standar operasional prosedursim.ciptakarya.pu.go.id/sipkp/assets/admin/doc/1._sop_k...direktorat...
TRANSCRIPT
-
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMANDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KETERPADUAN PERENCANAAN
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
1
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
JUNI 2020
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
2
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
3
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KATA PENGANTAR
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah institusi yang khusus
mengemban amanat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur
permukiman melalui optimalisasi peran pelayanan publik bidang permukiman, untuk
mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan,
melalui reformasi birokrasi yang dapat mewujudkan good governance. Reformasi birokrasi
menjadi salah satu prinsip dasar yang harus dianut oleh Direktorat PKP dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya dalam memperbaiki kinerja. Prinsip reformasi birokrasi diharapkan dapat
meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendorong terwujudnya proses birokrasi yang
efektif, efisien dan ekonomis.
Salah satu aspek penting dalam rangka merealisasikan birokrasi yang memiliki kriteria
efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan konsep manajemen berbasis kinerja
yang mengacu pada prosedur baku, atau adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada
seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dengan keberadaan SOP,
Direktorat PKP diharapkan dapat menyelenggarakan administrasi dan teknis lebih tepat mutu,
tepat waktu dan tepat biaya, berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari, atau bahkan
meskipun terjadi penyimpangan tersebut, maka dapat ditemukan penyebabnya dan diketahui
sanksi serta rekomendasi tindak solusinya.
SOP Direktorat PKP disusun berdasarkan tugas dan fungsi yang melekat pada Direktorat
PKP. Salah satu fungsi Direktorat PKP tersebut adalah melaksanakan keterpaduan perencanaan
dalam pengembangan kawasan permukiman yang memadukan dokumen perencanaan dari
seluruh sektor di Cipta Karya agar perencanaan infrastruktur tidak tumpang tindih dalam
menciptakan permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan
berkelanjutan. Untuk mewujudkan proses keterpaduan perencanaan yang efektif dan efisien
maka diperlukan suatu SOP agar proses perencanaan tersebut dapat dipahami dan
dilaksanakan dengan baik.
Jakarta, Juni 2020
Direktur
Pengembangan Kawasan Permukiman
Ir. Didiet Arief Akhdiat, M. Si.
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
4
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
5
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
DAFTAR ISI
Table of Contents
KATA PENGANTAR ........................................................................................................................ 3
DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... 5
1. DASAR HUKUM ..................................................................................................................... 7
2. LATAR BELAKANG ................................................................................................................. 7
3. TUJUAN .................................................................................................................................. 9
4. RUANG LINGKUP .................................................................................................................. 9
5. TANGGUNG JAWAB ............................................................................................................ 11
6. DEFINISI ............................................................................................................................... 12
7. URAIAN PROSEDUR ............................................................................................................ 14
8. DAFTAR PERIKSA ................................................................................................................ 16
9. LAMPIRAN ............................................................................................................................ 24
I. FORMAT SURAT KESEDIAAN KEPALA DAERAH DALAM MENERIMA ASET ............... 24
II. FORMAT SURAT KESEDIAAN KEPALA DAERAH DALAM MENERIMA ASET ............... 26
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
6
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
7
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. DASAR HUKUM
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman.
c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat.
2. LATAR BELAKANG
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah institusi yang khusus
mengemban amanat pelaksanaan arah kebijakan umum pembangunan infrastruktur
pekerjaan umum khususnya pada bidang permukiman. Fungsi utamanya adalah untuk
melaksanakan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman melalui optimalisasi
peran pelayanan publik bidang permukiman untuk mendukung otonomi daerah dan
penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, melalui reformasi birokrasi
yang dapat mewujudkan good governance.
