statistik pegawai negeri sipil provinsi sulawesi...
TRANSCRIPT
STATISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH PERIODE JUNI 2018 Badan Kepegawaian Daerah Bidang Pengadaan, Penghargaan dan Informasi Kepegawaian Sub Bidang Informasi Kepegawaian Terbitan Ke Duabelas Edisi Juni 2018 No. ISSN : 2406-8004 Pembina : Zubair, S.Sos., M.Si. Penanggungjawab : Purwoko, S.Sos. Koordinator : Tauhid Thalib Penyusun : Djafar Lasman Sandi Gustomo Dwi Astuty Suparti Ince Rahayu Nurul Fitri Fatimah Diizinkan mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan menyebut sumbernya.
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah
1. Anwar Gelar Datuk Madjo Basa Nan Kuning
(1964 s/d 1968)
2. Kol. TNI. Mohammad Yasin (1968 s/d 1973)
3. Brigjen TNI. A. M. Tambunan (1973 s/d 1978)
4. Brigjen TNI. Moenafri, SH. (1978 s/d 1979)
5. Kol. TNI. R. H. Eddy Djajang Djaya Atmadja
(1979 s/d 1980)
6. Mayjen TNI. H. Eddy Sabara (1980 s/d 1981)
7. Drs. H. Galib Lasahido (1981 s/d 1986)
8. H. Abdul Azis Lamadjido, SH (1986 s/d 1991)
9. H. Abdul Azis Lamadjido, SH (1991 s/d 1996)
Wakil Gubernur : Kol. Inf. M. Soeleman
10. Brigjen TNI. H. B. Paliudju (1996 s/d 2001)
Wakil Gubernur : Drs. H. Kiesman Abdullah
Wakil Gubernur : Brigjen TNI. Haryono
11. Prof. (EM) H. Aminuddin Ponulele (2001 s/d 2006)
Wakil Gubernur : H. Rully Lamadjido, SH.
12. Mayjen H. B. Paliudju (24 Maret 2006 s/d 2011)
Wakil Gubernur : H. Ahmad Yahya, SE., MM.
13. Drs. Achmad Tanribali Lamo, SH. (23 Maret 2011 s/d 17 Juni 2011)
14. Drs. H. Longki Djanggola, M.Si. (17 Juni 2011 s/d sekarang)
Wakil Gubernur : H. Sudarto, SH.,M.Hum
Lambang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Dasar Hukum Lambang daerah Sulawesi Tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1969 Tanggal 3 Oktober 1969. Bentuk Bentuk lambang daerah Sulawesi Tengah adalah simbolik dari bentuk jantung. Ini melambangkan bahwa isi dari lambang ini tertanam dan bersumber dari hati nurani rakyat Sulawesi Tengah. Warna Warna yang digunakan pada lambang daerah Sulawesi Tengah adalah Biru Langit pada dasar lambang, Kuning Emas pada bintang dan buah padi, Hijau pada daun kelapa dan kelopak kapas, dan Coklat pada batang pohon kelapa, serta warna merah dan putih pada tulisan „Sulawesi Tengah‟. Warna biru menunjukkan kesetiaan pada daerah, tanah air serta cita-cita yang tinggi. Warna kuning melambangkan kekayaan, keagungan dan keluhuran budi. Warna merah dengan dasar putih pada tulisan Sulawesi Tengah melambangkan keberanian dan kesatriaan yang didasarkan atas hati yang suci, keikhlasan dan kejujuran. Warna hijau menandakan kesuburan dan kemakmuran. Warna cokelat sebagai perlambang ketenangan. Gambar Gambar yang terdapat pada lambang daerah Sulawesi Tengah adalah bintang segi lima, pohon kelapa lengkap dengan daun dan buahnya, dua buah garis gelombang serta padi dan kapas. Pohon kelapa, selain salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh dan dibudidayakan oleh masyarakat Sulawesi Tengah juga sebagai perlambang ;
Kesediaan untuk mengorbankan segala-galanya untuk mencapai cita-cita (seluruh bagian dari pohon kelapa berguna bagi manusia). Ketenangan dan ketawakalan dalam menghadapi segala tantangan. Pucuk yang lurus menunjuk bintang sebagai bentuk keteguhan hati dalam mencapai cita-cita hidup. Bintang segi lima, daun kelapa lima helai dan lima buah kelapa menunjukan bahwa lambang daerah Sulawesi Tengah dijiwai oleh Pancasila. Yang lebih jauh memberi pengertian bahwa dengan jiwa Pancasila kita hendak mencapai cita-cita negara yakni kebangsaan yang adil dan makmur diridoi oleh Tuhan YME. Dua buah garis gelombang, masing-masing enam dan empat galur gelombang, menunjukkan sifat kemaritiman dari wilayah Sulawesi Tengah. Sebagai kekayaan alam yang menjadi modal besar dan utama pula dalam mendatangkan kemakmuran di Sulawesi Tengah. Padi dan kapas, merupakan lambang umum dari kemakmuran. Terdiri dari sembilan belas buah padi dan tiga belas buah kapas, Dan pada buah kapas kelopaknya bergerigi empat. Angka tiga belas pada jumlah buah kapas, empat pada gerigi kelopak kapas serta angka sembilan belas pada jumlah buah padi, enam dan empat pada jumlah masing-masing dua galur gelombang mengidentifikasikan tanggal, bulan dan tahun terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah, yakni 13 April 1964.
VISI DAN MISI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
V I S I : “SULAWESI TENGAH MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING” M I S I : 1. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG
BERDAYA SAING BERDASARKAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN; 2. PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI
PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN; 3. PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR; 4. PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI, PENEGAKAN SUPREMASI
HUKUM DAN HAM; 5. PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA OPTIMAL DAN
BERKELANJUTAN.
VISI DAN MISI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH V I S I : “SEBAGAI GARDA TERDEPAN REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN PROFESIONAL” M I S I : 1. MELAKUKAN PEMBENAHAN DAN PENYEMPURNAAN SISTEM
MANAJEMEN APARATUR;
2. MELAKUKAN PENINGKATAN KAPASITAS/KUALITAS SDM APARATUR BERBASIS KOMPETENSI DAN ORIENTASI CAPAIAN KINERJA;
3. MEWUJUDKAN PENINGKATAN PELAYANAN KEPEGAWAIAN;
4. MELAKUKAN PEMBENAHAN REFORMASI BIROKRASI PADA ASPEK PENGELOLAAN SDM APARATUR UNTUK MEWUJUDKAN SULAWESI TENGAH SEJAJAR DENGAN PROVINSI MAJU DI KAWASAN TIMUR INDONESIA.
Sambutan Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Data, angka dan informasi kepegawaian yang terangkum dalam
bentuk Buku Statistik Kepegawaian semacam ini merupakan suatu hal penting yang secara terjadwal diupayakan hadir dan disebarluaskan kepada masyarakat luas. Terkhusus bagi kalangan internal pemerintahan dan pengambil kebijakan bidang kepegawaian. Ini dengan harapan pengelolaan kepegawaian yang lebih terencana, terarah dan sesuai dengan tuntutan publik, yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) utama dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bisa terwujud melalui input atau masukkan dari para pihak dengan bersumber dari data dan informasi yang lebih lengkap.
Literatur demikian juga dibutuhkan dan bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak diluar pemerintahan. Karena itu, penerbitan Buku ini adalah suatu upaya yang efektif menunjukkan eksistensi pemerintah ditengah masyarakat. Buku ini sekaligus juga sebagai jawaban atas semakin besarnya tuntutan publik akan keterbukaan informasi yang sudah tidak bisa ditawar lagi.
Begitu strategisnya Buku ini, maka Buku Statistik Kepegawaian ini harus bisa hadir secara rutin dan dalam jumlah cetakan yang memadai. Tentunya dengan tetap melakukan evaluasi bagi perbaikan dan penyempurnaan Buku ini dimasa akan datang. Akurasi dan variasi data, ragam gambar dan hal lainnya, perlu terus ditingkatkan kualitasnya sehingga Buku ini bisa semakin bernilai dan menarik. Tidak sekedar menjadi tempat pemaparan angka-angka saja.
Kiranya Buku Statistik Kepegawaian ini bermanfaat bagi Kita semua.
Zubair, S. Sos., M.Si.
Syukur kehadirat Allah SWT dan ucapan terima kasih Saya sampaikan kepada Bidang Pengadaan, Penghargaan dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah karena telah bekerja serius sehingga Buku Statistik Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tengah bisa kembali terbit dan hadir ditengah-tengah kita.
Pengantar Kepala Bidang Pengadaan, Penghargaan Dan Informasi Kepegawaian
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Izin-Nya sehingga Buku Statistik Kepegawaian Edisi Juni 2018 ini bisa terbit sesuai jadwal yang direncanakan.
Penerbitan Buku Statistik Kepegawaian ini dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, yakni pada Bulan Juni dan Desember atau pada April dan Oktober. Sejak terbit pertama kali pada Tahun 2012 (Edisi Desember 2012), buku ini merupakan terbitan ke Duabelas.
Buku ini dihadirkan dengan memaparkan data dan angka terkait
keadaan kepegawaian baik dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun di Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah. Serta dilengkapi dengan uraian singkat sebagai analisis umum terhadap fenomena yang muncul pada data dan informasi kepegawaian yang disampaikan tersebut.
Data dan informasi yang disampaikan, dan menjadi pendukung
utama terbitnya Buku ini, sebagian besar bersumber dari proses kegiatan pemutakhiran data yang dilakukan sepanjang Semester Satu 2018. Selain dari data yang disampaikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Prov. Sulteng dan BKD di Kab/Kota se Sulteng. Didukung pula oleh keberadaan Sistim Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang telah berjalan sejak Tahun 2007 dan Sistim Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN. Oleh karenanya, dukungan Pimpinan terhadap pengembangan dan peningkatan kualitas SIMPEG, pada sisi infrastruktur dan SDM, adalah suatu harapan besar dari Bidang Pengadaan, Penghargaan dan Informasi Kepegawaian selaku pengelola SIMPEG.
Tentu terdapat kelemahan dan kekeliruan dari penyusunan dan
penyajian Buku ini. Untuk itu, koreksi dan saran konstruktif sangat diperlukan bagi perbaikan dan peningkatan kualitas Buku ini di masa datang.
Kiranya Buku ini bisa menjadi rujukan dalam pengelolaan
kepegawaian sekaligus media informasi kepada khalayak yang lebih luas. Dan kepada penyusun, pelaksana dan pendukung lain hingga terbitnya Buku ini, Kami ucapkan Terima Kasih.
Purwoko, S.Sos.
Daftar Isi
Isi Hal Data Buku i Gubernur dan Wakil Gubernur ii Lambang Daerah vii Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Tengah ix Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah x Sambutan Kepala BKD Provinsi Sulawesi Tengah xi Pengantar xii Daftar Isi xiii Bab I : Pendahuluan 1
1. Dasar 1 2. Maksud dan Tujuan 1 3. Ruang Lingkup 1 4. Sistimatika Penyusunan Buku 2
Bab II : Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Tengah 3
1. Umum 3 2. PNS Provinsi Sulawesi Tengah 3 3. Profil PNS Provinsi Sulawesi Tengah 5
3.1. Profil PNS Berdasar Jenis Kelamin 5 3.2. Profil PNS Berdasar Golongan Ruang 6 3.3. Profil PNS Berdasar Pendidikan 7 3.4. Profil Jabatan Struktural (Eselon) 9 3.5. Profil Jabatan Fungsional 12
4. Profil Pegawai Berdasar Jabatan ASN 16 Bab III : Pegawai Negeri Sipil Kab/Kota Se Sulawesi Tengah 18
1. Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah 18 2. Profil Kewilayahan Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah 19 3. Data Kependudukan Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah 20 4. Profil Kepegawaian Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah 21
4.1. Profil Pegawai Kab/Kota Berdasar Jenis Kelamin 21 4.2. Profil Pegawai Berdasar Golongan Ruang 23 4.3. Profil Pegawai Berdasar Pendidikan 24 4.4. Profil Jabatan Struktural 25 4.5. Profil Pejabat Struktural Berdasar Jenis Kelamin 26
5. Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai 27 6. Profil Jabatan Fungsional 28 7. Keadaan Jabatan Pelaksana 29
Bab IV : Penutup 31
1. Kesimpulan 31 2. Saran 32
B a b I
Pendahuluan 1. Dasar
Penyusunan Buku Statistik Kepegawaian ini didasarkan pada : - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Tahun Anggaran 2018 No. 006/DPA-SKPD/BPKAD-2018 Tanggal 5 Januari 2018;
- Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 800/6190/BKD Tanggal 16 Januari 2018 Tentang Tim Pengelola dan Penyedia Data dan Informasi Kepegawaian Tahun 2018;
- Surat Kepala BKD Provinsi Sulawesi Tengah No. 800/6703/BKD Tanggal 2 Juni 2018 Tentang Permintaan Data PNS.
