Affair Officer KSO Main Stadium PP-Adhi-Wika, selanjutnya uang

tersebut oleh BAGUS TUMULYO ditransfer ke Money Changer

Gdmbira di Jl Gajah Mada untuk ditukarkan dalam bentuk mata

uang dollar Amerika Serikat. Kemudian RAHMAT SYAHPUTRA

bersama-sama BAGUS TUMULYO menukarkan juga uang

sejumlah Rp 1.347.500.000,00 (safu milyar tiga ratus empat puluh

tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dt Money Changer Gembira,

sehingga jumlah keseluruhan mata uang dollar Amerika Serikat

yahg ditukar sejumlah Rp 1.89Z.S0O.0OO,O0 (satu milyar delapan

ratus sembilan puluh tuiuh iuta lima ratus ribu rupiah):

RAHMAT SYAHPUTRA dan BAGUS TUMULYA kemudian

menggabungkan uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat senilai

Rp 1.897.500.000,00 (satu milyar delapan ratus wmbilan puluh

tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dalam bentuk dollar

Arirerika Serikat senilai Rp 852.000.(X)0,00 (delapan ratus lima

putuh dua juta ruptu lt) hirgga Fnlah dal mata uang dollar Amerika

Seril€t kurang letih setld Rp 2,2 tf,lyar dan selanjutnya uang

48

Page 50: Dakwaan Sidang RZ

7

tersebut oleh MHMAT SYAHPUTRA diserahkan kepada LUKMANc

ABBAS di Hotel Sheraton Bandara Soekarno-Hatta.

Selain dari KSO, permintaan LUKMAN ABBAS tersebut juga

dipenuhi oleh PT WASKITA KARYA Cabang Riau dengan

memberikan uang sejumlah Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua

putuh tima juta rupiah) yang diserahkan oleh SUMARTYO dalam

bentuk mata uang dollar Amerika Serikat atas perintah TRI

Hdnrnruro dan M9KH sADELt kepada LUKMAN ABBAS di Hotel

Sheraton Bandara Soekarno-Hatta Tangerang;

Setelah uang terkumpul seluruhnya sejumlah kurang lebih

USD850,000.00 (detapan ratus lima puluh ribu dollar Amerika

Serikat) selanjutnya LUKMAN ABBAS pada tanggal 24 Februari

2012 sekira jam 00.05 menghubungi melalui telepon kepada

Teidakwa melaporkan bahwa uang yang diminta oleh KAHAR

MUZAKIR telah terkumpul dan akan diserahkan keesokan harinya.

Atas laporan tersebut, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan

"Ya sudah ok kemarin, semua yang itu?" dan dijawab oleh LUKMAN

ABBAS "Ee ini td mau diapakan, tapi baru terkumpul sebe/as",

sehingga Terdakwa memerintahkan 'bk ok ok lah yo lah tapi intinya

stfuan ang kan, yang penting kontak kesana katau sudah itu ya, iadi

tak usah saya lagiya? He Ya.'\

Atas perintah terdakwa tersebut, pada keesokan harinya tanggal24

Februari 2012 sekira jam 09.00 Wib, LUKMAN ABBAS bersama

HERIYADI pergi ke kantor DPR Rl untuk menyerahkan uang

sejumlah USD850,000.00 (delapan ratus lima puluh ribu dollar

Afrerika Serikat) kepada KAHAR MUZAKIR. Setelah bertemu

dengan KAHAR MUZAKIR di ruang kerjanya, LUKMAN ABBAS

menyampaikan bahwa uang yang terkumpul baru sejumlah

USD850,000.00 (delapan ratus tima puluh ribu doltar Amerika

Serikat) sehingga KAHAR MUZAKIR meminta tambahan sejumlah

USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) selanjutnya

XAHnn MUZAKIR memerintahkan WIHAJI selaku Asisten Pribadi

KAHAR MUZAKIR untuk mengambil uang tersebut di mobil

LUKMAN ABBAS, kemudian WIHAJI menemui HERIYADI dan

mengambil 2 (dua) buah tas berisi uang sekira USD850,000.00

(delapan ratus lima puluh ribu US dollar) di mobil LUKMAN ABBAS

Page 51: Dakwaan Sidang RZ

yang diparkir di basement Gedung DPR Rl, yang kemudian oleh

WIHAJI dibawa masuk ke dalam gedung DPR.

i

3. Penerimaan uang sejumlah USD 200,000.00 (dua ratus ribu dollar

tmerika Serikat) dari PT Adhi Karya Tbk.

Atas permintaan kekurangan dana dari KAHAR MUZAKIR sejumlah

USD 200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serika| kemudian

LUKMAN ABBAS pada tanggal 24 Februari 2012 menghubungi ADJI

SATK/OKO dan JUDHI PRIYADI untuk menyampaikan permintaan

tambahan uang dari KAHAR MUZAKIR sejumlah USD 200,000.00

(dua ratus ribu US Dollar) dan harus dipenuhi pada hari Selasa

tanggal 28 Februari 2012, namun karena tidak tersedia uang di Divisi

llt PT Adhi Karya maka ADJI SATMOKO mengulur-ulur waktu dan

menghindar untuk bertemu LUKMAN ABBAS.U

Terdakwa pada pertengahan bulan Maret 2012 meminta LUKMAN

ABBAS untuk segera menyelesaikan pengurusan anggaran venues

dari APBN, sehingga Terdakwa menghubungi LUKMAN ABAS

dengan cara mengirimkan Short Message Service (SMS) pada

tanggal 16 Maret 2A12 jam 23:07:35 yang berbunyi "Pak Lukman,

sdh I,a ma saya tdk dilapor kan utk perkembangan urusan anggaran

venus dll, saya minta pastikan semua dpt diurus dan se/esai sesuai

dg ketentuan dan peraturan yg berlaku... lni periting agar tdk menjadi

masalah dalam pelaksanaan di lapangan.. Utk men jadi perhatian..",

Atas permintaan Terdakwa tersebut LUKMAN ABBAS menjawab

'Ass ww pak,,urusan yg sebagian itu msh blm pak, blm juga oleh O,

karena tanggungjawab A org AK sdh dibicarakan tkt dir nya, dant;

mereka bersama mau menyelesaikan,// ini saya infokan terus dg

boss itu pak,,kemaren dia nanya lg,saya bilang msh usaha,,demikian

pak,,,lewat BB juga saya sampaikan dg bpk,// maaf pak, wass.ww,

Selanjutnya LUKMAN ABBAS menjelaskan kepada Terdakwa melalui

SMS yang isinya "Sdh usaha saya maximal pak unk itu,,..uang itu yg

blm ada dr mereka pak..'/Ng saya serahkan kemaren malahan unks

nyelesaikan punya bpk,,punya pora blm ada sama sekali, tapi

semuanya itu nggak bisa jalan juga pak,'// "ltu menurut kh dan SN..'

50

Page 52: Dakwaan Sidang RZ

7

Menindaklanjuti permintaan Terdakwa agar segera menyelesaikan

pengurusan anggaran tersebut, pada tanggal 21 Maret 2012

LUKMAN ABBAS menghubungi ADJI SATMOKO melalui telepon

dengan mengatakan "lni kalau tidak bisa terpenuhi, dana sudah

keluar untuk mengurus bisa hangus, dan kita bisa gagal semua",

sehingga ADJI SATMOKO pada tanggal 22 Maret 2012

memerintahkan JUDHI PRIYADI untuk menyerahkan uang

USP20O,O00.OO (dua ratus dollar Amerika Serikat) kepada LUKMAN

ABBAS yang diserahkan melalui HERIYADI di Parkir Timur Senayan

Jakarta. Selanjutnya LUKMAN ABBAS bersama HERIYADI menemui

KAHAR MUZAKIR di Gedung DPR Rl untuk menyerahkan uang

tersebut, kemudian KAHAR MUZAKIR memerintahkan WIHAJI

menemui HERIYADI untuk mengambil uang di mobil LUKMAN

ABRAS yang diparkir di Basement gedung DPR Rl. Setelah uang

diambil WlHAJl, kemudian HERIYADI memberitahukan kepada

LUKMAN ABBAS melalui SMS bahwa uang sudah diambil oleh

WIHAJI.

. Selain penerimaan-penerimaan sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa

sekitar pertgngahan bulan Februari 2012 meminta LUKMAN ABBAS untuk

menyediakan uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Atas

permintaan terdakwa tersebut selanjutnya IUKMAN ABBAS pada tanggal22

Pebruari 2012 menghubungi ADJI SATMOKO sblaku Kepala Divisi

Konstruksi lll PT ADHI KARYA untuk membantu menyediakan uangnya.

o Terdakwa melalui SAID FAISAL selaku Ajudan Terdakwa, pada tanggal 24

Pebruari 8012 jam 20.22 Wib, menghubungi LUKMAN ABBAS

memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di Pekanbaru, juga

mengingatkan agar uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

yang diminta oleh Terdakwa dibungkus dengan kardus dan ditutup rapat

memakai lakban.

. Atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya LUKMAN ABBAS

memberitahsu Terdakwa melalui SAID FAISAL bahwa uang tersebut akan

diantar langsung oleh orang dari PT ADHI KARYA, kemudian LUKMAN

ABBAS menghubungi JUDHI PRIYADI meminta uang sejumlah Rp

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akan diberikan kepada

Terdakwa dengan mengatakan "untuk Bos itu lima ratus", agar diserahkan

Page 53: Dakwaan Sidang RZ

7

ii'

kepada "Bos" malam ini juga, dan untuk penyerahannya agar berkoordinasi

dengan SAID FAISAL, selanjutnya JUDHI PRIYADI menyampaikan

permintaan Terdakwa melalui LUKMAN ABBAS kepada DICKY ELDIANTO.

Untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya DICKY

ELDIANTO mengambil uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus iuta

rupiah) dari NUR SAADAH selaku Kasir PT Adhi Karya yang kemudian uang

tersebut dimasukkan ke dalam kardus bekas foto copy yang dibungkus

dengan kertas warna coklat. Selanjutnya DICKY ELDIANTO memerintahkan

NASAPWIR sopir PT Adhi Karya untuk menyerahkan uang tersebut kepada

Terdakwa melalui SAID FAISAL dan memberikan nomor telepon SAID

FAISAL. Ke,mudian NASAPWIR menghubungi SAID FAISAL dengan

mengatakan "saya suruhan pak Dicky, bisa ketemu dimana?", dan dijawab

oleh SAID FAISAL "ketemLt diialan Petala Bumi".

Setelah bersepakat dengan SAID FAISAL kemudian NASAPWIR menuju ke

rumah Terdakwa di Jl. Petala Bumi menemui SAID FAISAL dan memberikan

kardus berisi uang sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus iuta rupiah) kepada

Terdakwa rnelalui SAID FAISAL dengan mengatakan "ini titipan dari pak

Dicky" dan dijawab SAID FAISAL "Ya'.'

Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian hadiah berupa

uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus iuta rupiah), uang sejumlah Rp

852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua iuta ruryiah\, uang sejumlah

U5D427,700.00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dollar Amerika

Serikat), uafig sejumlah USD2OO,00O.00 (dua ratus ribu dottar Amerika

Serikat) dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk (PT ADHI), uang sejumlah Rp

1.347.500.000,00 (safu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu

rupiah) dari PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP), uang

sejumlah Rp 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh iuta rupiah) dari PT

Wijaya Karya (Persero) Tbk (PT Wika), uang sejumlah Rp 225.000.000,00

(dua ratus diia putuh lima juta rupiah) dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk

(PT WK) adalah bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Kepala

Daerah/ Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi,

kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain

yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya

sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf d Undang-Undang Republik

lndonesia Ndmor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5

Page 54: Dakwaan Sidang RZ

7

g

angka 4 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor: 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme

- Perbuatan Terdal<tua tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang R/ No. 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

tJndang-tJndang R/ No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No. 31 Tahun 1999 io Pasal 55 ayat (1) ke-1 io Pasal 64 ayat (1) KUHP

suBStDlAlR s

Bahwa Terdakwa HM.RUSLI ZAINAL selaku penyelenggara negara yaitu

sebagai Gubernur Riau berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik lndonesia

Nomor 11OtP Tahun 2008 tentang pengangkatan H.M. Rusli Zainal, S.E. sebagai

Gubernur P..iau masa jabatan Tahun 2008-2013, bersama-sama dengan lr.

LUKMAN ABBAS, MT selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)

Propinsi Riau (perRara telah diputus Pengadilan dan telah memperoleh kekuatan

hukum tetap), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam bulan

Pebruari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu

waktu dalam tahun 2012, bertempat di Hotel Sheraton Bandara Soekarno Hatta

Tangerang Kamar 1208, di rumah dinas Gubernur Riau Jl. Petpla Bumi, Pekanbaru,

di Lobby Hotel Sultan Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang

masih termasuk dilam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah

melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

perbuatan berlanjut, yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah

berupa uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), uang sejumlah

Rp 852.000.000,0G (delapan ratus lima puluh dua iuta rupiah), uang sejumlah

U5D427,700.00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dollar Amerika

Serikat\, uang sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Senkaf) dari

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (PT ADHI), uang sejumlah Rp 1.347.500.000,00 (safu

milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari PT Pembangunan

Perumahan (Persero) Tbk (PT PP), uang sejumlah Rp 550.000.000,00 (lima ratus

lima puluh juta rrpiah) dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (PT Wika), uang

53

Page 55: Dakwaan Sidang RZ

sejumlah Rp 225.060.000,00 (dua ratus dua putuh tima juta rupiah) dari PT Waskita

Karya (Persero) Tbk (PT WK), padahal diketahui atau patut diduga bahwa

hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang

berhubungan dengan jahatannya, atau menurut pikiran orang yang

memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan iabatan yaitu

Terdakwa mengetahui atau patut menduga pemberian tersebut karena kekuasaan

atau kewenang"nhyu yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa setaku

Gubernur Riau dan juga selaku Ketua Umum Pengurus Besar Pekan Olahraga

Nasional (PON) XVlll Riau yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan usulan

anggaran program pembangunan Venues PON Xvlll di Propinsi Riau yang

bersumber dari dana APBN, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai

berikut:--:---.--;

Terdakwa HM. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Propinsi Riau yang juga

selaku Ketua Umum Pengurus Besar PON Xvlll Riau pada sekitar Bulan

September 2011 dalam rapat pembahasan pelaksanaan PON XVlll

menerima laporan dari LUKMAN ABBAS selaku Kepala Dinas Pemuda dan

Olahraga (Kadispora) Propinsi Riau yang juga selaku Ketua Bidang Sarana

dan Prasarana Organisasi Pengurus Besar PON (PB PON) XVlll Riau bahwa

anggaran pembangunan Stadion Utama (Main Stadium) dan pembangunan

infrastruktur Stadion Utama yang dialokasikan pada tahun 2011

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2008

tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tdhun Jamak untuk

Pembangunan Stadion Utama PON Xvlll Propinsi Riau, tidak mencukupi

sehingga mengakibatkan Dispora Propinsi Riau sejak Oktober 2011 tidak

bisa 'membayar Kontrak pembangunan Stadion Utama (Main Stadium)

sejumlah Rp 164.500.665.690,00 (serafus enam puluh empat milyar lima

ratus juta rupiah enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh

rupiah), dan pembangunan infrastruktur Stadion Utama sisa kontrak sejumlah

Rp 125.000.000.000,00 (serafus dua puluh lima milyar rupiah) sehingga

keseluruhanJ<ontrak yang belum dibayar mencapai kurang lebih sejumlah Rp

290.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh milyar rupiah).

Terdakwa setelah mendengar laporan dari LUKMAN ABBAS tersebut

kemudian meminta LUKMAN ABBAS untuk mengurus anggaran ke

Pemerintah Pusat dengan mengatakan "Kta harus menggaet dana-dana

APBN, coba dirinci berapa kebutuhannya". Atas permintaan Terdakwa

54

Page 56: Dakwaan Sidang RZ

a

tersebut, selanjutnya LUKMAN ABBAS melakukan koordinasi dengan SF

HARYANTO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Riau untuk

membuat usulan penambahan dana Pembangunan Venues dan lnfrastruktur

Penunjang PON XVllll2012 dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara

(APBN). Sebagai tindak lanjut, SF. HARYANTO membuat Surat Nomor:

902/pu/38.23a tanggal 10 Oktober 2011 perihal Usulan Program/Kegiatan

pembangunan Venues dan lnfrastruktur Penunjang PON n{il112012 Sumber

Dana APBN 2012 ditandatangani oleh Terdakwa yang ditujukan kepada

Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) dengan tembusan antara

lain ke Komisi lX DPR Rl;

Terdakwa d"ttrtr-.ama dengan LUKMAN ABBAS dan SF HARYANTO

pada sekitar bulan Februari 2012 menemui SETYA NOVANTO selaku Ketua

Fraksi Partai Golkar DPR-RI dan KAHAR MUZAKIR anggoata Badan

Anggaran (Banggar) dari Fraksi Golkar di ruangan kerja SETYA NOVANTO

di DPR-Rl. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa meminta SETYA

NOVANTO agar membantu proses pembahasan dan persetujuan usulan

tambahan dnggaran dari APBN untuk pembangunan sarana dan prasarana

PON Xvlll di Riau yang diajukan Pemerintah Propinsi Riau, untuk itu

Terdakwa menyampaikan tembusan Surat Gubernur Riau Nomor :

9O2tPlJt38.23a, tanggal 10 Oktober 2011. Atas permintaan Terdakwa

tersebut SETYA NOVANTO menyarankan agar LUKMAN ABBAS

menghubungi KAHAR MUZAKIR. Setelah pertemuap tersebut kemudian

LUKMAN AbBAS bersama-sama KAHAR MUZAKIR ke ruang kerja KAHAR

MUZAKIR, dan pada kesempatan tersebut I(AHAR MUZAKIR menyarankan

agar pengajuan anggaran tersebut dirinci dengan jelas rencana penggunaan

dan jumlah alokasi dananya, hal tersebut kemudian oleh LUKMAN ABAS

disampaikan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa memerintahkan agar

LUKMAN ABBAS membuat perinciannya.l,

Menindak lanjuti permintaan KAHAR MUZAKIR tersebut, kemudian Terdakwa

menandatangani surat Nomor : 902/DlSPORN42.28, tertanggal 02

November 2011 perihal Usulan Program Pembangunan Venues PON XVlll

tahun 2012 di Propinsi Riau, yang merupakan rincian dari nilai anggaran

sejumlah Rp.290.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh milyar rupiah)

yang sebelqmnya tercantum dalam Surat Nomor: 9021PU138.23a tanggal 10

55

Page 57: Dakwaan Sidang RZ

Oktoirer 2011, dengan perincian anggaran untuk pembangunan Venues PON

XVlll beserta Pelaksana Pekerjaan antara lain:

1. Pembangunan Main Stadium ;

a. Pemirangunan Main Stadium dilaksanakan oleh Kerja Sama

Operasional (KSO) antara PT Pembangunan Perumahan (PP), PT

Adhi Karya, PT Wijaya Karya (KSO PP-Adhi-Wika), dana yang

dibutuhkan melalui sumber dana APBN 2012 adalah sejumlah Rp

90.000.000.000,00 (sembilan puluh milyar rupiah);

b. Penataan lnfrastruktur Main Stadium dilaksanakan PT Adhi Karya,u

dana yang dibutuhkan melalui sumber dana APBN 2012 adalah

sejumlah Rp 100.000.000.000,00 (serafus milyar rupiah);

Pembangunan Stadion Atletik dilaksanakan oleh PT WaskitaKarya, dana

yang dibutuhkan melalui sumber dana APBN 2012 sejumlah Rp

20.285.000.000,00 (dua puluh milyar dua ratus delapan puluh lima iuta

rupiah); s

Hall Volley lndoor dilaksanakan oleh PT Waskita Karya, dana dari APBN

2012 dibutuhkan sejumlah Rp 15.138.000.000,00 (lima belas milyar

serafus tiga puluh delapan juta rupiah);

Renovasi stadion Kaharudin Nasution dilaksanakan oleh PT Bosowa

kerjasama dengan PT Nindya Karya, dana yang dibutuhkan dari APBN

tahun 2A12 sejumlah Rp 15.940.400.000,00 (tima belas milyar Sembitan

ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Penataan Kawasan Sport Center Rumbai dilaksanakan oleh PT Bosowa

kerjasama dengan PT Nindya Karya, dana yang dibutuhkan melalui

APBN 2012 sejumlah Rp. 9.221.231.000,00 (sembilan milyar dua ratus

dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Asrama tnUit Oi Kawasan Olahraga Rumbai dilaksanakan oleh PT Adhi

Karya, dana yang dibutuhkan dari APBN tahun 2012 sejumlah

Rp.1 5.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

Peralatan Cabang Olah Raga yang dilaksanakan oleh PT. Orindo Prima,

dana ),ang dibutuhkan dari APBN tahun 2012 sejumlah

Rp.24.415.369.000,00 (dua puluh empat milyar empat ratus lima belas

juta tiga lafus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

2.

3.

5.

6.

Page 58: Dakwaan Sidang RZ

7

Surat tersebut dibuat untuk mendukung surat Terdakwa Nomor:

9O2lPUt38.23a, tanggal 10 Oktober 2011, sehingga Terdakwa menyetujui

tindakan LUKMAN ABAS memberi nomor dan tanggal mundur menjadi surat

Nomor: 902/D|SPORN42.28, tanggal 02 November 2011. Surat tersebut oleh

LUKMAN ABBAS diantarkan kepada KAHAR MUZAKIR di gedung DPR Rl.

Dalam kesempatan tersebut, KAHAR MUZAKIR meminta LUKMAN ABBAS

menyediakan dana sejumlah 1.700.000,00 (safu juta tujuh ratus ribu) dalam

bentuk "gondrong" atau Dollar Amerika Serikat yang senilai 60/o (enam

persen) dari total anggaran yang diajukan sejumlah Rp 290.000.000.000,00

(dua..ratus sembilan puluh milyar rupiah) yang akan dibagikan kepada

anggota DPR Rl agar usulan penambahan anggaran PON Xvlll Riau dari

APBN-P 2012 daPat disetujui.