Dengan demikian jelas bahwa reformasi birokrasi menjadi salah satu prinsip dasar yang
harus dianut oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya dalam memperbaiki kinerja. Prinsip reformasi birokrasi diharapkan
dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendorong terwujudnya proses
birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis. Proses birokrasi yang efektif, efisien, dan
ekonomis secara operasional berarti membaiknya proses penyelenggaraan administrasi
pemerintahan, sehingga Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman sebagai institusi
pemerintah mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik.
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
8
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tugas Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman yaitu melaksanakan penyusunan
dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan
pengawasan, pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta fasilitasi pemberdayaan penyelenggaraan kawasan
permukiman. Tugas tersebut diuraikan dengan fungsi: 1) penyusunan dan perumusan
kebijakan dan strategi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman, serta
perencanaan kawasan permukiman strategis dan prioritas nasional; 2) pelaksanaan kebijakan,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman; 3) pemberian
bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kawasan permukiman; 4) pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan kawasan permukiman; 5) pembinaan
pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
kinerja penyelenggaraan kawasan permukiman; 6) fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan
kelembagaan serta pengembangan jejaring kemitraan di bidang penyelenggaraan kawasan
permukiman; dan 7) pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Salah satu aspek penting dalam rangka merealisasikan birokrasi yang memiliki kriteria
efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan konsep manajemen berbasis kinerja
yang mengacu pada prosedur baku, atau adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada
seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya dalam hal ini di
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. Keberadaan SOP Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman diharapkan dapat menyelenggarakan administrasi dan
teknis pengembangan kawasan permukiman berjalan dengan pasti, berbagai bentuk
penyimpangan dapat dihindari, atau bahkan meskipun terjadi penyimpangan tersebut, maka
dapat ditemukan penyebabnya dan diketahui sanksi serta rekomendasi tindak solusinya.
Dalam kondisi yang demikian, diharapkan secara periodik, kualitas pelayanan publik Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman akan terus meningkat.
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
9
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dalam kaitan tersebut, maka SOP Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman ini
disusun sebagai panduan bagi seluruh aparat di dalamnya dalam melaksanakan fungsi-
fungsi pengembangan kawasan permukiman dalam bentuk kegiatan administrasi dengan
baik.
3. TUJUAN
SOP ini digunakan untuk memastikan bahwa kinerja penyelenggaraan (perencanaan,
pembangunan, dan pemanfaatan) kawasan permukiman dapat sesuai dengan standar
teknis/NSPK/peraturan perundang-undangan dan target output yang telah ditetapkan.
4. RUANG LINGKUP
SOP ini menjelaskan keseluruhan proses mulai dari persiapan dan penyelenggaraan
keterpaduan perencanaan bidang pengembangan kawasan permukiman yang
dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.
Keterpaduan perencanaan di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
merupakan fungsi untuk memadukan seluruh dokumen perencanaan dari seluruh sektor di
Cipta Karya agar perencanaan infrastruktur tidak tumpang tindih untuk mewujudkan
permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui
penyediaan infrastruktur yang handal dalam pengembangan permukiman, pengembangan
sistem penyediaan air minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan
penataan bangunan dan lingkungan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman, penyelenggaraan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak
warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi,
dan teratur serta menjamin kepastian bermukim, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan
arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan. Sehingga
untuk menunjang arahan pengembangan kawasan permukiman, kabupaten/kota
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
10
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
diharapkan memiliki Rencana Kawasan Permukiman (RKP)/Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Dari sisi lingkup
substansi, RKP/RP3KP merupakan penjabaran dari rencana kawasan permukiman yang
tertuang dalam RTRW Kabupaten/Kota (RTRWK). Selain itu, amanat dari Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2011 untuk pembangunan permukiman dan infrastruktur kawasan
permukiman dalam implementasinya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Induk
Sektor (RIS) komponen-komponen pembentuk permukiman. Dalam konteks pembangunan
permukiman, strategi sektor dan RIS yang telah disusun secara sistematis dan sinergi ini
nantinya akan menjadi masukan dalam proses penyusunan Rencana Program Investasi
Jangka Menengah (RPIJM), yang merupakan bagian akhir dari penyusunan Strategi
Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP).