2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penerbitan Buku ini : - Menjadi sarana pendokumentasian data dan informasi terkait kondisi
kepegawaian di Sulawesi Tengah. - Menjadi media alternatif dalam menyebarluaskan data dan informasi terkait
kondisi kepegawaian di Sulawesi Tengah. - Mendukung proses pengambilan keputusan dalam bidang manajemen
kepegawaian daerah di Sulawesi Tengah. - Menjadi pendorong bagi instansi/unit kerja untuk membiasakan diri
mendokumentasikan data dan informasi. Tujuan dari penerbitan Buku ini : - Diperolehnya gambaran secara detail data dan angka dari kondisi kepegawaian
di Sulawesi Tengah. - Tersusunnya analisis sederhana berbasis perspektif umum terhadap data yang
ada dan bisa menjadi bahan penataan dan pengelolaan kepegawaian. - Sebagai pemenuhan dari Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2018
pada Sub Bidang Informasi Kepegawaian BKD Prov. Sulteng.
3. Ruang Lingkup Buku ini menyajikan data dan informasi terkait data keadaan kepegawaian di
Sulawesi Tengah dalam bentuk tabel angka dan grafik. Tidak hanya PNS di lingkup Prov. Sulteng tapi juga keadaan PNS di Kab/Kota Se Sulteng.
Data dan Informasi yang disampaikan adalah data PNS Prov. Sulteng per Juni
2018. Untuk data PNS Kab/Kota, BKD Kab/Kota menyerahkan data PNS di kisaran periode akhir 2017 dan awal 2018. Namun demikian, terdapat 5 Kabupaten yang hingga Buku ini naik cetak, tidak memasukkan data PNS dilingkungannya. Olehnya untuk 5 kabupaten tersebut masih menggunakan data pada Buku Statistik edisi sebelumnya, Oktober 2017.
Data yang disajikan dalam Buku ini, sebagian dipaparkan secara terpilah
berdasarkan jenis kelamin. Ini sebagai respon atas kebijakan nasional tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).
Database SIMPEG, selaku kontributor utama atas data yang ditampilkan pada
Buku ini, sebenarnya mampu memberikan data yang lebih detail dan beragam. Namun demi menghindari bias interpretasi, maka data yang cenderung sensitif dan bernuansa SARA, seperti agama, status perkawinan, asal/kelahiran, dan lainnya tidak disajikan.
4. Sistimatika Penyusunan Buku Buku ini disusun dalam format sederhana sebagaimana umumnya buku yang
dimaksudkan sebagai kemasan atas sejumlah data, dalam hal ini data kepegawaian, untuk menjadi media informasi bagi pihak yang berkepentingan. Jadi sama sekali bukan sebagai tulisan ilmiah akademis. Adapun selanjutnya data atau kandungan informasi dari Buku ini dirujuk bagi suatu kajian atau tulisan ilmiah akademis sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti atau penulis bersangkutan.
Terdiri atas 4 bab, diawali Bab I Pendahuluan hingga Bab IV Penutup. Sumber
data penyusunan buku ini adalah dari kegiatan Pemutakhiran Data PNS. Baik dengan berkunjung ke OPD lingkup Prov. Sulteng maupun ke BKD Kab/Kota se Sulteng. Serta diperkaya dengan data pada SIMPEG yang ada di BKD Prov. Sulteng dan SAPK BKN.
Bab II, khusus memaparkan keadaan pegawai lingkup Prov. Sulteng. Mulai dari
sisi jumlah pegawai, pergerakan jumlah pegawai beberapa tahun terakhir, pegawai per jenis kelamin hingga data pegawai berdasarkan pangkat/golru, pendidikan, jabatan, dan status kepegawaian.
Bab III akan menggambarkan keadaan pegawai di Kab/Kota se Sulteng. Data
tersebut antara lain : data jumlah pegawai per golru, perpendidikan, formasi jabatan struktural, data jabatan fungsional dan penjatuhan hukuman disiplin PNS.
Kesemuanya dilengkapi dengan narasi singkat sebagai analisa atas fenomena
yang terjadi dikaitkan dengan hal-hal umum yang berkorelasi seperti jumlah penduduk, dan kondisi sosial politik lokal.
Bab IV sebagai penutup berisikan kesimpulan dan saran.
B a b II
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Sulawesi Tengah
1. Umum
Bab II ini akan memaparkan data atau profil dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Prov. Sulteng). Data yang disampaikan adalah hasil olahan dari beberapa sumber data pegawai yakni dari sistim aplikasi kepegawaian yang ada di BKD Prov. Sulteng (SIMPEG) dan sistim aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) BKN.
Data tersebut kemudian disandingkan dan disinkronisasi dengan data yang
diperoleh dari organisasi perangkat daerah (OPD) Prov. Sulteng. Perolehan data dari OPD tersebut melalui kegiatan pemutakhiran data pegawai yang dilakukan sepanjang semester satu 2018.
Profil kepegawaian termasuk data yang sangat dinamis. Data dan angka yang
didapatkan terkait profil kepegawaian pada kurun waktu tertentu akan dengan segera berubah dalam waktu yang pendek. Mengingat proses mutasi kepegawaian juga berlangsung secara cepat dan terus menerus.
Dinamisasi profil kepegawaian juga dipengaruhi oleh kesiapan pengelola
kepegawaian OPD dan aparatur bersangkutan untuk tertib administrasi. Utamanya administrasi segala perubahan kondisi kepegawaiannya, seperti pindah instansi, perubahan pangkat, perubahan pendidikan, perubahan jabatan, dan lain sebagainya. Idealnya setiap perubahan kondisi kepegawaian kita, para aparatur, diinformasikan dengan pihak pengelola kepegawaian OPD bersangkutan. Sehingga setiap perubahan bisa segera diketahui dan terdata.
Olehnya , kiranya dapat dimaklumi jika data yang tersajikan pada Buku ini,
terkadang berselisih dengan realita di lapangan. Namun melalui kegiatan pemutakhiran data pegawai pada semester satu 2018, dapat meningkatkan validitas data dan profil pegawai Prov. Sulteng yang diuraikan tersebut.
2. PNS Provinsi Sulawesi Tengah
Kurun waktu 5 tahun terakhir ini, (2014 – 2018) jumlah PNS di Prov. Sulteng meningkat sangat tajam. Setiap tahun terjadi pertumbuhan jumlah pegawai. Puncaknya terjadi pada 1 Oktober 2016. Saat itu, berdasar UU. No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, beberapa urusan yang menjadi kewenangan Kab/Kota dialihkan ke Provinsi.
Urusan yang dialihkan dan secara kuat mempengaruhi profil pegawai Prov.
Sulteng adalah pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK). Tidak saja urusan, tetapi juga dengan personil (Guru dan Tenaga Administrasi) dan materil (Tanah Bangunan dan Peralatannya). Kondisi inilah yang menjadikan jumlah pegawai Prov. Sulteng membludak hingga mencapai 12.632PNS.
Berikut rincian jumlah pegawai Prov. Sulteng selama 5 tahun terakhir :
TAHUN JUMLAH PNS
TOTAL SELISIH %
2014 6.620 217 3.39%
2015 7.015 395 5.97%
2016 7.147 132 1.88%
2017 12.881 5.734 44.51%
2018 12.632 249 1.97%
RATA-RATA TAHUNAN 1.345.4
Tabel diatas mengkonfirmasi dampak dari pemberlakuan UU. No. 23/2014
tentang Pemda terhadap Provinsi. Pegawai Prov. Sulteng meningkat pada tahun 2017 berkisar 44,51%. Akan tetapi pada tahun 2018 Pegawai Prov. Sulteng mengalami penurunan berkisar 1.97% Dari tahun - tahun sebelumnya yang hanya bertumbuh dikisaran 2% - 6%.
Melalui grafik berikut pertumbuhan pegawai yang signifikan tersebut bisa terlihat
jelas :
Mutasi masuk Prov. Sulteng memang tidak semata-mata karena pengalihan urusan sebagaimana amanat UU. 23/2014 tersebut. Tapi juga karena mutasi regular lainnya. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian.
Sebagaimana diketahui, sejak 2015, Gubernur Longki Djanggola, menelurkan
kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada seluruh PNS lingkup Prov. Sulteng. Ini cukup membantu kesejahteraan pegawai. Boleh jadi, ini salah satu pemikat PNS untuk hijrah ke Prov. Sulteng.
Diperlukan kebijakan yang rasional dan formal terkait mutasi pegawai masuk ke
Prov. Sulteng. Agar pembiayaan untuk sektor belanja pegawai tidak semakin tinggi dan memberatkan keuangan daerah. Karena pemerintah dituntut untuk mengalokasikan pembiayaan kepada sektor publik (belanja langsung) yang semestinya lebih besar dibanding belanja tidak langsung (belanja pegawai).
3. Profil PNS Provinsi Sulawesi Tengah
Berikut ini ditampilkan profil dari PNS Prov. Sulteng yang mencapai 12.632 orang tersebut. Profil yang ditampilkan antara lain : PNS perjenis kelamin, PNS pergolongan ruang, PNS perpendidikan, PNS perjabatan, dan keadaan jabatan struktural. Beberapa diantaranya terpilah berdasarkan jenis kelamin.
3.1. Profil PNS Berdasar Jenis Kelamin
PNS Prov. Sulteng pada 2018 yang berjumlah 12.632 orang, terdiri atas 6.377 Pria dan 6.255 Wanita. Komposisi ini berbanding 50% dan 50%. Berikut detail PNS Prov. Sulteng per jenis kelamin sejak 2014 :
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000
2014
2015
2016
2017
2018
Data diatas jika digrafikkan akan terlihat seperti berikut :
Tabel dan grafik diatas memperlihatkan bahwa komposisi antara PNS
Pria dan PNS Wanita menuju persentase berimbang. Sejak 2014, jumlah PNS baik Pria maupun Wanita terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hanya pada tahun 2018 jumlah PNS Pria dan Wanita mengalami penurunan yang tidak jauh berbeda.
Fenomena ini sudah terjadi sejak 2014 dan bukan nanti terjadi saat
pengalihan urusan sesuai amanat UU. 23/2014 tentang Pemda. Dengan begitu dapat diasumsikan bahwa pada setiap pertumbuhan pegawai, baik melalui mutasi masuk Prov. Sulteng ataupun pengangkatan pegawai baru melalui formasi umum, khusus maupun tenaga honorer, para kaum hawa yang lebih dominan ketimbang kaum adam.