Terdakwa pada sekitar bulan Januari 2012 mengadakan pertemuan dengan

LUKMAN ABBAS. Dalam pertemuan tersebut LUKMAN ABBAS

menyampaikan adanya permintaan uang dari KAHAR MUZAKIR sejumlah

USD1,700,000.00 dan meminta setengahnya terlebih dulu yakni 3% (tiga

persen). KeXnudian Terdakwa menyarankan kepada LUKMAN ABBAS agar

mencari dana dengan cara meminta dari para rekanan yang melaksanakan

proyek pembangunan sarana untuk pelaksanaan PON XVlll Riau;.

Atas saran Terdakwa tersebut, selanjutnya LUKMAN ABBAS pada sekitar

akhir Bulan Januari 2012, mengumpulkan para rekanan di kafe di Plaza

Senayan Jakarta yang dihadiri antara lain oleh TRI I{ARTANTO dari PT

Waskita Karya, DICKY ALDIANTO dan JUDHI PRIYADI dari PT. Adhi Karya,

perwakilan dari PT Bosowa dan NUGROHO AGUNG SANYOTO dari PT PP.

Dalam pertemuan tersebut LUKMAN ABBAS menyampaikan adanya

permintaan dana sejumlah USD1,700,000.00 (seribu tujuh ratus dolar

Amerika Serikat) dari KAHAR MUZAKIR agar usulan penambahan anggaran

PON Xvlll Riau dari APBN-P 2012 dapat disetujui dan LUKMAN ABBAS

meminta setnengahnya terlebih dahulu, mengenai pengaturan besaran dana

yang harus disediakan diserahkan kepada masing-masing rekanan;

Sebagai realisasi permintaan dana yang diajukan oleh LUKMAN ABBAS atas

saran Terdakwa tersebut, selanjutnya LUKMAN ABBAS dan Terdakwa

menerima sejumlah uang dari rekanan antara lain:

1. Penerimaan uang sejumlah US.D427,700.00 (empat ratus dua puluh

tujuh rihu tujuh ratus Dollar Amerika Serikat) setara dengan Rpt

57

Page 59: Dakwaan Sidang RZ

7

2.

3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus iuta rupiah) dari PT Adhi

Karya.

Pada sekitar bulan Februari 2012, LUKMAN ABBAS menghubungi

nOit Sn]MOKO selaku Kepala Divisi Konstruksi lll PT Adhi Karya,

DICKY ELDIANTO dan JUDHI PRIYADI, meminta segera

menyetorkan dana pengurusan anggaran dari APBN yang menjadi

bagian PT Adhi Karya dalam bentuk dollar Amerika Serikat dan

paling lambat tanggal 23 Februan 2012 sudah diserahkan kepada

LUKMAN ABBAS.

Perinintaan LUKMAN ABBAS tersebut, kemudian dibahas bersama-

sama antara ADJI SATMOKO, DICKY ELDIANTO, JUDHI PRIYADI

dan HAFIZ BAMBANG PAMUNGKAS dan disetujui untuk dipenuhi.

Selanjutnya ADJI SATMOKO memerintahkan SUWITO selaku Kasir

PT Adhi Karya Divisi Konstruksi lll Medan, mencairkan dana untuk

dibelikan Dollar AS sebagaimana permintaan LUKMAN ABBAS.

Sel5njutnya SUWITO dengan persetujuan HAFIZ BAMBANG

PAMUNGKAS mencairkan cek pada tanggal 22 Februan 2012 senilai

Rp 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) yang

kemudian dibelikan Dollar AS pada tanggal 22 Februari 2012

sejumlah USD219,900.00 (dua ratus sembilas belas ribu sembilan

ratus Dolar Amerika Serikat) dan pada tanggal 23 Februan 2012

merorcairkan cek senilai Rp 1.900.000.000,00'(satu milyar sembilan

ratus juta rupiah) yang kemudian dibelikan Dollar AS pada tanggal 23

Februari 2012 sejumlah USD208,800.00 (dua ratus delapan ribu

delapan ratus Dolar Amerika Serikat) yang kemudian seluruhnya

dibungkus dengan kertas kado dan dimasukan dalam tas ransel

warna coklat.

PaCa tanggal 23 Februari 2012 HAFaZ BAMBANG PAMUNGKAS

bersama-sama dengan SUWITO dan HUSAINI menyerahkan Tas

Ransel berisi uang sejumlah USD427,700.00 (empat ratus dua puluh

tujuh ribu tujuh ratus Dollar Amerika Serikat) dan diterima LUKMAN

ABBAS di kamar 1208 Hotel Sheraton Bandara Soekarno-Hatta.

Penerjmaan uang sejumlah Rp 2.749.500.000,00 (dua milyar tujuh

ratus empat puluh semhilan juta lima ratus ribu rupiah) dari KSO

Main Stadium PP-ADHI-WIKA dan penerimaan uang sejumlah Rp

58

Page 60: Dakwaan Sidang RZ

t,

225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima iuta rupiah) dari PT

Waskita Karya.

Pada sekitar pertengahan Pebruari 2012, LUKMAN ABBAS

me6rghubungi DICKY ELDIANTO selaku Manager Operasional PT

Adhi Karya Cabang Riau untuk mengingatkan anggota KSO Main

Stadium terkait dengan adanya permintaan dana dari KAHAR

MUZAKIR paling lambat dikumpulkan tanggal 23 Februart 2O12.

Permintaan LUKMAN ABBAS tersebut ditindaklanjuti oleh masing-

masing anggota KSO, yaitu ADJI SATMOKO dari pihak PT Adhi

Karya pada tanggal 22 Pebruan 2012 menyerahkan uang dalam

bentuk dolar Amerika Serikat senilai Rp 852.000.000,00 (delapan

ratus lima puluh dua juta rupiah) kepada JUDHI PRIHADI di Kantor

pT. ADHI I<ARYA Jl. Rambutan Pekanbaru untuk dikumpulkan

kepada RAHMAT SYAHPUTRA (Bagian Keuangan KSO Main

Stadium) yang akan dibawa ke Jakarta pada keesokan harinya.

Pe5mintaan LUKMAN ABBAS tersebut juga ditindaklanjuti oleh

anggota KSO yakni NUGROHO AGUNG SANYOTO selaku Kepala

Cabang tX PT PP Pekanbaru Riau, dengan meneruskan permintaan

dana tersebut ke kantor pusat PT PP yang selanjutnya pada tanggal

22 Februari 2012 kantor pusat PT PP merealisasikan permintaan

tersebut dengan melakukan transfer uang sejumlah Rp

1.3i47.500.000,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima

ratus ribu rupiah) ke Rekening Operasional Proyek KSO PP-ADHI-

WIKA yang dikelola oleh RAHMAT SYAHPUTM;

Permintaan LUKMAN ABBAS tersebut juga ditindaklanjuti oleh

anggota KSO yaitu WlDl PUJIONO selaku Manager Departemen

PT Wijaya Karya (Wika) dan ADE WAHYU selaku Manager

Keuangan DBG ( MKHC ) PT Wijaya Karya (Wika) pada tanggal 23

Februari 2012 dengan mentransfer uang sejumlah Rp

550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) ke Rekening

Operasional Proyek KSO PP-ADHI-WIKA yang dikelola oleh

RAHMAT SYAHPUTM;

Setelah uang dari KSO Main Stadium PP-ADHI-WIKA terkumpul

dalam rekening Operasional Proyek KSO PP-ADHI-WIKA pada

Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani No Rekening 108-00-

59

Page 61: Dakwaan Sidang RZ

7

2000200-3 sejumlah Rp 1.897.500.000,00 (satu milyar delapan

ratus sembilan puluh tuiuh lima ratus ribu rupiah) kemudian pada

tanggal 23 Februari 2012 RAHMAT SYAHPUTRA memindahkan

uang tersebut ke rekening nomor : 108.0010988336 pada Bank

Mandiri Cab. Ahmad Yani Pekanbaru atas nama PT KARYANUSA

SUKSESINDO yang merupakan Subkontraktor KSO PP-ADHI-

WIKA. Setelah itu, MHMAT SYAHPUTM meminta EKA

YULIANTO selaku kuasa dari PT. KARYANUSA SUKSESINDO

untuk menerbitkan dua lembar cek dari rekening tersebut yakni Gek

Bank Mandiri nomor 657325 senilai Rp 1.347.500.000,00 (satu

milyar tiga ratus empat puluh tuiuh iuta lima ratus ribu rupiah) danB

cek Bank Mandiri Nomor 657324 senilai Rp 550.000.000,00 (lima

ratus timapuluh iuta rupiah) yang selanjutnya dua lembar cek

tersebut berikut uang tunai dalam bentuk dollar Amerika Serikat

senilai Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua iuta

rupiah) dibawa ke Jakarta;

Setelah tiba di Jakarta, RAHMAT SYAHPUTM bersama-samab

dengan SUHARTO dan IRWANSYAH mencairkan Cek Bank

Mandiri nomor 657325 dengan nilai Rp 1.347.500.000,- (satu milyar

tiga ratus empat puluh tuiuh iuta lima ratus ribu rupiah) sedangkan

untuk cek Bank Mandiri Nomor 657324 dengan nilai Rp

550.000.000,00 (lima ratus limapuluh iuta ypiah) ditransfer ke

rekening nomor 108.0009838245 pada Bank Mandiri Cab. Ahmad

Yani Pekanbaru atas nama BAGUS TUMULYO selaku General

Affair Officer KSO Main Stadium PP-Adhi-Wika, selanjutnya uang

tersebut oleh BAGUS TUMULYO ditransfer ke Money Ghanger

Gembira di Jl Gajah Mada untuk ditukarkan dalam bentuk mata

uang dollar Amerika Serikat. Kemudian MHMAT SYAHPUTRA

bersama-sama BAGUS TUMULYO menukarkan juga uang3

sejumlah Rp 1.347.500.000,00 (safu milyar tiga ratus empat puluh

tujuh juta lima ratus ribu rupiah) d, Money Changer Gembira,

sehingga jumlah keseluruhan mata uang dollar Amerika Serikat

yang ditukar sejumlah Rp 1.897.500.000,00 (satu milyar delapan

ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

MHMAT SYAHPUTM dan BAGUS TUMULYA kemudian!l

menggabungkan uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat senilai

Page 62: Dakwaan Sidang RZ

Rp 1.897.500.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh

tujuh tima ratus ribu rupiah) dan uang dalam bentuk dollar Amerika

Serikat senilai Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua

jutd rupiah) hingga jumlah total mata uang dollar Amerika Serikat

kurang lebih senilai Rp 2,7'Milyar dan selanjutnya uang tersebut

oleh MHMAT SYAHPUTM diserahkan kepada LUKMAN ABBAS

di Hotel Sheraton Bandara Soekarno-Hatta.