Untuk mewujudkan proses keterpaduan perencanaan yang efektif dan efisien maka
diperlukan suatu peraturan baku berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) agar proses
perencanaan tersebut dapat dipahami oleh seluruh pegawai di Direktorat Jenderal Cipta
Karya. SOP ini menjelaskan setiap tahapan perencanaan yang harus dilakukan dan siapa
saja yang terlibat untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan di Direktorat Jenderal Cipta
Karya. Pelaksana keterpaduan perencanaan adalah setiap sektor meliputi Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat
Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan
Permukiman, dan Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Tahapan yang
harus dilakukan dalam keterpaduan perencanaan adalah tahap persiapan, tahap
pelaksanaan keterpaduan perencanaan dan tahap tindak lanjut.
Tahap persiapan berisi penugasan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman
untuk melakukan proses keterpaduan perencanaan tahun anggaran N+1 kepada Kasubdit
Wilayah. Penugasan ini ditindaklanjuti oleh Subdit Wilayah melalui penyusunan jadwal dan
pembagian tugas berkoordinasi dengan BPPW, menyelenggarakan bimbingan teknis dan
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
11
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
menyerahkan pedoman SPKP kepada BPPW, sosialisasi penyusunan dokumen SPKP
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta proses pengisian SPKP oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota yang harus diverifikasi oleh BPPW.
Tahap Keterpaduan Perencanaan berisi penyusunan matriks dan peta sebaran kegiatan
tahunan oleh BPPW, penyusunan atau review DED kegiatan oleh BPPW, pembahasan
kegiatan dalam konsultasi regional (konreg) oleh seluruh sektor. Hasil konreg tersebut akan
ditindaklanjuti dengan finalisasi DED dan RAB, verifikasi readiness criteria, verifikasi kesiapan
lahan oleh BPPW diakhiri dengan pemantapan kegiatan oleh Direktorat Pengembangan
Kawasan Permukiman. Tahap tindak lanjut dari keterpaduan perencanaan adalah
pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan.
SOP Keterpaduan Perencanaan dilengkapi dengan format checklist pemantapan
kegiatan untuk melihat kelengkapan readiness criteria pada setiap kegiatan yang
direncanakan. SOP ini merupakan SOP utama yang perlu didukung dengan SOP rincian
teknis seperti SOP SPKP, SOP RPIP dan SOP Pemantapan Kegiatan.
5. TANGGUNG JAWAB
a. Seluruh personil bertanggung jawab atas penyelenggaraan keterpaduan perencanaan
bidang pengembangan kawasan permukiman, dan memastikan agar semua proses
berjalan sesuai dengan perencanaan baik mutu, waktu dan biaya.
b. Kepala Sub Direktorat Wilayah bertanggung jawab memberikan instruksi kepada
seluruh pegawai untuk mendukung penyelenggaraan keterpaduan perencanaan sesuai
peran dan tanggung jawab masing-masing.
c. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional bertanggung jawab untuk :
1) Melaksanakan koordinasi kepada seluruh panitia, khususnya pada lingkup
pelayanan fungsionalnya.
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
12
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2) Menerapkan dan memantau jalannya penyelenggaraan keterpaduan perencanaan
di Sub Direktorat Wilayah.
6. DEFINISI
No
Istilah/
Singkatan
Keterangan
1 SPKP
Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP)
merupakan instrumen untuk melakukan pelaksanaan
keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan kawasan
permukiman, dimana terdapat rencana program investasi
jangka menengah (RPIJM) sebagai bagian yang tidak
terpisahkan. Dalam RPIJM termuat rencana investasi yang
melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, masyarakat, dan
bantuan pembiayaan pembangunan infrastruktur kawasan
permukiman lainnya.