3.2. Profil PNS Berdasar Pangkat dan Golongan Ruang
Berikut ini ditampilkan tabel data PNS Prov. Sulteng berdasar golongan ruang :
NO. GOLRU JENIS KELAMIN
JUMLAH PRIA % WANITA %
1 I/a 21 88% 3 13% 24
2 I/b 18 95% 1 5% 19
3 I/c 63 74% 22 26% 85
4 I/d 6 22% 21 78% 27
5 II/a 448 62% 278 38% 726
6 II/b 272 65% 149 35% 421
7 II/c 505 69% 232 31% 737
8 II/d 140 43% 186 57% 326
9 III/a 717 45% 880 55% 1.597
10 III/b 1.197 45% 1.476 55% 2.673
11 III/c 838 42% 1.139 58% 1.977
12 III/d 806 50% 806 50% 1.612
13 IV/a 1.032 56% 815 44% 1.847
TAHUN PNS PROV. SULTENG PERJENIS KELAMIN
PRIA % WANITA % JUMLAH
2014 3.638 55% 2.982 45% 6.620
2015 3.802 54% 3.213 46% 7.015
2016 3.827 54% 3.320 46% 7.147
2017 6.522 51% 6.359 49% 12.881
2018 6.377 50% 6.255 50% 12.632
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2014 2015 2016 2017 2018
PRIA
WANITA
PRIA WANITA
PRIA
PRIA
PRIA
WANITA
WANITA WANITA
14 IV/b 256 55% 212 45% 468
15 IV/c 28 54% 24 46% 52
16 IV/d 30 77% 9 23% 39
17 IV/e 0 0% 2 100% 2
TOTAL 6.377 50% 6.255 50% 12.632
Sejatinya, rezim pangkat dan golongan ruang PNS berangsur
ditinggalkan. Ditandai oleh UU. No. 5/2014 tentang ASN dan PP. 11/2017 tentang Manajemen PNS yang sudah tidak lagi memasukkan dan membahas tentang pangkat dan golongan ruang sebagai bagian dari pembinaan dan pengembangan karier PNS.
Dua regulasi utama kepegawaian nasional tersebut lebih
mengedepankan Jabatan atas pelaksanaan suatu tugas dan fungsi pegawai sebagai titian karier pegawai. Perlakuannya pun menitikberatkan pada sistim karier yang terbuka dan kompetitif.
Pangkat dan golongan ruang digunakan sekedar untuk
mengklasifikasikan nominal kompensasi gaji yang diterima atau menjadi hak pegawai bersangkutan. Jadi konteksnya saat ini adalah sebagai formula perhitungan pembiayaan pegawai.
Tabel data PNS pergolongan ruang diatas jika dikompres berdasar
golongan ruang I – IV akan terlihat sebagai berikut :
NO. GOLRU
PNS
JENIS KELAMIN JUMLAH
PRIA % WANITA %
1 I 108 70% 47 30% 155
2 II 1.365 62% 845 38% 2.210
3 III 3.558 45% 4.301 55% 7.859
4 IV 1.346 56% 1.062 44% 2.408
TOTAL 6.377 50% 6.255 50% 12.632
Data diatas memperlihatkan bahwa PNS Prov. Sulteng tertumpuk pada
golongan ruang III. Kemudian, PNS golongan ruang II dan IV jumlahnya cukup berimbang. Di sisi gender, tumpukan golongan ruang III, sebagai golongan ruang terbanyak dibanding golongan ruang lainnya, justru didominasi oleh PNS Wanita.
Besarnya jumlah PNS Wanita bergolongan III ketimbang PNS Pria
tersebut, seakan mengkonfirmasi kuatnya dugaan jika dalam proses pengangkatan pegawai (formasi CPNS) para kaum wanita lebih unggul. Karena pengangkatan pegawai (CPNS) 3 tahun terakhir mengutamakan golongan ruang III.
Mayoritasnya PNS Prov. Sulteng bergolongan ruang III jelas terlihat
melalui grafik berikut ini :
I II III IV
2.408 2.210
155
7.859
3.3. Profil PNS Berdasar Pendidikan Profil PNS Prov. Sulteng berdasar pendidikan ini ditampilkan dalam dua
versi. Pertama, berdasarkan jenjang pendidikan mulai tingkat SD sampai program doctoral (S3). Kemudian versi kedua dalam klasifikasi pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan dasar, SD – SMP, sesuai kebijakan pemerintah waib belajar 9 tahun. Pendidikan menengah, SMA – Diploma III. Dan pendidikan tinggi, mulai S1/DIV – S3.
Data PNS Prov. Sulteng berdasar jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :
NO. PDDKN JENIS KELAMIN
TOTAL PRIA % WANITA %
1 SD 59 91% 6 9% 65
2 SMP 78 70% 33 30% 111
3 SMA/SMK 1.632 64% 930 36% 2.562
4 D.I 17 37% 29 63% 46
5 D.II 16 44% 20 56% 36
6 D.III 220 27% 589 73% 809
7 SI / D.IV 3.365 46% 3.922 54% 7.287
8 S2 959 57% 719 43% 1.678
9 S3 31 82% 7 18% 38
TOTAL 6.377 50% 6.255 50% 12.632
Merujuk tabel diatas, ditunjukkan bahwa PNS Prov. Sulteng mayoritas
berpendidikan Sarjana, SMA/SMK kemudian disusul S2 dan Diploma III. Walau masih didominasi PNS Pria, kegairahan PNS Wanita dalam berpendidikan sangat terlihat. Dari 9 jenjang pendidikan, penerus cita-cita Kartini ini, unggul di 4 jenjang pendidikan, Diploma I – Sarjana.
Pada jenjang S3, PNS Wanita masih sangat minim. Disinyalir, urusan
domestik sebagai Ibu Rumah Tangga, cukup membuat para PNS Wanita berpikir untuk melanjutkan ke jenjang ini. Ini terkait dengan kondisi perguruan tinggi lokal (PTN dan PTS) belum memberi banyak pilihan S3. Sehingga untuk program ini harus ke PTN/PTS di luar daerah.
Data diatas jika diringkas berdasar klasifikasi pendidikan akan
terkelompok sebagai berikut :
NO. KLASIFIKASI PENDIDIKAN
JENIS KELAMIN JUMLAH %
PRIA % WANITA %
1 DASAR 137 78% 39 22% 176 1,4%
2 MENENGAH 1.885 55% 1.568 45% 3.453 27,3%
3 TINGGI 4.355 48% 4.648 52% 9.003 71,3%
TOTAL 6.377 50% 6.255 50% 12.632 100%
Tabel diatas memperlihatkan informasi yang melegakan. Karena ternyata
klasifikasi pendidikan PNS Prov. Sulteng mayoritas sudah berpendidikan tinggi (S1/DIV – S3). Ini berbeda dengan PNS di Kab/Kota di Sulteng yang masih didominasi PNS berpendidikan menengah (SMA/SMK – Diploma III).
Walau masih perlu riset mendalam, terkait dengan kinerja dan
kompetensi para PNS berpendidikan tinggi. Setidaknya, sebagai kategori pendidikan yang lebih mengarah kepada analisa dan problem solving, maka Prov. Sulteng tidak akan pernah kehabisan kader pemimpin di masa datang. Dan untuk saat ini, layanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan lingkup Prov. Sulteng, bisa dipastikan berada pada aparatur yang memiliki basis pendidikan diatas rata-rata.
Melalui grafis berikut ditunjukkan bahwa PNS Prov. Sulteng paling banyak berpendidikan tinggi :
3.4. Profil Jabatan Struktural (Eselon) Istilah jabatan struktural saat ini sudah mulai ditinggalkan. Regulasi
kepegawaian terbaru, UU. No. 5/2014 tentang ASN dan PP. 11/2017 tentang Manajemen PNS hanya mengenal 3 jabatan bagi ASN. Yaitu jabatan pimpinan tinggi (JPT), jabatan administrasi (JA) dan jabatan fungsional (JF).
Sebutan jabatan struktural/eselonisasi dimaksudkan untuk memudahkan
pengenalan kategori suatu jabatan, khususnya JPT dan JA. JPT adalah kategori untuk mereka yang menduduki jabatan eselon I dan II. JA administrator untuk pejabat eselon III dan JA pengawas sebutan bagi pejabat eselon IV. Selain itu, eselonisasi digunakan sebagai dasar pengenaan nilai tunjangan jabatan.
Jabatan struktural (JPT, Administrator dan Pengawas) lingkup Prov.
Sulteng sudah disesuaikan mengikuti PP. 18/2016 tentang Perangkat Daerah. Terdapat 1.171 kotak jabatan struktural di Prov. Sulteng (belum termasuk
KTU SMA/SMK yang bereselon IV.b). Rincian eselonisasi dari semua jabatan tersebut adalah sebagaimana tabel berikut ini :
NO. ESELON FORMASI JABATAN
FORMASI TERISI
LOWONG KETERANGAN
1 I.b 1 1 0 JPT Madya (Sekprov)
2 II.a 43 42 1 JPT Pratama
(Kadis/Kaban/Sekwan/Asisten/Staf Ahli/Kasatpol PP)
3 II.b 9 9 0 JPT Pratama
(Karo/Direktur RSUD Undata)
4 III.a 210 209 1 Administrator
(Sekretaris/Kabid/Kabag/Wadir RSUD Undata/Direktur RSD Madani)
5 III.b 82 82 0 Administrator
(Kepala UPT/Kabag di RSUD Undata)
6 IV.a 823 820 3 Pengawas
(Kasubid/Kasubag/KTU/Kasie)
7 IV.b 3 3 0 Pengawas (Kasubag)
TOTAL 1.171 1.166 5
DASAR MENENGAH TINGGI
9.003
3.453
176
Data diatas akan terus bergeser seiring dengan jadwal pensiun dari pejabat bersangkutan. Adapun 1 formasi JPT Pratama yang kosong yaitu Kepala Dinas Perhubungan.
Komposisi jabatan diatas terkesan ideal. Mengerucut membentuk
piramida dengan jabatan pengawas sebagai dasar struktur dan JPT Madya (Sekprov) yang menjadi puncak karier kepegawaian daerah. Profil Pendidikan Pejabat Struktural (Eselon)
Berikut ini diuraikan profil pendidikan dari 1.166 pejabat eselon lingkup Prov. Sulteng :
NO. JENJANG
PENDIDIKAN
ESS. I (JPT
Madya)
ESS. II (JPT
Pratama)
ESS. III (Administrator)
ESS. IV (Pengawas)
JUMLAH
1 SMA/SMK 0 0 1 7 8
2 D I - D III 0 0 1 6 7
3 S1 / D IV 0 2 75 397 474
4 S 2 1 40 201 406 648
5 S 3 0 9 13 7 29
TOTAL 1 51 291 823 1.166
Pendidikan pejabat administrator dan pengawas Prov. Sulteng bervariasi
mulai dari tingkat SMA/SMK hingga S3. Pada jabatan pengawas dan jabatan administrator, pejabat berpendidikan Magister/S2 lebih dominan di bandingan tingkat pendidikan yang lainnya.
Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) atau JPT Pratama Prov.
Sulteng tidak ada yang berpendidikan SMA/SMK dan Diploma. Semuanya berpendidikan S1 – S3. Sebagian besar adalah berpendidikan magister/S2.
Cukup menarik bahwa terdapat 29 pejabat yang berpendidikan S3.
Dikomparasi dengan jumlah pegawai Prov. Sulteng yang berpendidikan S3 mencapai angka 38, maka sebagian besar PNS Prov. Sulteng yang berpendidikan S3, mendapat kepercayaan Gubernur untuk menjalankan amanah sebagai pejabat struktural. Tentu ini akan memotivasi para pegawai untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.
Profil Jenis Kelamin Pejabat Struktural (Eselon)
Jenis kelamin pejabat JPT, Administrator dan Pengawas di Prov. Sulteng terdistribusi sebagaimana tabel berikut ini :
NO. ESELON
JABATAN
PEJABAT ESELON
PRIA
PEJABAT ESELON WANITA
JUMLAH
1 I 1 0 1
2 II 42 9 51
3 III 202 89 291
4 IV 476 347 823
TOTAL 721 445 1.166
% 62% 38% 100%
Hegemoni pria dalam ranah ini memang belum bisa dielakkan. Tapi
besaran 38% (lebih dari sepertiga) pejabat adalah kaum wanita sudah terbilang moderat. Ini memberi sinyal bahwa semuanya mendapat kesempatan untuk mengembangkan karier tanpa dihalangi oleh kondisi gender sekalipun. Semuanya bergantung pada kompetensi dan kinerja pegawai bersangkutan.