Selain dari KSO, permintaan LUKMAN ABBAS tersebut juga

dipenuhi oleh PT WASKITA KARYA Cabang Riau dengan

melnberikan uang sejumlah Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua

putuh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh SUMARTYO dalam

bentuk mata uang dollar Amerika Serikat atas perintah TRI

HARTANTO dan MOKH SADELI kepada LUKMAN ABBAS di Hotel

Sheraton Bandara Soekarno-Hatta Tangerang;

Setelah uang terkumpul seluruhnya sejumlah kurang lebih

USD850,000.00 (delapan ratus lima puluh ribu dollar Amerika

Serikat) selanjutnya LUKMAN ABBAS pada tanggal 24 Februai

2012 sekira jam 00.05 menghubungi melalui telepon kepada

Terdakwa melaporkan bahwa uang yang diminta oleh KAHAR

MUZAKIR telah terkumpul dan akan diserahkan keesokan harinya.

Atas laporan tersebut, Terdakwa menanggapi dengan mengatakan

"Yd sudah ok kemarin, semua yang itu?"dan dijawab oleh LUKMAN

ABBAS "Ee ini td mau diapakan, tapi baru terkumpul sebe/as",

sehingga Terdakwa memerintahkan "ok ok ok lah yo lah tapi intinya

sudah anu kan, yang penting kontak kesana kalau sudah itu ya, iaditak usah saya lagiya? He ya.'i

Atas perintah terdakwa tersebut, pada keesokan harinya tanggal 24

Februari 2012 sekira jam 09.00 Wib, LUKMAN ABBAS bersama

HERIYADI pergi ke kantor: DPR Rl untuk menyerahkan uang

sejumlah USD850,000.00 (delapan ratus lima puluh ribu dollar

Amerika Serikat) kepada KAHAR MUZAKIR. Setelah bertemu

dengan KAHAR MUZAKIR di ruang kerjanya, LUKMAN ABBAS

menyampaikan bahwa uang yang terkumpul baru sejumlah

USD850,000.00 (delapan ratus lima puluh ribu dollar Amerika

Serikat) sehingga KAHAR MUZAKIR meminta tambahan sejumlah

USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) selanjutnya

61

Page 63: Dakwaan Sidang RZ

7

3.

KAHAR MUZAKIR memerintahkan WIHAJI selaku Asisten Pribadi

KAHAR MUZAKIR untuk mengambil uang tersebut di mobil

LUKMAN ABBAS, KeMudiAN WIHAJI MENEMU| HERIYADI dAN

mepgambil 2 (dua) buah tas berisi uang sekira USD850,000.00

(delapan ratus lima puluh ribu US dollar) di mobil LUKMAN ABBAS

yang diparkir di basement Gedung DPR Rl, yang kemudian oleh

WIHAJI dibawa masuk ke dalam gedung DPR.

Penerimaan uang sejumlah USD 200,000.00 (dua ratus ribu dollar

Amerika Serikat) dari PT Adhi Karya Tbk.Y

. Atas permintaan kekurangan dana dari KAHAR MUZAKIR sejumlah

USD 200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) kemudian

LUKMAN ABBAS pada tanggal 24 Februan 2012 menghubungi ADJI

SATMOKO dan JUDHI PRIYADI untuk menyampaikan permintaan

tambahan uang dari KAHAR MUZAKIR sejumlah USD 200,000.00

(dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan harus dipenuhi pada hari

Selasa tanggal 28 Februari 2Q12, namun karena tidak tersedia uang

di Divisi lll PT Adhi Karya maka ADJI SATMOKO mengulur-ulur

waktu dan menghindar untuk bertemu LUKMAN ABBAS.

. Terdakwa pada pertengahan bulan Maret 2012 meminta LUKMAN

ABBAS untuk segera menyelesaikan pengurusan anggaran venuesA

dari- APBN, sehingga Terdakwa menghubuhgi LUKMAN ABAS

dengan cara mengirimkan Short Message Service (SMS) pada

tanggal 16 Maret 2012 jam 23:Q7:35 yang berbunyi "Pak Lukman,

sdh la ma saya tdk dilapor kan utk perkembangan urusan anggaran

venus dll, saya minta pastikan semua dpt diurus dan se/esai sesuai

dg ketentuan dan peraturan yg berlaku... lni penting agar tdk menjadi

,utLnh dalam pelaksanaan di lapangan.. Utk men jadi perhatian..",

Atas permintaan Terdakwa tersebut LUKMAN ABBAS menjawab

"Ass ww pak,,urusan yg sebagian itu msh blm pak, blm juga oleh O,

karena tanggungjawab A org AK sdh dibicarakan tkt dir nya, dan

mereka bersama mau menyelesaikan,// ini saya infokan terus dg

boss itu pak,,kemaren dia nanya lg,saya bilang msh usaha,,demikian

pak,nj,lewat BB juga saya sampaikan dg bpk,// maaf pak, wass.ww,

Selanjutnya LUKMAN ABBAS menjelaskan kepada Terdakwa melalui

Page 64: Dakwaan Sidang RZ

7

SMS yang isinya "Sdh usaha saya maximal pak unk itu,,..uang itu yg

blm ada dr mereka pak..'/Ng saya serahkan kemaren malahan unk

nyelesaikan punya bpk,,punya pora blm ada sama sekali, tapi

semuanya itu nggak bisa ialan iuga pak,'//'ltu menurut kh dan SN.."c

. Menindaklanjuti permintaan Terdakwa agar segera menyelesaikan

pengurusan anggaran tersebut, pada tanggal 21 Maret 2012

LUKMAN ABBAS menghubungi ADJI SATMOKO melalui telepon

dengan mengatakan "lni kalau tidak bisa terpenuhi, dana sudah

keluar untuk mengurus bisa hangus, dan kita bisa gagal semua",

sehingga ADJI SATMOKO pada tanggal 22 Maret 2012

memerintahkan JUDHI PRIYADI untuk menyerahkan uang

USD200,000.00 (dua ratus dollar Amerika Serikat) kepada LUKMAN

ABBAS yang diserahkan melalui HERIYADI di Parkir Timur Senayan

. Jakarta. Selanjutnya LUKMAN ABBAS bersama HERIYADI menemui

KAHAR MUZAKIR di Gedung DPR Rl untuk menyerahkan uang

tersebut, kemudian KAHAR MUZAKIR memerintahkan WIHAJI

menemui HERIYADI untuk mengambil uang di mobil LUKMAN

ABBAS yang diparkir di Basement gedung DPR Rl. Setelah uang

diambil WlHAJl, kemudian HERIYADI memberitahukan kepada

LUKMAN ABBAS melalui SMS bahwa uang sudah diambil oleh

WIHAJI.

Selain pendrimaan-penerimaan sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa

sekitar pertengahan bulan Februari 2012 meminta LUKMAN ABBAS untuk

menyediakan uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Atas

permintaan terdakwa tersebut selanjutnya LUKMAN ABBAS pada tanggal22

Pebruari 2012 menghubungi ADJI SATMOKO selaku Kepala Divisi

Konstruksi lll PT ADHI KARYA untuk membantu menyediakan uangnya.!.

Terdakwa melalui SAID FAISAL selaku Ajudan Terdakwa, pada tanggal 24

Pebruari 2012 jam 20.22 Wib, menghubungi LUKMAN ABBAS

memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di Pekanbaru, juga

mengingatkan agar uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

yang diminta oleh Terdakwa dibungkus dengan kardus dan ditutup rapat

memakai la(ban.

63

Page 65: Dakwaan Sidang RZ

7

Atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya LUKMAN ABBAS

memberitahu Terdakwa melalui SAID FAISAL bahwa uang tersebut akan

diantar langsung oleh orang dari PT ADHI KARYA, kemudian LUKMAN

ABBAS menghubungi JUDHI PRIYADI meminta uang sejumlah Rp

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akan diberikan kepada

Terdakwa dengan mengatakan "untuk Bos itu lima ratus", agar diserahkan

kepada "Bos" malam ini juga, dan untuk penyerahannya agar berkoordinasi

dengan SAID FAISAL, selanjutnya JUDHI PRIYADI menyampaikan

permintaan [erdakwa melalui LUKMAN ABBAS kepada DICKY ELDIANTO.

Untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya DICKY

ELDIANTO mengambil uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus iuta

rupiah) dari NUR SAADAH selaku Kasir PT Adhi Karya yang kemudian uang

tersebut dimasukkan ke dalam kardus bekas foto copy yang dibungkus

dengan kertas warna coklat. Selanjutnya DICKY ELDIANTO memerintahkan

NASAPWlR,sopir PT Adhi Karya untuk menyerahkan uang tersebut kepada

Terdakwa melalui SAID FAISAL dan memberikan nomor telepon SAID

FAISAL. Kemudian NASAPWIR menghubungi SAID FAISAL dengan

mengatakan "saya suruhan pak Dicky, bisa ketemu dimana?", dan dijawab

oleh SAID FAISAL "ketemu diialan Petala Bumi".

Setelah bersepakat dengan SAID FAISAL kemudian NASAPWIR menuju ke

rumah Terdakwa di Jl. Petala Bumi menemui SAID FAISAL dan memberikan

kardus berisi uang sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada

Terdakwa melalui SAID FAISAL dengan mengatakan "ini titipan dari pak

Dicky" dan dijawab SAID FAISAL "Ya".

Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian hadiah berupa

uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), uang sejumlah Rp

852.000.00d,00 (detapan ratus tima putuh dua juta rupiah), uang sejumlah

U5D427,700.00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dollar Amerika

Serikat), uang sejumlah USD200,000.00 (dua ratus ribu dollar Amerika

Serikat) dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk (PT ADHI), uang sejumlah Rp

1.347.500.000,00 (safu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu

rupiah) dari PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP), uang

sejumlah nf, SS0.000.000,00 (tima ratus lima putuh juta rupiah) dari PT

Wijaya Karya (Persero) Tbk (PT Wika), uang sejumlah Rp 225.000.000,00

(dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk

64

Page 66: Dakwaan Sidang RZ

7

(PT WK) karena kekuasaannya atau kewenangannya yang berhubungan

dengan jabatan Terdakwa selaku Gubernur Riau dan juga selaku Ketua

Umum Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XVll! Riau yang

mempunyait kewenangan untuk mengajukan usulan anggaran program

pembangunan Venues PON XVlll di Propinsi Riau yang bersumber dari dana

APBN.

- Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang R/ No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tiadak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang R/ No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31

Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke'l KUHP io Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN

KETIGA

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa H. M. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Riau periode tahun

2008 - 2013, bersama-sama dengan LUKMAN ABBAS selaku Kepala Dinas

Pemuda dan Olahraga (Dispora) Propinsi Riau yang juga menjabat sebagai

Pengguna Anggaran dan EKA DHARMA PUTRA selaku Kepala Seksi (Kasi)

Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga pada kantor Dispora Propinsi

Riau yang juga ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada :

Kegiatan Pembangunan Stadion Utama, Kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga

Volley dan Kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga Baseball yang dibiayai

dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Riau secara

multiyears sejak tahun anggaran 2008 serta bersama-sama pula dengan RAHMAT

SYAHPUTRA selaku Sife Administrasi Manajer dalam Kerja Sama Operasional

(KSO) antara PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP) - PT Adhi Karya

(Persero) Tbk (PT ADHI) - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (PT WIKA) (masing-

masing perkaranya telah diputus Pengadilan dan telah memperoleh kekuatan

hukum tetap), NUGROHO AGUNG SANYOTO selaku anggota Komite Manajemen

KSO (perwakilan PT PP), ANTON RAMAYADI selaku Deputi Project Manajer 1

KSO (penvakilan PT WIKA) dan SATRIA HENDRI selaku Deputi Project Manajer 2

KSO (perwakilan PT ADHI), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan

dalam bulan Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 April 2012 atau setidak-

Page 67: Dakwaan Sidang RZ

tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan bulan April

2012, bertempat di rumah dinas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Propinsi Riau Jalan Sumatera Nomor 1 Pekanbaru, di gedung DPRD

Propinsi Riau Jalgn Jenderal Sudirman Nomor 719 Pekanbaru dan di sebuah

rumah Jalan Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru atau setidak-

tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang benruenang

memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan, memberi

atau menjanjikan sesuafu yaitu memberi uang sebesar Rp900.000.000,00

(sembilan ratus ju{a rupiah) dari yang dijanjikan sebesar Rp1.800.000.000,00 (safu

milyar delapan ratus juta rupiah), kepada pegawai negeri atau Penyelenggara

Negara yaitu kepada Muhammad Dunir selaku anggota DPRD Propinsi Riau

periode tahun 2009 - 2014 yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Khusus (P'ansus)

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 dan M. Faisal Aswan selaku

anggota DPRD Pgopinsi Riau periode tahun 2009 - 2014 (keduanya Terpidana

dalam Perkara lnl) untuk dibagikan kepada anggota DPRD Propinsi Riau, dengan

maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat

atau tidak berbuat sesuafu dalam jabatannya yaitu dengan maksud agar

anggota DPRD Propinsi Riau membahas dan memberikan persetujuan terhadap

Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana

Anggaran Kegiatqn Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama pada

Kegiatan PON Xvlll Propinsi Riau dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6

Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk

Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVlll Propinsi Riau, yang

beftentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban

anggota DPRD selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan

korupsi, kolusi dag nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Penryakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan DPRD Propinsi Riau

Nomor : 02IKPTS/DPRD/2011 tanggal 12 Januan 2011 tentang Kode Etik DPRD

Propinsi Rihu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa pada sekitar akhir tahun 2010 bertempat di rumah makan soto Bude

Simpang Tiga Pekanbaru meminta kepada Lukman Abbas agar pembangunan

Page 68: Dakwaan Sidang RZ

7

venues menembak yang berlokasi di sporf centre Rumbai di pindahkan ke

venue atletik samping SMK 7 Jl.Yos Sudarso Pekanbaru. Atas permintaan

Terdakwa tdrsebut Lukman Abbas menyampaikan akan adanya resiko

penambahan biaya, namun Terdakwa tetap pada keinginannya karena masih

menguntungkan pemerintah daerah Propinsi Riau.

Selanjutnya guna memenuhi permintaan Terdakwa tersebut Lukman Abbas

melakukan penelitian dan evaluasi terhadap biaya pembangunan venues

menembak qgn diperoleh penambahan biaya sebesar Rp19.000.000.000,00

(sembilan belas milyar rupiah), kemudian dikonsultasikan kepada Direktur

Anggaran Daerah Departemen Dalam Negeri yang menyarankan perlu

dilakukan perubahan terhadap Perda Nomor 6 Tahun zUA serta di lakukan

audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setelah

itu Lukman Abbas melaporkan hasil konsultasi tersebut kepada Terdakwa dan

diberikan ar4han untuk menemui serta menyampaikan persoalan tersebuts

kepada Johar Firdaus selaku ketua DPRD Propinsi Riau.

Arahan Terdakwa tersebut disampaikan Lukman Abbas kepada Johar Firdaus

namun Johar Firdaus meminta Lukman Abbas agar menemui dan meminta

bantuan kepada Taufan Andoso Yakin sehingga pada pertengahan Desember

2011, Lukman Abbas bersama dengan Eka Dharma Putra serta Zulkifli

Rahman meqemui Johar Firdaus dan Taufan Andoso Yakin di rumah Dinas

Wakil Ketua DPRD Propinsi Riau Jl. Sumatera Nomor 1 Pekanbaru guna

membicarakan revisi Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Ferda Nomor 6 Tahun

2010. Dalam pertemuan tersebut Johar Firdaus dan Taufan Andoso Yakin

menegaskan agar persoalan revisi kedua Perda tersebut harus

mengikutsertakan Komisi D DPRD Propinsi Riau dan disiapkan sejumlah dana

dari kontraktgr atau rekanan terkait.

Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2011, Lukman Abbas bersama Eka

Dharma Putra dan Zulkifli Rahman melakukan pertemuan dengan Taufan

Adoso Yakin, Adrian Ali dan Syarif Hidayat di rumah dinas Wakil Ketua DPRD

Propinsi Riau di Jl. Sumatera Nomor 1 Pekanbaru yang juga dihadiri Nanang

Siswanto selaku Project Manager KSO serta Dicky Eldianto selaku anggota

Komite Manajemen KSO untuk membahas kekurangan anggaran terkait

kegiatan pembangunan stadion utama dan venue menembak dalam rangka

PON XVlll di Pekanbaru Propinsi Riau Tahun 2012 dan pada akhir pertemuan,

Taufan Adoso Yakin meminta agar KSo mempersiapkan dana sejumlah

67

Page 69: Dakwaan Sidang RZ

7

Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) sebagai imbalan

kepada Anggota DPRD Propinsi Riau dari yang sebelumnya KSO diminta oleh

Syarif Hidayot agar menyiapkan uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat

milyar rupiah) sehingga Nanang Siswanto menginformasikan permintaan dana

tersebut kepada KSO melalui Group Blackberry Messenger (BBM) yang

anggotanya antara lain : Nugroho Agung Sanyoto, Rahmat Syahputra, Anton

Ramayadi dan Satria Hendri sedangkan Lukman Abbas melaporkan hasil

pertemuan tersebut kepada Terdakwa selaku Gubernur Riau.

Bahwa padau tanggal 25 Desember 2011, Lukman Abbas bersama Eka

Dharma Putra kembali melakukan pertemuan di rumah dinas Wakil Ketua

DPRD Propinsi Riau Jl. Sumatera Nomor 1 Pekanbaru dengan Taufan Adoso

Yakin, lwa Sirwani Bibra, Mohd. Roem Zein, Ramli FE, Adrian Ali, Tengku

Muhazza serta Toerechan Asyari. Pada pertemuan tersebut Lukman Abbas

memaparkan jenis pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan

stadion utarm dan venue menembak yang masih memerlukan tambahan

anggaran sehingga diperlukan payung hukum melalui perubahan Perda

Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010, berdasarkan

presentasi tersebut disepakati bahwa penambahan anggaran akan dilakukan

melalui usulan perubahan kedua Perda tersebut yang akan dibahas oleh

DPRD Propinsi Riau setelah berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri

(Depdagri). Dalam pertemuan tersebut Taufan Andoso Yakin mengatakan

adanya uang sebesar Rp1.800.000.000,00 (safu milyqr delapan ratus juta

rupiah) untuk revisi kedua Perda tersebut.

Terdakwa dalam rangka mempercepat dibahasnya revisi Perda Nomor 5

Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tanpa melalui mekanisme

pembentukan Perda maupun perubahannya, melalui surat tertanggal 4 Januari

2012 yang dftandatangani oleh Wan Syamsir Yus atas nama Gubernur Riau

mengajukan usulan perubahan kedua Perda tersebut kepada Ketua DPRD

Propinsi Riau.

Terdakwa agar Anggota DPRD Propinsi Riau segera membahas dan

menyetujui usulan perubahan Perda yang diajukannya. Pada sekitar awal

bulan Februari 2012 bertempat di rumah dinas Gubernur Riau di Jalan

Diponegoro ftomor 23 Pekanbaru melakukan pertemuan dengan Pimpinan

dan Ketua Fraksi DPRD Propinsi Riau antara lain M. Johar Firdaus, lwa

Sinruani Bibra, Abu Bakar Siddik dan lndra lsnaini yang dihadiri pula oleh

Lukman Abbas, Wan Syamsir Yus dan Kasiarudin.68

Page 70: Dakwaan Sidang RZ

Pada tanggal 3 Februari 2012, Lukman Abbas menghubungi Wan Syamsir

Yus melalui telepon menyampaikan adanya permintaan uang sebesar

Rp1.800.000.000,00 (safu milyar delapan ratus iuta rupiah) oleh anggotas

DPRD Propinsi Riau, yang mana atas permintaan uang tersebut menurut

Terdakwa uang yang akan diberikan kepada anggota DPRD Propinsi Riau

pantasnya hanya Rp500.000.000 (lima ratus iuta rupiah) saja.

Selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2012, Terdakwa menghubungi Lukman

Abbas melalui telepon menyampaikan bahwa terkait perubahan kedua Perda

tersebut sudah menghubungi Johar Firdaus dengan mengatakan "kemarinI

saya a.. komunikasikan, kordinasikan, jadi kalau soal itu Pak Lukman bertahan

aja yang saya bilang kemarin, yang penting ada (suara tidak ielas), yang

penting kan mereka sudah saya tekankan waktu itu kan...". Selain itu

Terdakwa juga mengatakan "udah saya SMS Pak Johar semua, mereka udah

ini , tadi pun mereka udah bilang semua ni, iadi maksud saya itu anunya.

Kemudian y"!g kedua.."

Bahwa sebagai tindak lanjut penyampaian usulan perubahan Perda Nomor 5

Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010, pada tanggal 6 Maret 2012

Badan Legislasi Daerah (Banlegda) DPRD Propinsi Riau menerbitkan

rekomendasi yang pada prinsipnya hanya memberi persetujuan untuk

melanjutkan pembahasan usulan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010,

kemudian Tgrdakwa selaku Gubernur Riau pada tanggal 7 Maret 2012

menyampaikan usulan perubahan Perda Nomor 6 Tahun2010 di depan Rapat

Paripurna dan dalam Rapat Paripurna tersebut disetujui pula dibentuk Panitia

Khusus (Pansus) Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6

Tahun 2010 yang diketuai oleh Muhammad Dunir.

Pada malam hari tanggal 7 Maret 2012 Lukman Abbas bersama Eka Dharma

Putra, Kasiargrdin dan H. M. Ramli melakukan pertemuan dengan anggota

DPRD Propinsi Riau antara lain : M. Johar Firdaus, Taufan Adoso Yakin dan

Muhammad Dunir. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pembahasan

usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 yang belum direkomendasikan

Banlegda akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Biro Hukum Depdagri,

selanjutnya pada akhir pertemuan Taufan Adoso Yakin memberitahu

Muhammad Dunir bahwa untuk pembahasan dan pengesahan usulan

perubahan kedua Perda tersebut ada "uang lelah" sebesar

Rp1.800.000.000,00 (safu milyar delapan ratus juta rupiah) sebagai imbalan

kepada anggota DPRD Propinsi Riau.