2 RPIP
Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman
merupakan dokumen teknis penanganan kawasan
permukiman prioritas pembangunan di suatu kabupaten/kota
3
Bimbingan
Teknis
Pelatihan yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan
kompetensi peserta dalam bidang spesifik tertentu
4
Readiness
criteria
Ukuran yang menjadi dasar penilaian terhadap kesiapan
teknis dan administratif yang ditentukan sebelum
pelaksanaan kegiatan
5 Matriks
Tabel yang disusun dalam lajur dan jajaran sehingga butir-
butir uraian yang diisikan dapat dibaca dari atas ke bawah
dan dari kiri ke kanan
6 Sosialisasi
Proses internalisasi nilai, norma, peran, dan persyaratan
lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan individual atau
sekelompok orang dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan
tertentu
7 Verifikasi Pemeriksaan tentang kebenaran data atau laporan
8 Asistensi Membantu pihak lain dalam melakukan tugas profesionalnya
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
13
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Notasi yang digunakan dalam SOP Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
Notasi Keterangan
Terminator (mulai/selesai)
Proses atau kegiatan
Pengambilan keputusan
Arah proses kegiatan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
14
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya –
Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat
7. URAIAN PROSEDUR
No URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA/PIHAK YANG TERLIBAT BAKU MUTU Ket DIREKTUR
PKP
SUBDIT
RENTEK
SUBDIT
WILAYAH
DIREKTORAT
SEKTORAL DAN KIP
BALAI
PPW PEMDA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
7.1 Persiapan
1
Direktur menugaskan untuk
melakukan keterpaduan
perencanaan
Draft Jadwal kegiatan, Tim SPKP,
Pedoman Penyusunan SPKP 1 hari
Jadwal kegiatan, Tim SPKP,
Pedoman Penyusunan SPKP
2 Penyusunan perencanaan jadwal,
pembagian tugas, pengisian SPKP
Draft Jadwal kegiatan, Tim SPKP,
Pedoman Penyusunan SPKP 1 hari
Jadwal kegiatan, Tim SPKP,
Pedoman Penyusunan SPKP
SOP
SPKP
3 Menyelenggarakan Bimtek dan
menyerahkan pedoman SPKP
Modul Perencanaan PKP,
Pedoman SPKP 2 hari
Pemahaman BPPW tentang SPKP
dan Kesepakatan PIC (Operator
SIM dari setiap pemda kab/kota)
4
Sosialisasi/fasilitasi penyusunan
dokumen SPKP dan pedoman
penyusunan SPKP kepada Pemda
Pedoman SPKP 1 hari Tanda Terima
5 Pengisian SPKP Dokumen perencanaan daerah 60 hari Data SPKP
6 Konfirmasi penyusunan SPKP Data SPKP 1 hari Hasil konfirmasi
7.2 Penyiapan Readiness Criteria dalam rangka Keterpaduan Perencanaan
1 Penyusunan Matriks dan Peta
Sebaran Kegiatan Tahunan
RPIJM Kabupaten/Kota yang memiliki kegiatan prioritas nasional
dan masuk dalam kawasan
strategis
3 hari Draft dokumen RPIP SOP
RPIP
Ya
Tidak
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
15
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya –
Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat
No URAIAN PROSEDUR
PELAKSANA/PIHAK YANG TERLIBAT BAKU MUTU
Ket DIREKTUR
PKP
SUBDIT
RENTEK
SUBDIT
WILAYAH
DIREKTORAT
SEKTORAL DAN KIP
BALAI
PPW PEMDA KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
2 Penyusunan atau Review DED
Kegiatan Draft dokumen RPIP 40 hari Draft DED Kegiatan Prioritas
SOP
RPIP
3 Pembahasan Kegiatan Tahunan
pada Konreg Draft DED Kegiatan Prioritas 5 hari Hasil Konreg
4
Finalisasi Matriks dan Peta Sebaran
Kegiatan Tahunan berdasarkan
hasil Konreg
Hasil Konreg 5 hari Draft dokumen RPIP
5 Finalisasi DED dan RAB