Profil Kepesertaan Diklat PIM Pejabat Struktural (Eselon) Diklat PIM adalah diklat penjenjangan yang diikuti oleh pejabat struktural
(eselon). Idealnya, sebelum didudukkan dalam jabatan, seorang PNS dididik dulu melalui diklat PIM. Ternyata di lingkup Prov. Sulteng masih ada pejabat yang sudah menjabat tetapi belum mengikuti diklat PIM.
Penyelenggaraan diklat PIM memang tidak bisa dilaksanakan
sembarangan. Selain pelaksananya harus badan diklat yang terakreditasi juga diperlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Karena itu bisa dimaklumi jika masih ada pejabat yang belum mengikuti diklat PIM.
Berikut data jumlah pejabat eselon yang belum mengikuti diklat PIM
lingkup Prov. Sulteng :
NO. ESELON
JABATAN PIM
I PIM
II PIM III
PIM IV
JUMLAH
1 I 1 0 0 0 1
2 II
8 0 0 8
3 III
110 0 110
4 IV
451 451
TOTAL 1 8 110 451 570
Data diatas menunjukkan bahwa setengah dari pejabat eselon yang
eksisting saat ini (1.166) belum mengikuti diklat PIM. Perlu segera dilakukan penganggaran pelaksanaan diklat PIM di Prov. Sulteng. Utamanya untuk diklat PIM IV dan III. Untuk diklat PIM I dan II, karena jumlah yang minim, bisa diikutkan pada diklat PIM yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.
3.5. Profil Jabatan Fungsional
Jika pada bagian atas telah diuraikan keadaan jabatan struktural -JPT dan JA (administrator dan pengawas)- Prov. Sulteng, maka pada bagian ini dipaparkan keadaan jabatan fungsional di Prov. Sulteng.
Melalui kegiatan pemutakhiran data pegawai selama Juni 2018 ini,
diperoleh informasi jika pejabat fungsional lingkup Prov. Sulteng mencapai jumlah 6.413 pegawai. Pejabat fungsional ini tersebar dalam 4 bidang tugas dan fungsi, pendidikan, kesehatan, pertanian dan kehutanan, dan administrasi pemerintahan.
Profil Jabatan Fungsional Bidang Pendidikan
Jabatan fungsional bidang pendidikan terdiri atas 2 jabatan, Guru dan Pengawas. Semuanya berjenjang ahli. Sebelumnya jumlah guru di Prov. Sulteng minim sekali. Hanya yang bekerja pada sekolah yang dibina oleh Prov. Sulteng (TK – SMA Madani dan SMANOR Tadulako). Pemberlakuan UU. 23/2014 tentang Pemda yang mengamanatkan pengelolaan SMA/SMK dialihkan ke Provinsi pada 1 Oktober 2016, jumlah tenaga pendidik (Guru) di Prov. Sulteng pun menjadi seperti dibawah ini.
NO NAMA
JABATAN FUNGSIONAL
JENJANG JABATAN & JENIS KELAMIN
TOTAL KETERANGAN
(INSTANSI) AHLI TERAMPIL
P W JMLH AHLI
P W JMLH
TERAMPIL
1 GURU 2.248 2.683 4.931 0 0 0 4.931 DINAS DIKBUD
2 PENGAWAS 90 22 112 0 0 0 112 DINAS DIKBUD
T O T A L 2.338 2.705 5.043 0 0 0 5.043
Profil Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan Jabatan fungsional bidang kesehatan di Prov. Sulteng terdiri atas 21
nama jabatan. Berjenjang ahli dan terampil. Fungsional perawat menjadi jabatan yang dominan di bidang ini. Dimaklumi karena tugas dan fungsi jabatannya yang strategis dalam menangani dan merawat pasien.
Berikut detail kondisi jabatan fungsional bidang kesehatan :
NO NAMA JABATAN
FUNGSIONAL
JENJANG JABATAN & JENIS KELAMIN
TOTAL KETERANGAN (INSTANSI) AHLI TERAMPIL
P W JMLH AHLI
P W JMLH
TERAMPIL
1 ADMINISTRATOR KESEHATAN
14 24 38 0 0 0 38 DINKES (21 ORANG), RSUD MADANI (4 ORANG), RSUD UNDATA (13 ORANG)
2 APOTEKER 10 18 28 0 12 12 40 RSUD UNDATA (16 ORANG), RSUD MADANI (24 ORANG)
3 ASISTEN APOTEKER
0 0 0 9 26 35 35 RSUD UNDATA (29 ORANG), RSUD MADANI (6 ORANG)
4 BIDAN 0 24 24 0 119 119 143 RSUD UNDATA (108 ORANG), RSUD MADANI (35 ORANG)
5 DOKTER 32 63 95 0 0 0 95 DINKES (1 ORANG), RSUD UNDATA ( 67 ORANG ), RSUD MADANI (27 ORANG)
6 ELEKTROMEDIS 0 1 1 1 1 2 3 RSUD UNDATA (1 ORANG), RSUD MADANI (2 ORANG)
7 EPIDEMIOLOG KESEHATAN
4 7 11 0 0 0 11 DINKES (8 ORANG), RSUD MADANI (1 ORANG), RSUD UNDATA ( 2 ORANG)
8 FISIOTERAPI 3 2 5 1 8 9 14 RSUD MADANI ( 2 ORANG), RSUD MADANI (12 ORANG)
9 NUTRISIONIS 1 16 17 2 15 17 34 RSUD UNDATA (21 ORANG), RSUD MADANI (13 ORANG)
10 OKUPASI TERAPIS
0 0 0 0 1 1 1 RSUD UNDATA
11 PENYULUH KESEHATAN
5 7 12 2 2 4 16 DINKES (10 ORANG), RSUD UNDATA (1 ORANG), RSUD MADANI (5 ORANG)
12 PERAWAT 40 98 138 97 207 304 442 RSUD UNDATA (318 ORANG), RSUD MADANI (124 ORANG)
13 PERAWAT GIGI 0 0 0 1 7 8 8 RSUD UNDATA (5 ORANG), RSUD MADANI (3 ORANG)
14 PEREKAM MEDIS 0 0 0 2 2 4 4 RSUD UNDATA ( 3 ORANG), RSUD MADANI ( 1 ORANG)
15 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN
2 5 7 6 18 24 31 DINKES (12 ORANG), RSUD UNDATA ( 15 ORANG ), RSUD MADANI (4 ORANG)
16 PSIKOLOG 2 5 7 0 0 0 7 RSUD UNDATA (4 ORANG), RSUD MADANI (3 ORANG)
17 RADIOGRAFER 0 1 1 6 4 10 11 RSUD UNDATA ( 8 ORANG), RSUD MADANI (3 ORANG)
18 SANITARIAN 3 9 12 7 15 22 34 DINKES (7 ORANG), RSUD UNDATA ( 27 ORANG )
19 TEKNISI ELEKTROMEDIS
1 0 1 0 2 2 3 RSUD UNDATA ( 1 ORANG), RSUD MADANI ( 2 ORANG)
20 TEKNISI GIGI 0 0 0 1 0 1 1 RSUD UNDATA
21 TEKNISI TRANFUSI DARAH
0 0 0 0 1 1 1 RSUD MADANI
T O T A L 117 280 397 135 440 575 972
Jabatan fungsional bidang ini perlu mendapat penguatan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pertumbuhan ekonomi yang semakin baik juga dibarengi dengan perubahan gaya hidup yang terkadang justru mengabaikan kesehatan. Olehnya perlu antisipasi perekrutan tenaga bidang kesehatan. Baik tenaga yang diarahkan untuk upaya pencegahan (promosi/penyuluh kesehatan), pengobatan dan perawatan medis, maupun pemeliharaan dan rehabilitasi pasca medis.
Profil Jabatan Fungsional Bidang Pertanian dan Kehutanan Berikut ini data jabatan fungsional bidang pertanian dan kehutanan :
NO NAMA JABATAN
FUNGSIONAL
JENJANG JABATAN & JENIS KELAMIN
TOTAL KETERANGAN (INSTANSI) AHLI TERAMPIL
P W JMLH AHLI
P W JMLH
TERAMPIL
1 ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN
1 0 1 2 0 2 3 DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA
2 MEDIK VETERINER 1 1 2 0 0 0 2 DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN
3 PENGAWAS BENIH TANAMAN
8 3 11 12 13 25 36
DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN (5 ORANG), DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA (31 ORANG)
4 PENGAWAS BIBIT TERNAK
3 0 3 6 0 6 9 DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN
5 PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN
3 0 3 0 0 0 3 DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA
6 PENGAWAS MUTU PAKAN
0 0 0 3 0 3 3 DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN
7
PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
6 1 7 52 8 60 67
DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA (62 ORANG), DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN (5 ORANG)
8 PENYULUH KEHUTANAN
21 27 48 9 23 32 80 DISHUT
9 PENYULUH PERIKANAN
2 2 4 0 0 0 4 DISKANLUT
10 PENYULUH PERTANIAN
8 3 11 1 4 5 16
DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA (8 ORANG), DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN (8 ORANG)
11 POLISI KEHUTANAN 14 0 14 17 0 17 31 DISHUT
T O T A L 67 37 104 102 48 150 254
Tabel diatas cukup memprihatinkan. Sektor pertanian dan kehutanan yang terbukti melimpah di Sulawesi Tengah ternyata, secara fungsional, hanya ditangani oleh segelintir orang. Bahkan untuk polisi kehutanan sangat sedikit sekali dibanding dengan luas hutan yang dimiliki. Realita ini tentu perlu mendapat perhatian para pengambil kebijakan daerah.
Profil Jabatan Fungsional Bidang Administrasi Pembangunan dan Pemerintahan
Jabatan fungsional pada bidang ini, melaksanakan tugas dan fungsi jabatan yang bersifat supporting. Menyiapkan analisa dan mendukung proses pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pemerintahan. Olehnya, jabatan pada rumpun ini bervariasi sesuai lingkup penugasannya.
Profil jabatan fungsional bidang ini adalah sebagai berikut :
NO NAMA JABATAN
FUNGSIONAL
JENJANG JABATAN & JENIS KELAMIN
TOTAL KETERANGAN (INSTANSI) AHLI TERAMPIL
P W JMLH AHLI
P W JMLH
TERAMPIL
1 ANALIS KEPEGAWAIAN
0 2 2 1 0 1 3 BKD ( 1 ORANG), DINKES ( 1 ORANG), RSUD UNDATA (1 ORANG)
2 ANALIS KETAHANAN PANGAN
3 0 3 0 0 0 3 DINAS PANGAN
3 ARSIPARIS 1 2 3 4 2 6 9 DINAS NAKERTRANS ( 1 0RANG ), DPAD ( 8 0RANG )
4 AUDITOR 11 15 26 0 0 0 26 INSPEKTORAT
5 INSTRUKTUR 8 1 9 10 1 11 20 DINAS NAKERTRANS
6 P2UPD 2 1 3 0 0 0 3 INSPEKTORAT
7 PENELITI 1 0 1 0 0 0 1 BPPID
8 PENGANTAR KERJA 1 1 2 1 0 1 3 DINAS NAKERTRANS
9 PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
1 2 3 0 0 0 3 DINAS NAKERTRANS
10 PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
0 1 1 0 0 0 1 DINAS NAKERTRANS
11 PENGUJI MUTU BARANG
1 1 2 0 4 4 6 DISPERINDAG
12 PENYULUH PERINDAG
3 1 4 0 1 1 5 DISPERINDAG
13 PERANTARA HUB INDUSTRIAL
2 0 2 0 0 0 2 DINAS NAKERTRANS
14 PRANATA KOMPUTER
1 2 3 0 3 3 6 DINKES (3 ORANG), RSUD UNDATA ( 2 ORANG ), BPSDM (1 ORANG)
15 PUSTAKAWAN 0 4 4 5 11 16 20 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI (DPAP)
16 STATISTISI 0 1 1 1 0 1 2 DISPERINDAG ( 1 ORANG ), DINKES ( 1 ORANG)
17 WIDYAISWARA 16 15 31 0 0 0 31
BPSDM ( 20 ORANG), DINKES ( 5 ORANG), DINAS TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA ( 6 ORANG )
T O T A L 51 49 100 22 22 44 144
Dari sisi jumlah, untuk menyatakan sudah sesuai atau masih kurang tentu perlu analisa komprehensif menggunakan pendekatan analisa beban kerja. Namun perlu diketahui, untuk tugas dan fungsi dari jabatan fungsional diatas, masih dimungkinkan untuk dikerjakan bersama-sama dengan pejabat pelaksana. Olehnya penguatan dari sisi kuantitas masih bisa dikesampingkan. Tapi untuk kualitas tetap harus mendapat perhatian.