69

Page 71: Dakwaan Sidang RZ

7

Dalam kesempatan rapat kerja Pansus DPRD Propinsi Riau pada pertengahan

Maret 2012 eli ruang pertemuan Hotel Red Top Jakarta, Muhammad Dunir

menyampaikan informasi tentang adanya "uang lelah" sebesar

Rp1.800.000.000,00 (safu milyar delapan ratus iuta rupiah) terkait

pembahasan usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor

6 Tahun 2010, sehingga dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa "uang

lelah" untuk pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun

2O1O akan diminta sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan

akan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Propinsi Riau, selanjutnya

Muhammad Dunir menyampaikan kesepakatan tersebut kepada Lukman

Abbas dan meminta disiapkan uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan

ratus juta rupiah).

Lukman Abbas pada tanggal 21 Maret 2012 menghubungi Eka Dharma Putra

melalui telepbn menyampaikan permintaan Muhammad Dunir dan meminta

Eka Dharma Putra agar segera melakukan koordinasi dengan pihak KSO

untuk menyiapkan uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus iuta

rupiah) dalam rangka pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor

6 Tahun 2010, sedangkan sisanya sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus

juta rupiah) dipersiapkan apabila usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun

2008 telah di$etujui untuk dibahas.

Eka Dharma Putra selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2012 menghubungi

Rahmat Syahputra melalui telepon dan meminta segera menemui Lukman

Abbas, beberapa saat kemudian Rahmat Syahputra menemui Lukman Abbas

di kantor Dispora Propinsi Riau, yang mana dalam pertemuan tersebut

Lukman Abbas meminta Rahmat Syahputra untuk menyampaikan kepada

KSO supayas menyiapkan uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus

juta rupiah) sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna terkait persetujuan

Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 dan juga meminta

agar dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Eka Dharma Putra.

Eka Dharma Putra bersama Rahmat Syahputra menyusun rincian perhitungan

bagian uang yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota KSO, yaitu PT

PP sebesar ftp455.000.000,0 0 (empat ratus lima putuh tima juta rupiah), PT

ADHI sebesar Rp319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah) dan

PT WIKA sebesar Rp126.000.000,00 (serafus dua puluh enam juta rupiah),

selanjutnya pengumpulan uang dari masing-masing anggota KSO dilakukan

oleh Rahmat Syahputra.70

Page 72: Dakwaan Sidang RZ

Pada tanggal 30 Maret 2012 Rahmat Syahputra memberitahukan kepada

perwakilan KSO yaitu Nugroho Agung Sanyoto dari PT PP, Anton Ramayadi

dari PT WIKA dan Satria Hendri dari PT ADHI serta Wagiman selaku Asisten

Kuangan dari PT PP tentang rincian bagian uang yang harus dipenuhi masing-

masing anggota KSO, atas pemberitahuan Rahmat Syahputra tersebut pada

tanggal 2 April 2012 Nugroho Agung Sanyoto memerintahkan Wagiman

menyerahkan uang tunai sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh

lima juta rupiah) kepada Rahmat Syahputra.i

Eka Dharma Putra pada tanggal 2 April 2012 menghubungi Rahmat Syahputra

mempertanyakan jumlah uang yang sudah terkumpul dan mengingatkan agar

sebelum rapat paripurna tanggal 3 April 2012 seluruh uang tersebut sudah

tersedia, atas pertanyaan Eka Dharma Putra tersebut Rahmat Syahputra

menginformasikan bahwa uang yang terkumpul baru sejumlah

Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima iuta rupiah\ yang berasal dari

PT PP, sedangkan sisanya dari PT WIKA dan PT ADHI belum diterima,

selanjutnya informasi dari Rahmat Syahputra tersebut disampaikan Eka

Dharma Putra kepada Lukman Abbas melaluitelepon.

Bahwa masih pada tanggal 2 April 2012, Muhammad Dunir menemui Topan

Andoso Yakin dan Johar Firdaus, menyampaikan ketidaksanggupannya untuk

mengurus "uaflg lelah", sehingga Taufan Andoso Yakin menyanggupi untuk

mengurusnya yang ditindaklanjuti oleh Johar Firdaus dengan memanggil

Zulkarnain Kadir dan memerintahkan agar menemui 'Terdakwa, kemudian

keesokan harinya Muhammad Dunir menghubungi Zulkarnain Kadir melalui

telepon menanyakan hasil pertemuannya dengan Terdakwa dan dijelaskan

bahwa Zulkarnain Kadir sudah melaporkan kepada Johar Firdaus nrelalui SMS

dan menjelas$an bahwa Terdakwa sudah tahu mengenai masalah "uang lelah"

dengan mengatakan "tapi yang jelas beliau itu sudah tahu gitu

permasalahannya. Dia sampai geleng-geleng juga, ya agak menyayangkan

tah yang si A itu".

Terdakwa pada tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 06.41 Wib menghubungi

Lukman Abbas melalui telepon agar memenuhi permintaan anggota DPRD

Propinsi Riauoterkait "uang lelah" supaya Rapat Paripurna DPRD Propinsi Riau

yang akan menyetujui Raperda tentang perubahan Perda Nomor 6 Tahun

2010 tidak ditunda dengan mengatakan "iyah, itu coba di ikut juga sikit jangan

anu, gitu saya dengar dengar mau di mundurkan bahwa gitu gitu tuh. Coba di

yah ini ajatah yang penting ada di anu apa di komunikasikan aja gitu. Dengar-7l

Page 73: Dakwaan Sidang RZ

dengar di tunda lagi kalau pak Lukman ini itulah itu informasi sa.1'a yah. Ok",

selanjutnya Lukman Abbas menyampaikan pesan Terdakwa tersebut kepada

Eka DharmacPutra melalui telepon dan meminta Eka Dharma Putra segera

berkoordinasi dengan Rahmat Syahputra untuk memastikan terkumpulnya

uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus iuta rupiah).

Eka Dharma Putra pada tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 09.00 Wib menemui

Muhammad Dunir, Abu Bakar Siddik, Tengku Muhazza dan Zulfan Heri di

ruang Ketua DPRD Propinsi Riau menyampaikan informasi dari Rahmat

Syahputra bahwa "uang lelah" yang terkumpul baru sejumlah

Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima iuta rupiah) sedangkan

sisanya akan diberikan sebelum pukul 12.00 Wib, atas dasar informasi Eka

Dharma Putra tersebut kemudian anggota DPRD Propinsi Riau sepakat

melaksanakan Rapat Paripurna untuk menyetujui Perda tentang Perubahan

Perda Nomor 6 Tahun 2010.

Eka Dharma Futra selanjutnya meminta Rahmat Syahputra agar menemuinya di

halaman parkir gedung DPRD Propinsi Riau dengan membawa uang yang sudah

terkumpul, beberapa saat kemudian Rahmat Syahputra datang menemui Eka Dharma

Putra dan memperlihatkan tas yang berisi uang sebesar Rp455.000.000,00 (empat

ratus lima puluh lima juta rupiah), pada saat yang bersamaan Eka Dharma Putra

dihubungi oleh M. Faisal Aswan dengan menggunakan Handphone milik Muhammad

Dunir yang grenyampaikan bahwa ia siap "pasang badan" untuk menerima

penyerahan "uang lelah" tersebut dan merninta bertemu untuk membicarakan

kepastian jumlah uang serta tempat penyerahannya.

Setelah pembicaraan telepon tersebut, Eka Dharma Putra menemui M. Faisal Aswan

di Kedai Bakwan Sumatera dekat gedung DPRD Propinsi Riau, dalam pertemuan

tersebut M. Faisal Aswan memberitahukan bahwa anggota DPRD Propinsi Riau

mempercayakan kepadanya untuk menerima "uang lelah" yang akan diserahkan oleh&

Eka Dharma Putra. Beberapa saat kemudian Eka Dharma Putra diberitahu oleh M.

Faisal Aswan agar penyerahan "uang lelah" dilakukan di rumah M. Faisal Aswan Jl.

Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru.

Bahwa dalam rangka memenuhi jumlah uang yang masih harus dikumpulkan dad

KSO, Rahmat Syahputra menghubungi Anton Ramayadi untuk menanyakan

kepastian penyerahan uang dari PTWIKA, yang dijawab oleh Anton Ramayadi bahwa

uang telah ditransfer sebesar Rp130.000.000,00 (serafus tiga puluh juta rupiah) ke

Rekening Rahmat Syahputra di Bank Mandiri Cabang A. Yani Pekanbaru.

Selain itu, Rahmat Syahputra juga menghubungi Satria Hendri untuk menanyakan

kepastian penyerahan uang dari PT ADHI, yang dijawab oleh Satria Hendri bahwa

72

Page 74: Dakwaan Sidang RZ

7

uang telah tersedia dan memintia Rahmat Syahputra untuk menemuinya di Bank

Mandiri Priorltas Jl. Sudirman Pekanbaru guna menerima uang sebesar

Rp319.000.000,00 (tiga ratus sembilan belas iuta rupiahl.

Eka Dharma Putra setelah mendapat informasi dari Rahmat Syahputra bahwa uang

dari masing-masing anggota KSO telah terkumpul seluruhnya sejumlah

Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan siap untuk diserahkan kepada

Anggota DPRD Propinsi Riau, kemudian meminta Rahmat Syahputra dan Satria

Hendri menegrui Eka Dharma Putra di Cafe Lick and Latte Sudirman Square

Pekanbaru.

Eka Dharma Putra selanjutnya memberitahu M. Faisal Aswan bahwa uang sudah

terkumpul seluruhnya dan siap untuk diserahkan, atas pemberitahuan tersebut M.