berdasarkan hasil Konreg Draft dokumen RPIP 10 hari
DED dan RAB Kegiatan
Prioritas
6
Verifikasi Kesiapan Lahan. (Jika
setuju, menyiapkan RC. Jika tidak
setuju, memperbaiki DED dan RAB)
DED dan RAB Kegiatan Prioritas,
Lokasi / lahan 5 hari Hasil verifikasi lahan
7
Menyiapkan Readiness Criteria
(DED, RAB, RKS, AHSP, FS,
Dokumen Lingkungan, Lahan)
Hasil verifikasi lahan 20 hari
Readiness Criteria (DED, RAB,
RKS, AHSP, FS, Dokumen
Lingkungan, Lahan)
8
Verifikasi Readiness Criteria. (Jika
memenuhi, melaporkan kepada
Subdit Rentek. Jika tidak
memenuhi, menyiapkan ulang RC)
Readiness Criteria (DED, RAB,
RKS, AHSP, FS, Dokumen
Lingkungan, Lahan)
10 hari Hasil verifikasi RC
9
Pemantapan Kegiatan. (Jika
memenuhi, melaporkan melakukan
lelang. Jika tidak memenuhi,
verifikasi ulang RC)
Format Checklist
Penyelenggaraan Keterpaduan
Perencanaan
3 hari Checklist Pemantapan
Kegiatan
SOP Monev
Perencanaan
7.3 Tindak Lanjut
1 Pelaksanaan Kegiatan Hasil Pemantapan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
16
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. DAFTAR PERIKSA
A. DATA UMUM
No. INFORMASI ISIAN SUMBER
1. Nama Paket
SIPPa
2. Tahun kegiatan
3. Provinsi
4. Kabupaten/Kota
5. Lokasi
(Kelurahan/Desa/Kecamatan/kawasan)
6. Koordinat
7. Jenis Kegiatan
8. Pagu
9. Kategori
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
17
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
B. DATA KEGIATAN
NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN BUKTI
DOKUMEN KET
HASIL
PEMANTAUAN
A. LAHAN DAN LOKASI
A.1 Status Lahan
Lahan sudah bersertifikat / sudah
dilakukan pengukuran oleh BPN
dengan status lahan milik Pemda
atau lahan milik masyarakat yang
sudah dihibahkan atau lahan
milik swasta yang sudah ada
MoU dengan Pemda.
• Sertifikat tanah
(SHM, HGU,
HGB, Akta jual
beli, Letter C/
Girik)
• Surat Hibah
dengan
materai/notaris
(SESUAI/TIDAK
SESUAI)
A.2
Kesesuaian
lokasi secara
teknis
Lokasi terpilih telah sesuai
dengan rencana tata ruang yang
ada (RTRW)
Peta overlay
antara lokasi
terpilih dengan
peta RTRW
daerah atau
RDTR daerah
(SESUAI/TIDAK
SESUAI)
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
18
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN BUKTI
DOKUMEN KET
HASIL
PEMANTAUAN
B. KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH MENERIMA ASET
B.1
Ketersediaan
surat kesiapan
menerima
aset
Kesiapan menerima aset yang
menguraikan kesiapan lahan,
kelembagaan, keuangan dan
peraturan
Surat Kepala
Daerah tentang
Kesediaan
Menerima Aset
Terlampir (MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
B.2
Ketersediaan
lembaga
pengelola
Institusi pengelola eksisting yang
berpengalaman mengelola
infrastruktur terbangun
Surat Kepala
Daerah tentang
kesiapan
lembaga
pengelola
Terlampir (MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
C. DOKUMEN PERENCANAAN
C.1 SPKP
Terverifikasinya informasi arahan
strategi pengembangan Kawasan
yang termuat di dalam Si-PKP
yang telah dibahas bersama
pemerintah daerah
Si-PKP (MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
C.2 Masterplan
Kawasan/RPIP
Terverifikasinya penyusunan
rencana penanganan Kawasan
yang menghimpun daftar
kegiatan yang akan dilakukan
Dokumen RPIP (MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
19
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN
BUKTI
DOKUMEN KET
HASIL
PEMANTAUAN
D. DOKUMEN TEKNIS
D.1
Rencana
Anggaran
Biaya (RAB)
Mengikuti ketentuan dalam
Permen PUPR Nomor
28/PRT/M/2016 tentang
Pedoman Analisa Harga Satuan
Pekerjaan Bidang Pekerjaan
Umum
RAB Paket