Rekapitulasi Jabatan Fungsional Prov. Sulteng
Berdasar uraian profil jabatan fungsional berdasar bidang penugasan diatas, berikut rekapitulasi jabatan fungsional PNS Prov. Sulteng :
NO BIDANG JABATAN
FUNGSIONAL
JENJANG JABATAN & JENIS KELAMIN
TOTAL AHLI TERAMPIL
P W JMLH AHLI
P W JMLH
TERAMPIL
1 PENDIDIKAN 2.338 2.705 5.043 0 0 0 5.043
2 KESEHATAN 117 280 397 135 440 575 972
3 PERTANIAN DAN KEHUTANAN
67 37 104 102 48 150 254
4
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN
51 49 100 22 22 44 144
T O T A L 2.573 3.071 5.644 259 510 769 6.413
Data diatas menunjukkan bahwa pejabat fungsional bidang pendidikan
lebih mendominasi. Ini adalah kondisi yang lumrah. Pejabat fungsional pendidikan khususnya Guru tersebar di seluruh pelosok Sulawesi Tengah. Mereka adalah para Guru yang bekerja di SMA/SMK di wilayah Kabupaten/Kota.
Berbeda dengan 3 jabatan fungsional lainnya, yang lebih banyak
terpusat di Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu. Seperti jabatan fungsional kesehatan, karena layanan kesehatan yang dimiliki oleh Prov.
Sulteng barulah 2 unit layanan. Yaitu RSUD Undata Palu dan RSD Madani Palu.
4. Profil Pegawai Berdasar Jabatan ASN
Diketahuinya profil atau keadaan dari JPT, JA (Administrator dan Pengawas) dan JF melalui uraian diatas maka profil pegawai Prov. Sulteng sesuai Jabatan dalam UU. ASN dapat pula ditampilkan, sebagaimana tabel dibawah ini :
NO. JABATAN ASN PRIA % WANITA % JUMLAH
1 JABATAN PIMPINAN
TINGGI
MADYA 1 100% 0 0% 1 52
2 PRATAMA 42 82% 9 18% 51
3 JABATAN
ADMINISTRASI
ADMINISTRATOR 202 69% 89 31% 291
6.167 4 PENGAWAS 476 58% 347 42% 823
5 PELAKSANA 2.820 56% 2233 44% 5.053
6 JABATAN FUNGSIONAL
AHLI 2.573 46% 3071 54% 5.644 6.413
7 TERAMPIL 259 34% 510 66% 769
TOTAL 6.373 4 6.259 3 12.632 12.632
Data pada tabel diatas terkesan ideal dan menunjukkan upaya penataan
pembinaan dan pengembangan karier pegawai di Prov. Sulteng berjalan baik. Ini terlihat dari jumlah pegawai non fungsional dan structural (pelaksana) yang lebih sedikit.
Jadi sebagian besar pegawai Prov. Sulteng bekerja pada tugas dan jabatan
sesuai kualifikasi bidang yang dikuasai atau pendidikan dan keahlian yang dimilikinya. Baik pada jabatan fungsional, jabatan pimpinan atau jabatan administrasi. Pejabat pelaksana, yang lebih sedikit, berperan sebagai pendukung dalam proses teknis administrasi layanan atau pada pekerjaan yang bersifat analisa kebijakan dan penyusunan dokumen.
Kondisi ini tentu akan berpengaruh positif pada kualitas layanan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Tengah. Semoga penataan dan pengelolaan kepegawaian di Provinsi Sulawesi Tengah semakin baik dan berdampak positif bagi kemaslahatan masyarakat Sulawesi Tengah.
B a b III
Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah
5. Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah
Saat ini Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas 12 Kabupaten dan 1 Kota. Awalnya, saat pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah melalui UU No. 13 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964, yang selanjutnya menjadi HUT Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah hanya terdiri atas 4 Kabupaten. Yakni Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol Toli Toli, Kabupaten Poso dan Kabupaten Banggai.
Berikut Ini daftar Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah :
NO. NAMA KABUPATEN/KOTA IBUKOTA
KAB/KOTA KETERANGAN
1 KABUPATEN BANGGAI LUWUK -
2 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SALAKAN PEMEKARAN KAB. BANGGAI
3 KABUPATEN BANGGAI LAUT BANGGAI PEMEKARAN KAB. BANGKEP
4 KABUPATEN BUOL LIPUNOTO PEMEKARAN KAB. BUOL TOLI TOLI
5 KABUPATEN DONGGALA BANAWA -
6 KABUPATEN MOROWALI BUNGKU PEMEKARAN KAB. POSO
7 KABUPATEN MOROWALI UTARA KOLONODALE PEMEKARAN KAB. MOROWALI
8 KABUPATEN PARIGI MOUTONG PARIGI PEMEKARAN KAB. DONGGALA
9 KABUPATEN POSO POSO KOTA -
10 KABUPATEN SIGI BORA PEMEKARAN KAB. DONGGALA
11 KABUPATEN TOJO UNA-UNA AMPANA PEMEKARAN KAB. POSO
12 KABUPATEN TOLI-TOLI BAOLAN -
13 KOTA PALU PALU PEMEKARAN KAB. DONGGALA
(DIRINTIS DARI KOTA ADMINISTRATIF PALU)
Secara umum metamorfosis administrasi kewilayahan Provinsi Sulawesi Tengah
(Prov. Sulteng) dapat dikelompokkan sebagai berikut : a. Tahap I Orde Lama & Orde Baru (Thn 1964 – 1970an awal) : Sulteng terdiri
atas 4 Kabupaten (Donggala, Poso, Buol Toli Toli dan Banggai) b. Tahap II Orde Baru (Thn 1970an akhir – 1998) : Dirintis pembentukan Kota
Administratif Palu sebagai pemekaran dari Kab. Donggala hingga terbentuk Kota Palu. Era ini, Sulteng terdiri atas 4 Kab dan 1 Kota.
c. Tahap III Orde Reformasi/Pemekaran I (Thn 1998 – 2009) : Pada era ini banyak daerah dimekarkan di Indonesia. Di Sulteng terbentuk Kab. Morowali, Kab. Buol, Kab Banggai Kepulauan, Kab. Parigi Moutong dan Kab. Tojo Una Una. Sulteng terdiri atas 9 Kab dan 1 Kota.
d. Tahap IV Pemekaran II (Thn 2010 – sekarang) : Pada periode ini, terbentuk Kab. Sigi, Kab. Morowali Utara dan Kab. Banggai Laut. Sulteng pun berformasi 12 Kab dan 1 Kota, sebagaimana saat ini.
Tabel dan uraian diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Donggala adalah
daerah yang menelurkan banyak daerah otonom baru (DOB). 2 Kabupaten dan 1 Kota, yakni Kota Palu, Kab. Parigi Moutong dan Kab. Sigi. Kemudian terdapat 2 DOB yang dalam waktu tidak lama sudah memekarkan diri. Ke 2 Kabupaten itu adalah Kab. Morowali yang membentuk Kab. Morowali Utara dan Kab. Bangkep yang menghasilkan Kab. Banggai Laut.
Mendasarkan pada luas wilayah Sulawesi Tengah yang mencapai 61.841,29 KM Persegi serta pertumbuhan penduduk yang mencapai 1,57%/tahun (BPS Sulteng, 2017), diperkirakan DOB masih akan terbentuk dimasa datang. Semoga pembentukan DOB tersebut (Kab/Kota) bermanfaat bagi masyarakat.
6. Profil Kewilayahan Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah
Berikut ini ditampilkan profil administrasi kewilayahan dari Kab/Kota di Sulawesi Tengah yang bersumber dari BPS Sulteng Tahun 2017.
NO. NAMA KABUPATEN/KOTA JUMLAH
KECAMATAN JUMLAH
KELURAHAN JUMLAH
DESA
LUAS WILAYAH
(KM Persegi)
1 KABUPATEN BANGGAI 23 46 291 9.672.7
2 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 12 3 141 2.488.79
3 KABUPATEN BANGGAI LAUT 7 3 63 725.67
4 KABUPATEN BUOL 11 7 108 4.043.57
5 KABUPATEN DONGGALA 16 9 158 4.275.08
6 KABUPATEN MOROWALI 9 7 126 3.037.04
7 KABUPATEN MOROWALI UTARA 10 3 122 10.004.28
8 KABUPATEN PARIGI MOUTONG 23 5 278 5.089.91
9 KABUPATEN POSO 19 28 142 7.112.25
10 KABUPATEN SIGI 15 0 176 5.196.02
11 KABUPATEN TOJO UNA UNA 12 12 134 5.721.15
12 KABUPATEN TOLI TOLI 10 6 103 4.079.77
13 KOTA PALU 8 46 0 395.06
T O T A L (SULAWESI TENGAH) 175 175 1.842 61.841.29
Data diatas menunjukkan bahwa Kecamatan terbanyak ada di Kab. Banggai dan
tersedikit di Kab. Banggai Laut. Kemudian Kab. Bangkep, Banggai Laut dan Morowali Utara memiliki Kelurahan terminim dan Kelurahan terbanyak ada di Kab. Banggai. Yang unik, Kab. Sigi sama sekali belum memiliki Kelurahan. Desa banyak terdapat di Kab. Parigi Moutong dan sebagai Ibukota Provinsi, di Kota Palu sudah tidak terdapat Desa.
Pada sisi luas wilayah, Kab. Morowali Utara adalah daerah terluas di Sulteng.
Sedang Kota Palu menjadi daerah terkecil. Yang perlu dicermati, yakni adanya daerah Kabupaten yang lebih luas dari daerah induknya. Seperti Kab. Morowali Utara lebih luas dibanding Kab. Morowali kemudian Kab. Parigi Moutong dan Kab. Sigi lebih luas dari Kab. Donggala
Dimasa depan, hal ini perlu menjadi perhatian. Jangan sampai semangat berDOB justru melemahkan bahkan mematikan daerah induknya.
7. Data Kependudukan Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah Bersumber dari data yang dirilis oleh BPS Sulteng Tahun 2017, penduduk
Sulteng mencapai 2.921.715 Jiwa tersebar di 12 Kabupaten dan 1 Kota. Berikut data penduduk dipilah per jenis kelamin :
NO. NAMA KABUPATEN/KOTA PENDUDUK
JUMLAH PRIA WANITA
1 KABUPATEN BANGGAI 183.299 176.723 360.022
2 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 58.606 57.405 116.011
3 KABUPATEN BANGGAI LAUT 35.690 35.196 70.886
4 KABUPATEN BUOL 77.913 74.383 152.296
5 KABUPATEN DONGGALA 151.517 144.863 296.380
6 KABUPATEN MOROWALI 58.890 56.309 115.199
7 KABUPATEN MOROWALI UTARA 62.816 57.506 120.322
8 KABUPATEN PARIGI MOUTONG 238.772 227.111 465.883
9 KABUPATEN POSO 124.588 116.224 240.812
10 KABUPATEN SIGI 119.217 112.957 232.174
11 KABUPATEN TOJO UNA UNA 76.315 72.899 149.214
12 KABUPATEN TOLI TOLI 116.512 111.984 228.496
13 KOTA PALU 188.017 186.003 374.020
T O T A L (SULAWESI TENGAH) 1.492.152,0 1.429.563,0 2.921.715,0
PERSENTASE 51,07% 48,93% 100,00%
Data diatas menunjukkan bahwa penduduk Sulteng terbanyak berdomisili di Kab.