Faisal Aswan menyuruh Sandy Wiryawan dan Dasril menemui Eka Dharma Putra di

Cafe Lick and Latte Sudirman Square Pekanbaru untuk membicarakan teknis

penyerahan uang tersebut.i

Eka Dharma Putr:a bercama Rahmat Syahputra dan Satria Hendri dengan dipandu

oleh Sandy Wiryawan dan Dasril menuju ke rumah M. FaisalAswan di Jl. Aur Kuning

Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru untuk menyerahkan uang sejumlah

Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada M. Faisal Aswan, selanjutnya

uang tersebut ditempatkan oleh M. Faisal Aswan dalam 3 (tiga) buah tas untuk

dibawa ke gedung DPRD Propinsi Riau dan diserahkan kepada Muhammad Dunir

serta anggotaoDPRD Propinsi Riau lainnya yang sedang menunggu uang tersebut,

tidak lama kemudian petugas KPK menangkap Eka Dharma Putra, M. Faisal Aswan,

Sandy Wiryawan, Dasril dan Rahmat Syahputna.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf a Undang.uundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. --

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa H. M. RUSLI ZAINAL selaku Gubemur Riau periode

tahun 2008 - 2013, bersama-sama dengan LUKMAN ABBAS selaku Kepala

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Propinsi Riau yang juga menjabat

sebagai Pengguna Anggaran dan El(A DHARMA PUTM selaku Kepala Seksi73

Page 75: Dakwaan Sidang RZ

7

(Kasi) Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga pada kantor Dispora

Propinsi Riau fang juga ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) pada : Kegiatan Pembangunan Stadion Utama, Kegiatan Pembangunan

Gedung Olahraga Volley dan Kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga

Baseball yang dibiayai dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) Propinsi Riau secara multiyears sejak tahun anggaran 2008 serta

bersama-sama pula dengan RAHMAT SYAHPUTM selaku Sfe Administrasi

Manajer dalanf Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT Pembangunan

Perumahan (Persero) Tbk (PT PP) - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (PT ADHI) -PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (PT WIKA) (masing-masing perkaranya telah

diputus Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap), NUGROHO

AGUNG SANYOTO selaku anggota Komite Manajemen KSO (perwakilan PT

PP), ANTON RAMAYADI selaku Deputi Project Manajer 1 KSO (perwakilan PT

WIKA) oan SATRIA HENDRI selaku Deputi Project Manajer 2 KSO (perwakilan

PT ADHI), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam bulan

Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 April 2012 atau setidaktidaknya pada

waktu-waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan bulan April 2012, bertempat

di rumah dinas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi

Riau Jalan Sumatera Nomor 1 Pekanbaru, di gedung DPRD Propinsi Riau Jalan

Jenderal Sudirffian Nomor 719 Pekanbaru dan di sebuah rumah Jalan Aur

Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru atau setidaktidaknya di

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang benruenang memeriksa

dan mengadilinya, melakukan atau turut serfa melakukan, memberi hadiah

atau janji yaitu memberi uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta

rupiah) dari yaeg dijanjikan sebesar Rp1.800.000.000,00 (safu milyar delapan

ratus juta rupiah), kepada pegawai negeri yaitu kepada Muhammad Dunir

selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Riau periode

tahun 2009 - 2014 yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus)

Pembahasan Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6

Tahun 2010 dan M. Faisal Aswan selaku anggota DPRD Propinsi Riau periode

tahun 2009 - E014, dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang

melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah ataujanji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut yaitu

mengingat anggota DPRD Propinsi Riau mempunyai wewenang pada jabatannya

untuk melakukan pembahasan dan memberi persetujuan terhadap Rancangan

74

Page 76: Dakwaan Sidang RZ

7

Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008

tentang Pengikgtan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan

Stadion Utama pada Kegiatan PON Xvlll Propinsi Riau dan Raperda tentang

Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran

Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON Xvlll

Provinsi Riau, sebagaimana diatur dalam Pasal 293 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Ral6vat, Dewan Penruakilan Daerah dan Dewan Pennrakilan Rakyat

Daerah dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan DPRD Propinsi Riau Nomor :

10/KPTS/DPRD/2010 tentang Tata Tertib DPRD Propinsi Riau, yang dilakukan

dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa pada sekitar akhir tahun 2010 bertempat di rumah makan soto Bude

Simpang Tiga Pekanbaru meminta kepada Lukman Abbas agar pembangunan

venues menembak yang berlokasi di sporf centre Rumbai di pindahkan ke

venue atletik samping SMK 7 Jl,Yos Sudarso Pekanbaru. Atas permintaan

Terdakwa tersebut Lukman Abbas menyampaikan akan adanya resiko

penambahan biaya, namun Terdakwa tetap pada keinginannya karena masih

menguntungkan pemerintah daerah Propinsi Riau.

- Selanjutnya guna memenuhi permintaan Terdakwa tersebut Lukman Abbas

melakukan fenelitian dan evaluasi terhadap biaya pembangunan venues

menembak dan diperoleh penambahan biaya sebesar Rp19.000.000.000,00

(sembilan belas mityar rupiah), kemudian dikonsultasikan kepada Direktur

Anggaran Daerah Departemen Dalam Negeri yang menyarankan perlu

dilakukan perubahan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2010 serta di lakukan

audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setelah

itu Lukman Abbas melaporkan hasil konsultasi tersebut kepada Terdakwa dan

diberikan arahan untuk menemui serta menyampaikan persoalan tersebut

kepada Johar Firdaus selaku ketua DPRD Propinsi Riau.

- Arahan Terdakwa tersebut disampaikan Lukman Abbas kepada Johar Firdaus

namun Johar Firdaus meminta Lukman Abbas agar menemui dan meminta

bantuan kepada Taufan Andoso Yakin sehingga pada pertengahan Desember

2011, Lukmdn Abbas bersama dengan Eka Dharma Putra serta Zulkifli

Rahman menemui Johar Firdaus dan Taufan Andoso Yakin di rumah Dinas

Wakil Ketua DPRD Propinsi Riau Jl, Sumatera Nomor 1 Pekanbaru guna

membicarakan revisi Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun

75

Page 77: Dakwaan Sidang RZ

7

2010. DalanF pertemuan tersebut Johar Firdaus dan Taufan Andoso Yakin

menegaskan agar persoalan revisi kedua Perda tersebut harus

mengikutsertakan Komisi D DPRD Propinsi Riau dan disiapkan sejumlah dana

dari kontraktor atau rekanan terkait.

Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2011, Lukman Abbas bersama Eka

Dharma Putra dan Zulkifli Rahman melakukan pertemuan dengan Taufan

Adoso Yakin,sROrian Ali dan Syarif Hidayat di rumah dinas Wakil Ketua DPRD

Propinsi Riau di Jl. Sumatera Nomor 1 Pekanbaru yang juga dihadiri Nanang

Siswanto selaku Project Manager KSO serta Dicky Eldianto selaku anggota

Komite Manajemen KSO untuk membahas kekurangan anggaran terkait

kegiatan pembangunan stadion utama dan venue menembak dalam rangka

PON Xvlll di Pekanbaru Propinsi Riau Tahun 2012 dan pada akhir pertemuan,

Taufan AdoSo Yakin meminta agar KSO mempersiapkan dana sejumlah

Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiahl sebagai imbalan

kepada Anggota DPRD Propinsi Riau dari yang sebelumnya KSO diminta oleh

Syarif Hidayat agar menyiapkan uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat

milyar rupiah) sehingga Nanang Siswanto menginformasikan permintaan dana

tersebut kepada KSO melalui Group Blackberry Messenger (BBM) yang

anggotanya dntara lain : Nugroho Agung Sanyoto, Rahmat Syahputra, Anton

Ramayadi dan Satria Hendri, sedangkan Lukman Abbas melaporkan hasil

pertemuan tersebut kepada Terdakwa selaku Gubernur Riau.

Bahwa pada tanggal 25 Desember 2011, Lukman Abbas bersama Eka

Dharma Putra kembali melakukan pertemuan di rumah dinas Wakil Ketua

DPRD.Propinsi Riau Jl. Sumatera Nomor 1 Pekanbaru dengan Taufan AdosoI

Yakin, lwa Sirwani Bibra, Mohd. Roem Zein, Ramli FE, Adrian Ali, Tengku

Muhazza serta Toerechan Asyari. Pada pertemuan tersebut Lukman Abbas

memaparkan jenis pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan

stadion utama dan venue menembak yang masih memerlukan tambahan

anggaran sehingga diperlukan payung hukum melalui perubahan Perda

Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 201Q, berdasarkani

presentasi tersebut disepakati bahwa penambahan anggaran akan dilakukan

melalui usulan perubahan kedua Perda tersebut yang akan dibahas oleh

DPRD Propinsi Riau setelah berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri

(Depdagri). Dalam pertemuan tersebut Taufan Andoso Yakin mengatakan

adanya uang sebesar Rp1.800.000.000,00 (safu milyar delapan ratus juta

rupiah\ untuk revisi kedua Perda tersebut.I

Page 78: Dakwaan Sidang RZ

Terdakwa da{am rangka mempercepat dibahasnya revisi Perda Nomor 5

Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tanpa melalui mekanisme

pembentukan Perda maupun perubahannya, melalui surat tertanggal 4 Januari

2012 yang ditandatangani oleh Wan Syamsir Yus atas nama Gubernur Riau

mengajukan usulan perubahan kedua Perda tersebut kepada Ketua DPRD

Propinsi Riau.

Terdakwa agar Anggota DPRD Propinsi Riau segera membahas dan

menyetujui usulan perubahan Perda yang diajukannya. Pada sekitar awal

bulan Februari 2012 bertempat di rumah dinas Gubernur Riau di Jalan

Diponegoro Nomor 23 Pekanbaru melakukan pertemuan dengan Pimpinan

dan Ketua Fraksi DPRD Propinsi Riau antara lain M. Johar Firdaus, lwa

Sirwani Bibra, Abu Bakar Siddik dan lndra lsnaini yang dihadiri pula oleh

Lukman Abb*5, Wan Syamsir Yus dan Kasiarudin.

Pada tanggal 3 Februara 2A12, Lukman Abbas menghubungi Wan Syamsir

Yus melalui telepon menyampaikan adanya permintaan uang sebesar

Rp1.800.000.000,00 (safu milyar delapan ratus iuta rupiah) oleh anggota

DPRD Propinsi Riau, yang mana atas permintaan uang tersebut menurut

Terdakwa uang yang akan diberikan kepada anggota DPRD Propinsi Riau

pantasnya hahya Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) saja.

Selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2012, Terdakwa menghubungi Lukman

Abbas melalui telepon menyampaikan bahwa terkait perubahan kedua Perda

tersebut sudah menghubungi Johar Firdaus dengan rnengatakan "kemarin

saya a.. komunikasikan, kordinasikan, jadi kalau soal itu Pak Lukman bertahan

aja yang saya bilang kemarin, yang penting ada (suara tidak jelas), yangA

penting kan-mereka sudah saya tekankan waktu itu kan...". Selain itu

Terdakwa juga mengatakan "udah saya SMS Pak Johar semua, mereka udah

ini , tadi pun mereka udah bilang semua ni, jadi maksud saya itu anunya.

Kem udian yang kedLta.."

Bahwa sebagai tindak lanjut penyampaian usulan perubahan Perda Nomor 5

Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010, pada tanggal 6 Maret 20120

Badan Legislasi Daerah (Banlegda) DPRD Propinsi Riau menerbitkan

rekomendasi yang pada prinsipnya hanya memberi persetujuan untuk

melanjutkan pembahasan usulan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010,

kemudian Terdakwa selaku Gubernur Riau pada tanggal 7 Maret 2012

menyampaikan usulan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 di depan Rapat

77

Page 79: Dakwaan Sidang RZ

7

Paripurna dan dalam Rapat Paripurna tersebut disetujui pula dibentuk Panitiag

Khusus (Pansus) Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6

Tahun 2010 yang diketuai oleh Muhammad Dunir.

- Pada malam hari tanggal 7 Maret 2012 Lukman Abbas bersama Eka Dharma

Putra, Kasiarudin dan H. M. Ramli melakukan pertemuan dengan anggota

DPRD Propinsi Riau antara lain : M. Johar Firdaus, Taufan Adoso Yakin dan

Muhammad Dunir. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pembahasan

usulan'perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 yang belum direkomendasikan

Banlegda akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Biro Hukum Depdagri,

selanjutnya pada akhir pertemuan Taufan Adoso Yakin memberitahu

Muhammad Dunir bahwa untuk pembahasan dan pengesahan usulan

perubahan kedua Perda tersebut ada "uang lelah" sebesar

Rp1.800.000.000,00 (safu milyar delapan ratus juta rupiah) sebagai imbalanI

kepada anggota DPRD Propinsi Riau.