Pekerjaan
Mengacu
PermenPUPR
Nomor
07/PRT/M/2019
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Terverifikasinya kewajaran harga
Daftar Harga
Satuan up to date
(sesuai lokasi)
Mengacu
PermenPUPR
Nomor
07/PRT/M/2019
tentang Standar
dan Pedoman
Pengadaan Jasa
Konstruksi melalui
Penyedia
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Terverifikasi Spesifikasi Teknis
Dokumen
Rencana Kerja
dan Syarat (RKS)
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
20
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN
BUKTI
DOKUMEN KET
HASIL
PEMANTAUAN
D.2
Rencana
Teknis Rinci
(DED)
Kesesuaian Kriteria Teknis DED Paket
Pekerjaan
Merujuk pada
Dokumen Standar
Teknis Dit PKP
bagian Kriteria
Teknis
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Kesesuaian Metode Pelaksanaan DED Paket
Pekerjaan
Merujuk pada
Dokumen Standar
Teknis Dit PKP
bagian Metode
Pelaksanaan
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Kesesuaian Standar Gambar
Teknis
DED Paket
Pekerjaan
Merujuk pada
Dokumen Standar
Teknis Dit PKP
bagian Standar
Gambar Teknis
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
21
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN
BUKTI
DOKUMEN KET
HASIL
PEMANTAUAN
D.3
Sistem
Manajemen
Keselamatan
dan
Kesehatan
Kerja (SMK3)
Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Konstruksi Bidang Pekerjaan
Umum sudah mengacu pada
Peraturan Menteri PUPR No
02/PRT/M/2018
Merujuk pada
Peraturan Menteri
PUPR No.2/2018
tentang Pedoman
Sistem
Manajemen
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
(SMK3) Konstruksi
Bidang Pekerjaan
Umum
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Konstruksi Bidang Pekerjaan
Umum sudah mengacu pada
Surat Edaran Nomor
11/SE/M/2019 tentang Petunjuk
Teknis Biaya Penyelenggaraan
SMK3
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Dokumen RK3K (MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
22
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NO INDIKATOR SUBSTANSI PEMANTAUAN BUKTI
DOKUMEN KET
HASIL
PEMANTAUAN
D.4 Manajemen
Mutu
Terverifikasinya Kerangka Acuan
Kerja
Merujuk pada SE
Menteri PUPR No
15/2019 tentang
Penjaminan dan
Pengendalian
Mutu Pekerjaan
Konstruksi di
KemenPUPR
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Terverifikasinya Rencana Kerja
Syarat
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Terverifikasinya Spesifikasi Teknis (MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Terverifikasinya Dokumen
Kontrak
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Terverifikasinya Jadwal
Pelaksanaan Kegiatan
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Terverifikasinya Jadwal Peralatan (MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Terverifikasinya Jadwal Material (MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Terverifikasinya Jadwal Personil (MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Penerapan Teknologi dan Inovasi (MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
23
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
LEMBAR PENGESAHAN
TANGGAL:________________
TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH
NAMA TANDA TANGAN NAMA TANDA TANGAN
1. ............................................
……………………………
1. ...........................................
…………………………
2. ............................................
……………………………
2. ............................................
…………………………
3. ............................................
……………………………
3. ............................................