Parigi Moutong dan tersedikit bermukim di Kab. Banggai Laut. Juga diinformasikan bahwa jika penduduk Sulteng tersebut dirata-ratakan ke 13 Kab/Kota maka setiap Kab/Kota berpenduduk 224.747 Jiwa. Dasar itu, maka terdapat 7 daerah yang berpenduduk diatas rata-rata dan 6 daerah yang dibawah rata-rata.
Walau tetap didominasi oleh pria, komposisi penduduk pria dan wanita di
Sulteng, secara total, terlihat cukup berimbang. Perbedaan yang sangat tipis, antara penduduk pria dan wanita, terjadi di Kab. Banggai Laut. Sedang selisih yang sangat jauh terjadi di Kab. Parigi Moutong.
8. Profil Kepegawaian Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah Pengelolaan kepegawaian daerah di era reformasi saat ini memberi kewenangan
sepenuhnya kepada daerah setempat, baik Kabupaten, Kota maupun Provinsi. Karenanya, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah saat ini dipegang langsung oleh kepala daerah bersangkutan. Yakni Bupati, Walikota dan Gubernur.
Walau tidak sepenuhnya, namun sebagian besar pengelolaan dan pembinaan
manajemen kepegawaian berada di daerah Kab/Kota. Peran provinsi kini hanya terbatas dibidang mutasi pegawai seperti pangkat IV/a dan IV/b, pensiun gol IV/a dan IV/b, pindah wilayah kerja antar kab/kota atau keluar provinsi dan hal lainnya yang bersifat rekomendasi.
Oleh karenanya penyajian data profil pegawai Kab/Kota ini adalah bersumber
atau didapatkan langsung dari Kab/Kota dengan melakukan kunjungan kerja ke BKD Kab/Kota bersangkutan. BKD Prov. Sulteng tidak dalam posisi mengelola data/profil keadaan pegawai Kab/Kota.
Berikut ini ditampilkan profil keadaan pegawai Kab/Kota di Sulawesi Tengah.
Profil atau keadaan pegawai yang dipaparkan adalah jumlah pegawai di Kab/Kota yang dipilah perjenis kelamin, profil pegawai berdasarkan golongan ruang (I - IV), profil pegawai berdasarkan jenjang pendidikan, profil jabatan struktural (eselon) dan profil pemangku jabatan struktural per jenis kelamin.
8.1. Profil Pegawai Kab/Kota Berdasarkan Jenis Kelamin
Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten/Kota se Sulteng mencapai 64.705 orang. Ini terdiri atas 29.111 pria (45%) dan 35.594 wanita (55%). Dengan demikian, pada Kab/Kota di Sulteng, PNS wanita lebih banyak dari PNS pria.
Secara terinci informasi diatas dapat dilihat pada tabel data jumlah PNS
di Kab/Kota Se Sulteng per jenis kelamin berikut ini :
NO. NAMA KABUPATEN/KOTA PEGAWAI NEGERI SIPIL
JUMLAH PRIA WANITA
1 KABUPATEN BANGGAI 3.798 4.203 8.001
2 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 1.711 1.541 3.252
3 KABUPATEN BANGGAI LAUT 838 865 1.703
4 KABUPATEN BUOL 1.889 2.106 3.995
5 KABUPATEN DONGGALA 2.645 3.148 5.793
6 KABUPATEN MOROWALI 1.611 1.641 3.252
7 KABUPATEN MOROWALI UTARA 1.432 1.589 3.021
8 KABUPATEN PARIGI MOUTONG 3.124 3.543 6.667
9 KABUPATEN POSO 3.008 3.978 6.986
10 KABUPATEN SIGI 2.454 3.219 5.673
11 KABUPATEN TOJO UNA-UNA 1.818 2.474 4.292
12 KABUPATEN TOLI-TOLI 2.458 2.878 5.336
13 KOTA PALU 2.325 4.409 6.734
T O T A L 29.111 35.594 64.705
Tabel diatas mengkonfirmasi bahwa PNS wanita mayoritas ketimbang
PNS pria terjadi di 12 Kab/Kota. Hanya di Kab. Banggai Kepulauan (Bangkep), PNS pria lebih banyak ketimbang PNS wanita. Dominasi wanita ini, boleh jadi, dikarenakan Kab/Kota memiliki sarana kesehatan dan pendidikan yang banyak karena harus melayani masyarakat hingga ke pelosok daerah. Dan pada sektor ini (perawat, bidan, guru TK/SD/SMP) para wanita memang lebih berperan.
Selanjutnya, Kab. Banggai adalah daerah di Sulteng yang memiliki
pegawai terbanyak. Sedang Kab. Banggai Laut memiliki pegawai tersedikit. Dikomparasi dengan profil administrasi kewilayahan Kab/Kota diatas, maka banyaknya pegawai Kab. Banggai dan minimnya pegawai Kab. Banggai Laut adalah hal yang normal dan wajar. Karena memang Kecamatan dan Kelurahan terbanyak ada di Kab. Banggai dan tersedikit ada di Kab. Banggai Laut.
Menyandingkan antara data jumlah penduduk dan data jumlah pegawai
di Sulawesi Tengah untuk mengetahui tingkat kejangkauan pegawai dalam melayani masyarakat, maka gambarannya akan terlihat seperti pada tabel berikut :
NO. NAMA KABUPATEN/KOTA JUMLAH
PENDUDUK JUMLAH
PNS CAKUPAN LAYANAN
1 PROVINSI SULAWESI TENGAH 0 12.632 0
2 KABUPATEN BANGGAI 360.022 8.001 45,00
3 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 116.011 3.252 35,67
4 KABUPATEN BANGGAI LAUT 70.886 1.703 41,62
5 KABUPATEN BUOL 152.296 3.995 38,12
6 KABUPATEN DONGGALA 296.380 5.793 51,16
7 KABUPATEN MOROWALI 115.199 3.252 35,42
8 KABUPATEN MOROWALI UTARA 120.322 3.021 39,83
9 KABUPATEN PARIGI MOUTONG 465.883 6.667 69,88
10 KABUPATEN POSO 240.812 6.986 34,47
11 KABUPATEN SIGI 232.174 5.673 40,93
12 KABUPATEN TOJO UNA-UNA 149.214 4.292 34,77
13 KABUPATEN TOLI-TOLI 228.496 5.336 42,82
14 KOTA PALU 374.020 6.734 55,54
T O T A L (SULAWESI TENGAH) 2.921.715 77.337 37,78
Dengan jumlah PNS Daerah yang mencapai 77.337 orang dan jumlah
penduduk sebanyak 2.921.715 jiwa maka persentase pegawai terhadap jumlah
penduduk mencapai 2,7%. Angka ini masih dibawah angka ideal 3% dari total penduduk (presentasi Ketua KASN di Hotel Mercure Palu, Nopember 2017). Jika melihat ini maka masih dimungkinkan bagi daerah Sulawesi Tengah untuk menambah pegawai.
Komparasi jumlah PNS terhadap jumlah penduduk tersebut juga
menunjukkan tingkat daya jangkau pelayanan publik rata-rata Sulteng adalah 37,78. Yakni setiap PNS minimal melayani 37 - 38 masyarakat. Melalui pendekatan ini, terlihat 5 daerah (Bangkep, Buol, Morowali, Poso dan Tojo Una Una) masih dibawah rata-rata Sulteng. Daya cakupan layanan tertinggi adalah Kab. Parigi Moutong dimana setiap pegawainya harus mampu melayani 69 masyarakat.
Pada masa datang, diharapkan daya jangkau pegawai dalam memberi
pelayanan semakin ideal dan persentase jumlah pegawai terhadap jumlah penduduk bisa mencapai angka yang wajar sesuai kemampuan keuangan daerah.
8.2. Profil Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
Berikut ini ditampilkan keadaan pegawai di Kab/Kota berdasarkan golongan ruang (golru I – IV). Secara umum, sebagian besar pegawai Kab/Kota bergolongan II dan III. Golongan I tetap ada namun jumlahnya sudah sangat sedikit dibanding golongan lainnya. Pegawai golongan IV relative minim dibanding golongan II dan III karena pegawai golongan ini adalah mereka yang menduduki jabatan struktural dan fungsional tingkat ahli madya (umumnya guru dan dokter/tenaga kesehatan).
Lebih lengkapnya informasi profil pegawai di Kab/Kota berdasarkan
golongan ruang adalah sebagaimana tabel dibawah ini.
NO. NAMA INSTANSI GOLONGAN RUANG
JUMLAH I II III IV
1 KABUPATEN BANGGAI 82 2.102 4.064 1.753 8.001
2 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 55 1.036 1.685 476 3.252
3 KABUPATEN BANGGAI LAUT 7 428 997 271 1.703
4 KABUPATEN BUOL 23 1.011 2.381 580 3.995
5 KABUPATEN DONGGALA 45 1.626 2.879 1.243 5.793
6 KABUPATEN MOROWALI 89 1.144 1.501 518 3.252
7 KABUPATEN MOROWALI UTARA 27 935 1.488 571 3.021
8 KABUPATEN PARIGI MOUTONG 63 2.014 3.388 1.202 6.667
9 KABUPATEN POSO 127 2.324 3.373 1.162 6.986
10 KABUPATEN SIGI 64 1.628 2.966 1.015 5.673
11 KABUPATEN TOJO UNA-UNA 60 1.349 2.354 529 4.292
12 KABUPATEN TOLI-TOLI 100 1.479 3.012 745 5.336
13 KOTA PALU 83 1.504 3.535 1.612 6.734
T O T A L 825 18.580 33.623 11.677 64.705
Data diatas menunjukkan bahwa pegawai golongan I & II terbanyak ada di Kab. Poso sedang Kab. Banggai menjadi daerah dengan jumlah pegawai yang bergolongan III dan IV terbanyak. Selanjutnya Kab.Banggai Laut, mengingat jumlah pegawainya tersedikit menjadi daerah dengan pegawai bergolongan I – IV terminim di Sulawesi Tengah.
8.3. Profil Pegawai Berdasarkan Pendidikan Profil pegawai di Kab/Kota berdasarkan pendidikan secara terperinci
sesuai jenjang pendidikan adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Pada tabel tersebut nampak bahwa pendidikan sebagian besar pegawai Kab/Kota adalah Sarjana dan SMA sederajat. Kemudian ditunjukkan bahwa masih sangat minimnya pegawai yang berpendidikan S3 atau bergelar doktor.
Hal lain yang juga disayangkan, ternyata masih ada pegawai yang
berpendidikan SD. Bahkan yang lebih miris adalah keadaan pegawai di Kota Palu. Di ibukota Provinsi Sulteng tersebut, dengan segala kelengkapan fasilitas pendidikan yang ada, ternyata di Kota Palu belum ada pegawainya yang berpendidikan S3.
Kondisi tersebut (masih adanya pegawai berpendidikan SD dan
minimnya pegawai berpendidikan S3) menuntut Kab/Kota harus menyusun kebijakan untuk memotivasi pegawainya agar bisa dan mau melanjutkan pendidikannya. Harus diakui bahwa keberhasilan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan antara lain ditunjang oleh kualifikasi pendidikan para aparatur pelaksana pelayanan itu sendiri.
NO.