- Dalam kesempatan rapat kerja Pansus DPRD Propinsi Riau pada pertengahan

Maret 2012 di ruang pertemuan Hotel Red Top Jakarta, Muhammad Dunir

menyampaikan informasi tentang adanya "uang lelah" sebesar

Rp1.800.000.000,00 (safu milyar delapan ratus juta rupiah) terkait

pembahasan usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor

6 Tahun 2010, sehingga dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa "uang

lelah" untuk pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun

2010 akan diminta sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan,ratus juta rupiah) dan

akan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Propinsi Riau, selanjutnya

Muhammad Dunir menyampaikan kesepakatan tersebut kepada Lukman

Abbas dan rpeminta disiapkan uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan

ratus juta rupiah).

- Lukman Abbas pada tanggal 21 Maret 2012 menghubungi Eka Dharma Putra

melalui telepon menyampaikan permintaan Muhammad Dunir dan meminta

Eka Dharma Putra agar segera melakukan koordinasi dengan pihak KSO

untuk menyiapkan uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta

rupiah) dalang rangka pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor

6 Tahun 2010, sedangkan sisanya sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus

juta rupiah) dipersiapkan apabila usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun

2008 telah disetujui untuk dibahas.

78

Page 80: Dakwaan Sidang RZ

I

- Eka Dharma Putra selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2012 menghubungi

Rahmat Syahputra melalui telepon dan meminta segera menemui Lukman

Abbas, beberapa saat kemudian Rahmat Syahputra menemui Lukman Abbas

di kantor Dispora Propinsi Riau, yang mana dalam pertemuan tersebut

Lukman Abbas meminta Rahmat Syahputra untuk menyampaikan kepada

KSO supaya menyiapkan uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus

juta rupiah) sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna terkait persetujuan

Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 dan juga meminta

agar ilalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Eka Dharma Putra.

- Eka Dharma Putra bersama Rahmat Syahputra menyusun rincian perhitungan

bagian uang yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota KSO, yaitu PT

PP sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima iuta rupiah), PF

ADHI sebesar Rp319.000.000,00 (figa ratus sembilan belas juta rupiah) dan

PT WIKA sebesar Rp126.000.000,00 (serafus dua puluh enam juta rupiah),

selanjutnya pengumpulan uang dari masing-masing anggota KSO dilakukan

oleh Rahmat Syahputra.

- Pada tanggal 30 Maret 2012 Rahmat Syahputra memberitahukan kepada

penruakilan ltSO yaitu Nugroho Agung Sanyoto dari PT PP, Anton Ramayadi

dari PT WIKA dan Satria Hendri dari PT ADHI serta Wagiman selaku Asisten

Kuangan dari PT PP tentang rincian bagian uang yang harus dipenuhi masing-

masing anggota KSO, atas pemberitahuan Rahmat Syahputra tersebut pada

tanggal 2 April 2012 Nugroho Agung Sanyoto mennerintahkan Wagiman

menyerahkan uang tunai sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh

lima juta rupfanl kepada Rahmat Syahputra.

- Eka Dharma Putra pada tanggal 2 April 2012 menghubungi Rahmat Syahputra

mempertanyakan jumlah uang yang sudah terkumpul dan mengingatkan agar

sebelum rapat paripurna tanggal 3 April 2012 seluruh uang tersebut sudah

tersedia, atas pertanyaan Eka Dharma Putra tersebut Rahmat Syahputra

menginformasikan bahwa uang yang terkumpul baru sejumlah5

Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) yang berasal dari

PT PP, sedangkan sisanya dari PT WIKA dan PT ADHI belum diterima,

selanjutnya informasi dari Rahmat Syahputra tersebut disampaikan Eka

Dharma Putra kepada Lukman Abbas melalui telepon.

Bahwa masih pada tanggal 2 April 2012, Muhammad Dunir menemui Topan

Andoso Yakin dan Johar Firdaus, menyampaikan ketidaksanggupannya untukt

79

Page 81: Dakwaan Sidang RZ

s

mengurus "uang lelah", sehingga Taufan Andoso Yakin menyanggupi untuk

mengurusnya yang ditindaklanjuti oleh Johar Firdaus dengan memanggil

Zulkarnain Kadir dan memerintahkan agar menemui Terdakwa, kemudian

keesokan harinya Muhammad Dunir menghubungi Zulkarnain Kadir melalui

telepon menanyakan hasil peftemuannya dengan Terdakwa dan dijelaskan

bahwa Zulkarnain Kadir sudah melaporkan kepada Johar Firdaus melalui SMSs

dan menjelaskan bahwa Terdakwa sudah tahu mengenai masalah "uang lelah"

dengan mengatakan "tapi yang ielas beliau itu sudah tahu gitu

permasalahannya. Dia sampai geleng-geleng iuga, ya agak menyayangkan

lah yang si A itu'.

Terdakwa pada tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 06.41 Wib menghubungi

Lukman Abbgs melalui telepon agar memenuhi permintaan anggota DPRD

Propinsi Riau terkait "uang lelah" supaya Rapat Paripurna DPRD Propinsi Riau

yang akan menyetujui Raperda tentang perubahan Perda Nomor 6 Tahun

2010 tidak ditunda dengan mengatakan "iyah, itu coba di ikut iuga sikit iangan

anu, gitu saya dengar dengar mau di mundurkan bahwa gitu gitu tuh. Coba di

yah ini ajalah yang penting ada di anu apa di komunikasikan aja gitu. Dengar-

dengar di tunla lagi kalau pak Lukman ini itulah itu informasi sa.1'a yah. Ok",

selanjutnya Lukman Abbas menyampaikan pesan Terdakwa tersebut kepada

Eka Dharma Putra melalui telepon dan meminta Eka Dharma Putra segera

berkoordinasi dengan Rahmat Syahputra untuk memastikan terkumpulnya

uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus iuta rupiah).

Eka Dharma Putra pada tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 09.00 Wib menemui

Muhammad Qunir, Abu Bakar Siddik, Tengku Muhazza dan Zulfan Heri di

ruang Ketua DPRD Propinsi Riau menyampaikan informasi dari Rahmat

Syahputra bahwa "uang lelah" yang terkumpul baru sejumlah

Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) sedangkan

sisanya akan diberikan sebelum pukul 12.00 Wib, atas dasar informasi Eka

Dharma Putra tersebut kemudian anggota DPRD Propinsi Riau sepakat

melaksanakaq Rapat Paripurna untuk menyetujui Perda tentang Perubahan

Perda Nomor 6 Tahun 2010.

Eka Dharma Putra selanjutnya meminta Rahmat Syahputra agar menemuinya

di halaman parkir gedung DPRD Propinsi Riau dengan membawa uang yang

sudah terkumpul, beberapa saat kemudian Rahmat Syahputra datang

menemui Eka Dharma Putra dan memperlihatkan tas yang berisi uang

sebesar Rp4S5.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah), pada

80

Page 82: Dakwaan Sidang RZ

v

saat yang bssamaan Eka Dharma Putra dihubungi oleh M. Faisal Aswan

dengan menggunakan Handphone milik Muhammad Dunir yang

menyampaikan bahwa ia siap "pasang badan" untuk menerima penyerahan

"uang lelah" tersebut dan meminta bertemu untuk membicarakan kepastian

jumlah uang serta tempat penyerahannya.

- Setelah pembicaraan telepon tersebut, Eka Dharma Putra menemui M. Faisal

Aswan di Kedai Bakwan Sumatera dekat gedung DPRD Propinsi Riau, dalam

pertemuan tersebut M. Faisal Aswan memberitahukan bahwa anggota DPRD

Propinsi Riau mempercayakan kepadanya untuk menerima "uang lelah" yang

akan diserahkan oleh Eka Dharma Putra. Beberapa saat kemudian Eka

Dharma Putra diberitahu oleh M. Faisal Aswan agar penyerahan "uang lelah"

dilakukan di rumah M. Faisal Aswan Jl. Aur Kuning Perumahan Aur Kuning

Blok J-24 Pekhnbaru.

- Bahwa dalam rangka memenuhi jumlah uang yang masih harus dikumpulkan

dari KSO, Rahmat Syahputra menghubungi Anton Ramayadi untuk

menanyakan kepastian penyerahan uang dari PT WIKA, yang dijawab oleh

Anton Ramayadi bahwa uang telah ditransfer sebesar Rp130.000.000,00

(serafus tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Rahmat Syahputra di Bank

Mandiri Cabafig A. Yani Pekanbaru.

- Selain itu, Rahmat Syahputra juga menghubungi Satria Hendri untuk

menanyakan kepastian penyerahan uang dari PT ADHI, yang dijawab oleh

Satria Hendri bahwa uang telah tersedia dan memintd Rahmat Syahputra

untuk menemuinya di Bank Mandiri Prioritas Jl. Sudirman Pekanbaru guna

menerima uang sebesar Rp319.000.000,00 (frga ratus sembilan belas jutac

rupiah).

- Eka Dharma Putra setelah mendapat informasi dari Rahmat Syahputra bahwa

uang dari masing-masing anggota KSO telah terkumpul seluruhnya sejumlah

Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan siap untuk diserahkan

kepada Anggota DPRD Propinsi Riau, kemudian meminta Rahmat Syahputra

dan Satria Hendri menemui Eka Dharma Putra di Cafe Lick and LatteY

Sudirman Square Pekanbaru.

- Eka Dharma Putra selanjutnya memberitahu M. Faisal Aswan bahwa uang

sudah terkumpul seluruhnya dan siap untuk diserahkan, atas pemberitahuan

tersebut M. Faisal Aswan menyuruh Sandy Wiryawan dan Dasril menemui Eka

81

Page 83: Dakwaan Sidang RZ

Dharma Putra di Cafe Lick and Latte Sudirman Square Pekanbaru untukI

membicarakan teknis penyerahan uang tersebut.

- Eka Dharma Putra bersama Rahmat Syahputra dan Satria Hendri dengan

dipandu oleh Sandy Wiryawan dan Dasril menuju ke rumah M. Faisal Aswan di

Jl. Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru untuk

menyerahkan uang sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)

kepada M. Fpisal Aswan, selanjutnya uang tersebut ditempatkan oleh M.

Faisal Aswan dalam 3 (tiga) buah tas untuk dibawa ke gedung DPRD Propinsi

Riau dan diserahkan kepada Muhammad Dunir serta anggota DPRD Propinsi

Riau lainnya yang sedang menunggu uang tersebut, tidak lama kemudian

petugas KPK menangkap Eka Dharma Putra, M. Faisal Aswan, Sandy

Wiryawan, Dasril dan Rahmat Syahputra.

Perbuatan"Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jakarta, 24 Oktober 2013

Penuntut Umum padaKomisi Pemberantasan Korupsi

f

Riyono, S.H., M.Hum.

Andi Suharlis, S.H., M.H.

lskandar Manivanto, S.H., M.H.

Asrul Alimina, S.H., M.H.

Nurul Widiasih, S.H., M.H.

Medi lskandar Zulkarnain, S.H., M. H.

82