…………………………
Keterangan:
• Pihak yang menandatangan dari Tim Pemantauan meliputi Pejabat Pengawas, dan Staf PIC
• Pihak yang menandatangani dari Balai PPW meliputi Pejabat Pengawas, PPK, dan Direksi Lapangan
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
24
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9. LAMPIRAN
I. FORMAT SURAT KESEDIAAN KEPALA DAERAH DALAM MENERIMA ASET
( L A M B A N G G A R U D A )
BUPATI ……….……….
SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENERIMA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
NOMOR: ……….……….
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Instansi :
Menyatakan :
1. Bersedia menerima penyerahan Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat c/q Direktorat Jenderal Cipta Karya berupa
……….……………….……………….……………….……….
2. Bahwa infrastruktur tersebut dibangun di atas tanah Kabupaten ……….……… serta tidak
menyalahi Tata Ruang dan Tata Kota Wilayah.
Barang Milik Negara (BMN) yang dimaksud dalam Surat Pernyataan ini adalah sebagai berikut:
1. Dibangun oleh :
2. Sumber Dana :
3. Lokasi Tanah/Lahan :
4. Kepemilikan Tanah/Lahan :
Pernyataan ini dibuat dalam rangka proses usulan alih status/hibah untuk penetapan status
penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berikut lampiran dokumen pendukung yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Pernyataan ini.
……….………., ……….……….
BUPATI ……….……….……….
…………………………
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
25
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN
TENTANG : KESEDIAAN MENERIMA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
NOMOR : ……….……….
TANGGAL : ……….……….
DAFTAR INFRASTRUKTUR BARANG MILIK NEGARA YANG AKAN DIHIBAHKAN
No. Lokasi
Paket
Pekerjaan
Volume/
Satuan
Sumber
Dana
Tahun
Anggaran
Harga
Perolehan/
Penilaian
Instansi
yang
Menerima
Terbilang: ……….……………….……………….………
BUPATI ……….……….……….
…………………………
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
26
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
II. FORMAT SURAT KESEDIAAN KEPALA DAERAH DALAM MENERIMA ASET
( L A M B A N G G A R U D A )
BUPATI ……….……….
SURAT PERNYATAAN
KESIAPAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
NOMOR: ……….……….
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Instansi :
Menyatakan :
1. Bersedia mengelola Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat c/q Direktorat Jenderal Cipta Karya berupa
……….……………….……………….……………….……….
2. Bahwa infrastruktur tersebut dibangun di atas tanah Kabupaten ……….……… serta tidak
menyalahi Tata Ruang dan Tata Kota Wilayah.
Barang Milik Negara (BMN) yang dimaksud dalam Surat Pernyataan ini adalah sebagai berikut:
1. Dibangun oleh :
2. Sumber Dana :
3. Lokasi Tanah/Lahan :
4. Kepemilikan Tanah/Lahan :
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
27
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pernyataan ini dibuat dalam rangka proses usulan unit pengelola Barang Milik Negara (BMN)
berikut lampiran dokumen pendukung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat
Pernyataan ini.
……….………., ……….……….
BUPATI ……….……….……….
…………………………
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA,
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
28
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN
TENTANG : KESIAPAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
NOMOR : ……….……….
TANGGAL : ……….……….
DAFTAR INFRASTRUKTUR BARANG MILIK NEGARA YANG AKAN DIKELOLA
No. Lokasi Paket
Pekerjaan
Volume
/Satuan
Sumber
Dana
Tahun
Anggaran
Harga
Perolehan/
Penilaian
Instansi
yang
Mengelola
Terbilang: ……….……………….……………….………
BUPATI ……….……….……….
… ………………………
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA,
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN KETERPADUAN PERENCANAAN
No Dokumen
SOP-PKP-01
No. Revisi
01
Hal
29
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
-
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 12110Telp/Fax : (021) 72797427
KETERPADUAN PERENCANAAN (DPN).pdf (p.1)1. SOP KETERPADUAN PERENCANAAN 30072020.pdf (p.2-31)KETERPADUAN PERENCANAAN (BLKNG).pdf (p.32)