NAMA INSTANSI
PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
JUMLAH SD
SMP/ST/M
Ts
SMA /SMK/M
A
DI s/d DIII
DIV & S1
S2 S3
1 KABUPATEN BANGGAI 37 95 2.550 1.552 3.597 170 0 8.001
2 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 11 59 1.010 632 1.462 77 1 3.252
3 KABUPATEN BANGGAI LAUT 1 10 316 405 921 50 0 1.703
4 KABUPATEN BUOL 4 50 1.119 1.119 1.642 60 1 3.995
5 KABUPATEN DONGGALA 19 44 1.702 1.143 2.670 213 2 5.793
6 KABUPATEN MOROWALI 3 90 1.146 566 1.340 106 1 3.252
7 KABUPATEN MOROWALI UTARA 4 17 1.556 303 1.058 83 0 3.021
8 KABUPATEN PARIGI MOUTONG 42 46 2.088 1.122 3.219 148 2 6.667
9 KABUPATEN POSO 24 102 2.443 982 3.172 258 5 6.986
10 KABUPATEN SIGI 20 131 1.964 1.110 2.272 174 2 5.673
11 KABUPATEN TOJO UNA-UNA 21 70 1.125 1.252 1.727 97 0 4.292
12 KABUPATEN TOLI-TOLI 20 94 1.491 1.280 2.350 98 3 5.336
13 KOTA PALU 37 76 1.806 1.270 3.201 344 0 6.734
T O T A L 243
884 20.316 12.736 28.631 1.878 17 64.705
Selanjutnya jika data diatas dikepras sesuai kategori pendidikan (dasar,
menengah dan tinggi) akan terlihat seperti tabel dibawah ini.
NO. NAMA KABUPATEN / KOTA
KATEGORI PENDIDIKAN
JUMLAH DASAR MENENGAH TINGGI
(SD - SMP) (SMA - DIPLOMA) (S1 - S3)
1 KABUPATEN BANGGAI 132 4.102 3.767 8.001
2 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 70 1.642 1.540 3.252
3 KABUPATEN BANGGAI LAUT 11 721 971 1.703
4 KABUPATEN BUOL 54 2.238 1.703 3.995
5 KABUPATEN DONGGALA 63 2.845 2.885 5.793
6 KABUPATEN MOROWALI 93 1.712 1.447 3.252
7 KABUPATEN MOROWALI UTARA 21 1.859 1.141 3.021
8 KABUPATEN PARIGI MOUTONG 88 3.210 3.369 6.667
9 KABUPATEN POSO 126 3.425 3.435 6.986
10 KABUPATEN SIGI 151 3.074 2.448 5.673
11 KABUPATEN TOJO UNA-UNA 91 2.377 1.824 4.292
12 KABUPATEN TOLI-TOLI 114 2.771 2.451 5.336
13 KOTA PALU 113 3.076 3.545 6.734
T O T A L 1.127 33.052 30.526 64.705
Mengacu tabel data pegawai Kab/Kota berdasar kategori pendidikan
diatas, maka terlihat pegawai masih dominan pada kategori pendidikan menengah.
Diasumsikan bahwa pendidikan menengah (SMA – Diploma) merupakan
pendidikan vokasi yang lebih berkutat pada tataran praktis atau pelaksana teknis pekerjaan yang bersifat menerima instruksi pimpinan atau berdasar panduan yang disiapkan. Dengan begitu, dapat dikatakan, sebagian besar pegawai Kab/Kota di Sulteng masih cenderung pasif, menunggu perintah dan minim terobosan. Belum berorientasi pada analisa dan upaya inisiatif pemecahan masalah sebagaimana umumnya yang bisa diperlihatkan oleh pegawai yang berpendidikan tinggi.
Walau demikian, keberadaan pegawai demikian senantiasa diperlukan.
Utamanya pada sektor layanan yang membutuhkan penanganan teknis secara langsung di lapangan dan bersifat dukungan. Seperti pelayanan kesehatan, kebencanaan, ketertiban umum, pengamat jaringan dan konstruksi, dan administrasi perkantoran.
8.4. Profil Jabatan Struktural
Berlakunya UU. No. 5/2017 tentang ASN maka jabatan struktural sudah tidak dikenal lagi. Dalam UU tersebut dikemukakan bahwa jabatan ASN terdiri atas Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Administrasi (JA) dan Jabatan Fungsional (JF).
Namun dalam prakteknya, untuk memudahkan pengenalan kategori
suatu jabatan, pendekatan jabatan struktural/eselonisasi masih digunakan. JPT adalah mereka yang menduduki jabatan eselon I dan II sedang JA bagi eselon III (administrator) dan IV (pengawas). Eselon I bagi instansi daerah hanya terdapat di Provinsi, yakni Sekretaris Provinsi (Sekprov). Berikut data jabatan struktural yang eksiting di Kab/Kota se Sulawesi Tengah.
NO. NAMA INSTANSI
JABATAN STRUKTURAL (PER ESELON) TOTAL
I II III IV
1 KABUPATEN BANGGAI 0 37 198 796 1031
2 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 0 25 152 405 582
3 KABUPATEN BANGGAI LAUT 0 25 107 216 348
4 KABUPATEN BUOL 0 33 169 535 737
5 KABUPATEN DONGGALA 0 38 183 643 864
6 KABUPATEN MOROWALI 0 34 149 435 618
7 KABUPATEN MOROWALI UTARA 0 27 130 357 514
8 KABUPATEN PARIGI MOUTONG 0 34 194 604 832
9 KABUPATEN POSO 0 34 180 678 892
10 KABUPATEN SIGI 0 36 169 511 716
11 KABUPATEN TOJO UNA-UNA 0 33 148 506 687
12 KABUPATEN TOLI-TOLI 0 37 184 648 869
13 KOTA PALU 0 37 164 708 909
T O T A L 0 430 2.127 7.042 9.599
Paparan data diatas memperlihatkan bila Kab. Banggai memiliki jabatan
struktural terbanyak. Dan Kab. Banggai Laut menjadi daerah yang memiliki jabatan struktural terminim. Ini adalah kondisi yang lumrah adanya ketika data
tersebut disandingkan dengan profil administrasi kewilayahan dari Kab. Banggai dan Kab. Banggai Laut.
8.5. Profil Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel dibawah ini adalah data pejabat struktural berdasarkan jenis
kelamin.
NO. NAMA INSTANSI PNS STRUKTURAL
JUMLAH PRIA WANITA
1 KABUPATEN BANGGAI 646 385 1.031
2 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 384 198 582
3 KABUPATEN BANGGAI LAUT 210 138 348
4 KABUPATEN BUOL 480 257 737
5 KABUPATEN DONGGALA 547 317 864
6 KABUPATEN MOROWALI 399 219 618
7 KABUPATEN MOROWALI UTARA 309 205 514
8 KABUPATEN PARIGI MOUTONG 540 292 832
9 KABUPATEN POSO 537 355 892
10 KABUPATEN SIGI 483 233 716
11 KABUPATEN TOJO UNA-UNA 424 263 687
12 KABUPATEN TOLI-TOLI 579 290 869
13 KOTA PALU 530 379 909
T O T A L 6.068 3.531 9.599
Melalui data diatas diperlihatkan bahwa PNS wanita mendapat
kesempatan yang sama untuk mengembangkan karier dan menunjukkan kemampuannya dalam mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Mulai dari level terbawah (sub unit kerja) hingga mengepalai organisasi perangkat daerah.
Walau masih tetap didominasi pria, komposisi pejabat pria dan wanita di
Kab/Kota Se Sulteng terlihat cukup moderat, karena mencapai lebih dari sepertiga. Bahkan terdapat 4 daerah yang komposisinya pejabat wanitanya mencapai 40% (Banggai Laut, Morowali Utara, Poso dan Palu). Diharapkan pada masa akan datang, komposisi pejabat pria dan wanita semakin seimbang.
9. Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai
Fenomena tindakan indisipliner pegawai masih saja terjadi dikalangan pegawai. Tidak saja di Provinsi Sulawesi Tengah tapi juga terjadi di Kabupaten/Kota. Prilaku negatif ini memang tidak akan pernah hilang karena pegawai juga seorang manusia biasa. Namun upaya untuk mencegah dan meminimalisir tindakan tidak disiplin pegawai perlu terus digencarkan.
Data berikut ini menggambarkan kebijakan penjatuhan hukuman disiplin yang
dikenakan kepada pegawai di Kabupaten/Kota sepanjang Tahun 2018
NO.
NAMA INSTANSI
TINGKAT HUKUMAN PER JENIS KELAMIN JUMLAH
HUKUMAN DISIPLIN RINGAN DISIPLIN SEDANG DISIPLIN BERAT
P W JMLH P W JMLH P W JMLH
1 KABUPATEN BANGGAI 24 8 32 2 1 3 8 1 9 44
2 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 1 0 1 2 1 3 3 0 3 7
3 KABUPATEN BANGGAI LAUT 2 1 3 15 13 28 3 0 3 34
4 KABUPATEN BUOL 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3
5 KABUPATEN DONGGALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KABUPATEN MOROWALI 18 4 22 2 1 3 1 0 1 26
7 KABUPATEN MOROWALI UTARA 11 4 15 36 12 48 2 0 2 65
8 KABUPATEN PARIGI MOUTONG 19 12 31 0 0 0 2 0 2 33
9 KABUPATEN POSO 4 2 6 0 0 0 2 1 3 9
10 KABUPATEN SIGI 0 0 0 0 0 0 5 1 6 6
11 KABUPATEN TOJO UNA-UNA 12 9 21 1 2 3 3 1 4 28
12 KABUPATEN TOLI-TOLI 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
13 KOTA PALU 61 17 78 0 0 0 0 0 0 78
T O T A L 154 57 211 59 30 89 30 4 34 334
Tabel diatas menunjukkan dari 13 Kab/Kota, hanya 12 daerah yang menjatuhkan
hukuman disiplin kepada pegawainya pada tahun 2018. 1 daerah masih nirpinalti. Untuk hukuman disiplin ringan, dijatuhkan kepada pegawai di 10 Kab/Kota. Kota Palu tercatat paling banyak menjatuhkan hukuman disiplin ringan ini. Sebagai hukuman yang ditangani oleh atasan langsung pegawai bersangkutan di OPD masing-masing, ini mengesankan bahwa kontrol atasan langsung terhadap perilaku pegawainya berjalan secara ketat.
Hukuman disiplin sedang dikenakan kepada pegawai di 7 Kabupaten. Kabupaten
dengan hukuman disiplin sedang terbanyak adalah Morowali Utara. Untuk hukuman disiplin berat terjadi di 10 Kabupaten. Kabupaten Banggai menjadi daerah yang banyak menjatuhkan hukuman disiplin berat ini.
Perlu diperhatikan pula, bahwa dari 13 daerah yang menjatuhkan hukuman
disiplin, daerah dengan jumlah penjatuhan hukuman disiplin terbanyak adalah Kota Palu, sedangkan daerah yang jumlah penjatuhan hukuman disiplin paling sedikit adalah Kabupaten Toli – Toli.
10. Profil Jabatan Fungsional
Sebagaimana telah disampaikan diatas, bahwa jabatan dalam ASN hanyalah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi (Administrator/Es. III, Pengawas/Es. IV dan Pelaksana/Fungsional Umum) dan Jabatan Fungsional (PNS yang pembinaan dan pengembangan kariernya secara mandiri melalui pengumpulan angka kredit).
Jika diatas telah dipaparkan keadaan JPT dan JA (kecuali pelaksana) melalui
profil jabatan struktural, berikut ini keadaan pegawai Kab/Kota di Sulteng yang menduduki jabatan fungsional. Disayangkan tidak semua Kab/Kota yang menyampaikan data pegawai berdasar jabatan fungsional ini.
NO.
BIDANG JABATAN
FUNGSIONAL
KABUPATEN / KOTA
JUMLAH BANGGAI BANGKEP
BANGGAI LAUT
MOROWALI UTARA
PARIGI MOUTONG
POSO SIGI TOLI TOLI TOJO UNA -
UNA MOROW
ALI BUOL PALU
1
Kesehatan
Dokter 48 5 7 16 45 27 13 18 18 28 7 97 329
2 Bidan 219 39 101 125 375 153 159 111 72 181 87 237 1.859
3 Perawat 398 180 98 124 382 330 200 406 259 115 195 410 3.097
4 Penyuluh Kesehatan 9 0 9 0 1 18 10 10 4 5 0 3 69
5 Lainnya 179 31 71 0 116 178 105 107 99 54 36 210 1.186
Sub Total Kesehatan 853 255 286 265 919 706 487 652 452 383 325 957 6.540
6
Pendidikan
Guru 3.071 1.180 624 1.207 2.934 2.505 2.187 1.564 1.606 1.059 1.537 2.780 22.254
7 Pengawas Sekolah 32 30 19 29 0 18 47 42 34 14 39 34 338
8 Lainnya 13 4 2 9 24 13 21 18 5 0 8 17 134
Sub Total Pendidikan 3.116 1.214 645 1.245 2.958 2.536 2.255 1.624 1.645 1.073 1.584 2.831 22.726
9
Pertanian dan
Kehutanan
Penyuluh Perikanan 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 2 10 17
10 Penyuluh Pertanian 147 47 24 0 52 157 122 55 16 17 39 42 718
11 Penyuluh Peternakan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
12 Penyuluh Kehutanan 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
13 Medik Veteriner 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
14 Pengawas Mutu Hasil Pertanian
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
15 Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub Total Pertanian 149 51 24 0 52 161 122 56 16 17 41 57 746
16 Lainnya Auditor 5 8 12 0 10 9 8 0 26 20 17 12 127
17 P2UPD 8 0 0 0 52 0 6 0 0 0 0 6 72
18 Pustakawan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Analis Kepegawaian 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 3 8
20 Penguji Kendaraan Bermotor
0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1 8
21 Instruktur 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4
22 Lainnya 1 6 4 0 63 4 7 2 0 1 0 35 123
Sub Total Lainnya 14 14 16 0 130 18 21 6 26 22 18 57 342
TOTAL 4.132 1.534 971 1.510 4.059 3.421 2.885 2.338 2.139 1.495 1.968 3.902 30.354
Data diatas menunjukkan masih diperlukan penguatan terhadap kuantitas
pejabat fungsional di Kab/Kota. Contohnya pada layanan kesehatan. Pekerjaan tersebut bersifat sangat khusus dan harus dikerjakan oleh pegawai atau orang yang berkualifikasi tenaga kesehatan. Begitu pula pada layanan pendidikan.
Jabatan fungsional dokter adalah satu hal yang perlu diseriusi. Dokter di
Bangkep, Balut dan Buol terbilang minim. Bahwa transportasi laut dari dan ke Banggai, yang mempunyai banyak dokter, sudah lancar, tidak bisa dijadikan alasan. Pelayanan kesehatan adalah hak dasar publik yang harus menjadi perhatian utama pemerintah. Kiranya ini diperhatikan pemangku kepentingan.
11. Keadaan Jabatan Pelaksana
Diketahuinya profil atau keadaan dari JPT, JA (Administrator dan Pengawas) dan JF melalui uraian diatas maka dapat pula diestimasi JA (Pelaksana) pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Tentunya hanya pada Kab/Kota yang memasukkan data pejabat fungsionalnya.
Sebagai penutup bab ini, berikut keadaan pegawai Kab/Kota berdasarkan
jabatan :
NO. NAMA KABUPATEN/KOTA
JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL
(JPT, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS)
JUMLAH PEJABAT
FUNGSIONAL
JUMLAH PEJABAT
PELAKSANA
JUMLAH PEGAWAI
1 KABUPATEN BANGGAI 1.031 4.132 2.838 8.001
2 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
582 1.534 1.136 3.252
3 KABUPATEN BANGGAI LAUT 348 971 384 1.703
4 KABUPATEN BUOL 737 1.968 1.290 3.995
5 KABUPATEN DONGGALA 864 0 4.929 5.793
6 KABUPATEN MOROWALI 618 1.495 1.139 3.252
7 KABUPATEN MOROWALI UTARA 514 1.510 997 3.021
8 KABUPATEN PARIGI MOUTONG 832 4.059 1.776 6.667
9 KABUPATEN POSO 892 3.421 2.673 6.986
10 KABUPATEN SIGI 716 2.885 2.072 5.673
11 KABUPATEN TOJO UNA-UNA 687 2.139 1.466 4.292
12 KABUPATEN TOLI-TOLI 869 2.338 2.129 5.336
13 KOTA PALU 909 3.902 1.923 6.734
T O T A L 9.599 30.354 24.752 64.705
Data diatas cukup mengejutkan. Secara umum, jabatan pelaksana di Kab/Kota
lebih sedikit dibanding jabatan fungsional. Ini memberi kesan jika pengaturan dan pembinaan pegawai di daerah sudah semakin baik.
Pegawai Kab/Kota diatas bekerja pada tugas dan jabatan sesuai kualifikasi
bidang yang dikuasai atau pendidikan dan keahlian yang dimilikinya. Pejabat pelaksana, yang lebih sedikit, berperan sebagai pendukung dalam proses teknis administrasi layanan atau pada pekerjaan yang bersifat analisa kebijakan dan penyusunan dokumen.
Kondisi ini tentu akan berpengaruh positif pada kualitas layanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah Kab/Kota secara khusus maupun Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya. Semoga penataan dan pengelolaan kepegawaian di Sulawesi Tengah semakin baik dan berdampak positif bagi kemaslahatan masyarakat Sulawesi Tengah.
B a b IV
Penutup
12. Kesimpulan Kesimpulan umum yang dapat dikemukakan mengacu pada data dan informasi
dari Buku Statistik Kepegawaian Edisi Juni 2018 ini adalah sebagai berikut : 1) Jumlah pegawai Prov. Sulteng saat ini mencapai 12.632 PNS. Angka ini
meningkat tajam dari tahun sebelumnya (2016) yang hanya sejumlah 7.147 pegawai. Kenaikan itu adalah dampak dari pemberlakuan UU. No. 23/2014 tentang Pemda.
2) Mayoritas PNS Pemda Sulteng adalah para pria (50.48%). Dominasi ini cenderung menurun sedangkan populasi PNS Wanita menunjukkan trend meningkat setiap tahunnya.
3) Aparatur Prov. Sulteng bertumpuk pada jenjang golongan ruang III (penata), mencapai 62%. Dan didalam golongan III tersebut, Golru III/b yang mendominasi. Fakta ini menjadikan Prov. Sulteng tidak akan kekurangan kader birokrat masa depan. Uniknya, pada golongan III tersebut, sebagian besar adalah PNS Wanita.
4) Aparatur Prov. Sulteng hanya sebagian kecil saja yang masih berpendidikan dasar/SD – SMP (1.4%). Yang mendominasi adalah PNS berpendidikan tinggi/Sarjana – Pasca Sarjana (71.3%).
5) Berdasar jenis jabatan sesuai UU. ASN, PNS Prov. Sulteng sebagian besar adalah pejabat fungsional. Mencapai 50.77% atau sejumlah 6.413 pegawai.
6) Pegawai yang masih berstatus CPNS sebanyak 51 orang. Dan 8 diantaranya akan jatuh tempo 1 tahun pada Desember 2017 ini (Formasi Lulusan STTD Kemenhub 2016, TMT 1 Des 2016). Sementara regulasi kepegawaian terbaru hanya memberi waktu 1 tahun sebagai masa percobaan. Olehnya perlu disiapkan diklat prajabatan minimal 2 kelas untuk mendiklatkan para CPNS tersebut.
7) Terdapat 1.171 kotak jabatan struktural di Prov. Sulteng. Yang terisi mencapai 1.166 jabatan dan jabatan yang lowong 5 jabatan. Sekitar 38% atau 445 kotak jabatan yang terisi dipangku oleh PNS Wanita.
8) Jabatan fungsional pegawai Prov. Sulteng mencapai 51 nama jabatan. Baru sepertiga dari jabatan fungsional yang sudah ditetapkan Pusat (147). Jabatan fungsional di Prov. Sulteng dapat dikelompokkan dalam 4 bidang, Pendidikan (2 JF), Kesehatan (21 JF), Pertanian dan Kehutanan (11 JF) dan Administrasi Pembangunan dan Pemerintahan (17 JF).
9) Jumlah PNS Kab/Kota di Sulteng mencapai 77.337 orang. Didominasi oleh PNS Wanita (55%). Umumnya bergolongan III (54%). Sayangnya, rata-rata pendidikan pegawai Kab/Kota tersebut masih pada jenjang pendidikan Menengah (SMA/SMK – D III). Pada jenjang pendidikan tinggi, PNS Kab/Kota berpendidikan S3/Doktoral masih sangat minim. Bahkan 5 Pemda sama sekali belum memiliki PNS yang bergelar Doktor.
10) Banggai merupakan Kab/Kota yang memiliki jabatan struktural terbanyak di Sulteng. Sedang tersedikit memiliki jabatan struktural adalah Banggai Laut. Banggai berkondisi demikian karena memiliki administrasi kewilayahan (Kecamatan, Kelurahan dan Desa) yang juga terbanyak di Sulteng.
11) Secara umum pejabat struktural di Kab/Kota memang masih didominasi oleh PNS Pria. PNS Wanita hanya 37%. Tapi pada 4 daerah yakni Banggai Laut, Morowali Utara, Poso dan Palu, pejabat struktural wanita mencapai 40%.
12) Kab. Morowali Utara adalah daerah yang cukup intens dalam menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawainya.
13) Masih diperlukan penguatan terhadap kuantitas dan variasi jabatan fungsional di Kab/Kota. Utamanya pada layanan kesehatan, dalam hal ini fungsional dokter masih terbilang minim dengan jumlah penduduk yang semakin banyak. Juga jabatan fungsional lainnya yang bisa menstimulus pembangunan ekonomi daerah (pertanian dan kehutanan).
14) Jumlah PNS dan dikaitkan dengan jumlah penduduk Sulteng saat ini sebanyak 2.921.715 jiwa maka seorang PNS -selaku pelayan publik- setidaknya melayani 37 – 38 masyarakat. Atas asumsi itu, PNS Kab. Parigi Moutong menjadi aparatur yang memiliki jangkauan pelayanan yang terbesar (69). Sedangkan PNS Kab. Poso sebagai pegawai yang terkecil dalam menjangkau masyarakat (34).
15) Berdasar jabatan dalam ASN (JPT, JA dan JF), sebaran pegawai Kab/Kota di Sulteng terdistribusi cukup ideal.
13. Saran Adapun saran yang bisa dikemukakan dan perlu dipertimbangkan sebagai bahan
perbaikan dan penyempurnaan manajemen kepegawaian daerah di masa datang, antara lain : 1) Adanya kecenderungan jumlah PNS Wanita semakin meningkat maka
kebijakan yang ramah gender (khususnya pada wanita) perlu dipertimbangkan untuk diterapkan. Keberadaan ruang menyusui, pembatasan area merokok (bahaya bagi ibu hamil) atau hal lainnya adalah contoh kebijakan yang bisa diberlakukan.
2) Dorongan kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan perlu diperbesar. Utamanya ke jenjang S3, baik di dalam maupun di luar negeri. Kerjasama Pemda dengan lembaga/instansi, penyelenggara pendidikan atau penyedia beasiswa, hendaknya dibangun dan dikonkritkan secara nyata.
3) Kab/Kota perlu merangsang pegawainya untuk berminat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Selain agar komposisi pegawai berpendidikan tinggi bisa lebih besar. Dengan kembali bersekolah bisa sebagai sarana untuk menambah wawasan dan membangun jaringan baru. Tentunya akan bisa dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai aparatur saat kembali bekerja.
4) Pembinaan dan pengawasan Provinsi terhadap Kab/Kota, khususnya dalam pembentukan formasi jabatan struktural perlu diintesifkan. Mengingat hal ini berdampak pada kemampuan keuangan daerah dalam pembangunan.
5) Pembinaan dan pengawasan Provinsi juga diperlukan pada segmen penjatuhan hukuman disiplin pegawai oleh Kab/Kota. Fakta bahwa Kab/Kota yang gencar menjatuhkan hukuman disiplin pegawai adalah daerah yang baru saja melaksanakan Pilkada, tentu perlu diperhatikan. Jangan sampai ini dilakukan bermotifkan balas dendam dan tidak melalui prosedur yang baku.
6) Pendokumentasian data dan informasi seperti penyusunan Buku semacam ini perlu diteruskan.